Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau adalah soal kredibilitas Indonesia di mata internasional, bukan hanya urusan teknis semata.
Dalam rapat koordinasi Karhutla Riau, Rabu (23/7/2025). Budi Gunawan menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar seluruh instansi dari pusat hingga daerah segera bertindak tegas menangani asap yang telah menyebar lintas batas.
Menko Polkam menekankan pentingnya kecepatan pemadaman agar asap tidak meluas. Ia juga meminta audit konsesi, moratorium izin lahan gambut, serta tindakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran hutan.
Wilayah prioritas dalam penanganan Karhutla meliputi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Pemerintah memastikan pengawasan ketat dan penguatan struktur koordinasi lapangan.
Lebih lanjut, Menko Polkam menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan persetujuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), dan terbuka pada kerja sama pengawasan regional.
Hingga Rabu (23/7/2025), penanganan Karhutla terus dilakukan. Water bombing, modifikasi cuaca, dan penegakan hukum telah berjalan. Tercatat, 25 laporan polisi telah dibuat dengan 31 tersangka.
Menurut Menko Polkam, sinergi antara BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, dan unsur daerah serta dunia usaha menjadi pilar penting dalam upaya memadamkan api dan menjaga kelestarian lingkungan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar