ASN Diberikan Cuti Tahunan dan Dilarang Mudik dengan Mobil Dinas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat lebaran. Namun demikian Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas. 

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April ini disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimasing - masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya diluar kepentingan dinas.

Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing - masing instansi.

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain itu, bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status resiko persebaran covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. 

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan  mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah - langkah yang diperlukan bagi instansi masing - masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar. (Lak/Tha)

Read More

Transformasi KORPRI Perkuat Reformasi Birokrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diminta untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tidak hanya itu, organisasi yang anggotanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) ini harus menjadi wadah mempererat persatuan bangsa dari suku, etnis, dan agama apapun, serta bersatu guna memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menutup kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) IX KORPRI Tahun 2022 secara virtual, Sabtu (29/01).

“Kegiatan KORPRI di seluruh Indonesia sangat positif, yaitu menampilkan kepada masyarakat luas tentang berbagai program unggulan KORPRI dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta program unggulan dari Dewan Pengurus KORPRI di daerah provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.

Sebagai Penasihat Harian Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Menteri Tjahjo mengingatkan setiap program yang dicanangkan KORPRI juga harus mendukung program pemerintah atau program prioritas nasional ke depan. Anggota KORPRI dimanapun berada harus mencurahkan seluruh energinya untuk pelayanan publik yang lebih baik. 

Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang melayani. Untuk itu, ASN harus mampu bekerja dengan kinerja tinggi dari era manual menuju era digital.

Disampaikan bahwa program KORPRI yang diputuskan dalam Munas tahun 2022 ini, harus menjadi pemicu bagi semua anggotanya untuk lebih unggul dalam upaya meningkatkan kinerjanya bagi bangsa dan negara. Selain itu, para pengurus dan anggota KORPRI juga diminta memberikan terobosan untuk kemajuan organisasi, serta dapat meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan, semangat rasa kebersamaan, dan rasa solidaritas.

“Tekad dan upaya kita untuk menjadikan transformasi KORPRI kedepan lebih baik lagi merupakan komitmen kita bersama,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga mengajak organisasi KORPRI dapat membangun Smart ASN yang Bangga Melayani Bangsa, melalui Strategi Manajemen ASN 6P, yakni penguatan budaya kerja dan _employer branding_ seperti yang sudah diresmikan oleh Presiden. Kedua, percepatan peningkatan kapasitas SDM ASN. Ketiga, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Kemudian strategi keempat, pengembangan talenta dan karier. Kelima yaitu percepatan transformasi digital, serta keenam adalah perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan ASN.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Munas IX KORPRI Tahun 2022 menegaskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara konsisten oleh ASN, akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. 

“Munas IX KORPRI ini harus dijadikan momentum untuk mendorong akselerasi transformasi KORPRI menjadi korps profesi pegawai ASN yang semakin modern dan profesional,” jelas Presiden. 

Presiden Joko Widodo menekankan empat hal yang harus menjadi perhatian KORPRI. Pertama, KORPRI harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN juga harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat.

Kedua, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan memberdayakan masyarakat.

Ketiga, di era disrupsi seluruh anggota KORPRI harus mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Anggota KORPRI harus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi _trendsetter_, bukan sebatas _follower_. Selain itu, KORPRI juga harus bersifat terbuka dan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, daerah, hingga ilmu.

Keempat, KORPRI harus terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. (Arianto)

Read More

Menteri PANRB Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris ASN yang Tewas Tangani Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah memberikan penghargaan dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengorbankan nyawanya dalam tugas menangani pandemi Covid-19. Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, dan pensiun bagi janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun, menjadi salah satu penghargaan yang diberikan.

Penghargaan dan santunan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/05). Penyerahan dilakukan bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih.

Tak cuma itu, Penghargaan dan santunan diberikan secara simbolis kepada keluarga dari delapan ASN yang tewas dalam tugas penanganan Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan ASN yang tewas atau gugur dalam tugas diberikan santunan dan penghargaan sesuai aturan yang berlaku. Besaran santunan yang diterima keluarga atau ahli waris, berkisar antara Rp200 juta hingga lebih dari Rp300 juta, tergantung pangkat dan golongan ASN tersebut.

Selain itu, Santunan tersebut meliputi komponen Tabungan Hari Tua serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Hak keuangan yang diterima para ahli waris adalah santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman serta bantuan beasiswa bagi anak korban.

Dan yang pasti, Penghargaan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keluarga dan ahli waris ASN yang ditinggalkan. Meski perlu disadari, penghargaan tersebut tentunya tetap tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para ASN yang tewas. Diharapkan santunan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan prioritas masing-masing keluarga dan ahli waris.

Disisi lain, Santunan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN. Sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan duka mendalam atas tewasnya para pahlawan kesehatan. "Ia berharap, santunan yang diberikan kepada ahli waris bisa digunakan dengan baik. "Walau jumlah ini cukup besar tapi tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para PNS tersebut," ungkap Bima.

Sementara itu, Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para tenaga kesehatan yang telah telah tewas dalam tugas tersebut. Kosasih menyampaikan bahwa PT Taspen memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan, dan mendukung penanganan Covid-19.

Bagi Kosasih, mereka adalah pahlawan kesehatan yang gugur bagi bangsa dan negara. "Kepada ahli waris, disampaikan terima kasih atas peran aktif dan dukungannya kepada para PNS yang tewas tersebut semasa hidup," ujar Kosasih.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PANRB, perwakilan dari Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkot Semarang.

Asal tahu saja, Delapan ASN yang Menerima Penghargaan dan Santunan Secara Simbolis tersebut, yaitu:
1. Dokter Elianna Widiastuti (Pemkot Semarang)
2. Dokter Sang Aji Widi Aneswara (Pemkot Semarang)
3. Muh. Rodhi (Pemkot Semarang)
4. Nuryanta (Pemkab Blora)
5. Dokter Hery Prasetyo (Pemkab Blora)
6. Dokter Wuryanto Hadi Pranoto (Pemkab Purworejo)
7. Destara Putra Awalukita (Kementerian Kesehatan)
8. Soehendro (Kementerian Kesehatan). (Arianto)

Read More

Menteri PPN: Potensi Indonesia dalam Membangun Industri Hijau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam launching virtual publikasi kerjasama UE-Indonesia 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, Indonesia memiliki potensi dalam hal daya saing tenaga kerja dan kapasitas manufaktur untuk membangun industri hijau.

Namun, Indonesia perlu meningkatkan kerangka hukum dan perencanaan serta efisiensi energinya. Indonesia juga memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk green market, dengan 75% investor tertarik untuk berinvestasi secara berkelanjutan dengan prinsip Environment, Social, Governance , dengan persentase perempuan dan milenial yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau dari krisis Covid-19 membutuhkan strategi pemulihan hijau. Terdapat 3 langkah strategis menuju transformasi ekonomi.

Yang pertama adalah membentuk respons terhadap krisis. Salah satu permasalahan yang muncul adalah peningkatan volume limbah B3 medis hingga 30%. Menyikapi hal tersebut, Indonesia secara bertahap akan membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 medis untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan di 32 lokasi hingga tahun 2024. Ini bisa menjadi potensi baru untuk kerjasama, khususnya dengan pihak swasta.

Langkah kedua adalah mempersiapkan strategi pemulihan yang lebih hijau dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik. Sementara pemerintah tetap fokus pada penguatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan nasional, pemerintah juga perlu memastikan landasan dan desain yang kokoh untuk intervensi ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Ini termasuk menyiapkan paket stimulus hijau dan memulai proyek hijau dengan tujuan jangka panjang.

Langkah ketiga adalah transformasi struktural yang bertujuan untuk memperkuat produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan di masa depan. 

“Kami telah melihat bahwa pendekatan bisnis-seperti-biasa kami terus menurunkan sumber daya alam dan daya dukung kami. Untuk strategi jangka panjang, kelestarian sumber daya alam perlu dijaga dan daya dukung alam tetap diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Menteri. (Arianto)

Read More

MenPAN-RB Copot PNS yang Terpapar Radikalisme dan Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku kerap mencopot oknum PNS yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Hal ini disampaikan Tjahjo saat menghadiri rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk tantangan reformasi birokrasi: persepsi korupsi, demokrasi dan intoleransi di kalangan PNS di Jakarta. Minggu (18/4/2021).

Tjahjo awalnya mengungkap paham radikalisme sangat erat kaitannya dengan praktik intoleransi. Dia menyayangkan banyak kehilangan orang-orang pandai di lingkungan pemerintahan akibat hal ini.

“Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, yang dia seharusnya bisa duduk di eselon 2, yang seharusnya dia bisa menjadi kepala badan atau lembaga tapi dalam TPA (tes potensi akademi) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku telah mengantongi seluruh data dan bukti-bukti yang memperlihatkan hubungan oknum PNS tersebut dengan paham radikalisme. Ke depannya, dia meminta agar semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi.

“Ini tanpa ampun kami sudah ada datanya, semua lewat medsosnya dia pegang, kemudian kedua PPATK saya kira harus kita cermati secara bersama-sama,” tegasnya.

Selain dugaan radikalisme dan terorisme, Tjahjo juga memberi sanksi pemecatan kepada oknum PNS yang terciduk menggunakan narkoba dan obatan-obatan terlarang, serta yang terlibat praktik korupsi.

“Walaupun saya cukup sedih hampir tiap bulan saya memutuskan dalam sidang badan kepegawaian, ada PNS yang harus saya non-job-kan atau saya berhentikan, karena terpapar radikalisme dan terorisme, pengguna narkoba dan pengedar dan tidak memahami area rawan korupsi. Tiga hal ini lah yang saya kira masih jadi bagian daripada sebagian kecil PNS kita yang harus kita cermati bersama,” ungkapnya. (Arianto)

Read More

Kapolres Majalengka Menerima Kunjungan Kerja Deputi 1 Pelayanan Publik KEMENPAN-RB

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Barat

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso didampingi Wakapolres Majalengka Kompol Sumari dan PJU Polres Majalengka menerima kunjungan kerja Deputi 1 Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Diah Natalisa,MBA, bersama 3 orang staf didampingi tim pendamping dari Biro Rena Polda Jabar.

Tim evaluasi Kinerja Pelayanan Publik tersebut tiba pukul 08.30 WIB, diterima di lobby Mapolres Majalengka, Jalan K.H Abdul Halim No. 518 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jum’at (9/10/2020).

Kapolres Majalengka mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Ibu Deputi 1 Bidang Pelayanan Publik beserta staff serta menyampaikan bahwa pelayanan publik Polres Majalengka mengalami banyak perubahan demi tercapainya kepuasan public terhadap pelayanan Polres Majalengka serta pelayanan bagi kelompok rentan masyarakat.

AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso juga memaparkan sejumlah profil dan inovasi Polres Majalengka dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Setelah melaksanakan paparan kemudian menerima paparan dari Ibu Deputi 1 Bidang Pelayanan Publik dan untuk selanjutnya dilaksakan peninjauan tempat pelayanan Publik di Polres Majalengka seperti SPKT, SKCK, SIM dan yang lainnya **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More