Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

GP Ansor DKI Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta bersama Kominfo menggelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim serta Diskusi Ngobrol Bareng Sahabat dengan tema "Membangun Narasi Kebangsaan Di Ruang Digital" yang diadakan di Kantor PW GP Ansor DKI Jakarta, Jumat (31/03). 

"Dunia nyata sama dengan dunia maya yaitu salah satunya aturan di dunia nyata kita punya Undang-undang, di dunia maya pun kita punya Undang-undang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian pertarungan hari ini  bukan hanya pertarungan yang ada di dunia nyata, tapi pertarungan hari ini ada di dunia maya," kata Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dalam diskusi Dialog Sahabat 

Sekarang ini begitu gampang kita untuk melakukan akses di media sosial sehingga orangpun terbangun mindset cara berfikirnya itu karena adanya media sosial. Coba kita ingat Pemilu tahun 2019 begitu hebat dan kencangnya karena yang main itu ketikan jari sahabat-sahabat sekalian. Tetapi isi otak didalam kita ini itu ruwet dan mumet, mungkin pengennya hantam saja bahkan dalam satu keluarga ada yang tidak bertegur sapa.

Oleh karena itu, lanjut Sufyan, kita mempunyai basis keilmuan, keIslaman dan keIndonesiaan itu harus mampu untuk mengisi ruang-ruang digital itu. Implementasi di negeri kita sangat kurang sekali yang aktif dalam media sosial contoh misalnya di Twitter itu adalah ukuran konsumsi orang elit (misalnya tenaga ahli di DPR wajib main twitter karena isu elit itu ada di Twitter). 

Saya yakin disini hanya sedikit yang punya Twitter dan itupun kalau ada Twitter paling untuk melihat trending topik yang malam Jum'at dan malam Sabtu. Jadi hari ini ruang publik itu bukan hanya yang kita rasakan sentuhan badan, tapi ada di media sosial. Begitu gampang dan cepatnya semua isu-isu itu terpublish di media sosial hari ini. 

Menurut Sufyan, Kita harus menguasai Twitter untuk membangun narasi-narasi positif dan kebangsaan, seperti tadi saya bilang bahwasanya kita harus punya  pemahaman soal keIslaman yang Insya Allah bisa juga dengan Tokoh yang lain. NU pun tidak akan pernah kekurangan stok untuk berbicara soal Islam. Yang kedua kita mempunyai kemampuan untuk mampu mengkolaborasi dan akulturasi antara budaya, sosial, kebangsaan, nilai patriotisme itu hanya NU yang mempunyai ramuan tersebut. 

"Mari mulai hari ini kita isi ruang digital tersebut yang Insya Allah soal digitalisasi ini sampai Desember kedepan, nanti di PAC-PAC Ansor dan Banser  bisa lebih banyak berbicara soal digital. Kita akan undang narasumber-narasumber yang mumpuni yang bisa membuat sahabat-sahabat cakap dan canggih dalam bermedia sosial serta mampu membangun narasi positif, kebangsaan dan keagamaan yang mampu untuk merubah mindset dan pola pikir bangsa dan negeri ini," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Pengurus-pengurus GP Ansor dan Banser DKI Jakarta,  Komisioner KPI Mimah Susanti, Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dan Ahmad Faisol, Praktisi & Bendahara GP Ansor DKI Jakarta sebagai narasumber. (Arianto)

Share:

Jelang Idul Fitri 1444H, BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.  

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023). 

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina. "Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H.  “Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi. (Arianto)

Share:

Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu Gelar Unras di DPRD Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menyikapi polemik terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol, maka kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) yang merupakan pemilik/penghuni asli apartemen Marina Ancol melakukan klarifikasi pada isu-isu TIDAK BENAR yang selama ini dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen. 

Bahwa kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu yang beranggotakan mayoritas pemilik dan penghuni apartemen Marina Ancol, serta para karyawan yang bekerja di apartemen sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi. 

Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain. Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah. 

Oleh karena itu, pertama, kami menilai bahwa pembentukan PPPSRS MMR melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd, pada 25 Maret 2023 sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik. 

Selanjutnya atas dasar itu maka tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Dimana syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan documen terkait telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a. 

Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-ar unit apartemen yang ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan Tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik Pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR. 

Dari data yang kami dapat juga ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati ini, diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR. 

Keriga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga. Pemutusan harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas jelas bukan orang tidak mampu. 

Keempat, kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen. Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami. 

Kelima, kami juga membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta. 

Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya, kalau seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabenenya rakyat kecil ini. 

Kami juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendekriditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang hingga keputusan dan pendapat yang diambil akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami. 

Terakhir, ketujuh, kami berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR. Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen. (Arianto)




Share:

Hindari Resiko Saat Investasi, UOB Kenalkan Metode Risk-First


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
UOB Indonesia terus berupaya mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan investasi. Salah satunya dengan menggelar literasi bertajuk “Preserve and Grow Your Wealth Through Risk-First Approach” di Jakarta, Kamis, (30/3/2023).

Dalam sesi ini, UOB Indonesia memberikan informasi komprehensif mengenai investasi pasar modal agar masyarakat dapat mengoptimalkan portofolio kekayaannya dan terhindar dari risiko berlebih. Hal Ini mengingat jumlah investor dalam negeri yang terus meningkat, terutama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap pasar modal belum maksimal.

"Masyarakat perlu mengenali risiko terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Ada berbagai risiko yang harus dikenali, yaitu risiko diri sendiri maupun risiko dari produk yang akan diinvestasikan. Melalui pendekatan Risk-First, UOB Indonesia menekankan akan pentingnya keseimbangan antara risiko dan imbal hasil," kata Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret.

"Masyarakat harus melakukan literasi keuangan. Pahami produk-produk investasi yang ditawarkan. Kadang kita tahu risiko kita, tapi lupa kalau produk punya risiko yang harus dipelajari. Dengan begitu kita bisa menikmati hasil investasi yang kita lakukan," kata Vera.

Berdasarkan catatan Kustodian Sentral Efek Indonesia (SEI), investor di pasar modal Indonesia telah tembus 10 juta investor yang mengacu pada Single investor identification (SID) telah mencapai 10.000.028, dengan komposisi jumlah investor lokal sebesar 99,78%.

Sejalan dengan hal tersebut, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan, tingkat inklusi di pasar modal meningkat pesat, yakni dari 1,55% pada tahun 2019 menjadi 5,19% pada 2022. Namun peningkatan inklusi tidak diiringi dengan tingkat literasi, di mana pada tahun 2022 tingkat literasi keuangan di sektor pasar modal turun menjadi 4,11% pada 2022 dari yang sebelumnya mencapai 4.97% pada tahun 2019. 

UOB Indonesia percaya bahwa masyarakat perlu melakukan diversifikasi kelas aset yang harus dibarengi dengan literasi keuangan yang baik. Melalui pendekatan Risk-First Approach, diharapkan masyarakat dapat memahami tingkat toleransi risiko pribadi yang dapat digunakan untuk mengelola portfolio keuangan dengan risiko yang lebih terukur.

"Sebenarnya tidak cukup hanya tahu risiko, tujuan juga penting mulai dari rangka pendek, jangka panjang, uang sekolah anak, dana pensiun, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan investasi lainnya. Tujuan dari investasi ini akan mempengaruhi produk apa yang paling tepat dimiliki nasabah sesuai dengan profil risikonya," lanjut Vera.

Dalam pendekatan Risk-First, terdapat tiga langkah dalam perencanaan keuangan.

Pertama adalah melindungi (protect) diri dan orang yang dicintai dengan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan, solusi asuransi yang tepat, serta aset berisiko rendah lainnya. 

Kedua membangun (build) kekayaan dengan portofolio investasi inti yang kuat. Skema ini dirancang untuk membantu mencari imbal hasil yang stabil guna mencapai tujuan fundamental dan jangka panjang, seperti investasi hari tua. 

Dan Ketiga adalah meningkatkan (enhance) nilai kekayaan dengan investasi taktis dengan membantu menangkap peluang pasar yang muncul.

Sementara itu, Wealth Advisitor Head UOB Indonesia Diendy Liu mengatakan, di tengah agenda pengetatan moneter global untuk mengendalikan inflasi, pasar modal dihadapkan pada volatilitas pergerakan harga yang cukup tinggi. Kondisi ini juga diperkeruh kembali oleh beberapa kegagalan bank di AS dan pengambilalihan bank di Eropa. 

Menurutnya, kombinasi kejadian ini menyebabkan sentimen negatif tidak kunjung berakhir menghinggapi pasar modal global maupun lokal. Namun demikian, sedikit angin segar dan harapan muncul di kawasan Asia Pasifik. Setelah mengakhiri kebijakan zero-covid pemerintah China langsung melakukan beberapa perubahan kebijakan untuk sesegera mungkin mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, bahkan mencanangkan target pertumbuhan sebesar 5% di tahun 2023.

Di dalam negeri, pemerintah Indonesia diyakini tetap sigap dalam memitigasi imbas dari ketidakpastian ekonomi dengan terus mendorong investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan relatif terjaga di tahun 2023, melihat performa ekspor, investasi, dan belanja rumah tangga yang kuat sepanjang tahun 2022.

Untuk memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa langkah antara lain melakukan investasi berkelanjutan, memanfaatkan bonus demografi, potensi kemajuan teknologi, peningkatan daya saing ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang aman dan andal. (Arianto)

Share:

Sambut Ramadan, DYK Mahkamah Agung Gelar Baksos


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ramadan merupakan bulan yang dinantikan banyak muslim di penjuru dunia. Selain bahwa bulan ini memberikan banyak pahala, bulan ini juga memberikan banyak keberkahan dan kegembiraan.  Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya, salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung, sebuah organisasi wanita di Mahkamah Agung melakukan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia Tiga di Gandaria, Cilandak, Jakarta (30/03). Bakti sosial yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan ini merupakan bukti kepedulian DYK kepada sesama.

Ibu Anggarwati Sunarto selaku Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung mengatakan bahwa setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan DYK melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai bentuk tali kasih, empati, dan simpati kepada sesama.

“Tahun-tahun lalu, biasanya kami berkunjung dan memberi bantuan ke panti asuhan anak-anak, baru tahun ini kami berkunjung ke sini, semoga kakek nenek di sini semua bahagia dengan kedatangan kami ya,” kata Ibu Sunarto yang disambut sahutan gembira secara bersamaan dari para penghuni panti.

Ia menambahkan bahwa selain Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia, pada saat bersamaan DYK juga memberikan bantuan kepada tiga panti lain.

DYK yang tahun ini memasuki usia ke-20 tahun, menurut Ibu Sunarto, sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi anggota DYK sendiri maupun masyarakat luas. Pemberian beasiswa, santunan bagi anak yatim, dan memberikan bantuan kepada panti asuhan merupakan beberapa contoh kegiatan yang rutin dilakukan oleh DYK.

Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia merupakan panti khusus bagi orang-orang tua yang terlantar dan tidak memiliki keluarga. Saat ini Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia memiliki 358 penghuni panti yang biasa disebut Warga Binaan Sosial (WBS) dari berbagai daerah, seperti Semarang, Yogyakarta, dan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang ditemukan dinas sosial terlantar di jalan.

Panti ini merupakan pusat dengan dua cabang, pertama di Jalan Centex Raya Rt/Rw. 001/03 No. 1, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur , kedua di Jalan. Dukuh 5 Rt/Rw. 009/03 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur.

Saat menerima kunjungan DYK, para WBS ini terlihat sangat bahagia.

“Mereka ini mayoritas tidak memiliki keluarga. Jadi jika ada yang berkunjung ke sini untuk menemui mereka, mereka akan senang sekali,” kata taufik, Kepala Panti Asuhan Tresna Werdha Budi Mulia.

Di akhir kunjungan, Ketua DYK Mahkamah Agung dan anggota yang turut hadir memborong hasil karya WBS berupa keset, tempat tisyu, gantungan kunci, dan lain-lain. (Arianto)

Share:

Dewan Pers Gelar Diskusi Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Agar jurnalisme tetap berkualitas, dibutuhkan kontrol sosial dari publik kepada media dan wartawan. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17 menyebutkan masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Untuk menjamin itu, pemantau media diharapkan memiliki kompetensi mumpuni sehingga kontrol sosial mampu berjalan dengan baik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik Pemantauan Media dan Jurnalisme Berkualitas yang digelar Dewan Pers di Hotel Santika Premiere Surabaya, Kamis (9/3/2023).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu menegaskan bahwa pemantau media sangat penting untuk menghadirkan karya jurnalistik berkualitas. “Peran pemantau media penting agar pemberitaan media on the track, supaya tidak ditinggalkan publik,” tutur Ninik.

Ketika ekosistem pers menginginkan media yang profesional, menurut Ninik, pemantau media menjadi entitas yang diperlukan agar karya jurnalistik berkualitas dapat terus ditegakkan. Untuk itu, ia menyebutkan prosedur pemantauan media perlu dituangkan dalam pedoman Dewan Pers, terutama mengenai mekanisme kerja, standar keterampilan, sasaran pemantauan, dan struktur kelembagaan.

Ninik juga menekankan pentingnya perlindungan kepada para pemantau media. “Kalau mereka mengalami masalah juga dipikirkan. Pemantau media instrumennya apa? Kalau hasilnya berpotensi konflik dengan macam-macam pihak, apa perlindungan yang akan diberikan kepada pemantau? Jangan sampai pemantau media tidak mendapatkan perlindungan. Itu akan jadi backfire bagi kita,” jelasnya.

Ia bahkan menganalogikan pemantau media seperti pemantau pemilu yang memiliki akreditasi tersendiri. Karenanya, pemantau media sebagai sebuah entitas, tentu harus punya kompetensi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendiana, yang memberikan pemantik jalannya diskusi, mengatakan bahwa kalangan akademisi akan memiliki lebih banyak ruang dalam mendukung pemantauan media. Jika Dewan Pers, organisasi profesi pers, dan akademisi bekerja sama, dampak pemantauan media akan kuat. 

“Pemantau media itu tidak hanya memantau media saja, tetapi juga perilaku jurnalisnya. Sebab, yang bisa diadukan ke Dewan Pers itu tidak hanya karyanya tetapi juga perilakunya,” tegas Yadi.  

Sayangnya, jumlah pemantau media di Indonesia semakin berkurang. 

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan menambahkan, lembaga pemantau media yang ada saat ini sangat minim aktivitasnya. 

Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan berkurangnya pemantau media. Antara lain kebutuhan logistik finansial yang cukup besar, sulitnya menjaga konsistensi program pemantauan media, minimnya mitra media yang dapat dipantau, minimnya minat SDM peneliti pemantauan media, dan memantau media bukanlah kegiatan yang menarik bagi praktisi komunikasi. 

“Padahal isu tentang pers bisa berkembang jika masyarakat ikut bergerak memantau,” katanya.

Diskusi yang digelar dengan para media, konstituten Dewan Pers, akademisi, korporasi, dan pemerintah itu berlangsung dinamis. Berbagai masukan dari para peserta kemudian dituangkan dalam delapan poin kesimpulan, yaitu:

Pemantau media tetap dibutuhkan bagi publik sesuai dengan Pasal 17 UU No 40/1999 tentang Pers.

Pemantauan media dilakukan untuk memastikan publik mendapatkan konten jurnalistik yang berkualitas.

Pemantauan media secara institusional dapat dilakukan oleh kampus maupun organisasi masyarakat independen yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai untuk melakukan pemantauan media.

Publik secara perorangan memiliki hak konstitusional untuk ikut melakukan pemantauan media dengan memanfaatkan akses komunikasi yang disediakan oleh Dewan Pers.

Objek pemantauan lembaga pemantau media institusional tidak terbatas pada karya jurnalistik melainkan juga dimungkinkan pada proses produksi jurnalistik.

Hasil pemantauan media antara lain berupa publikasi (buku, laporan, dll) dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas jurnalisme, sarana pembelajaran tentang jurnalisme, dan penguatan profesionalisme pers.

Dewan Pers setiap tahun diharapkan dapat menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan media kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pengumuman hasil pemantauan media dapat dilakukan oleh lembaga pemantau media bersama Dewan Pers guna memberikan asas perlindungan terhadap lembaga pemantau media. (Arianto)

Share:

Jelang Idul Fitri, BPH Migas dan DPR RI Kunjungi Terminal BBM Panjang


Duta Nusantara Merdeka | Lampung 
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal BBM Panjang PT Pertamina (Persero), di Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Tampak hadir dalam kunjungan ini Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra, serta Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro.

Erika menyampaikan, terdapat tiga tantangan pengelolaan pasokan BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, yaitu ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan keamanan. 

"Perlu diperhatikan ketersediaan suplai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H. Suplai yang ada, khususnya biosolar dan pertalite, upayakan bisa ditambah," ujarnya, Kamis (30/3/2023).

Lebih lanjut, Erika mengingatkan perihal kelancaran distribusi. Meskipun suplai tersedia, belum tentu situasi di lapangan aman,  faktor cuaca, seperti cuaca ekstrim juga perlu menjadi perhatian. "Mengingatkan adanya pulau-pulau yang kemungkinan terdampak cuaca ekstrim atau cuaca buruk, sehingga perlu diantisipasi dengan menyiapkan stok lebih awal," terang Erika. 

Erika juga menyampaikan, pengelolaan hilir migas harus menjaga faktor keamanan dan keselamatan dengan cermat dan tepat, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. “Mohon belajar dari pengalaman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki Trikora menambahkan perlunya mengantisipasi faktor keamanan dan jaminan pasokan, khususnya untuk LPG di wilayah Bengkulu. “Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik,” .

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi, seperti BBM dan listrik yang andal dan terjangkau dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 144H. 

“Kami hadir untuk memastikan dalam momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," terang Sugeng.

Sugeng mengungkapkan bahwa energi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga perlu bersama-sama menjaga situasi pengelolaan energi tetap kondusif. “Kita semua menjaga situasi tetap kondusif, menyangkut ketersediaan energi,” ajaknya.

Sedangkan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendistribusikan BBM pada Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H, serta upaya dalam pengendalian BBM bersubsidi, salah satunya melalui metode QR Code.

Kunjungan kali ini dihadiri juga Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Setyorini Tri Hutami, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso. (Arianto)


Share:

Siap IPO, MBMA Gelar Paparan Publik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Merdeka Battery Materials Tbk. (kode saham: MBMA), merupakan perusahaan yang melaksanakan hilirisasi dalam rantai nilai baterai. MBMA akan menawarkan sebanyak-banyaknya 11 miliar saham baru yang dikeluarkan dari portepel perusahaan atau 10,24% dari total saham perusahaan kepada publik melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dapat ditingkatkan menjadi maksimal sebanyak 12,1 miliar saham atau 11,14% dari total saham perusahaan pada saat IPO. Saham MBMA rencananya akan tercatat di BEI secara perdana pada 18 April 2023.

Proses penawaran saham MBMA akan berlangsung mulai tanggal 12 hingga 14 April 2023 kepada investor di dalam maupun luar Indonesia. Adapun harga penawaran saham MBMA berkisar Rp780-Rp795 per saham sehingga MBMA akan mendapatkan tambahan modal hingga maksimal sebesar Rp9,62 triliun. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari IPO MBMA adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 

Presiden Direktur MBMA, Devin Ridwan, menjelaskan bahwa melalui IPO ini MBMA akan memiliki dukungan yang lebih kuat untuk mengeksekusi setiap rencana strategis perusahaan di masa mendatang. Sebagai pemilik tambang nikel dengan salah satu sumber daya nikel terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel, MBMA berada dalam posisi yang baik untuk mengambil kesempatan dalam hilirisasi rantai nilai baterai kendaraan listrik, didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang sudah teruji.

“Saat ini kami masih berada pada fase awal untuk berekspansi ke industri hilir di sepanjang rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik yang akan terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya nikel yang mampu berproduksi lebih dari 20 tahun. Dengan IPO ini MBMA akan memastikan bahwa rencana strategis perusahaan dapat berjalan maksimal, sehingga kami dapat mengoptimalkan sumber daya kami untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan bermotor listrik dunia di masa depan,” jelas Devin dalam konferensi pers paparan publik IPO MBMA di Jakarta, Kamis (30/3). 

Wood Mackenzie, perusahaan riset terkemuka, memperkirakan penetrasi kendaraan bermotor listrik secara global pada tahun 2040 akan mencapai 69% dibandingkan penetrasi saat ini sebesar 19%, dengan prediksi penjualan kendaraan listrik dunia yang meningkat dari 16 menjadi 93 juta kendaraan antara 2022 dan 2040.   

MBMA berencana menggunakan dana hasil IPO antara lain untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek pemrosesan nikel seperti fasilitas HPAL, konverter nikel matte serta fasilitas produksi asam sulfat melalui proyek Acid Iron Metal I (AIM I). Keberadaan fasilitas HPAL dan nikel matte merupakan salah satu komponen penting untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dalam hilirisasi rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Asam sulfat juga menjadi salah satu material yang mendukung pemrosesan di fasilitas HPAL.

Sebagian lainnya akan digunakan untuk memperkuat modal kerja anak usaha, diantaranya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang merupakan perusahaan tambang nikel dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel. Saat ini SCM memiliki sumber daya lebih dari 1,1 miliar bijih dry metric tonne yang mengandung 13,8 juta ton nikel dengan kadar 1,22% Ni dan 1,0 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co. Kapasitas produksi tambang SCM diperkirakan akan mencapai 14,6 juta wet metric tonnes pada 2024.

MBMA juga akan memakai dana IPO untuk melunasi pinjaman. 

“Saat ini fokus kami adalah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dibangun dan mengintegrasikannya dengan tambang SCM. Dana IPO akan memastikan seluruh proses ini berjalan tepat waktu dan bersinergi secara optimal,” tegas Devin.

Untuk membangun dan mengembangkan aset strategis, MBMA telah menjalin kerja sama dengan grup Tsingshan, Huayou, serta CATL, yang merupakan pemain global terdepan dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. MBMA juga didukung oleh sponsor yang memiliki rekam jejak yang kuat dalam pendanaan dan tata kelola perusahaan, dan MDKA dengan pengalaman pengembangan proyek yang signifikan.

Sebagai perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di BEI, MBMA memiliki fundamental yang cukup solid. Sampai September 2022, perusahaan telah mencatatkan pendapatan usaha senilai USD 289,45 juta dengan laba kotor sebesar USD 31,31 juta. Adapun laba periode berjalan sebesar USD 32,47 juta. Kinerja tersebut mencerminkan performa anak usaha sejak tanggal akuisisi sampai dengan 30 September 2022. Dengan total aset mencapai USD 1,89 miliar, perusahaan memiliki ekuitas sebesar USD 1,29 miliar.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur MBMA, Jason Greive, menyatakan, saat ini sumber pendapatan perusahaan masih berasal dari operasional smelter RKEF yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) dengan kapasitas terpasang produksi agregat mencapai 38.000 Ni per tahun per 30 September 2022. Namun, setelah pembangunan atau komisioning smelter RKEF baru, tambang SCM dan proyek AIM I, MBMA diproyeksikan akan dapat menghasilkan 88.000 Ni per tahun dan 1,2 juta ton asam per tahun.

“Sesuai dengan komitmen perusahaan, kegiatan usaha yang dijalankan senantiasa mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis sesuai dengan prinsip tata kelola Environmental, Social and Governance atau ESG. Ini adalah salah satu bentuk dukungan perusahaan untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2050,” kata Jason.




Share:

4 Asosiasi Gelar Aksi Keprihatinan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Merespon Undang Undang anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/ European Union Deforestation Regulation), petani sawit Indonesia sepakat melakukan Aksi Keprihatinan pada hari Rabu (29/3) di Jakarta.

Perwakilan petani sawit yang melakukan Aksi Keprihatinan tersebut adalah Santri Tani NU, APKASIND0 (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), ASPEK-PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku) dan FORMASI (Forum Mahasiswa Sawit) Indonesia yang berasal dari perwakilan 22 Provinsi Sawit Indonesia dengan total keanggotaan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit.

Ketua Umum DPP Santri Tani NU H.T. Rusli Ahmad kepada awak media mengatakan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara Beli CPO nya tidak seberapa, tapi protesnya banyak, padahal impornya 27 negara anggota UE hanya 4 juta ton per tahun dari total produksi Indonesia 47 juta ton.

Sesungguhnya masalah bukan berasal dari luar negeri tapi dari dalam Negara ini sendiri sehingga membuka celah UE untuk kampanye negatif terkait sawit kita. Sumber masalah utama itu adalah masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat.

Kementerian LHK harus melihat ini suatu kenyataan bahwa sawit itu sudah merupakan sumber ekonomi masyarakat dan pemasukan devisa negara yang tahun lalu tercatat Rp610 Triliun. 

"Mengklaim itu kawasan hutan padahal sudah bukan hutan adalah pembohongan publik" tegasnya.

"Kedepan, Kementerian LHK ini harus digabungkan saja dengan Kementerian Perkebunan. Biar selesai masalah klaim kawasan hutan. Sepanjang hal ini belum diselesaikan maka selamanya negara UE akan menekan Indonesia," sebut Ketum DPP Santri Tani NU.

Lebih lanjut, H.T.Rusli Ahmad, Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan menyelesaikan masalah klaim kawasan hutan ini, terkhusus untuk sawit tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan menggesa pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sebagaimana diketahui, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti deforestasi EUDR (EU Deforestation Regulation) pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan dimana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

"Undang-undang tersebut berlaku untuk sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture," tutup H.T. Rusli Ahmad. (Arianto)

Share:

Mutasi Polri, Kapolri Rotasi 473 Pati dan Pamen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan sejumlah anggota mulai dari Pati hingga Pamen. Mutasi tersebut tertuang dalam empat surat telegram, yakni ST/712/III/KEP./2023, ST/713/III/KEP./2023, ST/714/III/KEP./2023 dan ST/715/III/KEP./2023.

“Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi,” ungkap Kadivhumas Polri, Irjen. Pol. Dedy Prasetyo dalam konferensi pers di Polres Jakarta Selatan, Rabu (29/3/23).

Disebutkan Kadivhumas, terdapat tujuh Kapolda yang dilakukan pergantian, yakni Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulteng, Kapolda Jabar, Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, Kapolda Kalbar, dan Kapolda Sulsel. Kemudian, terdapat promosi jabatan kepada posisi Kabaharkam, Kalemdiklat, dan Kasetum.

Kemudian, terdapat 76 posisi Kapolres yang dilakukan rotasi jabatan dan 36 personel dimutasi karena dalam rangka pensiun.

“Terkait pelantikan, nanti akan diinfokan kembali,” ujar Kadivhumas. (Arianto)


Share:

Diskusi "Membaca Sikap Ganjar Menolak Israel"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" menjadi topik yang menarik untuk dipertimbangkan mengingat pernyataan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang menolak keras adanya rencana kunjungan delegasi Israel ke Indonesia pada tahun 2018 lalu.

"Penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini harus dilihat sebagai suatu bentuk keberanian dalam menentang perlakuan Israel terhadap Palestina," kata Eko Sulistyo, mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden dalam diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" di Rumah Ganjar Jakarta, Selasa (28/03).

Eko menekankan bahwa selama ini, banyak pihak yang terlalu mempertimbangkan faktor ekonomi dan politik dalam menentukan hubungan luar negeri dengan negara-negara tertentu, tanpa memperhatikan masalah kemanusiaan.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak. Sejumlah kritikus menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo terhadap kunjungan delegasi Israel tersebut lebih karena motivasi politik dalam rangka meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. 

Bahkan, Mereka juga menilai bahwa penolakan semacam ini kurang tepat karena Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang seharusnya membuka kesempatan kerja sama dengan negara lain demi meningkatkan perekonomian nasional.

"Bagaimanapun, diskusi mengenai sikap Ganjar Pranowo dalam menolak Israel patut dipertimbangkan sebagai salah satu indikator hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain. Sikap-tindakan ganjar dinilai terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, solidaritas internasional, dan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

BPH Migas Apresiasi Pembatasan Pembelian Pertalite di Kota Palangka Raya


Duta Nusantara Merdeka | Pelangka Raya 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. 

Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan, pengaturan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Palangka Raya agar konsumsi BBM jenis pertalite lebih tepat sasaran.

“Ini adalah langkah konkret yang patut kita apresiasi, karena pemerintah daerah turut membaca situasi BBM saat ini, di mana 80% BBM Subsidi masih dinikmati oleh orang kaya," ungkap Iwan dalam acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Palangka Raya, Senin (27/3/2023).

Diketahui, melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, sejak 12 September 2022 lalu pengguna BBM Pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari, berlaku di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan bahwa di Kota Palangka Raya, implementasi subsidi tepat melalui aplikasi digital untuk BBM jenis Solar telah berjalan hampir 100% atau full-cycle, sehingga masyarakat lebih paham jenis solar apa yang seharusnya digunakan. 

“Dengan hanya tersedianya solar subsidi di 2 SPBU, masyarakat dan badan usaha harus tertib dalam memanfaatkan dan mengonsumsi jenis solar subsidi tersebut. Melalui digitalisasi yang sudah berjalan bisa lebih tepat sasaran. Hanya mereka yang berhak yang dapat manfaat," imbuh Iwan.

Dalam kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini, masyarakat yang hadir tampak antusias berdiskusi terkait pemanfaatan BBM dan gas bumi melalui pipa di wilayahnya. Penjelasan terkait hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Iwan Kurniawan, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kota Palangka Raya Mochammad Abdillah, dan Kepala Bidang Perindustrian DPKUKMP Kota Palangka Raya Hadriansyah

Menutup diskusi, tak lupa Iwan kembali mengimbau agar masyarakat mendukung pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Kuota BBM subsidi hendaknya digunakan oleh masyarakat yang berhak, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan oleh negara tepat sasaran. (Arianto)

Share:

Sambut Ramadhan, Dirjen Teguh Beri Arahan Strategis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam suasana Ramadhan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar apel pagi dan doa bersama. Acara yang digelar secara daring, Senin (27/3/2023) tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi. 

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan arahan strategis mengenai pelayanan Dukcapil kepada para pegawai. Dirinya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi atas capaian penyerapan anggaran Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menggembirakan. Diketahui, hingga 26 Maret 2023, serapan anggaran Ditjen Dukcapil telah mencapai 26,33 persen dan berada di atas capaian seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri. 

"Ini merupakan awal yang baik, namun janganlah cepat berpuas diri. Tetap menjadi atensi untuk melakukan percepatan. Bukan hanya semata-mata penyerapan anggaran, tapi dari sisi output secara fungsional juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas Teguh. 

Dirinya juga meminta jajaran Eselon II Ditjen Dukcapil agar memonitor capaian target pelayanan Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tahun 2023. 

Adapun target capaian pelayanan Dukcapil tahun ini yaitu 99,4 persen perekaman KTP-el, 50 persen Kepemilikan KIA, 98 persen Akta Lahir, 75 persen Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerja Sama dan akses data dengan minimal 15 Organisasi Perangkat Daerah, 2 inovasi setiap tahun, dan 25 persen penerapan Identitas Kependudukan Digital. 

“Termasuk disiplin pegawai PNS dan non-PNS, perlu juga untuk dikawal betul. Persiapkan juga program-program peningkatan kualitas SDM aparatur agar dapat menghadapi layanan Dukcapil ke depannya yang pasti akan terus berkembang,” pesan Teguh. 

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, hari Selasa (28/3/2023) merupakan hari bersejarah bagi Ditjen Dukcapil. Pasalnya, di waktu tersebut untuk pertama kalinya kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai diberlakukan. Kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. 

“Tolong betul-betul diperhatikan PNBP pada pelayanan akses data Dukcapil ini betul-betul dijaga agar tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai ada server yang down ataupun ada masalah,” pungkas Teguh. (Arianto)

Share:

Paska Homologasi, WSBP Lakukan Pembayaran Tahap Pertama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melaksanakan kewajiban pertamanya kepada seluruh kreditur. Tepat 6 bulan paska Homologasi WSBP telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan pada tanggal 20 September 2022, Waskita Beton Precast menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap pertama kepada seluruh kreditur.

“Sesuai ketentuan, WSBP telah melaksanakan pembayaran melalui Kas pembayaran utang atau CFADS (Cash Flow Available For Debt Service) pertama sebesar Rp75,4 miliar” ungkap Asep Mudzakir, Director of Finance & Risk
Management.

Adapun pembayaran yang dilaksanakan yaitu:

 (1) Pembayaran tahap pertama kepada seluruh vendor dengan total Rp34,5 miliar, 

(2) Pembayaran kepada perbankan untuk porsi bunga 2% per anum sebesar Rp37,6 miliar, dan (3) Pembayaran bunga 2% per anum kepada pemegang obligasi dengan total Rp3,26 miliar. 

Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan WSBP paska restrukturisasi dalam keadaan sehat. “Pembayaran CFADS berikutnya akan dilakukan pada 25 September 2023,” tambahnya.

Selain ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran utang tahap pertama, WSBP juga menargetkan pelaksanaan konversi utang menjadi saham dan Obligasi Wajib Konversi dapat dilakukan pada akhir
Triwulan II tahun ini. 

Nantinya akan terjadi perubahan struktur saham WSBP paska restrukturisasi,
namun PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tetap sebagai pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, dalam proses restrukturisasi demi perbaikan kondisi keuangan perusahaan, WSBP didukung oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). 

“Melalui jasa advisory yang efektif
dan aplikatif, dukungan PPA kepada WSBP dilakukan melalui pendampingan sebagai lead advisor dalam proses PKPU dalam rangka penyehatan kembali kinerja keuangan WSBP, serta memastikan
keberlangsungan usaha WSBP untuk dapat memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Pendampingan PPA sebagai lead advisor pada proses homologasi WSBP tersebut merupakan salah satu bukti nyata peran PPA dalam mengoptimalisasi nilai ekosistem BUMN,”ungkap Plt. 

Direktur Utama PPA, Avianto Istihardjo.
Ke depannya, WSBP optimis dan
menargetkan perusahaan akan terus meningkat di tahun 2023 serta di tahun-tahun selanjutnya, di antaranya menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp2,3 triliun dan laba kotor tetap positif sebesar Rp300 miliar. 

Tidak hanya dari sisi kinerja keuangan namun kinerja pemasaran akan ditargetkan tumbuh signifikan sebesar Rp3,8 triliun naik lebih dari 100% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun. (Arianto)

Share:

Pengaturan Penyediaan dan Distribusi BBM Wujudkan Keadilan Sosial


Duta Nusantara Merdeka | Solok
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra mengunjungi Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (27/3/2023). Kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) berlokasi di Kantor Bupati Solok Selatan. Dalam forum ini disampaikan bahwa pengaturan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial.

Saat menyampaikan paparan, Abdul Halim menjelaskan, kehadiran BPH Migas ke Solok Selatan adalah dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM, serta dukungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. “Kehadiran kami ke sini, merupakan support pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan,” ujarnya.

Pria lulusan Universitas Nusa Bangsa ini menyampaikan bahwa dalam membeli JBT, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pelabuhan Perikanan, dan Lurah/Kepala Desa.

"Konsumen pengguna tersebut, meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum,” ujar Abdul.

Lebih lanjut mengenai kuota JBT, ia  mengungkapkan, hingga Maret 2023, realisasi kuota JBT Solok Selatan mencapai 21,534%. “Ini diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Solok Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yapit mengutarakan bahwa pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Khususnya dalam hal ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini.

Lebih rinci, Yapit menyatakan bahwa pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan. 

"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Yapit, Bupati Solok Selatan Khairunas menyambut hangat kehadiran BPH Migas dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang distribusi JBT. "Masyarakat dapat mengetahui secara langsung prosedur dan pengaturan untuk memperolehnya," terangnya.

Kegiatan hari ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, serta masyarakat. 

Di sela kunjungannya, Abdul dan Yapit bersama Direktorat BBM BPH Migas juga melakukan pengawasan distribusi BBM di beberapa SPBU, yaitu di Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan. (Arianto

Share:

Angkutan Lebaran, Kemenhub Sampaikan Update Program Mudik Gratis 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 - Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong - Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret - 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (Arianto)

Share:

Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur'an bersama Angeline Sondakh


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Angeline Sondakh adalah seorang tokoh inspiratif yang dikenal sebagai seorang praktisi bisnis, motivator, dan juga seorang yang mendalami ilmu agama Islam. Salah satu tema inspiratif yang bisa dikaitkan dengan beliau adalah “Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur’an”.

Al-Qur’an adalah sumber kehidupan bagi umat Islam, bagaikan sebuah naungan yang memberikan rasa nyaman dan ketenangan di tengah teriknya kehidupan. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam berbisnis, Angeline memahami betul bagaimana tantangan dan risiko dalam dunia bisnis dapat menimbulkan tekanan dan kecemasan. Namun, ia juga tahu bahwa Al-Qur’an adalah panduan utama dalam menghadapi segala hal tersebut.

"Dibawah naungan Al-Qur’an, kita diberikan petunjuk dan pedoman hidup sehingga kita cukup tegar dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam kehidupan. Di dalam Al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang mengajarkan tentang tata cara berbisnis yang Islami, seperti menghindari riba, menjaga kepercayaan, dan beramal shaleh," kata Angeline Sondakh dalam Kajian Akbar Ramadhan di Masjid Dzarratul Muthmainnah Tangerang, Minggu (26/03).

Angeline sebagai sosok yang peduli terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan juga menyadari bahwa kehangatan yang dibawa oleh Al-Qur'an dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah.

Oleh karena itu, ia juga senantiasa berusaha untuk memperkenalkan kehangatan Al-Qur’an kepada masyarakat luas melalui berbagai cara, seperti memberikan ceramah, mengadakan seminar, dan menuliskan inspirasi dalam media sosial.

Terakhir, tema “Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur’an” mengandung makna yang dalam dan sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis maupun sosial, Al-Qur’an tetap menjadi panduan utama yang memberikan kehangatan dan ketenangan pada setiap yang menjalaninya, seperti yang ditunjukkan oleh sosok inspiratif Angeline Sondakh. (Arianto).

Share:

PUTI DKI Jakarta Kembali Gelar Donor Darah Usung Tema "Setetes Darah Sejuta Kehidupan"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Perkumpulan Umat Tao Indonesia (PUTI) DKI Jakarta, Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia (YDPMTI), dan Dao Guan Thay Phing Kung Jakarta bekerjasama dengan PMI menggelar kegiatan Donor Darah kembali mengusung tema "Setetes Darah Sejuta Kehidupan" untuk membantu kebutuhan stok darah PMI Jakarta.

"Kegiatan Donor Darah yang ke-2 ini rutin di adakan setiap 3 bulan sekali dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker," kata Bapak Parlin Herman Widjaja, Ketua Perkumpulan Umat Tao Indonesia (PUTI) DPD Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Emporium Mall Jakarta, Sabtu (25/03).

Menurut Parlin, PUTI akan terus melaksanakan kegiatan sosial dalam membantu kehidupan masyarakat luas yang menjadi program Perkumpulan Umat Tao Indonesia.

Antusiasme warga sebagai relawan donor darah sangat tinggi, terlihat dari jumlah Pendonor yang hadir. "Ini terjadi karena selama ramadhan kegiatan donor darah belum terlalu banyak digelar, kesadaran warga bahwa donor darah baik bagi kesehatan juga sangat meningkat," ucapnya.

Selain darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti korban bencana, kecelakaan, transplantasi organ, operasi, thalasemia, hingga kanker darah, ternyata donor darah secara rutin terbukti memberikan manfaat dan menyehatkan tubuh pendonor. Salah satunya, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah.

“Kali ini kita menargetkan sebanyak 400 kantong darah. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kolaborasi warga dari Perkumpulan Umat Tao Indonesia dalam kegiatan donor darah ini. Begitu besarnya rasa sosial dan kesetiakawanan warga Jakarta terutama warga Perkumpulan Umat Tao Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik sebagai penyelenggara maupun warga yang dengan sukarela mendonorkan darahnya," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Kunci Sukses ASN, Gus Halim: Loyalitas kepada Pilar Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan kunci sukses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas dan berkinerja bagus. Kunci keberhasilan itu adalah loyalitas kepada pilar negara.

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan kunci sukses ASN tersebut saat mengambil sumpah 299 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi PNS. 

Pelaksanaan sumpah CPNS berlangsung di Balai Makarti Muktitama Kemendes PDTT, Jakarta.

"Pertama loyalitas, kedua loyalitas dan ketiga adalah loyalitas," kata Gus Halim, Jumat (24/3/2023)

Dengan demikian, kunci keberhasilan menjadi ASN cuma satu, yaitu loyalitas.

Mantan Ketua DPRD Jatim itu mencontohkan loyalitas pilar negara, yaitu UUD 1945, Pancasila dan seluruh peraturan perundang-undangan.

"Loyalitas kepada seluruh tugas yang dibebankan, loyalitas kepada atasan yang sedang memimpin," tegas Gus Halim.

Satu yang penting adalah loyalitas kepada diri sendiri untuk berkinerja secara baik. Gus Halim mengungkapkan, loyalitas kepada diri sendiri jarang disadari. Padahal loyalitas kepada diri sendiri itu sebenarnya merupakan kunci keberhasilan.

"Kita jika tidak punya loyalitas kepada diri sendiri maka kita tidak akan pernah berbuat lebih baik. Jika kita menyadari loyalitas pada diri sendiri, maka hak-hal kita sebagai manusia tentunya akan kita penuhi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim mengucapkan selamat atas pelantikan 299 ASN yang secara definitif menjadi bagian dari Keluarga Besar Kemendes PDTT dan berharap bisa dijalani dengan sebaik-baiknya.

"Wujud rasa syukur dari hal ini ditunjukkan dengan perlihat kinerja yang bagus," pesan Mendes PDTT.

Gus Halim juga mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriyah.

Pengambilan Sumpah dan Janji ini disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Sudrajat dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rahmatia Handayani.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Teguh, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini beserta pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Share:

WSBP Komitmen Wujudkan Pertumbuhan Kinerja Tahun 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berkomitmen untuk mewujudkan
pertumbuhan kinerja di tahun 2023. Sebelumnya, WSBP yang bergerak di bidang manufaktur precast, readymix, dan jasa konstruksi telah meraih nilai kontrak baru tahun 2022 sebesar Rp 1,53 triliun di mana perolehan proyek di dominasi dari proyek internal Waskita Grup sebesar 68% dan proyek eksternal (Pemerintah, BUMN/BUMD, swasta) sebesar 32%.

Sugiharto, Director of Operations WSBP menyatakan, WSBP telah menyuplai proyek-proyek besar di bidang infrastruktur dengan berbagai produk unggulan precast dan readymix.

“Kami tidak hanya menyuplai tapi telah mengerjakan proyek konstruksi di wilayah Indonesia, antara lain Proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung, Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung, dan proyek besar lainnya,” jelas Sugiharto dalam keterangan persnya, Jum'at (24/03).

“Pada tahun 2023 ini, kami akan menyelesaikan proyek-proyek konstruksi baik sarana pendukung transportasi terintegrasi, jalan tol, dan proyek lainnya,” tambahnya.

Beberapa proyek yang akan diselesaikan WSBP di sepanjang tahun 2023 antara lain Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas di DKI Jakarta, dengan nilai kontrak Rp 72,79 miliar, pekerjaan slab on pile Proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 dan Paket II Seksi 2 yang bernilai kontrak total sebesar Rp 49,9 miliar, Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 + eskalasi dengan nilai kontrak Rp 883,6 miliar, dan Jalan Kamojing di Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak Rp 20,26 miliar.

Tidak hanya proyek konstruksi, WSBP juga menargetkan pemenuhan pesanan produk beton precast ke beberapa proyek dapat selesai sepanjang tahun 2023 ini, yaitu Proyek Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura Seksi 2, Proyek Jalan Tol Serbelawan - Siantar Seksi 4, Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan Seksi 3, Proyek Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 4, Proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung, Proyek Flyover Sekip Ujung, Proyek Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2, Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket 3, dan Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 3.

Meski lokasi proyek tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, WSBP yang didukung pabrik precast serta sumber daya yang memadai optimis seluruh pesanan maupun pengerjaan proyek akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
“WSBP dapat dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan baik secara kapasitas, kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan pengiriman secara on time (on time delivery),” ujar Sugiharto. 

Hal ini juga didukung dengan adanya peralatan yang memadai salah satunya penggunaan truck mixer untuk readymix.
Dengan berbagai perolehan dan dukungan sumber daya yang mumpuni, WSBP optimis menyongsong kinerja 2023, dengan target perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp3,8 triliun.

“Dalam prosesnya, WSBP selalu menjaga dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik guna mendapatkan proyek-proyek yang memang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik,” tutupnya. (Arianto)
Share:

Ketua Umum PK IMM Pertanian Umsu : Jas merah IMM tidak bisa di jual dan di hargai


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
IMM sebagai pusat aspirasi bukan sebagai tempat pengapresiasian salah satu pemimpin. Saat ini IMM bukanlah organisasi yang bisa di bayar untuk mengapresiasi kinerja suatu pemerintahan.

"Jas merah ini kita gunakan untuk mengontrol kegiatan pemerintah dan bukan untuk mengapresiasi secara berlebihan. Kalau sudah di apresiasi, mereka akan besar kepala dan kemungkinan kita tidak bisa lagi mengontrol kegiatan-kegiatan pemerintahan. Seharusnya kita sebagai _social control_ harus terus mengawal dan mengkritisi pemerintahan bukan malah menyanjungnya." pungkas ketua umum PK IMM faperta UMSU Rizki Afani

sebagai organisasi mahasiswa apa lagi tergabung dalam Cipayung yang memang sudah di perhitungkan oleh banyak organisasi lain, IMM seharusnya tetap menjaga Marwah nya dan merahnya yang senantiasa diartikan sebagai singanya jalanan dalam melakukan aksi. Karena itu sangat perlu pemimpin di  IMM untuk tidak melakukan kesalahan dalam mengambil sikap, serta tidak berpihak dengan pihak manapun dalam melakukan langkah organisasi dan gerakannya.

"Marwah ikatan yang menggunakan jas merah ini tidak bisa untuk di hargai. Karena perjuangan dari 5 tokoh yang membangun IMM ini, sudah bersusah  payah menjaga Marwah dan kebaikan nama IMM. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalamnya sekarang merusak nama besar IMM dan tak menghargai perjuangan tokoh terdahulu. Sehingga harus tepat dalam mengambil langkah agar tidak mencederai nama baik IMM." tambah Rizki afani **
Share:

Polisi RW Berhasil Gagalkan Aksi Perampasan Sepeda Motor Di Kp. Kojan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Jakarta - Berkat Kesigapan polisi RW hasil besutan kapolda metro jaya Irjen Pol Dr M Fadil Imran, Polisi RW di Jakarta Barat kembali menggagalkan aksi kriminalitas.

Kali ini, polisi RW Polsek Kalideres, Jakarta Barat, berhasil menggagalkan pelaku percobaan perampasan sepeda motor di gerbang citra 8 kp kojan Kalideres, Jakarta Barat. Senin (20/3/2023).

"Kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MN (31) yang berusaha mengambil sepeda motor milik tukang ojek," kata Kapolsek Kalideres, Jakarta Barat, Akp Syafri Wasdar pada saat dikonfirmasi. Selasa (21/3/2023).

“Aksi Pelaku yang berusaha mengambil sepeda motor milik tukang ojek berhasil digagalkan oleh polisi RW Brigadir Satrio Prakoso saat melakukan sambang dialogis kewarga binaannya,” ucapnya Akp Syafri Wasdar.

Lebih lanjut Akp Syafri Wasdar menjelaskannya, Kejadian tersebut terjadi dimana pelaku berinisial MN (31) datang bersama istrinya dari bekasi menaiki kereta api dan turun di stasiun rawa buaya.

Kemudian pelaku bersama istrinya pesen ojek berboncengan 3 menuju rumah mertua pelaku di daerah pegadungan Kalideres, Jakarta Barat.

Setibanya dilokasi rumah mertuanya dalam keadaan terkunci dan memutuskan untuk kembali lagi kestasiun.

Dilokasi kejadian pelaku yang diboncengin bertiga di posisi tengah, kemudian mengoleskan balsem hot cream ke mata tukang ojek hingga korban bersama motornya terjatuh dan korban berteriak kesakitan.

Korban sempat melawan dengan memukul dengan konblok dan berteriak sehingga teriakan korban terdengar.

“Mendengar teriakan korban, Brigadir Satrio Prakoso yang ditugaskan sebagai Polisi RW yang sedang sambang di kantor keamanan langsung bergegas menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku,” tutur'nya Akp Syafri Wasdar.

Kejadian tersebut, istri pelaku tidak menyadari aksi suaminya tersebut nekat melakukan aksi percobaan perampasan sepeda motor tersebut.

Saat korban terjatuh, istri pelaku sempat menolong korban dan berusaha membantu korban namun oleh suaminya tersebut dipaksa untuk segera naik namun aksinya berhasil digagalkan oleh polisi RW yang sedang bertugas.

“Polisi RW yang sedang sambang segera mengamankan pelaku dan berhasil menggagalkan aksi pelaku,” jelas Kapolsek Kalideres, Jakarta Barat, Akp Syafri Wasdar.

Untuk mempertanggung Jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 53 Jo 365 Kuhpidana. **

(Redaksi/Imam Sudrajat)
Share:

ART Curi Uang Majikan 870 Dolar Saat Bersihkan Kamar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Asisten Rumah Tangga (ART) berinisial LA (25) di jalan sawah besar 1 tamansari, jakarta barat, nekat mencuri uang dolar milik majikannya sendiri LL (40), hari Senin (6/3/2023) yang lalu.

Akibat ulahnya LA,  korban LL mengalami kerugian sebesar 870 US Dolar atau jika dirupiahkan senilai 13.000.000 rupiah.

"Untuk kasus tersebut kami sudah mengamankan terhadap pelaku yang merupakan ART korban," terangnya Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metro Tamansari, Jakarta Barat, Kompol Adhi Wananda, saat dikonfirmasi. Sabtu (18/3/2023).

Kasus tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 870 US Dolar Atau jika dirupiahkan senilai 13.000.000 rupiah.

"Perkembangan terhadap kasus tersebut kami dari polsek metro taman sari melakukan upaya Restorative Justice atau keadilan restorative mengingat pelaku bersedia untuk menggantikan kerugian korban,” ucapnya Kompol Adhi Wananda.

Ia mengatakan dimana kejadian tersebut bermula saat korban menyuruh ART nya (pelaku) untuk membersihkan kamar miliknya.

Tiba dikamar korban, bukan membersihkan kamar korban Namun pelaku malah melakukan pencurian uang dolar milik korban.

“Uang korban sebanyak 870 US Dolar Atau jika dirupiahkan senilai 13.000.000 rupiah yang telah diambil pelaku dan di tuker kan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan senilai 10.500.000,-” kata Kompol Adhi Wananda.

Dengan didampingi oleh kanit Reskrim polsek metro taman sari Kompol Roland Olaf Ferdinan, kami melakukan upaya Restorative Justice.

”Dimana Korban telah memaafkan perbuatan pelaku dan bersedia menggantikan uang kerugian korban,“ ujarnya Kompol Adhi Wananda.

Antara kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum lebih lanjut.
"Kedua pelaku kemudian membuat surat pernyataan,” kata Kompol Adhi Wananda. **

 (Redaksi/Imam Sudrajat)
Share:

Kunjungi Rutan Kelas I Pondok Bambu, PPWI DKI Jakarta Lakukan Silahturahmi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DKI Jakarta, Edwin Waturandang, bersama anggota relawan PERMATA, Herni. S, melakukan kunjungan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu di Jakarta Timur, Selasa (21/03/23). Hal tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama sebagai mitra yang baik dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melalui media-media lokal, nasional dan Internasional dari group PPWI.

Dalam pertemuan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu mereka disambut langsung Kepala Rumah Tahanan (Karutan), Dewi Sondari, dan Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Tian Agustiani. “Walaupun kedatangan kami ini tidak bersama Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dan team DPN PPWI, kami merasakan sambutan yang baik dari ibu Dewi dan ibu Tian,” ujar Edwin Waturandang.

Menurutnya, saat ini Ketum PPWI sangat padat jadwalnya sehingga tidak bisa hadir dan meminta kami dari PPWI DKI Jakarta untuk mewakili sebagai utusan dari DPN PPWI. “Ke depannya akan dijadwalkan untuk pertemuan antara Ketum dan team DPN PPWI dengan Karutan Kelas I Pondok Bambu,” jelasnya.

Selanjutnya, Edwin Waturandang dan Herni. S, diajak Karutan Dewi Sondari yang didampingi Tian Agustiani untuk melihat-lihat kegiatan warga binaan, misalnya melihat secara langsung latihan menyanyi para warga binaan. Harapan Karutan agar nanti pada saat warga binaan sudah bebas mereka bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

“Baru beberapa bulan ini, setelah lebih dari 2 tahun, Rutan Kelas I Pondok Bambu ini tidak ada struktural pejabat yang tetap sebagai Kepala Pengamanan Rutan, syukur alhamdulilah dengan adanya penetapan Kepala Pengamanan Rutan, Tian Agustiani, sekarang ini, kami bisa lebih meningkatkan sistem keamanan dan pengamanan dalam memproteksi para warga binaan khusus wanita di tempat ini,” ungkap Dewi Sondari.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, “Semaksimal mungkin kami berusaha agar warga binaan khusus wanita yang kami bina di sini dapat bertobat, kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan keluarga mereka, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di sini.” (Arianto)

Share:

Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Lakukan Pengawasan di NTT


Duta Nusantara Merdeka | NTT
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan tugas pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 19-20 Maret 2023.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPH Migas tersebut untuk memastikan penyaluran BBM khususnya bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Dalam kegiatan pengawasan itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim melakukan kunjungan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), dan agen minyak tanah (AMT).

BPH Migas mengunjungi AMT di Kupang dan beberapa SPBU dan SPBUN di Flores Timur untuk memvalidasi data yang lebih konkret, sehingga dapat membandingkan dengan laporan verifikasi volume yang selama ini dilakukan oleh badan usaha.

"Setelah kami menyosialisasikan terkait dengan peraturan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengunjungi mini jobber di Lembata beberapa hari lalu, kami melanjutkan pengawasan di wilayah ini," tuturnya. 

Selain melakukan pengaturan dan menetapkan kuota/volume BBM, BPH Migas juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Lebih rinci, Abdul menambahkan pengawasan di lapangan menjadi hal yang penting, selain memastikan peruntukan BBM bersubsidi bagi mereka yang berhak, masyarakat menjadi lebih tenang apabila pemerintah melakukan pendampingan dan melibatkan mereka secara langsung pada proses tersebut.

Menurut dia, BPH Migas pun tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. 

"Pengecekan CCTV, laporan penjualan, serta wawancara mendalam kepada petugas dan operator, bahkan jika diperlukan sidak, kami siap," ujar Abdul. 

Di Nusa Tenggara Timur, BPH Migas melakukan pengawasan di AMT 52.85104 Kabupaten Kupang, lalu SPBU 54.86201, SPBUN 58.86201, SPBU 54.862.05 dan SPBU 54.862.02 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

BPH Migas telah melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan tugas pengawasan tersebut. (Arianto)

Share:

Jiwasraya Wanprestasi, Nasabah Sambangi Ombudsman RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Perwakilan Nasabah Jiwasraya telah menang gugatan Putusan Pengadilan Berkekuatan hukum Tetap (Inkracht) sejak akhir Juli 2021 belum menerima pengembalian uang polisnya dari Jiwasraya, kali ini ingin menjajaki berjuang melalui jalur Ombudsman karena melalui jalur hukum dengan cara menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta mengalami kebuntuan. 

Setelah mendapat putusan pengadilan inkracht, nasabah mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda seberang Istana Negara untuk menagih uang yang harus dibayar atas perintah putusan Pengadilan Inkracht. 

Ternyata Pihak Jiwasraya melalui jawaban Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Bapak Angger Yuwono sudah tidak ada cash flow lagi untuk memenuhi kewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Malah bersedia menghadapi upaya hukum jika Nasabah ingin melakukan, karena kewenangannya sudah ditarik ke Kementerian. Benar-benar sengaja abaikan PUTUSAN Pengadilan Inkracht.

"Jelas sekali apa yang disampaikan Direktur Utama Jiwasraya tidak sepatutnya disampaikan kepada Nasabah, karena Nasabah adalah Pihak yang mengikat perjanjian dengan Jiwasraya, dimana Jiwasraya telah Wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas pengembalian uang Nasabah," kata Perwakilan Nasabah Bancassurance, Machril dalam keterangan persnya, Selasa (21/03/2023).

Oleh karena itu, ujar Machril, kedatangan Nasabah yang diwakili 3 (tiga) menemui Ombudsman dan bertemu dengan Bapak Yeka Hendra Fatikan pada minggu yang lalu, beliau salah seorang Anggota Ombudsman RI menjelaskan tentang tugas dan fungsi Ombudsman RI. Bahkan, sebelumnya kami telah diberi penjelasan secara teknis oleh staf penerimaan.

Menurut Bapak Yeka Hendra Fatika, jumlah pengaduan kepada Ombudsman RI ada 700 aduan terkait asuransi sehingga cukup merepotkan dalam pengklasifikasiannya. Hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 Nasabah datang kembali hendak melengkapi kekurangan bukti-bukti yang diperlukan untuk kelengkapan.

Untuk diketahui, Terkait tugas dan fungsi Ombudsman RI dalam konsiderans UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawassi penyelengaraaan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negra serta badan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan publik. Sudah tepat sekali jika Nasabah Jiwasraya mengadukan kepada Ombudsman karena diduga terjadinya maladministrasi oleh Badan Usaha Milik Negara.

Selama ini, lanjut Machril, Nasabah Jiwasraya yang berjuang dan berupaya untuk mengembalikan uang tabungannya yang berasal dari bekerja puluhan tahun dan ditabung di dalam deposito bank, setelah ditawarkan ikut program saving plan yang sama dengan deposito dan memiliki kelebihan di cover oleh asuransi, tiba-tiba dinyatakan oleh pemberitahuan Jiwasaraya mendapat tekanan likuidasi sehingga berakibat gagal bayar tentunya nasabah menjadi kaget dan panik, apalagi seluruh tabungan yang diletakan atau disimpan di Jiwasraya. Bersamaan saat kejadian itu ada serangan Covid 19 yang memperburuk situasi.

"Cara penyelesaian masalah yang sama sekali tidak melibatkan Nasabah sangat disesalkan, sehingga nasabah tidak mendapat informasi yang benar. Munculnya restrukturisasi adalah bukan membawa angin segar malah dipaksa tanpa ada pilihan lain yang berpihak kepada nasabah," ungkapnya.

Lebih rinci, Machril menuturkan, Kedatangan Nasabah Jiwasraya adalah untuk memenuhi hak konstitusi yang sudah ditetapkan di dalam Undang Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008. Bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Nasabah Berbekal Janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati :

Nasabah Selain Mendapat Putusan Pengadilan Inkracht, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berjanji di dalam LKPP Tahun 2020 dan IHPS I Tahun 2021 akan menindaklanjuti Nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. Tapi faktanya sudah tahun ke 3 sejak berjanji tidak pernah ada gejala-gejala untuk menyelesaikan pembayaran uang Premi yang dibayar sekaligus saat dimulai perjanjian Polis. Sebetulnya tidak perlu lagi ketakutan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya karena sudah banyak perangkat hukum dan peraturan yang menjadi dasar, seperti:

1. Rekomendasi BPK.RI. LKPP Tahun 2020

2. Rekomendasi DPD.RI Panja Jiwasraya Tahun 2022.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No.69/POJK.05/2016 Pasal 40 (3).

4. Nasabah Inkracht Yang Sudah 2 kali aanmaning dan sita eksekusi, aset nol.

"Harapan kami adalah melalui Ombudsman RI perjuangan kami akan berhasil sebagaimana amanat Undang Undang Ombudsman dan kepada Menteri yang memikul tanggung jawab akan melaksanakan sejalan dengan Sumpah Jabatan Menteri saat dilantik, yaitu setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peratuan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara," pungkasnya. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini