Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat akuntabilitas program kerjanya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan target capaian SAKIP predikat A sebagai langkah strategis dalam mengarahkan kebijakan agraria yang sejalan dengan pembangunan nasional.
Dalam Webinar Nasional bertema Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, Pudji menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, skor SAKIP ATR/BPN mengalami peningkatan signifikan. Pada 2023, nilai SAKIP mencapai 69,17 (predikat BB) dan meningkat menjadi 70,54 di tahun 2024. Namun, Pudji mengingatkan bahwa target A hanya bisa diraih dengan kolaborasi antarsatuan kerja.
“Nilai kita terus naik, namun kita harus terus dorong perbaikan. Jangan biarkan ada mata rantai kinerja yang terputus, semua harus saling dukung,” ujar Pudji, yang juga menggandeng narasumber dari Kementerian PANRB, Keuangan, dan Bappenas dalam diskusi tersebut, Selasa (17/06/2025).
Sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik, ATR/BPN kini mengembangkan fitur e-SAKIP dalam aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan). Inovasi ini diharapkan mempermudah proses pelaporan dan penilaian kinerja, serta memberikan transparansi kepada seluruh unit kerja pusat maupun daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa digitalisasi akuntabilitas kinerja ini akan membantu menciptakan ekosistem birokrasi yang efektif dan berdampak nyata. “Kami ingin agar setiap proses pengukuran kinerja bisa dilihat secara real-time, sehingga perubahan bisa segera dilakukan,” ucapnya.
SAKIP merupakan sistem integral yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Plt. Sekretaris Badan Pengembangan SDM, Einstein Al Makarima, menekankan bahwa SAKIP bukan hanya soal laporan, melainkan budaya kerja yang fokus pada hasil dan pelayanan publik.
Webinar ini turut dihadiri Budi Santosa dan Awaludin dari jajaran Sekretariat Jenderal. Harapannya, pencapaian predikat A bukan hanya angka, tapi wujud nyata dari reformasi birokrasi yang profesional, modern, dan melayani masyarakat secara optimal.
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar