Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan

PERATIN dan APTIKNAS Kerjasama Bidang Hukum untuk Sektor Teknologi dan Informasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) sepakat bekerja sama dalam memberikan pemahaman hukum terhadap hak-hak dan perlindungan hukum di sektor teknologi dan informasi. 

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara dua pimpinan PERATIN dan APTIKNAS pada Jumat, (17/11/2023) pada akhir kegiatan Rakerda APTIKNAS DKI Jakarta di Mangga Dua Square, Jakarta. 

Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala, SH, MH dan Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH menandatanganani langsung MoU didampingi jajaran pengurus masing-masing organisasi.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala mengatakan, seiring perubahan zaman, dimana saat ini era digitalisasi semakin tumbuh dan berkembang, mau tak mau membuat manusia harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dunia yang semakin modern dan maju. 

“Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar dan landasan hubungan antara PERATIN dan APTIKNAS sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi,” ujar Kamilov, pengacara ternama yang sarat pengalaman serta merupakan anggota Komisi Kejaksaan RI Periode II dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kementerian Kominfo RI periode 2012 - 2015.

Dengan terus berkembangnya teknologi, Kamilov berharap agar SDM sebagai penggunanya juga dapat memiliki perkembangan dan pembaharuan, baik secara keilmuan maupun keahliannya. “Agar teknologi yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin guna mencapai kemanfaatan bagi kebaikan bersama,” ujarnya. 

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH juga berharap, melalui kerjasama ini, dapat semakin menumbuhkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat khususnya di bidang teknologi dan informasi. 

Soegiharto menambahkan, di masa depan TIK tentu akan menjadi sektor yang semakin lekat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. “Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah pengusaha yang bergerak di bidang TIK dan masyarakat luas yang membutuhkan pemahaman luas tentang hukum dan perlindungan konsumen bisa difasilitasi oleh APTIKNAS dan PERATIN,” pungkas Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Sekjen PERATIN serta menjadi pendiri PERATIN bersama-sama dengan Kamilov Sagala, SH, MH., dan Jemy Tommy, SH., SE., M.M., Ph.D serta Ir. SWS. Hardjito.

Dalam PERATIN juga terdapat 3 orang Professor yakni Prof. Dr. Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc., Ph.D. dan Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng selaku Dewan Pakar serta Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., SH., MH., SE., MM. selaku Dewan Kehormatan. 

Editor: Arianto 


Share:

Jelang Pemilu 2024, FWJ Indonesia Bergerak Lawan Hoax


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyatakan komitmennya untuk melawan penyebaran berita hoax. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi berkualitas dan mendidik masyarakat.

"Dalam konteks Pemilu 2024, FWJ Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman di setiap wilayah menjelang dan selama proses Pemilu pada Februari 2024 mendatang," ujar Opan saat membuka rapat Koordinasi Nasional Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, di Wisma Arga Muncar Puncak Bogor, Kamis (26/10/2023).

Opan menekankan pentingnya mengatasi informasi yang dapat memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. "Kita sering melihat informasi yang menghasut dan memancing perbedaan, terutama melalui berita hoax. FWJ Indonesia melalui program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024 hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dan membangun kesatuan di antara kita sebagai bangsa Indonesia," tambahnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini, yang dipimpin oleh FWJ Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, termasuk Bendahara Umum Tri Wulansari, Ferry Sang sebagai Kabid Humas, dan Alek sebagai Kabid OKK.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan berbagai korwil di Jakarta dan sekitarnya. Meski beberapa rekan dari daerah lain tidak dapat hadir fisik, mereka tetap berpartisipasi melalui konferensi video, menunjukkan semangat yang sama untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024," ungkap Opan.

Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia. Opan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan demokrasi dengan menghindari terpancingnya provokasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat.

Dengan program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, FWJ Indonesia berharap dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif menjelang dan selama proses Pemilu, sehingga keputusan masyarakat dapat diambil dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Dengan semangat persatuan, FWJ Indonesia bersama seluruh wartawan Indonesia siap menjalankan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Pemberdayaan Perempuan di ASEAN: Pesan ACWO Forum & Expo 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam Pembukaan ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO) Forum and Expo 2023, di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan urgensi pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Beliau menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memperkuat keluarga, komunitas, serta ekonomi nasional dan regional.

"Sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN," ujar Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan, ACWO yang berdiri sejak 1981, telah berperan penting dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengembangan ekonomi regional. Organisasi ini juga mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan berbasis gender, mempromosikan kepemimpinan dan kesetaraan perempuan, mengatasi kekerasan berbasis gender, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan, perempuan adalah penggerak roda perekonomian melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Perempuan harus semakin aktif dalam berkontribusi memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat," ujarnya. Visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan berkelanjutan hanya akan terwujud dengan pelibatan perempuan dalam berbagai lini.

Sementara itu, Presiden ACWO, Cecilia menegaskan, ACWO Forum and Expo 2023 merupakan komitmen bersama dalam memberdayakan perempuan, mendorong kesetaraan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kami di sini bukan hanya untuk membahas tantangan, kami di sini untuk mencari solusi, menginspirasi, dan menciptakan jalur menuju kemajuan,” katanya.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.200 perempuan dari seluruh Indonesia yang mengenakan pakaian bernuansa nusantara, termasuk kebaya. Menteri PPPA mengajak perempuan-perempuan ini untuk hadir dalam Kick Off Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 pada 14 November mendatang. “Kehadiran para perempuan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya penikmat pembangunan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

ACWO Forum and Expo 2023 memberikan platform bagi para perempuan untuk mendorong pengambilan keputusan melalui pertukaran budaya, kerja sama, serta berbagi tantangan, strategi, dan praktik baik. "Acara ini menandai komitmen kuat untuk menciptakan masa depan di mana perempuan memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ASEAN," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

LMP Sulut Bakal Gelar Deklarasi


Duta Nusantara Merdeka | Manado 
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Utara (LMP Sulut), Dr. Maya Olivia Rumantir, mengumumkan kesiapan mereka untuk menggelar acara deklarasi LMP Sulut yang akan berlangsung selama dua hari, pada tanggal 23-24 Oktober. Acara ini akan mencakup peresmian Markas Daerah dan pelantikan pengurus LMP Sulut.

Maya Rumantir, yang juga merupakan seorang artis lawas dan menjabat sebagai Senator DPD RI, menjelaskan bahwa pihak otoritas kamtibmas setempat telah memberikan izin pelaksanaan acara ini. "Polda Sulut telah menerbitkan izin kegiatan ini setelah kami mengajukan permohonan dan melalui proses penelitian dokumen legalitas organisasi LMP di bawah kepemimpinan Ketua Umum H. M. Arsyad Cannu. Semua sudah siap, dan kami berharap rangkaian acara berjalan lancar sesuai rencana," katanya.

Persiapan untuk acara deklarasi LMP Sulut sudah mencapai tahap akhir, dengan para anggota LMP Sulut yang sibuk menyiapkan lokasi acara di Markas Daerah LMP Sulut. Maya Rumantir tidak sendirian dalam persiapan ini; Koordinator Daerah LMP, Johan Nasri, serta beberapa pengurus Markas Daerah LMP Sulut juga turut berkontribusi.

Rencananya, acara deklarasi LMP Sulut akan dihadiri oleh Ketua Umum Markas Besar LMP Pusat, H. M. Arsyad Cannu, dan sejumlah pengurus utama organisasi ini. Pada Senin pagi, 23 Oktober 2023, Arsyad Cannu dan rombongannya dijadwalkan tiba di Manado, disambut dengan Tarian Kabasaran, tarian tradisional khas Sulawesi Utara.

Acara deklarasi LMP Sulut juga akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-23 LMP. Untuk memeriahkan acara, Pengurus Markas Daerah LMP Sulut telah mengundang beberapa tamu dan sahabat LMP, termasuk Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dan Ketua Aliansi Warga Jakarta, Andreas Reihary. Sejumlah sahabat Maya Rumantir dari luar negeri juga diundang, termasuk tamu dari Amerika Serikat dan Jepang.

Wilson Lalengke, Ketum PPWI, akan memberikan pelatihan jurnalistik kepada pengurus dan anggota LMP Sulut pada hari Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam sesi pembekalan, dia akan memberikan tips menulis cepat (quick news) kepada peserta.

Acara deklarasi LMP Sulut diharapkan menjadi momen penting dalam sejarah Laskar Merah Putih, menandai ekspansi organisasi ini di wilayah Sulawesi Utara dan memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia jurnalistik dan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

SKW Berlogo Garuda Jamin Kemerdekaan Pers


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Baru-baru ini insan pers kembali dikejutkan dengan pernyataan kontroversial seorang Ketua Dewan Pers yang menuding pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers. Pernyataan itu kemudian diviralkan oleh jaringan media gerombolan konstituennya. 

Tak heran telepon selular pihak yang dituding pun banjir telepon dan pesan singkat dari berbagai pihak yang tersulut emosi, dan ada pula yang hanya sekedar basa-basi untuk menyulut reaksi. Beragam tanggapan minor dari kelompok mayoritas terus bermunculan di berbagai diskusi grup aplikasi selular. 

Penulis memberi istilah “Kelompok Mayoritas” karena sejatinya insan pers mayoritas inilah yang menguasai ruang lingkup pers dari pusat hingga ke pedesaan. Sementara Kelompok Minoritas yang kini menguasai Dewan Pers justeru sebagian besar berada di lingkaran wartawan elit nan ekslusif berstatus Gerombolan Konstituen.

Ketua Dewan Pers yang tidak pernah mengalami panasnya terik matahari di kancah peliputan, dan tingginya tekanan dan ancaman keselamatan jiwa hanya demi sebuah berita, tiba-tiba dengan begitu percaya diri dan yakin mengkalim pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers. 

Beginilah jadinya jika Insan Pres diatur-atur oleh orang yang tidak mengerti dunia pers dan tidak pernah berprofesi sebagai jurnalis. Penulis sekedar berhayal bagaimana jadinya jika Ikatan Dokter Indonesia dipimpin oleh tukang insinyur, jadi gak nyambung. 

Pergerakan perjuangan kemerdekaan pers yang dikerjakan oleh para tokoh pers yang lahir dari Kelompok Mayoritas, yang salah satunya menghadirkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan berkualitas dan berlisensi resmi dari Lembaga negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi malah dianggap merusak kemerdekaan pers. 

Pada kondisi ini, negara memberi kewenangan kepada BNSP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk membuat dan mengatur system sertifikasi kompetensi profesi, termasuk profesi wartawan atau jurnalis. BNSP telah memberi ruang yang seluas-luasnya bagi insan pers untuk mengikuti system yang diatur untuk pelaksanaan program sertifikasi kompetensi wartawan secara berkualitas dan diakui negara. 

Bahkan Dewan Pers yang dipimpin Muhammad Nuh secara terbuka pernah mendatangi BNSP untuk melakukan proses harmonisasi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi wartawan. Bahkan suatu waktu di kantor Kementrian Ketenagakerjaaan RI, diduga ada upaya untuk menjegal lisensi LSP Pers Indonesia dari BNSP. Dewan Pers dan gerombolannya, sempat mendatangi Menteri Tenaga Kerja untuk membatalkan SK Lisensi BNSP kepada LSP Pers Indonesia namun gagal total. 

Mencermati situasi ini, penulis menilai, hambatan utama Dewan Pers mengikuti proses harmonisasi di BNSP adalah Standar Kompetensi Wartawan yang dimiliki Dewan Pers dan gerombolan konstituennya belum diakui oleh Kementrian Ketengakerjaan RI karena dianggap belum sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia atau KKNI. 

Umumnya, setiap profesi di Indonesia wajib menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang masing-masing. Dan profesi di bidang pers ternyata belum ada SKKNI. 

Sehingga belum lama ini Dewan Pers membentuk tim perumus penyusunan SKKNI di bidang pers yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan harmonisasi di BNSP agar mendapat lisensi melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan resmi dari negara. 

Penulis memahami, mungkin Dewan Pers dan gerombolan konstituennya lagi ‘frustrasi’ karena menyusun SKKNI bidang Pers ternyata membutuhkan waktu yang lumayan Panjang. Hal itu berdampak proses harmonisasi untuk mendapatkan lisensi dari BNSP pun makin lama. 

Di satu sisi, LSP Pers Indonesia justeru lebih dulu berhasil memperoleh lisensi karena memiliki Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan dari Serikat Pers Republik Indonesia yang sudah diregistrasi di Dirjen Bina Latas Kementrian Ketenagakerjaan RI. 

Selama hampir dua tahun, LSP Pers Indonesia telah mengikuti proses yang sangat panjang dan sistematis di BNSP dan akhirnya diberi lisensi oleh negara melalui BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. Namun anehnya, negara yang memberi izin dan kewenangan, serta jaminan melalui sertifikat berlogo Burung Garuda Pancasila malah dituding merusak kemerdekaan pers. 

Timbul pertanyaan, apakah perlu penulis meminjam kalimat pengamat politik Roky Gerung ‘bajingan tolol’ atau ‘dungu’ yang pantas disematkan kepada sang Ketua Dewan Pers atas pernyataannya bahwa pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers? Silahkan publik yang menilai.   

Lagi-lagi penulis terpaksa harus kembali memberi kuliah gratis bagi para petinggi Dewan Pers dan para gerombolan konstituennya. Bahwa belum lama ini sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Pasal 15 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan yang diajukan pemohon (salah satunya penulis). Namun di dalam isi Putusan MK, Majelis Hakim MK memutus berdasarkan pertimbangan keterangan dari pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK menyatakan, beberapa ketentuan dalam UU 40/1999 yang mengatur jaminan kebebasan pers yaitu : poin ke sembilan, “Pengaturan mandiri (self regulation) dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen.” 

Pada bagian penting pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK mengutip keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa ketentuan UU Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator). 

Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan 
di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap 
menjaga independensi dan kemerdekaan pers maka peraturan di bidang pers 
disusun sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan 
Pers itu sendiri. 

Jadi dengan pertimbangan ini, penulis menggap sah SPRI menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang diregistrasi Kemenaker RI untuk kepentingan lisensi LSP Pers Indonesia dan sertifikasi kompetensi wartawan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim MK, juga disebutkan : “Memperhatikan definisi kata ‘Memfasilitasi’ tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk (regulator) karena berdasarkan ketentuan a quo UU Pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.”

Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata ‘Memfasilitasi’ dalam ketentuan a quo terdapat frasa “organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.” sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers namun justru ewan pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.

Selanjutnya pada halaman 221 ada tertuliskan: “Pasal a quo sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, sehingga sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers.”

Selain itu ada keterangan DPR RI yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan. Berdasarkan putusannya, Mahkamah Konsitusi telah menegaskan, Dewan Pers yang ada saat ini merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers 40/1999). 

Dengan demikian, penulis melihat ada benang merah yang selama ini terputus oleh karena ada keputusan Dewan Pers yang secara sepihak menentukan sendiri isi peraturan pers tentang Konstituen Dewan Pers, maka berdasarkan putusan MK, peraturan itu menjadi tidak berkekuatan hukum.

Karena menurut pertimbangan MK, maksud dari “memfasilitasi” adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Dengan demikian, majelis MK mengakui keberadaan organisasi-organisasi pers yang tercatat ikut memilih Dewan Pers pada tahun 2000 yakni terdapat 40 organisasi pers. 

Penulis juga berpendapat, Dewan Pers selama ini memanfaatkan dokumen Penguatan Dewan Pers yang ditentukan oleh puluhan organisasi pers pada tahun 2006. Di dalam dokumen konsensus bersama itu, tidak ada satupun pasal dan klausul yang memberi kewenangan Dewan Pers untuk mengatur tentang Organisasi Konstituen Dewan Pers berdasarkan penguatan Dewan Pers, Standar Organisasi wartawan, dan standar Organisasi Perusahaan Pers. 

Dewan Pers harus menghormati pertimbangan hukum dan putusan MK terkait perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Jadi seharusnya Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers yang hanya ditentukan sendiri oleh 9 Anggota DP dan bukan oleh 40 organisasi pers yang diakui MK, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Dewan Pers saat ini telah menjadi status quo. SK Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pers menjadi tidak memiliki dasar hukum karena Peraturan DP tentang Statuta bertentangan dengan putusan MK karena ternyata Anggota Dewan Pers yang diajukan ke presiden tidak dipilih oleh 40 organisasi pers yang dimaksud MK. Putusan MK harus dibaca secara keseluruhan isi pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam pokok perkara. 

Seluruh Organisasi Pers (40 Organisasi Pers menurut putusan MK) yang kini sudah berbadan hukum, termasuk Serikat Pers Republik Indonesia, merupakan pihak yang berhak menyusun peraturan pers. Dewan Pers yang hanya sebagai fasilitator tidak bisa mengatur organisasi pers karena fungsinya bukan regulator. 

SPRI sudah membuat laporan organisasi kepada Dewan Pers, termasuk melaporkan telah mendirikan LSP Pers Indonesia. Persoalan SPRI dan LSP Pers Indonesia akan difasilitasi atau tidak, itu urusan Dewan Pers. Karena faktanya, tanpa difasilitasi untuk menjamin kemerdekaan pers pun SPRI dan LSP Pers Indonesia tetap jalan. Begitupun dengan puluhan organisasi pers di Indonesia. Jadi sejatinya tidak ada lagi istilah komunitas di dalam maupun di luar Dewan Pers. 

Semua mengacu pada UU Pers bahwa Organisasi Pers Berbadan Hukum bukan Organisasi Pers konstituen Dewan Pers. Kecuali UU Pers direvisi dan ditambah kalimat Organisasi Pers yang merupakan konstituen Dewan Pers.  

Seharusnya, di era digital informasi yang makin sulit dibendung ini, membutuhkan kesadaran bersama untuk saling menguatkan bukan saling menunjukan power kekuasaan. Dewan Pers sejatinya menjadi Lembaga yang mengayomi insan pers untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Bukan menjadi Lembaga eksklusif dan pejabatnya eksekutif. 


Apa itu kemerdekaan pers ? 

Pers yang merdeka adalah pers yang dijalankan oleh insan pers yang sejahtera dan independent. Bagaimana bisa independent jika wartawan di Indonesia digaji sebegitu rendahnya. Bahkan nyaris 90 persen media online di seluruh Indonesia tidak menggaji wartawannya. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan. 

Penulis dan beberapa tokoh pers idealis terus berupaya agar pers Indonesia merdeka dari pengaruh dan kekuasaan oligarki media. Belanja iklan nasional yang dimonopili oleh oligarki media selama bertahun-tahun hanya dibiarkan saja oleh Dewan Pers dan gerombolan konstituennya.   

Sadar akan hal itu, penulis akan membuat satu tantangan kepada para pejuang kemerdekaan pers dari Kelompok Mayoritas pers. Sekali lagi tantangan ini bukan atau tidak ditujukan kepada Kelompok Minirotas atau Dewan Pers dan gerombolan konstituennya. 

Kepada tokoh pers Kelompok Mayoritas, penulis menyerukan : “Ayo hentikan perjuangan kemerdekaan pers dan jangan usik kenyamanan Dewan Pers !” Namun sebelum itu diwujudkan, silahkan lakukan beberapa pertimbangan berikut : 

Pertama, lakukan itu ketika level kebebasan pers Indonesia sudah berada di atas standar. Kedua, ketika seluruh wartawan media mainstream di Indonesia telah menerima gaji minimal 15 juta perbulan dan media non mainstream mendapat gaji minimal UMR.

Ketiga, wartawan media penyiaran swasta mendapat bagian laba dari perusahaan Lembaga penyiaran swasta sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, dan pimpinan Lembaga penyiaran swasta yang tidak membagi laba bagi wartawannya mendapat sanksi pidana melalui proses hukum sesuai pasal pidana dalam UU Peyiaran. 

Keempat, puluhan ribu media lokal yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Indonesia Raya mendapat kesempatan menikmati atau mendapat bagian dari belanja iklan nasional yang berjumlah ratusan triliun rupiah per tahun, dan tidak ada lagi monopoli belanja iklan nasional oleh para konglomerat/ oligarki media. 

Kesimpulan akhir dari tulisan ini sesungguhnya untuk menjawab tudingan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang diakui negara dengan sertifikatnya berlogo burung Garuda Pancasila bukanlah merusak kemerdekaan pers. Justeru BNSP melalui LSP Pers Indonesia memberi jaminan mutu sertifikat kompetensi yang diakui negara memiliki standar yang berskala nasional dan diakui dunia internasional. 

Menteri Kominfo Budi Arie sendiri mendukung pelaksanaan SKW di LSP Pers Indonesia karena berlisensi BNSP. Hal itu mengemuka ketika rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan Menkominfo baru-baru ini. Artinya Menkominfo menyadari bahwa legalitas SKW melalui LSP Pers Indonesia telah diakui karena itu produk negara. Namun Menkominfo berharap UKW yang sudah dijalankan selama ini tetap diberi ruang.  

Jadi, bagaimana mungkin produk UKW abal-abal yang tidak berlaku di dunia internasional sementara SKW yang diakui negara dan berlaku di dunia internasional menjadi pihak yang dianggap merusak kemerdekaan pers ? Penulis lagu lawas Ebit G. Ade mengatakan : “Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.” 

Penulis : 
Heintje Mandagi
Ketua LSP Pers Indonesia dan
Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia




Share:

Pertina Kota Tangerang Gelar Sosialisasi Bertajuk 'Tinju Tunjukan Bakatmu Bukan di Jalanan Tapi di Ring Tinju'


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Tangerang, dalam upayanya untuk memajukan cabang olahraga tinju di kota ini, menggelar sosialisasi cabang olahraga tinju di SMP Negeri 16 Kota Tangerang, Kamis (05/10/2023). Acara ini, mengusung tema 'Tinju Tunjukan Bakatmu Bukan di Jalanan Tapi di Ring Tinju', bertujuan untuk mendekatkan olahraga tinju ke sekolah-sekolah. 

Kaonang, Ketua Pengurus Cabang Pertina Kota Tangerang periode 2023-2027, menyoroti kekurangan fasilitas olahraga seperti tinju, wushu, dan lainnya di banyak sekolah. Inisiatif ini merupakan upaya Pertina untuk menjembatani kesenjangan ini dan membawa olahraga tinju ke lebih banyak anak-anak.

Menurut Kaonang, keberadaan olahraga di sekolah bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga membentuk karakter. Dalam konteks ini, olahraga tinju menjadi pilihan yang sangat baik. Sosialisasi ini juga mencakup pentingnya penggunaan peralatan pelindung, menjadikan olahraga tetap aman dan mendidik.

Pertina Kota Tangerang tidak hanya memperkenalkan tinju sebagai olahraga, tetapi juga sebagai peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dalam dunia pendidikan saat ini, penting bagi anak-anak untuk memiliki pilihan yang lebih luas daripada hanya fokus pada prestasi akademik. Melalui olahraga, mereka dapat menemukan passion mereka sendiri dan membangun masa depan yang cerah.

"Tak hanya itu, Pertina Kota Tangerang juga memperkenalkan atlet-atlet berbakatnya kepada dunia luar melalui pertandingan dan kompetisi. Kabar mengenai Salsabila, atlet panjat tebing Kota Tangerang, yang telah meraih dua medali, adalah contoh nyata bagaimana olahraga dapat membawa nama baik tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kota dan negara," ujarnya.

Selain itu, Pertina Kota Tangerang juga berfokus pada pembinaan atlet sejak dini. Mereka memahami bahwa kesuksesan atlet membutuhkan kerja keras dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan frekuensi pertandingan rutin diadakan untuk membentuk atlet yang handal.

"Tidak hanya melatih kecakapan fisik, Pertina Kota Tangerang juga mengutamakan pembinaan mental. Dalam dunia yang seringkali penuh tekanan, kepercayaan diri dan keterampilan bela diri yang didapat dari olahraga beladiri seperti tinju dan karate sangat berharga. Anak-anak yang terlibat dalam olahraga beladiri memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu membela diri dengan efektif, mengatasi permasalahan seperti bullying di sekolah," ungkapnya.

Salah satu pencapaian penting Pertina Kota Tangerang adalah pembangunan fasilitas olahraga yang memadai. Stadion, ring tinju, dan tempat latihan lainnya telah difasilitasi dengan baik di berbagai wilayah, memastikan bahwa atlet memiliki tempat yang memadai untuk melatih keterampilan mereka. Selain itu, Pertina juga memberikan bantuan keuangan kepada klub-klub lokal untuk memastikan bahwa biaya pelatihan dan perlengkapan tidak menjadi hambatan bagi anak-anak yang berbakat.

"Dengan langkah-langkah ini, Pertina Kota Tangerang tidak hanya membangun prestasi olahraga, tetapi juga membentuk karakter anak-anak, mendukung perkembangan minat dan bakat mereka, serta memastikan bahwa olahraga tetap menjadi bagian integral dari pendidikan di kota ini. Semoga inisiatif ini terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk mencapai potensi penuh mereka dalam dunia olahraga," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Pengukuhan Pengurus Pusat PPAP Pusat Periode 2023-2027: Membangun Persaudaraan dan Potensi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Insan Persatuan Pensiunan Agraria Pertanahan (PPAP) Pusat menggelar pengukuhan pengurus pusat periode 2023-2027 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2023. Acara ini merupakan langkah penting dalam membangun dan memperkuat organisasi ini yang bertujuan untuk memajukan persaudaraan dan potensi anggotanya.

Aida Sari Imran, Ketua Dewan Penasehat PPAP, menjelaskan bahwa proses pengukuhan ini merupakan hasil dari pemilihan yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023. Proses pemilihan ini melibatkan berbagai formatur yang telah ditunjuk sebelumnya. Susunan pengurus yang baru akan bertugas untuk menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini.

Aida juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari pengurus yang baru adalah untuk mendaftarkan PPAP sebagai badan hukum. Hal ini akan menjadi wadah resmi bagi komunikasi antara pensiunan agraria pertanahan, yang nantinya akan membantu mempererat persaudaraan, kekeluargaan, dan silaturahmi di antara anggota.


Selain itu, Aida juga menyoroti potensi yang dimiliki oleh anggota PPAP. Menurutnya, selama ini masih ada potensi yang belum sempat dikembangkan, seperti dalam bidang fashion, seni, olahraga, dan aspek sosial lainnya. Pengurus yang baru akan berperan dalam mengidentifikasi potensi ini dan mengembangkannya, sehingga anggota PPAP dapat menjalani masa pensiun mereka dengan lebih bermanfaat dan bermakna.

"Pengembangan potensi ini juga akan memungkinkan PPAP untuk berperan lebih aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Misalnya, dalam bidang sosial, anggota PPAP dapat terlibat dalam berbagai kegiatan amal atau proyek kemanusiaan. Di bidang olahraga, mereka dapat mengadakan kegiatan kebugaran atau turnamen yang melibatkan pensiunan agraria pertanahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Aida menekankan bahwa di samping mengikat persaudaraan dan menjalin silaturahmi, anggota PPAP juga harus bersedia berbagi pemikiran dan pengalaman jika diminta. Ini akan memperkaya pengetahuan dan wawasan anggota lainnya serta memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik.


Organisasi seperti PPAP memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang solid dan memberdayakan anggotanya. Pensiunan agraria pertanahan memiliki beragam pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengurus yang baru akan berperan besar dalam memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman di antara anggota PPAP.

Bukan hanya itu, Pengukuhan pengurus pusat ini juga menjadi momen penting dalam sejarah PPAP. Hal ini menandakan komitmen organisasi ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya. Dengan dukungan dari pengurus yang baru, PPAP siap untuk menjalani periode kepengurusan 2023-2027 dengan semangat baru dan tekad untuk memperkuat persaudaraan, memajukan potensi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Sebagai organisasi yang melayani pensiunan agraria pertanahan, PPAP memiliki peran strategis dalam menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong di antara anggotanya. Dalam masa pensiun, anggota PPAP dapat merasakan manfaat dari keanggotaan mereka melalui berbagai kegiatan dan program yang mendukung pengembangan diri, pertukaran ide, dan kontribusi kepada masyarakat.

"Dalam beberapa tahun ke depan, di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, diharapkan PPAP dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat dan berdampak positif. Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama, PPAP siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang serta melanjutkan perjuangannya dalam membangun persaudaraan dan potensi anggotanya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




Share:

Tian Diharjo Terpilih sebagai Ketua DPD Jaman


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
DPD Jaman Jakarta Raya menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang berlangsung selama dua hari, tepatnya pada tanggal 02-03 September 2023, di Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta. Acara ini menjadi sorotan utama dalam dunia politik, dengan berbagai keputusan dan rekomendasi penting yang dihasilkan.

Rapimda dibuka oleh Sekretaris Jenderal Jaman, Bapak Hadi Musthofa, pada Sabtu (02/09/2023). Acara ini menjadi momen penting bagi DPD Jaman karena menentukan arah dan strategi ke depannya. Salah satu keputusan terbesar yang diambil adalah pemilihan Ketua DPD Jaman yang baru. Tian Diharjo terpilih sebagai Ketua DPD Jaman yang akan memimpin dalam periode mendatang.


Pilihan Tian Diharjo sebagai Ketua DPD Jaman menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika kepemimpinan DPD Jaman ini. Dia diharapkan akan membawa ide-ide segar dan energi baru untuk memajukan partai serta menjawab tantangan politik yang semakin kompleks di Indonesia.

Tidak hanya itu, Rapimda juga membahas tentang pencalonan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu mendatang. Gibran, yang dikenal sebagai Wali Kota Solo dan anak dari Presiden Jokowi, diusulkan sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini menciptakan dinamika tersendiri dalam politik nasional, mengingat hubungan Gibran dengan presiden yang sedang menjabat.


Selain itu, Rapimda merekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari DPD Jaman. Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dianggap memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan dan diharapkan dapat menjadi alternatif yang serius dalam pemilihan presiden.

Ketua DPD Jaman, Tian Diharjo, dalam pernyataannya mengungkapkan komitmen kuat untuk memajukan Jaman dan menjadikan Jaman sebagai kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia. "Dia juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang," ucapnya.

Rapimda DPD Jaman Jakarta Raya ini menandai awal dari perjalanan politik yang menarik dalam persiapan pemilu mendatang. Keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan dari acara ini akan menjadi sorotan utama dalam perkembangan politik tanah air. Selain itu, dinamika pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari DPD Jaman akan terus menjadi topik diskusi yang menarik dalam arena politik Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Serah Terima Surat Keputusan Ketua Relawan Prabu Man 08 di Kota Tangerang


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten PRABUMAN 08 menggelar acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang diserahkan oleh DPW kepada KSB Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Tangerang di Tangerang, Sabtu (26/08/2023). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPW Provinsi Banten, Abu Bakar Sidik SH, serta Dewan Penasehat DPW Purnawirawan TNI AD Hermanto, Koordinator Nasional DPP Muhammad Suryanto, dan sejumlah pengurus DPW dan DPD.

Dalam acara tersebut, Abu Bakar Sidik menyampaikan apresiasi terhadap Ketua DPD PRABUMAN 08 Kota Tangerang yang berani mendaftar sebagai salah satu Ketua DPD PRABUMAN 08 di Provinsi Banten.

Abu Bakar Sidik juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan demi menjaga kondusivitas. Sambil menunggu proses pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, ia menegaskan pentingnya kerja sama dalam menjalankan amanah.

Dalam sambutannya, Muhammad Suryanto, Koordinator Nasional DPP PRABUMAN 08, turut memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Sidik dalam membentuk DPD di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Suryanto berpendapat bahwa Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun struktur organisasi yang solid.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Wilayah DPW Provinsi Banten, M. Ricky Yuda Setiawan, mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih DPD Kota Tangerang, Endang Jayadi. Ia mendorong untuk segera membentuk format kepengurusan di tingkat kecamatan dan merangkul berbagai tingkatan dalam organisasi.

Sementara itu, Ketua DPD PRABUMAN 08 Kota Tangerang, Endang Jayadi menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diberikan oleh Abu Bakar Sidik dan pengurus DPW. Ia menyatakan kesungguhan dalam menjalankan amanah dan berharap dukungan semua pihak dalam upaya memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada tahun 2024.

Acara tersebut berlangsung dengan khidmat dan lancar, diwarnai oleh semangat kerja sama antara pengurus DPW dan DPD Kota Tangerang PRABUMAN 08. Melalui serah terima ini, diharapkan PRABUMAN 08 dapat semakin kuat dan bersinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



 
Share:

Firman Wijaya Didapuk Jadi Ketua Umum Mahupiki Periode 2023-2028


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) resmi mendaulat Dr. Firman Wijaya sebagai Ketua umum DPP periode 2023-2028.

Dalam keterangannya, Firman menyebut Mahupiki adalah wadah berhimpunannya para pakar, cendekiawan dan ilmuwan, serta praktisi di bidang hukum pidana.

Untuk itu, kepengurusan periode 2023-2028 ini akan melanjutkan program kerja sebelumnya, terutama dalam mendukung implementasi KUHP Nasional termasuk memperkuat pendidikan pelatihan (Diklat) hukum pidana nasional bagi dosen dan aparat penegak hukum di daerah.

“Dan melaksanakan amanah program Kerja Munas pada bulan Juni lalu di Bali, serta membangun kesadaran hukum masyarakat di berbagai komunitas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Rabu (23/8) pagi.

Senada, Sekjen PP Mahupiki Azmi Syahputra mengatakan, Mahupiki akan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi perkembangan hukum pidana di Indonesia yang semakin dinamis dengan karakteristik tertentu termasuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

Dalam penyusunan struktur kepengurusan baru, Ketua Umum Firman Wijaya menyebut Posisi sekjen ditempati oleh Dr Azmi Syahputra SH, MH, dan bendahara umum dipercayakan kepada Dr Hendrik E Purnomo, SH, MH.

Firman mengungkapkan, pengesahan pengurus PP Mahupiki periode 2023-2028 ini dilaksanakan bertepatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Kamis, 17 Agustus 2023 kemarin.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Mahupiki periode 2023-2028:
DEWAN KEHORMATAN
Ketua: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH.LLM. (UNPAD)
Anggota:
Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. (USAKTI)
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. (UNDIP)
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA. (UI)
Prof. Dr. Aswanto, SH., M. Si., DFM. (UNHAS)
Prof. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., MA., Ph.D (UI)
Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH (UI)
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH (UNHAS)
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS (UB)
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS. (USU)
DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua: Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D. (UI)
Sekretaris: Dr. Solehoddin, SH. MH. (UBHARA)
Anggota:
Dr. Yenti Garnasih, SH., MH.
Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH. MH. (UGM)
Prof. Dr. H. Dwija Prijatna, SH.MH. (STHB)
Prof. Dr. Pujiyono, SH. MH. (UNDIP)
Prof. Dr. Edy Warman, SH., MH. (USU)
Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. (UNISBA)
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA (UNHAS)
Prof. Dr. Supanto, SH. MH. (UNS)
Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH. (UI)
Dr. Narendra Jatna, SH. MH. (JAKSA)
Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H (UP)
Prof. Dr. Rai Setiabudi, SH. MH. (UNUD)
Prof. Fachri Bey Jamaris, SH., MM., Ph.D. (UI)
Dr. Deni S.B. Yuherawan, SH. MH. (UTM)
Mokhammad Najih, SH. MH. PhD. (UMM)
DEWAN PENGURUS PUSAT
Ketua Umum: Dr. Firman Wijaya SH., MH. (UNKRIS/ADV)
Wakil Ketua I: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH. (UNAND)
Wakil Ketua II: Dr. Erdianto Efendi, SH. MH. (UNRI)
Wakil Ketua III: Dr. Mahrus Ali, SH. MH. (UII)
Wakil Ketua IV: Dr. Juniver Girsang, SH. MH. (ADV)
Wakil Ketua V: Dr. Efridani Lubis, SH., MH (UIA JKT)
Wakil Ketua VI: Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH. (UAI)
Sekretaris Jenderal: Dr. Azmi Syahputra, SH. MH. (USAKTI)
Wakil Sekretaris Jenderal: Zulkarnain, SH. MH. (UWG)
Bendahara Umum: Dr. Hendrik E. Purnomo, SH. MH. (ADV)
Wakil Bendahara Umum: Dr. Hijrah Adhyanti, SH. MH. (UNHAS)
PENGURUS DIVISI-DIVISI PUSAT
Divisi Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
Ketua: Prof. Dr. Ifrani, SH. MH. (ULM)
Anggota:
Dr. Dian Andriawan Tawang, SH. MH. (USAKTI)
Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH. MH. (UM)
Dr. Ani Triwati, SH. MH. (USM)
Faizal Riza, SH. MH. (UMSU)
Radi, SH. MH. (UAJ)
Bendahara DPD Mahupiki se-Indonesia (EX OFFICIO)
Divisi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua: Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH. (UNPAM)
Anggota:
Dr. Albert Aries, SH. MH. (USAKTI)
Dr. Iqrak Sulhin, M.Sc. (UI)
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH. M (UNPAB MEDAN)
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, SH. LLM. (UBAYA)
Dr. Syamsudin, SH. MH. (UNTAG SMRD)
Dr. Heni Siswanto, SH. MH. (UNILA)
Divisi Kajian Regulasi, Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Ketua: Dr. Rocky Marbun, SH. MH. (UP)
Anggota:
Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LLM. (UPNV JKT)
Dr. Widati Wulandari, SH. MH. (UNPAD)
Dr. Maria Silvya Elisabeth Wangga, SH. MH. (USAKTI)
Dr. Siska Elvandari, SH., MH (UNAND)
Dr. Supardi, SH. MH. (JAKSA)
Dr. Joice Soraya, SH. MH. (UNIDHA)
Divisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Ketua: Dr. Andi Muliyono, SH., MH., CLA. (STIH MW)
Anggota:
Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH. MM. MH. (UNDIKNAS)
Dr. Hervina Puspitosari, SH, MH. (UPNV JATIM)
Komjend Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, SIK. SH. MH. (POLRI)
Dr. Edi Yunara, SH. MH. (USU)
Dr. Hery Firmansyah, SH. M.Hum., MPA. (ADV)
Ketua DPD Mahupiki se Indonesia (EX OFFICIO)
Divisi Humas dan Kesekretariatan
Ketua: Dr. Iwan Darmawan, SH., MH. (UNPAK)
Anggota:
Ratih Novalita, S.Hum., M.Krim (UI)
Erwin Asmadi, SH. MH. (UMSU)
Dr. Juwita Arsawati, SH. MH. (UNDIKNAS)
Danto, SH. MH. (ADV)
Natasya, SH. (ADV)
Sekretaris DPD Mahupiki se-Indonesia (EX OFFICIO)
Divisi Advokasi dan Kajian Pidana Khusus 
Ketua: Irjend. Pol (Purn) Cornellis Patty, SH. (POLRI)
Anggota:
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum. (UNPAD)
Dr. Sukardi, SH., M.Hum (UNAZ/POLRI)
Setia Dharma, SH., MH. (ADV)
Dr. Aris Irawan, SH., MH. (UNIV BORNEO)
Mayor CHK Dr. Yulian Azhari, S.Sos.I., S.H., M.H., (UNHAN RI)
Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH. (Arianto)


Share:

Kongres 1 FPMM, Menpora Dukung Kreativitas Pemuda Maluku


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menpora RI Dito Ariotedjo berkomitmen untuk mendukung kreativitas pemuda Maluku demi kemajuan Indonesia. Pada Kongres 1 Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Menpora Dito menyatakan rasa bangganya bisa berkumpul dalam acara bersejarah ini. Ia menekankan persatuan dan potensi pemuda yang bersemangat.

Dalam pembukaan kongres, Menpora Dito menjelaskan bahwa ia siap memberikan dukungan kepada pemuda Maluku yang memiliki kreativitas. Kunjungan ke Ambon telah membuktikan potensi pemuda dan atlet di sana sangat kreatif. Tema kongres, "Konsolidasi Pemuda Muslim Maluku Menuju Indonesia Emas 2045," sejalan dengan visi besar Indonesia.

Menpora Dito menganggap tema ini sebagai panggilan untuk bertindak dan komitmen untuk membentuk masa depan inklusif. Ia menyoroti pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja bersama dalam mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang.

Ia juga menegaskan peran pemuda Muslim sebagai pembawa obor tradisi dan nilai-nilai, serta ajaran yang mendorong kebaikan dan kasih sayang. Menpora Dito mengajak untuk bekerja menuju masa depan yang bersatu, tanpa batas bagi potensi pemuda. Ia mengimbuhkan bahwa melalui keragaman dan kemajuan, pemuda bisa menjadi cahaya harapan bagi komunitas dan dunia.

Sementara itu, Ketua Umum FPMM, Umar Key, menyatakan kesiapan pemuda Maluku dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia juga berterima kasih kepada Menpora Dito yang membuka acara tersebut. Tidak hanya Menpora Dito, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Acara Kongres 1 Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) turut dihadiri oleh sejumlah tokoh Maluku yang memberikan dukungan dan inspirasi. Hal ini menunjukkan dukungan luas terhadap upaya pemuda Maluku dalam meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pesan optimisme dan semangat dalam pembukaan kongres ini mencerminkan keyakinan akan masa depan yang cerah. "Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan menggapai tujuan bersama. Semua ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan peran serta pemuda dalam proses tersebut," tutupnya. 

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Hence Benyamin Hadiri Muscab Pemuda Pancasila Kota Tangerang


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan 
Pengusaha Hence Benyamin, yang merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), hadir dalam acara bersejarah pada Sabtu (19/08/2023). Musyawarah Cabang (Muscab) Pemuda Pancasila (MPC) Kota Tangerang yang ke IV di Tangerang Selatan menjadi ajang penting untuk memilih pemimpin baru. Dalam muscab tersebut, Mohamad Reza AO kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan untuk periode keduanya.

"Terpilihnya Mohamad Reza AO untuk masa jabatan keduanya ini menuai apresiasi luas. Dalam empat tahun kepemimpinannya sebelumnya, Mohamad Reza AO berhasil memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat," kata Hence Benyamin kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Tangerang Selatan.

"Melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh MPC, masyarakat merasakan dampak positif yang nyata. Bukan hanya program dari ranting-ranting MPC yang memberikan manfaat, tetapi juga kader-kader Pemuda Pancasila yang menjadi contoh dengan merintis usaha sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Pengusaha Hence Benyamin menyampaikan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Mohamad Reza AO. Dukungan penuh dari Ketua KADIN ini menjelaskan bahwa ia siap bekerja sama dengan Pemuda Pancasila untuk menjaga kestabilan Kota Tangerang Selatan. Kepemimpinan yang kuat dari Mohamad Reza AO memberikan keyakinan bahwa Kota ini akan semakin kondusif dalam empat tahun mendatang.

Pengusaha Hence Benyamin juga menegaskan kesiapannya untuk mendukung dan bersinergi dengan Pemuda Pancasila dalam usaha meningkatkan jumlah pengusaha muda yang berkualitas di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan visi Pemuda Pancasila dalam menciptakan generasi penerus yang tangguh di dunia bisnis. Tidak hanya mendukung Pemuda Pancasila, Hence Benyamin juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung kepemimpinan Mohamad Reza AO sebagai Ketua Pemuda Pancasila selama empat tahun ke depan.

"Dengan terpilihnya kembali Mohamad Reza AO dalam muscab ini, diharapkan Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan akan semakin berkembang. Kesiapan para pengusaha dan lembaga bisnis, seperti KADIN, untuk bersinergi dengan Pemuda Pancasila menjadi langkah positif menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Tegak Lurus, Baladhika Karya Soksi Siap Kawal Ketua Umum Airlangga Hartarto


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Prahara pergantian ketua umum melalui munaslub golkar untuk mengganti ketua umum Airlangga Hartarto yang sempat bertiup kencang sebelumnya, belum dirasa reda.

Pasalnya kini tengah berhembus pelaporan ketua umum golkar kepada dewan etik prihal "pelanggaran berat oleh ketua umum karena telah memutuskan sendiri partai golkar berkoalisi mengusung Prabowo Subianto menjadi capres dalam pemilu 2024."

Tuduhan pelanggaran tersebut telah dibantah keras oleh wakil ketua umum sentra organisasi karyawan swadiri indonesia (SOKSI) Valentino Barus pada Jumat (18/8) malam di Jakarta.

Tidak hanya itu Valentino juga mensinyalir bahwa tuduhan tersebut tidak tepat dan terkesan ngawur, pasalnya dalam konteks capres/cawapres ini telah ada putusan dari seluruh DPD partai golkar provinsi se indonesia dan 3 ormas pendiri yaitu tri karya (SOKSI, KOSGORO 57, Ormas MKGR).

Tidak hanya itu 5 ormas yang didirikan golkar (AMPI, Satkar Ulama, MDI, HWK, Al Hidayah) serta 2 organisasi sayap (AMPG, KPPG) juga telah sepakat secara bulat memberikan kewenangan penuh atau mandat kepada tetua umum Airlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi politik dan memutuskan capres/cawapres pemilu 2024 yang akan diusung partai golkar, ujarnya.

Senada dengan itu, sayap organisasi SOKSI merespon cepat situasi saat ini, dengan menyatakan siap menerima perintah dari ketua umum SOKSI Ali Wingso Sinaga untuk rapatkan barisan dalam mengawal ketua umum golkar Airlangga Hartarto.

"Dewan pimpinan pusat baladhika karya soksi (DEPIPUS BKS) siap mengawal," ujar ketua harian Yakub Ismail. Sabtu (19/8) pagi.

Yakub juga menyebut bahwa situasi ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dikomunikasikan dengan seluruh jajaran pada rapat pengurus yang akan digelar pekan depan di markas besar BKS Jakarta Selatan.

Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus dan anggota BKS secara nasional untuk tegak lurus pada keputusan organisasi yang telah memberikan mandat kepada ketua umum Airlangga Hartarto dalam menentukan arah serta dukungan pemilu 2024 pungkasnya. (Arianto)


Share:

Ketum Forum KEMALA Hadiri Halal Bi Halal TP Sriwijaya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Forum Kepedulian Masyarakat Lampung (Forum KEMALA), Rudi Hidayat, SH menghadiri acara Halal Bi Halal Tenaga Pembangunan Sriwijaya (TP Sriwijaya) bersama masyarakat dari Sumatera Bagian Selatan di Aula Nusantara IV Gedung MPR RI Jakarta, Sabtu (20/05/2023). Dalam acara tersebut, hadir kurang lebih 2.000 orang dari seluruh Sumatera Bagian Selatan hadir.

Acara tersebut merupakan sebuah pertemuan besar bagi masyarakat Sumatera Bagian Selatan, yang terdiri dari provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bangka Belitung. Bertujuan untuk mempersatukan masyarakat yang berasal dari daerah tersebut, halal bi halal ini menjadi sarana untuk menghilangkan perbedaan pandangan politik dan meningkatkan toleransi antar masyarakat.

"Kami ingin mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dari Sumatera Bagian Selatan agar tercipta kebersamaan, keterbukaan dan kepercayaan dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan aman," ujar Rudi kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka.

Rudi berharap bahwa masyarakat dari Sumatera Bagian Selatan tidak terbelah oleh perbedaan pandangan politik yang ada di tahun politik 2024. Sebagai tokoh masyarakat Lampung, Rudi Hidayat juga mengingatkan kepada seluruh anggota KEMALA dan masyarakat Sumatera Bagian Selatan untuk tidak membiarkan perbedaan pandangan politik merusak hubungan persaudaraan dan mengajak masyarakat untuk terus menjalin hubungan yang baik dan saling dukung.

"Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bagi masyarakat Sumatera Bagian Barat harus menciptakan kedamaian dan keamanan, kita semua bersinergi untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya," tegasnya.

"Kami berharap bahwa masyarakat Sumatera Bagian Selatan tidak terpecah-belah oleh perbedaan pandangan politik yang ada, dan terus menjaga hubungan baik untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan aman ke depannya," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Ketua GABPEKNAS Tangerang Selatan Hadiri Mukota-3 Kadin Kota Tangsel


Duta Nusantara Merdeka | Tangsel 
Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GABPEKNAS) Tangerang Selatan, Iskandarsyah menghadiri Musyawarah Kota (Mukota) ketiga yang diselenggarakan oleh Kadin Kota Tangsel di Swiss Belhotel Serpong, Intermark BSD, Tangerang Selatan, Rabu (17/05/2023).

Ia menyatakan puas dengan acara tersebut dan menyatakan kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka bahwa “Alhamdulillah acara KADIN hari ini dari Mukota I, II, dan III berlangsung kondusif, artinya semua asosiasi dan pengusaha mendukung penuh pemimpin terpilih Hence Benyamin.”

Dalam penjelasannya, Iskandarsyah mencatat hanya ada satu calon yang mengikuti pemilihan dan terpilih secara aklamasi. “Awalnya calonnya banyak, tapi kita musyawarah bersama dan memutuskan mendukung Jadi Benyamin jadi ketua karena kredibilitasnya.”

Dari pernyataan Iskandarsyah, terlihat bahwa acara Mukota-3 sukses besar, dan ketua yang baru terpilih mendapat dukungan penuh dari asosiasi dan pengusaha.

Fakta bahwa acara tersebut dianggap "kondusif" oleh Ketua Gabpeknas Tangerang Selatan menyoroti hubungan dan kerja sama yang baik antara berbagai kepentingan bisnis di kota. Ini adalah perkembangan yang disambut baik, terutama mengingat sifat kewirausahaan yang kompetitif dan terkadang kejam.

Dukungan yang luar biasa untuk Benyamin juga menunjukkan bahwa komunitas bisnis percaya pada kepemimpinan dan kemampuannya untuk mengatasi masalah utama. Ini mungkin termasuk isu-isu seperti kepatuhan terhadap peraturan, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perluasan jangkauan pasar.

Perlu juga dicatat bahwa Tangerang Selatan adalah kota yang berkembang pesat dengan ekonomi yang sebagian besar didorong oleh manufaktur dan jasa. "Dengan demikian, para pemimpin bisnisnya harus bekerja sama untuk mengikuti perkembangan yang bergerak cepat, mempertahankan daya saing, dan memastikan praktik yang adil dan etis," ujarnya. (Arianto)

Share:

Hadapi Krisis Global, LAN RI Ikuti Benchmarking PKN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Rombongan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang terdiri dari 37 orang dengan dipimpin oleh Sekretaris Utama LAN Reni Suzanna, Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetisi LAN Baseng, Wali Angkatan LVI Dr Makhdum Priyanto, mengikuti kegiatan benchmarking di Sydney sejak 8 Mei 2023 s/d 12 Mei 2023. 

Adapun peserta PKN Tingkat I Angkatan LVI Tahun 2023 sebanyak 31 orang yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, salah satunya yaitu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana. 

Pada hari pertama setiba di Sydney, rombongan LAN RI diterima oleh Konsulat Jenderal RI untuk New South Wales, Queensland, dan South Australia di Sydney. Dalam kegiatan ini, para peserta memperoleh gambaran umum tentang investasi dan perdagangan secara keseluruhan di Australia. 

Selanjutnya, para peserta juga melakukan pertemuan dengan Director of the Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC) Sydney Haryo Yudho Sedewo dan Direktur Indonesia Trade Promotion Centre Sydney Christophorus Barutu. 

Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendapat gambaran tentang kebijakan dan regulasi investasi di Australia, serta perdagangan antara Indonesia dan Australia, dimana market Indonesia begitu potensial dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi pasar ekspor Australia. 

Di sisi lain, Australia juga memburu impor makanan hasil dari UKM Indonesia yang bersaing dengan negara Asia lainnya yaitu Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia, termasuk kebutuhan tenaga terampil menjadi bagian dari investasi di Australia. 

Selanjutnya pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok dimana kelompok pertama mengunjungi Department of Enterprise, Investment, and Trade of New South Wales Government, dan kelompok kedua mengunjungi Destination New South Wales. 

Dari pertemuan tersebut, disampaikan adanya kemudahan prosedur dan perizinan termasuk pemberian insentif untuk investor ke Australia khususnya di Sydney, dimana regulasi seluruhnya ditentukan oleh negara bagian sehingga proses regulasi menjadi lebih cepat dan tepat, guna kepentingan perlindungan bagi investor. 

“Dari hasil benchmarking, diperoleh gambaran umum terkait kemudahan dan pemberian insentif untuk menggairahkan investasi di negara bagian. Pembuatan regulasi tidak sampai ke negara federal dan cukup diselesaikan semua di negara-negara bagian, sehingga memudahkan bagi investor untuk pengurusannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, Jumat (12/5). 

Selain itu, investasi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengamanan produksi dalam negeri, sumber daya manusia dari luar negeri bagian yang diberikan ruang khususnya yakni memiliki keahlian khusus. 

Dalam menghadapi krisis global, Australia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah, dan memberikan kesempatan bagi investor asing untuk berkompetisi dalam rangka eksplorasi SDA sehingga dapat berkolaborasi dengan investor lokal. 

Seluruh peluang investasi juga dilaksanakan dengan digitalisasi yang memudahkan semua persyaratan, namun juga harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Pelajaran dari benchmarking ini yaitu fokus dan kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. (Arianto)

Share:

Mardiansyah: Kami tidak Dukung Calon Presiden yang Menggunakan Strategi Politik Identitas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemilihan Presiden di Indonesia yang akan datang telah memicu kontestasi politik yang intens di antara berbagai partai politik. Jelang pilkada tinggal delapan bulan lagi, manuver politik sedang berlangsung, dengan partai-partai berupaya membangun koalisi dan menemukan calon terbaik untuk memenangkan pilkada 2024. Tiga calon telah muncul sebagai calon terdepan: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan.

Namun, keterlibatan berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, lembaga, dan organisasi, telah menimbulkan perdebatan dan diskusi yang memanas menjelang pemilu. Keterlibatan lapisan-lapisan ini tidak serta merta merupakan hal yang buruk, asalkan dilakukan secara positif, tanpa menggunakan politik identitas atau isu SARA, seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Rampai Nusantara sebagai Organisasi Masyarakat yang selalu menggelorakan semangat kebaikan, berharap Pemilu Pemilihan Presiden tidak mengakibatkan rusaknya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa apalagi hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Organisasi yang mengedepankan nilai-nilai positif dan kebaikan ini berharap pemilu tidak menimbulkan disintegrasi masyarakat, terutama karena perbedaan preferensi kandidat.

"Rampai Nusantara tidak akan mendukung calon presiden manapun yang menggunakan politik identitas atau strategi apapun yang mengarah pada perpecahan masyarakat. Organisasi ini berkomitmen untuk mempromosikan persatuan nasional dan mendukung calon presiden yang memiliki komitmen tersebut, memiliki etos kerja yang kuat, dan akan melanjutkan agenda pembangunan pemerintah saat ini," kata Mardiansyah, Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (02/05/2023).

Berdasarkan kriteria tersebut, menurut Waketum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara Denny Cagur, Rampai Nusantara percaya bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah dua kandidat yang memenuhi harapan mereka. Organisasi ini mendorong partai politik untuk mempertemukan kedua kandidat ini untuk melanjutkan pembangunan negara demi masa depan yang lebih baik.

Harapannya, parpol dan masyarakat fokus pada narasi positif dan menghindari isu SARA dan negatif dalam mengkampanyekan calon pilihannya. Pada akhirnya, tujuan organisasi ini adalah agar pemilihan menghasilkan pemilihan presiden yang akan memimpin negara menuju masa depan yang lebih cerah. (Arianto)

Share:

GP Berkemajuan Gelar Deklarasi Menangkan Ganjar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Bahwa Indonesia telah ditakdirkan Allah Swt sebagai negara yang penuh dengan kebhinekaan, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Hal itu dikemukakan Kordinator Relawan Nasional GP Berkemajuan, Faozan Amar, saat acara Deklarasi Relawan GP Berkemajuan, Sabtu 29/4/ di Jakarta.

“Semua itu merupakan suatu anugerah sekaligus peluang yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana telah dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa”, ujar Faozan menambahkan.

Karena itu, Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin (rais) yang tidak hanya memahami ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga telah teruji dengan pengalaman dan kerja-kerja nyata untuk memajukan bangsa dan negara di atas prinsip-prinsip gotong royong.

Lebih lanjut, Faozan menambahkan, “Pemimpin Indonesia haruslah seperti matahari yang menyinari tanpa diskriminasi (rahmatan lil alamin) dan berkesinambungan (mustamirun). Mampu mencerahkan (tanwir), menggerakan (yataharak) dan melanjutkan (yukmil) pembangunan nasional menuju Indonesia yang berkemajuan (taqadam)”. Dan sosok itu ada pada H. Ganjar Pranowo.

Oleh sebab itu, para aktifis Muhammadiyah yang tergabung dalam relawan Gerakan Persyarikatan, Gerakan Pencerahan, Gerakan Pemenangan Berkemajuan (GP Berkemajuan) telah sepakat untuk siap bergerak berjuang bersama mendukung dan memenangkan H. Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republika Indonesia Periode 2024-2029. (Ari)

Share:

Ketum PPWI Hadiri Bukber Partai Golkar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menghadiri acara buka puasa bersama dengan Pimpinan DPD Partai Golkar DKI Jakarta, bertempat di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 April 2023. Pada kesempatan itu, Wilson Lalengke hadir bersama istri dan beberapa pengurus DPD PPWI DKI Jakarta. Kehadiran pimpinan nasional PPWI tersebut adalah dalam rangka memenuhi undangan buka puasa bersama dari DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

Kedatangan Ketum PPWI dan rombongan disambut langsung oleh Tim Pemenangan Partai Golkar, Wakil Ketua Kerohanian, Pendidikan dan Kebudayaan Partai Golkar Jakarta, M. Ashraf Ali, dan Wakil Ketua Pemberdayaan Masyarakat, Adinusa. Pada kesempatan itu, hadir menyambut team dari PPWI, tokoh masyarakat Jakarta Utara, Laode, dan kader Golkar lainnya, Lindawati.

Acara buka puasa bersama Tim Pemenangan Pemilu 2024, ormas serta para pimpinan dan pengurus Partai Golkar se DKI Jakarta ini berlangsung lancar, aman dan penuh kekeluargaan. Selain berbuka bersama ormas, para pengurus dan pimpinan Partai Golkar yang hadir juga mengikuti Sholat Maghrib, Isya dan Tarawih, sekaligus peringatan Nuzul Quran.

Di sela-sela acara berbuka puasa itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke dan tim menyempatkan waktu bertemu dengan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, H. Ahmed Zaki Iskandar. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Pimpinan Partai Golkar DKI Jakarta itu berlangsung singkat, namun cukup memberikan kesan yang baik antar kedua belah pihak dalam hal membangun hubungan silahturahmi serta bertukar informasi yang dapat disinergikan ke masa depan.

Selain memperkenalkan organisasi PPWI dan kepengurusan PPWI DKI Jakarta, Ketum PPWI Wilson Lalengke juga menyampaikan beberapa program kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan Partai Golkar. “Saya atas nama PPWI menyampaikan terima kasih atas kesempatan bersilahturahmi dengan Bapak Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. PPWI selama ini berupaya membangun hubungan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan partai-partai. Semoga kedepannya kita bisa saling bersinergi dalam membangun bangsa kita,” ujar Wilson Lalengke dalam pengantarnya.

Ketua DPD Partai Golkar, Zaki Iskandar, menyatakan mengapresiasi kehadiran Ketum PPWI dan rombongan di acara buka puasa bersama tersebut. Dia juga mengharapkan dukungan dan siap bekerjasama dengan PPWI DKI Jakarta, terutama dalam hal publikasi dan sosialisasi program Golkar di masyarakat Jakarta.

“Terima kasih atas kehadiran Pak Wilson Lalengke, dan kawan-kawan dari PPWI, semoga silahturahmi ini dapat kita lanjutkan, juga kita bisa bersinergi dalam beberapa hal, terutama terkait publikasi dan sosialisasi program dan event-event yang kita laksanakan. Sayang sekali waktunya mepet karena kita akan mengikuti acara peringatan Nuzul Quran, jadi nanti kita jadwalkan pertemuan lagi untuk membahas apa yang dapat kita kolaborasikan dan kerjakan bersama,” kata Zaki Iskandar yang hadir bersama Sekretaris DPD Partai Golkar, Basri Baco.

Acara pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama. (Ari/Red)


Share:

APTIKNAS Siap Bersinergi Dengan Kabaharkam Polri dan Polda Metro Jaya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Soegiharto Santoso menyatakan siap bersinergi dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Irjen Pol. Fadil Imran, ataupun dengan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto yang baru saja dilantik.

Pernyataan Ketum APTIKNAS itu disampaikannya kepada awak media di acara pisah sambut Kapolda Metro Jaya, di Grand Balroom Hotel Sultan, Jakarta. (3/4/2023).

“APTIKNAS siap bekerjasama dengan Pak Kabaharkam Polri atau pun Pak Kapolda Metro Jaya terkait informasi teknologi digital dan komunikasi,” ujar Hoky sapaan akrab Ketum APTIKNAS. 

Hoky menambahkan, jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS yang saat ini telah tersebar di 29 DPD dari Aceh hingga Papua, memiliki jaringan pengusaha teknologi digital dan informasi yang sangat profesional dan siap membantu Kabaharkam Polri ataupun Kapolda Metro Jaya jika dibutuhkan.

Hoky yang juga sebagai pendiri Mustika Raja Law Office memuji keberhasilan Irjen Pol. Fadil Imran saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Salah satunya terkait peluncuran program polisi Rukun Warga atau RW yang hingga saat ini masih berjalan dengan sangat baik.

“Program polisi RW merupakan terobosan baru yang terbukti berhasil dalam menciptakan situasi kamtibmas yang lebih baik dengan melibatkan kerja sama pemerintah di tingkat RW," beber Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia sekaligus Ketua OKK DPP SPRI.

Pada acara pisah sambut Fadil Imran, yang sebentar lagi naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi ini mengatakan, dirinya bersyukur usai tuntas bertugas selalu Kapolda Metro Jaya sejak dilantik November 2020 silam. "Pertama tentu saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan sekaligus mengakhiri tugas dengan baik. Ini sesuatu yang patut saya syukuri," kata Fadil.

Kemudian disampaikan pula, dirinya ingin berterimakasih kepada seluruh anggota Polda Metro Jaya dan seluruh masyarakat Jakarta serta seluruh jajaran Porkopimda, TNI, dan Pemda, para mahasiswa, buruh, tokoh masyarakat, para kiai, ulama habaib, pendeta, romo yang telah banyak memberikan dukungan dalam hal kerja bersama dan bergerak bersama dalam menjaga Jakarta sebagai rumah bersama bangsa ini. 

Seperti telah diketahui terkait promosi jabatan Irjen Pol M. Fadil Imran sebagai Kabaharkam Polri dan Irjen Pol Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya berdasarkan surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023 tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya ditugaskan sebagai Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 14 April 2020 silam mengatakan kepada wartawan, dirinya akan menjalankan amanah sebaik mungkin dari pejabat sebelumnya. 

”Polisi itu bertugas melihat beberapa pertimbangan dan rujukan. Salah satunya agenda masyarakat, kalender kamtibas. Itu selalu menjadi rujukan.” ungkap Karyoto. 

Irjen Pol Karyoto juga mengaku siap menjalankan segala tugas sebaik mungkin untuk masyarakat Jakarta. “Karena masyarakat Jakarta bukan hanya masyarakat biasa, isinya ada Ibu Kota. Itu yang harus betul-betul kita jaga sebagai rumah bersama,” ujarnya. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini