Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kota Medan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kota Medan. Tampilkan semua postingan

Al Washliyah Sumut Rekomendasikan Edi Saputra Sebagai Ketua PAN Kota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Propinsi Sumatera Utara Merekomendasikan Edi Saputra, ST untuk Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Medan, Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriyah Bertepatan tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor EXT.121/PW-AW/XIII/I/2021.

Surat Rekomendasi tersebut ditujukan untuk Ketua Umum DPP PAN Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, SE, MM di Jakarta, dan Resmi ditandatangani Oleh Ketua PW Alwashliyah Sumut Dr.H. Dedi Iskandar Batubara, S,Sos, SH, M.SP dan Sekretaris Alim Nur Nasution, SE, MM.

PW Al Washliyah Sumut Menilai bahwa Edi Saputra yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kota Medan memang merupakan Kader Partai yang sudah Aktif sejak Berdiri PAN pada 23 Agustus 1998 hingga saat ini.

Selain Itu Edi Saputra yang Juga Tokoh Pemuda Kota Medan tersebut selalu berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Al Washliyah baik ditingkat Kota Medan Maupun di Provinsi Sumatera Utara.

Edi Saputra merupakan Kader Muhammadiyah yang pernah Menduduki Jabatan Sebagai Ketua PC IMM Kota Medan dan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, dan saat ini Edi Saputra tetap Aktif dan menjadi Ketua di salah satu Lembaga Muhammadiyah Kota Medan. 

DPD PAN Kota Medan Akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke VI dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga Panitia Pelaksana Membuka Penjaringan Calon Formatur yang dimulai dari tanggal 04 - 08 Januari 2021.

Edi Saputra merupakan Calon Formatur yang sudah Mengembalikan Formulir Pendaftaran Ke Kantor DPD PAN Kota Medan dan Diterima Langsung Oleh Agam S Ginting selaku Sekretaris DPD PAN Kota Medan didampingi Tim Penjaringan Formatur Musda Ke VI PAN Kota Medan. **
Share:

Rafid Febri Ismadi Ramaikan Bursa Ketua DPD PAN Kota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Tokoh Pemuda Kota Medan Rafid Febri Ismadi Meramaikan Bursa Pemilihan Ketua DPD PAN Kota Medan, Rafid bersama rombongan hadir ke Kantor DPD PAN Kota Medan yang berada di Jalan Bilal usai melaksanakan Sholat Jum'at.

Kehadiran Rafid Febri Ismadi diterima langsung oleh Tim Penjaringan Formatur Musda PAN Kota Medan, Irwansyah beserta Pengurus PAN Kota Medan lainnya.

Rafid Merupakan Kader Muda Muhammadiyah Kota Medan yang pernah Menjabat sebagai Ketua Umum PD IPM Kota Medan dan juga Menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan.

Selain Berkiprah di Muhammadiyah, Rafid juga merupakan Wakil Ketua DPD BM PAN Kota Medan.

DPD PAN Kota Medan Akan Menggelar Musyawarah Daerah Ke VI untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di PAN Kota Medan Periode 2020 - 2025 , dan untuk mensukseskannya Panitia Membuka Pendaftaran Calon Formatur mulai tanggal 04 - 08 Januari 2020. **

Share:

Kapolda Sumut Terima Piagam Penghargaan Trust Award


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kapolda Sumut diwakili Dir Resnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. C. Wisnu Adji P.,S.I.K,M.H menerima piagam penghargaan Trust Award kepada Kapolda Sumut dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Kamis (07/01/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Dit Resnarkoba Polda Sumut ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut, Direktur Eksekutif LEMKAPI bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan,S.H,M.H, Sekjen ibu Leily Anny Daulay,S.E, Koordinator Analisis dan Riset bapak U. Jaka Suryana,S.H,M.H, Staf Administrasi Umum Ibu Syarifah Daulah beserta anggota LEMKAPI.

Piagam penghargaan Trust Award dari LEMKAPI kepada Kapolda Sumut ini diberikan terkait penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan Polda Sumut dan jajaran sangat bagus dan berdasarkan hasil survei mencapai 82,6 %. Dari hasil pemantauan LEMKAPI terhadap pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Polda Sumut dengan jumlah penangkapan cukup bagus dan jumlah barang bukti yang disita berupa 850 kg sabu selama tahun 2020 dimana ketegasan Polda Sumut dalam menindak tegas, keras dan terukur 19 orang yang melakukan perlawanan terhadap petugas sewaktu dilakukan penangkapan.

Kami datang untuk memberikan apresiasi kepada Polda Sumut dan jajaran yang mana menurut kami kinerja Polda Sumut banyak mendapat apresiasi dari masyarakat”, ujar Edi. Kapolda Sumut dalam sambutannya yang dibacakan Dir Resnarkoba Polda Sumut mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada LEMKAPI atas penganugerahaan Trust Award di awal tahun 2021. ” Ini merupakan suatu kebanggaan bagi institusi Polda Sumut dalam menjalankan tugas telah diakui oleh salah satu elemen masyarakat”, ucapnya.

Prestasi ini terjadi juga berkat kerja keras personil Polda Sumut dan jajaran dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Provinsi Sumut sehingga Polda Sumut mendapat kehormatan menerima penghargaan ini. “Sejak menjabat sebagai Kapolda Sumut, saya berkomitmen untuk berperang melawan Narkotika, sebab bisa merusak kesehatan fisik dan mental serta menghancurkan generasi penerus bangsa. Sesuai dengan slogan yang saya canangkan “Tidak Ada Tempat Bagi Penjahat di Sumut”, ujarnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Ketua Umum DPP MOI Konsolidasi Dengan Ketua DPW MOI Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Rudi Sembiring Meliala bersilaturahmi sekaligus berkonsolidasi dengan sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MOI Sumatera Utara (Sumut) di bawah pimpinan AR Batubara, Senin (28/12/2020).

Pertemuan yang berlangsung di Cafe Sagar, Jalan HM. Joni tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan MOI Sumut, juga untuk menepis berita tentang pembekuan dan pembubaran MOI sebagaimana ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu.

"MOI tetap eksis dan solid, saya memastikan bendera MOI akan tetap terus berkibar di seantero Nusantara. Pengurus DPP MOI solid, Saya sebagai Ketua Umum bersama Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Candra Manggih tetap solid dan berkomitmen mewujudkan MOI menjadi 'The King of Indonesian Media Online Media' dan terus berkonsolidasi dengan teman-teman daerah baik tingkat Wilayah maupun Cabang," tegas Rudi, sapaan akrab Ketua Umum MOI itu.

Ketua Umum MOI yang juga seorang pengusaha sukses di bidang pariwisata itu menyampaikan, MOI adalah wadahnya pemilik atau pimpinan media online yang ada di Indonesia. MOI beranggotakan semua Pimpinan Media Online yang mewakili medianya, tapi bisa juga menjadi jurnalis dan kemampuan seluruh pimpinan yang bergabung di wadah MOI ini tidak perlu diragukan lagi.

Rudi Sembiring Meliala dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mengatakan, dirinya merasa terhormat atas sambutan rekan-rekan DPW MOI Sumut. Kedepan dirinya juga mengharapkan silaturahmi ini dapat terus berlanjut.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPW MOI Sumut, AR Batubara. Beliau berkeyakinan MOI akan terus maju dan berjaya di masa depan. Visi MOI menjadi 'The King of Indonesia Online Media' akan terwujud, terindikasi oleh banyaknya para pemilik media online yang merespon positif hadirnya MOI di Sumatera Utara.

"Saya atas nama Keluarga Besar MOI Sumut mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ketua Umum MOI. Dirinya juga berharap, semoga dengan adanya pertemuan tersebut, segala riak-riak dapat mencair dengan sendirinya," pungkas Ketua DPW MOI Sumut, AR Batubara, Pria yang telah malang melintang di sejumlah organisasi dengan ramah kepada awak media.

Pertemuan saturahmi dan konsolodasi tersebut membahas berbagai hal dan program kerja. Pertemuan dihadiri Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala didampingi sejumlah pengurusnya dan dari DPW MOI Sumut dihadiri Ketua, AR Batubara; Sekretaris, H. Hamlet Harahap; Bendahara, Aci Sumbawa Rambe, juga hadir pengurus lainnya seperti Sunardi, Roy Nst, Nuraida Lubis, serta beberapa pimpinan media yang tergabung dalam wadah MOI. **
Share:

Kampung Rakyat Apresiasi Pergantian Menteri Di Kabinet Jokowi


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kampung Rakyat Indonesia Sangat Mengapresiasi Pergantian Menteri di Kabinet Jokowi - Mar'uf, Hal itu disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I Kepada Awak Media di Medan.

Taufik Menambahkan Pergantian Menteri yang dilakukan Presiden Jokowi Selain Kurang Maksimal Kinerja dan juga ada yang tersangkut Kasus Korupsi, itu menunjukkan bahwa Jokowi Mendengarkan Aspirasi dan Masukkan dari Berbagai Pihak. Ungkapnya.

Terkhusus ada dua Menteri yang tertangkap dan jadi tersangka Kasus Korupsi, ini juga menjadi catatan bahwa Presiden Jokowi tidak Melindungi para Menterinya dan tidak berlangsung lama dicari penggantinya, ujar Taufik.

Presiden Jokowi Merombak Kabinetnya dan menempatkan orang-orang yang memiliki integritas tinggi diantaranya Walikota Surabaya Tri Rismaharini Diangkat Menjadi Menteri Sosial, Mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Sakti Wahyu Trenggono Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqud Cholil Qoumas Sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin Menjadi Menteri Kesehatan dan M. Luthfi Sebagai Menteri Perdagangan. **
Share:

Kapolda Sumut Pimpin Press Release Pengungkapan 30 Kg Sabu Oleh Polrestabes Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin,M.Si pimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu seberat 30 kg oleh Polrestabes Medan bertempat didepan kamar jenazah RS bhayangkara TK II Medan, Rabu (02/12/2020)

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Dr. Dadang Hartanto,S.H,S.I.K,M.Si, PJU polda Sumut, Kapolrestabes Medan serta personil Sat Resnarkoba Polrestabes Medan

Kapolda Sumut menjelaskan pegungkapan kasus berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib di lobby Hotel Inna Darma Deli Jl. Balai Kota, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, petugas Sat Resnarkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus satu tersangka AR (25) warga Jl. Banten, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Sumatera Selatan

Petugas kemudian menggeledah tersangka dan menemukan barang bukti berupa 30 bungkus besar Narkotika jenis sabu seberat 30 kg. Dari hasil keterangan tersangka AR, barang bukti tersebut diperoleh dari laki-laki yang mengaku bernama BLACK (DPO) yang merupakan jaringan Malaysia-Aceh-Medan. 

Selanjutnya petugas melakukan pengejaran ke Jalan Medan-Binjai seputaran Sei Semayam. Namun, didalam perjalanan tersangka AR melakukan perlawanann terhadap petugas sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak ke arah dada tersangka AR.


Kemudian petugas membawa tersangka AR ke RS Bhayangkara untuk mendapat pertolongan pertama namun di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, tersangka AR tidak terselamatkan lagi dan dinyatakan meninggal dunia

Adapun barang bukti yang disita petugas dari tersangka berupa 2 (dua) koper masing-masing warna hitam dan coklat yang berisi bungkus plastik teh cina berisi Narkotika jenis sabu seberat 30 kg, 7 (tujuh) buah identitas KTP palsu, 2 (dua) handphone merk Apple type 11 promax dan android merk Realme, serta uang tunai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) 

"Dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika ini, kita berhasil menyelamatkan 300.000 orang termasuk remaja penerus generasi bangsa", terang Kapolda Sumut

Kapolda Sumut menjelaskan bahwa Polda Sumut berkomitmen akan memberantas segala tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara tegas, tepat dan terukur

"Saya juga meminta rekan-rekan media berperan aktif membantu kami untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan menyampaikan informasi sekecil apapun jika mengetahui ada peredaran Narkotika ditempat tinggal masing-masing", ucap Jenderal bintang dua tersebut. **
 
Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Kantor Hukum EPZA Ajukan Perundingan Bipartit ke PT. Laut United.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan Bipartit Kepada Pimpinan PT. Laut United melalui Kantor Pos Indonesia Medan pada Selasa, 24/11/2020.

Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan pengusaha.

Menurut Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, bahwa Perundingan Bipartit merupakan upaya-upaya terbaik diluar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang, jelas Pengacara Peradi Angkatan 2015 ini.

"Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami sdr. Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya persuasif, tinpal Kadiv Infokom KAUM ini.

Sejak dari awal kuasa sampai saat ini kami dari Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik. 

Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan.

Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala batu saja yang dikedepankan. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik.

Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.

Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan Bipartit ini kami tembuskan juga kepada: Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta Klien yang bersangkutan, beber Epza.

Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan Perundingan Bipartit, tutup Epza. **
Share:

Ajukan Perundingan Bipartit Kepada PT Laut United, EPZA Serahkan Surat Kepada Saleh Partaonan Daulay


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan Bipartit Kepada Pimpinan PT. Laut United melalui Kantor Pos Indonesia Medan. Sementara itu, tembusan surat untuk DPR RI diterima langsung oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, MAg M.Hum MA, Plh. Fraksi PAN/Anggota Komisi IX DPR RI di hotel Madani Medan pada Selasa, 24/11/2020.

Penyererahan surat tembusan ini bagian dari komitmen kami dalam menegakkan hukum, mempertahankan serta memperjuangkan hak-hak klien selaku pekerja/buruh yang terzalimi.

Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan pengusaha.

Menurut Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, bahwa Perundingan Bipartit merupakan upaya-upaya terbaik diluar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang, jelas Pengacara Peradi Angkatan 2015 ini.

"Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha  untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami sdr. Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya persuasif, tinpal Kadiv Infokom KAUM ini.

Sejak dari awal kuasa sampai saat ini kami dari Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik. 

Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan.

Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala batu saja yang dikedepankan. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik.

Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.

Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan Bipartit ini kami tembuskan juga kepada: Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta Klien yang bersangkutan, beber Epza.

Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan Perundingan Bipartit, tutup Epza. **
Share:

Tidak Beretikad Baik, Kantor Hukum EPZA Somasi Kedua PT. Laut United


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran, SH & Associates (EPZA) kembali layangkan Surat Teguran/Somasi Kedua dan Terakhir terhadap PT. Laut United karena dinilai bandal, arogan, tidak kooperatif dan gagal paham dalam menyikapi upaya penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial antara Rusman Sitohang, pekerja/buruh dengan PT. Laut United selaku Tersomasi.

Bahwa upaya-upaya persuasif dan dialogis sudah kami lakukan secara maksimal, tapi tidak mendapat respon positif sedikitpun dari pihak perusahaan, ujar Advokat Eka Putra Zakran alias Epza yang merupakan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan itu.

Baru kali ini saya aneh melihat pimpinan perusahan, tidak ada etikad baiknya. Kalau dibilang kurang pengetahuan, tampaknya berpendidikan, tapi entah mengapa perusahaan ini sulit sekali diajak bicara, seperti ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi, atau jangan-jangan perusahaan ini perlu diberi pembinaan hukum, pungkas Epza yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi pada Korps Advokat Alumni UMSU.

Sudah tiga kali kami datang menghadap ke perusahaan Tersomasi, nun di jalan Gabion, Bagan Deli, Pinggir Laut Belawan sana. Bagus-bagusnya kami datang mengajak mereka berdialog tapi dihadang dengan bermacam-macam alasan.

Pertama kami datang yaitu hari kamis, dari pos sekuriti kami telepon namanya pak Hendrik, beliau jabatannya adalah Manager, setelah bicara beberapa menit, beliau bilang nanti hubungi balek, tapi setelah itu tak mau mengangkat telepon lagi, begitu juga dengan buk Ririn, jabatannya adalah Personalia, tapi perlakuannya juga sama.

Selanjutnya untuk yang kedua hari Jumat, kami datang lagi juga dihadang oleh pihak sekuriti, pengawas gudang pak Mardi dan Pengawas lapangan pak Lindung Siregar, berdebat-berdebat tapi tak ada solusi. Akhirnya kami ikuti pesan pak Lindung Siregar supaya mengajukan surat kepada Tersomasi.

Nah, hari sabtu sore kami datang membawa surat dengan harapan agar pihak perusahaan kooperatif dan akomodatif terhadap apa yang sudah diperjanjikan yaitu menerima surat kami, namun faktanya baik Lindung Siregar ataupun sekuriti yang bertugas sore itu justru tidak mau juga menerima surat dengan alasan takut dipecat oleh pihak Tersomasi.

Disitu sempat terjadi sedikit keributan dan akhirnya pihak sekuriti mengusir kami dengan menutup pintu gerbang perusahaan sekaligus membuang surat yang sudah kami ajukan. Untuk gambar dan atau vidionya sebagai bukti sudah ada sama kami. Artinya tidak ada etikad baiknya sedikitpun, makanya saya bilang perusahaan itu perlu pembinaan hukum, pungkas Epza.

Tidak berhenti sampai disitu, hari senin pagi kami coba konfirmasi melalui pak Julpahri Siagian, jabatannya Direktur untuk mencari silusi terbaik, tapi jawabnya, udah libatkan saja Disnaker, katanya.

Makanya senin, 15 November 2020, kita layangkan surat Teguran/Somasi pertana dengan Nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 tertanggal 12 November 2020 melalui Pos Ekpres, tapi alhasil, Rabu, 19 November 2020 bukannya diterima, justru surat somasi (1) dikembalikan ke Kantor Hukum EPZA, aneh kan? Ya aneh kalilah namanya itu, tanya Epza. 

Berhubung karena surat somasi pertama dikembalikan, maka hari ini Jum'at, kami layangkan somasi Kedua dan Terakhir dengan Nomor Surat: 151/SPTS/EPZA/VI/2020. Somasi pertama kemaren waktunya 3 x 24 jam, kalau somasi terakhir ini temponya cukup 2 x 24 jam. Apabila tidak diindahkan maka akan ditempuh jalur hukum, baik secara Perdata maunpun Pidana, tegas Epza.

Disini perlu juga saya sampaikan, sebenarnya dari awal niat kita bagus. Kita kan mau cari win win solution, bukan mau perang urat saraf, karena kita mau mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar perselisihan atau silang pendapat ini cepat selesai, tapi apa mau dikata, tampaknya memang Tersomasi tidak punya etikad baik.

Klien kami, RS 59 tahun, pengabdiannya terhadap perusahaan sudah cukup lumayan, beliau bekerja kurang lebih sudah 11 tahun. Empat tahun jadi buruh jarian lepas dan 7 tahun diberi amanah sebagai Mandor. Jadi sekarang wajar kali lah jika klien kami meminta hak-haknya, jangan habis manis sepah dibuang. Bukan cuma itu saja, klien mengaku, cuti tahunannya pun tidak pernah diberikan dan hari merah bekerja tapi tidak dibayar, inikan pelanggaran pidana namanya ini, sebut Epza.

Berdasarkan keterangan, klien termasuk orang yang gigih bekerja, rajin, bertanggung jawab dan loyal pada perusahaan. Memang sesuai kondisi fisik, beliau ada sedikit gangguan kesehatan yaitu asam lambung, tapi kalaupun sakit, beliau tetap izin resmi dan mengajukan surat sakit.

Jadi selama bekerja, klien tidak pernah bermasalah, baru-baru ini ajanya sejak tanggal 06 November 2020 muncul masalah karena Tersomasi melakukan Mutasi Sepihak tanpa dasar atau sebab yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada peringatan satu dan dua, tidak ada surat tertulis, sehingga status klien mengambang, sebab mutasi itu sifatnya ugal-ugalan, makanya klien tegas menolak karena merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril.

Somasi pertama tembusannya kami layangkan yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perizinan dan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan. Nah, untuk somasi terakhir ini, selain yang disebutkan tadi, tembusan surat kami serahkan juga kepada Plt. Walikota Medan dan Kapolres Belawan, tambah Advokat Peradi Angkatan 2015 ini.

Bila merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 13/2003 Pasal 32 dijelaskan bahwa: Ayat (1) penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan tanpa diskriminasi, Ayat (2) penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, terang Epza.

Sementara menurut pasal 35 ayat 3 menyebutkan: bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Disamping itu, berdasarkan keterangan dari klien, Tersomasi dalam mempekerjakan tenaga kerjanya tidak ada membuat surat pengangkatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Ayat (2) Surat pengangkatan sebagaimana dumaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan: a. nama dan alamat pekerja/buruh; b. tanggal mulai bekerja; c. jenis pekerjaan; dan d. besarnya upah. 

Jadi jelas ya, nanti ini semuanya akan kami pertanyakan. Kalau ada yang dilanggar, siap-siap sajalah, tutup Epza. **
Share:

Bawaslu Tak Ada Urusan Mengklarifikasi Dukungan Para Kepling Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap para kepala lingkungan yang disebut menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Sebab, jika ditinjau dari beberapa aturan, maka kepala lingkungan bukanlah menjadi bagian dari objek pengawasan dari Bawaslu.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kota Medan, Teguh Satya Wira SE, MM terkait munculnya pernyataan dari Bawaslu Kota Medan yang menyebut akan melakukan penelusuran atas munculnya pemberitaan pada salah satu media massa mengenai dukungan dari para kepling di Belawan dan Medan Labuhan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman.

"Kepala lingkungan itu bukan bagian dari objek yang menjadi pengawasan dari Bawaslu," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Teguh menjelaskan, yang menjadi objek pengawasan Bawaslu pada ajang Pemilu yakni TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada pasal 70 ayat 1 huruf C UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dijelaskan bahwa dalam kampanye tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Kemudian pada Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN juga disebutkan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah TNI, Polri, ASN dan perangkat pemerintah hingga kepala desa/lurah dan perangkatnya.

Posisi kepala lingkungan tidak menjadi objek pengawasan juga dipertegas dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

"Dalam penjabarannya juga ditegaskan bahwa tiga komponen perangkat desa tersebut sudah jelas, artinya secara tertulis tidak disebut kepala dusun atau kepala lingkungan merupakan perangkat desa," ujar Teguh.

Terkait soal penyebutkan Kepala Lingkungan di Kota Medan juga diatur dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, pada pasal 16 dijelaskan Kepala Lingkungan (kepling) adalah sebagai pembantu pelaksana tugas operasional kelurahan yang membawahi 1 lingkungan. Kemudian pasal 2, kepling bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

"Jadi janganlah Bawaslu membuat tafsiran sendiri terhadap regulasi. Karena Bawaslu adalah pelaksana regulasi," tegasnya.

Bahkan ia mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan terkena persoalan jika tetap ngotot untuk mengurusi objek yang bukan masuk sebagai objek pengawasannya.

"Kalau misalnya para kepling mengadukan balik dengan dalil pencemaran nama baik, tentu ini akan jadi urusan baru bagi Bawaslu Medan," demikian Teguh Satya Wira. **
Share:

KAUM Kecewa Putusan Hakim Prapid Ketua Kami Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Sidang Praperadilan Amri Ketua KAMI Medan dengan Agenda Pembacaan Putusan dimulai pukul 14.00 Wib di ruang cakra utama Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Rabu, (11/11/2020).

Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Syafril P. Batubara itu menetapkan dalam amar putusannya sebagai berikut: Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya dan Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima permohonan pemohon.


Hadir dalam persidangan aquo para pihak baii Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon dan sejumlah aktivis dari berbagai latar belakang organisai kemasyarakatan dan perwakilan ormas islam Kota Medan dan Sumatera Utara.

Pantauan dari luar gedung peradilan dan depan lapangan benteng terlihat puluhan mobil pengaman polisi dan bara kuda berbaris dan sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di luar arena sidang sejak pukul 11.00 wib tadi pagi.


Mahamud Irsad Lubis, Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) selaku kuasa Pemohon dalam menyatakan, kami sangat kecewa atas keputusan hakim. 


"Putusan Praperadilan sudah dibacakan demikian harus kita hormati, bahwa putusan praperadilan itu sudah inkrah, mari kita hormati. Namun demikian kata Irsad, kami akan melakukan eksaminasi mengajak perguruan tinggi, pakar dan akademisi untuk mengkaji putusan hakim yang tidak berpedoman kepada hasil persidangan tapi lebih dominan pada surat-surat yang diajukan oleh Termohon.

Terpisah Advokat Eka Putra Zakran, Kadiv Infokom KAUM menyatakan, aneh purusan hakim praperadilan hari ini, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon seluruhnya dan menolak jawaban-jawaban Termohon, tapi dalam pokok perkara menolak juga atas gugatan pemohon seluruhnya atau menyatakan tidak diterima gugatan pemohon. Bahkan yang lebih anehnya lagi hakim juga menolak keterangan-keterangan yang diberikan oleh Ahli dari pihak Pemohon, aneh sekali itu kan tutur Epza.


Kami melihat hakim tidak cermat dalam memberikan pendapatnya, putusan hari ini sangat jauh dari rasa keadilan, ujar Epza.

tidak itu saja, diluar sidang peradilan banyak sekali aparat, termasuk mobil polisi dan bara kuda itu ramai sekali. Sepintas kelihatan seperti memberi tekanan dan intervensi, tutup Epza. **
Share:

Polrestabes Medan Gelar Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 54,9 Kg Sabu-Sabu Dan 977 Butir Ekstasi


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Polrestabes Medan Menggelar Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, Acara ini digelar di halaman satres narkoba yang di pimpin langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko Polrestabes Medan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 54,9 Kilogram (Kg) sabu dan 977 butir ekstasi. Pemusnahan barang bukti ini hasil dari penangkapan bulan Juli hingga Oktober 2020

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, barang bukti ini hasil tangkapan dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan, Polsek Patumbak, Polsek Sunggal, Polsek Percut Sei Tuan, dan Polsek Medan Kota.

"Barang bukti tersebut hasil penangkapan mulai dari bulanJuli sampai Oktober 2020 atau selama 3 bulan," ujar Kapolrestabes saat paparan di Mapolrestabes Medan, Rabu 11/10/2020.

Kombespol Riko sunarko juga mengatakan, dari penangkapan tersebut jajarannya berhasil mengamankan 14 orang tersangka. Dari 14 tersangka dua diantaranya meninggal dunia.


"12 orang yang dihadirkan, satu orang tersangka perempuan. Sementara, dua tersangka lainnya meninggal dunia. Saya juga berterima kasih karena pengungkapan ini atas berperan aktifnya masyarakat, rekan rekan dari media, penggiat anti narkotika.

Menurut Kapolrestabes, Kota Medan adalah pasar besar untuk peredaran narkoba, maka Dalam hal ini, Kapolrestabes medan kombespol Riko sunarko mengajak berbagai Elemen untuk bekerja sama membasmi peredaran narkoba di Kota Medan.

"Guna membasmi narkoba di Medan, perlu kerja sama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, masyarakat dan penggiat anti narkoba," ungkapnya.

Kapolrestabes mengungkapkan, selama pandemi Covid-19, peredaran narkoba mengalami peningkatan.
"Selama pandemi Covid-19 ini permintaan narkoba makin tinggi.Atas pengakuan tersangka yang ditangkap biasa mengedarkan 1 Kg,tapi selama pandemi Covid-19 naik menjadi 2 Kg," unngkapnya.

Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk memberantas narkoba," ungkap Kapolrestabes medan Kombespol Riko sunarko.

Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari BNNP Sumut, Kejari Medan, organisasi masyarakat penggiat anti narkoba,AMAN RI,SEGAN Indonesia,Granat, LAN,GAN serta para tersangka. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

KAUM Gelar Talk Show Plus Minus Pasal Karet UU ITE


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kors Advokat Alumni UMSU (KAUM) gelar Talk Show dengan thema: Plus Minus Pasal Karet UU ITE bersama Ahli Pidana dari Jakarta, Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH. Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 10.00-12.00 wib bertempat di Sobate Cafe Jl. Ringroad Medan pada Minggu, 8/11/ 2020.

Mahmud Irsad Lubis, Ketua KAUM dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dr Abdul Chair beserta istri di Medan. 

Saya sangat senang dan bahagia Bapak dan ibu bisa berhadir ke Medan dalam kegiatan Talk Show KAUM sekaligus kesediaan menjadi Ahli pada sidang Prapid Ketua KAMI Medan yang telah terjadual hari senin, di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

"Rekan-rekan pengacara KAUM mari kita maksimalkan dan kita ikuti Talk Show ini dengat hitmat, paling tidak acara ini akan menambah hasanah pengetahuan kita, khususnya seputar Pasal karet UU ITE, tutup Irsad.

Kegiatan Talk Show di mulai dengan serimonial pembukan oleh Saiful Amri dan Doa oleh Bambang Santoso, Sekjen KAUM. Selanjutnya, Talk Dhow dipandu oleh Eka Putra Zakran, dengan dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber dan sesi kedua tanya jawab dari peserta atau audien.

Ada 3 penanya dalam kesempatan itu antara lain: Yusri Fakri, Kadiv Litigasi KAUM, Bunda Gendis, Saksi Fakta sidamg Prapid Ketua Kami Medan dan Mursida Lubis, Srikandi KAUM.


Dr. Abdul Chair Ramadhan dalam paparannya menyampaikan bahwa sebenar UU ITE No. 11/2008 yang telah diubah menjadi UU No. 19/2016 bukan pasal karet tapi menurutnya adalah Pasal Sang Besi, yang mana tujuan dasar UU ini adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk menjerat rakyat dalam bentuk hasutan ataupun sara.

Menurut Eka Putra zakran, akrab disapa Epza, Kadiv Infokom KAUM menyebutkan kehadiran Dr. Abdul Char Ramadahan kali di Medan, selain untuk mengisi acara Talk Show, juga sebagai saksi ahli dari pihak kuasa pemohon yang akan dimintai keterangannya pada sidang Prapid Ketua Kami Medan hari senin, 9 November 2020 di PN Medan.

"Beliau, Ustd Chair panggilan akrab kita jemput tadi beserta ibu via bandara Kuala Namu sekitar pukul 07.15 wib tadi pagi. Ustad Chair ini selain sering tampil sebagainnarasumber di ILC tv one, juga merupakan saksi ahli MUI pusat dalam Kasus Penistaan Agama oleh Ahok dan Saksi Ahli pada Kasus Buni Yani, ujar Epza.

Kehadiran beliau ke Medan yaitu dalam rangka mengisi Talk Show dan sebagai Saksi Ahli di PN Medan. Sengaja kita datangkan Ahli Pidana dari Jakarta, biar bebas dari intervensi dan inilah bentuk komitmen KAUM dalam perkara Ketua KAMI Sdr. Khairi Amri, yang menurutbkajian kita beliau memang tidak bersalah, pungkas Epza.

Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudah Prapid Ketua KAMI Medan ini bisa dikabulkan oleh hakim Syafril P. Batubara yang memimpin persidangan ini, tutup Epza.

Sebelum menutup acara Talk Show, Epza memanggil ghiroh atau semangat perjuangan pengacara KAUM dengan yel-yel perjuangan dan kebesaran KAUM yaitu dengan meneriakkan KAUM dua kali dan dijawab Solid Jaya oleh anggotavdan peserta dua kali. **
Share:

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan, Eksepsi dan Jawaban Termohon Tidak Sesuai Fakta


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Sidang lanjutan Praperadilan (Prapid), perkara register Nomor:73/Pid.Pra/2020/PN. Medan atas nama Pemohon Ir. Siti Asiah Simbolon istri Khairi Amri, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan kembali digelar di ruang cakra utama Pengadilan Negeri Medan pada Rabu, 04/11/20

Adapun agenda sidang hari ini adalah Eksepsi dan Jawaban dari pihak Termohon yaitu Bidang Hukum Polda Sumut. 

Hadir dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut Pengacara dari Pihak Pemohon yaitu Husni Thamrin Tanjung, Eka Putra Zakran, Syawaluddin Sinaga, Jufri Harahap, Yusri Fachri dan Saipul Amri Jambak dkk. 
 
Sementara dari Pihak Termohin hadir SHAKBP Ramles Napitupulu, Kasubbid Bankum Polda Sumut, dan IPTU Jikri Sinurat, Kasubnit Tipidsus Satrekrim Polrestabes Medan dkk.

Setelah dibacakan eksepsi dan jawaban dari pihak Termohon, Hakim tunggal yang memimpin sidang Syafril P. Batubara memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menagggapi Eksepsi dan Jawab Termohon dan Kuasa pemohon menyatakan akan mengajukan Replik pada besok hari Kamis 5/11/20 secara tertulis.


Diluar sidang Husni Thamrin Tanjung, Koordinator Tim Hukum KAUM menyatakan bahwa penetapan tersangka terlalu dipaksakan dan sarat dengan rekayasa. Hal itu dapat ditandai dengan ditangkapnya Khairi Amri pada pkl 16.00 wib. Sementara Sprindik, SpKap dan SpHan juga dikeluarkan pada jam yang sama. 

"Yang lebih ganjilnya lagi Bripka Aspil Saputra, selaku pelapor dan juga diperintahkan oleh Termohon untuk melakukan penangkapan, maka berdasarkan prosedur ini jelaskan cacatnya". 

"Nah, dalam eksepsi dan jawaban Termohon menyatakan bahwa hasil penyelidikan dulakuakn tanggal 8 Oktober 2020, sementara laporan dibua tanggal 09 Oktober 2020, anehkan tutup Tanjung.

Eka Putra Zakran akrap disapa Epza, Kadiv Infokom KAUM, menambahkan bahwa besok hari kamis kami akan mengajukan Replik, yaitu bantahan terhadap eksepsi dan jawaban Termohon secara tertulis. Hari Jumat besok kami akan mengajukan dua orang saksi fakta yaitu orang yang mendengar, mengalami, melihat peristiwa itu terjadi dan hari senin akan mengajukan saksi Ahli Pidana dari Jakarta.

"Intinya kita gak main-main dengan permohinan Prapid ini, kita serius, karena ini menyangkut Hak Asasi Manusia. Kita gak mau ada orang yang tidak bersalah kemudian dipenjara, sementara prosedur penangkapan dan penahanan sejak awal jelas tudak sah alias cacat hukum", tutup Epza. **
Share:

Praperadilan, KAUM Minta Ketua Kami Medan Dibebaskan.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) selaku Kuasa Hukum Praperadilan (Prapid) atas nama Siti Asiah Simbolon istri Khairi Amri, meminta Ketua KAMI Medan agar segera dibebaskan, hal itu disampaikan oleh Tim Pengacara KAUM dalam pembacaan permohonan sidang Prapid pada Selasa, 03/11/2020.

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan kembali di gelar pukul 11.00 wib di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara No. 73/Pid.Pra/2020/PN.Mdn dihadiri oleh Pemohon, Pengacara Pemon dan Pengcara Termohon.

Muhammad Irsad Lubis, Ketua KAUM menyatakan bahwa pihaknya telah membacakan permohonan praperadilan an. Siti Asiah Simbolon selaku istri Khairi Amri.

"Bahwa Penangkapan terhadap Khairi Amri adalah cacat hukum. Permohonan kami berisi cacat sprindik, cacat surat penangkapan dan cacat surat penahan terhadap tersangka".

Masih menurut Irsad, Seseorang yang ditangkap harus terlebih dahulu ditetapkan jadi tersangka, setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan dan penahanan, bukan malah ditangkap dulu baru ditetapkan tersangka, tutup Irsad.



Sementara Husni Thanrim Tanjung, Koordinator Tim Pengacara KAUM menyampaikan, Bripka Aspil Sahputra tidak memiliki kapasitas senagai pelapor, karena Aspil selain bertindak sebagai pelapor juga bertindak melakukan penangkapan. Artinya anehkan kalau dia pelapor dia pulak sekaligus sebagai penangkap, maka jelas disini sifatnya dipaksakan, timpal Tanjung.

Eka Putra Zakran atau disapa Epza, Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM menyampaikan bahwa sesuai jadual yang telah disepakati dan dibacakan oleh hakim Syafril Pandiangan Batubara, bahwa Sidang Prapid Ketua KAMI akan digelar selama 7 hari, terhitung sejak dibacakannya permohonan prapid oleh kuasa pemohon. 

Selanjutnya tanggal 4 agenda sidang adalah mendengar Eksepsi dan Jawaban dari Termohon, tanggal 5, Replik, tanggal 6 Duplik dan Keterangan Saksi Fakta dari Pemohon, tanggal 9 Saksi Ahli, tanggal 10, Konklusi dan tanggal 11 putusan, kata Epza.

Masih menurut Epza yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan itu bahwa dalam permohonan prapid, Pemohon meminta agar Hakim prapid berkenan memberi putusan sebagai berikut; pertama Mengabulakan Permohonan Pemohon seluruhnya, kedua menyatakan batal surat perintah pemagkapan, ketiga mennytakan penetapan tersangka atas Khairi Amri tidak sah dan cacat demi huium, keempat menyatakan batal surat perintah penangkapan, kelima menyatakan tidak sah surat perintah penahanan, keenam memerintahkan Termohon untuk memgeluarkan Khairi Amri seketika setelah putusan dibacakan, ketujuh menyatakan semua bentu surat yang telah dikeluarkan termasuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Termohon tidak sah dan kedelapan merehabilitasi nama baik kliem kami sdra Khairi Amri. tutup Eka. **
Share:

Webinar Pengembangan UMKM & Penciptaan Lapangan Kerja Bersama Bobby Nasution


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh mantan sekretaris daerah provinsi sumatera utara, R E Nainggolan selaku pemimpin umum jurnal pemerintahan,
Turut serta Ketua Asosiasi UMKM sumatera utara Ujiana sianturi, Sohibul anshor Siregar selaku pemerhati ekonomi
Beserta calon walikota Medan Muhammad Bobby afif nasution.

Webinar ini diselenggarakan pada senin, 02/11/2020,pukul 09:30 s/d 12:00wib dengan tema "Pengembangan UMKM & Penciptaan lapangan kerja" melalui via zoom.

Acara ini diikuti 850 orang termasuk salah satu pelaku usaha di bidang perkopian Identitas kopi beserta dari rekan rekan mahasiswa.

Usaha mikro kecil menengah(UMKM) merupakan salah satu usaha produktif milik perseorangan,UMKM sendiri selalu dikaitkan sebagi sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian yang ada di kota medan.

Dalam hal ini calon walikota medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa umkm harus berjalan secara sinkron dalam menciptakan perekonomian di suatu wilayah khususnya kota medan."Untuk tercapainya kesuksesan tersebut harus dilakukan secara serius baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Beliau juga berjanji akan memotifasi masyarakat serta para pelaku umkm yang ada di kota medan.

Dan untuk kedepannya akan berupaya mendukung setiap para pelaku umkm yang memiliki produk akan membantu mempromosikan setiap produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha baik antar provinsi maupun mancanegara.

Disisi lain andri ramadhan salah pelaku usaha perkopian dari identitas kopi sekaligus peserta yang mengikuti acara webinar tersebut mengapresiasi positif dengan kegiatan webinar umkm ini."UMKM adalah pilar penting dalam roda perekonomian bangsa patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota medan kedepan".

Selain itu pemerintah juga bisa mensuport permodalan untuk pengembangan sumber daya manusia,yaitu para pelaku usaha umkm itu sendiri.

Andri ramadhan juga berharap kepada pemerintah kota medan bisa berperan aktif untuk membuka akses pasar bagi para pelaku usaha umkm yang lebih luas dengan dinamika perkembangan pasar digital saat ini. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Muhammad Roni Klarifikasi Pernyataan Berita Aksi Turun Ke Jalan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pahlawan Perjuangan, Muhammad Roni Mengklarifikasi Pernyataan yang mengatakan akan Turun Kejalan Melakukan Aksi Terhadap Permasalahan PD IPM Kota Medan yang mendeklarasikan dukungan pada salah satu calon di Pilkada Medan beberapa waktu yang lalu.

Muhammad Roni Pratama lewat Video yang diunggah di Akun Facebooknya Mengklarifikasi bahwa Pernyataannya tersebut Tidak Benar dan Menyatakan Permohonan Maaf Kepada Ayahanda Muhammadiyah dan Seluruh Kader IPM SE Kota Medan.

Sebelumnya beredar berita bahwa "Kader IPM se Kota Medan Akan Turun Kejalan Tuntut PD IPM Kota Medan Dibekukan" sesuai dengan Berita yang diterima redaksi www.dutanusantaramerdeka.com dan telah diterbitkan pada Jumat (30/10/2020).


Redaksi Duta Nusantara Merdeka mengklarifikasi bahwa berita yang diterima lewat release sudah dikonfirmasi terlebih dahulu. **
Share:

Kader IPM se Kota Medan Akan Turun Ke Jalan Tuntut PD IPM Kota Medan Dibekukan



Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) se Kota Medan akan menggelar Aksi Turun Ke jalan, apabila PW IPM Sumut tidak menindaklanjuti permasalahan PD IPM Kota Medan yang telah Mendeklarasikan Diri mendukung salah satu calon pada Pilkada Medan, hal tersebut disampaikan Kordinator Aksi Muhammad Roni yang diterima www.dutanusantaramerdeka.com

Lebih Lanjut Muhammad Roni mengatakan bahwa apa yang dilakukan PD IPM Kota Medan telah merusak citra Organisasi IPM, jadi sudah seharusnya PW IPM Sumut melakukan tindakan tegas untuk membekukan dan memberhentikan Kepengurusan PD IPM Kota Medan saat ini, Ujar Roni.


Roni yang juga merupakan Kader Pimpinan Cabang IPM Pahlawan Perjuangan  Mengungkapkan bahwa Aksi Solidaritas Kader IPM ini nantinya akan digelar pada 2 (dua) titik lokasi, yang pertama akan dilaksanakan di Gedung Muhammadiyah Kota Medan Jl. Mandala By Pas No. 140 Medan dengan tuntutan Mendesak Ayahanda PDM Kota Medan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam hal ini, dan jika perlu dapat merumuskan dan merekomendasikan Pemberhentian Pengurus PD IPM Kota Medan, ungkap Roni.


Sedangkan untuk lokasi yang kedua Aksi akan dipusatkan di Gedung Pimpinan Wilayah IPM Sumut yang berada di Jalan Sisingamangaraja Medan, dengan tuntutan kiranya PW IPM Sumut dapat dengan segera Membekukan Kepengurusan PD IPM Kota Medan. **

Share:

PC IPM Medan Area Desak PW IPM Sumut Bekukan IPM Kota Medan



Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kegiatan Deklarasi Dukungan Terhadap Salah Satu Pasangan Calon Walikota Medan - Wakil Walikota Medan yang dilakukan Oleh Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan terus mendapat kecaman dan kekecewaan dari kader-kader IPM.

Kecaman tersebut datang dari Pimpinan Daerah IPM Se Sumatera Utara, setidaknya ada Delapan PD IPM yang Menyatakan Sikap agar PW IPM Sumut Memberikan Sanksi dan Membekukan Kepengurusan PD IPM Kota Medan Karena Telah Melanggar AD/ART.

Sementara itu desakan agar PW IPM Sumut Membekukan Kepengurusan PD IPM Kota Medan juga datang dari PC IPM Se Kota Medan, yang menyatakan Kekecewaan atas sikap PD IPM Kota Medan yang Berani Menggunakan Atribut dan Dukungan Resmi kepada salah satu calon di Pilkada Medan.


Ketua PC IPM Medan Area, Fauzan kepada www.dutanusantaramerdeka.com menyampaikan bahwa keputusan PD IPM Mendeklarasikan Dukungan di Pilkada Medan dengan Resmi sudah melanggar AD/ART IPM, Sebab IPM itu bukan Gerakan Politik, tapi Gerakan Kader dan Keilmuan, jadi jika ingin Berpolitik silahkan tanggalkan Atribut IPM, Bukan malah sebaliknya, untuk itu PC IPM Medan Area Mendesak PW IPM Sumut Memberikan Sanksi dan Membekukan PD IPM Kota Medan Karena Telah Mencoreng nama Organisasi dan Ikatan ini, tegasnya.

Lebih Lanjut Fauzan Mengatakan PC IPM Medan Area akan membuat Mosi Tidak Percaya Kepada PD IPM Kota Medan dan PW IPM Sumut Apabila tindakan ini tidak ditindaklanjuti, ungkapnya. **

Share:

PENA IPM Medan Denai Akan Memanggil PC IPM Yang Hadiri Deklarasi Dukungan Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Persatuan Alumni (Pena) IPM/IRM Cabang Medan Denai akan Memanggil Pimpinan Cabang IPM Medan Denai Yang Hadiri Kegiatan Deklarasi Dukungan Calon Walikota - Walikota Medan, hal ini disampaikan Ketua Pena IPM/IRM Cabang Medan Denai, Ebiet Prayugo Radityo di Sekretariat Jl. Tangguk Bongkar X No. 2 Medan.

Ebiet sangat menyesalkan Sikap yang diambil Oleh Pengurus Pimpinan Daerah IPM Kota Medan terkait Deklarasi Dukungan Resmi kepada salah satu Pasangan Calon Walikota Medan - Wakil Walikota Medan, Ujarnya.

Lebih Lanjut Ebiet Mengatakan Akan Memanggil PC IPM Medan Denai yang ikut menghadiri Kegiatan Deklarasi tersebut, karena kegiatan itu telah melanggar AD/ART IPM, dan ini merupakan Catatan dan Preseden Buruk Bagi Organisasi IPM.
Selaku Alumni Kita (Red) Berkewajiban untuk memberikan Pengarahan terhadap tindakan yang salah dilakukan oleh Pengurus IPM tersebut ungkapnya kepada www.dutanusantaramerdeka.com

Ebiet juga Sudah Berkoordinasi Dengan PENA IPM Kota Medan, agar segera menindaklanjuti dan memanggil PD IPM Kota Medan terkait hal yang telah merusak dan melanggar perinsip-perinsip perjuangan  IPM. Tegasnya.
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lakalantas Lalu Lintas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Online Opini Organisasi Ormas Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Papua Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC PDI Perjuangan pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini