Pakar Hukum Bedah Konflik Norma Eksekusi Saham sebagai Boedel Pailit

Prof. Dr. M. Hadi Shubhan memberikan materi mengenai kedudukan saham sebagai boedel pailit dalam Seminar PKPI.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Eksekusi dan pemberesan saham dalam status kepailitan perseroan kerap memicu benturan norma antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Dalam Seminar Nasional memperingati HUT ke-12 Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), para pakar hukum dan Hakim Agung sepakat bahwa hukum kepailitan merupakan hukum darurat (on eigenlijke in caso procedure) yang dapat mengesampingkan hukum normal.

Guru Besar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., menegaskan adanya kesalahpahaman umum yang menyamakan kepailitan dengan pengampuan (curatele). 

"Pengampuan terjadi karena seseorang tidak cakap hukum. Sementara kepailitan murni masalah insolvensi atau ketidakmampuan membayar utang. Direktur PT yang pailit tidak otomatis kehilangan status cakap hukumnya," jelas Prof. Hadi Shubhan di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Prof. Hadi menambahkan, berdasarkan karakteristiknya, saham mutlak masuk menjadi boedel pailit karena memiliki nilai uang dan dapat dialihkan. Mengutip pandangan Profesor Wessel dari Universitas Leiden, ia menyebut hukum pailit sebagai prosedur penagihan yang tidak normal atau hukum darurat.

Oleh karena itu, dalam hal pemberesan, mekanisme hukum kepailitan mengesampingkan batasan di UU PT atau aturan otonom anggaran dasar seperti klausula hak menawarkan terlebih dahulu (block right). Jika lelang umum gagal dua kali, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan tanpa harus terikat block right tersebut.

Harmonisasi Organ dan Kepatuhan PT

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Dr. Soetomo, Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.S., mengingatkan pentingnya melihat saham bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sebagai instrumen kepemilikan. 

Berdasarkan UU PT dan UU Cipta Kerja, struktur organ, hak dividen, serta hak suara pemegang saham dilindungi secara ketat. Prosedur transaksi afiliasi dan penjaminan aset korporasi harus melewati persetujuan RUPS agar tidak memicu benturan kepentingan (conflict of interest).

Yurisprudensi dan Sikap Mahkamah Agung

Dari ranah implementasi yurisprudensi, Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., membenarkan adanya konflik norma yang kerap menghambat kerja kurator di lapangan. 

Ia mencontohkan Pasal 16 UU Kepailitan yang memberi wewenang penuh pada kurator mengambil alih pengurusan harta, berhadapan dengan posisi RUPS sebagai lembaga tertinggi korporasi.

"Status saham sebagai boedel pailit sudah secara konsisten dikuatkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya dalam putusan perkara Bumi Asih Jaya melalui gugatan actio pauliana," ungkap Dr. Heru Pramono.

Dr. Heru memaparkan tiga putusan krusial MA yang membentuk kerangka penegakan hukum terkait tata kelola perseroan pailit:

 * Putusan Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 (Kasasi PT Alam Galaksi): Menegaskan bahwa RUPS Luar Bersama (RUPSLB) yang digelar direksi/komisaris pailit tanpa persetujuan kurator adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

 * Putusan Nomor 785 K/Pdt.Sus-Pailit/2018: Menegaskan pemisahan aset. Jika debitur pailit adalah perorangan, kepailitan hanya menyangkut harta pribadi, bukan harta perseroan tempatnya memiliki saham.

 

 * Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-Pailit/2010 (PT Dharmawiba Engineering): Menerapkan doktrin substance over form. Aset yang secara formal atas nama pengurus dapat disita menjadi boedel pailit jika secara substansi ekonomi dibeli menggunakan uang perusahaan.

"Hukum kepailitan adalah lex specialis. Namun, kurator harus tetap cermat dan menghormati hak-hak pemegang saham lainnya. Pemahaman komprehensif atas batasan perseroan tertutup dan terbuka sangat penting agar eksekusi di lapangan tidak menimbulkan sengketa baru," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#HukumKepailitan #BoedelPailit #MahkamahAgung #KuratorIndonesia #PerserikatanKurator #UUPerseroanTerbatas #RUPS #HukumBisnis

Read More

HUT Ke-12 PKPI, Seminar Nasional Bahas Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12, Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk "Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan" di Jakarta, Jumat (10/7/2026). 

Kegiatan ini mempertemukan akademisi, hakim, kurator, pengurus, advokat, notaris, regulator, hingga praktisi hukum untuk membahas tantangan dan perkembangan hukum terkait pemberesan saham dalam proses kepailitan perseroan.

Ketua Umum PKPI, Dr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., M.H., M.Th., mengatakan peringatan HUT ke-12 menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas profesi kurator dan pengurus di Indonesia.

"Hari ini kita memperingati dua momentum yang sangat istimewa, yaitu Hari Ulang Tahun ke-12 PKPI sekaligus Seminar Nasional bertema 'Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan'," ujar Albert dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tamu undangan, termasuk perwakilan Komisi XIII DPR RI, pemerintah, akademisi, hakim niaga, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai telah memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi profesi tersebut.

Albert menjelaskan, sejak berdiri pada 30 Juni 2014, PKPI terus berupaya meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi para kurator serta pengurus. Menurutnya, perjalanan organisasi selama 12 tahun diwarnai berbagai tantangan, namun mampu dilalui berkat kolaborasi seluruh anggota dan dukungan berbagai pihak.

Ia menilai tema seminar yang diangkat sangat relevan dengan dinamika praktik kepailitan di Indonesia. Saham sebagai bagian dari harta pailit, kata dia, memiliki nilai ekonomi yang besar sekaligus menghadirkan kompleksitas hukum.

"Dari sisi ekonomi, saham merupakan aset yang dapat memiliki nilai signifikan. Namun dari sisi hukum, pemberesannya kerap menghadapi persoalan mengenai mekanisme pengalihan, perlindungan pemegang saham, hak kreditor, hingga kepastian hukum dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Karena itu, seminar diharapkan menjadi forum ilmiah yang mampu mempertemukan berbagai perspektif, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, guna menghasilkan gagasan konstruktif bagi pengembangan hukum kepailitan nasional.

Albert menegaskan, PKPI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun sistem hukum nasional melalui peningkatan kompetensi anggota, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga peradilan.

"Kami ingin PKPI menjadi pusat pengembangan ilmu, peningkatan kompetensi, lahirnya gagasan-gagasan baru, sekaligus mitra strategis dalam mewujudkan sistem kepailitan yang modern, profesional, transparan, dan berkeadilan," katanya.

Ia menambahkan, PKPI akan terus menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, seminar, penelitian, serta memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di dalam maupun luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, PKPI juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar nasional. Menurut Albert, sinergi antara organisasi profesi dan dunia akademik menjadi fondasi penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., mengatakan tema seminar berada pada irisan antara hukum korporasi, hukum pasar modal, dan hukum kepailitan sehingga memerlukan pembahasan yang komprehensif.

"'Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan' merupakan persoalan yang tidak sederhana. Saya berharap seminar ini menjadi ruang diskusi yang terbuka, tempat bertemunya pemikiran akademik dan pengalaman para praktisi sehingga lahir pemahaman yang lebih matang," ujarnya.

Ia menambahkan, bagi Universitas Tarumanagara, penyelenggaraan seminar merupakan bentuk nyata kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia praktik hukum yang selama ini terus dikembangkan.

Senada, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., turut menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-12 PKPI. Ia optimistis organisasi tersebut akan semakin maju di bawah kepemimpinan saat ini dan mampu meningkatkan kredibilitas profesi kurator di Indonesia.

Dalam paparannya, Ariawan juga membagikan pengalaman mengenai praktik kepailitan di Australia. Menurutnya, di negara tersebut profesi penanganan kepailitan dibedakan secara spesifik antara kurator perusahaan (registered liquidator) dan pengelola kepailitan perorangan (registered trustee).

Ia menilai, baik di Australia maupun Indonesia, profesi kurator menuntut integritas dan profesionalisme yang tinggi. Bahkan di sejumlah negara seperti Australia dan Singapura, profesi tersebut menjadi salah satu profesi bergengsi dengan prospek pendapatan yang kompetitif.

Selain itu, Ariawan memberikan apresiasi kepada salah satu praktisi senior yang tengah menyelesaikan disertasi mengenai hukum kepailitan sekaligus pernah menangani salah satu aset pailit terbesar di Indonesia. Pengalaman tersebut diharapkan dapat dibagikan kepada para kurator maupun mahasiswa sebagai pembelajaran praktis.

Pada kesempatan yang sama, Ariawan juga memaparkan perkembangan berbagai unit pendidikan, kesehatan, properti, hingga kewirausahaan yang berada di bawah Yayasan Tarumanagara. Ia menegaskan yayasan berkomitmen terus mendukung berbagai kegiatan PKPI melalui penyediaan fasilitas dan kerja sama kelembagaan.

Menutup sambutannya, Albert mengajak seluruh anggota PKPI menjaga persatuan, meningkatkan profesionalisme, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan profesi kurator dan sistem hukum kepailitan di Indonesia.

"Memasuki usia ke-12, PKPI bertekad memperkuat kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi anggota, memperluas jejaring kerja sama, menjaga integritas profesi, serta berkontribusi dalam pembentukan regulasi dan praktik kepailitan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi dunia usaha," tutupnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#HukumBisnis #PKPU #Kepailitan #MahkamahAgung #HakimNiaga #RestrukturisasiUtang #InfoHukum #EkonomiIndonesia #KuratorIndonesia #LegalCorporate

 

Read More

Sofyan Sitompul Ungkap Peran PERADI Profesional dalam Ekosistem Keadilan Umat

Suasana Simposium Nasional Penegakan Hukum yang dihadiri akademisi Universitas Indonesia dan pengurus PERADI Profesional di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mantan Hakim Agung yang juga merepresentasikan Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Sofyan Sitompul, M.H., menekankan krusialnya penguatan faktor manusia dalam membenahi titik nadir hukum di Indonesia. Integritas moral yang kokoh menjadi pilar utama di samping optimalisasi peran PERADI Profesional dalam membangun ekosistem keadilan bersama instansi peradilan dan perguruan tinggi nasional.

Pernyataan strategis tersebut dipaparkan dalam Simposium Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Keadilan: Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi” yang diinisiasi oleh organisasi PERADI Profesional berkolaborasi dengan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI. Forum ini memfokuskan pembenahan lini penegak hukum dari hulu hingga hilir.

Refleksi Etika Catur Wangsa Penegak Hukum

Dalam paparannya, Sofyan Sitompul mengingatkan kembali amanat berat yang dipikul oleh pilar Catur Wangsa, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Menurutnya, mutu penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya bergantung pada kualitas tingkah laku manusia yang menjalankan sistem tersebut, bukan sekadar dokumen hitam di atas putih.

Ia turut menyoroti memori akademis dari selasar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), menyitir prasasti sesepuh almarhum Prof. Erman Rajagukguk FHUI. Pesan tersebut berbunyi bahwa hukum tidak tegak selalu; ia bisa runtuh dan roboh akibat perilaku manusianya, sehingga tugas utama para akademisi dan praktisi adalah mendirikannya kembali.

"Seluruhnya adalah bagaimana penegak hukum itu satu sama lain mempunyai keberanian moral dan integritas yang tinggi. Bahwa pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan dan kebenaran," ujar Prof. Dr. Sofyan Sitompul, M.H., saat memberikan sambutan pembuka di Jakarta Pusat, Kamis (9/7/26).

Sinergi Posbakum dan Solusi Wadah Tunggal Advokat

Selain persoalan karakter personal, simposium ini membedah historisitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) gratis bagi masyarakat miskin yang telah dirintis sejak 1980 di PN Jakarta Utara bersama Prof. Bismar Siregar dan Deni Kailimang. Penguatan pos bantuan ini dinilai sejalan dengan visi pemerataan keadilan bagi publik yang tidak mampu.

Merespons dinamika wadah tunggal advokat yang sempat mengalami fragmentasi pasca-SK Ketua Mahkamah Agung era Arifin Tumpa dan Hatta Ali, Sofyan menitipkan pesan khusus. Pihaknya mendorong organisasi seperti PERADI Profesional untuk memformulasikan bentuk dewan kehormatan bersama yang bersifat federasi. Langkah taktis ini dinilai mampu menjaga eksistensi tiap organisasi advokat sekaligus mengintegrasikan sinergi fungsional demi pemulihan iklim hukum nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#PERADIProfesional #EkosistemKeadilan #SofyanSitompul #CaturWangsa #ErmanRajagukguk #HukumIndonesia #IntegritasHakim #AdvokatIndonesia #FHUI #SimposiumHukum2026

Read More

Mahfud MD: Putusan Hakim Harus Adil Secara Substantif Bukan Formalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., menegaskan bahwa kualitas sebuah putusan hakim tidak boleh hanya bersandar pada lembaran pasal formal semata, melainkan wajib ditopang oleh ketajaman logika dan keluhuran etika profesi hakim.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan materi secara daring dalam Diklat Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Gelombang III pada Selasa (7/7/2026), guna membekali para pengadil dari berbagai lingkungan peradilan di Indonesia agar terhindar dari logical fallacy (kesesatan berpikir) yang dapat merusak rasa keadilan masyarakat.

Urgensi Menghindari Logical Fallacy dalam Putusan Hakim

Dalam pemaparannya yang bertajuk Logika, Etika, dan Logical Fallacy: Tuntunan bagi Hakim dalam Menimbang dan Memutus Perkara, Mahfud menjabarkan bahwa integrasi antara kecerdasan berpikir dan integritas moral adalah modal mutlak. Menurutnya, sebuah putusan yang cacat logika akan langsung mengikis kepercayaan publik.

"Logika mewakili kecerdasan dan kecermatan, sedangkan etika mencerminkan integritas moral hakim. Putusan hakim adalah mahkota, sehingga harus dibangun di atas keduanya," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam tersebut menguraikan korelasi ini ke dalam tiga prinsip fundamental. Hukum yang berjalan tanpa nalar logis berpotensi melahirkan konklusi yang keliru. 

Sementara itu, regulasi yang ditegakkan tanpa fondasi etika profesi hakim hanya akan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Ketika kedua pilar tersebut diabaikan, pengadilan hanya akan memproduksi ketidakadilan yang mencederai keadilan substantif.

Menjaga Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dari Intervensi

Lebih jauh, jalannya diklat yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 ini juga menyoroti tantangan nyata para hakim dalam mempertahankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 

Mahfud mengingatkan bahwa independensi seorang hakim bersifat multidimensional, mencakup independensi kelembagaan, personal, hingga independensi substantif saat memutus perkara.

Hakim dituntut berani berdiri tegak tanpa goyah oleh intervensi eksternal, baik yang datang dari relasi kuasa pejabat, tekanan rekan sejawat, hingga iming-iming kekuatan kapital atau ekonomi.

Sebagai jangkar pengaman, kepatuhan mutlak terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi pembatas moral yang rigid. 

Dengan merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga tujuan hukum—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—Mahfud meminta para peserta diklat terampil menyeimbangkan ketiganya secara proporsional. 

Langkah konkrit ini krusial agar adagium universal justice must not only be done, but must be seen to be done benar-benar tegak di ruang sidang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MahfudMD #PutusanHakim #EtikaHakim #IntegritasHukum #FilsafatHukum #LogicalFallacy #KeadilanSubstantif #KabarHukum #ReformasiPeradilan #MahkamahAgung

Read More

Lemhannas Dorong Penguatan Kedaulatan Pangan Hadapi Tantangan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX menggelar Seminar Nasional bertema "Membangun Kedaulatan Pangan Nasional melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global" di Ruang Dwi Warna Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sebagai fondasi ketahanan nasional.

Seminar digelar sebagai respons atas meningkatnya tekanan terhadap sistem pangan dunia akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok global, krisis energi, perubahan iklim, serta pertumbuhan kebutuhan pangan. Kondisi tersebut dinilai menuntut Indonesia membangun sistem pangan yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Pangan

Seminar dibuka Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., hadir sebagai keynote speaker.

Dalam paparannya, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan," ujar Zulkifli Hasan.

Pakar dan Pejabat Bahas Strategi Kemandirian Pangan

Panel pertama menghadirkan Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. yang memaparkan transformasi industri manufaktur pertanian. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mayor (Purn.) H. Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., membahas strategi konservasi dan konsolidasi lahan pangan.

Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., menyoroti pentingnya mitigasi cuaca ekstrem bagi keberlanjutan produksi pangan. Sementara Kepala BPPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc., Ph.D., memaparkan optimalisasi sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang kemandirian pangan.

Penguatan SDM dan Industri Pangan

Pada panel kedua, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, B.B.A., M.P.A., menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pupuk demi keberlanjutan produksi pangan. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng., mengulas transformasi sumber daya manusia berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian.

Adapun petani milenial Ella Rizki Farihatul Maftuhah, S.Si., M.Sc., menyampaikan pentingnya kolaborasi industri pangan bersama generasi muda dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Seminar ini merupakan kontribusi intelektual peserta P4N LXIX Lemhannas RI untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pangan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika geopolitik global. 

Lemhannas menegaskan bahwa tata kelola yang baik, inovasi teknologi, dan pengembangan SDM menjadi kunci mewujudkan kedaulatan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APKOMINDO dan BSSN Dorong AI Aman untuk Rumah Sakit Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital rumah sakit berbasis AI semakin menjadi agenda penting dalam penguatan layanan kesehatan nasional. Menjawab kebutuhan tersebut, Yorindo Communication bersama APKOMINDO, APTIKNAS, dan BSSN RI menggelar Workshop & Festival AI Driven Secure & Efficient bertema "Engineering Digital Transformation Blueprint in Hospital" di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 10 Juni 2026.

Kegiatan yang menjadi kota ketujuh dalam rangkaian Roadshow Nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 itu dihadiri direksi rumah sakit, pengelola teknologi informasi, tenaga kesehatan, serta pengambil kebijakan yang berperan dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Forum tersebut difokuskan pada penyusunan strategi transformasi digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Transformasi Digital Rumah Sakit Jadi Kebutuhan Strategis

Direktur Yorindo Communication, Yolanda Roring, mengatakan bahwa rumah sakit kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga perlindungan data pasien.

"Rumah sakit menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, hingga perlindungan data pasien. Karena itu diperlukan blueprint transformasi digital yang mampu mengintegrasikan AI secara tepat guna, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Workshop tersebut mengangkat empat pilar utama transformasi digital, yakni Smart Infrastructure, Autonomous Cyber Defense, People Intelligence, dan Autonomous Automation. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam penerapan kecerdasan buatan di sektor kesehatan.

Infrastruktur dan Tata Kelola Jadi Fondasi

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, menegaskan bahwa transformasi digital rumah sakit harus dimulai dari infrastruktur digital yang andal.

Menurutnya, layanan kesehatan masa depan akan bergerak menuju konsep borderless healthcare melalui telemedicine, Internet of Medical Things (IoMT), hingga telesurgery. Karena itu, rumah sakit memerlukan jaringan berkinerja tinggi, integrasi data yang kuat, serta tata kelola yang sesuai regulasi.

Hoky juga mengingatkan risiko penerapan AI tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan fenomena Black Box Syndrome, yakni ketika sistem AI berjalan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

Ancaman Siber terhadap Sektor Kesehatan Meningkat

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., mengungkapkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu target utama serangan siber karena menyimpan data sensitif bernilai tinggi.

Menurutnya, sepanjang tahun sebelumnya tercatat sekitar 351,7 juta anomali trafik siber, dengan lebih dari 66 persen didominasi aktivitas malware. Karena itu, penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital rumah sakit.

"Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan siber. Rekam medis elektronik, data pasien, dan data operasional rumah sakit harus dilindungi melalui tata kelola keamanan yang baik," tegasnya.

Selain seminar dan diskusi, kegiatan ini juga menghadirkan Festival 12 Solusi AI untuk Rumah Sakit yang menampilkan beragam inovasi, mulai dari AI Customer Service berbasis voicebot, analitik data, AI Vision untuk pengelolaan limbah medis, hingga solusi keamanan siber dan otomasi proses bisnis.

Rangkaian Roadshow Nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 akan ditutup di Balikpapan pada 25 Juni 2026. Penyelenggara berharap kolaborasi antara pemerintah, asosiasi teknologi, dan pelaku industri dapat mempercepat transformasi digital rumah sakit berbasis AI yang aman, efisien, dan berdaya saing global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hilirisasi Perunggasan Nasional Didorong, Dana Rp20 Triliun Disiapkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah mulai mendorong transformasi besar sektor perunggasan nasional di tengah tekanan harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi. Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Kementerian Pertanian disebut menyiapkan pendanaan Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.

Rencana itu mengemuka dalam seminar hilirisasi perunggasan pada rangkaian AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, BUMN pangan, hingga investor nasional.

Hilirisasi Perunggasan Jadi Fokus Pemerintah

Di balik angka investasi jumbo itu, ada persoalan lama yang belum selesai. Peternak rakyat selama bertahun-tahun terjebak pada pola usaha yang rentan. Saat harga ayam hidup jatuh, margin peternak ikut ambruk. Sebaliknya, ketika harga pakan naik, biaya produksi langsung melonjak.

Situasi itu belakangan makin terasa di sejumlah sentra unggas. Seorang peternak di Blitar pernah bercerita bagaimana harga telur bisa turun drastis hanya dalam hitungan pekan. “Kadang belum sempat balik modal, harga sudah berubah lagi,” katanya saat ditemui dalam pameran peternakan tahun lalu.

Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan hilirisasi agar peternak tidak hanya menjual ayam hidup atau telur mentah. Infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas usaha.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan hilirisasi bukan lagi pilihan. “Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino di Jakarta, Jum'at (8/5/2026).

Impor SBM dan Dominasi Pasar Jadi Sorotan

Selain hilirisasi, forum itu juga menyoroti rencana pemerintah mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) kepada BUMN. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk menjaga stabilitas bahan baku pakan ternak yang selama ini sangat dipengaruhi rantai pasok global.

Namun, pelaku usaha meminta pemerintah berhati-hati. Alvino menegaskan koordinasi dengan asosiasi peternak dan peternak mandiri perlu diperkuat agar pasokan tidak terganggu.

Seminar itu juga menargetkan tiga hasil konkret. Pertama, komitmen penyerapan hasil peternak oleh BUMN pangan seperti Berdikari dan Bulog. Kedua, skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage bersama Danantara. Ketiga, penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani.

Di sisi lain, langkah ini menunjukkan pemerintah mulai melihat sektor perunggasan bukan sekadar urusan pangan murah. Industri unggas kini diposisikan sebagai penyangga ekonomi desa sekaligus bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Kanker Sedunia, Golkar Dorong Pencegahan dan Edukasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar menggelar seminar “Bersama Melawan Kanker Menuju Masa Depan Lebih Sehat” di Jakarta, Rabu (4/2/2026), menekankan pentingnya kesadaran kolektif pencegahan kanker.

Sri Suparni Bahlil, menyampaikan tema tersebut menjadi ajakan untuk memperkuat kepedulian masyarakat. Ia menilai peningkatan literasi kesehatan harus berjalan seiring dengan gerakan nyata pencegahan kanker sejak dini.

Sri mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan oleh Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar. Menurutnya, forum seperti ini membuka ruang edukasi yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya kalangan perempuan sebagai penjaga kesehatan keluarga.

Ia menyinggung data Kementerian Kesehatan yang memproyeksikan peningkatan kasus kanker menuju 2050. Sri menyebut setiap individu memiliki potensi mengalami pertumbuhan sel abnormal, sehingga upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data kesehatan nasional, sekitar 400.000 kasus baru kanker terdeteksi setiap tahun di Indonesia. Angka kematian diperkirakan mencapai 240.000 kasus, menegaskan urgensi penguatan strategi deteksi dan penanganan sejak dini.

Sri menekankan pentingnya pemahaman ilmiah mengenai perkembangan sel kanker. Dalam kondisi normal, sistem kekebalan tubuh dapat memperbaiki kerusakan DNA atau mematikan sel bermasalah melalui mekanisme alami yang dikenal sebagai apoptosis.

Ia menilai pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hidup dalam ketakutan berlebihan. Sebaliknya, kesadaran ilmiah diharapkan mendorong masyarakat lebih disiplin menjalankan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan utama.

Sri menegaskan prinsip pencegahan lebih efektif dibandingkan pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan melalui gaya hidup aktif, asupan gizi seimbang, pengelolaan stres, dan pemeriksaan rutin menjadi investasi kesehatan jangka panjang.

Ia juga menyoroti kegiatan olahraga rutin yang dilakukan anggota Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar. Aktivitas tersebut dinilai mampu menjaga kesehatan fisik sekaligus membantu pengelolaan stres, yang menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

Sri berharap meningkatnya prediksi kasus kanker dapat direspons dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Ia menilai pengetahuan harus diterjemahkan menjadi gerakan kolektif yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar.

Dalam seminar tersebut, peserta juga mendapat paparan dari sejumlah narasumber. Salah satunya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, yang memaparkan strategi nasional pencegahan kanker.

Selain itu, hadir perwakilan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia, Yani Nirmalasari, serta Ketua Divisi Onkologi Ginekologi RSCM, dr. Fitriyadi Kusuma. Keduanya memberikan perspektif medis dan pengalaman pendampingan pasien kanker.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyoroti kompleksitas deteksi kanker. Ia menyebut sejumlah jenis kanker sulit terdeteksi karena gejala awalnya sering menyerupai penyakit lain.

Sarmuji membagikan pengalaman pribadi terkait putranya yang pernah didiagnosis kanker darah. Ia menuturkan proses diagnosis berlangsung panjang karena hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan peningkatan leukosit secara signifikan.

Menurutnya, diagnosis baru ditegakkan setelah pemeriksaan lanjutan melalui pengambilan sampel sumsum tulang. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian medis dalam menilai gejala yang memiliki kemiripan antarpenyakit.

Ia menilai kesiapan tenaga medis menjadi faktor krusial dalam mendeteksi kanker. Dokter diharapkan membuka berbagai kemungkinan diagnosis agar kesalahan penanganan dapat diminimalkan sejak tahap awal pemeriksaan.

Sarmuji menambahkan keterlambatan diagnosis masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ia menyebut sebagian pasien kanker terlambat mendapatkan penanganan karena kurangnya deteksi dini dan keterbatasan akses pemeriksaan lanjutan.

Ia menegaskan bahwa kanker dapat menyerang siapa saja, termasuk individu dengan gaya hidup sehat. Karena itu, deteksi dini menjadi kunci agar peluang penanganan lebih efektif dan angka kesembuhan meningkat.

Sarmuji juga menekankan pentingnya dukungan keluarga bagi pasien kanker. Ia menyebut keberadaan sistem pendukung menjadi faktor psikologis yang berperan dalam proses pengobatan dan pemulihan pasien.

Seminar tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas masyarakat terhadap pasien kanker. Para pembicara menilai perjuangan melawan kanker membutuhkan kolaborasi antara tenaga medis, keluarga, dan komunitas.

Melalui forum edukasi tersebut, peserta diajak menjadikan Hari Kanker Sedunia sebagai titik awal meningkatkan kepedulian kesehatan. Upaya kecil yang dilakukan secara konsisten diyakini mampu membangun masa depan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

DN-PIM dan Paramadina Bedah Pancasila di Era Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina menggelar Serial Sarasehan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, membuka ruang diskusi kritis soal ideologi bangsa.

Forum kebangsaan ini menghadirkan tokoh lintas agama, akademisi, dan cendekiawan, membahas arah pembangunan nasional, tantangan ideologis, serta relevansi Pancasila di masa depan.

Ketua Umum DN-PIM, M. Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa PIM merupakan gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender, dengan struktur nasional hingga daerah yang merepresentasikan kebinekaan Indonesia.

"Sarasehan ini menjadi langkah awal membedah Asta Cita Presiden Prabowo, yang dipandang sebagai visi relevan bagi kebangkitan Indonesia, dimulai dari sila pertama Pancasila," ujar Din di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Ia mengajukan pertanyaan tajam, apakah Pancasila masih hidup dalam kenyataan, atau sekadar menjadi cita-cita indah yang berubah menjadi fatamorgana dalam praktik bernegara.

Din menjelaskan Pancasila lahir sebagai philosophical foundation, sekaligus ideologi negara setelah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewarnai arah politik, ekonomi, serta kehidupan sosial bangsa.

Ia menilai Pancasila adalah jalan tengah, memadukan Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Persatuan, dan Keadilan, menolak ekstrem kapitalisme maupun sosialisme, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Namun, ia juga menyinggung perubahan besar pasca-amandemen konstitusi, yang dinilai membuka ruang kapitalisme dan demokrasi liberal, menjauh dari ruh kerakyatan sebagaimana dimaksud para pendiri bangsa.

Din mengungkap kebanggaan sekaligus kegelisahan ketika Pancasila diakui dunia internasional sebagai ideologi relevan, namun justru kerap diperdebatkan dan dicemooh di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Phillip K. Widjaja menekankan bahwa Pancasila harus ditempatkan secara utuh, menjadi landasan nyata dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Phillip mengingatkan bonus demografi hanya bermakna jika disertai pendidikan, kemampuan, dan niat, seraya menekankan pentingnya karakter, pendidikan kebangsaan, serta kesadaran membangun negara kuat.

Menurutnya, Asta Cita harus mendekatkan cita-cita dengan realitas, dari persoalan gizi, pendidikan, hingga akhlak, yang semuanya saling terkait dan tak bisa dipisahkan dalam perjuangan kebangsaan.

Dari Jakarta, sarasehan ini menegaskan Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan pekerjaan rumah bersama untuk menjembatani cita dan nyata Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dirut RS Columbia Hadiri Seminar K3, Soroti Bahaya Kimia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Utama RS Columbia Asia BSD Jeffry Oeswadi menghadiri Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta, menunjukkan komitmen sektor kesehatan mendukung penguatan keselamatan kerja berbasis kolaborasi.

Kegiatan bertajuk Chemical Hazard at Workplace: Bahaya Senyap yang Perlu Dikendalikan digelar Selasa, 27 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan pelaku industri, asosiasi K3, dan layanan kesehatan.

Jeffry menyampaikan kehadirannya sebagai bentuk partisipasi RS Columbia Asia BSD bersama PPDP2K3, asosiasi penyelenggara pemeriksaan kesehatan kerja yang berperan penting dalam ekosistem K3 nasional.

“Kami memfasilitasi laboratorium dan rumah sakit anggota PJK3 agar pelayanan kesehatan K3 berjalan optimal,” ujarnya, menekankan pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan dan dunia kerja.

Ia menjelaskan RS Columbia Asia BSD telah melayani pasien BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai kontribusi nyata rumah sakit dalam perlindungan pekerja.

Jeffry juga memaparkan jaringan RS Columbia Asia Group yang tersebar di Medan, BSD, Pulomas, Semarang, serta RS Premier Surabaya dan Jatinegara, mendukung layanan kesehatan terintegrasi.

Menurutnya, kehadiran rumah sakit dalam forum K3 bukan sekadar simbol, melainkan wujud tanggung jawab moral menjaga keselamatan pekerja dari risiko kimia yang kerap tak disadari.

“Saya hadir untuk menyukseskan kegiatan ini,” kata Jeffry, menegaskan dukungan pribadi sebagai anggota PPDP2K3 terhadap penguatan budaya K3 nasional.

Dari Jakarta, komitmen RS Columbia menegaskan bahwa keselamatan kerja hanya terwujud lewat kolaborasi nyata antara dunia kesehatan, industri, dan regulator.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Balai Besar K3 Dorong Budaya Aman Lewat Seminar Nasional 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertema Chemical Hazard at Workplace digelar di Jakarta, mengangkat bahaya kimia kerja sekaligus edukasi K3 lintas usia demi menekan risiko kecelakaan.

Kegiatan berlangsung di Jakarta, Selasa (27/01/2026), diikuti pemangku kepentingan K3, menghadirkan dua seminar utama tentang bahan kimia dan kesehatan jantung, dilengkapi pameran K3L.

Plt. Kepala Balai Besar K3 Jakarta Waluyo menjelaskan seminar ini menjadi ruang edukasi publik, memperkenalkan pengujian alat kerja di ketinggian, lingkungan kerja, hingga pemeriksaan keselamatan.

“Dalam K3, memastikan lingkungan kerja aman itu kuncinya pengujian dan pemeriksaan,” ujarnya, menekankan pendekatan nyata agar risiko bisa dikenali sebelum terjadi kecelakaan.

Selain diskusi, ada demonstrasi pemadaman kebakaran serta pengenalan K3 bagi anak usia dini, sebagai investasi kesadaran keselamatan sejak generasi awal.

Menurutnya, edukasi sejak dini penting agar anak-anak tumbuh memahami risiko kerja, sehingga ke depan terbentuk budaya aman yang melekat di dunia industri dan masyarakat.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan ini berlangsung hingga esok hari, dengan harapan perusahaan semakin aktif menerapkan K3 secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Jika risiko dipahami dan dikendalikan, angka kecelakaan kerja bisa ditekan,” katanya, menautkan edukasi K3 dengan target nasional menurunkan kecelakaan kerja.

Dari Jakarta, pesan K3 digaungkan sederhana namun kuat, keselamatan kerja dibangun dari edukasi, kolaborasi, dan kesadaran sejak dini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar K3 Nasional 2026 Bongkar Bahaya Kimia di Tempat Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta menyorot bahaya kimia kerja yang kerap tak disadari, namun berdampak serius pada kesehatan pekerja dan produktivitas nasional.

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertajuk Chemical Hazard at Workplace resmi dibuka di Balai Besar K3 Jakarta, menegaskan komitmen negara memperkuat pengelolaan keselamatan kerja berbasis risiko nyata.

Kegiatan ini berlangsung Selasa, 27 Januari 2026, menghadirkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, dibuka Sekretaris Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Dr. Agus Triyono, mewakili Direktur Jenderal.

Dalam sambutannya, Dr. Agus menekankan bahaya kimia sering tak terlihat, tak tercium, dan tak langsung terasa, namun berpotensi memicu penyakit akibat kerja hingga kecelakaan serius.

“Paparan bahan kimia di tempat kerja menuntut pengelolaan risiko yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya, menautkan tema Bulan K3 2026 dengan pengendalian berbasis data.

Ia menyoroti peran strategis Balai K3 sebagai penggerak layanan, pembinaan, sosialisasi, sekaligus pengujian faktor bahaya kimia yang menjadi fondasi keputusan manajemen perusahaan.

Menurutnya, pengelolaan chemical hazard tak cukup berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan membutuhkan pengukuran akurat, evaluasi berkelanjutan, dan konsistensi pengendalian di lapangan.

“Kegiatan pengujian dan evaluasi faktor kimia adalah langkah promotif dan preventif untuk melindungi pekerja sejak dini,” tegasnya, menempatkan Balai K3 sebagai rujukan layanan kredibel.

Ia menambahkan, penguatan peran tersebut menuntut kesamaan pemahaman, peningkatan kapasitas, serta komitmen lintas pihak agar perlindungan pekerja berjalan seiring produktivitas nasional.

Dari Jakarta, seminar ini mengirim pesan jelas bahwa bahaya kimia bukan isu sunyi, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dikendalikan konsisten.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Nasional UKI Ungkap Lemahnya Perlindungan Konsumen Udara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia menggelar seminar nasional membahas penguatan hukum bisnis demi perlindungan konsumen jasa angkutan udara niaga berjadwal.

Seminar nasional tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026, menghadirkan akademisi, praktisi, dan pakar kebijakan publik membedah lemahnya perlindungan hak konsumen penerbangan nasional.

Pakar Kebijakan Publik Ir Agus Pambagio, MSc menyoroti hak penumpang pesawat yang kerap terabaikan, terutama saat terjadi keterlambatan, pembatalan, dan minimnya transparansi informasi teknis dari maskapai.

Ia menjelaskan, regulasi perlindungan konsumen penerbangan merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan industri, digitalisasi tiket, serta kompleksitas operasional bandara modern.

Menurut Agus, relasi antara negara, industri penerbangan, dan konsumen belum seimbang, sehingga perlindungan sering kalah oleh kepentingan bisnis, sementara penumpang hanya menerima kompensasi simbolik tanpa kejelasan hak.

Ia mencontohkan keterlambatan penerbangan yang kerap beralasan teknis tanpa penjelasan detail, membuat konsumen kehilangan hak informasi, padahal transparansi menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap layanan transportasi udara.

Agus juga mengkritisi kebijakan pembukaan bandara yang masif, namun tidak berdampak signifikan pada pariwisata internasional, justru memperlihatkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarkementerian terkait transportasi udara.

Seminar ini menegaskan pentingnya reformasi hukum penerbangan agar hak konsumen terlindungi tanpa mematikan industri, demi keadilan, keselamatan, dan kepercayaan publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Heritage Talk Jakarta Soroti PR Kuliner dan Kopi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

HERITAGE Talk bertajuk Food Heritage Collaboration digelar di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menghadirkan pernyataan resmi bahwa komunikasi pemasaran berperan vital menjaga identitas kuliner sebagai warisan budaya nasional.

Acara ini membahas apa dan bagaimana strategi PR kuliner dijalankan, menghadirkan pemerintah dan pelaku usaha, menyoroti tantangan branding, ekspor, serta regenerasi pelaku kuliner Indonesia.

Irman Adi Purwanto Moefthi dari Kementerian Perdagangan menekankan sinergi pemerintah, swasta, dan komunitas, menyebut kopi Indonesia produsen terbesar keempat dunia dengan keragaman rasa dari Sabang hingga Merauke.

Ia menuturkan, “Negara hadir memperkuat komunikasi kopi Indonesia agar naik kelas,” seraya menyoroti pentingnya teknologi, sertifikasi, dan dukungan petani sebagai fondasi rantai pasok berkelanjutan.

Diskusi menyentuh sisi human interest, menggambarkan petani kopi, komunitas lokal, dan generasi muda yang menjadi penggerak kedai kopi, sekaligus duta rasa Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Refleksi juga muncul tentang perlunya satu brand kopi nasional, agar Indonesia tak hanya dikenal sebagai asal daerah, melainkan identitas kuat yang sejajar Brasil dan Vietnam di pasar global.

Sementara itu, CEO Akang Group, Redinal Rizki Yudaswara, berbagi kisah membangun brand kuliner berbasis bahan lokal, menekankan kolaborasi, aktivasi kreatif, dan pemasaran digital lintas platform.

Ia berkata, “Marketing harus berdampak,” mencontohkan kolaborasi kopi di Tokyo yang meraih jutaan eksposur, memperlihatkan bagaimana cerita kuliner mampu menggerakkan emosi dan minat publik.

Diskusi menegaskan diplomasi kuliner bukan sekadar promosi, melainkan pendekatan personal, edukasi, wisata kopi, serta kolaborasi lintas sektor demi memperkuat citra Indonesia.

HERITAGE Talk menjadi ruang berbagi gagasan, menyatukan aparat, pelaku usaha, dan komunitas, membangun kedekatan sosial demi masa depan kuliner nasional yang berdaya saing.

Melalui kolaborasi dan komunikasi autentik, kuliner Indonesia diharapkan tampil sebagai identitas bangsa yang hidup, berkelanjutan, dan membanggakan di mata dunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Natal Nasional 2026 Soroti Ketahanan Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam suasana Natal dan Tahun Baru 2026, Seminar Natal Nasional digelar di Jakarta untuk menguatkan keluarga menghadapi kompleksitas hidup di kota metropolitan.

Kegiatan Seminar Natal Nasional menjadi bagian dari rangkaian resmi Natal Nasional 2025, menghadirkan dialog reflektif tentang ketahanan keluarga di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan budaya perkotaan.

Seminar berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan tokoh gereja, akademisi, organisasi kepemudaan, dan pemerintah, guna membahas tantangan keluarga Kristiani secara komprehensif dan kontekstual.

Mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, kegiatan ini terinspirasi dari Matius 1:21–24, menekankan keluarga sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan ketahanan sosial bangsa.

Selain memperdalam iman, forum ini memperkuat sinergi antar lembaga keagamaan, universitas, dan komunitas sosial, menciptakan ruang dialog yang hangat, inklusif, serta relevan dengan realitas keluarga modern.

Ketua Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menegaskan seminar ini bukan sekadar diskusi, melainkan ajakan kolektif untuk kembali menempatkan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

“Melalui seminar di sembilan kota, kami ingin membangun dialog tentang bagaimana keluarga Indonesia tetap kuat, saling mendukung, dan menjadi tempat tumbuhnya kasih serta harapan,” ujar Maruarar.

Rangkaian seminar telah digelar di Bandung, Medan, Manado, Palangkaraya, Ruteng, Ambon, Toraja, hingga Merauke, melibatkan gereja lokal, kampus, dan organisasi kepemudaan lintas wilayah.

Sementara itu, Koordinator Seminar Natal, Pdt. Prof. Binsar J. Pakpahan, menyampaikan setiap kota menyelenggarakan seminar sehari penuh dengan pemaparan materi, dialog interaktif, serta penyusunan rekomendasi penguatan keluarga Indonesia.

“Hasil rekomendasi akan dipublikasikan secara daring dan diperkenalkan pada perayaan puncak Natal Nasional 2025, pada 5 Januari 2026 sebagai kontribusi nyata bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat luas,” kata Binsar.

Sebagai kelanjutan, panitia juga merencanakan penerbitan buku elektronik berisi refleksi dan rekomendasi, agar pesan penguatan keluarga dapat diakses luas dan berdampak berkelanjutan.

Momentum Natal melalui seminar ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kasih dan kepedulian hidup melalui tindakan nyata yang menguatkan keluarga Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenbud Akselerasi Tempe ke UNESCO, UMKM Siap Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Budaya Tempe Menuju UNESCO, Kementerian Kebudayaan menggelar Seminar Budaya Tempe Goes to UNESCO sebagai langkah strategis menjadikan tempe simbol diplomasi budaya, kesehatan global, dan penguatan ekonomi kreatif nasional.

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Budaya Tempe Goes to UNESCO bertajuk “Tempe: Dari Kearifan Lokal Menjadi Sajian Global” di Jakarta, Jumat (1912/2025).

Seminar dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, menegaskan komitmen pemerintah memperjuangkan tempe sebagai warisan budaya tak benda dunia melalui jalur diplomasi budaya berkelanjutan.

Giring menyampaikan, pengalaman Indonesia mengusung keris, batik, kebaya, silat, dan noken ke UNESCO membuktikan pengakuan global mampu menghidupkan ekosistem komunitas dan menciptakan nilai ekonomi budaya.

“Ketika budaya diakui dunia, manfaatnya dirasakan langsung UMKM dan masyarakat,” ujar Giring, seraya mencontohkan batik daerah yang kini menjadi identitas nasional sekaligus penggerak ekonomi kreatif.

Ia mengisahkan Desa Beji di Kota Batu, Jawa Timur, yang mampu memproduksi tujuh ton tempe per hari dengan ragam olahan inovatif, mencerminkan kekuatan pengetahuan lokal berbasis komunitas.

Menurut Giring, tren global makanan sehat menjadi momentum emas mengenalkan tempe sebagai pangan bergizi tinggi, ramah lingkungan, fleksibel diolah, dan relevan dengan gaya hidup dunia modern.

“Tempe bukan hanya lauk tradisional, tetapi bisa masuk pizza, burger, hingga hidangan global lainnya,” ungkapnya, menekankan potensi tempe sebagai identitas kuliner internasional Indonesia.

Direktur Promosi Kebudayaan Kemenbud, Undri SS, menambahkan bahwa promosi tempe bersifat strategis nasional dan global, memperkuat jati diri bangsa sekaligus kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia.

Ia menjelaskan, diplomasi kebudayaan diarahkan pada tiga tujuan utama, yakni penguatan identitas nasional, peningkatan apresiasi budaya, serta perluasan peran generasi muda Indonesia di tingkat global.

Undri menegaskan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke merupakan solusi masa depan, termasuk tempe yang mengandung nilai sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Seminar melibatkan akademisi, komunitas, koperasi produsen tempe, mahasiswa, serta asosiasi pangan nasional, mencerminkan kekompakan ekosistem sebagai syarat utama suksesnya pengajuan UNESCO.

Kementerian Kebudayaan menyebutkan berkas tempe telah masuk daftar usulan UNESCO, dengan harapan memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun mendatang.

Melalui diplomasi budaya tempe, Indonesia menegaskan bahwa kearifan lokal mampu menjawab tantangan global sekaligus membuka jalan ekonomi berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APTIKNAS EXPO 2025 Gebrak Pekanbaru, Literasi Digital Melonjak Tajam

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

APTIKNAS dan APKOMINDO menggelar APTIKNAS EXPO 2025 di Pekanbaru Xchange, 1-9 November 2025, menghadirkan seminar AI, workshop digital, dan kompetisi teknologi nasional.

APTIKNAS EXPO 2025 resmi berlangsung selama sembilan hari di Pekanbaru Xchange, menampilkan beragam kegiatan digital yang dirancang meningkatkan literasi teknologi masyarakat Riau secara luas dan inklusif.

Kegiatan ini terselenggara sejalan dengan program nasional APTIKNAS dan APKOMINDO seperti National Cybersecurity Connect 2025, Indonesia Digital Technology Expo, serta Indonesia Game Experience di lima kota besar.

Rangkaian edukasi teknologi lain juga berjalan, termasuk seminar "Transformasi Rumah Sakit 5.0" serta agenda "Adaptasi Teknologi dan Al untuk Pendidikan" bersama YORINDO, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia.

Sorotan utama datang dari Seminar AI Hype yang menghadirkan empat pakar kecerdasan buatan nasional, membahas penerapan AI untuk pembangunan, kampanye digital, bisnis modern, dan computer vision industri.

Para pembicara tersebut adalah Fanky Christian, Muhammad Mufid Luthfi, M. Rifky Al Fitrah, dan Paulus Ajie Nugroho, yang menyampaikan materi komprehensif dan mudah dipahami peserta dari berbagai kalangan profesi.

Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., menyebut kegiatan ini sebagai bukti serius percepatan transformasi digital dari pusat hingga daerah, terutama di Provinsi Riau.

Menurutnya, antusias masyarakat terlihat dari tingginya jumlah pengunjung yang berpartisipasi mengikuti workshop, seminar, serta beragam program hiburan berbasis teknologi pada pameran tersebut.

Hoky menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi berkelanjutan, literasi merata, serta akses terbuka terhadap teknologi modern bagi sekolah, UMKM, pelajar, hingga pelaku bisnis.

Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Riau, Januar, menyampaikan expo menghadirkan kompetisi Mobile Legends, Free Fire, workshop pajak, edukasi Google Sheets, donor darah, cosplay, hingga lomba mewarnai anak.

Pengunjung juga antusias mengikuti workshop berbiaya registrasi Rp10.000, karena mendapatkan cashback penuh, goodie bag, dan snack box, sebagai komitmen memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat.

Dukungan pengurus pusat terlihat dari kehadiran Sekjen APTIKNAS, Fanky Christian, yang menjadi pembicara utama Seminar AI Hype dan berhasil menarik peserta dari berbagai sektor industri lokal.

Seminar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Riau siap beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan, memanfaatkannya untuk pemasaran digital, transformasi bisnis, serta percepatan layanan publik.

Panitia juga menyiapkan mekanisme lucky. draw bagi setiap transaksi kelipatan Rp100.000, dengan hadiah utama sebuah laptop serta berbagai hadiah menarik lainnya untuk para pengunjung.

Pengundian akan dilaksanakan pada malam penutupan expo, 9 November 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang mendukung penguatan industri teknologi di Riau.

Hoky menegaskan, sinergi pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui evaluasi rutin sehingga program APTIKNAS mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan ini diharapkan memicu provinsi lain menyelenggarakan expo serupa, mempercepat visi Indonesia sebagai kekuatan digital global yang inovatif dan kompetitif.

APTIKNAS EXPO 2025 menjadi tonggak penting penguatan ekosistem digital Riau, membangkitkan antusiasme masyarakat menuju era teknologi yang cerdas, kreatif, dan produktif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pahlawan Tjilik Riwut Hidupkan Persatuan, Pemuda Jangan Menyerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati 27 tahun penganugerahan Pahlawan Nasional kepada Tjilik Riwut dan relevansi perjuangannya. Pemuda Katolik menggelar Seminar Nasional Isen Mulang untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/11).

Hera Nugrahayu, Staf Khusus Kepresidenan, mewakili Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa pemerintah menghormati warisan Tjilik Riwut sebagai tokoh Dayak, pahlawan, budayawan, dan gubernur pertama Kalimantan Tengah.

Dalam sambutan resmi, ia menegaskan bahwa perjuangan Tjilik Riwut mencerminkan semangat pantang mundur, mengedepankan intelektualitas, keberanian, dan spiritualitas dalam membangun Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya.

Hera juga menceritakan sejarah perintisan Palangkaraya, simbol cincin emas, dan keyakinan Tjilik Riwut bahwa ibu kota negara harus lahir dari peradaban yang adil, hijau, dan manusiawi.

la menegaskan bahwa nasionalisme tidak hanya tumbuh di pusat kekuasaan, tetapi juga dalam hati rakyat daerah yang berjuang mempertahankan martabat bangsa, termasuk masyarakat Dayak.

Menurut Hera, pemuda Katolik harus mengambil peran nyata dalam program prioritas Presiden Prabowo, mulai pendidikan, kesehatan, digitalisasi, hingga pembangunan sosial untuk kesejahteraan nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia, Egi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar peringatan, tetapi undangan menggali nilai perjuangan Tjilik Riwut yang hidup sederhana, jujur, dan rendah hati.

la menegaskan bahwa pantang menyerah bukan hanya berani maju, tetapi berani belajar, memperbaiki diri, mendengarkan suara rakyat, dan bekerja dalam kesunyian pelayanan.

Egi juga mengungkap tantangan teknis, persiapan singkat, dan koordinasi lintas lembaga, namun semangat Isen Mulang

membuat panitia bertahan tanpa menyerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 peserta dan ratusan penonton daring, dengan empat narasumber membahas budaya Dayak, karakter kepemimpinan, dan integritas pemuda.

Semangat Isen Mulang diharapkan menyalakan keberanian generasi muda, mencintai bangsa, menghormati keberagaman, dan berjuang melayani Indonesia tanpa lelah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Menteri KPPPA: Diplomasi Publik Harus Lindungi Perempuan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri KPPPA Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi., M.Si, menyebut seminar bertema diplomasi publik dan gerakan dakwah kultural Indonesia sebagai ruang dialog yang memperkuat masa depan Indonesia.

Menurutnya, diplomasi publik bukan sekadar teori akademik, tetapi panggilan moral bagi generasi muda yang akan membawa nama Indonesia di pentas dunia.

Arifah menegaskan bahwa Indonesia memiliki karakter unik. Keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama adalah fakta sejarah yang menjadi fondasi kekuatan diplomasi kultural Indonesia.

"Keberagaman bukan kelemahan, tetapi kekuatan strategis yang tidak dimiliki bangsa lain. Dunia melihat Indonesia sebagai wajah moderasi dan kedamaian," ucapnya di Jakarta, Selasa (04/11).

la menambahkan, Indonesia tidak boleh dijelaskan dengan cara biasa. Indonesia harus dikenalkan melalui seni, budaya, keramahtamahan, dan keindahan nilai Islam Nusantara yang berkemajuan.

Diplomasi publik, sambungnya, tidak dibangun hanya oleh negara, tetapi melalui kekuatan sosial, budaya, dan kemanusiaan. Di titik inilah perempuan mengambil peran penting dan menentukan.

"Perempuan bukan objek diplomasi, melainkan subjek. Mereka memiliki suara, kapasitas, kecerdasan, serta kontribusi nyata yang berdampak global," tegas Arifah dalam sambutannya.

Arifah menjelaskan tiga agenda strategis. Pertama, memperkuat literasi global perempuan agar memahami ekonomi, politik, transformasi teknologi, dan dinamika budaya internasional.

Kedua, membangun ekosistem dukungan. Negara harus membuka akses pembiayaan publik, kebijakan afirmasi, dan jejaring kreatif agar perempuan menjadi pelaku perubahan, bukan penonton.

Ketiga, menciptakan narasi strategis berskala global. Perempuan Indonesia membawa identitas Islam yang ramah, moderat, berbudaya, dan mampu merekatkan perdamaian antarbangsa.

Menurutnya, bila tiga pendekatan ini berjalan, maka lahir perempuan Indonesia yang siap menjadi arsitek diplomasi publik dan wajah damai Indonesia di mata dunia internasional.

la berharap, perempuan Indonesia tidak terjebak dalam narasi negatif global. "Mereka harus tampil sebagai inspirasi, pemimpin, dan penjaga peradaban," tuturnya.

Arifah juga menegaskan peran mahasiswa. Mereka disebut wajah Islam Indonesia yang modern, toleran, dan berprestasi, sekaligus duta bangsa di masa depan.

"Jadikan ruang akademik ini inspirasi. Jangan hanya mencatat pelajaran, tetapi jadikan ilmu sebagai nyala api perjalanan masa depan kalian," katanya penuh haru.

la menutup dengan pesan kebangsaan. "Semoga kegiatan ini membawa kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan masa depan Indonesia yang semakin berpengaruh di duni

Seminar ditutup dengan komitmen memperkuat diplomasi publik berbasis nilai keislaman yang damai, serta memperluas peran perempuan dalam kancah internasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Muslimat NU–UIN Serukan Diplomasi Publik yang Melindungi Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama PP Muslimat NU menggelar seminar tentang diplomasi publik dan peran perempuan Indonesia dalam panggung global.

Seminar bertajuk Gerakan Dakwah Sebagai Instrumen Diplomasi Kultural Indonesia di Dunia Global digelar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (04/11).

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, menegaskan bahwa diplomasi masa depan tidak hanya berbicara kepentingan negara, tetapi kemanusiaan, keadilan, dan martabat perempuan.

la menekankan bahwa Presiden Prabowo ingin Indonesia hadir sebagai bangsa yang aktif memimpin, bukan sekadar mengikuti, baik di Asia Tenggara, Eropa, maupun kawasan global lainnya.

Menurutnya, diplomasi Indonesia harus berpihak pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan, agar pembangunan bangsa menyentuh aspek moral dan kemanusiaan.

Prof Asep menyampaikan bahwa seminar tidak boleh berhenti sebagai diskusi, tetapi menghasilkan gagasan akademik untuk dibawa kepada Presiden dan forum internasional.

la memuji kiprah para akademisi perempuan, terutama Ibu Dekan yang konsisten membawa kegiatan ilmiah dari kota besar hingga pelosok Sumatra secara berkelanjutan.

Rektor menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berani bersuara, membangun jejaring global, dan memperkuat citra bangsa sebagai negara berperadaban.

"Perempuan bukan objek kebijakan, tetapi subjek perubahan," ujarnya dalam sambutan bernada emosional yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, Dra Safira RM, menambahkan bahwa diplomasi modern tidak hanya milik pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat, akademisi, dan komunitas digital.

Menurutnya, diplomasi kini mencakup diplomasi budaya, sosial, digital, hingga diplomasi publik yang membangun citra positif Indonesia di mata dunia.

la menjelaskan bahwa komunikasi menjadi kunci utama diplomasi. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman antarnegara dapat memicu konflik atau ketegangan politik.

Seminar ditutup dengan ajakan agar seluruh peserta menyebarkan gagasan, memperkuat gerakan dakwah, dan menjadikan perempuan sebagai kekuatan diplomasi publik Indonesia.

Indonesia ingin dunia tahu bahwa diplomasi bangsa ini membawa pesan kemanusiaan. Dan perempuan adalah kekuatan moral yang siap memimpin perubahan global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More