Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan

Di Masa Pandemi, Apkasi Dorong Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor Komoditas Pertanian


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tengah Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah tetap optimis melalui kegiatan Webinar dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Ekspor Komoditas Pertanian Daerah”. Kegiatan ini berlangsung secara virtual pada Selasa (27/07/2021) diikuti 120 peserta yang terdiri dari para Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan dalam sambutannya mengajak anggota Apkasi untuk tetap bersemangat, berpikir positif dan produktif meski di tengah situasi pandemi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan. Adnan menjelaskan webinar ini diselenggarakan sebagai aksi tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam kegiatan Rakernas XIII Apkasi di Bali pertengahan Juni 2021 silam. 

“Saat itu Pak Menteri Pertanian menyatakan akan memfasilitasi anggota-anggota Apkasi yang mengalami kendala dalam mengekspor komoditi pertanian. Bahkan beliau “menantang” kita semua di saat pandemi ini bisa memanfaatkan peluang ekspor komoditi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian daerah dengan memberikan kemudahan-kemudahan,” terang Bupati Gowa ini sambil berharap daerah bisa aktif memberikan masukan dan saran serta permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian yang akan dijadwalkan segera setelah situasi mereda dan status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3-4 dicabut. 

Sementara itu, webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Apkasi, Thoriqul Haq menggarisbawahi bahwa tema yang diangkat ini, yakni peluang ekspor komoditi pertanian daerah ini adalah potensi kongkrit yang bisa dihadirkan yang bisa mendongkrak perekonomian daerah dan nasional. “Benar bahwa pertanian ini menjadi primadona dan peluang untuk bisa memasarkan ke luar negeri membang terbuka lebar. Namun problematikanya persoalan di lapangan tidaklah sederhana,” imbuh Bupati Lumajang ini dengan maksud memantik diskusi. 

Cak Thoriq, begitu ia disapa, menjelaskan pemerintah kabupaten banyak yang memiliki program pertanian yang bagus tapi untuk memasarkan ke pasar yang lebih luas masih menghadapi banyak kendala. Ia berujar, “Misalnya kami daerah yang surplus beras dan di beberapa kabupaten lain juga demikian, namun di saat masa panen berbarengan harga menjadi turun dan kualitas pun juga turun. Imbasnya tidak bisa memenuhi standar sebagai komoditas ekspor. Inilah yang menjadi hambatan sekaligus peluang bagaimana kita bisa duduk bersama untuk mencari solusinya.” 

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Lishia Erza, CEO PT ASYX Indonesia, perusahaan Supply Chain Collaboration & Finance Technologies yang membuka wawasan bagaimana daerah sebetulnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memasarkan komoditas pertanian ke pasar luar negeri. “Meski peluangnya terbuka lebar, namun pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu,” katanya mengingatkan.

Lishia mengajak pemerintah kabupaten hadir untuk bisa memetakan data-data penting terkait komoditas unggulan apa saja yang ada di tiap-tiap daerah, berapa kapasitasnya, dan bagaimana tipe dan skala pelaku usahanya. “Hal ini penting dilakukan pemerintah kabupaten agar tahu bagaimana treatment yang diberikan bisa tepat dosisi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Literasi akan komoditas pertanian dan produk-produk turunannya, wawasan tentang keuangan dan rantai pasoknya juga sangat menentukan apakah daerah sudah siap melompat ke pasar ekspor atau belum. “Misalnya saja saat ini kita melihat bagaimana eforia tanaman porang Indonesia sedang naik daun, tapi jangan kaget kalau di pasar internasional itu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki keuanggulan saja. Ada Vietnam dan Thailand yang juga telah mengembangkan porang dengan kualitas sangat baik. Nah pemerintah kabupaten harusnya bisa hadir untuk mengedukasi para petani kita, tidak hanya mengenai peluang-peluang ekspornya saja, tapi bagaimana situasi pasar global harusnya menjadi pemahaman yang tidak terpisahkan,” kata Lishia. 

Bupati Jember, Hendy Siswanto memberikan apresiasi atas inisiatif Apkasi mengelar webinar peluang ekspor komoditas pertanian daerah ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai anggota untuk bisa melihat secara komprehensif peluang ekspor dan bagaimana bisa kami memanfaatkannya. Saya punya usul untuk menjadikan Apkasi ini sebagai wadah bagi daerah sebagai pemanasan sebelum melakukan ekspor ke luar negeri,” katanya.

Hendy menjelaskan idenya bahwa ekspor itu ada tahapan-tahapannya, dan daerah rasanya perlu berlatih bersama, semisal bagaimana mengelola ketersediaan pasokan dan menjaga kualitasnya. “Saya usul kita sesama anggota Apkasi bisa saling melakukan trading komoditas pertanian. Jember misalnya punya stok beras melimpah, tinggal mana daerah lain yang merasa kekuangan. Atau Jember ini terkenal dengan edamame, dan ini permintaannya cukup tinggi. Ayuk kita bersinergi antar daerah, kita bisa kembangkan one village one product dan kita bisa meningkatkan perdagangan komoditi antar daerah sesuai potensi masing-masing,” ajaknya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang menegaskan sektor pertanian patut disyukuri di masa pandemi ini justru menjadi sektor yang tidak terlalu terpengaruh. “Saat ini kami memiliki beberapa produk pertanian yang sudah berhasil melakukan ekspor, di antaranya jagung, kelapa, aren dan pisang.” terangnya.

Nelson juga mendorong peran Apkasi bisa ditingkatkan untuk bisa menjadi wadah pusat data ekspor nasional. “Terkait dengan pertemuan ini yang dijadikan bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian, kami ingin memberikan masukan bahwa subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian yang terpusat pada masalah bibit dan pupuk, hendaknya bisa dialihkan ke bentuk lain semisal teknologi atau pengadaan mesin-mesin pertanian. Ini lebih bermanfaat bagi daerah karena kalau masalah bibit dan pupuk ini relatif sudah terselesaikan dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat,” tambahnya. 

Hal lain yang menjadi catatan Nelson adalah soal kelembagaan pertanian dan ekonomi ini agar bisa terbentuk di tingkat kecamatan serta perhatian pemerintah pusat kepada para petani kelapa dalam agar didorong lebih besar lagi. “Selama ini kalau bicara soal kelapa, biasanya tertuju pada kelapa sawit. Faktanya kelapa sawit ini 80% milik swasta dan petani rakyat hanya punya porsi 20% saja. Bandingkan dengan kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat, dan luasnya terbesar di seluruh dunia itu ada di Indonesia, mencapai 3,7 juta hektare, tapi perhatian pemerintah pusat masih kurang dilakukan,” katanya.

Nelson menceritakan di Gorontalo sudah ada tiga pabrik yang mengolah kelapa dalam ini menjadi komoditas ekspor. “Kami berharap Kementerian Pertanian bisa mendorong karena kelapa dalam ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari daging dan air kelapa, mulai dari akar hingga daunnya pun bisa dimanfaatkan, di samping aspek sosiologi di mana masyarakat kita dari mulai lahir hingga meninggal memanfaatkan berbagai instrumen dari kelapa. Sehingga kita berharap, di tingkat nasional ada semacam badan otoritas terkait dengan komoditas kelapa ini, sehingga soal penentuan harga dan lain sebagainya ini bisa dilakukan sama halnya dengan kelapa sawit. Terakhir adanya politeknik pertanian yang dikembangkan Kementan hendaknya bisa terkait dengan ketersedian komoditas unggulan di daerah,” tukas Nelson. 

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson H. Nababan mengusulkan agar melalui Apkasi bisa dibentuk semacam lembaga independen yang bisa menilai hasil bumi para petani. Ia menambahkan, “Berapa kadar racun, berapa kadar air dan lain sebagainya itu kita sendiri yang menilai dan ini kalau memungkinkan bisa dibentuk di tiap-tiap kabupaten. Jangan orang lain yang menilai. Soal pasar bilang bahwa produk kita dinilai tidak memenuhi standard, ya tidak masalah gak papa kita pulang barang saja. Karena kalau semua ini terpusat dari pendapat orang luar dan tidak ada keterlibatan pemerintah untuk mengendalikannya, sampai kapan pun petani akan dipermainkan.”

Regulasinya, sebut Nikson memang belum ada. “Untuk itulah saya mengusulkan kalau inisiatif ini bisa disuarakan melalui Apkasi, bahwa pemerintah kabupaten dan kota bisa membentuk badan atau lembaga untuk bisa menyatakan bahwa produk itu layak untuk diperjualbelikan. Layak juga untuk upaya penangkaran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa kuat,” kata Nikson bersemangat. (Arianto)


Share:

PBNU: Presiden Tidak Bisa Dijatuhkan Karena Alasan Penanganan Covid


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menyusul munculnya provokasi di media sosial yang menggalang aksi demo memprotes kepemimpinan Jokowi, Ketua Umum PBNU menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid 19. Alasannya, Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi covid. 

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas” ujar Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19. Senin (26/07)

KH. Said Aqil Siradj menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.

“Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Kyai Said, sapaan akrab Ketua Umum PBNU ini. 

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan menteri-menterinya. 

"Sekarang ini sudah mulai ada Gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan Menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita system presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tegas Kyai Said.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid 19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan covid 19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," papar Mahfud.

Dalam dialog yang berlangsung khidmat ini, Kyai Said menambahkan, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang sempat menerpa salah satu menteri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, harus diakui berdampak terhadap memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Betapa berat beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu, tapi betapa sakitnya rakyat juga ketika Bansos di korupsi. Ketika seorang Menteri tega-teganya korupsi Bansos wabah ini, masyaallah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar Covid, malah bansos di korupsi," keluh Kyai Said. 

Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, Menko Polhukam mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat, bahwa covid adalah nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan diusahakan untuk bisa Herd Immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," ujar Mahfud MD.

Hadir dalam dialog virtual ini, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi seluruh pejabat eselon yakni para deputi, staf ahli dan staf khusus. Sementara Ketum PBNU didampingi Sekjen Helmy Faishal, Wakil Sekjen, dan Ketua PBNU, Robikin Emhas. (Arianto)


Share:

BPKK DPW Partai PKS Riau Kunjungi Ketua DPC HNSI Dumai


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Nita Ariani S.Kep,Ns.M.Kep selaku ketua DPC HNSI Dumai didampingi jajaran pengurus menerima kunjungan Rombongan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Propinsi Riau, di antara nya adalah Kabid BPKK DPW Partai PKS, kasmidar, S.Pd. Sekbid BPKK DPW Partai PKS, Hj. Erlinda husein, SE.Ak, Deputi KK Partai PKS, drg. Fatimah, Deputi KPAK Partai PKS, Salmah murad, ST, Sekretaris Deputi PKAP, Sri Yuliana Mandasari, Amd. Keb, Kabid BPKK DPD Partai PKS, Purwini, Sekbid BPKK DPD Partai PKS, Mira Rosida A.Md dan Ketua Biro HKP Partai PKS, Nia Kurnianingsih S.Sy pada Minggu (25/07) di kantor DPC HNSI Dumai. 

Adapun, kunjungan rombongan BPKK DPW Partai PKS Propinsi Riau ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai tersebut merupakan sebuah titik mula menjalin kerjasama dan silaturahim dalam hal kebaikan bersama yang dikoordinasikan di tengah-tengah kaum perempuan

Asal tahu saja, Nita Ariani, Ketua DPC HNSI Dumai yang juga mengambil peran sebagai organisasi HNSI lebih difokuskan pada perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga adanya organisasi ini nelayan mempunyai wadah aspirasi serta dapat menyampaikan bentuk keluhan mereka terhadap lingkungan laut Dumai.

Selain itu, Silaturahim ini berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keakraban di kantor DPC HNSI Dumai.

"Ibu Nita Ariani mengurus kepentingan orang banyak dalam artian nelayan, advokasi, semua orang tidak bisa melakukan nya, makanya saya katakan tadi ibu menjadi Ketua Himpunan nelayan ini karena ada panggilan hati," kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Riau, Kasmidar.

Dalam acara tersebut, Ketua DPC HNSI Dumai, ibu Nita Ariani menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Propinsi Riau

"Saya atas nama pengurus DPC HNSI Kota Dumai sangat berterima kasih atas kunjungan serta silaturahmi yang dilakukan oleh rombongan BPKK DPW Partai PKS Propinsi Riau. Banyak hal yang kita bicarakan, minimal kegiatan ini jadi momentum yang dapat membawa hal positif bagi kemajuan Himpunan Nelayan Kota Dumai ke depan," ujarnya. (Arianto)




Share:

Jadi Penyebar Fitnah, Ketum PPWI Prihatin Terhadap Media-media Ini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengatakan amat prihatin dan menyayangkan atas perilaku beberapa media nasional yang sering “terciduk” menjadi penyebar berita bohong dan fitnah. Hal ini disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menanggapi beredarnya informasi di beberapa media terkait tudingan miring terhadap sejumlah wartawan yang meliput acara vaksinasi di Kampus Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 24 Juli 2021 kemarin.

“Saya turut bersimpati atas nasib kawan-kawan wartawan yang dituding dan dilecehkan oleh oknum wartawan Miftahul Munir yang menulis di media itu. Saya amat prihatin dan menyayangkan hal itu terjadi, dan berdasarkan catatan saya media-media itu sudah sering menyebarkan berita bohong, dusta, hoaks dan fitnah,” ungkap Wilson Lalengke kepada sejumlah wartawan yang menyambangi kantornya di Sekretariat Nasional PPWI, Slipi-29, Jakarta Barat, Minggu, 25 Juli 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dua hari ini beredar berita di media viva.co.id [1], wartakotalive.com [2], dan tribunnews.com [3] yang mendiskreditkan beberapa wartawan. Judul beritanya sangat tendensius, dengan mengatakan sejumlah orang yang mengaku wartawan mengambil sembako yang diperuntukan bagi peserta vaksinasi di Universitas Ibu Chaldun.

“Judul beritanya itu melecehkan sekali, ditulisnya ‘Sekelompok Orang Mengaku Wartawan Ambil Sembako untuk Peserta Vaksinasi di Pulogadung’. Ini wartawan dapat informasinya dari mana?” keluh Deva, wartawan media online Figurnews.Com yang berpusat di Padang saat temu audiensi dengan Ketum PPWI Wilson Lalengke, Minggu, 25 Juli 2021.

Berita yang ditulis oleh oknum wartawan wartakotalive.com, Miftahul Munir, dan disadur oleh media tribunnews.com dan viva.co.id itu sama sekali tidak berdasar alias bohong besar. Diduga kuat, sang oknum wartawan itu hanya melihat kejadian dari kejauhan dan mengarang cerita menurut persepsinya sendiri. Suatu hal yang sangat dilarang dalam dunia jurnalisme.

“Oknum ini tidak melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait seperti panitia, petugas vaksinasi, dan atau aparat keamanan yang bertugas di lokasi kejadian. Oknum wartawan seperti saudara Munir itu sangat berbahaya jika dibiarkan terus beraktivitas dalam dunia pemberitaan, karena akan mendistorsi ruang pemberitaan dengan berita-berita sampah yang bersifat fitnah sana, fitnah sini. Itu berbahaya sekali,” jelas Lalengke usai menelepon Ketua Panitia kegiatan vaksinasi Universitas Ibnu Chaldun, Ibrahim, dan aparat kepolisian yang bertugas saat kejadian, Bli Ketut.

Dalam penjelasannya kepada Ketum PPWI, Ibrahim justru menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wartawan yang sudah membantu meliput dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan vaksinasi di kampusnya bekerjasama dengan Polres Jakarta Timur dan Satgas Covid-19. Dan, terkait tudingan pengambilan sembako yang dilakukan oleh para wartawan, Ibrahim mengatakan bahwa itu tidak benar.

“Paket sembako banyak, sehingga kami membagikan kepada teman-teman wartawan itu, jadi bukan mereka mengambilnya, tapi panitia memberikannya, karena paket sembakonya banyak sekali lebihnya. Hingga acara vaksinasi selesai, paket sembakonya masih banyak,” jelas Ibrahim.

Ketika ditanyakan tentang apakah ada panitia atau warga yang mengeluh kepada oknum wartawan dari warta kota terkait pemberian paket sembako kepada wartawan, Ibrahim menampik keras pertanyaan itu dan menjawab bahwa pihaknya justru sangat berterima kasih kepada para wartawan. Panitia memberikan paket sembako kepada para wartawan yang datang meliput karena jumlah paketnya sangat banyak dan berlebih jika hanya untuk para peserta vaksinasi.

Oleh karena itu, aku Ibrahim, dia heran saat membaca berita bohong yang ditulis oknum wartawan Miftahul Munir dari media warta kota tersebut. “Mungkin hal ini terjadi karena media dengan media saling menjatuhkan satu dengan lainnya,” aku Ibrahim menjawab pertanyaan mengapa bisa muncul pemberitaan fitnah seperti yang dimuat di tiga media tersebut.

Sementara itu, ketika Ketum PPWI Wilson Lalengke mengkonfirmasi pemberitaan bohong itu ke penulisnya, oknum wartawan Miftahul Munir mengatakan bahwa dirinya menulis berdasarkan fakta. “Mereka bukan wartawan karena mereka tidak terdaftar di Dewan Pers,” kata oknum yang sehari-hari disapa Munir itu.

Dari jawaban Munir tersebut, Wilson Lalengke akhirnya berkesimpulan bahwa oknum wartawan warta kota itu adalah salah satu contoh wartawan korban cuci otak lembaga Dewan Pers. Ia sangat menyayangkan adanya oknum semacam Munir ini yang tidak memahami perundang-undangan namun dengan sombong mendiskreditkan wartawan media lainnya karena terhasut oleh pemikiran sesat Dewan Pers.

“Saran saya, Munir baca dan pahami baik-baik Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sejak kapan Dewan Pers diberi kewenangan menjadi lembaga yang berfungsi memberi lisensi atau cap “wartawan” dan “bukan wartawan” kepada seseorang?” kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini kepada oknum wartawan Munir melalui telepon selulernya saat melakukan konfirmasi atas berita yang ditulisnya itu.

Atas munculnya fenomena Munir Pembohong ini, Lalengke mengharapkan agar manajemen media tempat yang bersangkutan bekerja semestinya melakukan evaluasi, seleksi, dan pembinaan yang benar terhadap para wartawannya. Hanya dengan mempekerjakan wartawan yang jujur, memberitakan hanya informasi yang benar dan sesuai fakta lapangan, jagad pemberitaan di tanah air dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Pada akhir penyampaiannya kepada para wartawan yang datang ke kantornya, Ketum PPWI itu memberikan wejangan agar teman-teman jurnalis terus meningkatkan kualitas karya tulisnya. “Dan paling penting adalah beritakanlah hanya kebenaran dan fakta lapangan, bukan berita bohong, dusta, dan fitnah seperti yang dilakukan oknum wartawan bernama Munir itu,” tegas Lalengke menghakhiri pesannya. (Arianto)




Share:

Demi Kesejahteraan Nelayan, DPC HNSI Dumai Hadiri Rapat Koordinasi Pelayanan PPI Dumai


Duta Nusantara Merdeka | Dumai  
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai, ibu Nita Ariani S.Kep,Ns.M.Kep, beserta jajaran pengurus menghadiri Rapat koordinasi Pelayanan PPI Dumai. 

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan konsolidasi Pelayanan PPI Dumai antara para nelayan dengan agen terkait persentase, utang piutang dan lainya.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengatakan, kita akan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan dan merembukkan kembali terutama mengenai persentase, sejauh mana nelayan bisa baik dan agen juga bisa baik.

"Harapan kita, nelayan harus sejahtera," Ucap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau. Ir. H. Herman Mahmud, M.Si di kantor UPT pelabuhan perikanan Dumai. Kamis (22/07) 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC HNSI Kota Dumai, Nita Ariani menyampaikan, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) kota Dumai merupakan organisasi masyarakat berbasis nelayan yang telah diformalkan oleh pemerintah. 

Asal tahu saja, HNSI adalah organisasi yang bersifat profesi dan independen yang menganggap bahwa seluruh nelayan adalah anggota HNSI. Eksistensi organisasi HNSI lebih difokuskan pada perlindungan. pembinaan dan pemberdayaan. 

Adapun, kata Nita, organisasi HNSI di Kota Dumai membuat nelayan terbantu dan tertolong, sehingga adanya organisasi ini nelayan mempunyai tempat wadah aspirasi serta dapat menyampaikan bentuk keluhan mereka terhadap lingkungan laut Dumai, dimana laut Dumai wilayah zona tangkap mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. 

"Jadi dengan rapat koordinasi seperti ini, HNSI berkolaborasi dengan pemerintah, kedepannya mampu membangkitkan kesejahteraan nelayan yang ada di Kota Dumai," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, bapak Ir. H. Herman Mahmud, M.Si. didampingi kepala dinas perikanan dan kelautan kota Dumai bapak Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., MT beserta jajaran staff, para nelayan dan agen nelayan. (Arianto)


Share:

SK DPD Hipakad Jambi Keluar Ningsih Dewi Marini Akan Jalankan Amanah Dengan Baik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Himpunan Keluarga Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) semakin gencar bergerak, setelah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tegas telah membatalkan Keputusan Munaslub Hipakad, dan Ketua Umum DPP Hipakad yang syah adalah dibawah Komando Hariara Tambunan, SH, SE, MM

Ketua DPD Hipakad Provinsi Jambi, Ningsih Dewi Marini saat memberikan keterangan kepada awak media melalui saluran Handphone pada Jumat (09-07-2021) menyampaikan ucapan bersyukur atas Keputusan Kemenkumham RI, dan menyatakan siap jalankan amanah besarkan Organisasi Hipakad di Provinsi Jambi

"Alhamdulillah, Ketum yang syah di Hipakad adalah Hariara Tambunan, SH, SE, MM. Jadi tidak ada perpecahan ataupun dualisme ditubuh Hipakad. Hipakad se-Indonesia solid dibawah Ketum Hariara Tambunan, dan Saya siap akan jalankan amanah ini dengan baik, bersama rekan-rekan pengurus DPD Hipakad Provinsi Jambi", ujar Ningsih Dewi Marini

Ningsih Dewi Marini juga menyampaikan dengan telah keluarnya SK (Surat Keputusan) No: SKEP/038/DPP/HIPAKAD/VI/2021 tentang Pengesahan Susunan DPD Hipakad Provinsi Jambi Periode 2021-2026, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2021 di Jakarta dengan Tangan Tangan Ketum Hariara Tambunan, dan Wasekjen M.Agus Miftah, Kami akan laksanakan Rapat Kepengurusan dan Konsolidasi pada Esok hari, Sabtu (10-07-2021)

"SK yang sudah kami dapatkan, kami langsung bergerak dengan laksanakan rapat dan konsolidasi besok hari (Sabtu), pengurus yang akan hadir Nanti sesuai dengan SK yang sudah terbit", tutur Ketua DPD Hipakad Provinsi Jambi ini

Rini juga menyampaikan dengan tegas bahwasanya DPD Hipakad Provinsi Jambi solid mendukung Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan sampai akhir periode tahun 2022

"Dengan adanya dukungan dari Ketua Umum DPP PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Sanarki, Ketum DPP Hipakad Hariara tambunan, SH, SE, MM tetap akan lanjutkan roda organisasi Hipakad dtingkat pusat sampai tahun 2022"

"Untuk Surat tembusan ke Korem 042/Gapu sudah kami kasih langsung sesuai amanat DPP Hipakad, dan DPD Hipakad Provinsi Jambi akan tetap terus bergerak lakukan audiensi- audiensi dengan pihak terkait di Provinsi Jambi, sekaligus memperkenalkan pengurus kami yang baru yang telah syah", tutup Ningsih Dewi Marini. **
Share:

IMO-Indonesia Himbau Media Anggota Angkat Berita Penanganan COVID-19


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub Ismail meminta kepada seluruh media anggota yang tergabung dalam IMO agar mengawal isu penanganan pandemi Covid-19 di seluruh wilayah secara nasional.

"Saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan anggota media IMO-Indonesia agar terlibat aktif dalam memberitakan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia," demikian kata Yakub Ismail di Jakarta, Senin (5/7).

Menurut Yakub, partisipasi media dalam memberitakan pelaksanaan penanganan Covid-19 di berbagai daerah sangat strategis untuk saat ini mengingat pemerintah dan masyarakat perlu tahu bagaimana perkembangannya per hari bahkan per jam.

"Bagi warga ini penting agar lebih waspada dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sedangkan bagi pemerintah, laporan perkembangan penanganan Covid-19 tiap saat menjadi penting sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan prokes dan PPKM Darurat," ujarnya.

Karenanya ia mengimbau supaya media-media yang berafiliasi dengan IMO-Indonesia benar-benar menunjukkan atensinya terhadap situasi dan kondisi genting yang sedang dialami Indonesia.

Ketua Badan Media Masa Kadin Indonesia itu mengatakan, partisipasi pemberitaan terkait penanganan pandemi Covid-19 di berbagai daerah bisa dilakukan dari hal terkecil, misalnya ikut mengawal perkembangan vaksinasi dan pelaksanaan prokes di lapangan.

"Dengan mengabarkan seperti apa perkembangan vaksinasi maupun pelaksanaan prokes Covid-19 di masing-masing daerah, secara tidak langsung kita sudah membantu warga dan pemerintah dalam hal pengendalian penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini kembali bergeliat," terang Yakub.

Tidak hanya itu, yakub juga meminta agar IMO-Indonesia dapat mengangkat berita terkait upaya serta kiat-kiat masyarakat dalam menjaga kesehatan serta keberhasilannya dalam melakukan isolasi mandiri bagi yang pernah melakukan.

"Hal tersebut juga cukup penting untuk dapat memotivasi sekaligus mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi, khususnya dalam situasi PPKM Darurat saat ini," tutupnya. (Arianto)




Share:

Wartawan TV dan Media Nasional Dikorbankan, Pidana Penyiaran dan UU Pers Terabaikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Beberapa tahun belakangan ini insan pers terbelah menjadi dua kelompok. Wartawan konstituen dan non kostituen Dewan Pers. Bagi kelompok non konstituen sepertinya sudah lama sadar dan memilih memisahkan diri dari Dewan Pers dan menentang perlakuan diskriminatif dan kesewenangan Dewan Pers. Tak heran kelompok wartawan ini, termasuk penulis, bersikap menolak kebijakan Dewan Pers karena sudah paham betul selama bertahun-tahun telah dijadikan objek bisnis UKW ilegal Dewan Pers.

Lantas bagaimana dengan wartawan kelompok konstituen Dewan Pers?

Kelompok ini sepertinya belum mau sadar dari tidur panjangnya. Sudah ternina-bobokan oleh alunan merdu suara seirama Dewan Pers dan para kaki-tangannya.

Sayangnya, kelompok ini masih saja terlena dan bangga menyandang status konstituen Dewan Pers. Wajar saja karena terbawa arus kemudahan meraih lembar rejeki saat berada di kancah peliputan. Tidak ada yang salah pada kondisi ini.

Namun faktanya, tidak sedikit wartawan TV dan Media Nasional terpaksa, maaf, menjual idealisme untuk sekedar menjaga asap dapur dan memenuhi gaya hidupnya dengan menerima amplop dari nara sumber. Sudah menjadi rahasia umum praktek itu terjadi di seluruh Indonesia.

Di satu sisi, kelompok ini, dimotori Dewan Pers, selalu membuat stigma negatif terhadap wartawan kelompok non konstituen dengan sebutan aba-abal dan menerima imbalan dalam menjalankan tugas jurnalistik.  Di sisi lainnya, kenyataan di lapangan praktek yang sama juga berlaku bagi wartawan media mainstream.

Untuk membuktikan hal itu benar terjadi, maka penulis sudah melakukan riset di lapangan berdasarkan besaran gaji wartawan media mainstream. Hampir di seluruh Indonesia wartawan media mainstream menggaji wartawan tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi atau UMP untuk level reporter. Bahkan ada banyak pula yang masih di bawah UMP. 

Lebih miris lagi, sebagian besar wartawan TV nasional yang bertugas di daerah tidak digaji bulanan namun hanya berdasarkan jumlah perolehan berita yang ditayangkan medianya.

Sudah begitu tidak ada yang sadar bahwa Undang-Undang Penyiaran sangat jelas mengatur tentang kesejaheraan karyawan lembaga penyiaran swasta termasuk wartawan di dalamnya.

Pada Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menyebutkan :  “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.” Pasal ini mengatur tentang kesejahteraan wartawan dan karyawan TV wajib diberikan pembagian laba perusahaan. Bahkan pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan pidana penjara dan denda uang.

Pada Pasal 57 UU Penyiaran menyebutkan : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).”
Pada kenyataannya, hampir seluruh wartawan yang bekerja di lembaga penyiaran swasta tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pembagian laba perusahaan. Padahal berdasarkan riset AC Nielsen, media Televisi paling besar mendapatkan porsi belanja iklan nasional  yang tidak pernah kurang dari 100 triliun rupiah setiap tahunnya sejak tahun 2015.

Seharusnya laba bersih triliunan rupiah media TV sebagiannya wajib dibagi kepada wartawan dan karyawan TV  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Jika itu dilanggar maka sanksi pidana 5 tahun dan denda 10 milyar rupiah harus dikenakan kepada pimpinan perusahaan lembaga penyiaran swasta yang tidak pernah memberikan kewajiban tersebut.

Sampai hari ini belum ada sikap dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menegakan aturan pada pasal 17 Ayat (3) dan Pasal 57 huruf a pada Undang-Undang Penyiaran ini. Hak-hak wartawan dan karyawan tidak diperjuangkan meski ada aturan dan sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda 10 milyar rupiah bagi perusahaan yang mengabaikannya.

Bagaimana dengan perusahaan pers? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengatur tentang kesejahteraan wartawan. Meski tidak ada sanksi yang mengatur jika perusahaan pers mengabaikannya.
Pada pasal 10 UU Pers jelas menyebutkan: “Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Sayangnya wartawan konstituen Dewan Pers yang selama ini berlindung dan bangga pada Dewan Pers tidak sadar dibiarkan menjadi “Pengemis Sakti” dalam menjalankan profesinya. Pada kondisi ini penulis teringat dengan judul lagu lawas “ Tidak ada dusta di antara kita”.

Apa dampak dari kondisi ini, solidaritas pers nyaris mati di antara kedua kelompok ini. Ketika salah satu wartawan anggota kelompok non konstituen menjadi korban kekerasan atau diskriminasi, kelompok lainnya merespon dingin dan seolah hanya sekedar informasi biasa saja.

Akan halnya kejadian wartawan Marasalem Harahap, Pimred media Laser News di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Tapi peristiwa besar itu tidak diekspose secara besar-besaran oleh media TV nasional. Seharusnya penembakan terhadap wartawan yang mengancam kebebasan pers menjadi isu menarik untuk diangkat agar mengundang reaksi Presiden RI Joko Widodo untuk bicara. Namun sayangnya, Media TV Nasional enggan memberitakannya.

Karena jika terus dieksploitasi menjadi isu nasional maka kebobrokan dewan Pers yang dulu pernah ikut terlibat membiarkan korban dipenjara karena berita makin terungkap.

Media TV sepertinya sudah terbiasa lebih tertarik memuat berita jika peristiwanya sodomi atau mutilasi anak secara berulang-ulang, ketimbang mengungkap peristiwa penembakan wartawan yang mengancam kebebasan pers dan menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan yang aktif melakukan sosial kontrol.

Belum lama ini juga ada peristiwa menggemparkan di Gorontalo, seorang Kepala Dinas Kominfo yang menjabat Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kominfo se Indonesia digrebek polisi sedang berduaan dengan isteri orang di dalam sebuah kamar kos dan diliput oleh media. Namun sayangnya berita itu luput dari perhatian media TV nasional. Padahal, pelakunya adalah ketua asosiasi berlevel nasional.

Usut punya usut, ternyata Dewan Pers justeru termakan upaya menghalangi penyidikan kasus ini. Secara mengejutkan Dewan Pers menerima laporan pengaduan dari Haris Tome sang pelaku yang ditangkap polisi sedang berada di dalam sebuah kamar kos bersama isteri orang. Lebih parah lagi, berita peristiwa penegakan hukum penggrebekan polisi yang merupakan fakta peristiwa operasi justitia Polres Kota Gorontalo malah dinilai dewan Pers sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh sejumlah media di Gorontalo.

Dewan Pers secara sewenang-wenang dan tidak profesional menjatuhkan rekomendasi kepada seluruh media yang menjadi teradu agar membuat permintaan maaf kepada pengadu Haris Tome yang nota bene sebagai terlapor dugaan berzinah dan berselingkuh dengan isteri orang dan kasusnya masih ditangani pihak Polres Kota Gorontalo. Padahal kasus tersebut statusnya belum di SP3 meski penyidik menyatakan belum cukup bukti pada tahap penyelidikan.

Akibat dari rekomendasi Dewan Pers, tiga media yang tidak bersedia memuat permintaan maaf dilaporkan oleh Haris Tome ke polisi dengan tuduhan fitnah, menyebarkan berita hoax, dan mencemarkan nama baiknya.

Bagaimana mungkin peristiwa penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dituding sebagai berita hoax dan fitnah. Seharusnya petugas polisi yang melakukan penggrebekan dan Kepala Polres yang menjadi nara sumber berita itu dijadikan terlapor karena menyampaikan informasi tersebut kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Upaya kriminalisasi terhadap wartawan ini pun luput dari perhatian media TV nasional. Padahal, isunya penting bahwa pelapornya Haris Tome adalah Ketua Asosiasi Kadis Kominfo se-Indonesia yang berusaha mengkriminalisasi wartawan.  Pembelaan terhadap pers yang dikiriminalisasi tidak ada sama sekali oleh media nasional. Solidaritas mati karena wartawan Indonesia terbelah dua kelompok.

Pada kondisi ini Dewan Pers gagal total dalam menjalankan amanah sebagaimana diatur dalam UU Pers. Pasal 15 Ayat 1 menyebutkan : “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

Menyikapi hal ini, penulis perlu mengingatkan kepada seluruh anggota dan pendukung Dewan Pers, kembalilah pada jalan yang benar. Segera hentikan kerusakan sistem dalam pers Indonesia.

Undang-Undang tidak memberikan kewenangan satu pun kepada Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidiang pers. Pasal 15 Ayat (2) huruf F yang selama ini digunakan Dewan Pers sebagai dasar hukum nenerbitkan atau mengeluarkan peraturan di bidang pers sesungguhnya telah mengambil hak dan kewenangan organisasi-organisasi pers sebagaimana diatur dalam )asal 15 Ayat (2) huruf f UU Pers : “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

Kalimat di atas jelas kewenangn menyusun peraturan pers ada pada organisasi pers. Anak SMU juga pasti paham dengan kalimat ini. UU Pers hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Dan untuk memastikan tentang penafsiran Dewan Pers yang keliru terhadap pasal penyusunan peraturan di bidang pers ini maka dalam waktu dekat ini penulis bersama-sama dengan sejumlah tokoh pers akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya agar Dewan Pers berhenti melakukan pembodohan publik dan membuat kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mencederai kemerdekaan pers. (Arianto)

Penulis: Heintje G. Mandagie
Ketua LSP Pers Indonesia / Ketua DPP SPRI

Share:

Komunitas Adat Manggarai-Makassar Gelar Temu Akrab Penerimaan Anggota Baru


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Komunitas Adat Manggarai-Makassar (KAMM) menggelar Temu akrab dalam penerimaan calon anggota baru di Tanjung Bayam Pondok Harapan pada Minggu (13/06/2021). Kegiatan tersebut diikuti oleh belasan orang calon anggota baru komunitas Adat Manggarai - Makasar (KAMM) 

Robertus Asman Gagu, salah satu pendiri Komunitas Adat Manggarai Makassar menjelaskan, Tema dari kegiatan ini "Nipu wintu Haeng Tae, Agu repeng pede,sangget serong dise empo, mbate dise ame" intinya dari saya pribadi, bagi ase kae yg baru bergabung, marilah kita membangun sebuah wadah, dalam hal ini komunitas adat manggarai harus betul-betul dari hati dan jangan sebatas beretorika saja.

Selain itu, kata Robertus, membangun wadah dengan segala yg ada dalam pikiran kita, baik itu tenaga, waktu dan biaya, tentunya untuk menjadikan wadah yang berguna bagi seluruh orang Manggarai pada umumnya, terlebih khusus anggota yg baru bergabung. "Untuk itu, marilah kita besama bergandengan tangan membangun wadah KAMM  ini agar wadah adat budaya ini menjadikan panutan bagi generasi Manggarai," ucapnya.

"Tak cuma itu, lanjut Robertus, bagi ase kae yg bergabung hari ini, bergabunglah untuk balajar dan memahami adat budaya Manggarai baik dari segi tatacara maupun segi prakteknya, karena kebanyakan orang Manggarai tidak memahami baik segi tatacara maupun praktek terlebih khusus bagi kaum mudah.

Maka dari itu, tegas Robertus, kita sebagai anak cucu leluhur orang Manggarai wajib melestarikan adat budaya kita sendiri, walaupun ditanah rantau, kita tetap melestarikan kebudayaan kita melalui wadah KAMM. 

Sementara itu, Rian, koordinator PAB dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas partisipasi anggota baru yg punya loyalitas tinggi untuk bergabung di KAMM, di wadah ini kita sama-sama belajar.  

"Saya juga berterimakasih kepada semua panitia atas kerja samanya dan bersyukur kegiatan PAB komunikasi Adat Manggarai - Makasar berjalan dengan lancar," katanya.

Senada, Alvin, ketua umum Komunitas Adat Manggarai-Makassar (KAMM) mengatakan, sebagai regenerasi KAMM, Kami melihat Anggota baru sangat antusias sekali untuk bergabung di KAMM, semoga kesemangatan dari Kawan-Kawan tidak sebatas di PAB saja .

"Dan yang paling penting, Komunitas Adat Manggarai Makassar yang selalu mempertahankan eksistensinya untuk memperjuangkan semangat kebersamaan dan persaudaraan sebagai jawaban atas amanat spirit perjuangaannnya yaitu “Muku Ca Pu’u Neka Woleng Curup, Teu Ca Ambong Neka Woleng Lako," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Musda Ke - V BM PAN Kota Medan Hanya Diikuti 19 Peserta

Rafid Febri Ismadi

Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan
Musyawarah Daerah (Musda) Ke 5 Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kota Medan akan Digelar pada Tanggal 13 Juni 2021 Bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja Medan.

Dinamika Jelang Pemilihan Ketua Baru DPD BM PAN Kota Medan pun semakin hangat diperbincangkan, karena BM PAN yang diisi oleh Kaum Millenial tersebut merupakan Kader Penggerak dalam Merekrut Suara untuk Partai Amanat Nasional.


Ketua Panitia Pelaksana, Rafid Febri Ismadi, S.Pd Ketika Diwawancarai www.dutanusantaramerdeka.com mengungkapkan bahwa "Dinamika Jelang Pemilihan Ketua merupakan hal yang wajar dalam Berorganisasi, Namun setiap Organisasi Memiliki Aturan yang tertuang dalam AD/ART, sehingga bisa diselesaikan dengan Baik, Ungkap Kader Muda Muhammadiyah tersebut.

Dalam Kesempatan itu Selaku Ketua Panitia Musda BM PAN Ke - 5, Rafid Febri menjelaskan tentang jumlah Kepesertaan yang berhak memiliki hak suara dalam Musyawarah Daerah yang akan digelar pada 13 Juni 2021 Mendatang.

"Ada 19 Peserta yang memiliki Suara dalam Musda Ke 5 BM PAN Kota Medan, yakni 16 DPC BM PAN Unsur Kecamatan, 1 Unsur DPD BM PAN Kota Medan, 1 Unsur dari MPB DPD BM PAN Kota Medan, dan 1 Unsur dari DPW BM PAN Sumatera Utara" Ungkapnya.

Selain itu Rafid Febri Ismadi juga menyampaikan Bahwa Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Ke - 5 BM PAN Kota Medan akan Menerapkan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Penyelenggaraan Covid-19 yang Belum Berakhir, ujarnya. **


Share:

PPWI Dukung Pembubaran Dewan Pers


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sangat mendukung rencana Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) tentang rencana pembubaran Dewan Pers bersama beberapa lembaga lainnya.

Di samping sebagai upaya penghematan anggaran negara, langkah itu dinilai amat strategis, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa Dewan Pers selama ini tidak memberi kontribusi bagi terwujudnya tujuan pembentukan lembaga tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini ketika dimintai pendapatnya tentang rencana Pemerintah RI melikuidasi beberapa lembaga/badan yang selama ini dibiayai dengan anggaran negara. “Singkat saja yaa, saya dan PPWI mendukung 1000 persen pembubaran lembaga-lembaga itu, terlebih khusus Dewan Pers, lebih cepat lebih baik,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 di Jakarta. Rabu (09/06)

Selama ini, lanjut Lalengke, Dewan Pers bukan menjadi pengembang kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999. “Tujuan dibentuknya Dewan Pers itu adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Nah, yang terjadi justru sebaliknya, lembaga yang saat ini dipimpin oleh seorang professor doktor itu malah menjadi penghambat utama kemerdekaan pers,” ungkap tokoh pers nasional yang getol membela para wartawan grass root ini, serius.

Bahkan dalam banyak kasus, katanya lagi, Dewan Pers berubah fungsi menjadi anjing penjaga alias backing para oknum penguasa dan pengusaha hitam yang selalu mengancam dan memenjarakan wartawan yang mengkritisi kebobrokan para oknum tersebut.

“Kasus kematian wartawan media kemajuanrakyat.co.id, Muhammad Yusuf, pertengahan tahun 2018 di penjara Kota Baru, Kalimantan Selatan, akibat pemberitaan yang dibuatnya tentang ketidak-berdayaan masyarakat lokal terhadap kesewenang-wenangan pengusaha hitam Haji Isam, yang di-back-up oleh Dewan Pers, adalah pengalaman pahit bagi pers Indonesia yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Pers Indonesia,” beber Wilson Lalengke yang sempat memimpin pergerakan unjuk rasa damai ribuan wartawan dari berbagai pelosok nusantara ke gedung Dewan Pers pasca kematian Muhammad Yusuf tersebut.

Soal dugaan korupsi yang dilakukan para oknum di Dewan Pers telah pula dilaporkan ke pihak berwajib. Ini juga harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah agar uang negara bisa diselamatkan dan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebenarnya terlalu banyak kebijakan dan perilaku para oknum lembaga Dewan Pers yang perlu dibeberkan sebagai alasan untuk pembubaran lembaga pembungkam pers itu. Silahkan di-google masing-masinglah yaa. Banyak tulisan kawan-kawan, termasuk analisis kritis terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pers yang sudah dipublikasikan oleh TVRI beberapa waktu lalu. Silahkan cari sendiri,” tutup mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI itu mengakhiri. (Arianto)

Share:

DPD KAMPUD Lampung Timur Resmi Tercatat di Kesbangpol Setempat


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Timur, resmi menerima surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Timur, Drs. Wirham Riadi, MM, pada Senin (7/6/2021) di Kantor Kesbanpol Lampung Timur (Lamtim). 

Dalam penyerahan SKT ini pihak Kesbangpol Lamsel diwakili oleh Dwi yang langsung diterima oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, hal ini disampaikan oleh Fitri Andi melalui keterangan persnya di Sukadana, Lampung Timur, pada Rabu (9/6/2021).

"Sebagai organisasi non Pemerintah atau juga disebut sebagai Lembaga non Government Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu kinerja Pemerintah dan turut mengawasi jalannya Pemerintahan agar tidak terjadi penyalahggunaan kewenangan demi kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia maka kedudukan DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur harus dilaporkan kepada Pemerintah", kata Andy sapaan akrabnya.  

Masih kata dia, selain itu pihaknya melakukan koordinasi sesuai amanat Ketua Umum (Ketum) DPW KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, dan juga untuk mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan baik di Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.

"Sesuai amanat dari Ketum Seno Aji, maka agenda koordinasi ini diharapkan kedepan program-program kerja dari DPD KAMPUD dapat selaras dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan baik sehingga tidak melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotie (KKN)", tutur Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur.

Ketua DPD KAMPUD Lamtim juga menuturkan bahwa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bersifat independen maka sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak khususnya Pemerintah. 

"DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, memiliki tujuan yang sudah ditetapkan selain menjadi wadah menyalurkan aspirasi Masyarakat, DPD KAMPUD juga bertujuan menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya, ikut aktif mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara, menjaga kedaulatan Negara, menjaga ketertiban sosial, memberikan pendampingan untuk masyarakat dalam bidang hukum, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik agar mencapai keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan mulia ini dan sebagai organisasi yang independen maka diperlukan dukungan sebagai mitra Pemerintah agar program kerja DPD KAMPUD dapat terlaksana dengan baik", ujar Andi.

Harapannya dengan pencatatan DPD KAMPUD oleh Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, dapat sinergitas terhadap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

"Dengan penyampaian data administrasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, harapannya ke depan DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, dapat membangun sinergitas terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur", demikian ujar Ketua DPD KAMPUD Lamtim. 

Sementara, pihak Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, melalui Dwi mengatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pihak Kesbangpol adalah mencatat dan mendata organisasi Politik, Organisasi masyarakat, organisasi Kepemudaan dan LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur. (*)
Share:

Kiprah Persatuan Pewarta Warga Indonesia di Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau disingkat dengan PPWI adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi para jurnalis warga (citizen journalists) yang didirikan pada tanggal 11 November 2007 di Jakarta . 

Memiliki tujuan utama untuk mewujudkan komunitas bagi warga masyarakat Indonesia yang cakap-media, yakni cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. 

"Disatu sisi, berkarya bersama membangun bangsa adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Tak terkecuali para jurnalis warga (citizen journalists)," kata Ketua DPD PPWI Sumatera Utara Surya Putra Sianipar di Medan. Senin (07/06)

Maka dari itu, Ketua DPD PPWI Sumatera Utara Surya Putra Sianipar berharap para anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia  (PPWI) khususnya Sumatera Utara, untuk dapat mewariskan semangat dalam bekerja pada generasi penerusnya. Juga bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Utara.

Surya Putra Sianipar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PPWI Sumatera Utara mengajak para anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) untuk siap menghadapi situasi apapun di era digital. 

Dengan kekompakan dan kebersamaan yang digalang bersama para anggotanya, DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia  (PPWI) Sumatera Utara pun kini dapat berperan mendorong suksesnya program-program pemerintah di Sumatera Utara sebagai sosial kontrol independent yang mandiri.

"Hati-hati jangan sampai kita dijajah kehidupan, kitalah yang harus menguasai zaman tersebut. Ikuti zaman dengan baik, kuasai zaman dengan baik, jangan sampai tuntutan zaman yang menguasai kita," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Pengurus HMI Komisariat STIE-STISIPOL Sukses Laksanakan Pelantikan dan Halal bi Halal


Duta Nusantara Merdeka | Palu
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIE - STISIPOL periode 2021-2022 resmi dilantik pada Sabtu, 5 Juni 2021 di Zamrud Resort Kota Palu.

Seperti yang di ketahui kegiatan di rangkaikan dengan agenda Halal bi Halal HMI Komisariat STIE - STISIPOL ini banyak di hadiri tokoh-tokoh pemuda di Kota Palu, meskipun demikian pengurus HMI Komisariat STIE - STISIPOL tetap menjalankan Protokol Kesahatan dan menjaga jarak guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Pendemi tidak akan pernah membatasi kami untuk terus berkarya dan berkreatifitas dalam tercapainya kemajuan bagi bangsa ini” ungkap Rusli Guntur, Ketua Komisariat STIE - STISIPOL, Kota Palu

Dengan tema, “Rekonstruksi HMI Komisariat STIE - STISIPOL guna menjadikan sebagai rumah peradaban dan kawah candradimuka” 

Ketua HMI Komisariat STIE-STISIPOL menegaskan belum berpihak pada golongan manapun demi persatuan di tubuh HMI Cabang Kota Palu

“Kami HMI Komisariat STIE - STISIPOL berharap pada senior-senior di HMI Cabang Kota Palu agar dapat mempersatukan dua kubu HMI Cabang Palu dalam upaya rekonsialiasi dan konfercab bersama" tutup Rusli Guntur, Ketua Komisariat STIE - STISIPOL. **
Share:

Kapolsek Medan Area Tegur Ketua Ormas


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Di saat gencar-gencarnya Negara berjuang melawan Covid19, terkadang masyarakat juga lupa bagaimana cara mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kapolsek Medan Area Polrestabes Medan
ketika melintas di Jalan Denai Medan(5/5/2021) sore, melihat langsung,
bahwa masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Organisasi kemasyarakatan (Ormas), melakukan niat baiknya,berbagi di Bulan suci Ramadhan,ke kaum yang membutuhkannya.

Namun hal tersebut yang menurut Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago SH.MH, telah mengganggu Kamtibmas.

Karena acara tersebut dibuat di badan Jalan, sehingga para pengguna jalan telihat merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan.

Hingga Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago SH.MH, turun dari kendaraannya untuk mengatur lalulintas agar lalu lintas di Jalan Denai tersebut Lancar.

Kemudian, Kompol Faidir Chaniago SH.MH, menyambangi Ketua Ormas yang sedang melakukan berbagi Takjil tersebut dan bernegosiasi.

Dengan pengalaman Reskrim yang sudah tidak diragukan lagi, ternyata membuahkan hasil dan di sambut Positif oleh Ketua Ormas tersebut.

Akhirnya, papan bunga yang di pajang di trotoar di tengah jalan,di angkat dan bangku-bangku yang di taruh di badan jalanpun di angkat oleh anggota ormas tersebut, sehingga lalulintas kembali lancar. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Pemuda Muhammadiyah Medan Deli Musyrankan PRPM Se Kecamatan Medan Deli


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Belum genap 1 bulan pasca musyawarah cabang Pemuda Muhammadiyah Medan Deli sudah melakukan pergantian periodesasi ditingkat Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Se Kecamatan Medan Deli. Kegiatannya pun dilakukan di lingkungan komplek perguruan Muhammadiyah yang beralamat Jalan Alumunium I Lingkungan 20 Kelurahan Tanjung Mulia Darat, Kamis (1/4).

Musyawarah yang dilakukan dengan PCPM tersebut merupakan perujutan program kerja perdana dari ketua cabang terpilih yaitu M Satria Ananda. Dalam sambutannya dia menyampaikan bahwa target utamanya adalah membangkitkan ghirah semangat berpemuda sampai ditingkat berbasis lingkungan. Nanda berkeinginan dakwah yang disampaikan dalam berpemuda bisa di terima di kalangan pemuda saat ini.

Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Muhammad Arif yang merupakan perwakilan Cabang Muhammadiyah Medan Deli yang juga merupakan duduk di sekertaris majelis dikdasmen Cabang Muhammadiyah Medan deli, karena bidang tersebut konsen di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar dan Sekolah Madarasah Tsanawiyah dia menyampaikan pesan bahwa anak-anak yang di didik di amal Persyarikatan itu bisa menjadi modal awal dalam perekrutan kader, karean dalam dunia pendidkan yang diajarkan bukan hanya semata pendidikan di dalam kelasa saja, mereka harus memupuk pengetahuan dan belajar untuk berinteraksi dengan siapa saja, maka organisasi inilah yang dapat menampung aspirasi mereka.

Arif juga mengatakan bahwa setiap periodesasi memiliki atmosfir yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan periodesasi di zaman ketika saya berpemuda Muhammadiyah tingkat Wilayah Sumatera Utara, secara kebetulan saya pernah diamanahkan menjadi wakil ketua di PWPM Sumut di bidang organisasi Peridesasi 2014 s.d 2018, setidaknya peraturan yang tertuang dalam organisasi patut di jalankan dengan baik, namun melihat kondisi tiap ranting yang berbeda maka cara pendekatannyapun juga berbeda.

Harapan yang ingin dicapai dalam pengembangan cabang muhammadiyah semoga segera terujud. Itu juga tak lepas dari dukungan moral dan moril dar semua kalangan. Termasuk ibu aisyiyah sendiri. **
Share:

Satu Periode Vakum, Organisasi IPPI Harus Dibangunkan Dan Diaktifkan Kembali


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Organisasi Profesi Ikatan Pers Dan Penulis Indonesia (IPPI), akan kembali Aktif, hal itu disampaikan Oleh Ketua DPP IPPI Bidang Media dan Penerbitan, Ebiet Prayugo Radityo di Medan.


"Sudah Satu Periode Organisasi IPPI Vakum, dan tertidur jadi Perlu Bangun dan Diaktifkan kembali" Ujar Ebiet.


Dalam Konferensi Pers nya, Ebiet menjelaskan kenapa Organisasi IPPI yang sudah terbentuk di Sejumlah Provinsi tiba-tiba Vakum dan tertidur lelap, hal itu bukan karena adanya Dinamika Organisasi, tapi karena Hilangnya Sosok Tokoh Penggerak Organisasi Pers dan Penulis tersebut pasca Meninggalnya Ketua Umum Rahmat Hidayat dan Sekretaris Umum Yudhi Harsoyo sejak Tahun 2017 silam.U Ungkapnya.


Organisasi IPPI seakan tertidur dan mati suri sampai saat ini, Karena belum ada Sosok yang Dapat Menggantikan 2 Orang Tokoh Pers dan Penulis tersebut sehingga terjadi kevakuman, walaupun ada dibeberapa daerah yang aktif, ujar Pemimpin Redaksi DNM ini.


Setelah Adanya Masukan dan Konsolidasi Ke Beberapa daerah, maka dalam waktu dekat akan ada Kepengurusan DPP IPPI yang baru, saat ini Kami bersama para Pendiri dan Penasehat sedang melakukan Konsolidasi Persiapan Pengurus. Kata Ebiet Mengakhiri. **

Share:

PK IMM FEB UMSU P.A 20/21 Sukses Mengadakan Pengkaderan di Masa Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pandemi covid-19 tidak menghalangi PK IMM FEB UMSU P.A 20/21 untuk melakukan pengkaderan Darul Arqam Dasar (DAD) yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 februari 2020. Dengan mengangkat tema "Membentuk kader yang berintelektualitas dan berloyalitas tinggi terhadap ikatan mahasiswa muhammadiyah" dengan tema ini diharapkan dapat menghidupakan kembali semangat juang kader-kader IMM di masa-masa pandemi. Proses pengkaderan dilaksanakan secara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Acara pengkaderan DAD yang dilakukan PK IMM FEB UMSU P.A 20/21 juga turut didukung oleh pihak UMSU, PC IMM KOTA MEDAN, Senior alumni, dan Korps Instruktur Kota Medan, yang terus aktif membersamai prosesi pengkaderan yang dilakukan selama 4 hari 3 malam.

Dalam pembukaan DAD ini Ketua Umum PK IMM FEB UMSU P.A 20/21 IMMawan Adam Chairivo mengatakan "proses regenerasi dan pengkaderan harus tetap dijalankan di masa-masa pandemi namun harus juga tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Jika tidak adanya regenerasi pengkaderan di tahun ini maka IMM bisa kita ibaratkan jasad yang mati tanpa ruh (kader) penggeraknya".

Dari total 201 peserta yang mendaftar pada acara Darul Arqam Dasar PK IMM FEB UMSU P.A 20/21 terpilihlah 40 orang sebagai calon kader yang akan melaksanakan proses pengkaderan.

Proses pengkaderan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang diberikan. Namun para calon kader yang sudah mengikuti DAD tidak langsung dinobatkan sebagai kader IMM FEB UMSU karena harus mengikuti prosedur pengkaderan baru yang di mana mereka calon kader harus ikut andil dalam kegiatan Follow-up hingga tiga kali. 

Suksesnya acara pengkaderan tidak terlepas dari kerja keras kepanitiaan yang sudah terbentuk sejak Nopember 2020 yang di nahkodai oleh IMMawan Fahmi Yasin selaku Ketua panitia.  **
Share:

Sunan Kalijaga: Silaturrahmi FBN RI Dengan Kasad Berjalan Sukses


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Staf Angkatan Darat menyikapi atas adanya degradasi budaya asing yang digandrungi kaum millenial saat ini. Oleh karenanya dibutuhkan solusi penguatan gerakan terhadap kecintaan atas budaya nasional.

Pesan Kepala Staf Angkatan Darat menyikapi atas adanya degradasi budaya asing perlu dibutuhkan solusi untuk jalan keluarnya dalam penguatan gerakan terhadap kecintaan atas budaya nasional.

"Solusi penguatan gerakan terhadap kecintaan atas budaya nasional perlu diperhatikan," demikian disampaikan oleh Sunan Kalijaga, SH, Wakil Ketua Forum Bela Negara (FBN) RI saat mendampingi Ketua umum FBN RI, Jenderal Setyo Harnowo, Ketua FBN Bali, Agustinus Nahak dan Youtuber terkenal Atta Halilintar saat melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal, Jenderal Andika Perkasa di Ruang Kerja KASAD RI di Jakarta, Kamis (18/2).

"KASAD mengingatkan pentingnya penguatan kembali atas seni dan budaya nasional Indonesia sehingga kaum gerasi muda jangan sampai terlalu terlena dengan seni budaya dan asing seperti drama Korea beserta budayanya sebab dikhawatirkan akan merusak bahkan melupakan seni budaya nasional," kata Sunan Kalijaga.

Bertepatan tatap muka dengan Kasad tersebut, FBN RI mencoba untuk mewacanakan youtuber Atta Hallilintar untuk menjadi Duta Bela Negara agar menginisiasi 'Gerakan Cinta Budaya Nasional' yang nantinya akan didorong segenap anggota Forum Bela Negara RI.

Sebagai informasi Youtuber Atta Halilintar sudah melakukan gerakan kreatif demi Bela Negara dengan kreasi batik bergambarkan pulau-pulau se-Indonesia. 

Menambah informasi juga bahwa Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 mencabut Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 - 2019 karena sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020 - 2024.

Menurutnya, Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

"Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara," Komentar Sunan.

Di lain tempat dengan nada kritis pengamat sosial Suta Widhya SH mengherani berkembang - biaknya budaya _barongsai_ dan ornamen simbol - simbol yang yang dilakoni oleh aparatus berseragam institusi negara. "Ini jelas mengingkari budaya sendiri seperti adanya Reog Ponorogo, Tari Barong dari Bali, Tari Piring Sumatera Barat dan lainnya," Tanya Suta.

"Budaya mereka yang juga berasal dari Timur Asing juga perlu diwaspadai. Mengingat peristiwa budaya, sosial dan politik masa lalu mereka masih perlu diperhatikan dampaknya bagi eksistensi nusantara. Tidak heran bila simbol burung garuda pun di mimbar bicara sudah berganti dengan ular naga." Tutup Suta. **
Share:

Rapat Koordinasi, Ketua AMPG Provinsi Lampung Aprozi Alam Berikan Bantuan Seragam ke Pengurus Kabupaten/Kota


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Pimpinan Daerah (PD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Lampung melaksanakan agenda rapat koordinasi bersama PD AMPG Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung yang dipusatkan di Aula Kantor Golkar Provinsi Lampung, Selasa (16/2/20201) siang.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua H. Aprozi Alam, SE, MM didampingi oleh Sekretaris AMPG Provinsi Lampung, Reza Pahlevi, SE, MM, Bendahara AMPG Provinsi Lampung, Rama Apridtya Alie, SH, MH, Wakil Ketua Widya ST Dumalang, S.Sos dan jajaran pengurus AMPG Provinsi Lampung lainnya. Turut hadir juga para Ketua, Sekretaris dan Bendahara PD AMPG Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung. 


Rapat yang berlangsung tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini dibuka oleh Sekretaris PD AMPG Provinsi Lampung, Reza Pahlevi, menyampaikan laporan kesiapan PD AMPG Kabupaten/Kota untuk agenda konsolidasi dan pengukuhan pengurus AMPG di Kabupaten/Kota sampai pimpinan di Kecamatan. 
 
Dalam sambutanya, Ketua AMPG Provinsi Lampung, Aprozi Alam mengatakan bahwa AMPG sebagai organisasi sayap Partai Golkar tentunya siap menjadi garda terdepan dan motor penggerak organisasi Partai Golkar Sampai di Tingkat Kecamatan dan mendukung penuh Ketua-ketua PD AMPG Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan pengukuhan pengurus.


"PD AMPG Provinsi Lampung, memiliki sejumlah program yang akan kita proyeksikan selain menggalang kaum muda dalam partisipasi politik melalui berbagai event yang akan di persiapkan, tentunya konsolidasi organisasi harus dilakukan dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan Organisasi melalui agenda pengukuhan Pengurus di 14 Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah dikukuhkan Pengurus PD AMPG Kota Bandar Lampung", kata Ketua AMPG Provinsi Lampung.

Selain itu, PD AMPG Provinsi Lampung memberikan arahan bahwa dalam acara rapat koordinasi ini potensi-potensi kader muda Partai Golkar harus terus dikembangkan dan digali dengan maksimal agar regenerasi terbangun dangan baik dan berkualitas. 


"PD AMPG Provinsi Lampung siap mendukung penuh berjalannya struktur Partai melalui sayap Partai yaitu AMPG, Karena AMPG menjadi wadah dan rumahnya kader muda Partai Golkar", demikian tutup Aprozi Alam.

Selain memberikan arahan dan memaparkan sejumlah program kerja PD AMPG Provinsi Lampung, Ketua AMPG Provinsi Lampung, Aprozi Alam juga menyerahkan bantuan seragam PD AMPG kepada Ketua-ketua PD AMPG Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 


Sementara, pemaparan program kerja oleh ketua PD AMPG Provinsi Lampung, mendapat dukungan penuh oleh Ketua-ketua PD AMPG Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

Setelah penyerahan secara simbolis bantuan seragam kepada Ketua-ketua PD AMPG Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung acara ditutup dengan foto bersama dan yel-yel kebanggan AMPG yaitu, "AMPG Golkar, Golkar AMPG". (*)
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini