Pengawasan BBM Subsidi untuk Lindungi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat yang berhak, juga agar tepat volume. 

“Kita harus melindungi kepentingan masyarakat yang berhak menikmati BBM subsidi. Jangan sampai BBM subsidi ini dinikmati pihak yang tidak patut mendapatkannya. BPH Migas melakukan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran,” kata Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra di Medan, Sumatera Utara, Jumat (26/4/2024). 

BBM subsidi diberikan kepada konsumen tertentu, yaitu transportasi darat, transportasi air, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta layanan umum. 

“BBM subsidi diberikan untuk konsumen tertentu, seperti tranportasi air di mana kapal pelayaran rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) masih menggunakan BBM subsidi. Selain itu, angkutan darat seperti kendaraan roda dua, bus, truk angkutan barang, dan kereta api. Ada juga usaha kecil, usaha pertanian, dan layanan umum seperti rumah sakit, dan krematorium, serta angkutan sampah. Kepentingan mereka ini harus kita jaga,” tegas pria yang biasa disapa Tiko tersebut.

Untuk mempermudah masyarakat pengguna BBM subsidi, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. 

”Penerbitan Surat Rekomendasi diharapkan mempermudah stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas volume BBM subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat pengguna BBM,” terangnya. 

BPH Migas mengharapkan masyarakat turut aktif membantu pengawasan pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran, dan apabila menemukan penyimpangan atau penyalahgunaan, agar melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH), serta Helpdesk BPH Migas di Nomor WhatsApp 081230000136.

“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, berperan aktif dalam mengawasi penggunaan BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran. BPH Migas sangat berharap masyarakat dapat melaporkan kepada kami apabila melihat atau menemukan kecurigaan adanya dugaan-dugaan penyalahgunaan BBM ke nomor pengaduan yang telah ditentukan,” tutupnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul menyampaikan, apresiasinya terhadap kegiatan sinergi BPH Migas dan DPR RI sebagai sarana penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan hilir migas yang penting bagi masyarakat. 

“Sinergi ini sangat bermanfaat agar masyarakat dapat memahami kebijakan hilir migas. Semoga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan disebarluaskan ke masyarakat di lingkungan masing-masing,” imbuhnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Utara Gusti Anggara. (Arianto)

Read More

Periode Lebaran Idul Fitri 2024, Pasokan Jargas Wilayah Jawa Tengah Aman Terkendali

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan selama periode Ramadan serta Idul Fitri (RAFI) 2024, pasokan gas bumi bagi pengguna Jaringan Gas Bumi (Jargas) di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas melakukan peninjauan ke Kantor PGN Wilayah Semarang serta terjun langsung ke pengguna jargas rumah tangga.

“Alhamdullilah pasokan jargas di periode RAFI aman, tidak ada kendala terkait ketersediaan dan penyaluran gas,” ungkap Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi saat ditemui di kantor PGN Wilayah Semarang, Sabtu (13/04/2024).

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, jelang lebaran Idul Fitri, pemintaan terhadap gas industri mengalami penurunan (low demand) sedangkan permintaan gas untuk rumah tangga menunjukan kenaikan. "Hal ini dikarenakan aktivitas industri mengalami penurunan selama periode libur lebaran Idul Fitri, sementara untuk rumah tangga menunjukan kenaikan pada H-1 yang menunjukan aktivitas jelang lebaran meningkat," ujarnya.

Tidak hanya melakukan pemantauan lapangan, Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas juga mengunjungi pelanggan jargas rumah tangga untuk mendengarkan saran maupun masukan.

“Di wilayah Semarang, kita juga melakukan kunjungan secara acak ke pelanggan. Alhamdulillah! masyarakat cukup nyaman berlangganan dengan PGN, tidak ada kendala-kendala baik dari sisi layanan serta penyaluran gas ke pelanggan rumah tangga,” jelas Wahyudi.

Dalam kunjungan ini, Wahyudi juga menyampaikan, wilayah Sales and Operation Regional (SOR) III PGN melakukan pengelolaan jargas dengan jumlah sekitar 207.585 pelanggan yang terbagi ke beberapa sektor, yaitu Rumah Tangga, Pelanggan Kecil Komersial serta Industri. Pada periode libur RAFI 2024, konsumsi gas bumi terjadi penurunan tertinggi sekitar 51%, di mana semula sebesar 220 BBTUD dan pada hari Idul Fitri turun menjadi 106 BBTUD. Penurunan penyerapan gas pelanggan PGN SOR III ini didominasi sektor industri yang mengurangi volume konsumsi gas saat libur Idul Fitri.

“Berdasarkan kondisi laporan layanan ke pelanggan, secara rekap di Semarang itu kendalanya minor, bukan gangguan yang diakibatkan pipa. Kebocoran pipa semuanya nihil, sehingga kita yakinkan untuk pelayanan pelanggan jargas dari sisi pasokan dan jaringan infrastruktur distribusi gas bumi semuanya aman,” tutup Wahyudi.

Turut hadir dalam kegiatan ini GM Sales & Operation Region III PT PGN Hedi Hedianto, Division Head Regional Sales Customer Management SOR III Fitria Agristina Wijaya, dan Area Head Semarang Sugianto Eko Cahyono. (Arianto)

Read More

Harga Minyak Dunia Naik, Pertamina Jaga Harga dan Stok BBM Tetap Stabil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dampak dari ketegangan serangan Israel ke Iran dan sebaliknya, membuat harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan. Harga minyak mentah jenis Brent diperdagangkan di atas US$90 setelah ditutup 1,1% lebih tinggi pada Rabu (10/4) sementara harga West Texas Intermediate (WTI) mendekati US$86.

"Ketegangan geopolitik dan pengurangan pasokan OPEC+ telah mengerek harga minyak dunia tahun ini naik hampir 18%," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam keterangan tertulis, Senin (15/04/2024).

Ia menegaskan,di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, Pertamina Patra Niaga akan terus menjaga pasokan BBM nasional serta stabilitas harga.

“Kecenderungan harga minyak mentah naik, namun kami tetap memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Kami juga komitmen menjaga harga BBM domestik tetap stabil agar tidak berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Riva.

Riva menambahkan, Pertamina mengambil kebijakan mempertahankan harga walaupun biaya produksi BBM meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.

"Sebagai perusahaan negara, kami mendukung upaya Pemerintah menjaga perekonomian nasional lebih stabil dan kondusif," imbuh Riva.

Di tengah kondisi tersebut, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga juga memastikan stok BBM nasional aman selama masa Satgas RAFI. Pasokan tersedia jauh lebih tinggi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama arus mudik dan balik Lebaran.

Saat ini, stok Pertalite tercatat di level 20 hari, Pertamax 41 hari, Turbo 58 hari, Solar dan Biosolar 22 hari, Dex 70 hari serta Avtur 41 hari.

“Penambahan stok selama masa Satgas RAFI telah disiapkan sejak Satgas Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kebutuhan nasional terpenuhi dengan baik,” imbuh Riva.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menambahkan, setelah memenuhi kebutuhan BBM dan LPG pada arus mudik, Pertamina Patra Niaga masih terus bersiaga menyiapkan kebutuhan masyarakat pasca libur Idulfitri dan arus balik yang saat ini masih berlangsung.

“Satgas RAFI terus siaga dan kebutuhan BBM pemudik menjadi perhatian Pertamina Patra Niaga untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” ujar Irto.

Pertamina terus menghimbau masyarakat untuk dapat mengakses Call Center Pertamina di nomor 135 jika menemukan kendala terkait BBM dan LPG di lapangan. (Arianto)

Read More

Jelang Arus Balik, BPH Migas Cek Ketersediaan Avtur DPPU Soekarno Hatta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jelang arus balik masyarakat usai silaturahmi dan libur Lebaran Idul Fitri 1445H/2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pemantauan ke PT Pertamina Patra Niaga Soekarno Hatta Aviation Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) atau Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Tangerang, Banten, Kamis (11/04/). Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Jet-A1 (avtur) jelang periode arus balik yang diprediksi terjadi pada 14 - 16 April 2024 nanti.

“Ketersediaan avtur menjadi komponen yang penting untuk menjamin kelancaran arus balik masyarakat yang menggunakan pesawat. Hal ini (ketersediaan avtur) terkait dengan pelayanan kepada maskapai, BPH Migas memastikan distribusinya lancar dan tidak berkendala,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra di DPPU Soekarno Hatta.

Yapit menjelaskan, langkah-langkah antisipasi juga telah dilaksanakan oleh DPPU Soekarno Hatta, yaitu dengan melakukan monitoring dan maintainance pada sarana dan fasilitas, melakukan monitoring terhadap ketahanan stok yang dimiliki, baik realisasi maupun untuk perencanaan, serta melakukan pengawasan mutu produk avtur dengan melakukan quality control harian rutin.

“Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi rekan-rekan Pertamina, khususnya yang ada DPPU Soekarno Hatta, yang terus menjalankan tugasnya melayani masyarakat agar proses mudiknya berjalan lancar dengan mengorbankan waktu dengan keluarga,” jelas Yapit.

Sementara itu, Manager Soekarno Hatta Aviation Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) Ridwan menjelaskan, SHAFTHI juga menyuplai avtur ke Bandara lain seperti Bandara Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Bandara Pondok Cabe (Tangerang) serta Bandara Kertajati (Jawa Barat). Pertamina juga melakukan digitalisasi dalam melakukan refueling yang disebut dengan Digital Ground Operation (DGO), aplikasi berbasis digital yang digunakan operator dengan menggunakan gawai.

*Pemantauan SPBU di Kabupaten Tangerang*

Selain mengunjungi SHAFTHI, Yapit juga melakukan pengecekan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di daerah Dadap, Kabupaten Tangerang, Jumat (12/4).

Yapit melakukan pengecekan tangki timbun guna melihat ketersediaan dan kualitas BBM yang akan disalurkan ke masyarakat. Serta untuk melihat sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Penugasan dalam hal ini Pertamina Patra Niaga kepada Penyalur.

“Pembinaan berjalan baik, hanya saja masih ada temuan, yaitu tera (tanda uji) nozzle sudah habis berlakunya. Diharapkan sesegera mungkin diajukan kepada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Metrologi setempat. Agar BBM yang disalurkan kepada masyarakat tepat jumlah,” ujar Yapit.

Di samping itu, pasca banjir besar beberapa hari yang lalu, kondisi tangki pendam harus dilakukan pengecekan kembali agar kualitas BBM yang disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara itu, Sales Area Manager Banten Pertamina Patra Niaga Joko Priyambodo mengungkapkan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil temuan ini. Hal ini bertujuan agar pendistribusian BBM tepat sasaran dan tepat volume.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan posko Ramadan Idul Fitri (RAFI) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 12 April 2024, distribusi BBM Gasoline naik 13% dibanding penyaluran normal, sementara distribusi BBM Gasoil tercatat turun 68% dibanding penyaluran normal. Secara umum ketersediaan dan penyaluran BBM dalam kondisi Aman. (Arianto)

Read More

Persiapan Arus Balik, Stok BBM Sumatera Selatan Dalam Kondisi Aman

Duta Nusantara Merdeka | Palembang 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawasi stok Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak hanya saat arus mudik, tetapi juga arus balik pasca Lebaran Idul Fitri. Selain ketersediaan BBM, sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dipantau guna mengantisipasi perjalanan arus balik dari dan menuju Palembang, Sumatera Selatan.

"Kami melakukan pengecekan beberapa SPBU dan pengecekan terhadap sarana dan fasilitas, serta pelayanan. Begitu juga dengan tangki-tangki timbunnya," kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim saat ditemui di salah satu SPBU di Palembang, Sumatera Selatan, Jum'at (12/4/24).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan bersama tim dan Badan Usaha Penugasan PT Pertamina Patra Niaga terungkap bahwa stok BBM di Palembang, Sumatera Selatan tercukupi dengan baik. Persiapan yang matang dalam menghadapi arus balik lebaran diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. 

"Kita sudah melakukan pengecekkan, Alhamdulillah stok aman dan lancar. Kita memastikan semua SPBU yang ada di Kota Palembang, khususnya ketersediaan BBM stoknya terjaga, aman, dan lancar. Sehingga, para pemudik dapat bersilaturahmi bersama keluarga dengan aman dan tenteram," ujar Halim.

Sementara itu, Sales Branch Manager Rayon I PT Pertamina Patra Niaga Palembang Arif Zarkasi Widianto memastikan pelayanan SPBU di wilayahnya aman, sehingga pemudik yang akan melangsungkan perjalanan merasakan kenyamanan.

"Alhamdulillah, hasil monitoring bersama BPH Migas, yang dapat disimpulkan stok aman dan pelayanan juga dipastikan aman," ungkapnya.

Selama dua hari (11-12/4/24) ini, Halim bersama Arif tampak melakukan pengawasan di beberapa titik SPBU di Palembang, termasuk melakukan pengecekan tangki timbun BBM. Halim juga merekomendasikan kepada pengelola SPBU agar penempatan CCTV mengarah ke plat nomor polisi dan penyimpanan datanya selama minimal 30 hari. (Arianto)

Read More

Puncak Arus Mudik, Pasokan dan Distribusi BBM Wilayah Jateng dan DIY Terjaga

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jalur mudik dan destinasi wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) dalam kondisi aman terjaga. Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman meminta pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk selalu menjaga stok BBM, termasuk takaran yg tepat dan kualitas BBM sesuai standard sebagai bukti nyata pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan kepada SPBU untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat itu tentunya dengan baik, lancar dan benar," ucap pria yang acapkali disapa Didit di salah satu SPBU di Yogyakarta, Senin (08/04/2024).

Untuk wilayah Yogyakarta dan Sleman terdapat peningkatan konsumsi BBM, khususnya untuk Pertalite sebesar 20% akibat meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idulfitri 1445H/2024. Sedangkan, untuk Solar terdapat sedikit penurunan sesuai dengan prediksi nasional. 

Turut hadir saat kunjungan, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Ismiyati dan Sales Area Manager Wilayah Yogyakarta PT. Pertamina Patra Niaga Weddy Suryo Windrawan.

*Pastikan Kesiapan Personel*

Sehari sebelumnya, Didit bersama Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyambangi Fuel Terminal (FT) Boyolali dan beberapa SPBU di wilayah Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan ini untuk memantau penyediaan dan pendistribusian BBM kepada Masyarakat, serta kesiapan personel yang bertugas.

“Tidak hanya mengecek ke SPBU, tetapi juga melakukan rapat dengan PT Pertamina Patra Niaga di FT Boyolali. Dapat disimpulkan bahwa stok BBM tidak ada masalah, aman tersedia. Selain itu, SPBU juga beroperasi 24 jam, menyediakan motorist dan kantong tangki BBM di titik-titik rawan kepadatan,” papar Iwan di FT Boyololali, Minggu (7/4/2024). 

Iwan menilai, PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan persiapan dengan baik agar ketersediaan BBM selama libur Idulfitri 1445H/2024 berjalan lancar. “Dengan persiapan yang dilakukan, diharapkan tidak terjadi kelangkaan BBM di titik titik arus mudik maupun arus balik,” tambahnya. 

Hingga saat ini, penjualan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan produk-produk lainnya menunjukkan peningkatan. Sedangkan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar berangsur turun, sejalan dengan larangan beroperasinya truk-truk angkutan barang. 

Sementara itu, Didit juga mengingatkan, agar SPBU sebagai garda terdepan pendistribusian BBM senantiasa memperhatikan jam kerja dan kondisi kesehatan operatornya. 

“Untuk manager FT Boyolali, jangan lupa mengingatkan terus menerus kepada karyawan-karyawannya termasuk para Awak Mobil Tangki agar tetap menjaga kesehatan dan Cukup beristirahatnya, serta atur jam kerja personel sesuai ketentuan karena masa Satgas Rafi ini pasti sangat sibuk,” katanya.

Di samping itu Didit juga mengingatkan kepada pimpinan FT Boyolali agar selalu mengedepankan keselamatan untuk menghindari kecelakaan kerja, dan terus memberikan pelayananan kepada SPBU yang melakukan penebusan agar stock di SPBU tidak sempat menipis atau kosong.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi meminta agar para petugas selalu mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dalam hal ketersediaan dan pendistribusian BBM.

Kegiatan pemantauan di Semarang dan Boyolali ini, turut hadir Executive General Manager Pertamina MOR IV Aji Anom.

*Pemantauan Jalur Mudik*

Sebelumnya, Iwan juga melakukan pemantauan di wilayah Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, dan Tegal, Jawa Tengah Kamis-Jumat (4-5/4/24). Dari pemantauan tersebut, Iwan mendapati bahwa rerata konsumsi BBM di beberapa SPBU di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Untuk itu, Iwan meminta SPBU di wilayah jalur mudik tersebut terus memantau pasokan BBM dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pasokan dapat selalu tersedia.

"Terus stand by, khususnya ini jalur mudik, daerah strategis bagi pemudik hingga nanti saat arus balik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Tekankan Pentingnya QR Code agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jember 

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan produktivitas. Pemanfaatannya memerlukan partisipasi masyarakat agar tepat sasaran, salah satunya melalui pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) dalam proses pembelian BBM subsidi.  

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan badan usaha terus mengimbau masyarakat segera mendaftar agar penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi negara dapat lebih termonitor, mencegah penyalahgunaan di lapangan, dan tersalurkan tepat kepada konsumen pengguna.

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas pada kegiatan Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jember, Jawa Timur, Kamis dan Jumat (4-5/4/2024) menjelaskan, QR Code merupakan hak bagi konsumen pengguna.

“Penerapan QR Code saat ini sudah dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina untuk kendaraan darat dan Surat Rekomendasi yang diterbitkan dinas terkait di Pemda telah terintegrasi dengan BPH Migas, diperuntukkan bagi masyarakat sebagai Konsumen Pengguna sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014," ujarnya.

Ia menambahkan, kemudahan sistem digitalisasi ini diharapkan menjadi pendorong agar masyarakat ikut mengawal pemanfaatan BBM subsidi tepat volume dan tepat sasaran. 

“Bapak Ibu yang termasuk dalam konsumen pengguna, bisa langsung registrasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan foto alat/mesin ke dinas terkait untuk mengurus surat rekomendasi. Begitupun MyPertamina yang menggunakan pindai EDC,” imbuh Wahyudi.

 

Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite), terdapat 5 sektor usaha yang berhak mendapat BBM subsidi yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air, dan Pelayanan Umum. Khusus Usaha Pertanian dan Transportasi Air, penerbitan surat rekomendasi dapat melalui Kepala Desa/Lurah setempat. Konsumen juga dimudahkan membeli BBM baik Solar maupun Pertalite dengan diwakili anggota kelompoknya. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menerangkan, program subsidi tepat antara lain diwujudkan melalui kebijakan Surat Rekomendasi. Selain itu, BPH Migas juga tengah merumuskan revisi peraturan terkait subpenyalur BBM yang diharapkan mendekatkan akses BBM subsidi ke konsumen pengguna.

“Dua hal ini sangat bersentuhan dengan masyarakat terkait bagaimana mendapatkan BBM subsidi. Baik mereka yang berada di daerah pegunungan, maupun pesisir,” jelas Halim.

Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Jember Zico Aldillah mengimbau konsumen untuk menjaga kepemilikan dan kerahasiaan QR Code agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. 

“QR Code baik di MyPertamina maupun Surat Rekomendasi ini tidak boleh bocor dan tidak boleh diketahui orang lain, terlebih kode pada surat rekomendasi mengikat volume dan jangka waktu dari penerbitan yang telah disahkan oleh dinas setempat,” tukas Zico. (Arianto)

Read More

Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 2024 Diresmikan: Pemerintah Jamin Pasokan BBM, Gas Bumi, dan Listrik Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali ditunjuk menjadi Koordinator Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka memonitor kebutuhan, ketersediaan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), gas bumi, pasokan listrik, serta antisipasi dini terhadap kebencanaan geologi, selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H (RAFI). Pelaksanaan Posko ini terhitung mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024, bertempat di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta.

“Secara umum, kondisi ketahanan stok BBM, gas dan kelistrikan aman. Untuk BBM, baik gasoline, gasoil, kerosene maupun avtur, ketahanan stok di atas 20 hari. Ketahanan stok LPG rata-rata 14 hari. Sementara, kondisi pasokan tenaga listrik pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagian besar Indonesia Timur juga pada kondisi aman,” papar Kepala BPH Migas Erika Retnowati yang juga selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (3/4/2024). 

Erika memaparkan, berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama RAFI 2024, gasoline naik 11%, gasoil turun 15%, dan avtur naik 1,3%. Selama periode Posko, BPH Migas dan Pertamina menyiagakan 115 Terminal BBM, lebih dari 7.400 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan 71 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU). serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi.

Sementara untuk LPG, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Pertamina menyiagakan 30 Terminal LPG, 723 Stasiun Pengisian dan Pemgangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan 5.027 Agen LPG. 

“Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil selama periode RAFI 2024 serta menyiapkan Agen dan Pangkalan LPG Siaga 24 jam khusus wilayah dengan demand tinggi,” tutur Erika. 

Penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan mencapai 846 BBTUD selama periode RAFI 2024 (minimal sebesar 534 BBTUD tanggal 11 April 2024, maksimal 937 BBTUD tanggal 3 April 2024) kepada 3.108 pelanggan komersial dan industri, 1.986 pelanggan kecil, 817.211 pelanggan rumah tangga untuk jaringan gas bumi (jargas), serta pelanggan kelistrikan, termasuk PLN Group dengan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur gas bumi lebih dari 32.343 km, 13 SPBG, 3 MRU dengan kapasitas sebesar 19.175 LSP serta 3 LNG terminal yang dikelola oleh PGN dalam kondisi handal dan aman.

Terkait kelistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) meningkatkan kesiagaan semua unit kerja di untuk menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik, dengan menyiapkan Prosedur Operasi Periode Siaga Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2024.

Sedangkan untuk mengantisipasi bencana gunung api, telah dibentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Geologi yang akan merespon dengan cepat setiap bencana yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam, dan meningkatkan pemantauan gunung api secara cermat di beberapa gunung api aktif.

“Kita tentu berharap agar pasokan energi terjaga dan selalu melakukan upaya antisipasi, terutama di wilayah yang mayoritas merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024, daerah wisata yang menjadi destinasi masyarakat, jalur lintas utama maupun logistik serta wilayah rawan kemacetan maupun rawan bencana,” tambahnya.

Erika meminta semua pihak bersinergi agar pelaksanaan Posko berjalan lancar. Sinergitas ini bukan hanya internal anggota Posko, tetapi juga dengan stakeholder seperti Korlantas Polri terkait adanya rute-rute yang dilakukan pembatasan ataupun titik-titik kemacetan. Kementerian Perhubungan terkait peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. 

Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga mengenai kesiapan jalur tol dan fasilitas rest area di ruas tol. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terkait prakiraan cuaca untuk antisipasi daerah-daerah rawan bencana dan cuaca ekstrim. 

“Dengan sinergitas ini diharapkan hal-hal yang menjadi hambatan maupun kendala, dapat kita antisipasi di awal dan teratasi dengan lebih sigap,” kata Erika. 

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Mohamad Priharto Dwinugroho menambahkan, untuk mendukung kelancaran mobilisasi selama masa RAFI, telah disiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), mulai dari kantor unit induk, unit pelaksana dan jalur tol, serta beberapa hotel yang siap untuk mendukung kendaraan listrik. Saat ini tersedia 1.124 SPKLU tersebar di 819 lokasi. 

“Rata-rata jarak antara SPKLU sekitar 23 km dan kita berharap semua akan berjalan dengan normal. Dari jumlah SPKLU yang ada, sekitar 175 titik di sepanjang jalur tol. Jadi semua sepanjang jalan tol itu telah disiapkan oleh PLN,” katanya. 

Sementara Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengungkapkan, Badan Geologi melakukan pemantauan terhadap gunung api aktif di seluruh Indonesia dan mengembangkan portal mitigasi bencana geologi. 

“Di portal tersebut terpadu semua, mulai dari peta-peta terutama Kawasan rawan bencana, gerakan tanah, gempa bumi dan gunung api,” tambahnya. 

Direktur Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyatakan, sebagai bagian dari layanan selama RAFI 2024, Pertamina juga memberikan layanan remote area dan rawan bencana yaitu melakukan antisipasi kendala suplai ke remote area akibat cuaca ekstrim terutama di kepulauan kecil. Hal itu, dilakukan dengan penyiapan pasokan sejak H-14, tambahan tangki, dan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Daerah terkait antisipasi cuaca ekstrim.

Sebagai informasi, Kepala BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Idul Fitri 2024 berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229.K/HK.02/SJN.R/2024 tentang Tim Posko Nasional Sektor ESDM Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik Serta Antisipasi Kebencanaan Geologi Untuk Mengamankan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024. Kepmen ini diteken tanggal 28 Maret 2024. (Arianto)

Read More

Pemerintah Daerah Didorong Percepat Program BBM Satu Harga Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dalam percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia. 

“Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa. Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera,” ujar Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3/2024).

Menurutnya, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan. Untuk itu, BPH Migas mendorong Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.  

“Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, kami mengharapkan dukungan Pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan Pertamina yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan,” ucap pria yang biasa disapa Tiko ini. 

BPH Migas berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.  

“Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kita segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin,” tambahnya. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengingatkan, perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu peran pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.

“Terutama dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada assessment yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan,” terangnya. 

Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya. “Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga,” tutur Saleh. 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Eman mengharapkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sinergi semua pihak sangat diharapkan agar program dapat berjalan sesuai target. 

“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya. 

Dalam pertemuan ini, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai M. Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung Program BBM Satu Harga. Tahun 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun 3 penyalur. 

“Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang satu sudah 80%, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sepulang dari rapat ini, saya akan memanggil mereka (calon mitra) dan meminta untuk menyelesaikannya. Kalau mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya, pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024,” tegasnya. 

Sementara itu, SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengatakan, sejak tahun 2017, Pertamina bersama mitranya telah berhasil membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target. Untuk tahun 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit. Untuk itu, diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu sekitar 6-11 bulan. 

Rapat yang berjalan secara interaktif ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.

Turut hadir juga dalam acara ini Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, EGM Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga Erwin Dwiyanto, VP Government Assignment PT Pertamina (Persero) Ryrien Marisa, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja, dan SAM Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya. (Ar)

Read More

Permudah Kosumen Pengguna dapatkan BBM Subsidi dan Kompensasi, BPH Migas Segera Revisi Aturan Sub Penyalur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan/atau Kompensasi.

Guna memudahkan masyarakat mendapatkan BBM tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini tengah melakukan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

“Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, sub penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada Public Hearing Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 di Bandung, Kamis (23/2/2024). 

Kenyataan di lapangan ini dijumpai Erika dalam beberapa kunjungan kerja ke berbagai daerah, terutama di wilayah kepulauan yang belum terdapat penyalur. Menurutnya, masyarakat yang berada di kepulauan dan jauh dari penyalur sangat kesulitan mendapatkan BBM.

“Kadang-kadang mereka berinisiatif untuk bersama-sama mengambil BBM di satu tempat, kemudian dibawa dengan jerigen-jerigen. Namun, di tengah jalan, mereka terpaksa diberhentikan dan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena memang kita belum mengaturnya. Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah,” paparnya. 

Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM dan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati. 

“Sub penyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna. Bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersepsikan bahwa sub penyalur merupakan pengecer yang dilegalkan. Bukan seperti itu. Sub penyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambilkan BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya,” jelasnya. 

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim meminta agar instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa public hearing terkait sub penyalur ini telah dua kali dilaksanakan. Diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

"Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan," ucap Halim. 

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut, di antaranya terkait definisi sub penyalur, prosedur penunjukkan dan penetapan sub penyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian sub penyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, serta sanksi.

Sementara Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung Agus Istiqlal mengharapkan adanya solusi agar nelayan dan petani di daerahnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. 

Public hearing ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Yapit Sapta Putra. Acara ini diikuti juga oleh perwakilan instansi terkait, serta pemerintah daerah dan badan usaha, baik secara hadir langsung dan virtual. (Ar)

Read More

Pergantian Tahun 2023-2024, BPH Migas Kawal Pasokan dan Penyaluran BBM di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Jelang pergantian tahun 2023-2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di wilayah yang menjadi destinasi utama wisatawan. 

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman melakukan pemantauan ke Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banten, Minggu (31/12/2023). Mobilitas yang tinggi, baik kendaraan dan masyarakat di wilayah Banten memerlukan ketersediaan BBM yang memadai.

“Kita perlu terus menjaga keandalan suplai dan distribusi BBM kepada masyarakat,” ungkap Basuki Trikora Putra yang biasa disapa Tiko ini.

Untuk itu, Tiko mengimbau kepada Badan Usaha dan lembaga penyalur untuk memperhatikan dengan baik sekaligus mencegah adanya keterlambatan maupun kekosongan BBM yang ada di SPBU. 

“Mudah-mudahan kita dapat terus mendukung kebutuhan BBM kepada masyarakat, khususnya mereka yang merayakan libur panjang hingga posko Natal dan Tahun Baru berakhir di 8 Januari 2024,” tutur Basuki. 

Sebagaimana diketahui, BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang bertugas untuk memantau kebutuhan energi masyarakat, mulai dari pasokan BBM, listrik, LPG, hingga antisipasi kebencanaan geologi. Masa kerja Posko Nataru ini mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang.

Senada dengan Basuki, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman turut mengamati beberapa SPBU yang berada di sepanjang ruas jalan daerah wisata di wilayah Banten. Dari hasil pantauan, tidak didapati antrian yang siginifikan. 

“Ini menunjukkan bahwa stok BBM di SPBU mencukupi. Tapi kita harus cek terus, agar pendistribusian BBM ke masyarakat tidak terganggu dan berjalan dengan baik,” imbuh Harya. 

Harya menambahkan, “pihak badan usaha dan penyalur harus tetap melakukan antisipasi, termasuk operasional kendaraan mobil Tangki dan awaknya Semuanya harus siap, agar penyaluran BBM berjalan lancar”, tuturnya. 

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief juga menyoroti aspek keselamatan area Fuel Terminal (TBBM) Tanjung Gerem, di mana terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

“Sisi safety dari lokasi TBBM yang dekat dengan masyarakat juga harus diperhatikan, kami yakin tim Pertamina sudah mempersiapkan dengan baik,” ungkap Eman. 

*Pemantauan Lapangan di SPBU*

Tidak hanya mengunjungi TBBM, BPH Migas juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM dengan mengunjungi langsung beberapa SPBU di Banten. Imbauan kepada manajer, pengawas, maupun operator di SPBU terus disampaikan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. 

Salah satunya, dengan memaksimalkan layanan digital melalui aplikasi MyPertamina, untuk mencocokkan nomor polisi pada QR Code yang dimiliki konsumen sesuai dengan nomor polisi kendaraan atau yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

Dalam kunjungan lapangan ke TBBM Tanjung Gerem, Anggota Komite BPH Migas didampingi oleh Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat Deny Djukardi, dilanjutkan kunjungan ke SPBU 34.424.09 dan SPBU 34.424.07.(Arianto)

Read More

BPH Migas Dukung Peningkatan Layanan Transportasi Laut

Duta Nusantara Merdeka | Merak

Sebagai negara kepulauan, moda transportasi laut memiliki peran vital bagi perekonomian di Indonesia, seperti distribusi angkutan logistik, industri pertambangan, kegiatan ekonomi lainnya, serta mendukung mobilitas  masyarakat. BPH Migas senantiasa mendukung peningkatan pelayanan moda transportasi laut, seperti pasokan BBM yang lancar, serta cadangan operasional yang mencukupi. 

“Pengelolaan Pelabuhan Merak dan Bakauheni sangat baik. Dari sisi suplai BBM, tidak ada kendala, semua berjalan lancar. Perlu dipertimbangkan agar fasilitas cadangan operasional di Pelabuhan Merak ditingkatkan,” ungkap Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman dalam kunjungan ke Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry, Selasa (26/12/2023). 

Kunjungan ini untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi BBM selama Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Saat ini, coverage day ketersediaan BBM di Pelabuhan Merak diharapkan untuk dipertimbangkan ditambah.

“Kapal yang merupakan sarana utama pengangkutan transportasi laut tentunya memerlukan BBM untuk mesin penggerak yang harus tersedia guna memenuhi kebutuhan energi kapal dalam kegiatannya sebagai moda angkutan. Oleh karena itu, ketersediaannya memegang peran sangat penting. Apalagi, Pelabuhan Merak merupakan Pelabuhan penyeberangan terbesar di Indonesia. Apabila terjadi gangguan, maka dampaknya sangat besar,” kata Saleh. 

Terkait pasokan dan distribusi BBM selama Nataru di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Anggota BPH Migas Eman Salman Arief memastikan dalam kondisi aman dan lancar. “Sesuai hasil pemantauan dan diskusi, ASDP telah menyiapkannya dengan baik, dari sisi BBM maupun sumber daya manusia. Ini merupakan sinergi yang baik antara sektor energi dan sektor perhubungan,” tuturnya. 

Puncak arus mudik Nataru di Pelabuhan Merak terjadi tanggal 24 Desember 2023 dan arus balik diperkirakan tanggal 2 hingga 4 Januari 2024. BPH Migas terus memonitor ketersediaan BBM selama Nataru, baik untuk angkutan darat, laut dan udara agar berjalan lancar.

“Kami yakin selama periode Nataru ini, pasokan dan distribusi BBM berjalan baik. Kita doakan semua masyarakat pengguna kapal penyeberangan ini dapat merasakan kebahagiaan selama Nataru dan tentunya dalam keadaan sehat,” imbuhnya. 

Sementara itu, GM ASDP Bakauheni Kapten Rudi Sunarko mengemukakan, pasokan BBM selama Nataru tidak mengalami kendala, sehingga pihaknya mampu melayani jumlah penumpang yang meningkat 30% dibandingkan tahun 2022. Untuk kebutuhan BBM, peningkatannya sekitar 5%. 

ASDP mengapresiasi dukungan berbagai pihak sehingga kegiatan transportasi laut di pelabuhan dapat berjalan lancar. “Semua ini berkat dukungan berbagai pihak, khususnya BPH Migas dan Pertamina dalam penyaluran BBM. Operasional kami sejauh ini berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali,” kata Rudi. 

Hal senada juga disampaikan Manajer Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama ASDP Bakauheni Eko Yulianto. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dalam penyaluran BBM, pihaknya bersama PT Pertamina telah menyusun skenario untuk mendukung pendistribusian BBM hingga ke pelabuhan. 

“Kami telah menyiapkan segala skenario untuk kelancaran pengiriman BBM sampai pada posisi di terminal BBM Pelabuhan. Selanjutnya kami salurkan ke kapal-kapal sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sehingga memberikan jaminan kegiatan operasional kami berjalan lancar dan aman,” ujar Eko didampingi Nahkoda Kapal KMP Sebuku Dwi. 

Pelabuhan Merak memiliki 63 armada yang beroperasi yaitu 6 kapal eksekutif dan sisanya kapal reguler.  Kapasitas kapal pada Nataru tahun 2023 sebesar 32.584 kendaraan kecil, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

*Kunjungan lapangan*

Dalam kunjungan ke Lampung, BPH Migas melakukan monitoring ke SPBU 49A di ruas tol Lampung. Pasokan dan distribusi BBM di SPBU tersebut berjalan baik, tidak terdapat antrean. Sebagai upaya mitigasi, Pertamina telah menyiapkan mobile storage, serta motoris untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM.

Hadir dalam kegiatan ini, SAM Pertamina Patra Niaga wilayah Lampung Bagus Handoko, SBM Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Pesawaran  Parrama Ramadhan Amyjaya, SBM Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur  Risal Arsyad, serta SBM Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus, Reza. (Arianto)

Read More

Jelang Nataru, Posko Nasional Sektor ESDM Pastikan Ketersediaan BBM, LPG dan Pasokan Listrik Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik serta Antisipasi Kebencanaan Geologi untuk Mengamankan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pelaksanaan Posko terhitung mulai hari ini, Jumat, 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang. 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati, selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM menjelaskan, pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dipastikan aman menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). 

“Kondisi ketahanan stok BBM dan LPG aman. Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, ketahanan stoknya di atas 17 hari. Sedangkan, coverage days LPG rata-rata 18 hari,” papar Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama Nataru, permintaan Gasoline naik sekitar 4%, Gasoil turun 3,6%, Avtur naik 6%, dan BBM industri turun 9%. Selama periode Posko Nataru, BPH Migas dan Pertamina menyiagakan 114 Terminal BBM, lebih dari 7.400 SPBU, dan 71 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi.

Sementara untuk pasokan LPG, disiagakan 23 Terminal LPG, 667 SP(P)BE dan 4.972 agen LPG. Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil selama periode Nataru, serta menyiapkan agen dan pangkalan LPG Siaga 24 jam khusus wilayah yang diperkirakan memiliki permintaan tinggi. 

“Ketersediaan LPG dijaga dengan penambahan pasokan LPG ke agen dan pangkalan. Seluruh SP(P)BE telah memperhitungkan perjalanan pengiriman LPG dari Depot LPG ke SP(P)BE, untuk mengantisipasi kemacetan karena adanya peningkatan jumlah arus kendaraan. Ditjen Migas melakukan pengawasan lapangan dalam rangka memantau ketersediaan LPG. Selain itu, dilakukan optimalisasi layanan call center Pertamina 135 dan call center KESDM 136,” jelas Erika. 

Selanjutnya untuk jaringan gas (jargas), secara umum penyaluran gas dari 29 Wilayah Kerja yang terdiri dari 24 KKKS untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan mencapai 897 BBTUD selama periode Nataru kepada 3.019 pelanggan komersial dan industri, 1.967 pelanggan kecil, 834.165 pelanggan rumah tangga, serta pelanggan power termasuk PLN Group dengan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur gas bumi lebih dari 31.000 km, 13 SPBG dan 3 MRU yang dikelola oleh PGN, dengan kapasitas sebesar 177.750 LSP, handal dan aman.

Kondisi pasokan tenaga listrik pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagian besar Indonesia Timur pada tanggal 25 Desember 2023, juga aman. Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) meningkatkan kesiagaan semua unit kerja di untuk menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik, dengan menyiapkan Pedoman Operasi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Upaya lainnya adalah tidak melakukan pekerjaan/pemeliharaan selama periode siaga Nataru, serta meningkatkan koordinasi operasi antara unit pembangkit, penyaluran dan distribusi. 

Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin mengungkapkan, pasokan listrik selama perayaan Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman. "Namun terdapat penurunan beban puncak listrik pada saat Natal dan Tahun Baru dibandingkan beban puncak normal,” kata Ida. 

Untuk menjamin pasokan listrik selama Nataru, PT. PLN (Persero) telah menyiapkan 1.853 pos siaga kelistrikan. Selain itu dilakukan backup khusus pasokan listrik pada 2.378 gereja, 340 bandara, 629 stasiun kereta api, 247 terminal, 2439 pelabuhan, dan lapangan kegiatan keagamaan. 

Untuk sektor kebencanaan geologi, dibentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Geologi yang akan merespon dengan cepat setiap bencana yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam, dan meningkatkan pemantauan gunung api secara cermat di beberapa gunung api aktif. 

“Badan Geologi telah melaunching portal mitigasi bencana geologi melalui website www.bgl.esdm.go.id atau www.vsi.esdm.go.id. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses secepat mungkin status gunung api,” ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM Hendra Gunawan. 

Posko ini bertempat di Gedung BPH Migas. Dalam pelaksaan tugasnya, didukung oleh unit-unit dan instansi terkait baik internal dan eksternal. Kepala BPH Migas mengharapkan agar semua pihak bersinergi agar pelaksanaan posko berjalan dengan lancar. Hal-hal yang menjadi tantangan, diharapkan dapat diantisipasi di awal dan teratasi dengan lebih sigap.

“Sinergitas ini tentu saja bukan hanya internal anggota Posko, tetapi juga sinergitas dengan stakeholder lainnya, seperti Korlantas POLRI, terkait dengan adanya rute-rute yang dilakukan pembatasan ataupun titik-titik kemacetan. Kementerian Perhubungan, baik Perhubungan Darat, Laut dan Udara, terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga, terkait dengan kesiapan jalur tol dan fasilitas rest area di ruas tol. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terkait prakiraan cuaca untuk antisipasi daerah-daerah rawan bencana dan cuaca ekstrim,” kata Erika. 

Untuk pengaduan atau penyampaian Informasi ke Posko Nasional Sektor ESDM dapat menghubungi Posko BPH Migas (021-5276709), Call Centre ESDM (136) atau email posko@esdm.go.id.

Sebagai informasi, Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2023/2024 dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1078.K/HK.02/SJN.R/2023 tentang Tim Posko Nasional Sektor ESDM Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik Serta Antisipasi Kebencanaan Geologi.

Hadir pada konferensi pers hari ini, Anggota Komite BPH Migas, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Ida Nuryatin, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Hendra Gunawan, Kepala Biro KLIK Agus Cahyono Adi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan instansi terkait lainnya, serta badan usaha.

Editor: Arianto 

Read More

BPH Migas Pastikan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang erat dengan stakeholder, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas. 

Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Hiswana Migas wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (8/12/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Harya Adityawarman, Ketua Hiswana Migas DPD Jawa Tengah dan DIY Agung Karnadi dan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Widrawan.

BPH Migas memaparkan tugas dan fungsi, kebijakan dan aturan-aturan terkait kegiatan hilir migas, termasuk kriteria konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi (Jenis BBM Tertentu/Solar) dan BBM Kompensasi (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite), serta temuan-temuan di lapangan ketika melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di sisi lain, pengusaha SPBU yang diwakili Hiswana Migas juga menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam kegiatan operasionalnya. 

“Kita semua mengetahui BBM subsidi menggunakan anggaran negara dan oleh karena itu pemanfaatannya harus tepat sasaran, serta tentunya konsumen pengguna pun terlayani dengan baik. Untuk itu, koordinasi yang baik antara semua pihak terkait harus ditingkatkan,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela pertemuan.

BPH Migas mengapresiasi pendapat dan masukan yang mengemuka dalam acara ini, dan menjadi masukan, serta pertimbangan BPH Migas dalam menyempurnakan aturan di masa mendatang.  

“Kita harus mendengarkan teman-teman seperti Pertamina dan Hiswana Migas, karena mereka yang kesehariannya berada di lapangan. Ada beberapa masukan yang disampaikan dan sebenarnya usulan-usulan tersebut sudah dilaksanakan BPH Migas,” ungkap Harya. 

Harya melanjutkan, salah satu usulan yang disampaikan adalah perpanjangan jangka waktu klarifikasi apabila BPH Migas menduga terjadi penyimpangan di SPBU. “Kita selalu memberikan waktu untuk klarifikasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kalau ternyata dari klarifikasi tersebut tidak terbukti terjadi penyimpangan, tentu kita koreksi atau evaluasi,” katanya. 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra atau yang biasa disapa Tiko. Ia menjelaskan bahwa BPH ingin semua pihak dapat ikut menjaga agar distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Tanpa dukungan dari badan usaha penugasan maupun penyalur, dalam hal ini pengusaha SPBU, maka tujuan untuk mendistribusikan BBM subsidi ini dengan baik dan benar, tentu akan menjadi sulit. Kami menghargai terselenggaranya kegiatan ini karena BPH tetap memerlukan informasi langsung dari pelaksana,” kata Tiko.

 

Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha SPBU. Yang pertama adalah memahami dengan baik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU. “Dan yang kedua adalah disiplin serta kontrol dari para pengusaha SPBU kepada jajarannya, mulai dari manager, pengawas, operator dan petugas pelaksana yang ada di SPBU,” tegasnya.

Tiko mengharapkan agar koordinasi serupa dapat dilaksanakan Hiswana Migas di wilayah lainnya, mengingat tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.

“Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi karena tantangan masing-masing daerah berbeda-beda. Pembahasan ini sifatnya teknis dan lebih menjurus operasional di SPBU,” tambahnya. 

*Pengawasan di lapangan*

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah dan DIY, Kamis dan Jumat (7-8/12/2023), Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan monitoring pendistribusian BBM bersubsidi ke beberapa SPBU. Salah satu SPBU di antaranya diduga melakukan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi. 

“Dari hasil monitoring, ada SPBU yang diduga melakukan penyimpangan karena terjadi pembelian berulang. SPBU tersebut sebenarnya beroperasi hanya sampai pukul 22.00 WIB. Tapi dari pengecekan kita, ada penjualan BBM subsidi di atas jam tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, CCTV dimatikan dan kejadian ini tidak hanya satu kali. Selain itu, terlihat juga petugas SPBU setelah mengisi BBM subsidi ke truk, langsung mengisi BBM subsidi ke jerigen. Ini kan tidak boleh,” tegas Harya. 

Temuan lainnya adalah banyaknya kendaraan dengan pelat nomor dari luar wilayah yang mengisi BBM subsidi di SPBU tersebut. “Plat mobilnya dari berbagai daerah dan kendaraan itu mengisi berulang. Kita menduga terjadi penyalahgunaan QR Code karena letak SPBU tersebut jarang dilalui bus atau kendaraan besar lainnya dari luar kota. SPBU itu tidak terletak di jalan utama, bahkan jalannya sempit,” pungkas Harya. 

Jumlah BBM bersubsidi yang diduga terjadi penyimpangan cukup besar. Namun demikian, BPH Migas memberikan kesempatan bagi pemilik SPBU untuk menyampaikan klarifikasi beserta data-data pendukungnya. (Ar)

Read More

BPH Migas Dorong Pembangunan Pipa Gas di KEK JIIPE Gresik Sesuai Rencana.

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan langkah strategis dengan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Manyar, Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/11/2023). Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur pipa gas bumi di kawasan tersebut, sehingga penggunaan gas bumi di dalam negeri dapat dioptimalkan.

Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyampaikan komitmen Badan tersebut dalam mendukung peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, terutama melalui pembangunan infrastruktur gas, seperti pipa pengangkutan gas di KEK JIIPE di Gresik, Jawa Timur. "Kami ingin memastikan kewajiban badan usaha yang mendapat alokasi gas dari lapangan HCML di Selat Madura dapat dioptimalkan," ungkap Wahyudi Anas.

Tiga badan usaha yang memegang peran penting dalam pembangunan pipa gas ini adalah PT Sadikun Niagamas Raya (PT SNR), PT Berkah Buana Energi (PT BBE), dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Mereka telah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi dari BPH Migas.

Lebih dari itu, Wahyudi menegaskan bahwa BPH Migas telah memastikan dan berkoordinasi dengan ketiga badan usaha tersebut untuk memeriksa kelengkapan infrastruktur dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan gas bumi dapat dilakukan dengan optimal.

Seperti diketahui, KEK Manyar, Gresik, telah menjadi lokasi berdirinya berbagai industri, termasuk smelter tembaga, kaca, kimia, roti, dan industri lainnya. Keberadaan pembangkit listrik tenaga gas yang dikelola oleh PT BKMS juga menambah kompleksitas kebutuhan akan pasokan gas bumi.

Dalam upaya memastikan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri di KEK JIIPE, BPH Migas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan dukungan Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, yang menyatakan bahwa pendistribusian gas melalui pipa harus aman dan bermanfaat. Kebermanfaatan ini mencakup aspek harga yang kompetitif agar industri dapat berkembang.

Lebih lanjut, Abdul Halim menekankan bahwa pemanfaatan gas bumi di KEK JIIPE tidak hanya berdampak pada pertumbuhan industri, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Dalam kunjungan ini, Komite BPH Migas tidak hanya mengunjungi proyek pembangunan pipa pengangkutan gas, tetapi juga fasilitas listrik yang menggunakan tenaga gas yang dikelola oleh PT BKMS. Fasilitas ini memiliki kapasitas 23,5 MW dengan konsumsi gas mencapai 6 MMSCFD.

KEK JIIPE Gresik, yang resmi beroperasi sejak 8 November 2022, diproyeksikan menjadi pusat perekonomian baru bagi Provinsi Jawa Timur. Dengan langkah-langkah strategis seperti kunjungan kerja ini, BPH Migas turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menkeu Bahas Tantangan Migas: Geopolitik dan Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor minyak dan gas (migas) dalam sebuah acara penting, The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023, yang diadakan di Bali, Rabu (20/09/2023). Dalam pidatonya, Menkeu mengungkapkan bagaimana migas telah menjadi sumber pasokan energi utama yang terjepit di antara dua tekanan global yang kuat: geopolitik dan perubahan iklim.

Di tengah kontestasi geopolitik antar negara, migas telah menjadi salah satu komoditas strategis yang sering menjadi instrumen ketegangan internasional. Persaingan global untuk mengamankan pasokan migas telah menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan di berbagai wilayah dunia.

Di sisi lain, sektor migas juga semakin berada di bawah sorotan karena dampaknya terhadap perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas, menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan semakin mendapat perhatian global.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan potensi migas yang sangat besar, memiliki tanggung jawab untuk merespons tantangan ini secara seimbang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja sektor migas di Indonesia.

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan, baik pada tingkat produsen maupun dalam bentuk subsidi kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi industri migas di Indonesia. 

Selain itu, Menkeu juga menyebutkan upaya peningkatan transparansi melalui penyediaan lebih banyak data mengenai potensi sumber daya migas di Indonesia. Langkah ini akan membantu menarik investasi dan memperbaiki iklim investasi di sektor migas.

Dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah juga sedang merevisi beberapa peraturan untuk menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, seperti teknologi penangkapan karbon (carbon capture). Hal ini merupakan langkah menuju ketahanan energi sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Menkeu menyimpulkan bahwa merancang dan melaksanakan transisi energi yang tepat sangat penting, bukan hanya untuk masa depan perekonomian Indonesia, tetapi juga untuk kesejahteraan perekonomian global. Karena itu, pemerintah Indonesia akan terus menyempurnakan skenario peta jalan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Pidato Menkeu Sri Mulyani Indrawati di acara ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan kompleks dalam sektor migas, yang mencakup masalah geopolitik dan perubahan iklim, dengan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 3T, BPH Migas Resmikan 8 Penyalur BBM Satu Harga di NTT

Duta Nusantara Merdeka | Sumba Barat Daya 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Ketersediaan pasokan BBM, kemudahan akses, serta serta harga yang terjangkau, akan mendukung produktivitas sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti peningkatan hasil produksi nelayan, petani, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata. 

“Tak hanya untuk transportasi, BBM juga digunakan oleh masyarakat, termasuk petani dan nelayan untuk mengerakkan mesin-mesin sehingga produksinya meningkat. Program BBM Satu Harga mendekatkan masyarakat dengan kemajuan zaman, serta meningkatkan ekonomi sekitarnya. Masyarakat lebih nyaman karena kebutuhan mereka terpenuhi dengan kualitas dan harga yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman pada peresmian 8 penyalur BBM Satu Harga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipusatkan di SPBU 5687211 di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (24/8/2023). 

Program BBM Satu Harga bagi seluruh masyarakat, lanjut dia, juga merupakan salah satu bentuk keadilan energi, yang mendukung masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi yang semula terbatas. BPH Migas mengharapkan partisipasi semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. 

“Kami sungguh-sungguh berharap dengan adanya BBM Satu Harga ini, daerah 3T, termasuk Sumba Barat Daya, dapat meningkat ekonominya. InsyaAllah nanti kami akan datang lagi dan melihat ekonomi masyarakat semakin bergairah dan sejahtera. Banyak potensi alam yang bisa dikembangkan di sini,” kata Saleh. 

Program BBM Satu Harga telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan ditargetkan pada 2024 berhasil dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Hingga Agustus 2023, telah terbangun 461 penyalur dengan perincian: Sumatera 70 penyalur, Kalimantan 101 penyalur, Jawa dan Madura 3 penyalur, Bali 2 penyalur, Sulawesi 48 penyalur, Nusa Tenggara 80 penyalur, serta Maluku dan Papua 157 penyalur. Untuk tahun 2023, ditargetkan terbangun 89 penyalur dan hingga bulan Agustus berhasil dibangun sebanyak 38 penyalur BBM Satu Harga.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menambahkan, dalam menentukan lokasi penyalur BBM Satu Harga, BPH Migas menerima informasi dan usulan dari Pemda. Setelah dilakukan evaluasi dan harmonisasi dengan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas, selanjutnya ditetapkan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga. 

“Setelah diharmonisasikan, kemudian ditetapkan lokasi-lokasi atau titik-titik penyalur BBM Satu Harga yang akan dibangun, sehingga kita dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati harga BBM yang sama dengan daerah lainnya,” kata pria yang biasa dipanggil Tiko ini. 

Bupati Sumba Barat Daya Kornelius Kodi Mete menyambut gembira peresmian penyalur BBM Satu Harga di wilayahnya. Setelah beberapa waktu lalu mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat, kini warganya dapat menikmati harga BBM yang terjangkau, 

“Pengajuan ke Pemerintah Pusat disertai kerinduan untuk mendapatkan bahan bakar dengan mudah dan murah, agar masyarakat kami bisa bekerja di kebun, melaut bagi nelayan dan usaha kecil di rumah. Puji Tuhan, Pemerintah merespon dan akhirnya diresmikan hari ini dan menjadi kegembiraan yang luar biasa, terutama masyarakat Sumba Barat Daya,” ungkapnya. 

Bupati mengharapkan agar di setiap kecamatan di daerahnya dapat dibangun penyalur BBM Satu Harga, sehingga pasokan BBM lebih terjamin.

Sementara, VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo menegaskan, Pertamina berkomitmen menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berusaha maksimal untuk memperluas akses energi ke seluruh negeri. 

“Peresmian BBM Satu Harga ini adalah bentuk komitmen kami dari Pertamina memberikan akses energi bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok, sampai ke daerah 3T,” pungkasnya. 

Beroperasinya 8 penyalur BBM Satu Harga di NTT ini merupakan bagian dari peresmian 29 penyalur BBM Satu Harga yang dilakukan serentak pada Kamis (24/8/2023), yang dipusatkan di empat lokasi yaitu di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura, Provinsi Papua. Peresmian ini menjadi kado indah kemerdekaan bagi masyarakat yang mendiami wilayah 3T.  

Untuk peresmian penyalur BBM Satu Harga di Sumba, dipusatkan di SPBU 5687211 di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peresmian ini mewakili 8 penyalur di Nanga Panda (Ende), Wewewa Selatan (Sumba Barat Daya), Kakuluk Mesak (Belu), Kilo (Dompu), Sekongkang (Sumbawa Barat), Solor Barat (Flores Timur), dan Amarasi Barat (Kupang), serta Amanuban Timur (Timor Tengah Selatan).

Read More

Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar sore ini Minggu (30/07). Pada sidak ini Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.

Nicke menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. 

Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” ujar Nicke.

Lebih lanjut Nicke menjelaskan bahwa proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. 

Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” lanjut Nicke.

Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.

“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke.

Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. 

Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.

“Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. 

Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” tutup Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini. (Arianto)

Read More

IPA Convex 2023, Migas Pegang Peranan Penting Dalam Transisi Energi

Duta Nusantara Merdeka | Serpong 

Perhelatan Indonesia Petroleum Association Converence dan Exhibition (IPA Convex) kembali dilaksanakan pada 25 – 27 Juli 2023 di ICE BSD Tangerang Selatan. Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Enabling Oil & Gas Investment and Energy Transition for Energy Security". 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan, minyak dan gas bumi (migas) masih memegang peranan penting dalam pemenuhan energi global. Terdapat peningkatan produksi dan konsumsi migas selama 10 tahun terakhir. Untuk produksi migas, dari 88,6 juta barel per hari pada 2012 naik menjadi 93,8 juta barel per hari di tahun 2022. Sedangkan konsumsi minyak meningkat dari 89,1 juta barel per hari pada tahun 2012 menjadi 97,3 juta barel per hari pada tahun 2022

"Hal ini menunjukkan bahwa di era transisi energi saat ini, minyak dan gas bumi masih berperan penting dalam menyediakan kebutuhan energi global yang terjangkau dan dapat diandalkan, khususnya di sektor transportasi dan industri seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang meningkat terutama di negara-negara berkembang," ujar Arifin pada Opening Ceremony Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-47, Selasa (25/7).

*Partisipasi BPH Migas*

Di gelaran IPA Convex tahun ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga berpartisipasi menyebarkan informasi hilir migas dalam pameran bersama Kementerian ESDM. 

Peran BPH Migas dalam mendukung transisi energi disajikan secara menarik melalui infografis, seperti panjang pipa gas bumi serta tugas dan fungsi BPH dalam menetapkan toll fee. Demikian juga dengan Perkembangan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

“BPH Migas menampilkan dua hal yang menjadi tugas dan fungsinya, yaitu BBM dan gas bumi. Untuk gas bumi, kita gambarkan sudah berapa Panjang pipa gas bumi kita, jumlah pemerintah daerah yang sudah mempunyai gas bumi dalam pipa. Ini menjadi bagian dukungan transisi energi. Diharapkan masyarakat mendukung program jaringan gas bumi bagi rumah tangga, sehingga penggunaan LPG subsidi dapat dikurangi” ungkap Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra.

Ia juga menjelaskan, peserta pameran dapat mengetahui lebih jauh tentang peran BPH migas melalui materi publikasi digital interaktif. 

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menambahkan, BPH Migas juga menyajikan paparan tematik bagi pengunjung IPA Convex 2023, seperti kinerja pengelolaan gas bumi melalui pipa serta perannya dalam transisi energi. 

"Hari Selasa tentang pengelolaan gas Bumi melalui pipa. Hari Rabu akan ada pemapar yang menyampaikan perkembangan Program BBM Satu Harga di seluruh pelosok nusantara," ucap Alfon.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, disajikan juga materi kanal pengaduan masyarakat melalui Helpesk BPH Migas.

“Nomor Helpdesk BPH Migas 081230000136. Nomor ini agar mendekatkan mayarakat kepada BPH Migas. Peran masyarakat besar sekali, menjadi mata dan telinga kami, melakukan pengawasan mandiri,” pungkas Alfon. (Arianto)

Read More

BPH Migas Imbau Masyarakat Medan Hemat Gunakan BBM Subsidi

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau masyarakat untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan bijak. Hal ini mengemuka saat Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menghadiri seminar umum yang bertajuk Kebijakan Hilir Migas bersama DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/7/2023).

"Gunakan BBM subsidi sehemat mungkin, karena BBM subsidi ini berdasarkan APBN, anggarannya terbatas. Dengan penggunaan yang efisien dan ekonomis, tentunya dapat meningkatkan perekonomian rakyat di seluruh NKRI" imbau Halim. 

Masyarakat yang hadir di seminar umum ini juga diminta turut mengawasi pendistribusian BBM subsidi. Peran serta ini dapat membantu BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat guna.

"Artinya di sini, kami meminta dukungan dari masyarakat. Juga melaporkan ke BPH Migas jika ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan," tuturnya.

"Selain itu, kami meminta teman-teman di Hiswana Migas juga melakukan pembinaan terhadap operator-operator di SPBU, pengawasan terhadap konsumen-konsumen yang disinyalir ikut memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan BBM subsidi yang dibelinya, untuk diperjualbelikan," pungkas Halim.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mengapresiasi kegiatan seminar umum ini. Ia meminta masyarakat yang berhak, agar dapat memanfaatkan BBM subsidi dengan sebaik-baiknya.

"Kami berharap sekali bahwa masyarakat dapat lebih memahami, setelah mengikuti seminar ini. Bisa lebih memahami dan membawa pengetahuan atau informasi terkait regulasi BBM subsidi ini," ucap Hendrik.

Tampak hadir Pjs. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Medan Luthfi Kukuh Pambudi dan Wakil Ketua Bidang SPBU DPC Hiswana Migas Sumatera Utara Indah Sari Karo-Karo, dan masyarakat Medan. (Arianto)

Read More