Tarif Royalti Musik: Kafe Wajib Bayar Rp120 Ribu per Kursi per Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pelaku usaha di sektor kuliner dan hiburan seperti kafe, restoran, hotel, bar, gym, hingga mal, wajib membayar royalti atas penggunaan lagu atau musik di tempat usahanya. Aturan ini bertujuan melindungi hak cipta para pencipta dan pemilik hak terkait.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik secara adil.

Menariknya, tarif royalti tidak dihitung berdasarkan jumlah lagu yang diputar, melainkan dari kapasitas kursi. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016, tarif royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun.

Dari total itu, Rp60.000 dialokasikan bagi pencipta lagu, dan sisanya untuk penyanyi serta produser sebagai pemilik hak terkait. Misalnya, kafe dengan 30 kursi harus membayar royalti sebesar Rp3.600.000 setiap tahunnya.

Proses pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan royalti kepada para pemilik hak.

Meski usaha mikro dan kecil tetap diwajibkan membayar royalti, mereka bisa mengajukan keringanan berdasarkan kapasitas dan skala pemanfaatan. Keringanan bersifat proporsional dan dinilai secara administratif oleh LMKN.

Penting dipahami bahwa langganan Spotify, YouTube Premium, atau layanan musik digital lainnya hanya berlaku untuk konsumsi pribadi. Jika digunakan di ruang publik atau komersial, tetap harus ada izin resmi dan pembayaran royalti.

LMKN mengimbau pelaku usaha melakukan pelaporan dan pembayaran royalti secara berkala sebagai bentuk penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Megawati Sedih Lihat KPK, Presiden Prabowo Turun Tangan Langsung

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Ia menyebut situasi lembaga antirasuah itu memprihatinkan, hingga membuat Presiden Prabowo Subianto harus turun langsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025). Ia mengaku tidak dapat membayangkan masa depan KPK jika kondisinya terus seperti sekarang.

“Sedih saya lihatnya, kok bisa lembaga penting seperti itu sampai begini. Sampai presiden turun tangan. Ada apa sebenarnya?” kata Megawati dalam forum internal partai.

Megawati juga menyinggung pemahaman dirinya soal dinamika kekuasaan dan penegakan hukum, mengingat pengalamannya sebagai mantan kepala negara. “Kalau kalian jadi saya, pasti juga merasa aneh. Kenapa bisa seperti ini?” lanjutnya.

Pernyataan Megawati muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni tujuh tahun.

Namun tak lama berselang, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Ia pun resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK pada Jumat malam (1/8). Hasto langsung hadir di arena kongres keesokan harinya dan mendapat sambutan hangat.

Meski Megawati tak merinci secara langsung masalah internal KPK yang dimaksud, pernyataannya mempertegas sinyal bahwa integritas lembaga antikorupsi kini tengah dipertanyakan, bahkan oleh tokoh besar sekaliber dirinya.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pensiunan Kepsek Nikahi Mantan Siswi, Beda Usia 41 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Cirebon 

Kisah cinta unik datang dari Cirebon. Seorang pensiunan kepala sekolah, Karman (68), resmi menikahi Yuniara (27), mantan siswinya saat di SMPN 1 Plered. Selisih usia mereka mencapai 41 tahun, namun keduanya tampak bahagia menjalani kehidupan rumah tangga.

Hubungan mereka bermula saat Karman masih menjabat sebagai kepala sekolah dan Ara—panggilan Yuniara—baru saja lulus SMP pada 2013. Setelah itu, Ara melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta, mengikuti sang kakek yang dosen di Universitas Islam Indonesia (UII).

Sementara itu, Karman melanjutkan peran sebagai kepala sekolah dan kepala keluarga. Kala itu, ia sudah beristri dan memiliki cucu. Waktu pun berlalu, masing-masing menjalani hidup dengan arah berbeda.

Namun, pertemuan kembali mereka setelah bertahun-tahun ternyata memicu ikatan baru. Awalnya hanya komunikasi ringan, kemudian berkembang menjadi hubungan emosional yang saling mengisi. "Berawal dari nostalgia, jadi realita," ujar Karman.

Pernikahan mereka dilangsungkan pada September 2024. Meski banyak cibiran publik karena jarak usia yang jauh dan latar belakang masa lalu, pasangan ini tetap menikmati kehidupan baru, apalagi kini telah dikaruniai seorang bayi.

Menurut mereka, cinta tak mengenal waktu ataupun aturan tetap. Meski dulunya terpisah oleh status guru dan murid, kini mereka bersatu dalam satu keluarga. "Kalau sudah waktunya, tinggal isi kolom sah," kata Karman sembari tersenyum.

Kisah ini membuktikan bahwa jodoh bisa datang dari masa yang lama tertinggal, bahkan dari bangku kelas yang sudah kosong. Kini, cinta mereka bukan lagi sekadar kenangan, melainkan kenyataan yang sedang mereka jalani.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri: Sinergi Polri-Kemenimipas Kunci Tanggapi Krisis Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti urgensi kolaborasi strategis antara Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (4/8), Sigit mengingatkan bahwa konflik global seperti Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, serta ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak langsung terhadap kestabilan dalam negeri.

“Situasi dunia saat ini memicu krisis pangan, tekanan ekonomi, hingga krisis kemanusiaan. Ketimpangan sosial memperbesar potensi kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan, narkotika, dan perdagangan manusia,” jelas Sigit.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki titik rawan pada 10 batas laut, 3 batas darat, serta 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional. Kondisi ini meningkatkan risiko infiltrasi pihak asing yang menyamar sebagai wisatawan maupun pengungsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri dan Kemenimipas telah memperbarui nota kesepahaman dari enam menjadi tujuh poin. Penambahan itu mencakup peningkatan layanan, pemanfaatan sarana-prasarana, serta penguatan pengamanan di wilayah strategis.

Kapolri juga menyampaikan pentingnya pembinaan SDM, peningkatan kapasitas teknologi, dan pengawasan terintegrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi dinamika ancaman baru.

Tak hanya di dalam negeri, Polri dan Imigrasi juga aktif mendukung WNI di luar negeri melalui 19 perwakilan kepolisian dan 22 perwakilan imigrasi yang tersebar di berbagai negara.

“Dengan sinergi lebih kuat dan hampir 550 ribu personel gabungan, kita mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung visi Presiden Prabowo,” tutup Sigit.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kisah Lily Ho: Istri Sah yang Menang Tanpa Ribut dan Penuh Strategi

Duta Nusantara Merdeka | Hongkong 

Nama Lily Ho dikenal luas pada era 1970-an sebagai aktris papan atas perfilman Hong Kong. Namun, keputusan berhenti dari dunia hiburan mengubah hidupnya selamanya.

Lily memilih mengakhiri karier untuk menikah dengan taipan pelayaran, George Chao Tse-Kwong. Awalnya terlihat sempurna, rumah tangga mereka perlahan retak oleh pengkhianatan berulang.

George diketahui menjalin hubungan dengan tiga perempuan berbeda. Salah satunya Mary Tam, mantan finalis kontes kecantikan. Dua lainnya, Cheng Xiuli dan Cindy Liu, bahkan memberinya anak.

Di tengah luka, Lily ditawari uang hingga Rp2 miliar agar bersedia bercerai. Namun, ia menolak tunduk. Ia memilih diam, tapi tidak menyerah.

Lily tetap tampil anggun di depan publik. Di balik layar, ia menyusun strategi hukum dan finansial. Ia mulai mengalihkan aset untuk memastikan masa depan anak-anaknya.

Langkah ini menjadi kunci saat George meninggal pada 2016. Sekretaris pribadinya, Cindy Liu, menggugat warisan senilai Rp11 miliar, termasuk saham perusahaan.

Namun, Lily menggugat balik. Dalam persidangan lima tahun, ia berhasil membuktikan bahwa pengalihan aset dilakukan saat George dalam kondisi tidak prima.

Cindy akhirnya mencabut gugatan. Semua klaim warisan gugur. Anak-anak Lily kini mewarisi kerajaan bisnis keluarga bernilai lebih dari Rp15 triliun.

Lily Ho tak hanya menang sebagai istri sah. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan: tenang, tangguh, dan penuh perhitungan.

Bagi perempuan yang merasa dikhianati, kisah Lily adalah inspirasi. Kemenangan sejati tak perlu keributan—cukup kesabaran, rencana matang, dan keberanian untuk bertahan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Produsen Lokal Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) bersama Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut ditegaskan dalam Sarasehan bertajuk "Peran Produsen Food Tray Dalam Negeri Dalam Mendukung Program MBG" yang digelar di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Alie Cendrawan, Komisaris Utama PT Makmur Bersama-sama Garuda, menyampaikan kesiapan produsen lokal memenuhi kebutuhan food tray berkualitas nasional untuk mendukung distribusi makanan bergizi bagi siswa.

“Kapasitas produksi kami mencapai 10 juta food tray per bulan, sesuai standar Badan Gizi Nasional dan SNI 9369:2025,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi keberadaan produk impor berbahan stainless steel tipe SUS 201 yang dinilai tidak food grade, berisiko membahayakan kesehatan anak-anak, dan beredar tanpa pembayaran pajak (PPN).

Menurut Alie, pemerintah perlu waspada terhadap food tray bermutu rendah serta mencegah peredaran produk tanpa SNI yang sah.

“Kami ingin mengedepankan keselamatan anak-anak penerima manfaat. Bukan hanya untung, tapi juga tanggung jawab moral,” ujarnya.

Alie menambahkan, produsen dalam negeri siap menyediakan food tray berbahan aman (SS 304) yang tidak melepaskan zat berbahaya saat bersentuhan dengan makanan.

Dalam kesempatan yang sama, para pelaku industri juga mendorong pemerintah agar penggunaan anggaran MBG yang bersumber dari APBN dan APBD benar-benar memprioritaskan produk lokal.

“Belanja pemerintah seharusnya memicu pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor,” tegasnya.

Sarasehan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa dukungan terhadap program nasional tidak hanya soal kesiapan produksi, tapi juga perlindungan kesehatan dan kedaulatan ekonomi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhan RI Terima Kwartir Nasional Pramuka, Bahas Bela Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Pimpinan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian dari sinergi strategis antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dalam memperkuat karakter bangsa dan semangat bela negara melalui pendekatan edukatif.

Menhan Sjafrie mengapresiasi kontribusi berkelanjutan Gerakan Pramuka dalam membina generasi muda yang disiplin, tangguh, dan cinta tanah air.

Ia menyebut bahwa nilai-nilai Pramuka sangat relevan dengan program pembinaan kesadaran bela negara yang tengah digalakkan Kemenhan.

"Gerakan Pramuka adalah mitra strategis dalam membangun generasi muda yang siap menjaga NKRI, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga ideologi," ujar Menhan.

Menurutnya, pendekatan pendidikan nonformal yang diterapkan Pramuka efektif dalam menanamkan nilai patriotisme sejak dini, terutama di tengah tantangan era digital.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa strategi pertahanan Indonesia tidak semata bertumpu pada kekuatan militer, namun juga mencakup pendekatan sosial dan edukatif.

Menhan menegaskan bahwa pembangunan kesadaran bela negara merupakan tugas bersama seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Pramuka.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi lahirnya kader bangsa yang berintegritas dan siap menghadapi dinamika global dengan semangat nasionalisme yang kuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

DPP PERISAI Serahkan Mandat DPW DKI, Siap Kawal Program Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERISAI resmi memberikan mandat kepengurusan kepada Muchamad Ali Said sebagai Ketua DPW DKI Jakarta dalam ajang silaturahmi perdana, Minggu (3/8/2025).

Acara berlangsung di Kantor DPP PERISAI, Jalan Taman Amir Hamzah No. 28, Menteng, Jakarta Pusat, dan menjadi awal dari rangkaian konsolidasi organisasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Muchamad Ali Said, akrab disapa Bang Said, akan memimpin DPW DKI hingga pelantikan resmi bersama pengurus wilayah lainnya pada Agustus 2025 mendatang.

Sekjen DPP PERISAI, Muhamad Nur (Bang Jun), menegaskan pentingnya integritas anggota. Organisasi hanya merekrut sosok bersih dari narkoba, miras, dan praktik destruktif lainnya.

"PERISAI tidak menoleransi pelanggaran moral dan hukum. Kami mitra resmi TNI, Polri, serta lembaga negara, maka kualitas SDM adalah prioritas," ujarnya tegas.

Bang Jun juga mendorong seluruh DPW menggelar kegiatan sosial yang mampu menarik simpati masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan aparat serta kementerian.

"Program sosial, edukasi, dan pemberdayaan komunitas akan menjadi jembatan sinergi PERISAI dengan stakeholder nasional," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa PERISAI akan mengembangkan koperasi berbasis UMKM sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi anggota.

"Konsep koperasi adalah warisan para pendiri PERISAI, dan akan kami hidupkan kembali dalam skala nasional," tegasnya.

Sementara itu, Bang Said menyatakan komitmennya dalam menyusun dan menjalankan program kerja DPW DKI sesuai dengan AD/ART organisasi.

"Saya siap berkolaborasi demi mewujudkan PERISAI sebagai ormas modern dan berdaya guna," ucapnya.

PERISAI Syarikat Islam dipimpin oleh Aditya Yusma Perdana. Ormas ini fokus pada pertahanan sipil, ketahanan pangan, dan peran sosial berbasis Islam modern yang terbuka dan inklusif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bank Nasional dan Daerah Pastikan Dana Nasabah Aman dari Rekening Dormant

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah bank nasional dan daerah menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman, menyusul kebijakan penyesuaian terhadap rekening tidak aktif (dormant) yang dilakukan perbankan nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen di tengah meningkatnya risiko penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam sistem keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan bahwa seluruh rekening nasabah tetap terjaga dan dikelola secara hati-hati. “Ini langkah preventif demi keamanan dana nasabah,” ujar Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, Minggu (3/8/2025).

Pernyataan senada datang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menyebut proses dilakukan transparan dan sesuai prosedur internal. “Kami menjaga integritas sistem dan melindungi nasabah,” jelas M. Ashidiq Iswara, Kamis (31/7/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Putrama Wahju Setyawan menegaskan pihaknya siap membantu proses pembukaan blokir secara responsif, sesuai prinsip akuntabilitas dan layanan prima.

Bank Danamon melalui Direktur Kepatuhan Rita Mirasari menjelaskan bahwa rekening nasabah kini telah kembali aktif sepenuhnya dan tidak lagi dalam kondisi henti sementara.

Bank daerah seperti Bank Sumsel Babel juga menjamin kenyamanan nasabah. “Cukup dengan transaksi sederhana, rekening dapat diaktifkan,” ucap Teddy Kurniawan, Kamis (31/7/2025).

Hal serupa disampaikan Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, yang menyebut langkah ini sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi kejahatan perbankan.

Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan komitmen negara. “Kami akan kawal kebijakan ini agar masyarakat tetap terlindungi,” kata Budi, Rabu (30/7/2025).

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IKTS-IKPI Kumpulkan 521 Kantong Darah, Baksos Disambut Antusias

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Aksi sosial donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang dan Sekitarnya (IKTS) bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pekanbaru berhasil mengumpulkan 521 kantong darah dari masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di The Central Plaza, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 42A Pekanbaru, Minggu (3/8/2025). Awalnya panitia menargetkan 400 kantong darah, namun jumlah peserta melebihi ekspektasi.

Ketua IKTS, Tohan SE MM menyebut kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 dan HUT Provinsi Riau. Ia berharap kegiatan kemanusiaan ini bisa dilaksanakan rutin setiap tahun.

“Mudah-mudahan donor darah seperti ini menjadi agenda tahunan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tohan yang mengapresiasi peran semua pihak dalam kegiatan ini.

Ketua panitia, Nata Hedy Nyo SE MH menambahkan, PMI Pekanbaru menyiapkan 25 tempat tidur agar pendonor merasa nyaman. Kegiatan ini bersifat terbuka untuk umum dan didukung banyak sponsor lokal.

Setiap pendonor mendapatkan paket buah tangan berisi beras, gula, teh celup, minyak goreng, susu, biskuit, telur, dan air mineral. Juga tersedia undian hadiah, termasuk dua unit Redmi Pad.

Selain donor darah, masyarakat juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Beberapa layanan yang tersedia antara lain cek gula darah, kolesterol, asam urat, kesehatan kulit, dan pemeriksaan mata.

Ketua IKPI Pekanbaru, Rubialam Sitorus Pane SE CA MM BKP menyambut positif kolaborasi ini. “Kegiatan ini berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap sinergi terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Riau, Drs H Supriyadi MSi, memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Salah satu pendonor, Bengkui, mengatakan pelayanan sangat baik, lengkap dengan edukasi kesehatan dan hadiah menarik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

 

Read More

Strategi Bisnis Warung Kaki Lima: Ilmu Lokasi dan Psikologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah hiruk pikuk kota, warung kaki lima ternyata menyimpan strategi bisnis yang jauh lebih kompleks dari sekadar jualan. Mereka bukan sekadar buka lapak sembarangan, tapi memainkan “ilmu lokasi” yang sangat presisi, didasarkan pada arus manusia, arah cahaya, dan psikologi keramaian.

Alih-alih mengejar tampilan atau estetika tempat, pedagang kaki lima memilih lokasi dengan cermat. Mereka lebih memilih area dekat lampu merah, halte, pintu pasar, atau sudut teduh di bawah pohon. Bukan karena tempatnya indah, tapi karena ramai dan pergerakan orang konstan.

Mereka pun paham bagaimana sinar matahari bekerja. Warung pagi hari cenderung buka di sisi jalan yang terkena cahaya langsung, sedangkan sore hari bergeser ke sisi yang teduh. Di siang hari, mereka berburu lokasi sejuk, agar pembeli merasa nyaman untuk berhenti.

Strategi lainnya terletak pada pengaturan barang dagangan. Jumlah porsi dibatasi agar pembeli harus menunggu, menciptakan antrian yang menarik perhatian. Dalam psikologi konsumen, kerumunan adalah bentuk validasi sosial yang ampuh.

“Rame tapi sempit”, “panas tapi laris”, atau “nggak ada tempat duduk tapi antre” adalah reaksi yang kerap kita dengar. Warung tidak mengejar pujian, melainkan aksi nyata: transaksi.

Bahkan tata letak meja pun diperhitungkan agar sejalan dengan arah mata orang yang melintas. Semuanya lahir dari pengalaman langsung, bukan teori dari buku kuliah atau software bisnis modern.

Warung pinggir jalan adalah peta hidup yang bergerak, membaca pola manusia, merespons lingkungan. Dari mereka, kita belajar: kalau bisa membaca ritme keramaian, kamu bisa menjual apa saja.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Teller Bank Bongkar Kebiasaan Finansial Orang Kaya yang Tak Terduga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang teller bank membagikan pengalamannya melayani nasabah dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang dengan rekening miliaran rupiah. Dari situ, ia menemukan tiga pola khas yang dimiliki para orang kaya—dan jarang diajarkan dalam seminar keuangan.

Pertama, orang kaya tak alergi mengeluarkan uang, tapi setiap rupiah harus “pulang” membawa keuntungan. Mereka lebih senang membelanjakan uang untuk aset seperti properti, saham, atau usaha yang memberikan imbal balik jangka panjang.

Kedua, gaya hidup mereka justru jauh dari kesan glamor. “Ada nasabah datang pakai sandal jepit dan tote bag kusam, tapi portofolionya lengkap: reksa dana, properti, dan saham aktif semua,” ujar si teller dalam unggahan yang kini viral di media sosial.

Ketiga, orang kaya cenderung tidak mudah tergoda tren. Mereka punya prinsip kuat dan tak gampang terpengaruh iklan. Banyak yang menghindari pengeluaran untuk gaya hidup yang dianggap tidak memberi nilai tambah.

Salah satu nasabah perempuan bahkan menolak perawatan mahal dan memilih produk lokal yang cocok untuk kulitnya. “Aku pakai Glowhabit, Kak. Yang penting cocok, bukan mahal,” katanya saat dipuji teller soal kondisi kulitnya.

Dari pengamatannya, si teller menyimpulkan bahwa perbedaan utama orang kaya bukan hanya dari jumlah saldo di rekening, tapi cara berpikir mereka terhadap uang. Mereka fokus pada efisiensi, hasil, dan keberlanjutan.

Kisah ini menjadi pelajaran berharga: menjadi kaya bukan soal tampil, tapi bagaimana berpikir dan mengelola uang secara cerdas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diselingkuhi Suami dan Sepupu, Ibu Dira Gugat Cerai dan Tuntut Balik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengkhianatan dalam rumah tangga kembali mencuat ke publik. Seorang perempuan berinisial Dira (36), ibu tiga anak, menggugat cerai suaminya setelah mengetahui sang suami menjalin hubungan terlarang dengan sepupunya sendiri.

Semua berawal saat Ayu (22), kerabat dari kampung, tinggal di rumah Dira dengan alasan mencari pekerjaan di Jakarta. Diterima dengan tangan terbuka, Ayu tinggal di kamar belakang rumah bersama keluarga Dira.

Namun, hubungan Ayu dan suami Dira perlahan berubah menjadi kedekatan yang mencurigakan. Suami Dira lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ayu, bahkan lebih sering berbincang akrab dan tertawa bersama.

Hingga pada suatu malam, suami Dira tidak pulang. Ayu pun menghilang. Pukul 02.48 dini hari, Dira menerima pesan misterius melalui Instagram berisi voice note dan foto yang mengungkap fakta pahit—suaminya tinggal satu atap dengan Ayu di apartemen sewaan.

Uang rumah tangga yang dulu digunakan untuk membeli susu anak, kini justru membiayai perselingkuhan diam-diam. Ibu Dira pun memilih tidak tinggal diam.

Tiga bulan usai kejadian, ia menggandeng pengacara dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukti voice note, foto, transaksi rekening, hingga pengakuan suami menjadi dasar hukum.

Langkah hukum yang diambil meliputi gugatan cerai, permintaan hak asuh anak, tuntutan nafkah, ganti rugi moril, pemblokiran aset gabungan, serta somasi kepada pihak ketiga karena merusak ikatan pernikahan.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian sah bila terjadi pelanggaran berat dalam rumah tangga, termasuk perselingkuhan dan penelantaran emosional.

Kisah Dira menjadi pengingat bahwa pengkhianatan harus dilawan dengan keberanian dan jalur hukum. Ibu bukan hanya pelindung, tapi juga pejuang yang sah atas martabatnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Isu Dokter Dibayar Rp2.000 oleh BPJS, Ini Penjelasan Resminya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu soal dokter hanya menerima bayaran Rp2.000 per pasien dari BPJS Kesehatan sempat viral dan menimbulkan keresahan publik. Menanggapi hal tersebut, BPJS memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan bahwa kabar itu keliru dan disebabkan oleh salah persepsi terhadap sistem pembayaran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Rizzky, terdapat dua skema utama dalam JKN, yakni sistem kapitasi dan INA-CBG. Kapitasi diterapkan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik. Pembayaran dilakukan bulanan berdasarkan jumlah peserta terdaftar, bukan per pasien yang datang berobat.

Sistem kapitasi juga telah berkembang menjadi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), yang memberi insentif tambahan bagi fasilitas kesehatan dengan kinerja baik, seperti pelayanan tepat waktu dan minim rujukan yang tidak perlu.

Sementara itu, sistem INA-CBG digunakan di rumah sakit dan dihitung berdasarkan diagnosis dan tindakan medis. Skema ini mempertimbangkan kompleksitas layanan, sehingga rumah sakit hanya dibayar atas tindakan yang benar-benar dilakukan.

Rizzky menambahkan bahwa pembagian jasa pelayanan kepada tenaga medis ditentukan secara internal oleh masing-masing rumah sakit atau klinik. Artinya, BPJS tidak secara langsung menentukan jumlah honor dokter.

Dengan penjelasan ini, BPJS berharap masyarakat memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang mekanisme JKN. Sistem pembayaran yang digunakan dirancang agar layanan kesehatan tetap berjalan efisien, adil, dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Konglomerat: Ekosistem, Foresight, dan Penerus Tangguh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah gempuran krisis dan disrupsi industri, konglomerasi seperti Salim Group, Astra, Djarum, dan Wings Group justru terus berkembang. Keberhasilan mereka bukan semata karena diversifikasi, tapi karena membangun ekosistem bisnis yang saling menopang.

Salim Group, misalnya, tidak hanya menjual mi instan. Mereka mengelola rantai pasok dari hulu ke hilir—pabrik tepung, kemasan, distribusi, hingga ritel modern—sehingga menciptakan sinergi operasional.

Demikian pula Astra Group. Meski ekspansi lintas sektor, semua unit bisnisnya tetap berada dalam satu koridor yang saling mendukung: otomotif, pembiayaan, hingga infrastruktur. Strategi ini menumbuhkan efisiensi dan memperkuat daya saing.

Djarum Group memberi contoh visi jangka panjang. Setelah kokoh di industri rokok, mereka mengakuisisi BCA, lalu merambah ke sektor digital seperti Blibli dan Tiket.com. Semua dilalui bertahap, dengan fondasi kuat dan minim risiko.

Wings Group menjadi ilustrasi tentang pentingnya kontrol distribusi. Dengan jaringan logistik yang luas hingga warung dan minimarket, mereka menguasai jalur distribusi tanpa bergantung pihak ketiga. Distribusi adalah kunci dominasi pasar.

Di balik itu semua, regenerasi juga jadi faktor penting. Para pewaris tidak serta-merta diberikan tahta, melainkan diasah melalui pendidikan, magang, hingga membangun unit bisnis sendiri. Ini menciptakan pemimpin baru yang adaptif dan inovatif.

Tak kalah penting, konglomerasi ini punya apa yang disebut corporate foresight—kemampuan membaca sinyal perubahan dan menyesuaikan strategi sebelum disrupsi terjadi. Bukan sekadar ramalan, tapi kesiapan menyambut masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Status Mira Hayati Disorot, Eksekusi Putusan PN Makassar Mandek

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Polemik hukum Mira Hayati, terdakwa kasus peredaran kosmetik bermerkuri, kembali mencuat. Praktisi hukum mendesak aparat kejaksaan segera mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menjatuhkan vonis pidana 10 bulan penjara.

Desakan datang dari M. Syafril Hamzah SH, MH yang menilai ketidakjelasan status tahanan kota Mira Hayati mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ia meminta kejaksaan menjelaskan secara terbuka hingga kapan status tahanan kota itu diberlakukan.

"Jika masa tahanannya telah selesai dan tidak ada keputusan baru dari pengadilan tinggi, seharusnya segera dilakukan eksekusi ke Rutan," tegasnya, Senin (28/07/2025).

Humas PN Makassar, Sibali, membenarkan bahwa amar putusan majelis hakim sudah jelas: terdakwa divonis 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar. Bila tidak ada upaya hukum lanjutan, eksekusi seharusnya telah dijalankan.

“Kalau status tahanan kota masih berlanjut, itu harus berdasarkan penetapan baru dari Pengadilan Tinggi. Jika tidak, eksekusi seharusnya sudah dilakukan,” jelasnya.

Namun, Kejati Sulsel melalui Kasi Penkum Soetarmi SH, MH menyebut belum ada perintah penahanan. Ia menegaskan, karena Mira Hayati mengajukan banding, maka eksekusi ditunda sampai ada putusan inkrah.

“Kalau belum ada penetapan untuk penahanan dari pengadilan, kami tidak bisa eksekusi. Kita menunggu proses hukum lanjutannya,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut distribusi produk kosmetik berbahaya. Mira Hayati sebelumnya didakwa mengedarkan kosmetik dengan kandungan merkuri, zat yang dilarang dalam regulasi BPOM RI.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 



Read More

Suami Jual Istri via MiChat, Pasang Tarif Rp150 Ribu

Duta Nusantara Merdeka | Tuban 

Seorang pria berinisial AM (27), warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ditangkap aparat karena menjajakan istrinya sendiri melalui aplikasi MiChat. Aksi tidak manusiawi ini dilakukan hanya tiga bulan setelah mereka resmi menikah.

Dengan dalih tekanan ekonomi, AM menjadikan sang istri, I (27), sebagai korban prostitusi daring. Ia menawarkan jasa seksual kepada pelanggan pria dengan tarif mulai dari Rp150 ribu hingga Rp300 ribu sekali kencan.

“Motif pelaku adalah masalah ekonomi,” kata penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Tuban, Jumat (25/7/2025).

Perbuatan bejat ini terbongkar saat penggerebekan di sebuah kamar kos wilayah Tuban, Minggu dini hari (22/6/2025). Saat itu, korban tengah dipaksa melayani pria berinisial D (30), sementara sang suami berjaga di depan pintu.

“Pelaku berada di luar kamar, menunggu saat korban melayani pelanggan,” jelas AKP Dimas, penyidik kasus.

Ironisnya, AM tidak hanya menjajakan tubuh istrinya, tapi juga mempromosikan dengan menyebar foto-foto vulgar sang istri kepada calon pelanggan melalui aplikasi perpesanan. Transaksi kerap dilakukan di kamar kos yang disewa khusus untuk kegiatan tersebut.

Pihak kepolisian mengungkap, pelaku bertindak sebagai mucikari aktif, mulai dari negosiasi harga, menjelaskan layanan 'plus-plus', hingga menjaga lokasi saat transaksi berlangsung.

Kasus ini menambah daftar panjang praktik eksploitasi seksual dalam rumah tangga yang dilakukan melalui platform digital. Kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pekerjaan online yang menyimpang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPN Perluas Layanan Digital Peralihan Hak Tanah di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi digitalisasi layanan, kali ini dengan memperluas penerapan sistem Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin) I Ketut Gede Ary Sucaya menegaskan bahwa kesiapan data dan infrastruktur menjadi syarat utama keberhasilan layanan digital ini.

“Dua hal penting: data yang akurat dan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat mengakses sistem dengan lancar,” ujarnya saat peluncuran layanan digital di Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Jumat (1/8/2025).

Hingga awal Agustus 2025, sudah 161 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang mengadopsi sistem ini. Empat kantor terbaru yang diluncurkan di DKI Jakarta mencakup wilayah Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan Timur.

Jakarta Pusat telah lebih dulu mengimplementasikan sistem ini sebagai pionir digitalisasi layanan peralihan hak tanah di ibu kota. Implementasi ini memangkas waktu layanan hingga lebih dari 30 persen dibandingkan metode konvensional.

Selain efisiensi waktu, Kapusdatin menjelaskan sistem digital ini memungkinkan keterlacakan penuh dari proses awal hingga penerbitan sertifikat tanah. "Semua tercatat end-to-end, meminimalkan potensi penyimpangan,” tegasnya.

Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Alen Saputra berharap kehadiran sistem ini memperkuat sinergi antara PPAT, masyarakat, dan ATR/BPN. Ia menekankan bahwa kerja sama adalah kunci utama kelancaran layanan digital.

“Dengan kolaborasi, layanan bisa lebih cepat, tepat, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BPN,” tuturnya. Turut hadir dalam acara peluncuran, Inspektur Wilayah IV Agust Yulian dan jajaran IPPAT DKI Jakarta.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Restoran Chef Reynold Poernomo Bangkrut, Gaji Karyawan Belum Dibayar

 

Duta Nusantara Merdeka | Sydney 

Kabar mengejutkan datang dari Chef Reynold Poernomo, jebolan MasterChef Australia 2015 yang dikenal luas sebagai “King of Desserts.” Restoran miliknya, Monkey’s Corner di Chippendale, dinyatakan bangkrut dan tengah memasuki proses likuidasi.

Restoran tersebut dikelola melalui Arnoldpo Corporation Pty Ltd yang resmi dibubarkan sejak 28 Mei 2025 akibat gagal melunasi kewajiban finansial. Padahal, bisnis ini sempat menjadi favorit pecinta kuliner sejak dibuka tahun 2017 bersama saudara-saudaranya, Arnold dan Ronald.

Yang menjadi sorotan publik, perusahaan menunggak pembayaran gaji dan dana pensiun karyawan senilai AUD 76.000. Tak hanya itu, utang pajak ke Australian Taxation Office tercatat mencapai AUD 458.002,17, ditambah tagihan lain senilai ribuan dolar.

Sebelumnya, lewat akun media sosial, pihak restoran sempat memberi isyarat tengah “menyiapkan sesuatu yang baru.” Namun, kenyataannya justru laporan keuangan yang menumpuk. Situasi serupa juga terjadi di jaringan bisnis dessert KOI milik keluarga Poernomo.

Perusahaan induk KOI, Art Plate Pty Ltd, telah melakukan restrukturisasi sejak 2024, termasuk pemangkasan biaya dan pemutusan hubungan kerja sejumlah staf. Keluhan dari mantan karyawan dan pemasok pun makin santer terdengar.

Beberapa pemasok menyebut belum menerima pembayaran hingga puluhan ribu dolar. Sebagian dari mereka memutuskan tidak lagi melanjutkan kerja sama karena proses penagihan tak kunjung ditindaklanjuti.

Meski nama Reynold tidak terdaftar sebagai direktur resmi, situs resmi KOI menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus operator bersama dua saudaranya. Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan bisnis tak cukup dengan reputasi dan branding semata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Prabowo Tegaskan Larangan Bakar Hutan, Pemerintah Siapkan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menegaskan komitmennya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pendekatan menyeluruh. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Budi Gunawan dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (2/8).

Presiden Prabowo menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku pembakaran, terutama korporasi pemegang izin lahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa lahan dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Presiden memberikan arahan keras, tidak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujar Budi Gunawan. Sebaliknya, Prabowo mendukung penggunaan alat berat ramah lingkungan.

Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga seperti Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan BMKG, dibahas pula penyediaan teknologi alternatif untuk masyarakat dan perusahaan yang memerlukan pembukaan lahan.

Program bantuan tersebut meliputi penyediaan alat modern, pelatihan teknik land clearing berkelanjutan, serta pendampingan teknis di daerah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menko Polkam mengapresiasi keberhasilan Desk Koordinasi Karhutla yang menurunkan drastis jumlah titik api tahun ini. Kolaborasi BNPB, TNI-Polri, BMKG, dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kunci sukses.

“Koordinasi dan respons cepat adalah faktor penting. Operasi pemadaman dilakukan melalui water bombing, modifikasi cuaca, dan pemantauan satelit,” jelasnya.

Pemerintah juga menargetkan tidak ada lagi protes dari negara tetangga akibat asap lintas batas. Komitmen ini menjadi bagian dari diplomasi lingkungan Indonesia di kawasan ASEAN.

Sistem peringatan dini BMKG dan koordinasi lintas daerah terus diperkuat. Langkah ini diharapkan menjadi model penanganan karhutla yang efisien dan ramah lingkungan di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More