Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti serius penurunan drastis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memperbaiki iklim pers yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ini alarm bagi kita semua. Harus ada sinergi nyata antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk memperkuat kemerdekaan pers yang profesional,” tegas Eko dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai IKP Jawa Timur yang digelar di Malang, Rabu (18/6/2025).
Data Dewan Pers menunjukkan, IKP Jatim merosot dari 76,55 poin (kategori Cukup Bebas) pada 2023 menjadi 67,45 poin (kategori Agak Bebas) di 2024. Nilai ini bahkan berada di bawah rata-rata nasional (69,46 poin), menempatkan Jatim di posisi ke-33 dari 38 provinsi. Tahun lalu, Jatim berada di posisi ke-14.
Penurunan ini terjadi pada tiga dimensi utama: lingkungan fisik-politik, lingkungan hukum, dan kondisi ekonomi media. Deputi V menilai kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang harus segera diatasi bersama, bukan saling menyalahkan.
“Era digital memang berat—hoaks, serangan digital, hingga tekanan pada jurnalis. Tapi itu jadi momen refleksi untuk menguatkan etika jurnalistik dan akses informasi publik yang adil,” tambah Eko.
Ia menekankan bahwa kebebasan pers merupakan tiang penyangga utama dalam sistem demokrasi. Media berperan penting sebagai pengawas kekuasaan dan suara masyarakat. Namun, kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas dan profesionalisme sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Tanggung jawab jurnalis, akurasi pemberitaan, dan pemahaman terhadap hukum harus terus ditingkatkan. Media dan aparat wajib memahami posisi masing-masing demi demokrasi yang matang,” katanya.
Rapat ini juga membahas persoalan sengketa pers yang kerap terjadi. Eko menegaskan kepada aparat penegak hukum agar mengutamakan pendekatan dialog dan mediasi, bukan langsung menempuh jalur hukum.
“Kami mendorong aparat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hormati ruang kemerdekaan media sebagaimana amanat konstitusi,” pesannya.
Eko mengajak seluruh jajaran pemda, aparat keamanan, dan media lokal di Jawa Timur menjadikan insan pers sebagai mitra strategis demokrasi. “Pers merdeka dan bertanggung jawab adalah fondasi bangsa yang kuat dan modern,” ujarnya.
Rapat ini merupakan bagian dari komitmen Kemenko Polkam dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi. Hadir sebagai narasumber: Wakil Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kominfo, Kejaksaan Agung, dan perwakilan Mabes Polri. Semua pihak sepakat, IKP Jawa Timur harus naik melalui kerja sama lintas sektor.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar