Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Primbon Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Primbon Politik. Tampilkan semua postingan

Primbon Politik ~ Elite Politik Transaksional

PRIMBON POLITIK

ELITE POLITIK TRANSAKSIONAL

Kalau ada berita sejumlah elite politik atau politisi dari hampir semua partai dinilai tidak komitmen terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia, karena para elite politik tersebut tidak mempunyai wawasan Kebangsaan atau jiwa nasionalisme di ragukan. Sebab sejak zaman orde baru pimpinan Pak Harto ajaran politik Transaksional di kembangkan sedemikian rupa, sehingga semua urusan pakai uang, sampai proses pengadilan sekalipun.

Karena sudah menjadi kader dari zaman tersebut maka solidaritas berbangsa tidak ada lagi. Pemilu 1999 dapat disebut agak baik karena produk reformasi akibat belenggu politik diktator Soeharto menjadi era Demokrasi. Akan tetapi kurun waktu belakangan ini kembali ke jiwa orde baru lagi.

Tidak heran kalau setiap elite politik atau politisi menyempatkan aji mumpung dengan sistem transaksional ini dapat duduk di legislatif atau eksekutif. Bak kata Adam Malik dulu semua bisa di atur. Rakyat tidak mungkin mampu menuntut banyak perubahaan, sepanjang elite transaksiona lini berkuasa. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) dan MK ( Mahkamah Konstitusi ) sebuah Lembaga Negara yang diharapkan rakyat dapat membentuk proses perubahan kehidupan Negara ke depan. **(Red-)
Share:

PRIMBON POLITIK ~ Apa Itu Pemimpin "Tangan Berdarah"?


PRIMBON POLITIK

APA ITU PEMIMPIN “TANGAN BERDARAH” ?

                Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali sejak lama selalu mengatakan jangan Pemimpin yang “ Tangan nya Berdarah ” Maksudnya rakyat memang harus tahu menempatkan posisi ideologis politiknya dalam setiap pesta demokrasi atau pemilihan pemimpin seperti Pileg atau Pilpres yang sistemnya dilaksanakan setiap pada lima Tahun sekali di Indonesia.

                Menurut catatan Primbon Politik dari Zaman ke Zaman berikutnya memang setiap perubahan Politik kekuasaan bisa terjadi “berdarah – darah” Misalnya Tragedi berdarah 1965, kemudian Malam 1974, Kemudian lagi Peristiwa Kuda Tuli 1996 dan Tragedi Reformasi 1998 dengan jatuhnya diktator Jenderal Soeharto.

                Dengan Tragedi Berdarah 1998 banyak orang – orang yang pada waktu itu sudah menyandang jabatan di Pemerintahan orde baru. Pada waktu itu tidak sedikit korban yang bergelimpangan terutama di kawasan gedung DPR/MPR dan Jembatan Semanggi Jakarta, Lebih dari 1300 orang Demonstran Tewas.

                Lembaga Internasional Hak Azasi Manusia di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pun mencatat pada waktu itu banyak aktifitas pemuda dan mahasiswa yang hilang tak berbekas, korban penculikan dan korban penembakan aparat tak jelas, itulah yang disebut oleh HAM – PBB sebagai tindakan “Tangan Berdarah” oleh para Pemimpinya.

                Sangat disayangkan kalau rakyat cepat sekali melupakan peristiwa menyayat hati itu masih saja mengelu – elukan para pemimpin yang diduga keras “Tangannya Berdarah” pada waktu itu dan tidak pernah ada putusan final sampai saat ini.

                Sepertinya Pemimpin “Tangan Berdarah” masih menjadi Kebanggaan sebagian rakyat kita dan hal ini akibat Partai Politik kurang melakukan Pendidikan Politik yang Benar dengan fakta Sejarah. Masih kita ingat ucapan Bung Karno : “Rakyat Harus Tahu Politik dan Bijak Berpolitik, Supaya Jangan Dimakan Politik” ** (Ebiet PR)

Share:

PRIMBON POLITIK ~ Rapuhnya Kepercayaan Rakyat Kepada Partai Politik

PRIMBON POLITIK

Rapuhnya Kepercayaan Rakyat Kepada Partai Politik

           Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah (JAS MERAH) kata Bung Karno pada Pidato beerjudul Nawaksara 1966. Sejarah memang tidak bisa dilupakan. Sejak Kebangkitan Nasional 1920-an maka banyak muncul partai politik. Tujuan mereka sama-sama ingin merebut Kemerdekaan Republik Indonesia, maka rakyat mendukungnya.

            Setelah mencapai kemenangan dengan terjadinya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, ibarat Harimau, Singa, Beruang memperebutkan seekor kijang. Setelah dapat mereka berantam sesama parpol dan sekarang pun satu kandang parpol gaduh terus. Hal itu yang menyebabkan kepercayaan rakyat rapuh terhadap parpol.

            Bung Karno memang bijak, begitu diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dilepaskannya Parpol dan beliau tetap teguh berpegangan kepada satu ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sebagai Presiden Bung Karno berdiri di semua golongan, bukan “Petugas” Parpol-parpol hanya “Kuda Tunggangan” setelah mencapai kekuasaan dilepas untuk diurus orang lain.

            Sekarang Parpol kehilangan konstituen karena “rakus” kedudukan dan sering bercokolan di dalam partainya, maka rakyat muak. Tak punya kader militan yang bisa dijadikan pemimpin negara, maka rakyat pilih figur independen yang dinilai punya kredibilitas kemampuan bekerja bagi kepentingan rakyat, tidak korupsi.

               Parpol hanya “ajang cari makan” kelompoknya, bukan mementingkan rakyat. Tidak selamanya rakyat mau dibodohi dan dijadikan “tumbal” mereka. Sekarang bukan zaman orde baru bisa main katrol. Ini zaman demokrasi bung, semua rakyat punya hak sama ! Tahu?! **(YH)
Share:

PRIMBON POLITIK - Memaknai Hak Angket

MEMAKNAI HAK ANGKET

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perang Opini pun Muncul dengan adanya pansus Hak Angket tersebut, ada yang pro dan kontra.

Masing-masing pihak baik DPR dan KPK saling menunjukkan kekuatannya, DPR merumuskan Hak Angket ini dilatarbelakangi dengan adanya indikasi kasus-kasus yang ditangani KPK terkesan tebang pilih, sehingga Pansus Hak Angket merasa perlu melakukan kordinasi dan rapat dengar pendapat bersama KPK.

Menyikapi Hak Angket tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan Perlawanan terhadap sikap DPR yang membentuk Pansus Hak Angket, KPK melakukan komunikasi dengan para ahli menyikapi Hak Angket tersebut. Sehingga KPK Berencana Tidak akan Hadir jika DPR Memanggil KPK, dan ini Muncul Polemik diberbagai para ahli.

Banyak Persepsi bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang digulirkan DPR akan melemahkan dan mengguliti Kinerja KPK, namun DPR menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pansus justru ingin menguatkan KPK, sebab lembaga Legislatif tersebut perlu memberikan evaluasi bagi KPK agar dapat meningkatkan  kinerja yang lebih Profesional.

Jika kita ingin memaknai bahwa sebenarnya Hak Angket itu milik siapa, jelas bahwa itu adalah Hak Anggota DPR yang telah diatur oleh Undang-undang jadi seharusnya sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, KPK dapat bekerja dengan profesional, jika KPK menilai Pansus Hak Angket Cacat, maka KPK harus bisa memberikan keterangan, setidaknya KPK bisa memberikan contoh bagi perjalanan hukum di Indonesia. **(YES)
Share:

PRIMBON POLITIK - SAKSI PARPOL ATAU NEGARA

SAKSI PARPOL ATAU NEGARA

Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih belum bisa menyimpulkan sebuah keputusan untuk menjadikan RUU tersebut menjadi sebuah Undang-undang yang nantinya akan digunakan pada seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

Waktu yang ditargetkan untuk merumuskan RUU Pemilu tersebut seharusnya selesai April 2017 yang lalu, namun sampai Mei 2017 saat ini belum juga diselesaikan.

Banyaknya perbedaan pandangan baik dengan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI membuat RUU Pemilu tersebut molor ditetapkan, salah satu isu krusial yakni tentang pengajuan dana saksi untuk pemilu agar bisa ditanggung atau dibiayai oleh negara.

Polemik tersebut juga menjadi pembicaraan hangat di Masyarakat, banyak yang menilai bahwa seandainya Para saksi dibiayai oleh negara, namun kerja untuk partai politik, maka ini akan memunculkan problematika baru perpolitikan di Indonesia. Secara Otomatis Para saksi memiliki loyalitas terhadap Partai yang menugaskannya.

Share:

PRIMBON POLITIK - Agama dan Politik Tak Dapat Dipisahkan

PRIMBON POLITIK

Agama dan Politik Tak Dapat Dipisahkan


(DNM)
Belakangan terakhir ini muncul beragam polemik dari situasi perpolitikan nasional yang semakin hari kian memanas jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, sehingga banyak tokoh-tokoh politik dan tokoh agama melibatkan diri dalam situasi tersebut, dan itu juga berdampak pada semua aspek, baik itu suku, agama dan ras.

Perlu kembali kita mengingat sejarah perjuangan para pejuang dalam merebut kemerdekaan republik indonesia, mereka selalu menempatkan gerakan politik dalam setiap keyakinan dan agamanya masing-masing, tak jarang juga kita dapat menemukan berbagai perbedaan politik namun tidak mengurangi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Fakta sejarah bangsa menunjukkan bahwa NKRI didirikan oleh proklamator dan para pejuang kemerdekaan yang semuanya penganut agama, terutama muslim, bukan ateis apalagi komunis. Rumusan Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar bernegara dan ideologi bangsa jelas mencerminkan ajaran agama dalam semua silanya. 

Meskipun NKRI bukan negara agama tertentu dan juga bukan negara sekuler, tapi karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan beragama lainnya yang diakui oleh negara. Jadi, eksistensi agama dalam NKRI menjadi catatan sejarah panjang bangsa ini.

Imam al-Ghazali pernah mengatakan, ”ad-Din wa as-siyasah tauaman ” (Agama dan politik itu bagaikan dua saudara kembar). Agama (Islam) memang tidak dapat dipisahkan dari (kehidupan) politik. Keduanya saling mengisi dan berbagi fungsi. 

Agama hadir untuk mengawal dan menjaga politik dari aneka penyimpangan dan penyelewengan karena syahwat politik dan kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara, sedangkan politik diperlukan untuk memfasilitasi ekspresi dan aktualisasi kehidupan beragama para penganutnya. Oleh karena itu, pemisahan agama dari politik atau pemisahan politik dari agama bagi warga bangsa ini merupakan pemikiran sekuler yang bebas nilai.

Politik dan agama selalu berkaitan walaupun Masing-masing dapat memainkan peran dan fungsinya tapi secara harmoni, saling mengisi, dan melengkapi secara proporsional, tidak saling konfrontasi dan tidak dalam relasi antagonistis dan kontraproduktif. Jika salah satu dipisahkan, maka jalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini akan pincang. 

Seperti diambil dari kutipan tulisan Dosen Pascasarjana UIN dan UMJ Muhbib Abdul Habib mengatakan "Kalaupun dalam proses politik seperti pilpres dan pilkada terjadi dinamika sosial-politik dengan tensi yang tinggi dan cenderung memanas, maka sesungguhnya bukan agama atau politik yang harus dipisahkan. ”Gesekan, intrik, atau perang” jargon agama dalam proses politik harus disikapi secara arif dan bijaksana."

Untuk itu Masing-masing pihak  harus mampu menahan diri untuk tidak memperalat atau menjadikan agama sebagai pembenar agenda politiknya, apalagi digunakan secara membabi buta dan praktik politik kotor. Hawa nafsu atau syahwat berkuasa hendaknya tidak ”memerkosa” agama hanya untuk kepentingan politik sesaat. Agama harus diposisikan sebagai penerang, pencerah, dan pemandu jalannya perpolitikan yang santun, elegan, dan berakhlak mulia.  

Ebiet Prayugo Radityo
Share:

PRIMBON POLITIK - MENDUKUNG BELUM TENTU MEMILIH

Primbon Politik

MENDUKUNG BELUM TENTU MEMILIH

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tak luput dari sorotan publik, berdasarkan hasil resmi yang dikutip dari situs KPU DKI Jakarta, perolehan suara ketiga pasangan calon belum mencukupi lebih dari 50 persen, sehingga belum bisa ditetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada dki tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI Jakarta) telah melakukan penghitungan hasil rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon yakni Agus-Silvi (937.955) suara (17,05%), Ahok-Djarot (2.364.577) suara (42,99%) dan Anies-Sandi (2.197.333) suara (39,95%) dengan Total suara Sah 5.499.865 suara dan Tidak Sah 64.448 suara. Hasil ini telah ditetapkan.

Jadwal penyelenggaraan putaran kedua pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 19 April 2017, namun hingga kini Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 Agus-Silvi masih bingung dan bimbang menentukan pilihan kepada pasangan Ahok-Djarot atau Anies-Sandi, dari Empat Parpol Pendukung Agus-Silvi cuma Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah dipastikan Mendukung Anies-Sandi.

Saat ini Kedua Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta itu terus dibanjiri dukungan, tapi apakah dukungan tersebut murni karena visi dan misi para calon atau ada embel-embel lain? Karena pada putaran pertama banyak terjadi money politik, dari pembagian sembako, uang tunai yang dihargai hingga 1 juta rupiah dalam satu suara, dan cara-cara lainnya dilakukan para team sukses untuk mendapatkan suara.

Masyarakat Jakarta yang sulit kehidupan  perekonomian akan mengadaikan hak suaranya demi mendapatkan uang yang bisa dipakai buat keperluannya. Dan hal ini akan dimanfaatkan oleh para team sukses untuk mencapai suara sebanyak-banyaknya, Mendukung Belum Tentu Memilih, karena banyaknya relawan atau partai yang mendukung salah satu pasangan calon, belum tentu bisa mendapatkan banyak suaranya,  apalagi jika demokrasi dilakukan dengan cara-cara kotor seperti Money Politik yang sering dilakukan. Jika demikian, maka Aspirasipun akan tergadaikan, Pilihlah yang terbaik untuk Kemajuan masyarakat DKI Jakarta. (EPR)

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini