Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kemensos. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemensos. Tampilkan semua postingan

Semakin Inklusif, Transformasi Multilayanan Jadikan 31 Sentra Bekerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Optimalisasi pelayanan masalah sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Kementerian Sosial telah bertransformasi fungsi dari Sentra satu layanan menjadi multilayanan.

Transformasi tersebut adalah kebijakan inovatif Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan Kemensos, sekaligus tugas multilayanan sentra bekerja semakin inklusif.

“Layanan Kemensos di 31 Sentra yang tersebar di seluruh negeri adalah wujud Negara hadir bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya dalam diskusi Forum Salemba 28 (FORSA 28) dengan tema “Kebijakan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” di Jakarta, Rabu (31/1/2024). 

Peran sentra menjadi ujung tombak keberhasilan tugas Kemensos dalam merespon penanganan PPKPS. Namun, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian melainkan berkolaborasi dengan segala potensi di masyarakat. 

“Kehadiran 31 sentra tidak hanya itu, melainkan berkolaborasi dengan kekuatan civil society, pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melayani masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, ” katanya.

Terkait acara lima tahunan, kata Salahuddin, yaitu pemilihan umum para PPKS di Sentra pun mendapatkan hak-hak politik untuk bisa nyoblos juga bagi para ODGJ dengan memenuhi memperhatikan kriteria dan kondisi. 

“Kami komunikasi dan koordinasi dengan KPU terkait pemenuhan hak politik PPKS termasuk ODGJ, dengan memperhatikan persyaratan administratif dan kondisi bukan ODGJ yang permanen,” katanya.

Sementara itu, Plt. Direktur Rehabiliasi Sosial Penyandang Disabilitas, Annie Martina menyatakan 31 sentra usai transformasi tentu telah membawa dampak positif terhadap peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilias. 

“Sebelum tranformasi intervensi sentra bagi PPKS membutuhkan waktu karena lokasi berjauhan. Tapi usai multilayanan, 31 Sentra melayani semua permasalahan sosial seperti penyandang disabilitas,” kata Annie. 

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas ODGJ, terdapat unsur seni dan cara unik serta tergantung seberapa tingkat gangguan jiwa yang diderita seperti sedang, menengah dan berat. 

“Dalam penanganan bagi saudara kita yang istimewa itu, langsung atau tidak ada unsur terapi sosial. 

Di mana, disapa anggota keluarganya tidak mau, tapi dengan orang lain mau seperti dalam pengiriman makanan yang rutin bertemu orang awalnya takut jadi berani, bahkan karena setiap hari bertemu orang jadi mau mandi,” ungkap Annie. 

Editor: Arianto


Share:

Ratusan Produk Berkualitas Tinggi Karya Penyandang Disabilitas Dipamerkan di Sentra Wirajaya Makassar


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Sentra Wirajaya Makassar menjadi saksi akhir dari rangkaian Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Disabilitas atau ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development beyond 2025. Pada pameran penutup ini, ratusan produk berkualitas tinggi hasil karya penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia dipamerkan dengan bangga.

"Kami ingin menunjukkan kepada delegasi ASEAN High Level Forum (AHLF) berbagai karya penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia." Produk-produk ini mencakup beragam inovasi seperti Tongkat Penuntun Adaptif (TPA), Gelang Tuna Rungu dan Wicara (GRUWI), Gelang Tuna Grahita (GRITA), kursi roda adaptif, motor roda, dan banyak lagi," kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Wirajaya di Makassar, Kamis (12/10/2023). Mensos bersyukur karena karya-karya disabilitas tersebut mendapat apresiasi dan pujian dari delegasi negara-negara ASEAN.

Sebelum dipamerkan, para penyandang disabilitas ini telah menjalani serangkaian pelatihan dan pembimbingan oleh para pendamping. Pelatihan ini bertujuan agar mereka mampu menghasilkan produk atau karya seni yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga artistik. 

Menurut Mensos, delegasi dari Kamboja bahkan meminta pelatihan tari untuk penyandang disabilitas dari Indonesia, menunjukkan apresiasi tinggi terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan di Indonesia.

Pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas ditekankan oleh Mensos. "Agar bisa menghasilkan produk berkualitas, mereka harus terus diberi pelatihan dan harus menjaga kualitas agar bisa bersaing dan meningkatkan kelas menuju kalangan menengah atas."

Kementerian Sosial berkolaborasi dengan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam merancang desain produk-produk ini. Selain memberi manfaat bagi penyandang disabilitas, kolaborasi ini juga memberikan pengalaman berharga kepada mahasiswa, membantu mereka mengembangkan sikap kewirausahaan.

Salah satu inovasi produk Kemensos yang sangat menarik adalah alat bantu mobilitas untuk penyandang disabilitas. Produk ini mendapat permintaan dari orang asing yang berada di acara pameran. "Tadi ada yang mau membeli alat bantu tersebut. Tetapi karena belum diproduksi massal dan belum bersifat komersial, kami memberikannya kepada delegasi yang meminta sebagai contoh," kata Mensos.

Sementara itu, Lim Puay Tiak, Ketua ASEAN Disability Forum (ADF), memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Indonesia dalam membantu mobilitas penyandang disabilitas. Ia menyebut produk-produk seperti kursi roda, tongkat penuntun adaptif, dan GRUWI/GRITA sebagai inovasi yang menggabungkan seni dan teknologi dengan sangat baik.

"Kontribusi Indonesia dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan disabilitas patut diapresiasi. Saya sangat bangga dengan Indonesia dan saya berada di sini untuk belajar dari negara-negara ASEAN lainnya serta berbagi pengalaman dalam membantu penyandang disabilitas," ungkap Lim.

Selain produk-produk fungsional, pameran ini juga menampilkan berbagai karya seni seperti lukisan tangan yang menawan, kaos dengan pesan-pesan inspiratif, kerajinan kayu seperti miniatur kapal dan motor, batik ciprat, berbagai pakaian tradisional, tas dengan berbagai desain dan ukuran, serta aneka produk makanan ringan.

Pameran ini tidak hanya memamerkan kreativitas dan ketangguhan penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat umum tentang potensi luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat, Indonesia terus bergerak maju menuju inklusi sosial yang lebih baik bagi semua warganya.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Lumbung Sosial: Upaya Kemensos untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam Penanganan Bencana


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Sosial Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini, telah mengambil inisiatif penting dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana di seluruh negeri. Salah satu inisiatif tersebut adalah pendirian "lumbung sosial" di wilayah-wilayah rawan bencana dan sulit diakses, termasuk daerah kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

"Tujuan utama dari lumbung sosial ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana tetap dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk memastikan ketersediaan logistik di zona-zona yang rawan bencana," kata Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Adrianus Alla pada Forum Salemba 28 bersama awak media di Jakarta, Kamis (7/9).

Bahkan, Adrianus juga menyoroti pentingnya lumbung sosial dalam penanganan bencana. Ia memberikan contoh saat penanganan bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Keterbatasan lumbung sosial di wilayah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam mengirimkan bantuan, karena akses ke lokasi terdampak menjadi sangat sulit.

Namun, dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang terjadi sebulan kemudian, lumbung sosial telah memainkan peran yang krusial. Akses yang sulit dari Kota Padang ke Pulau Mentawai tidak menghalangi bantuan mencapai masyarakat yang membutuhkan, berkat keberadaan lumbung sosial.

Lebih lanjut, Adrianus menjelaskan bahwa kesiapan dan ketersediaan logistik di lumbung sosial di wilayah-wilayah yang rawan bencana dapat membantu korban bertahan dalam beberapa hari hingga bantuan resmi tiba, terutama jika akses ke lokasi sulit dijangkau.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemensos berencana untuk mendirikan setidaknya dua atau tiga lumbung sosial di setiap wilayah, terutama di 3T. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau 3T yang memerlukan fasilitas seperti lumbung sosial untuk mengirimkan bantuan secara efisien saat terjadi bencana.

Lumbung sosial ini berisi berbagai jenis logistik dasar yang diperlukan oleh masyarakat saat bencana, termasuk makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, sandang untuk dewasa dan anak-anak, kelengkapan tenda, genset, dan bahan kebutuhan pendukung lainnya. Kemensos juga memperhatikan kearifan lokal di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh, di Papua, lumbung sosial diisi dengan logistik serta babi, mengingat babi adalah salah satu sumber makanan utama masyarakat setempat.

"Penentuan lokasi lumbung sosial juga memperhitungkan indeks risiko bencana. Lumbung sosial ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti desa yang menjadi titik sentral dari kecamatan," ungkapnya.

Hingga saat ini, telah ada 532 lumbung sosial yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruhnya tersebar di 159 kabupaten/kota dan 590 kecamatan. Inisiatif ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di Indonesia, memastikan bahwa bantuan dapat mencapai masyarakat yang membutuhkannya dalam waktu yang lebih cepat dan efisien.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Mensos Risma Lapor ke Jokowi Minta Anggaran Perlindungan Korban Bencana Ditambah Jadi Rp400 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk perlindungan korban bencana tahun 2023. Jumlah tersebut masih sangat kurang dalam penanganan bencana di Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginginkan anggaran dalam penanggulangan bencana kembali ditambah seperti pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp400 miliar. 

Padahal, biasanya ada jutaan orang yang harus ditangani. Tentunya anggaran ini dirasa kurang untuk mengatasi bencana.

"Kita minta dikembalikan seperti 2 tahun lalu. Anggaran kita 400 miliar. Anggaran kali ini total 200 miliar,"kata Mensos di Jakarta, Kamis (3/8/2023). 

Kemudian pihaknya juga harus menyiapkan bantuan untuk satu bulan ke depan guna mengatasi krisis kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Namun, anggaran untuk perlindungan korban bencana di Kemensos RI telah habis, maka kendala tersebut
langsung disampaikan Mensos Risma kepada Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar Rabu (2/8) lalu. 

"Permasalahannya adalah uangku sudah habis. Saya bingung terus terang ini. Katanya Pak Presiden sudah perintahkan Bu Menkeu. Ada yang begini, kebetulan bupatinya sudah mengeluarkan status tanggap darurat, sehingga saya bisa keluarkan beras CBP (cadangan beras pemerintah), kemudian bisa kita keluar stok-stok kita,”ujar dia. 

Selain itu, dia pun turut mendengar kabar adanya enam orang yang meninggal dunia karena krisis kelaparan. Sehingga menurutnya penambahan anggaran perlindungan korban bencana menjadi hal yang penting agar tidak terjadi kejadian serupa di tempat lainnya.

Diketahui pada bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, warga Distrik Agandugume dan Lembawi, mereka sangat sulit mengakses bantuan. Bahkan mereka pun harus terpaksa berjalan kaki selama dua hari satu malam demi mendapatkan bantuan di Distrik Sinak.

"Dia menceritakan sudah datang ke sini sekian hari jalan minta bantuan saudaranya enggak ada. Kemudian jalan ke sini minta bantuan saudaranya enggak ada, akhirnya dapat bantuan dari kita,"katanya. 

Dengan demikian, dirinya mengaku telah mengajukan permohonan penambahan anggaran sejak dari bulan November 2022 lalu. Sebab, kini anggaran untuk perlindungan korban bencana hampir terpotong hingga 50 persen. 

"Anggaran kami tidak besar, tapi semua untuk bansos dari Rp76 triliun, Rp74 triliun adalah bansos. Kemudian Rp1,9 triliun gaji operasional sisanya untuk (bencana) itu,"kata dia.

Terbatasnya anggaran tersebut pun membuat Kemensos RI lebih selektif dalam penanggulangan bencana. Sehingga mereka hanya turun pada sejumlah bencana yang dianggap paling urgent.

"Tahun ini udah enggak ada. Makanya aku khawatir kalo ada bencana. Makanya ada beberapa bencana yang kami gak turun. Kemaren Semeru kami enggak turun. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kami turun nanti ada sesuatu yang urgent kami enggak ada anggaran seperti itu,"tandasnya. (Arianto)


Ko
Share:

Kemensos Gelar Pelatihan Rehabilitasi Sosial Kolaboratif Antar Profesi


Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menekankan perlunya kepercayaan diri para terapis dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penerima manfaat. Hal ini disampaikan Mensos pada agenda Pelatihan Rehabilitasi Sosial Kolaboratif Antar Profesi untuk Penanganan Penyandang Disabilitas Anak.

Pelatihan ini dapat menunjang salah satu komponen utama atau pelayanan langsung dalam rehabilitasi sosial menurut Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitu terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual.

"Saya ingin ada pelatihan ini bagi terapis supaya mereka yakin bisa mengembalikan fungsi fisik bagi anak-anak yang mengalami kondisi disabilitas. Jadi karena itu silahkan belajar, saya berharap tidak perlu malu dan takut untuk menanyakan apa saja yang diperlukan," kata Mensos di Aula pertemuan Sentra Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jum'at (9/10).

Penguatan keterampilan dan kemampuan terapis pada akhirnya akan membangun kapasitas penyandang disabilitas. Terutama dalam kaitannya dengan kemampuan mereka mengurus diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Para penyandang disabilitas diharapkan bisa mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah keluarga mereka.

Dalam penanganan penyandang disabilitas, perlu penanganan kolaboratif antar profesi, yaitu melibatkan fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, ortotis prostetis, ortopedis, perawat, pekerja sosial dan psikolog.

Upaya kolaboratif antar profesi ini penting untuk menajamkan asesmen komprehensif agar kebutuhan penerima manfaat terpenuhi secara tepat dan tuntas.

Mensos meyakini upaya ini akan berhasil karena pengalamannya selama ini telah terbukti. "Pengalaman 2,5 tahun saya jadi menteri, ada beberapa orang yang dulunya dia berada di kursi roda, bahkan ada yang 29 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 7 tahun dan sebagainya akhirnya mereka bisa berjalan kembali, mereka tidak pakai kursi roda lagi," kata Mensos.

Beberapa kasus yang ditemui Mensos di NTT dan wilayah lainnya di Indonesia pun bisa ditangani. Pasca diberikan layanan terapi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soehraso Surakarta, para penyandang disabilitas itu pun bisa memaksimalkan fungsi tubuhnya hingga bisa berjalan.

Senada dengan Mensos Risma, Fasilitator yang didatangkan dari Poltekes Surakarta, Bambang Trisnowiyanto mengatakan bahwa dalam penanganan penyandang disabilitas ini tidak hanya pada ranah _hospital setting_, tetapi perlu adanya _social setting._

"Ketika permasalahannya adalah disabilitas maka tidak cukup bahwa keterapian fisik ini dikerjakan di rumah sakit. Tetapi harus juga ada _social setting_, artinya keterapian fisik ini bekerja di Kementerian Sosial yang khususnya menangani anak-anak disabilitas yang belum rampung terhadap gerak dan fungsinya," kata fisioterapis yang juga seorang _classifier_ olahraga Para Game di Kamboja beberapa waktu lalu.

Ia juga menambahkan bahwa _social setting_ ini berguna untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Caranya dengan mewujudkan independensi atau kemandirian para penyandang disabilitas supaya dia bisa mandiri.

Berbagai pengalaman yang disampaikan Mensos Risma menjadi motivasi bagi para terapis untuk meningkatkan kemampuan. Terlebih 31 UPT Rehabilitasi Sosial Kemensos telah menjalankan skema multilayanan bagi penerima manfaat.

Salah satu peserta mengaku pelatihan ini sangat penting dilakukan. "Pelatihan kolaboratif ini penting dilakukan, ini sangat membantu terapis agar lebih komprehensif dalam penanganan penerima manfaat," kata Supardi, Terapis Wicara dari Sentra Efata Kupang.

Selain itu, Supardi berharap pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta ini bisa membuat para terapis lebih siap. "Bisa makin siap dan berani dalam menangani berbagai kasus di masyarakat, terutama penyandang disabilitas anak," katanya.

Ia mengaku ini adalah pelatihan kolaboratif pertama yang diusung oleh Mensos Risma. Ia berharap pelatihan kolaboratif ini lebih intensif dilakukan dengan melibatkan profesi lain, seperti dokter, psikolog dan lain sebagainya.

Selain untuk meningkatkan kemampuan, pelatihan ini juga untuk memberikan pemahaman dan pengalaman bagi peserta terkait peran dan tugas dari berbagai profesi yang berbeda, membekali peserta agar mampu berkolaborasi dengan multi profesi dalam penanganan penyandang disabilitas anak dan meningkatkan kapasitas peserta dalam melakukan praktik terapi sesuai profesi/keahlian (okupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, dan ortotik prostetik).

Pelatihan ini berlangsung sejak tanggal 6 Juni hingga 12 Juni 2023 dan melibatkan 104 peserta. Unsur peserta terdiri dari 31 Kepala UPT Rehsos, 31 Pekerja Sosial serta 42 Terapis dan Fisioterapis Kementerian Sosial.

Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Irniati Samosir, Politeknik Kesehatan Surakarta Andreany Kusumawardani dan Bambang Trisnowiyanto.

Turut hadir Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazaruddin, Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Rachmat Koesnadi, Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nursyamsu beserta Kepala UPT Sentra Terpadu/Sentra seluruh Indonesia. (Arianto)

Share:

Kemensos Bantu Suhardi Sekeluarga Usai Viral di Tiktok Gendong Anak Lumpuh Jualan Tisu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Kementerian Sosial membantu keluarga Suhardi (49), usai video viral dirinya berjualan tisu sambil menggendong anaknya, Rehan yang lumpuh. Kemensos memberikan bantuan kewirausahaan, aksesibilitas dan bantuan lainnya yang mendukung.

Untuk mempermudah dan memaksimalkan penanganan, keluarga Suhardi kini diboyong ke Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur. Tak hanya Rehan (16), sang kakak Sulistri (17), serta kedua adiknya Nelisa (8) dan Rani (6) diberikan tempat tinggal sementara di sentra, untuk menjalani pendampingan perawatan kesehatan.

"Aku bangunkan rumah, setelah itu kamu tak kasih modal untuk kamu usaha. Kamu harus kuat. Kamu harus sekuat karang. Kamu rawat adik. Ini semua akan dibantu sampai ia bisa berdiri. Aku akan bantu alat (untuk adik)," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Sulistri di Jakarta, Kamis (11/05). 

Mensos Risma juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian Sosial untuk melakukan perbaikan rumah tempat tinggal Suhardi melalui Rumah Sejahtera Terpadu (RST), air, dan listrik, serta bantuan modal usaha bagi 

Melalui, Sentra Handayani Jakarta, Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Pesawaran bersama pihak Desa, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat untuk pencatatan kependudukan lewat penerbitan Akta Lahir serta pemadanan Kartu Keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempermudah akses dalam menerima bantuan. 

Sementara itu melalui Direktorat Korban Bencana dan Kedaruratan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), dan Direktorat Rehabilitasi Sosal Lanjut Usia (RSLU), bantuan diberikan berupa alat bantu walker untuk Rehan dan Nelisa, pendampingan pendaftaran BPJS Kesehatan, bantuan peralatan rumah tangga, lemari dan kasur, pemberian bantuan kewirausahaan berupa ternak ayam petelur sejulah 40 ekor, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk nenek yakni permakanan, bantuan persiapan masuk sekolah Rehan, Nelissa, Rani, dan persiapan melanjutkan sekolah Paket B untuk Sulistri beserta uang senilai Rp1,8 juta.

Kepada Sulistri, Kemensos juga memberikan bantuan modal usaha di rumah agar dapat tetap membantu merawat adik-adiknya.

"Jadi nanti aku akan pantau terus ini kami persiapkan supaya kami bisa bangun rumahmu. Nanti kita lihat perkembangannya, kamu usaha di situ sambil jaga adikmu. Tunjukkan bahwa kamu bisa, nanti bapakmu juga tak kasih bantu modal usaha," ujar Mensos menguatkan Sulistri.

Sebelumnya, tim Kementerian Sosial melakukan asesmen terhadap keluarga Suhardi usai mendapatkan laporan masyarakat. Sehari-hari Suhardi bekerja sebagai petani sayuran dan buruh kebun dengan rerata penghasilan Rp500.000/bulan. 

Suhardi berpisah dengan istrinya sehingga harus merawat empat orang anaknya. Anak pertama, Sulistri putus sekolah kelas 2 SMP. Anak kedua, Rehan mengalami kerusakan syaraf sehingga tidak dapat berjalan dan berbicara jelas sejak berusia 6 tahun. Anak ketiga, Nelisa mengalami disabilitas fisik, serta anak keempat, Rani masih berusia 6 tahun yang belum pernah mengenyam sekolah. Suhardi bersama keempat anaknya tinggal di rumah milik orang tuanya yang tidak layak huni yakni berdinding papan rapuh yang sudah banyak lubang.

Usai menemui anak-anak Suhardi di hari yang sama, Mensos Risma menemui Alifa dan Khairunia, dua balita penderita kanker bola mata (retinoblastoma) yang selama ini telah mendapatkan perawatan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Tak hanya itu, Mensos Risma juga memberikan nama "Chantika Budi Luhur Wati" kepada seorang bayi usia 3 minggu yang ditemukan di Kabupaten Bekasi. Sejak dirujuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, sang bayi kini tengah mendapatkan perawatan dan pengasuhan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur. 

Turut mendampingi Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Luhur Budijarso, SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya Judanto, SKM Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili, SKM Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar, serta Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kemensos RI. (Arianto)

Share:

On The Track, Kemensos Beri Dukungan Nyata Capai Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2024


Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua 
Kementerian Sosial mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mendorong pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menggariskan kebijakan yang meneguhkan komitmen penanganan kemiskinan ekstrem.

Merujuk pada arahan Mensos, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico, menyatakan Kemensos turut berperan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program-program bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, serta bersinergi secara internal maupun eksternal.

“Pada dasarnya, Kemensos mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai upaya mendorong pencapaian nol persen pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Joko Widodo,” kata Robben dalam ASEAN _Socio-Cultural Community_ (ASCC) Knowledge Forum 2023 di Bali, Minggu (7/5).

Secara internal, dikatakan Robben, pertama, Kemensos berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kewirausahaan, dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Sentra Kreasi ATENSI (SKA).

“Peningkatan pendapatan itu, juga diupayakan melalui kesempatan kerja, dengan kerja sama penempatan Penerima Manfaat (PM) dan memberikan kesempatan kepada PM untuk terlibat dalam perakitan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kedua, Robben melanjutkan, peningkatan standar hidup layak melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar melalui program permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak berdaya dengan memberdayakan masyarakat sebagai penyedia dan penyalur makanan,” ucap dia.

Sementara itu, ia menambahkan, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, sinergi eksternal juga dilakukan Kemensos melalui kerja sama dengan _Corporate Social Responsibility_ (CSR)/dunia usaha.

“Selain CSR, kami juga kerap menjalin kerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Pembiayaan Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Pegadaian, PT PNM, PT Bahana Arta Ventura, dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu,” ungkap Robben.

Adapun, untuk pengurangan beban pengeluaran, dilakukan melalui berbagai macam program bansos, yang pelaksanaannya diamanahkan kepada Kemensos. "Program bansos itu kita upayakan untuk tepat sasaran," katanya.

Ia menjelaskan formula yang diimplementasikan pemerintah saat ini untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dengan memisahkan data kemiskinan ekstrem melalui leveling/peringkatan.

“Ada tiga level terbawah yang dianggap sebagai domain dari miskin ekstrem. Mereka yang termasuk ke dalam miskin ekstrem di data _by name by address_ (BNBA)," katanya.

Data dari BKKBN lantas dipadukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, kemudian dipadankan lagi dengan data Kemendes, dan masih dilakukan cek ulang dengan data Dukcapil.

Hal ini tertera dalam Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada beberapa Menteri bawahannya, salah satunya Mensos.

Dalam hal ini, Mensos memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran DTKS sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menyalurkan bansos dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen, dan mengelola data penyaluran bansos, serta data kondisi para penerima manfaat.

*Tren Angka Kemiskinan Ekstrem*
Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat kemiskinan di ASEAN mengalami penurunan pada tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, tingkat kemiskinan negara-negara di ASEAN berada pada rentang angka 30% - 58%. Pada 2020, angka ini turun menjadi di bawah 10%. Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 9,7%,” ungkap Robben.

Penurunan yang signifikan, dikatakan Robben, juga terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem dalam tiga dekade terakhir. “Pada 1990-an, kemiskinan ekstrem di ASEAN mencapai 49%. Tiga dekade kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di ASEAN sudah berada di bawah 5% pada 2020,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sudah ada yang mencapai 0%, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Sedangkan, Indonesia saat ini berada di posisi 4% atau sekitar 5 juta masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi miskin ekstrem,” paparnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan terjadi kembali, Pemerintah Indonesia menerapkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, serta merangkul civitas akademika maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 10,14% di September 2020 dan pada Maret 2022 sudah mencapai angka 9,76%.

Upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem ini dipaparkan dalam ASCC Knowledge Forum yang diselenggarakan di Pulau Dewata. Agenda gelaran oleh Kemenko PMK ini menjadi salah satu rangkaian acara Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan puncak KTT ASEAN 2023.

Forum ini menjadi sarana bertukar pikiran dan pengalaman antar negara-negara ASEAN bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, baik tingkat pusat dan daerah dalam upaya bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di ASEAN.

Melalui forum ini juga diharapkan didapatkan gagasan dan rumusan cerdas langkah-langkah strategis penanganan kemiskinan yang lebih adaptif,inklusif dan berkelanjutan. 

Mengusung tema _Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in_ ASEAN, agenda ini menghadirkan 50 orang peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah/Pembangunan Internasional, dan Civitas Akademika. (Arianto)

Share:

Optimalkan Pengelolaan Kehumasan, Kemensos Gelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Sosial RI melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial mengadakan peningkatan kapasitas petugas kehumasan di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam memberikan informasi dan publikasi, Rabu (20/07).

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan kehumasan yang menjadi fungsi untuk membantu dalam mengkomunikasikan dan mempublikasikan setiap program dan kegiatan ke publik.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Sentra Handayani Jakarta dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Salahuddin secara virtual.

Dalam kegiatan tersebut, Salahuddin menyampaikan bahwa ilmu kehumasan melibatkan multi disiplin keilmuan agar maksimal dalam proses menerjemahkan informasi untuk menjadi konten ataupun pemberitaan.

Agenda dalam kegiatan ini membahas tentang jurnalistik, media konten dan pemerhati media sosial atau isu-isu trending topic, counter topic atau mengendalikan opini.

Pada kesempatan yang sama, Hamdan, selaku jurnalistik sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut berbagi informasi terkait pembuatan press release atau menulis berita yang sesuai jurnalistik. Ia menyampaikan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan pembaca.

Hamdan menambahkan, unsur penting lain dalam penulisan harus dipenuhi 5 W+ 1H, yaitu apa yang terjadi, dimana hal itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, kenapa hal itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Selain unsur-unsur penting yang sudah dibahas di atas tentang penulisan berita, hal lain yang juga berkaitan dengan kehumasan yaitu mengenai pendalaman Ilmu tata kamera, dimana pengambilan gambar yang baik untuk mendokumentasikan kegiatan bisa ditinjau dari beberapa aspek seperti jenis kamera, jenis lensa, framing, angle, serta pergerakan kamera.

Sementara itu, Patrick Haloam Marbun selaku praktisi kehumasan bidang Cinematography sebagai narasumber menjelaskan sebelum mengambil video dan foto yang baik pertama harus di sesuaikan dengan kebutuhan, artinya harus mempersiapkan hal-hal yang mendasar seperti jenis kamera, memperkirakan kapasitas memori, baterai serta besaran data yang akan di hasilkan dari perekaman gambar

“Selain itu, agar bisa mencegah terjadinya foto/video yang corrupt akibat kamera yang error akibat panas atau kapasitas memori yang sudah overload. Selain itu juga harus memperhatikan kepekaan image sensor atau ISO (International Standart Organisation),” ujar Patrick.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Firman Budiman sebagai narasumber praktisi kehumasan bidang content creator yang berbagi informasi tentang pembuatan konten-konten video menarik yang dikemas dalam berbagai format penyajian untuk disebarluaskan dengan baik.

“Video yang menarik, haruslah memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat itu di rangkum dalam Videografi. Tidak jauh berbeda dengan teknik Fotografi, pentingnya pemahaman mengenai penggunaan kamera dan teknik pengambilan gambar saling terikat terutama pada pengaturan Segitiga Exposure yakni Iso, Diafragma, dan Shutter Speed,” jelas Firman Budiman.

Pelatihan yang berlangsung selama 9 (sembilan) jam sangat mumpuni, terbukti selama berjam-jam pelatihan dan tanya jawab berlangsung dan seluruh peserta dapat menerima materi dengan baik.

Kegiatan diikuti secara daring oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Salahuddin,petugas humas, Sentra Terpadu dan Sentra seluruh Indonesia, dan diikuti secara luring oleh peserta perwakilan masing-masing Sentra Terpadu dan Sentra di Sentra Handayani Jakarta. (Lak/Tha)


Share:

Kemensos Cairkan Bansos PKH 6,53 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Sosial menyakurkan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 6,53 triliun bertepatan dengan dimulainya puasa Ramadhan 1442 H. "Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan bulan April, jadi pas bersamaan dengan awal puasa", kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis, Sabtu(17/4).

Bansos 6,53 triliun itu, lanjut Mensos, menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar dseluruh pelosok Tanah Air.

Dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran di bulan puasa, karena biasanya kalau puasa kan beda dengan hari - hari biasa.

"Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan saur maupun buka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya," ungkapnya.

Pencairan bansos PKH  juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi, "semakin banyak uang yang beredar makin tinggi daya beli masyarakat," papar mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Kalau daya beli meningkat maka pedagang kecil juga akan terkena dampaknya, dagangan jadi laku dan bisa mendapatkan untung.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen yaitu kompinen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita. Komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat.

Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia diatas 70 tahun dan kategori Disabilitas berat.

Kemensos bekerja sama dengan Himbara dalam pencairan bantuan, seluruh KPM PKH mendapatkan bantuan langsung ke rekeningnya, "mereka bisa mencairkan di ATM bersama, e-warong, dan agen - agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur," pungkas Mensos Risma.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar 15.35 triliun yaitu bulan Januari 2021 sebesar 6,82 triliun rupiah dan bulan April 6,53  rupiah. (Arianto)




Share:

Oknum Perangkat Desa Ditangkap Polres Bogor Karena Penyalahgunaan Dana Bansos


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Miris ! Seorang oknum perangkat Desa terungkap sebagai Pelaku Penyalahgunaan Dana BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos terhadap 30 orang warga Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor (12/02).

Aksi pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas,S.I.K. Bermula dari laporan pengaduan keluhan dari warga masyarakat penerima bantuan dengan nilai Bantuan Sosial senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

"Kita telah berhasil mengungkap dan menangkap seorang pelaku oknum perangkat Desa di Kecamatan Rumpin, dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dari Kemensos. Kegiatan ini sedang kami kembangkan terkait ada tidak keterlibatan oknum lainnya," ungkap Kapolres Bogor AKBP Harun,S.I.K.S.H. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini