Jelang IdulFitri 1444H, BPH Migas Pastikan Ketersediaan Pasokan dan Distribusi BBM

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman dan Wahyudi Anas melakukan kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem dan Terminal LPG Tanjung Sekong, di Provinsi Banten. Kunjungan ini guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG periode Ramadan dan jelang IdulFitri 1444 H. 

Pada kesempatan ini, Harya menyampaikan bahwa kecukupan pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG menjadi indikator penting bagi Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Jika terjadi kelangkaan, akan menjadi isu nasional. Sementara, apabila distribusinya baik dan lancar maka akan berdampak positif secara global.

 

“Memang Tahun 2023 ini merupakan tantangan bagi kita semua, terutama untuk sektor energi dan sumber daya mineral, dalam mendukung terlaksananya kelancaran distribusi pasokan saat Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Harya Adityawarman, Kamis (6/4/2023).

Untuk itu, Harya mengingatkan pentingnya kelancaran distribusi. Meski pasokan tersedia dengan baik, diperlukan adanya antisipasi agar mobil-mobil truk tangki BBM yang menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kantong bisa menembus kemacetan. "Mohon agar nanti dikawal dengan baik agar distribusi terjaga. Jangan sampai penyaluran BBM ada masalah," ucap Harya.

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan perlunya mengantisipasi faktor keamanan dan jaminan pasokan untuk LPG. “LPG ini isu paling sensitif di masyarakat. Kami mohon rantai pasok terus dipantau dan agar menjadi perhatian bagi kita semua,” pintanya.

Hal senada disampaikan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas), Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maompang Harahap, ia berharap badan usaha dapat mengatasi tantangan terkait distribusi pada periode Ramadan hingga arus mudik dan balik Idul Fitri. “Tanjung Gerem sudah belajar dari pengalaman Ramadan dan Idul Fitri sebelumnya," ucap Maompang.

PT Pertamina (Persero) sendiri telah menempatkan SPBU Siaga di wilayah jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, jalur logistik yang disiagakan 24 jam, penambahkan SPBU Modular, dan menyiagakan Mobil Tangki atau SPBU Kantong di titik rawan demi menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM. 

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Deny Djukardi menyatakan, apabila terjadi kendala penyaluran pada Terminal Region Jakarta, TBBM Tanjung Gerem bisa mendukung ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, serta keamanan pasokan. (Arianto)

Read More

Di Maluku Tengah, BPH Migas Pastikan Kelancaran Pasokan dan Distribusi BBM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus memastikan agar distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan dengan baik di seluruh Nusantara, meski di beberapa wilayah, seperti Indonesia timur memiliki kondisi geografis yang cukup menantang.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak dalam kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI yang berlangsung di Masohi, Maluku Tengah, Provinsi Maluku (4/4/2023). 

“Di Maluku ada Terminal BBM Wayame untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Maluku. Yang perlu kita perhatikan adalah jika terjadi faktor alam seperti, gelombang air yang tinggi, maka proses pengiriman BBM bisa terhambat. Namun Pemerintah berupaya mencari solusi agar penyaluran BBM tetap berjalan dengan baik," ungkap Alfon.

Dengan kuota BBM bersubsidi yang terbatas, lanjut Alfon, pengaturan terhadap konsumen pengguna menjadi penting. “BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina di Masohi, kami berupaya untuk memaksimalkan ketersediaan BBM dan peruntukkan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima,"  imbuh Alfon. 

Senada dengan Alfon,  Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, BBM menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat berharap mudah dalam mengakses BBM. “BBM menjadi hal penting bagi kehidupan masyarakat Maluku," jelasnya.

Sementara itu, dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 H di wilayah Maluku, pemerintah juga telah mempersiapkan pasokan BBM dengan baik agar kebutuhan energi dapat diakses dengan mudah. "Sudah ada stock supply untuk kegiatan hari raya Idul Fitri," ucap Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Maluku Angga Yudiwinata Putra. (Arianto)

Read More

BPH Migas Ajak Masyarakat Ikut Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memegang peranan penting. Hal ini disampaikan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra dalam kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI yang dihelat di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).

Pria yang akrab disapa Tiko ini berharap masyarakat dapat menjadi duta pengawasan agar BBM bersubsidi dipergunakan oleh masyarakat yang berhak.

“Apa yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pom Bensin, yang diduga tidak sesuai peruntukkannya, bisa menyampaikan ke petugas, pengawas SPBU, dan WhatsApp BPH Migas di 081230000136," ujar Tiko.

Ia pun mengungkapkan, pengawasan penting dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat. "Yang berhak menerima subsidi dapat menerima dengan baik," tuturnya.

*Peran Berbagai Pihak*

Hal senada disampaikan anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur serta diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran. Karena hanya konsumen tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, sambung Eman, tidak hanya dilakukan BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum saja, namun membutuhkan partisipasi aktif  masyarakat. 

"Tidak bisa (BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum) melakukan sendiri, maka membutuhkan dukungan dari masyarakat," ungkap Eman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Eddy Soeparno menjelaskan bahwa saat ini sekitar 80% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. 

Oleh karena itu, lanjut Eddy, kehadiran BPH Migas sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.

"Hakikatnya BBM subsidi adalah untuk yang berhak menerimanya," pungkas Eddy. (Arianto)

Read More

Jelang Idul Fitri 1444H, BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.  

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023). 

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina. "Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H.  “Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi. (Arianto)

Read More

Jelang Idul Fitri, BPH Migas dan DPR RI Kunjungi Terminal BBM Panjang

Duta Nusantara Merdeka | Lampung 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal BBM Panjang PT Pertamina (Persero), di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Tampak hadir dalam kunjungan ini Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra, serta Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro.

Erika menyampaikan, terdapat tiga tantangan pengelolaan pasokan BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, yaitu ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan keamanan. 

"Perlu diperhatikan ketersediaan suplai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H. Suplai yang ada, khususnya biosolar dan pertalite, upayakan bisa ditambah," ujarnya, Kamis (30/3/2023).

Lebih lanjut, Erika mengingatkan perihal kelancaran distribusi. Meskipun suplai tersedia, belum tentu situasi di lapangan aman,  faktor cuaca, seperti cuaca ekstrim juga perlu menjadi perhatian. "Mengingatkan adanya pulau-pulau yang kemungkinan terdampak cuaca ekstrim atau cuaca buruk, sehingga perlu diantisipasi dengan menyiapkan stok lebih awal," terang Erika. 

Erika juga menyampaikan, pengelolaan hilir migas harus menjaga faktor keamanan dan keselamatan dengan cermat dan tepat, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. “Mohon belajar dari pengalaman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki Trikora menambahkan perlunya mengantisipasi faktor keamanan dan jaminan pasokan, khususnya untuk LPG di wilayah Bengkulu. “Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik,” .

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi, seperti BBM dan listrik yang andal dan terjangkau dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 144H. 

“Kami hadir untuk memastikan dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," terang Sugeng.

Sugeng mengungkapkan bahwa energi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga perlu bersama-sama menjaga situasi pengelolaan energi tetap kondusif. “Kita semua menjaga situasi tetap kondusif, menyangkut ketersediaan energi,” ajaknya.

Sedangkan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendistribusikan BBM pada Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, serta upaya dalam pengendalian BBM bersubsidi, salah satunya melalui metode QR Code.

Kunjungan kali ini dihadiri juga Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Setyorini Tri Hutami, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso. (Arianto)

Read More

BPH Migas Apresiasi Pembatasan Pembelian Pertalite di Kota Palangka Raya

Duta Nusantara Merdeka | Pelangka Raya 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. 

Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan, pengaturan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Palangka Raya agar konsumsi BBM jenis pertalite lebih tepat sasaran.

“Ini adalah langkah konkret yang patut kita apresiasi, karena pemerintah daerah turut membaca situasi BBM saat ini, di mana 80% BBM Subsidi masih dinikmati oleh orang kaya," ungkap Iwan dalam acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Palangka Raya, Senin (27/3/2023).

Diketahui, melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, sejak 12 September 2022 lalu pengguna BBM Pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari, berlaku di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan bahwa di Kota Palangka Raya, implementasi subsidi tepat melalui aplikasi digital untuk BBM jenis Solar telah berjalan hampir 100% atau full-cycle, sehingga masyarakat lebih paham jenis solar apa yang seharusnya digunakan. 

“Dengan hanya tersedianya solar subsidi di 2 SPBU, masyarakat dan badan usaha harus tertib dalam memanfaatkan dan mengonsumsi jenis solar subsidi tersebut. Melalui digitalisasi yang sudah berjalan bisa lebih tepat sasaran. Hanya mereka yang berhak yang dapat manfaat," imbuh Iwan.

Dalam kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini, masyarakat yang hadir tampak antusias berdiskusi terkait pemanfaatan BBM dan gas bumi melalui pipa di wilayahnya. Penjelasan terkait hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Iwan Kurniawan, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kota Palangka Raya Mochammad Abdillah, dan Kepala Bidang Perindustrian DPKUKMP Kota Palangka Raya Hadriansyah

Menutup diskusi, tak lupa Iwan kembali mengimbau agar masyarakat mendukung pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Kuota BBM subsidi hendaknya digunakan oleh masyarakat yang berhak, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan oleh negara tepat sasaran. (Arianto)

Read More

Pengaturan Penyediaan dan Distribusi BBM Wujudkan Keadilan Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Solok

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra mengunjungi Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (27/3/2023). Kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) berlokasi di Kantor Bupati Solok Selatan. Dalam forum ini disampaikan bahwa pengaturan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial.

Saat menyampaikan paparan, Abdul Halim menjelaskan, kehadiran BPH Migas ke Solok Selatan adalah dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM, serta dukungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. “Kehadiran kami ke sini, merupakan support pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan,” ujarnya.

Pria lulusan Universitas Nusa Bangsa ini menyampaikan bahwa dalam membeli JBT, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pelabuhan Perikanan, dan Lurah/Kepala Desa.

"Konsumen pengguna tersebut, meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum,” ujar Abdul.

Lebih lanjut mengenai kuota JBT, ia  mengungkapkan, hingga Maret 2023, realisasi kuota JBT Solok Selatan mencapai 21,534%. “Ini diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Solok Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yapit mengutarakan bahwa pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Khususnya dalam hal ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini.

Lebih rinci, Yapit menyatakan bahwa pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan. 

"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Yapit, Bupati Solok Selatan Khairunas menyambut hangat kehadiran BPH Migas dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang distribusi JBT. "Masyarakat dapat mengetahui secara langsung prosedur dan pengaturan untuk memperolehnya," terangnya.

Kegiatan hari ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, serta masyarakat. 

Di sela kunjungannya, Abdul dan Yapit bersama Direktorat BBM BPH Migas juga melakukan pengawasan distribusi BBM di beberapa SPBU, yaitu di Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan. (Arianto

Read More

Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Lakukan Pengawasan di NTT

Duta Nusantara Merdeka | NTT

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan tugas pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 19-20 Maret 2023.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPH Migas tersebut untuk memastikan penyaluran BBM khususnya bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Dalam kegiatan pengawasan itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim melakukan kunjungan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), dan agen minyak tanah (AMT).

BPH Migas mengunjungi AMT di Kupang dan beberapa SPBU dan SPBUN di Flores Timur untuk memvalidasi data yang lebih konkret, sehingga dapat membandingkan dengan laporan verifikasi volume yang selama ini dilakukan oleh badan usaha.

"Setelah kami menyosialisasikan terkait dengan peraturan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengunjungi mini jobber di Lembata beberapa hari lalu, kami melanjutkan pengawasan di wilayah ini," tuturnya. 

Selain melakukan pengaturan dan menetapkan kuota/volume BBM, BPH Migas juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Lebih rinci, Abdul menambahkan pengawasan di lapangan menjadi hal yang penting, selain memastikan peruntukan BBM bersubsidi bagi mereka yang berhak, masyarakat menjadi lebih tenang apabila pemerintah melakukan pendampingan dan melibatkan mereka secara langsung pada proses tersebut.

Menurut dia, BPH Migas pun tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. 

"Pengecekan CCTV, laporan penjualan, serta wawancara mendalam kepada petugas dan operator, bahkan jika diperlukan sidak, kami siap," ujar Abdul. 

Di Nusa Tenggara Timur, BPH Migas melakukan pengawasan di AMT 52.85104 Kabupaten Kupang, lalu SPBU 54.86201, SPBUN 58.86201, SPBU 54.862.05 dan SPBU 54.862.02 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

BPH Migas telah melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan tugas pengawasan tersebut. (Arianto)

Read More

BPH Migas Siap Kawal dan Sukseskan Program BBM Satu Harga

Duta Nusantara Merdeka | Sumatera Utara 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap mengawal dan menyukseskan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang tengah digalakkan pemerintah.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak mengatakan Program BBM 1 Harga tersebut telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

"Arahan Bapak Presiden adalah program BBM 1 Harga berjalan sukses. Untuk itu, BPH Migas siap mengawal agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik," ujar Alfons saat memberikan sambutan acara sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk sinergisitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

Dalam awal sambutannya, Alfons Simanjuntak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPH Migas. 

"Tugas BPH Migas antara lain mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, serta mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi gas bumi," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfons pun berharap peserta sosialisasi dapat memahami mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Masyarakat dapat menyampaikan ke BPH Migas soal ketersediaan atau stok BBM dan di Kab. Humbang Hasundutan ini, sehingga diharapkan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan Bidang Kemasyarakatan Perekonomian dan Pembangunan Eliapzan Sihotang, dan Sales Branch Manager Rayon V PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Muhammad Suhanda. (Arianto)

Read More

BPH Migas Dorong Pemuda Wujudkan Ketahanan Energi

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro 

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Yapit Sapta Putra menjadi narasumber dalam Sekolah Kader Pejuang Energi di Bojonegoro, Jawa Timur. 

Pada kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini menyampaikan mengenai dampak invasi Rusia ke Ukraina yang memicu kenaikan harga energi internasional. 

“Share ekspor Rusia terhadap ekspor dunia pada batubara yaitu ketiga dunia atau sebesar 17,8%. Sedangkan untuk minyak menduduki nomor tiga dunia atau sebesar 12,1%, dan gas alam nomor dua di dunia atau sebesar 16,6%,” ungkapnya, Sabtu (18/3/2023).

Untuk itu, ia mendorong pemuda memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan energi di tanah air, yang pendistribusiannya mengacu dan memperhatikan aspek 4A.

"Acuan distribusi energi itu memperhatikan aspek 4A, yaitu Availability, Affordability, Accesibility, dan Acceptability," jelas pria yang sebelumnya berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Lebih lanjut, Yapit berpesan agar peserta dapat memahami secara menyeluruh bagaimana Indonesia menghasilkan dan juga mendistribusikan energi kepada masyarakat Indonesia, secara adil dan merata.

Untuk itu, ia pun berharap pemuda dapat menjawab seluruh tantangan pengelolaan energi di tanah air dan menjadi salah satu mitra BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM nasional. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menjelaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan sektor energi mengalami fluktuasi, baik harga, maupun ketersediaan.

Sekolah Kader Pejuang Energi memiliki target untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan di sektor energi kepada pemangku kepentingan dan pendampingan pemuda desa sadar energi. Di samping itu, GMNI juga akan terjun langsung untuk mengawal dan menyebarluaskan kebijakan energi Pemerintah di berbagai wilayah, termasuk kebijakan hilir migas, seperti Program BBM 1 Harga. (Arianto)

Read More

Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Sosialisasi Peraturan Penyediaan BBM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menjamin pengaturan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, BPH Migas sosialisasikan peraturan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat daerah di Kantor Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (16/03).

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, Pemerintah perlu menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM serta menentukan konsumen pengguna yang berhak atas BBM Bersubsidi. “Ini salah satu wujud nyata Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, ungkap Abdul Halim Komite BPH Migas dalam sambutan pada acara sosialisasi tersebut. 

Sebagai badan pengatur, BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketersediaan, memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). 

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dan badan usaha terkait, ditekankan status BBM bersubsidi yang harus tepat sasaran. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Perangkat Daerah untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT). “Perka tersebut menjadi landasan bagi para konsumen pengguna untuk dapat mengonsumsi BBM sesuai peruntukkan”, imbuh Abdul.

Untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, pengawasan menjadi hal yang penting setelah adanya aturan. Dengan menjalin kerja sama dengan lembaga keamanan, BPH Migas berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan memberantas tindak kejahatan dari kegiatan penyaluran dan pendistribusian BBM. 

Abdul menjelaskan bahwa melalui Pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, diharapkan BBM Bersubsidi dapat disalurkan dengan tepat sasaran, khususnya bagi konsumen pengguna non transportasi serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Selain melakukan kegiatan sosialisasi peraturan, Komite BPH Migas Abdul Halim juga melakukan pengawasan di Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) dan Mini Jobber yang berada di daerah Lembata, Nusa Tenggara Timur (17/03). “Kegiatan pengawasan di lembaga penyalur memberikan informasi dan kepastian terkait stok dan seberapa tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi yang diberikan sejumlah kuota per daerah oleh BPH Migas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang berhak yang dapat manfaat,” tutup Abdul. (Arianto)

Read More

BPH Migas Dorong Implementasi Pengaturan Pengguna Solar Subsidi dengan QR Code

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPH Migas terus mendorong Pertamina untuk meningkatkan implementasi Program Subsidi Tepat kepada masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan perluasan penerapan implementasi secara menyeluruh (full cycle) untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar Subsidi dengan menggunakan QR Code.

Program ini dibangun sebagai alat pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi, untuk memastikan hanya orang yang berhak yang dapat membeli BBM tersebut.

Pada pelaksanaan implementasi program Subsidi Tepat ini, Pertamina sebagai badan usaha penugasan melakukan verifikasi dan pencocokan data, sebagai langkah awal penghimpunan data base konsumen, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak mendapatkan subsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Dengan penerapan full cycle ini, memudahkan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menggunakan JBT Solar. Implementasi program ini memang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pertamina sebagai badan usaha penugasan, pemilik SPBU, bahkan sampai operator lapangan, dan juga tentunya masyarakat sendiri, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi kendaraan yang menyalahgunakan distribusi JBT Solar” jelas Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, saat melakukan kunjungan lapangan pengawasan BBM di SPBU yang berlokasi di Jalan Airport Ngurah Rai, Bali, Jumat (17/03/2023).

Dalam kesempatan ini, Erika juga berbincang dengan konsumen pengguna yang sedang mengantri mendaftarkan kendaraannya agar mendapatkan QR code. Dalam perbincangan, disimpulkan bahwa untuk wilayah Bali, pelaksanaan sudah berjalan dengan lancar. Jika konsumen pengguna telah melengkapi persyaratan, seperti foto Surat Tanda Nomor Kendaraan, foto Kartu Tanda Penduduk, foto diri, foto kendaraan tampak keseluruhan, dan foto kendaraan tampak depan nomor polisi, konsumen hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mendapatkan QR Code.

*Kerahasiaan Data Perlu Dijaga*

Sementara itu, Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menambahkan, QR code harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing pengguna agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengingat QR Code tersebut berisi volume BBM yang menjadi hak konsumen.

“Bagi masyarakat yang memiliki QR Code harus dijaga dengan baik dan jangan ditaruh di sembarang tempat, karena ada potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, karena QR code itu milik pribadi, volume (BBM) juga ada disitu. Jadi bisa saja dipakai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab,” tegas Basuki.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi my pertamina, juga bisa melakukan pendaftaran  pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.  

Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. Dalam beleid tersebut telah diatur, yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan. (Arianto)

Read More

BPH Migas Lakukan Monitoring Pembangunan Jargas Mandiri di Yogyakarta dan Sleman

Duta Nusantara Merdeka |  Yogyakarta

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk Rumah Tangga (jargas) terus dikebut oleh Pemerintah , diantaranya melalui pengembangan jargas mandiri oleh PT Pertamina Gas Negara (PT PGN Tbk) dengan target 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2023. Guna memastikan kelancaran rencana tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring kesiapan pembangunan jargas mandiri di Yogyakarta dan Sleman dengan target 12.900 SR, yang direncanakan gas in bertahap mulai Juni 2023.

“Seperti hari ini, kita terus mendorong PGN  memperbanyak pelanggan jargas untuk memperkuat pasarnya, dan terus mengembangkan investasi pembangunan jargas mandiri. Dengan pemanfaatan gas bumi, kita mendukung program pemerintah yaitu transisi energi, penggunaan energi bersih,” ungkap Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Jumat (10/3/2023).

Lebih lanjut, Erika menjelaskan, pemilihan wilayah jaringan gas mandiri ini antara lain mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sekitar, salah satunya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada wilayah Yogyakarta – Sleman. Pendistribusian gas dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) berasal dari PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning Blora, Jawa Tengah.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PGN Sales and Operation Regional III (SOR III) Edi Armawiria mengatakan, pembangunan infrastruktur gas bumi di Yogyakarta sudah berjalan, seperti pemasangan pipa distribusi kurang lebih sepanjang 75,26 kilometer.

"Pembangunan kami dalam tujuh sektor. Di beberapa sektor sudah ada yang tersambung ke rumah-rumah warga dan siap untuk gas in," jelas  Edi.

Sebagai informasi, pengembangan jargas dibagi menjadi tiga skema, yaitu menggunakan APBN ,  jargas mandiri (non- APBN) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target penggunaan jargas adalah sebesar 4.000.000 SR di tahun 2024. (Arianto)

Read More

BPH Migas Kunjungi PGN SOR III Area Semarang Monitoring Pembangunan Jargas

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Iwan Prasetya Adhi kunjungi PGN Sales and Operating Region (SOR) III Area Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pengembangan pembangunan jaringan gas (Jargas). 

Sebagaimana diketahui, pembangunan jargas memiliki target sebesar 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024 mendatang. “Skema pembangunan dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan penugasan pada Badan Usaha,” ungkap Wahyudi di kantor PGN SOR III Area Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Wahyudi juga memberikan apresiasi dan mendukung PGN dalam upaya melakukan pembangunan jargas sebagai salah satu proyek strategis nasional. “Tetap melayani stakeholders sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, kegiatan pembangunan jargas di wilayah PGN SOR III perlu terus didukung. “Ini perlu dioptimalkan kepada masyarakat, khususnya menengah ke atas,” ujar Iwan. 

Ia berharap PGN SOR III semakin masif melakukan pembangunan jargas dengan memahami sosiokultural masyarakat setempat. “Perlu memahami sosiokultural masyarakat dan pola sosialisasi yang tepat,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PGN SOR III Edi Armawiria menyambut hangat dukungan dari BPH Migas. Ia mengungkapkan bahwa wilayah pengelolaan jargas oleh PGN SOR III adalah sebanyak 163.277 pelanggan yang meliputi 2 Provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Arianto) 

Read More

Tinjau Lapangan, BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Solar Subsidi dan Pertalite di Tarakan

Duta Nusantara Merdeka | Tarakan 

Kunjungan lapangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, pada kesempatan ini BPH Migas menyampaikan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM JBT dan JBKP (pertalite) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (08/03). 

"Mendengar respon dari masyarakat khususnya nelayan di Kota Tarakan terkait solar subsidi, kami (BPH Migas) menjelaskan bahwa sedang dibangun SPBUN di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan untuk melayani nelayan maupun pembudidaya rumput laut guna mendekatkan BBM kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya di sekitarnya yang diperkirakan selesai antara 2 minggu hingga 1 bulan kedepan," kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady BTP dalam keterangan persnya.

SPBUN ini, sambung Sentot, nantinya akan melayani estimasi lebih dari 640 nelayan dan pembudidaya yang ada saat ini. Sementara paralel SPBUN tersebut dibangun, untuk memberikan pelayanan yang  maksimal kepada nelayan, disiapkan bangunan sementara untuk melayani kebutuhan BBM nelayan di lokasi tersebut. 

"Dan dalam upaya mendekatkan nelayan dan pembudidaya akan BBM, pelayanan akan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM melalui mekanisme digital akan melibatkan Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah  (camat, lurah dan RT) dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, KSOP (Kantor Kesyahbandar dan Otorita Pelabuhan ) serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga akan ditingkatkan", tambah Sentot.

"Besar harapan kami kepada masyarakat untuk dapat menggunakan BBM dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, Peningkatan Sinergi antara BPH Migas dan Pemerintah Kota Tarakan melalui penggunaan  mekanisme digital nantinya diharapkan pengguna BBM lebih tepat sasaran," tutup Sentot. (Arianto)

Read More

Pasca Kebakaran Depo Plumpang, Yakub Ismail: Mencari Solusi Lebih Baik daripada Saling Menyalahkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail angkat bicara perihal imbas bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Yakub menilai, mencari solusi atas musibah tersebut jauh lebih baik daripada saling menyalahkan atau mencari kambing hitam di balik bencana ini.

“Saya kira yang jauh lebih penting saat ini ialah mencari solusi, bukan saling menyalahkan satu sama lain,” kata Yakub di Jakarta, Minggu (5/3).

Lebih lanjut, Yakub mengatakan itu untuk menanggapi pihak-pihak yang meminta agar Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina mundur dari jabatannya.

Nicke didesak mundur lantaran dianggap gagal dalam mengelola manajemen kecelakaan kerja. Apalagi, kelompok yang meminta Nicke mundur melihat masalah ini bukan pertama kali kejadian, melainkan sudah berkali-kali.

Kendati begitu, bagi Yakub human error merupakan sesuatu yang lumrah pada diri setiap orang. Sehingga tidak tepat menyalahkan seseorang karena kesalahan yang dilakukannya.

“Apalagi kalau itu bukan karena faktor kesengajaan ataupun kelalaian, melainkan karena murni bencana. Sehingga dalam konteks ini, yang tepat adalah mencari akar persoalan bagaimana pembenahannya ke depan, bukan meminta yang bersangkutan mundur dari tanggung jawab,” kata Yakub.

Bahkan, Yakub meyakini penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini akan dilakukan investigasi mendalam oleh pihak berwenang untuk mengungkap akar masalahnya.

“Untuk itu, kita harapkan tidak ada lagi goreng-menggoreng. Semua kita serahkan ke penegak hukum untuk mengungkap siapa-siapa yang bersalah dalam perkara ini. Kita tidak perlu mendahului kewenangan penegak hukum,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Gelar Sosialisasi Subsidi Tepat di CFD Sudirman-Thamrin Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pendaftaran Subsidi Tepat terus berlanjut sebagai langkah awal penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Demi mendapatkan lebih banyak lagi pendaftar khusus di wilayah DKI Jakarta, digelar kegiatan Sosialisasi Subsidi Tepat di Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Jakarta, Minggu (05/03/2023).

Sosialisasi dilaksanakan di 3 titik CFD yaitu Bundaran HI, Stasiun BNI City dan FX Sudirman. Kegiatan ini adalah bagian dari implementasi Program Subsidi Tepat yang telah dilaksanakan secara Full Cycle sejak 1 Maret 2023. Sosialisasi ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Provinsi DKI, dan PT. Pertamina (Persero).

“Tujuan acara ini adalah agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang komprehensif apa yang dimaksud dengan Subsidi Tepat,  Rakyat Yang Berhak Dapat Manfaat.  Mulai 1 Maret 2023, implementasi penggunaan QR Code secara Full Cycle pada transaksi JBT Solar di Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan.  BPH Migas sebagai badan pengatur  yang mempunyai peran utama untuk memastikan distribusi energi yang adil merata di seluruh negeri dari kota besar sampai daerah terpencil tentunya sangat mendorong agar penggunaan QR code ini dapat berjalan dengan baik" tutur Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Pendaftar Subsidi Tepat pada akhir Februari 2023 telah menembus lebih dari 5 juta unit kendaraan, dan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan pendaftar terus bertambah.  Melalui sosialisasi ini masyarakat diedukasi mengenai tata cara pendaftaran, serta menguji coba kesiapan verifikasi QR Code.

 

Sebagai informasi untuk mempermudah masyarakat, terus dilakukan penambahan titik booth pendaftaran langsung.  Tersedia lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia. Lokasinya bisa dicek langsung melalui https://mypertamina.id/lokasi-pendaftaran-offline-bbm-subsidi-tepat. 

Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone melalui website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina. (Arianto)

Read More

Erick Thohir Pastikan Penanganan Korban Jadi Prioritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan para korban terbakarnya pipa TBBM Plumpang menjadi prioritas Kementerian BUMN juga PT Pertamina. Ia menambahkan bahwa sejak peristiwa itu terjadi pada Jumat malam, Pertamina sudah hadir untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak kebakaran itu.

"Saya langsung ke RSPP karena tadi mendapat info ada lagi korban meninggal, sekaligus ingin memastikan semua korban yang dirawat mendapat pelayanan maksimal. Karena dalam situasi seperti ini, korban harus mendapat perhatian utama, dan saya lihat Pertamina hadir untuk itu," ujar Erick Thohir di RSPP, Sabtu (4/3) yang didampingi Direktur RS Pusat Pertamina, dr Theryoto.

Menurut Erick, fasilitas yang dimiliki Pertamina, terutama jaringan rumah sakit dianggap mampu untuk membantu penanganan korban Plumpang secara maksimal. Fasilitas burn unit (unit luka bakar) di RSPP merupakan fasilitas terbaik untuk penanganan korban dengan luka bakar.

"Oleh sebab itu, saya himbau siapapun yang terdampak atas musibah di Plumpang, silahkan datangi RSPP dan kami siap memberikan bantuan bagi yang butuh pertolongan lebih insentif. RSPP terbuka untuk.para korban dan ini semua menjadi tanggung jawab kami. Saat ini yang terpenting adalah memastikan pelayanan masyarakat terpenuhi," tambahnya.

Menurut dr Theryoto, sejak Sabtu dini hari, sudah ada 26 pasien yang dirawat di RSPP. Mereka terdiri dari 23 orang dewasa dan tiga anak-anak dengan tingkat luka bakar 75%- 95%.

"Dari 26 ini kita kategorikan dua kelompok, yang  butuh ICU 13 pasien dan tidak perlu ICU juga 13 pasien. Namun, ada satu pasien perempuan dua jam lalu karena luka bakar hampir 100 persen tidak bisa tertolong lagi, dan kini ada 25 pasien yang terus kami usahakan pemulihannya," ujarnya. (Arianto)

Read More

Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman Pasca Insiden TBBM Plumpang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati bersama Basuki Trikora Putra dan Iwan Prasetya Adhi selaku Anggota Komite BPH Migas serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji dan Tenaga Ahli Menteri bidang Tata Kelola Hilir Migas, Mulyono pada Sabtu (04/03) mengunjungi Terminal BBM (TBBM) Plumpang untuk memastikan kondisi terakhir pasca insiden kebakaran pada Jum'at (03/03) pukul 20.10 WIB. 

“Kunjungan kami ke Depo Plumpang untuk memastikan kondisinya, terutama apakah dengan insiden ini mempengaruhi pasokan BBM untuk masyarakat. Alhamdullilah Penyaluran dari TBBM Plumpang masih dapat dioperasikan. Operasi penyaluran BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan tetap dilayani melalui Depot Plumpang” ujar Erika dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Erika menyampaikan, Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM aman dan terkendali. Sebagai antisipasi,  penyaluran juga sudah di back up dari TBBM terminal terdekat yaitu TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, dan TBBM Ujung Berung. Pasokan BBM ke TBBM Plumpang juga diamankan melalui dukungan dari Kilang Cilacap dan Balongan yang disalurkan lewat laut ke TBBM Tanjung Priok, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, fokus kita sekarang pada penanganan masyarakat yang terdampak.

“Saya mewakili Keluarga BPH Migas mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, sedangkan yang sedang dirawat semoga cepat pulih dan beraktivitas kembali” tutur Erika.

Sebagai informasi, saat ini  Pertamina fokus  memberikan penanganan bagi korban yang meninggal dan dirawat,  serta bantuan bagi warga yang terdampak dengan menyalurkan bantuan logistik di 4 titik yaitu Posko Koramil, Posko Kantor Lurah Tugu Selatan, Posko RPTRA Rasela Rawabadak dan Puskesmas Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan. (Arianto)

Read More

BPH Migas Bersama Polda Jatim Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Solar Bersubsidi

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Timur 

BPH Migas bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur selenggarakan Konferensi Pers “Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi” bertempat di Kantor Polda Jawa Timur (23/02). Sebesar 45,5 Ton BBM Bersubsidi Jenis Solar berhasil diungkap dan 27 orang telah diamankan. Pengungkapan kasus ini sebagai salah satu giat BPH Migas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat kinerja dalam penegakan hukum di bidang hilir migas.

“Giat bersama antara pihak Kepolisan dan BPH Migas seperti yang kita laksanakan hari ini, diharapkan dapat semakin membentuk sinergi antara Tim BPH Migas khususnya Pengawasan dan PPNS bersama dengan elemen Polri terutama dengan Polda Jatim yang diyakini akan memperkuat kinerja Bersama dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang Hilir Migas.” jelas Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi.

Dalam kasus penyimpangan distribusi BBM Solar Subsidi ini, memiliki modus operandi membeli BBM jenis Bio Solar Subsidi dan menjualnya kembali  dengan harga yang tinggi. nantinya akan dijual ke beberapa perusahaan yang membutuhkan seperti pemilik kendaraan berat dan pabrik.

“Sebanyak 27 orang diamankan di Sumurmati Probolinggo kemudian saat dilakukan pengembangan lagi mengamankan para pelaku di Desa Katerungan Krian Sidoarjo,” ujar Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto

Lebih lanjut, Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman menjelaskan untuk memudahkan aksinya diduga para pelaku bekerja sama dengan pihak SPBU. Kemudian mereka berulang kali melakukan pengisian di beberapa SPBU di Jawa Timur.

“Para tersangka ini juga akan dikenakan pasal pencucian uang, agar terdapat efek jera kepada para pelaku , sedangkan potensi kerugian mencapai 24, 5 Miliar Rupiah“ papar Kombes Pol Parman.

Terhadap para tersangka dikenakan  Pasal 55 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). (Arianto)

Read More