Buku "Drakula Ekonomi": Mengungkap Eksploitasi Industri Rokok di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Industri rokok di Indonesia terus menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Buku "Drakula Ekonomi: Telaah Antropologis & Sosial Ekonomi Industri Tembakau" karya Mukhaer Pakkanna, SE., MM., mengupas secara mendalam bagaimana industri ini beroperasi layaknya "Drakula" yang menghisap sumber daya masyarakat, terutama kelompok rentan.

Peluncuran dan bedah buku ini digelar CHED ITB Ahmad Dahlan dan MTCN (Muhammadiyah Tobacco Control Network) mengkritisi tentang bagaimana industri rokok membentuk kebijakan, memengaruhi kesejahteraan petani tembakau, dan berdampak pada kesehatan publik.

"Industri rokok di Indonesia berkembang pesat karena harga yang murah dan akses yang mudah. Namun, keuntungan superjumbo ini tidak dinikmati oleh petani tembakau dan buruh pabrik rokok," kata Mukhaer Pakkanna via zoom meeting, Jum'at (07/02/2025).

Menurut dia, Petani tembakau dan buruh rokok hidup jauh dari sejahtera. Upah mereka sering kali di bawah UMR, sementara pemilik industri menikmati keuntungan besar.

Data menunjukkan bahwa 70% masyarakat miskin di Indonesia adalah perokok aktif, mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk rokok dibandingkan makanan dan pendidikan.

Buku ini juga menyoroti bagaimana industri rokok menargetkan anak muda dan remaja sebagai konsumen utama.

"Iklan rokok dirancang untuk menarik anak muda dengan citra petualangan, kebebasan, dan kesuksesan. Ini strategi agar mereka kecanduan sejak dini," jelas Mukthaer.

Kebijakan pengendalian rokok di Indonesia dinilai masih lemah, dengan regulasi yang mudah ditembus, seperti penjualan eceran dan promosi terselubung.

Buku "Drakula Ekonomi" menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi dominasi industri rokok:

- Peningkatan Cukai Rokok agar harga tidak lagi terjangkau oleh anak muda.

- Penguatan Regulasi Iklan untuk mencegah promosi terselubung kepada generasi muda.

- Edukasi dan Kesadaran Publik tentang bahaya rokok bagi kesehatan dan ekonomi keluarga.

- Dukungan bagi Petani Tembakau agar beralih ke komoditas lain yang lebih berkelanjutan.

Disisi lain, Rektor ITB Ahmad Dahlan, Dr. Yayat Sujatna, SE., M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa buku ini memberikan perspektif baru mengenai industri rokok.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial industri ini. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas demi masa depan Indonesia,” ujarnya.

Buku "Drakula Ekonomi" membuka mata tentang bagaimana industri rokok menghisap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Peluncuran dan diskusi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, bukan hanya kepentingan industri besar.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rosihan Arsyad Luncurkan Buku Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia secara historis memainkan peran signifikan dalam geopolitik Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan Majapahit pada abad ke-12. Kedua kerajaan ini memperluas pengaruh mereka ke wilayah yang sangat luas, termasuk kawasan maritim yang lebih besar dari Indonesia modern. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih mempertahankan pengaruh maritim yang penting di kawasan ini.

Salah satu tantangan besar saat ini adalah ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan, kawasan strategis dengan lalu lintas perdagangan maritim yang padat. Klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok, telah memperburuk situasi, mengancam stabilitas kawasan. Laut Cina Selatan kini menjadi salah satu titik panas geopolitik di Asia, di samping program nuklir Korea Utara dan hubungan RRT-Taiwan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 memberikan pedoman untuk batas-batas maritim, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Namun, implementasinya tidak selalu jelas, terutama di perairan sengketa seperti Laut Cina Selatan. Klaim RRT atas "sembilan garis putus-putus" yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Laksamana Muda TNI (Purn) Rosihan Arsyad, mantan Kepala Staf Armada Barat Angkatan Laut RI, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul *“Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building”*. Buku setebal 103 halaman ini diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia (LPMI) dan diluncurkan di Jakarta, Sabtu (28/09/2024).

Dalam buku ini, Rosihan Arsyad menjabarkan pentingnya posisi strategis perairan Indonesia sebagai "gerbang" bagi jalur pelayaran internasional dari Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin menuju negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Menurutnya, pengelolaan laut yang baik menjadi kunci bagi kelancaran ekonomi regional dan global. Dalam bukunya, ia juga menyoroti upaya revitalisasi Penjaga Laut dan Pantai Indonesia yang telah mulai diwujudkan.

Rosihan Arsyad, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatra Selatan (1998-2003) dan terlibat dalam operasi SAR kecelakaan Silk Air di Sungai Musi pada tahun 1997, menceritakan latar belakang berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini berperan penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Buku ini terdiri dari delapan bab, yang membahas berbagai isu maritim, termasuk tantangan di Laut Cina Selatan, kawasan yang dianggap memiliki potensi konflik tinggi akibat klaim teritorial yang tumpang tindih. Rosihan berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peminat dan profesional di bidang maritim untuk lebih mendalami isu-isu tersebut.

Turut hadir dalam peluncuran ini, sejumlah tokoh terkemuka di bidang maritim seperti Surya Wiranto, Dani Setiawa, dan Ali Saleh. Buku ini dianggap penting dalam meningkatkan kesadaran akan peran strategis Indonesia di sektor maritim dan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga stabilitas kawasan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kakorlantas Polri Launching Buku Fraud Dalam Pasar Modal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bertepatan hari ulang tahun yang ke-57, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melaunching buku “Fraud Dalam Penyelenggaraan Pasar Modal yang Berbasis Nilai Keadilan”.

Aan mengisahkan ihwal penyusunan buku, terinspirasi sejak 2010. Menurutnya sangat menarik mengangkat tema pasar modal dimana hingga saat ini belum bisa tersentuh oleh hukum pidana bidang produksi.

“Sangat menarik di pasar modal ini saat ini belum bisa tersentuh oleh hukum pidana bidang produksi dan kita lihat tindakan tindakan hukum selama ini terhadap kekurangan yang ada di pasar modal masih bersifat hukum administratif,” ujar Kakorlantas di Gedung NTMC Polri, Rabu (31/1).

“Artinya dari nilai keadilan ini tidak memberikan rasa keadilan untuk masyarakat Indonesia sehingga kami mencoba menulis pada saat memilih,” tambahnya.

Tersusunnya buku Fraud Dalam Penyelenggaraan Pasar Modal yang Berbasis Nilai Keadilan juga tidak lepas dari andil sahabat Kakorlantas yakni Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono, yang juga menjadi editor dari buku tersebut.

Tepat di HUT Kakorlantas Irjen Pol Aan Suhanan Luncurkan Buku Bertema Fraud.

“Di hari yang berbahagia pada ulang tahun yang ke 57 ini, saya mendapat kejutan yang luar biasa dari sahabat saya Pak Dirut Jasa Raharja beliau adalah editor buku pertama saya dengan judul Fraud,” ujar Aan.

Sementara itu. Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono mengungkapkan selaku editor dalam buku Fraud berharap buku tersebut menjadi referensi untuk para pendidik, penulis dan semua kalangan yang tertarik pada bidang pasar modal.

“Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk banyak kalangan, terutama para pelaku pasar modal atau para mahasiswa yang tertarik pada bidang-bidang tersebut,” pungkas Rivan A Purwantono. (Arianto)

Read More

Mendes PDTT Luncurkan Naskah Sumber Arsip "Desa Ordonnantie"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan pemahaman akar sejarah secara komprehensif menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menegaskan hal itu dalam peluncuran dan bedah buku Naskah Sumber Arsip "Desa Ordonnantie" Jawa Madura di Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Pemahaman atas akar sejarah desa, terutama berkaitan dengan pembangunan memiliki dinamika sendiri, sejalan dengan perkembangan zaman dan rezim pemerintahan.

Pada masa prakolonial, ketika kerajaan-kerajaan tradisional eksis di Nusantara, ruang otoritas desa cukup luas dalam menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. 

Saat itu, sebagian besar desa hanya diberikan satu kewajiban, yaitu memberikan upeti tertentu kepada penguasa. Sedangkan yang lain, seperti desa perdikan, diberikan tugas-tugas khusus dari raja.

Otoritas yang luas tersebut, menjadikan desa mampu menciptakan corak-corak praktik sosial dan budaya yang berbeda, dalam menjalankan kehidupannya.

Pada masa kolonial Belanda, otoritas desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri mulai dibatasi. Desa dijadikan obyek untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dan negara penguasa. 

Kala itu, desa tidak bisa lagi membuka lahan pertanian baru dan menentukan tumbuhan yang akan ditanam sendiri, karena kewenangan tersebut dirampas oleh pemerintah kolonial.

Pada masa kolonial, sistem administrasi desa juga mulai diseragamkan, dan dimasukkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan kolonial.

Dengan terbitnya Ordonnantie Desa atau aturan-aturan desa, desa berada di bawah struktur pemerintahan pribumi, yang bertanggung jawab kepada bupati.

Ordonnantie Desa yang menyeragamkan administrasi dan kewajiban desa gagal memahami desa sebagai entitas yang majemuk, dengan keberagaman sosial dan budayanya.

Oleh karena itu, Gus Halim menegaskan bahwa tidak ingin mengulangi kegagalan dalam memahami desa seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

"Pemahaman desa secara kompreherensif sebagai entitas politik, sosial, dan budaya, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa," kata Gus Halim.

Undang-Undang Desa, lanjut Gus Halim, sebagai pengganti Ordonnantie Desa berupaya membangkitkan kembali pemahaman atas keberagaman desa di dalam pembangunan. 

Undang-Undang Desa menjamin hak ulayat dan hak asal-usul desa, untuk menjalankan pemerintahannya. 

Hak ini membuat desa bisa menjalankan pemerintahan, sesuai dengan hukum adat dan budayanya. Keberagaman sosial-politik dan budaya desa diakomodasi di dalam Undang-Undang Desa.

Kini, desa mampu merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi pembangunan. Desa juga diberi kewenangan lebih luas, dalam mengelola anggarannya yang meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. 

"Pembangunan desa dijalankan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kehendak masyarakat desa. Desa bukan lagi sebagai obyek dan sapi perah, melainkan sebagai subjek aktif pembangunan," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Gus Halim kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan ini jadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mengakomodasi lokalitas desa.

SDGs Desa yang merupakan pelokalan SDGs Global menjadi arah pedoman bagi desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara berkelanjutan.

SDGs Desa ini menambahkan satu tujuan ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Tujuan SDGs Desa ke-18, berupaya menghadirkan kembali lokalitas politik, sosial, dan budaya desa dalam menyelenggarakan pembangunan.

Desa dapat memanfaatkan kelembagaan desa yang ada untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan konteks sosial budaya desa. 

"Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023, tujuan SDGs Desa ke-18 dinaikkan derajatnya, menjadi mainstreaming bagi 17 tujuan SDGs Desa. Artinya, setiap upaya mencapai 17 Tujuan SDGs Desa, harus berbasis pada akar budaya dan lembaga desa," urai Gus Halim.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim berharap Buku Desa Ordonnantie ini membuka cakrawala berpikir pembaca, bahwa pemahaman utuh atas keberagaman desa, dan upaya mengakomodasinya ke dalam pembangunan, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi jariyah penulis untuk kebangkitan desa," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Turut hadir dalam peluncuran Buku ini adalah Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto beserta jajaran.

Sedangkan Gus Halim didampingi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovcih Agusta, Kepala Badan Pengembangan SDM Lutfiyah Nurlaela, Staf Ahli Mendes PDTT Bito Wikantosa, pejabat tinggi pratama dan arsiparis di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Togap Marpaung Bakal Luncurkan Buku ke-3 'Whistleblower & Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama'

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Togap Marpaung, Penulis dan Pelapor Korupsi, akan meluncurkan buku terbarunya yang berjudul "Whistleblower & Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama". 

Buku ketiga yang semula merupakan satu buku tentang whistleblower dan agent of change bela negara, telah dibagi menjadi dua buku terpisah, yaitu "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara, Bagian Pertama" serta "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara, Bagian Kedua". 

Buku ketiga dan keempat akan melengkapi buku pertama yang berjudul "Rudal Pelapor (Whistleblower) Dugaan Korupsi Pengawas Nuklir" dan buku kedua yang berjudul "Agent of Change Melawan Kejahatan Birokrasi".

"Buku ketiga ini berfokus pada sub judul "Inspektur Nuklir Lapor 7 Dugaan Pidana di Polri", yang terdiri dari empat pidana khusus dan tiga pidana umum. Pidana khusus tersebut mencakup pidana korupsi, pidana tertentu (terkait izin ketenaganukliran), dan pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sedangkan, pidana umum meliputi pidana pemalsuan, pidana fitnah dan pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan wewenang dan pencemaran nama baik," ungkapnya.

Dari tujuh dugaan pidana tersebut, dua kasus masih berproses di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yakni perkara korupsi dan pengurangan link video uji kompetensi (ITE). Keterlibatan penulis sebagai pelapor dalam kasus ini membuatnya dan para sahabat merasa kecewa terhadap penegakan hukum yang tidak dilaksanakan secara profesional.

Buku ketiga ini mendapat dukungan kuat dari Gerakan Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme Alumni Universitas Indonesia (GAKKNAUI), serta Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Oleh karena itu, penulis berharap adanya peninjauan ulang terhadap keputusan Kasubdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait video asli tanpa penggalan bagi pelapor.

Buku ketiga ditulis dengan mengikuti rincian sub judul yang memuat berbagai pembahasan terkait penegakan hukum, dugaan tindak pidana korupsi, pidana umum, serta pidana tertentu ketenaganukliran di BAPETEN dan KPK. Penulis juga memberikan penilaian yang sangat prihatin terhadap aparat penegak hukum Polri serta menyampaikan usulan jitu pencegahan korupsi di instansi pemerintah kepada Presiden. 

Diharapkan usulan tersebut dapat dilaksanakan oleh presiden terpilih pada tahun 2024 dengan semangat "Sikat Korupsi! Merdeka!".

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Trilogi "Whistleblower dan Agent of Change Indonesia: Perjuangan Togap Marpaung dalam Membela Negara dari Korupsi dan Kejahatan Birokrasi"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam dunia jurnalisme, jarang ada cerita yang begitu menarik dan menginspirasi seperti kisah Togap Marpaung, seorang whistleblower dan agen perubahan yang memutuskan untuk mengungkap korupsi dan melawan kejahatan birokrasi di dalam pemerintahan Indonesia. Komitmen Togap Marpaung yang tak tergoyahkan terhadap keadilan dan ketekunan yang luar biasa dalam mencari kebenaran telah membuatnya dianggap sebagai pahlawan sejati bagi negara. Trilogi ini, yang terdiri dari lima buku, mencatat perjalanan luar biasa Togap Marpaung, membuka cahaya atas peran pentingnya dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

Buku 1: "Rudal Pelapor (Whistleblower): Dugaan Korupsi Pengawas Nuklir"

Dalam buku ini, Togap Marpaung mengungkapkan sejauh mana korupsi merajalela dalam sistem pengawasan nuklir. Dengan tekad kuat untuk melindungi kepentingan negara, dia berhasil mencegah kerugian senilai miliaran rupiah. Buku ini dengan seksama mendetailkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perjuangan berani Marpaung untuk mencapai keadilan. Diterbitkan pada bulan Mei 2022, buku ini dengan cepat mendapatkan perhatian, dengan 550 eksemplar terjual dan didistribusikan, menandai awal dari gerakan penting melawan korupsi.

Buku 2: "Agent of Change Melawan Kejahatan Birokrasi"

"Agent of Change" menggali lebih dalam tentang perjuangan Marpaung yang tanpa henti melawan kejahatan birokrasi di dalam pemerintahan Indonesia. Buku ini menyoroti beberapa upaya yang dilakukannya untuk mencari keadilan, termasuk permohonan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), serta tiga gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, semangat dan dedikasi Marpaung yang tidak pernah goyah telah membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Buku ini, yang diterbitkan pada bulan Februari 2023, telah terjual dan didistribusikan sebanyak 100 eksemplar, yang semakin menguatkan perjuangannya.

Buku 3: "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara Bagian Pertama"

Buku ini mengungkapkan upaya Marpaung dalam melaporkan tujuh dugaan tindak pidana di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Buku ini mencakup empat kasus tindak pidana korupsi dan kriminal khusus (Tipikor), dua kasus terkait tenaga nuklir, dan tiga kasus tindak pidana umum (pemalsuan, fitnah, penyalahgunaan wewenang). Determinasi Marpaung untuk menjaga integritas negara tercermin dalam ketegasannya dalam mengungkapkan pelanggaran di dalam sistem penegakan hukum. Buku ini direncanakan akan diterbitkan pada bulan Juli 2023, menjanjikan pengungkapan lebih lanjut dan seruan untuk keadilan.

Buku 4: "Whistleblower dan Agent of Change Bela Negara Bagian Kedua"

Melanjutkan perjuangannya, Marpaung menguraikan tujuh langkah strategis, taktis, dan cerdas yang diambilnya dalam melawan korupsi dan kejahatan birokrasi. 

Langkah-langkah tersebut termasuk melaporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Bareskrim Polri, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mencari supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020, serta melaporkan pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Hotline dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

Selain itu, Marpaung juga menantang Mahkamah Konstitusi mengenai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 dan mendekati Komisi VII DPR melalui Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat. 

Buku ini direncanakan akan diterbitkan pada bulan Desember 2023, memberikan panduan komprehensif bagi mereka yang ingin menciptakan perubahan positif dalam sistem birokrasi.

Buku 5: "Proteksi Radiasi Untuk Keselamatan Bangsa"

Buku terakhir dalam trilogi ini mengeksplorasi topik penting tentang perlindungan radiasi di bidang kesehatan dan industri. Marpaung menekankan pentingnya memanfaatkan dan memonitor energi nuklir secara bertanggung jawab demi menjaga kesejahteraan negara. Dengan buku ini, yang direncanakan akan diterbitkan pada bulan Juli 2024, Marpaung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat guna mencegah potensi risiko terkait radiasi.

Perjalanan Togap Marpaung sebagai whistleblower dan agen perubahan tidaklah biasa. Melalui trilogi "Whistleblower dan Agent of Change Indonesia" yang terdiri dari lima buku, Marpaung telah menunjukkan keberanian dan ketekunan yang luar biasa dalam melawan korupsi dan kejahatan birokrasi di dalam pemerintahan Indonesia. Komitmennya terhadap kesejahteraan negara dan perjuangannya yang tak kenal lelah untuk mencapai keadilan telah menginspirasi banyak individu untuk mempertanyakan status quo dan bekerja menuju masyarakat yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Sebagai seorang jurnalis, jelas terlihat bahwa kisah Togap Marpaung layak mendapatkan pengakuan yang luas. Trilogi bukunya menjadi bukti akan kekuatan determinasi individu dalam mempertahankan kebenaran, keadilan, dan kepentingan negara. Dengan mengungkapkan pengalaman dan tantangan yang dihadapinya, buku-buku ini menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi generasi mendatang, memberi mereka kekuatan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri.

Melalui "Whistleblower dan Agent of Change Indonesia: Perjuangan Togap Marpaung dalam Membela Negara dari Korupsi dan Kejahatan Birokrasi," Togap Marpaung tidak hanya mengungkapkan korupsi dan kejahatan birokrasi, tetapi juga menginspirasi gelombang baru para whistleblower dan agen perubahan. Komitmennya yang tak tergoyahkan dalam membela negara menjadi semangat yang mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil. Warisan Togap Marpaung akan terus membentuk masa depan Indonesia, mengingatkan kita bahwa individu memiliki kekuatan untuk mengubah negara mereka menjadi lebih baik.

Dengan trilogi "Whistleblower dan Agent of Change Indonesia," Togap Marpaung telah membuka mata kita akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan memerangi korupsi dan kejahatan birokrasi. Keberanian dan ketekunan Marpaung memberikan inspirasi kepada kita semua untuk berani berbicara dan bertindak saat kita melihat ketidakbenaran di sekitar kita. Trilogi ini adalah pengingat bahwa perubahan nyata dimulai dari individu yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas, dan cinta terhadap negara.

Disisi lain, Togap Marpaung telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pahlawan modern Indonesia, yang melalui karya-karyanya membawa cahaya dalam gelapnya korupsi dan kejahatan birokrasi. Trilogi "Whistleblower dan Agent of Change Indonesia" akan terus mengilhami generasi masa depan untuk melangkah maju, menghadapi tantangan, dan membela nilai-nilai kebaikan dalam perjalanan mereka menuju perubahan yang lebih baik. Dengan semangat Marpaung sebagai contoh, kita semua memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih adil, transparan, dan bermartabat bagi Indonesia.

Akhir kata, kisah Togap Marpaung sebagai whistleblower dan agen perubahan Indonesia harus diabadikan dan disebarkan secara luas. Semoga trilogi bukunya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk melawan korupsi dan kejahatan birokrasi, serta mendorong perubahan yang positif dalam sistem pemerintahan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor : Arianto

Read More

Wapres Luncurkan Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf meluncurkan Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” yang diselenggarakan di Kempinski Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta, Sabtu (11/03/2023). Peluncuran buku tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Wapres yang jatuh pada 11 Maret 1943.

 

Tepat pada pukul 10.00 WIB, menggunakan pakaian batik bernuansa coklat dan hitam, Wapres yang didampingi Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin tiba di tempat acara dan disambut oleh Tarian Selendang Batik Nusantara yang diperagakan secara apik oleh Sanggar Tari Sekolah Citra Islami. 

 

Pada kesempatan yang sama, turut ditampilkan video pendek mengenai rangkuman kiprah Wapres dan beberapa kumpulan testimoni mengenai Wapres dari para pejabat pemerintahan, ketua lembaga negara, dan tokoh masyarakat.

Wapres memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku dan mengharapkan buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat," ucap Wapres.

Selanjutnya, peluncuran buku ditandai oleh penandatanganan secara digital oleh Wapres yang didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Sutta Dharmasaputra selaku perwakilan Penerbit Buku Kompas.

Usai penandatanganan digital buku, Wapres secara simbolik menyerahkan buku kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,  Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Investasu Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Sekretaris Jenderal Forum Pemred Titien Rosmasari. 

Sebagai informasi, Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” yang ditulis oleh Ahmad Baso dan beberapa penulis lainnya ini, berisi kiprah Wapres dari sebelum dan sesudah menjadi orang nomor dua di negeri ini. 

 

Selain biografi singkat Wapres, dituliskan pula peranan Wapres dan kontribusinya dalam mengawal bangsa, serta nilai dan visi yang dijadikan acuan dalam membangun negeri. Tidak ketinggalan pula pembahasan fokus bidang Wapres, seperti peranannya dalam memajukan ekonomi syariah, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, reformasi birokrasi, hingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dikupas dalam buku ini.

 

Turut hadir pada acara tersebut jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala lembaga, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat. (Lak/Tha)

Read More

RSU Andhika Dukung Program Nutrisi 1000 Hari Pertama Kehidupan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, Rumah Sakit Umum (RSU) Andika berkolaborasi dengan Elex Media menggelar Peluncuran Buku 1000 Hari yang Menentukan mengusung tema "Nutrisi dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan" di Jakarta, Kamis (22/12).

Seperti diketahui, RSU Andhika sangat mendukung program nutrisi 1000 hari pertama kehidupan hal ini sejalan dengan program pemerintah yaitu penurunan angka stunting (kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam waktu lama).

Demi mendukung hal ini, di RSU Andhika memiliki layanan poliklinik gizi, poliklinik anak, poliklinik kandungan serta poliklinik tumbuh kembang untuk membantu orang tua dalam mendeteksi gangguan tumbuh kembang pada anak serta melakukan terapi.

"Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum segenap bangsa Indonesia untuk mengingat kembali kiprah kaum Ibu dan perempuan Indonesia dalam perjuangan dan pembangunan bangsa," kata Konsultan Gizi & Penulis Buku, Mifta Novikasari, S.P., M.K.M. di sela-sela Peluncuran Buku 1000 Hari yang Menentukan.

Dikatakan Mifta, buku ini membahas tentang nutrisi, yang membedakan buku ini dari buku kehamilan lain di toko buku adalah nutrisi mulai dari nutrisi calon ibu ibu hamil menjelang persalinan sampai menyusui.

"Buku 1000 Hari yang Menentukan terdiri dari 158 halaman, sedangkan penulisannya itu memakan waktu 2 tahun karena saya terdistraksi untuk menulis buku lain. Jadi sebenarnya buku ini sudah ada idenya setelah terbit buku yang pertama, buku pertama saya itu tentang 1000 hari pertama kehidupan," ungkapnya.

Tujuannya, sambung Mifta, cuma ingin memberikan pengetahuan nutrisi kepada semua calon ibu dan ayah serta ibu hamil, supaya lebih peduli karena pengetahuan nutrisi itu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui supaya bisa memberikan yang terbaik untuk buah hati.

 

Untuk diketahui, Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) terdiri atas 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan anak. Pada fase ini terjadi proses perkembangan yang sangat pesat, oleh karenanya 1000 hari pertama kehidupan juga sering disebut sebagai "Periode Emas".

Dan yang pasti, Nutrisi memainkan peran penting pada periode ini. Kualitas nutrisi ikut menentukan apakah seorang ibu dan anak bertahan dalam kehamilan, apakah anak akan terjangkit penyakit pada masa kanak-kanak atau mengalami penyakit degeneratif di masa dewasa.

Kegagalan pada seribu hari pertama kehidupan mengakibatkan tidak tercapainya potensi tumbuh kembang yang optimal. "Untuk itu, kecukupan nutrisi pada masa 1000 HPK merupakan cara yang efektif untuk membantu memastikan anak-anak memiliki kesehatan, kognitif, kreativitas, dan komitmen yang diperlukan, yang menjadi penentu kesehatan jangka panjangnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Mifta menambahkan, buku ini menjadi bacaan yang esensial untuk setiap orang tua bahkan calon orang tua atau bahkan bisa juga wanita usia subur yang sudah merencanakan untuk hamil pun bisa membaca buku ini sebagai pengetahuan.

"Motivasi saya, sebenarnya saya ingin sedikit berbagi pengetahuan gizi yang saya punya, mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk ikut mencerdaskan generasi yang lebih sehat dan berkualitas untuk ibu hamil," pungkasnya.

Asal tahu saja, Dalam buku 1000 Hari yang Menentukan: Nutrisi dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan dibahas tentang pemenuhan nutrisi, mulai dari saat menjadi calon ibu, ibu hamil, hingga menyusui; bagaimana memilih bahan makan yang baik, juga cara mengatasi gangguan makan saat kehamilan dan menyusui. Dilengkapi pula dengan ide menu dan resep masakan yang mudah dipraktikkan.

Kabar baiknya, buku ini sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia, di online, di market place kemudian ada juga versi ebooknya dan di Gramedia digital. (Arianto)

Read More

Gus Halim Buka Indonesia International Book Fair

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membuka secara resmi "Indonesia International Book Fair" (IIBF) yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) bekerja sama dengan Kemendes PDTT. IIBF 2022 diikuti total 134 peserta dari dalam dan luar negeri dengan target jumlah pengunjung 25 ribu orang.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan, IIBF ke-42 yang diikuti ratusan penerbit dari berbagai negara itu merupakan ajang mengkampanyekan buku sebagai nadi kehidupan sebuah bangsa sekaligus proses dialog antara penulis dengan pembaca.

“Ini akan menghindarkan kesalahan tafsir terhadap sebuah ilmu, sekaligus membantu penulis untuk mendapatkan input untuk perbaikan karyanya,” kata Gus Halim saat membuka IIBF ke-42 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (09/11/2022).

Bagi Gus Halim, buku adalah media mendialogkan dan mentransformasikan gagasan dengan cara bertatap muka antara guru dengan murid secara face to face, agar kemampuan peserta didik dapat terukur, karenanya pendidik harus mendengar dan menyimak langsung dari guru.

Atas dasar itu, disela-sela kesibukannya Gus Halim juga menulis beberapa artikel dan menerbitkan buku berjudul SDGs Desa yang sekaligus menjadi kebijakan atau pedoman dalam membangun desa di seluruh Indonesia.

“Buku dan artikel yang saya tulis, tentu merefleksikan apa yang saya kerjakan, bersumber dari pengetahuan yang saya dapatkan, baik dari proses pembelajaran dengan guru, dengan membaca, maupun berdiskusi dengan rekan sejawat,” jelas Gus Halim.

Sementara itu, Ketua Panitia IIBF 2022 Wahyu Rinanto menjelaskan, pameran buku bertaraf internasional yang telah ada sejak tahun 1980 itu diikuti oleh 134 peserta dari dalam maupun luar negeri dengan target jumlah pengunjung sebanyak 25.000 orang.

Selain memamerkan puluhan ribu buku dari ratusan penerbit dunia, pameran dengan tema "Empowering Creative People in a Creative Way" itu juga akan dimeriahkan dengan 45 acara yang akan berlangsung selama selama lima hari kedepan yakni pada 9-13 November 2022.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendes PDTT atas dukungannya dalam kegiatan ini,” jelas Wahyu.

Dalam kesempatan itu pula, Gus Halim meluncurkan buku kedua dari Trilogi SDGs Desa yang mengulas peta pengumpulan data mikro secara partisipatoris, mengolahnya, rekomendasi dan penerapannya dari lapangan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Arianto)

Read More

MIPI Luncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mengadakan acara peluncuran dan diskusi "Buku Putih Pemerintahan Indonesia" secara hybrid di Gedung Aula Zamhir Islamie, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta, Sabtu (10/9/2022). 

Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, buku ini berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.

Dalam sambutannya, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyusunan buku tersebut memakan waktu sembilan tahun, dari 2013 hingga 2022. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi pada MIPI atas penerbitan buku tersebut. Menurutnya, buku ini menjadi referensi yang penting dan luar biasa bagi IPDN, sekaligus referensi untuk ‘melawan lupa’ terkait perjalanan pasang surut sistem konstitusi Indonesia.

“Tentunya sebagai referensi bagi para praja untuk mengetahui terkait dengan sekilas perjalanan tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah berumur 77 tahun. Dan buku ini pun sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dinamika pemerintahan Indonesia sejak merdeka 1945,” katanya.

Dirinya berharap, buku tersebut memberikan inspirasi bagi penyempurnaan sistem pemerintahan Indonesia. Terlebih yang dialami pemerintah Indonesia pasca-reformasi, dalam perjalanannya masih ada kelemahan-kelemahan yang harus dihadapi. 

“Yaitu munculnya adanya pragmatisme, oportunisme, dan kemudian yang lebih dikenal masyarakat yaitu ada kaitannya dengan demokrasi uang. Kemudian kita kenal pula permasalahan yang lebih pada sistem oligarki dan sistem dinasti. Inilah tantangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum MIPI Bahtiar mengapresiasi penerbitan Buku Putih. Buku ini secara khusus dipersembahkan kepada seluruh komunitas ilmu pemerintahan di Indonesia dari pusat hingga daerah. 

“Terima kasih tentu kepada seluruh penulis, ada 22 penulis di Buku Putih Pemerintahan Indonesia. Sepuluh jari kami mengucapkan terima kasih. Itulah pilihan kata terbaik atas nama pengurus MIPI seluruh Indonesia, baik yang hadir langsung maupun secara virtual,” terangnya.

Bahtiar menjelaskan, selain Buku Putih, MIPI rencananya akan menerbitkan dua buku lainnya, yaitu buku “Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan” dan buku “Etika Pemerintahan”. Niat dan cita-cita MIPI tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang dekat.

Di sisi lain, Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid menyatakan, Buku Putih merupakan bentuk pertanggungjawaban MIPI kepada publik Indonesia terkait situasi pemerintahan. Dengan membaca buku ini, pembaca bisa memperoleh satu gambaran tentang bagaimana pemerintahan Indonesia, baik di masa sekarang maupun di masa lampau.

“Kita perlu memberi penjelasan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pembaca dunia yang ingin tahu tentang Indonesia, tentang bagaimana organisasi pemerintahan negara kita. Apa fungsi-fungsi dari setiap unit organisasi, bagaimana eksekutif kita dipusatkan di daerah, bagaimana legislatif kita, bagaimana yudikatif kita, dan seterusnya,” tandas dia. (Lak/Tha)

Read More

Bedah buku "Hancur Bangun rumah Ibadah" di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia bukan negara agama. Akan tetapi, negara memberikan jaminan perlindungan hak kemerdekaan beragama bagi seluruh warganya. Semua umat beragama dan penghayat kepercayaan berhak melakukan ibadah di rumah ibadah mereka. Negara penting memfasilitasi pendirian rumah ibadah bagi semua warga tanpa kecuali sebagai bentuk implementasi nilai spiritualitas bangsa dalam Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Stop semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis agama karena hal itu menodai kesucian semua agama dan kepercayaan.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengatakan, Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang perlu dipertahankan, jika ada pasal-pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop, kita perjelas, tambahi, agar kita makin mudah jalankan ibadah. Tidak boleh, menurut pandangan saya, pendirian tempat ibadah tanpa aturan. Tetap harus diatur, bukan dalam kerangka mempersulit." (Sambutan Menag tentang Perber 2 Menteri, PGI, 25/1/2021).

"Persoalan dasar dari pendirian rumah ibadah terkait dengan deal politik makanya kita umat Kristiani harus mengerti dengan kontek politik global," kata Rohaniawan Katholik Romo Benny Susetyo dalam bedah buku "Hancur Bangun rumah Ibadah" Pergumulan umat Kristen ditengah masyarakat Intoleran yang digelar Persatuan wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna), Yayasan komunikasi Indonesia dan GMKI di Jakarta, Jum'at (08/07).

Selain itu, ujar Romo Benny, Dari riset yang sudah banyak saya lakukan yang namanya kaum mayoritas banyak dimenangkan dan kita juga harus tahu dengan adanya kontek umat Kristiani dan umat non Kristiani.

Menurut Romo Benny, Agama tidak boleh dibangun dengan kontek politik dan dari buku ini kita sadari harus bisa membangun kesadaran umat Kristiani mulai dari cinta kasih dan mengerti arti dari Pancasila.

Dalam kesempatan yang sama, Staff Ahli Kemendagri RI, Tumpak H. Simanjutak mengatakan, pemerintah itu merupakan urusan absolut salah satunya terkait agama karena agama menyangkut hak-hak masyarakat.

"Agama itu memang menjadi wewenang pusat, tidak bisa tanya ke orang dan jelas dalam buku ini diuraikan dari mulai permasalahan HAM, Undang-undang sampai pancasila," ungkapnya. 

Sementara itu, Pdt. Ronny Mandang, Ketum PGLII mengatakan, Permikiran pertama saya lihat buku ini adalah Pergumulan umat Kristen ditengah masyarakat Intoleran, jika kita lihat dari yang daerah toleran untuk pembangunan rumah ibadah tidak ada masalah tetapi permasalahannya suka terjadi pada pembangunan rumah ibadah yang daerahnya intoleran. 

Yang ditulis dalam buku ini sebuah keprihatinan, menurut Pdt. Ronny, permasalahannya bukan pada rumah ibadahnya tetapi masyarakat disekitarnya yang intoleran.

Hadir dalam kegiatan ini para narasumber Romo Benny Susetyo, Staff Ahli Kemendagri RI Tumpak H. Simanjutak, Ketua Umum PGLII Pdt. Ronny Mandang, Pdt. Henrek Lokra dari PGI dengan moderator Ashiong Munthe. (Lak/Tha)

Read More

Buku Halaman Pertama Anas Urbaningrum Diluncurkan di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sisi politis-humanis, yang sebenarnya merupakan saripati intrinsik dari diri Anas Urbaningrum, hampir tak pernah dijelaskan kepada publik. la kadung divonis sebagai penggangsir uang rakyat. Ruang sidang opini telah menempatkan Anas dalam posisi yang sangat tidak adil dalam persepsi sebagian warga negara ini.

"Inilah dampak jangka panjang dari konstruksi opini tentang sosok Anas Urbaningrum di masa lalu. Betapa narasi dan wacana yang dibangun kala itu benar-benar membungkus Anas dalam stigma negatif, sehingga dia sudah 'divonis' bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka," kata I Gede Pasek Suardika, Sahabat Anas Urbaningrum saat peluncuran buku "Halaman Pertama Anas Urbaningrum" di Jakarta, Sabtu (05/02)

Menurutnya, Segala bentuk informasi yang bisa meringankan Anas seolah tidak disajikan secara adil kepada publik. Apa pasal? Sebab, konstruksi narasi yang dibangun waktu itu adalah: Anas harus salah. Dia harus pergi.

Masih kata dia, Buku ini coba menghadirkan narasi alternatif tentang Anas, menghadirkan sisi lain perjalanan kasusnya, untuk mengajak pembaca agar mau mencoba adil sejak dalam pikiran. Sekaligus mengingatkan agar hati-hati; bahwa politik berbiaya tinggi itu bisa menyebabkan 'kontroversi hati'.

Sementara itu, Andy Subyakto, Sahabat Anas Urbaningrum mengatakan, Tofik Pram ini penulis yang 'aneh'. Delapan tahun mencari jawaban sendiri atas indikasi intervensi terhadap kasus Anas Urbaningrum, ketika banyak orang memilih untuk menghakimi lewat framing media yang sudah membusuk di suatu era kekuasaan. Hanya sedikit yang tekun dan adil mengikuti proses pengadilan Anas Urbaningrum.   

Asal tahu saja, Tofik Pram adalah salah satunya; seorang penulis independen, yang padanya patut disematkan sebutan sebagai jurnalis bebas kepentingan yang berintegritas. 

"Tanpa berhubungan dengan kami ketika di awal pengerjaan buku ini, dia tekun menjahit benang basah keadilan dalam perjalanan penyelidikan, penyidikan, hingga sidang kasus Anas. Satu per satu puzzle dia bangun hingga jadilah buku ini. Asli 100% karya beliau, tanpa ada relasi dengan kami," ungkapnya. 

"Hingga Allah Swt. mempertemukan kami melalui medsos, baru kami tersambung, untuk kemudian dia mendapatkan sebagian penjelasan dari sisi kami, dan akhirnya berani mengambil hipotesa yang dia paparkan sepenuhnya dalam buku ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bedah Buku, Wajah Polisi Presisi, Potret Inovasi dan Prestasi Satu Tahun Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bedah buku berjudul 'Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi' karya Dr Edi Saputra Hasibuan S.H, M.H digelar di Auditorium STIK-PTIK pada hari ini, Jumat, (28/1/2022).

Dalam bedah buku ini turut dihadirkan penanggap yaitu peneliti senior LIPI Prof Dr Hermawan Sulistyo, anggota Kompolnas Poengky Indarti, aktivis HAM Natalius Pigai, pakar krimonolog Adrianus Meliala dan penasehat Kapolri Nur Kholis.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, buku 'Wajah Polisi Presisi: Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi' merupakan potret perjalanan dari program Polri Presisi selama satu tahun di bawah kepimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pak Edi mempotret inovasi, kreasi, maupun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke," kata Dedi.

Dedi menambahkan, buku ini juga merupakan suatu bentuk delegasi dari Edi Hasibuan sebagai wujud bagaimana Polri sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan transformasi menuju Polri yang presisi.

"Tentunya juga sebagai masukan kepada Polri seluruh Polda dan Polres jajaran dalam rangka berbuat yang terbaik memberikan pelayanan ke masyarakat. Buku itu sifatnya terbuka tetap kita menerima saran masukan dan kritik dlm rangka kebaikan ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Edi Hasibuan mengatakan, penulisan buku ini merupakan proses panjang sejak dilantiknya Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Ia pun memotret tahapan demi tahapan yang menjadi program Polri Presisi apakah sudah dilakukan di seluruh Indonesia.

"Setelah satu hingga tiga bulan banyak inovasi muncul, banyak prestasi muncul yang dilakukan jajaran Polri. Ini program Kapolri harus ada perubahan besar di Polri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ia pun mencontohkan beberapa inovasi yang dilakukan Polri yakni penerapan ETLE dan pembuatan SIM online. Ia juga menyoroti bagaimana kinerja Polri mendukung program vaksinasi pemerintah.

"Pemerintah meminta masyarakat melakukan vaksinasi dan Polri sebagai garda terdepan diberikan beban bagaimana mewujudkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan vaksin minimal 70 persen di seluruh Indonesia," katanya.

Dengan bekerja sama dengan TNI dan Pemda, Edi menyebut layanan program vaksinasi membuat masyarakat merasa terlindungi dan terlayani dengan baik, dimana Polri merupakan representasi negara hadir untuk masyarakat.

"Tidak mudah bagi polri mewujudkan vaksinasi. Bahkan kalau kita liat banyak kritikan dan hoax yg muncul. Bagaimana Polri bisa melakukan penyuluhan bahwa vaksinasi untuk kebaikan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Edi juga meminta Polri tak berpuas diri dalam capaian satu tahun terakhir. Ia meminta Polri untuk meningkatkan kinerja agar masyarakat merasa keberadaan Polri dapat dirasakan langsung masyarakat.

"Polri tidak lengah dan kinerja polri mundur dan kami harapkan tingkatkan kinerja agar tagar-tagar tak muncul lagi. Bagaimana meningkat profesional dan pelayanan serta keadilan masyarakar, sehingga masyarakat tak viralkan. Kami yakin kapolri saat ini sangat terbuka dan transparan untuk dikritik," ujarnya.

Natalius Pigai yang menjadi penanggap buku menjelaskan bagaimana sejarah Polri dari masa ke masa. Ia pun menjelaskan pada tahun 2021 memang terjadi perubahan terencana, sistematis, masif dan terstruktur.

"Itu dilakukan banyak perubahan salah satunya wajah Polisi berubah humanis yang ditujukan pimpinan permohonan maaf atas kebijakan-kebijakan yang salah terhadap pelayanan tugas kepolisian. Menyentuh perasaan masyarakat," katanya.

Salah satu kebijakan yang ia sambut positif yakni restoratif justice. Menurutnya hal itu adalah salah satu penegakan hukum yang humanis dan menghormati martabat manusia.

Tak hanya di eksternal, ia juga melihat perubahan di internal Polri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit, ia menyebut banyak anggota yang dulunya tak mendapatkan tempat, kini mendapatkan tempat yang baik.

"Saya punya data 2018, ada 1.400an Kombes tidak terakomodir. Sekarang di bawah pak Listyo Densus 88 bintang dua, direktur bintang satu. Pembentukan unit PPA dan beberapa perubahan di Brimob untuk mengakomodir anggota berkompeten tapi tak ada ruang. Memberikan pelatihan pendidikan 700 keluar negeri dan 40 orang ke universitas terbaik di dunia. Ini untuk meningkatkan kapasitas anggota," katanya. (Arianto)

Read More

Universitas Paramadina Gelar Peluncuran dan Diskusi Buku "Biografi KH. Yahya Cholil Staquf: Derap Langkah dan Gagasan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hampir mustahil memperbincangkan Nahdlatul Ulama dalam satu dekade

terakhir tanpa menyebut KH. Yahya Cholil Staquf. Peranannya sangat penting dalam menjaga dan melanjutkan kiprah NU pada tataran global. Bahkan, ia juga melakukan banyak terobosan untuk memperluas cakupan pengaruh lslam Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, la terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan internasional dalam rangka membawa misi perdamaian.

Sebagai seorang ulama yang sarat dengan teks-teks klasik lslam yang ketat, Gus Yahya memiliki keunikan tersendiri karena memiliki pisau analisis sosiologis. Selain mondok selama lima belas tahun di Krapyak, ia juga menyantri di Universitas Gajah Mada pada jurusan sosiologi. Analisis sosiologis ini sangat kental dalam percikan-percikan pemikirannya dalam melihat permasalahan dan tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama saat ini dan di masa yang akan datang. 

"Buku ini lahir dari proses tak sengaja. Sewaktu ia mengenal nama KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berawal dari kontroversi kunjungannya ke Israel dalam rangka menjadi pembicara dalam kegiatan American Jewish Committee (AJC). Ia termasuk yang melihat kunjungan tersebut kontraproduktif dengan usaha untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Hal ini memantik ia untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Gus Yahya," kata Septa Dinata, Penulis Buku "Biografi KH. Yahya Cholil Staquf: Derap Langkah dan Gagasan" di Universitas Paramadina Jakarta Selatan, Minggu (19/12).

"Setelah membaca dari berbagai sumber, terutama yang diulas oleh media masa, pandangannya tak banyak berubah sampai kemudian menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Gus Yahya: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Dari buku inilah ia dapat memahami secara utuh pandangan dan sikap intelektual Gus Yahya dan menemukan hal-hal yang tak terduga dari sikapnya terhadap masalah Israel dan Palestina," ungkapnya.

Septa melihat, sebagai seorang kiai di pesantren, Gus Yahya memiliki keunikan tersendiri dari kiai-kiai yang lain. Di samping menguasai teks-teks kajian Islam klasik yang ketat, Gus Yahya juga memiliki pisau analisis ilmu sosial. Selain menekuni pendidikan pesantren selama kurang lebih 15 tahun di Krapyak, Gus Yahya juga belajar sosiologi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 

Selain itu, Septa menambahkan, Analisis sosiologis ini sangat kental dalam pemikiran-pemikirannya, khususnya dalam melihat dunia Islam. Dan yang tak kalah penting adalah analisis-analisisnya terhadap persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Gus Yahya memiliki cara pandang yang tajam dan menawarkan pemikiran-pemikiran yang sangat realistis. 

Namun, lanjutnya, Gus Yahya sendiri sangat irit berbicara dan menulis tentang dirinya sendiri sehingga masih cukup sulit untuk menemukan ulasan yang cukup lengkap tentang kepribadiannya. Buku ini salah satunya dimaksudkan untuk mengimbangi kekurangan tersebut.

Dalam penulisan buku ini, Septa diilhami oleh C Wright Mills tentang hubungan timbal balik antar sejarah (history) dan biografi (biography). Dua-duanya memiliki peran penting. Sejarah dibentuk oleh aktor-aktor dan sebaliknya sejarah sebagai struktur sosial yang lebih besar juga membentuk aktor. 

Disisi lain, Septa mencoba untuk menghadirkan konteks yang lebih besar untuk melihat bagaimana struktur tersebut membentuk Gus Yahya dan sebaliknya, bagaimana Gus Yahya sendiri terlibat dalam usaha membentuk sejarah.

"Dan yang pasti, Buku ini terwujud atas dorongan dan kontribusi banyak pihak, terutama Gus Yahya yang telah bersedia untuk diganggu di tengah-tengah kesibukannya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Launching Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam Rangka Memperingati 100 Tahun Hoegeng Iman Santoso, Keluarga Besar Hoegeng menggelar Bincang-Bincang dan Launching Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" pada Minggu (07/11) secara offline dan online di Balai Sarwono, Jeruk Purut Jakarta.

"Ide penulisan buku ini muncul saat bertemu Drs. Nanan Soekarna (Purn) dan Komjen Arief Sulistyanto, dirinya disarankan menulis buku yang berisi tentang sosok Kapolri ke-5," kata Putra Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng saat launching buku di Jakarta.

Sekilas isi buku tersebut menceritakan tentang Hoegeng Iman Santoso, salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 pada periode 1968-1971. Namanya mahsyur karena dikenal memiliki pribadi yang cakap dalam bertugas, baik di mata masyarakat dan rekannya, serta memiliki catatan bersih ketika berkarier di kepolisian.

Asal tahu saja, Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" setebal 339 halaman karya wartawan senior Farouk Arnaz berdasarkan hasil wawancara terhadap keluarga dan kerabat Hoegeng.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pembicara Bincang-Bincang: Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Watimpres, sahabat Pak Hoegeng; Farouk Arnaz, Penulis Buku dan Aditya S. Hoegeng, Keluarga Hoegeng dengan Moderator Asri Hadi serta Pembawa Acara Ferdy Hasan. (Arianto)

Read More

KLHK Gelar Launching Buku Bonita Hikayat Sang Raja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bonita, nama yang diberikan kepada seekor Harimau Sumatera yang meneror warga di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir yang mengemuka secara nasional bahkan Internasional di awal tahun 2018 lalu. Dua orang dilaporkan meninggal akibat terkaman Bonita yang marah, lantaran habitatnya dirusak manusia untuk keperluan perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selanjutnya, Satwa belang indah ini berhasil diselamatkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), kemudian dilepasliarkan di Pusat Rehabiltasi Harimau Sumatera di Darmasraya, Sumatera Barat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penulis Buku Bonita Hikayat Sang Raja, atas kumpulan tulisan yang sangat berharga yang mengisahkan tentang konflik manusia vs harimau sumatera.

"Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi banyak pihak dan dapat memberi manfaat pengetahuan tentang berbagai sudut pandang upaya konservasi, khususnya penyelamatan harimau sumatera di Indonesia," kata Menteri Siti dalam acara launching serta bedah buku yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan digelar di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Jum'at (27/11)

Disaat yang sama, kata Menteri Siti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada almarhum Haidir Anwar Tanjung, wartawan detik.com asal Provinsi Riau atas karyanya berupa buku yang berjudul Bonita Hikayat Sang Raja.

Selanjutnya juga disampaikan, Penghargaan Lifetime Achievement Award diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) KLHK RI, Alue Dohong kepada Elis, istri almarhum Haidir Anwar Tanjung.

Menurutnya, Penghargaan tersebut merupakan penghargaan pertama kalinya yang diberikan oleh KLHK pada tahun 2020 ini, yakni sebuah penghargaan luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki komitmen tinggi dan telah mendedikasikan sepanjang hidupnya terhadap upaya pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Insyaallah, dengan penghargaan ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan serta mewujudkan keseimbangan antar sesama makhluk hidup di bumi pertiwi yang tercinta ini," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan, buku Bonita Hikayat Sang Raja merupakan salah satu upaya memperkaya penyebarluasan pengetahuan atas isu-isu konservasi keanekaragaman hayati.

"Selain itu, buku Bonita Hikayat Sang Raja merupakan sebuah buku yang menguraikan fakta-fakta lapangan secara lugas tentang interaksi satwa liar dengan manusia dan lingkungan alam termasuk sosial," ucapnya. (Arianto)

Read More

Kivlan Zen Luncurkan Buku 'Personal Memoranda Dari Fitnah ke Fitnah'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Buku 'Personal Memoranda Dari Fitnah ke Fitnah' mengambarkan tentang perjalanan hidup Mayjen (Purn) Kivlan Zen dari masa kecil hingga dikriminalisasikan dengan tuduhan berencana membunuh Wiranto, Gories Mere dan Budi Gunawan. 

Mayjen (Purn) Kivlan Zen saat jumpa pers mengatakan, isi buku Personal Memoranda adalah merupakan pengalaman/perjalanan hidup dia pribadi, sejak dia lahir sampai dewasa dan masuk Akabri.

Selain itu, lanjutnya, dia sudah pernah mengalami 7 pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, pemerintahan Habibie, pemerintahan Gusdur, pemerintahan Megawati, dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan pemerintahan Jokowi. 

"Meskipun begitu, dia menulis didalam buku ini apa adanya, semua peristiwa yang dia alami, yang dia hadapi, adanya pemberontakan, adanya makar, adanya usaha-usaha yang melawan Undang-undang Dasar, dia beberkan semuanya didalam buku sampai dengan yang terakhir bangkitnya komunis," kata Kivlan Zen kepada awak media saat Launching dan Bedah Buku 'Personal Memoranda Dari Fitnah ke Fitnah' di Gedung IS Plaza, Jakarta. Senin (05/10)

Menurutnya, Apabila ada yang tersinggung dengan buku ini, dia akan minta maaf terlebih dahulu, kemudian dia akan perbaiki pada cetakan buku berikutnya, itupun harus sesuai dengan yang dia alami atau silahkan bikin buku baru.

Kegiatan ini turut dihadiri kolega Kivlan Zen antara lain: Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat, Mayen TNI Purn. Soenarko, Brigjen TNI Muslimin, Aktifis Demokrasi Adhi Masardi, Sekjen GAAS Suta Widya, SH, perwakilan ormas Islam, awak media serta para aktivis lainnya.

"Harapannya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan terutama generasi muda sebagai pelajaran," pungkasnya.(Arianto)

Read More

Peluncuran Buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Manajemen Pemilu"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Revisi UU Pemilu (UU No. 7/2017) adalah salah satu prioritas legislasi DPR untuk tahun 2020. Banyak hal yang sudah mengemuka terkait revisi ini. Mulai dari evaluasi atas model keserentakan, pilihan sistem pemberian suara (sistem pemilu), kenaikan ambang batas parlemen, penggunaan teknologi dalam pemilu, dan lain-lain.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem mengatakan, Perludem mempublikasi buku itu pada konteks rencana Pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu sebagai undang-undang prioritas 2020. Hendaknya revisi ini memang berdasar niat perbaikan, bukan mempertahankan/memperluas kekuasaan.

"Pemilihan sistem pemilu dan perubahan manajemen pemilu seharusnya berdasar studi kepemiluan dan evaluasi praktik pemilu. Jangan sampai revisi UU Pemilu mengulang jual beli kepentingan seperti UU No.7/2017 yang jadi sebab utama buruknya Pemilu 2019 secara sistem dan manajemen pemilu," ujar Titi saat Diskusi dan Peluncuran Buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu" pada Minggu, 2 Februari 2020 di D HOTEL Jakarta.

Semoga temuan Perludem, kata Titi, dalam buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem ke Manajemen Pemilu" menjadi salah satu pertimbangan perbaikan Pemilu Indonesia, khususnya pada konteks revisi UU Pemilu.

"Apalagi jika kita sampai membiarkan 2024 menjadi tahun pemilu serempak borongan yang menyelenggarakan semua pemilu di Indonesia: Pilpres, Pileg (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), juga Pilkada di semua provinsi dan kabupaten/kota. Indonesia sering menjadi lebih bodoh dari keledai karena pemerintahannya beberapa kali jatuh pada lubang yang sama karena nafsu berkuasa elite yang mengesampingkan capaian studi dan amanah konstitusi," pungkasnya.

Turut hadir dalam diskusi dan peluncuran buku ini, para Narasumber: Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Moch. Nurhasim, Peneliti LIPI, dan Tim Peneliti Perludem serta para undangan. (Arianto)

Read More

Pemerintah Gelar Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019 dan Peluncuran Buku Putih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kedeputian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian menggelar Forum Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019 dan Peluncuran Buku Putih "Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation" pada Senin, 23 Desember 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

Buku Putih ini, untuk tercapainya target Indonesia untuk masuk jajaran 10 negara di dunia dengan ekonomi terbesar pada tahun 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian mengatakan, Disusunnya buku putih ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam sebuah sinergi yang diharapkan akan menjadi dasar dalam kebijakan pemerintah untuk mendorong pemeriksa sekaligus seluruh manfaat dalam pembangunan, khususnya ekonomi digital yang inklusif, adil dan merata untuk seluruh masyarakat.

Menurutnya, peran serta semua elemen masyarakat bersama dapat mengoptimalkan setiap perubahan yang terjadi di kancah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan nilai tambah di setiap kegiatan pembangunan. Pada saat bersamaan pengembangan dan berbagai aplikasi TIK juga bisa dimaksimalkan untuk pembangunan wilayah, pemerataan hasil pembangunan dan memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke provinsi Kalimantan Timur, diharapkan buku putih ini dapat memberikan awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik seperti kependudukan, kesehatan, logistik dan perhubungan, manajemen masalah keuangan, serta layanan finansial," ujar Wahyu.

Di samping itu, lanjutnya, beberapa target standar pita lebar (Broadband Standard Recommendation), ketentuan / kebutuhan kinerja (persyaratan kinerja) untuk data rate tinggi, dan strategi ITU 2020-2023 diharapkan dapat memberikan spesifikasi kebutuhan awal pemindahan IKN berbasis TIK.

Pada kesempatan yang sama, Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian mengatakan, Arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam buku putih ini membahas pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk memacu tumbuhnya inovasi pada industri vertikal dan pengembangan sumber daya di bidang TIK yang andal.

Selain itu, lanjutnya, Kebutuhan konetivitas teknologi Broadband terkini seperti 5G, layanan Wireless Broadband di rumah-rumah, UKM dan penggelaran fiber optik teknologi yang kokoh menjadi fondasi paling esensial dalam merancang pembangunan infrastruktur digital, sekaligus menjadi motor penggerak utama terjadinya digitalisasi yang akan mendorong tumbuhnya inklusivitas dan memupus kesenjangan digital di tanah air, efisiensi di segala sektor, serta inovasi-inovasi baru, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia maju.

Buku Putih terdiri dari 6 bab antara lain:
-  Outlook Ekonomi Digital,
-  Membangun Indonesia Digital,
-  Konektivitas, Infrastruktur TIK, dan Big Data,
-  Regulasi dan Ekosistem,
-  Digitalisasi Sektor Indonesia, dan
-  Ringkasan dan Rekomendasi. (Arianto)

Read More

Value Consult Launching Buku sekaligus Rayakan HUT ke-20

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Value Consult menggelar Launching buku "The Flow of Productivity" sekaligus Perayaan HUT Value Consult ke-20 pada Sabtu, 21 Desember 2019 di Jakarta Desain Center Lt 6 Jakarta.

G.Suardhika selaku Founder Value Consult dalam Launching buku The Flow of Productivity menjelaskan, Dari hasil diskusi dengan ratusan eksekutif berbagai perusahaan yang mengikuti pelatihan saya selama puluhan tahun, saya menyimpulkan perlunya perspektif yang lebih comprehensive dan efektif dalam meningkatkan "produktivitas diri" di tempat kerja ataupun dalam kehidupan kita.

Selain itu, kata G.Suardhika, "Produktivitas diri" adalah sebuah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk seseorang bisa meningkatkan output dari kehidupannya dalam mencapai apa yang penting baginya.  Ini adalah salah satu soft skill penting yang perlu dimiliki setiap orang.

"Untuk mencapai optimasi output tersebut, pengembangan konsep produktivitas diri memanfaatkan dan mengintegrasikan pemahaman dan temuan ilimiah terkini dalam berbagai hal, termasuk: manajemen waktu, pengelolaan enerji, pengelolaan fokus, pengelolaan emosi, engagement, dan lain sebagainya," jelas G.Suardhika saat Launching buku ke-2 "The Flow of Productivity" di Jakarta. Sabtu (21/12)

Dalam sesi sharing,  G.Suardhika mengungkapkan, selama 20 tahun berdirinya Value Consult, mengalami up and down, dimana Value Consult pernah mengalami kesulitan keuangan, sehingga kantornya digembok, karena telat membayar  sewa dan gaji karyawan juga tertunda.

Tapi sekarang, lanjutnya, cash flow sudah membaik, walaupun tidak sebaik tahun 2013, selanjutnya kami akan investasi dan ekspansi, sistem sudah ada, tinggal jalan saja.

"Harapannya, semoga bisa memberikan manfaat buat stakeholder serta terus bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan inovasi-inovasi baru," pungkasnya.

Di penghujung acara, digelar perayaan HUT Value Consult ke-20, dilanjutkan acara Sharing memories, awarding, & gathering bersama para karyawan dan para undangan. (Arianto)

Read More