Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan

Sisca Rumondor: Bunda Milenial Akan Terus Perluas Jejaring


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Memasuki awal tahun 2022, komunitas ibu-ibu berkebaya yang di bawah komando Bunda Milenial mengadakan kegiatan yang di awali dengan Pelantikan pengurus dan anggota Bunda Milenial di Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/01) dengan ketuanya, Bunda Arni Yuliati, S.KM.M. Kes.

"Perluasan jejaring ini agar semakin banyak perempuan Indonesia dapat mencintai budaya nusantara tercinta, sesuai dengan visi dan misi Bunda Milenial adalah untuk Budaya, Sosial,Kemanusiaan dan Pendidikan," ujar Presiden Sisca Rumondor kepada awak media, 17 Januari 2022 di Restoran handayani Prima, Jakarta. (Presiden adalah istilah untuk pimpinan atau ketua dalam Lions Club-Red).

Ke depannya, kata Sisca, Bunda Milenial akan terus memperluas jejaring organisasi ke kota lainnya.


"Khusus kegiatan kemanusiaan, Bunda Milenial bersinergi dengan Lions Club, organisasi dunia yang memang focus untuk melayani kemanusiaan, di hampir 200 negara," ucapnya.

"Hari ini, adalah Reguler Meeting LCJ Bunda Milenial perdana. Kami melaporkan dan juga membahas rencana kegiatan selama tahun 2022, salah satu rencananya adalah membentuk LCJ Bunda Milenial Cyber Sulawesi Tenggara," ungkap Sisca. 

Selain itu, Rapat Reguler ini di hadiri juga oleh District Governor Jessica Budiman, untuk distrik 307-A1, Sekretaris Kabinet Anthony Salim, Bendahara Kabinet Soedarminto, Ketua Wilayah Jenny dan Ketua Daerah-A4 Peni Santoso  serta fellow Lions Bunda Milenial.   


Untuk memperkuat organisasi Bunda Milenial, lanjut Sisca, kami menambahkan posisi di dewan Penasehat, yaitu Bunda Liana Yunis Suprapto, yang juga menjabat sebagai Ketua Hipmi Kementara yang nantinya akan berkolaborasi dengan Bunda Milenial untuk UMKM Go Digital, terutama saat ini sedang merangkul para pengrajin, penenun dan produk yang berkaitan dengan budaya dan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia.

"Tak berhenti sampai disitu, untuk penyerahan SK (Surat Keputusan) di sampaikan oleh Ketua Pembina, Ir Rini Susilowati, yang di damping juga oleh penggagas/pendiri sekaligus ketua umum Bunda Milenial, Sisca Rumondor, dan para pendiri Bunda Milenial lainnya, Hj. Sarida Minarni, SE, M.Si dan Kurnia Sari Dewi," pungkasnya. 

Asal tahu saja, Semua anggota Bunda Milenial yang hadir mengenakan kebaya dan kain  nusantara yang indah dan penuh corak warna cantik. Penampilan seperti ini adalah ciri khas dan di lakukan dengan konsisten oleh kelompok Bunda Milenial. (Arianto)

Share:

Jalin Kebersamaan, DPC HNSI Dumai Gelar Foto Bersama


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( DPC HNSI) Kota Dumai menggelar foto bersama, dengan tujuan meningkatkan silaturahmi dan soliditas antar pengurus, di Kantor DPC HNSI, Jalan Sriwedari, Kecamatan Dumai Barat, Selasa (04/01/2022).

”Dengan kegiatan yang dikemas dalam suasana kekeluargaan seperti ini, seluruh pengurus DPC dan Pengurus PAC Se-Kota Dumai dapat berkumpul bersama ditengah kesibukannya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk merajut atau mengikat rasa kebersamaan, dan keakraban,” kata Ketua DPC HNSI Dumai, Nita Ariani S.Kep,Ns,M.Kep kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka. 

Menurut Nita, melalui kegiatan foto bersama dan silahturahmi ini dapat memberi semangat baru lagi bagi semua pengurus untuk menghilangkan kejenuhan dari kesibukan. “Tentunya kita harap dapat menambah semangat kembali dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat nelayan yang ada di kota Dumai,” ucapnya.

Tak cuma itu, Nita pesan, Pengurus DPC HNSI Dumai dan Pengurus PAC HNSI Se-Kota Dumai semakin kompak dan solid untuk menjadikan nelayan di Kota Dumai lebih sejahtera.

”Tingkatkan koordinasi dan komunikasi, dan selesaikan masalah yang ada di wilayahnya secara berjenjang dengan lurah dan camat,” pungkasnya. (Arianto) 

Share:

SKPPHI Hadir di Tanah Papua, Billy Marcelino Maniagasi: Siap Jalankan Amanah dan Besarkan SKPPHI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Studi Kebijakan Publik terus berupaya mengembangkan organisasi dan mensolidkan kepengurusan baik di pusat sampai ke tingkat daerah.

Ketua Umum DPP SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) Ryanto Sirait, SH, MH Saat Diskusi dan Penyerahan mandat ke Billy Marcelino Maniagasi Untuk DPD SKPPHI Provinsi Papua di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat (17-12-2021) mengungkapkan SKPPHI telah ready untuk bergerak menjalankan program kerja dan pengembangan organisasi sampai ke daerah

"Setelah DPP SKPPHI melaksanakan Rapat Konsolidasi pengurus Minggu lalu, jajaran pengurus bergerak mengkonsep kegiatan dan program kedepan. Dari segi Legalitas sudah kita penuhi, tinggal bergerak menjalankan apa yang sudah kita rencanakan", jelas Ryanto Sirait

Dalam segi pengembangan organisasi, Ketua Umum DPP SKPPHI menjelaskan tentang Mandat yang di berikan ke DPD SKPPHI Provinsi Papua

"Hari ini (Jumat,17-12-2021) kami selaku DPP SKPPHI memberikan Surat Keputusan untuk Sdr. Billy Marcelino Maniagasi sebagai Penerima Mandat untuk DPD Provinsi Papua. Kami harapkan nantinya Kepengurusan di Papua dapat terbentuk dan berkembang disana," harap Ryanto Sirait

Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST menambahkan sekilas tentang organisasi dan tujuan

"Sebagai Organisasi yang berazaskan Pancasila, dan UUD 1945, SKPPHI hadir untuk melaksanakan kegiatan dibidang sosial kontrol, dan kegiatan di bidang Pendidikan dan pelatihan non-akademik dengan Tujuan 1). Menjadi wadah perkumpulan masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, 2). Menjadi wadah perkumpulan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945", jelas Megy Aidillova

Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Jefri Simanjuntak, SH paparkan program dalam segi hukum

"SKPPHI selain studi Kebijakan Publik, juga mencakup tentang penegakan hukum. Dibidang Hukum kami memberikan bantuan hukum, pendampingan dan konsultasi gratis kepada yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu karena banyaknya daerah- daerah yang belum maksimal dalam pengawasan hukum, organisasi tetap kami kembangkan kedaerah demi mendapatkan keadilan bagi masyarakat," ulasnya

Sementara itu, Billy Marcelino Maniagasi, SH selaku penerima Mandat menyatakan siap menerima mandat dan akan membentuk Kepengurusan SKPPHI di Provinsi Papua

"Selaku penerima Mandat, saya siap menjalankan amanah ini untuk membentuk Kepengurusan di Provinsi Papua, dan kami yakin lembaga ini sudah tepat dan sangat bagus untuk kami kembangkan sebagai wadah studi dalam setiap kebijakan publik, dan banyak hal-hal yang akan kami bedah dan kami kaji terkait kebijakan- kebijakan didaerah yang akan kami bahas nantinya," ulas Billy Marcelino dengan optimis

"Hal-hal terkait kebijakan publik yang akan dikaji dan evaluasi untuk masuk dalam kajian SKPPHI DPD Papua, misalnya peredaran miras yang mudah diakses masyarakat, pemberlakuan harga BBM satu harga belum cukup dirasakan masyarakat Papua, harga semen yang cukup mahal, pembangunan kualitas SDM khususnya masyarakat lokal belum berjalan dengan baik, kurangnya transparansi dalam birokrasi. Persoalan- persoalan sosial tersebut kami sampaikan saat menerima mandat dari DPP SKPPHI", tutup Billy Marcelino Maniagasi. **
Share:

Kriteria Berita Hoax Versus Faktual, Ini Jawaban Wilson Lalengke


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Berikut ini adalah tanggapan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, terkait pamflet berisi "ajaran sesat" tentang cara menentukan sebuah berita hoax atau bukan hoax yang diperkenalkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Mabes Polri. Menurutnya, kebenaran sebuah berita atau informasi bukan ditentukan dari medianya, tapi dari konten dan pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

Oleh sebab itu, setiap pewarta diwajibkan untuk menyampaikan berita dengan melengkapi semua unsur yang diperlukan dalam sebuah berita atau artikel. "Setiap berita yang ingin ditayangkan harus memenuhi unsur 5W tambah 1H, yakni: Who, What, When, Where, Why, dan How. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut: Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana," tutur tokoh pers nasional ini dalam sebuah wawancara dengan media Arus News di Jakarta, Rabu (08/12/2021) lalu.

Selain berpedoman kepada rumus 5W plus 1H, Wilson Lalengke juga menekankan pentingnya setiap pewarta dan jurnalis menggunakan filter 3B sebelum menayangkan berita atau artikelnya. “3B itu adalah Benar, Baik, dan Bermanfaat. Setiap berita yang ingin ditayangkan atau disebarluaskan ke publik, semestinya melalui saringan atau filter 3B ini,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu berpesan. (Arianto)

Share:

DPC IWAPI Jaktim Gelar Rapat Kerja Cabang Ke-2 di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
DPC IWAPI Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) KE-2 bertajuk
"Menyikapi Kebangkitan Pasca Pandemi dangan Berkarya, Berkreasi, Bervinovasi Melalui Digitalisasi, Usaha & Kolaborasi", Rabu (24/11/2021) di Jakarta.

Rakercab dibuka oleh Hana Hasanah Fadel Muhammad, yang mewakili Ketua Umum DPP IWAPI Ir. Nita Yudi, MBA dengan sebuah pantun:
Dari mana datangnya cinta
Dari IWAPI turun ke hati
Dari mana DPP datang kesini
Untuk menyukseskan acara Rakercab ke-2 di Iwapi ini.

"Bersyukur IWAPI bisa melaksanakan Rakercab ke-2 di tengah pandemi Covid-19 secara offline ini, peyelenggaraan Rakercab ke-2 ini merupakan cerminan berjalannya mekanisme organisasi yang dilakukan satu tahun sekali yang tertuang dalam AD/ART," kata Hana dalam sambutannya di Jakarta. 


Sebagai mana kita ketahui, kata Hana, Rakercab merupakan
forum komunikasi forum pengambilan keputusan yang tertinggi ke 2 setelah mucab di tingkat provinsi, lalu sebagai forum evaluasi terhadap kinerja kerja kepengurusan yang telah berjalan dan juga forum untuk mengevaluasi kinerja kerja setahun kepengurusan dan membuat rencana setahun kedepan.

Asal tahu saja, IWAPI telah berdiri sejak 45 tahun yang lalu, dari tanggal 10 Februari 1975 sampai hari ini IWAPI memiliki lebih dari 30.000. Dan IWAPI ada di 34 Propinsi dengan usaha sebagai berikut: IWAPI memiliki lebih dari 30.000 pengusaha wanita yang terdiri dari 85 % Usaha kecil dan Mikro, 13% Usaha Menengah dan 2% Usaha Skala Besar.


Dan yang pasti, Dengan visi untuk menjadi sebuah organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang kuat di tingkat Nasional dan Internasional serta misi untuk menjadikan perempuan Indonesia mandiri secara ekonomi dan fokus terhadap tiga hal:
1. Meningkatkan Sumber daya manusia
2. Membuka jaringan seluas-luasnya dan marketing
3. Memudahkan penambahan modal dari segi finansial. 

Sementara itu, Ketua IWAPI DKI Jakarta Endah Ansoeroedin mengatakan, Dengan bergabung dengan IWAPI Jakarta Timur, kita semua pelaku usaha lebih terarah kegiatannya dan lebih memiliki kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat UKM-UKM yang ada.

"Menariknya, Sekarang kita bisa berteman dengan pelaku usaha lainnya, tentunya bisa sering ketemu dan kerjasama. Dan yang paling penting, dengan bergabung dengan IWAPI ini kita lebih banyak teman, serta selalu berkolaborasi antara anggota satu dengan lainnya," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Ferdinando Seferi: GMNI Organisasi Perjuangan Mahasiswa yang Berazaskan Ajaran Bung Karno


Duta Nusantara Merdeka | Makassar 
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Makassar menggelar Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) Lintas Komisariat dengan tema “Bergotong Royong Di GMNI Berjuang Untuk Indonesia” ini berlangsung di Aula KNPI Sulawesi Selatan Makassar, Rabu (17/11/2021).

“GMNI merupakan sebuah organisasi perjuangan mahasiswa yang berazaskan ajaran Bung Karno tentang Sosio Nasionalis, Sosio Demokrasi serta Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Ketua DPC GMNI Makassar, Ferdinando Seferi saat memberikan sambutan dalam kegiatan PPAB di Makassar.

Dan yang pasti, katanya, Organisasi kemahasiswaan ini berasaskan ajaran Bung Karno. "Tak hanya itu, organisasi ini juga memiliki nasionalisme yang kuat, tanpa melihat perbedaan status sosial, agama dan suku," ucapnya.

Ketua DPC GMNI Makassar, Ferdinando Seferi, yang akrab disapa Bung Akar menambahkan, Jangan menanyakan kenasionalisan kader GMNI, karena GMNI adalah organisasi kemahasiswaan yang menghargai seluruh perbedaan, tanpa melihat agamamu, status sosialmu dan apa sukumu, karena Perbedaan itu adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Kemudian jadilah kader yg kritis dan berintelektual, serta tetap aktif dalam menjalankan proses kaderisasi di GMNI,” terang Bung Akar di hadapan calon anggota Baru GMNI DPC Makassar ini.

Selanjutnya, Bung Akar menyampaikan apresiasi kepada Panitia yang sudah bekerjasama untuk menyukseskan kegiatan PPAB ini.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar terus membumikan segala pikiran-pikiran dari Bung Karno dan mencetak kader-kader GMNI yang progresif, revolusiner dan selalu menjaga toleransi dengan mengamalkan Pancasila,” ucapnya.

Sementara itu, Royintus A. Abu, Kordinator PPAB mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah bekerja secara kolektif untuk menyukseskan kegiatan PPAB ini.

“PPAB merupakan langkah awal bagi teman-teman untuk bergabung di GMNI. GMNI adalah wadah bagi kita untuk berproses,” ungkapnya. (Arianto)

Share:

Ferdinando Seferi: Ayo Bung Davit Buka Forum Ilmiah Bahas Konstitusi GMNI


Duta Nusantara Merdeka |  Makassar
Beredar Pernyataan Bung Dafit dan Bung Hasril yang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar 2 bahwa GMNI Cabang Makassar di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi ilegal. Pernyataan demikian jelas salah satu bentuk pelanggaran Konstitusi GMNI yaitu Pasal 29 tentang disiplin Organisasi yang termuat dalam ayat 1 Dan 3 AD/ART. 

Asal tahu saja, GMNI cabang Makassar punya historis Dualisme semenjak tanggal 29 oktober 2019, sehingga di Makassar ada 2 (dua) Cabang. Cabang di bawah kepemimpinan Bung Hasri dan Bung Dafit memiliki keputusan cabangnya sendiri. Mereka di Surat Keputusan (SK) dari DPP GMNI di bawah naungan kepemimpinan Arjuna dan Dendi, sedangkan Ferdinando Seferi dibawah naungan DPP GMNI yang di pimpin oleh Imanuel Cahyadi dan Sujahri Somar. 

Jadi kalau di lihat dari struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) keduanya memiliki struktur yang berbeda. DPP dan DPD yang memiliki perbedaan struktur organisasi yang beda, jadi landasan argumentasi yang mereka buat tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta yang jelas. 

Di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi sah secara Konstitusi GMNI. Karena dari Pusat sampai Cabang, Kedua Cabang di Makassar memiliki struktur yang beda. Jadi kalau ada yang mengklaim ilegal hal itu patut di pertanyakan, dan apa landasan dasar mengklaim sepihak. Dari DPP dan DPD saja memiliki struktur organisasi yang berbeda.

"Saya menganggap kritikan yang di lontarkan oleh Bung Dafit perlu di perbaiki, karena dari Majas dan paragrafnya kurang jelas dan landasan berpikirnya juga tidak jelas arahnya sehingga membuat publik bingung. Perlu diingat bahwa public butuh informasi yang jelas," kata Ketua DPC Gmni Makassar, Ferdinando Seferi di Makassar. Selasa (16/11)

Menurutnya, Jangan membuat malu GMNI dan Bung Karno malu, karena pernyataan kurang jelas. Saran saya silahkan kritik tapi ingat harus punya dasar yang jelas. 

Maka dari itu, katanya, DPC GMNI Makassar di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi meminta agar segera mengklarifikasi pernyataan yang tidak memiliki Landasan dasar itu. 

"Dan yang pasti, setelah di klarifikasi, saya mengajak Bung Dafit "ayo kita buka forum ilmiah membahas Konstitusi GMNI", pungkasnya. (Arianto)

Share:

Barikade 98 Gelar Rakernas I dan Pengukuhan DPW Barikade 98 se-Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Organisasi masyarakat sipil Barikade 98 menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo, termasuk mendukung menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi.

"Selain itu, menteri yang memiliki visi perjuangan atas cita-cita demokratisasi dan reformasi 98," ujar Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani, dalam Rakernas I dan Pengukuhan DPW Barikade 98 se-Indonesia, Orasi Kebangsaan Hari Pahlawan 2021, di Hotel Bidakara, Jakarta. Sabtu (13/11/2021)

Benny menilai, tidak ada satu menteri di era rezim manapun yang berani membongkar kebusukan yang ada dalam kementeriannya sendiri, kecuali Erick Thohir.

"Penataan kelembagaan dilakukan, reformasi secara internal terus dikobarkan, perusahaan-perusahaan yang dianggap bangkrut tidak memberikan kontribusi dan keuntungan pada negara yang selama ini disuapi oleh pihak-pihak tertentu agar ia tetap hidup, justru dibubarkan dan digabungkan," kata Benny.

Ia mengaku, Barikade 98 sudah melihat apa yang telah dilakukan oleh Erick Thohir, yakni semangat yang dimiliki atas perubahan di internal BUMN, dan kontribusi pada negara ini yang merupakan perubahan bagi mewujudkan cita-cita reformasi 98.

"Seribu persen saya ingin memberikan garansi dan jaminan jika Barikade 98 bersama Jokowi, jika Barikade 98 bersama Erick Thohir ini adalah pilihan jalan menuju tuntasnya agenda-agenda perjuangan reformasi 98," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir mengaku bahwa apa yang dilakukannya selama menjadi Menteri BUMN, hanya menjalankan tugas semata.

"Saya secara pribadi sebagai pembantu presiden siap diangkat siap dicopot, tetapi sudah seyogyanya sebagai pembantu beliau justru menjaga beliau, menjaga apa apa yang sudah menjadi visi beliau, karena beliau sudah menekankan menteri tidak punya visi, menteri hanya melaksanakan tugas," ucap Erick.

Erick mengaku telah sampaikan ke presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mulai memastikan market bangsa Indonesia yang besar ini. "Sumber daya alam kita yang besar ini dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan ekonomi bangsa lain," ungkapnya.

Ia berharap kepada Barikade 98 menjadi bagian penting dalam pergerakan perjuangan menjaga ini semua, yaitu menjaga kemerdekaan dan kedaulatan.

"Merdeka untuk berdaulat mempunyai kesempatan bekerja untuk bangsa Indonesia. Merdeka untuk berdaulat untuk kesempatan berusaha untuk bangsa Indonesia," paparnya.

"Dan merdeka untuk berdaulat sumber daya alam market kita untuk kesejahteraan bangsa kita. Merdeka untuk berdaulat untuk memastikan ketahanan kesehatan untuk bangsa kita yang saat ini sangat rentan," pungkasnya. (Lak/Tha)

Share:

NU DKI Gelar Pelantikan Pimpinan LPBl PWNU DKI Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menggelar Pelantikan Pimpinan LPBl PWNU DKI Jakarta Masa Khidmat 2021-2026 dan Rapat Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dengan Tema: "DKI Jakarta dalam Cengkeraman Lingkaran Bencana Alam" pada Sabtu (30/10) di Jakarta.

"Kenapa kita di DKI Jakarta harus  terus berjaga-jaga terhadap bencana gempa bumi, sementara itu kita tahu jumlah penduduk DKI Jakarta ada 3, 7 juta jiwa dan bangunan infrakstruktur terbangun cepat, karena Jakarta menjadi sumber kegiatan bekerja dan kehadiran LPBI NU DKI Jakarta sangat membantu untuk setiap penanggulangan bencana," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Ahmad Riza Patria,, M.B.A dalam sambutannya.

Selain itu, kata Ahmad Riza, Kita di Pemprov DKI juga masih terus bersosialisasi kepada masyarakat untuk cara-cara menanggulangi bencana dan jangan lupa kita harus tetap mengucap syukur dan berdoa untuk Jakarta bebas dari Bencana.

"Saya harap dengan adanya LPBI NU DKI Jakarta dan pemprov DKI Jakarta bisa terus bersinergi, kita tahu untuk anggota PWNU DKI Jakarta ini banyak, jadi pasti akan membantu pemprov untuk penanggulangan bencana di DKI Jakarta," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Laode Kamaludin, Ketua LPBI NU Propinsi DKI Jakarta dalam sambutannya mengatakan, Awalnya saya di rekomendasikan oleh Habib Salim sebagai ketua LPBI NU DKI Jakarta, saya diragukan karena saya hanya seorang aktivis kecil atau jalanan saja.

Jadi, kata Laode, saya hanya mendapatkan dukungan 20% saja, beberapa bulan kemudian akhirnya mendapatkan dukungan sampai 60% dan sampailah sekarang hari ini saya di lantik membuat saya terharu.

Menurut Laode, Kita semua tahu yang terjadi Jakarta banyak bangunan gedung dimana-mana, sehingga bisa terjadi penurunan muka tanah dan berkontribusi cukup besar terhadap risiko tenggelamnya Jakarta.

"Dan yang pasti, sampah di Jakarta ada di mana-mana hingga akhirnya kita di Jakarta punya gunung sampah, jadi kita disini kita punya solusi dengan membuat bak sampah," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Terkait Kepengurusan PSHT, Pengurus PSHT Temui Ketum KONI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka beraudensi untuk menyelesaikan polemik klaim kepengurusan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut mendampingi para pengurus PSHT untuk menemui Ketua Umum KONI Pusat pada Selasa (26/10) di Jakarta. 

"Kisruh kepengurusan yang terjadi di tubuh PSHT, karena ada yang pihak lain yang mengklaim sebagai pengurus PSHT yang sah. Padahal mereka yang mengklaim sebagai pengurus PSHT yang sah itu diketuai oleh Muhammad Taufik telah kalah di tingkat PTUN dan Pengadilan Negeri Niaga," kata Ketua Umum PSHT Moerdjoko HW kepada awak media di Jakarta.

Dan yang pasti, tegas Moerdjoko, mereka sudah tidak punya legal standing untuk bertindak, mengatasnamakan dan melakukan kegiatan atas nama PSHT.

Asal tahu saja, berdasarkan hukum yang berlaku maka keanggotaan PSHT di IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Pusat (PB IPSI), IPSI Provinsi, IPSI Kota / Kabupaten seluruh Indonesia yang sah adalah PSHT yang diketuai oleh Ketua Umum Drs. R. Moerdjoko HW yang ditetapkan pada PARLUH 2021 PSHT.

"Harapannya, Insyaallah, Ketua Umum KONI melihat fakta-fakta hukum yang ada, serta turut mendukung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk kemasyarakatan umat," ucap Moerdjoko. (Arianto)

Share:

Tuduhan Novel Soal Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Ngawur dan Tendensius


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi di Jakarta, mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang di sampaikan oleh Novel kepada publik soal adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, laporan Novel kepada Dewas KPK di nilai halusinasi dari orang yang gagal move on, ada kesan Novel sakit hati karena tergusur dari KPK. 

Menurut kami pernyataan Novel soal adanya pelanggaran kode etik itu absurd, dan ngawur tidak sesuai dengan konteks saat ini apa yang tengah di lakukan oleh KPK, publik menilai KPK saat ini sedang bekerja keras menuntaskan berbagai kasus hukum, maka dari itu kami merasa aneh dengan berbagai tuduhan yang di sampaikan Novel Baswedan, kami lihat laporan itu tidak di sertai dengan bukti, keterangan, dan fakta yang akurat, maka wajar apabila laporan itu tidak di tanggapi serius oleh Dewas KPK.

Menyikapi pernyataan dan laporan Novel di berbagai media, soal adanya pelanggaran etik dari wakil ketua KPK, maka publik sudah paham betul dengan kelakuan dan perbuatan Novel selama ini yang di nilainya hanya mencari sensasi saja, tanpa bisa di buktikan dengan data, selain itu Novel selalu mencari cara untuk  menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahan dari pimpinan KPK untuk  tujuan menjatuhkan citra KPK di mata publik, pernyataan Novel di media mengandung unsur penyebaran berita hoax, bohong dan ujaran kebencian terhadap wakil ketua KPK. 

Dari awal kami tidak percaya dengan semua opini dan narasi yang sengaja di bangun oleh Novel mengenai adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, menyikapi persoalan tersebut maka kami sarankan agar Dewas KPK tidak perlu merespon dan menindak lanjuti segala tuduhan yang telah di laporkan oleh Novel kepada Dewas KPK, Karena  tuduhan soal adanya praktek pelanggaran etik dan perilaku itu hanya rekayasa dan tidak benar adanya.

"Kami menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, keliru, menyesatkan, dan bisa diduga sebagai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada wakil ketua KPK," ungkapnya.

Selain itu, kata Azmi, kami menduga bahwa laporan itu sengaja di sampaikan oleh Novel untuk menggiring opini masyarakat agar dapat mengganggu proses persidangan di KPK dalam menuntaskan kasus hukum yang sedang di tangani oleh KPK dalam kasus Azis S dan kasus Bupati Tanjung Balai. Perlu kami jelaskan bahwa sampai hari ini kenyataannya proses hukum dan persidangan yang di lakukan oleh KPK sudah sangat transparan dan objektif, sehingga KPK dalam melakukan penuntasan berbagai kasus hukum tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi dan tekanan dari pihak mana pun untuk dapat mempengaruhi proses hukum.

KPK bekerja tentunya dengan bukti, dan buktinya Aziz syamsudin menjalani proses hukum, sampai sekarang penanganan perkara berjalan tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun. Maka disitulah sejatinya independensi penegakan hukum yang di jalankan oleh KPK. 

Tentunya apa yang di lakukan oleh Dewas KPK selama ini sudah benar karena tidak begitu saja mudah percaya dengan informasi sumir yang di sampaikan oleh Novel Baswedan, karena Dewas KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk menggelar sidang perkara dalam memberikan sangsi etik tentunya harus memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat, sedangkan laporan yang di sampaikan Novel kepada Dewas KPK tidak di sertai data, fakta dan keterangan yang benar yang dapat di pertanggung jawabankan.

Asal tahu saja, KPK dalam bekerja sangat didasarkan dengan alat bukti sekaligus fakta,  bukan dari sebuah opini yang belum tentu valid kesahihannya, maka dari itu kepada Novel agar stop melakukan fitnah dan caci maki di media sosial mengenai adanya  pelanggaran kode etik dan perilaku yang di tuduhkan kepada wakil Ketua KPK, laporan dugaan pelanggaran etik yang di laporkan oleh Novel tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelanggaran etik apa yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, Novel hanya melakukan tuduhan sumir yang akan  menimbulkan ujaran kebencian di masyarakat, bahwa masyarakat sudah bosan dengan berbagai upaya rekayasa yang dilakukan Novel dalam rangka menjatuhkan KPK, maka dari itu sudahlah  melakukan provokasi kepada masyarakat untuk tujuan menjatuhkan citra KPK. (Tha/Lak)
 


Share:

Mahfud MD Apresiasi Usulan Dewan Pers untuk Atur Platform Digital



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media melakukan audiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka memaparkan usulan regulasi tentang Jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Usulan ini mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital. 

Menko Mahfud mengapresiasi usulan Dewan Pers ini, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya di Kemenko Polhukam.

“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan Menkominfo dan memang mengenai hal ini, Presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusuhaan media dalam menghadapi platform digital,” ujar Menko. 

Demikian hasil pertemuan Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media dengan Menko Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam pada Jumat sore (22/10). 

Hadir dalam Dialog ini adalah tim penyusun usulan regulasi ‘Jurnalisme berkualitas dantanggung jawab perusahaan platform digital’ yaitu: Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Kemal Gani, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred, Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia(SMSI), Neil Tobing, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia(ATVSI), Arifin Asydhad, Ketua Dewan Penguus Forum Pemred, Indria Purnama Hadi, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI), Eduard Depari, Anggota Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Sasmito,  Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

Agus Sudibyo dari Dewan Pers mengatakan bahwa masalah yang muncul terkait platform digital ini adalah merupakan fenomena global. “Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” ujar Agus yang menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik. 

Usulan ini akan mengatur antara lain: Platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung-jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab. 

Kemudian, usulan aturan ini memandang perlu dilembagakan proses perundingan untuk pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital. 

Terhadap usulan ini, Menko menyambut baik dan pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut. Menurutnya, sejauh ini pilihannya ada tiga, Pertama, dijadikan UU tersendiri. kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah. 

“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silakan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” ujar Menko Polhukam. (Arianto)

Share:

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021) didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

“Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian di daerah melalui expo ini. Saya setuju bahwa perdagangan, turisme dan investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu,” pesan Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian perlu diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang harus cepat dilanjutkan. “Kemarin saya mendapatkan informasi kita sudah menyuntikkan 171 juta dosis dan target kita nanti sampai di akhir Desember minimal mencapai 270 juta dosis. Banyak sekali dalam dua bulan lebih ini yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksin dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu Saudara Bupati semuanya dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan karena ini sudah hampir semuanya sudah mulai dibuka, sekolah mulai pembelajaran tatap, maka kontrol di lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang ini yang berkaitan dengan sekolah pembelajaran tatap muka, mohon diperhatikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul dijalankan. Kepala Negara berujar, “Karena mengelola anak-anak SD ini bukan hal yang mudah, dan kemarin satu-dua ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini.”

Jokowi juga menyampaikan beberapa negara lain sempat merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan tidak ingin itu terjadi di tanah air. Jokowi minta daerah memastikan kesiapan obat dan kesiapan Rumah Sakit meskipun saya tahu BOR-nya sekarang sudah rendah semuanya. 

“Kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keragu-raguan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China terjadi krisis energi yang semuanya tidak menduga-duga,” lanjutnya.

Jokowi mengakui dengan adanya krisis energi ini, Indonesia termasuk yang diuntungkan karena harga komoditas naik sehingga daerah yang memiliki kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas insya Allah akan merangkak naik. Potensi inilah yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri dan jangan sampai pasar yang besar ini justru diambil oleh negara lain. 

“Inilah perlunya diperkuat perdagangan antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar pulau. Hal ini penting sekali diperkuat segera dalam forum-forum Apkasi untuk perlu terus disampaikan. Perdagangan antar daerah, antar pulau harus terus dikembangkan dan setiap daerah sebaiknya fokus pada produk unggulannya, jangan semuanya dikerjain, sehingga nanti ke depan bisa saling menopang,” kata Jokowi mengingatkan.
 
Jokowi perlu menekankan hal ini karena bangsa kita ini senangnya latah, karena karet naik semua menanam karet, saat sawit ramai semua menanam sawit. “Saya mengingatkan agar daerah fokus pada produk unggulannya karena ketidakpastian tadi. Jangan sampai kita jatuh bareng-bareng. Sekali lagi setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional,” tambah Jokowi. 

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya otonomi expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. “Hai ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, sekaligus juga memperkuat expor kita ke negara-negara lain, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Serta jangan melupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial, sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengahnya bertumbuh sangat pesat,” tambah Jokowi. 

Nilai eskpor Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2021, lanjut Jokowi mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka USD142 miliar atau tumbuh 37,7 persen year on year (YoY). Presiden Jokowi pun meminta daerah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekspor tersebut dengan sebaik-baiknya. “Hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita sehingga jangan sampai ada daerah yang justru menghambat, membuat ruwet perizinan, tidak mendorong agar ekspor kita bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Presiden meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan volume ekspor dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang ekspor yang ada. “Mulai didorong, produk apapun didorong untuk berani berkompetisi memanfaatkan peluang ekspor yang ada sehingga membuat produk kita dikenal dan kompetitif di pasar global,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang tidak bosan-bosannya berkenan membuka acara Apkasi Otonomi Expo yang merupakan agenda tahunan Apkasi dalam membantu 416 pemerintah kabupaten mempromosikan komoditas berkualitas, peluang investasi dan sektor pariwisata unggulan. 

“Pada kesempatan ini pula kami atas nama rekan-rekan bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta semua pihak yang terlibat dalam mengakomodir penyaluran vaksinasi ke seluruh Indonesia sebagai bentuk ikhtiar kita dalam penanggulangan Covid-19. Kami di daerah akan siap mendukung penuh dalam penyebaran vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Sutan lagi.

Sutan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan AOE 2021. “Keberhasilan kegiatan AOE 2021 ini diharapkan dapat menjadi kebangkitan perekonomian daerah, sesuai dengan tema kegiatan, yakni Daerah Bangkit Indonesia Maju,” sambung Sutan. (Tha/Lak)

Share:

Arief Rahman: Partai Golkar Optimis Menangkan Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres Tahun 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW yang juga berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Partai Golkar, Partai Golkar menggelar acara Tasyakuran HUT  Partai Golkar yang ke-57 pada Rabu (20/10) di Jakarta.

"Pertama-tama saya mengucapkan Selamat & Sukses Dirgahayu Partai Golkar Ke-57. 20 Oktober 1964-20 Oktober 2021. Golkar Kuat Bersama Masyarakat. Bersatu Untuk Menang," kata Arif Rahman Hasan, ST., MM, Ketua PDK KOSGORO 1957 Kabupaten Dompu Provinsi Nusantara Tenggara Barat kepada awak media di Jakarta.  

Dan yang pasti, kata Arief, Partai Golkar optimis akan memenangkan pemilu legislatif, pemilu pilkada dan pemilu pilpres tahun 2024.

"Untuk memenangkan pemilu 2024, seluruh kader Partai Golkar harus solid dan menjadikan Partai Golkar ini menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat," ungkapnya.

"Harapannya, dengan semakin bertambahnya umur Partai Golkar, Semua kader dan pimpinan partai diharapkan mampu menjalankan organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangga dan peraturan yang berlaku di Partai Golkar," pungkasnya. (Arianto) 

Share:

HIMNI Gelar Rapat Kerja Nasional VI di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI pada Sabtu (16/10/2021) di Hotel Aston Pluit Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Rakernas wajib dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMNI minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

"Penyelenggaraan Rakernas kali ini tidak seperti yang sebelum – sebelumnya sehubungan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Rakernas HIMNI ke-VI ini digelar secara offline dan online. Asal tahu saja, HIMNI dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2000 dan telah berkiprah serta berkontribusi untuk kemajuan Pulau Nias khususnya dan Indonesia pada umumnya," kata Marinus GEA, S.E., M.AK. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia kepada awak media di Jakarta.

Menurut Marinus, Rakernas HIMNI ke-VI ini merupakan mekanisme organisasi yang sudah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dengan tujuan untuk mengevaluasi program-program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan sekaligus akan merumuskan kembali program-program strategis yang menjadi program HIMNI kedepan yang bersinergi dengan kekuatan HIMNI dan kekuatan pemerintah terutama untuk membangun Indonesia melalui kepulauan Nias.

Selain itu, kata Marinus yang juga Anggota DPR RI, HIMNI mendorong kepulauan Nias menjadi sebuah Propinsi. Hingga saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pemekaran menjadi sebuah Propinsi sedang dilakukan moratorium oleh Presiden, sehingga kemajuan di Pulau Nias harus dilakukan secara mandiri. "Untuk itu, Kita meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk membuka pintu demi kemajuan Pulau Nias," ucapnya.

"Ia berharap, HIMNI menjadi  rumah besar (Omo Zebua) buat kami untuk menjadi persekutuan kami serta untuk menyatukan dan mensinergikan segenap kekuatan yang kami miliki," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Banting Mahasiswa Hingga Pingsan, Sepantasnya Oknum Polisi di Tangerang Di-PTDH dan Kapolda Banten Mundur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyayangkan aksi brutal yang dilakukan oknum aparat kepolisian pada saat pengamanan aksi demo damai Himpunan Mahasiswa Tangerang. “Sanksi yang pantas bagi si oknum polisi itu adalah PTDH alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Aneh bin absurd, ada pelayan membanting orang yang dilayaninya,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada media usai menyaksikan video viral detik-detik mahasiswa diangkat ke atas dan dibanting dengan keras diikuti tindihan badan oleh oknum polisi berbadan besar, Rabu, 13 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, oknum aparat kepolisian tersebut pada saat pengamanan unjuk rasa damai mahasiswa di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, melakukan tindak kekerasan yang berpotensi membunuh korbannya dengan bantingan yang keras ke aspal jalan. Mahasiswa yang bertubuh agak kecil itupun langsung kejang-kejang, pingsan tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit.

“Oknum aparat yang sudah membanting mahasiswa tersebut harus masuk ke sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), bahaya sekali rakyat gaji dia untuk banting rakyat seperti membanting kayu bakar saja. Mentang-mentang badan besar berbaju besi pembelian rakyat, badan mahasiswanya kecil, dia seenak perutnya banting manusia. Itu kejahatan! Kecuali kalau si mahasiswa itu mengancam jiwa, si oknum polisi boleh melumpuhkan lawan dengan cara yang keras dan kasar,” tambah tokoh pers nasional yang selalu gigih membela rayat terzolimi oleh oknum aparat di negara ini.

Wilson Lalengke juga menyayangkan pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Bidhumas Polda Banten yang menggunakan diksi yang tidak tepat dan sangat menyakiti hati publik. Pasalnya dalam press release yang disebarkan melalui berbagai WhatsApp group, Polda Banten terkesan cuci tangan atas tindakan brutal oknum anggotanya, dengan menggunakan kata ‘terbanting’ dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi.

“Saya heran, sudah jelas dalam video yang viral itu si korban dibanting oleh oknum polisi, tapi Bidhumas Polda Banten mengatakan terbanting. Artinya, seakan mahasiswa itu terbanting sendiri, terjatuh sendiri, terpeleset sendiri, tanpa sengaja terbanting ke aspal. Saya sarankan Kabidhumasnya belajar Bahasa Indonesia lagi dengan benar. Banyak tempat kursus Bahasa Indonesia di Serang, silahkan tingkatkan kemampuan berbahasa-indonesia-nya agar tidak memalukan seperti itu dalam membuat press release,” ujar Lalengke menyarankan.

Walaupun demikian, tambahnya, PPWI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Polri di wilayah Polda Banten melakukan penanganan cepat atas insiden itu. “Oleh karenanya kita berharap tindak-lanjut yang cepat juga terhadap oknum polisi pembanting rakyat, disamping karena tindakan itu meresahkan rakyat Indonesia, juga masuk kategori kejahatan, khususnya kejahatan terhadap demokrasi,” kata Lalengke.

Dia menekankan juga bahwa jika Kapolda dan jajaran pimpinan lainnya di tingkat Polres Tangerang tidak mampu menangani oknum itu secara tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka sebaiknya Kapolda dan jajarannya mengundurkan diri saja dari jabatan tersebut. “Daripada dicopot Kapolri, menurut saya lebih terhormat mengundurkan diri karena tidak mampu mengendalikan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Sederhana saja, tidak mampu yaa mundur, jangan mau enaknya saja digaji rakyat, fasilitas berlimpah, tanggung jawab nol," tukas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Unviersitas Linkoping, Swedia, ini tegas. (Tha/Lak)

Share:

Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik yang Tidak Pernah Pungli


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia mencari 1000 Polisi Baik yang tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli). Program ini diinisiasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) bekerjasama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT PPWI ke-11 yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Dalam Acara tersebut, DPN-PPWI juga akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism).

Saat dikonfirmasi awak media terkait program ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu (2/10/21), menyampaikan, “Dalam rangka HUT PPWI tahun ini, DPN PPWI bersama Pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia.” [1]

Lebih lanjut, Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 mengatakan tema yang diangkat dalam HUT kali ini, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. Sementara itu dari tema besar ini, Panitia pelaksanaan kegiatan mengambil sub tema: ‘Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kota Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi sesama,” ungkap Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris.

Adapun terkait program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’, salah satu kategorinya tidak pernah melakukan pungli. Hal ini merupakan upaya memberantas tindakan pungli yang sedang diprogramkan pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Menurut Wilson, pungli adalah perilaku yang sama 11-12 dengan korupsi. Bedanya, korupsi mengambil uang rakyat yang tersimpan di APBN, sementara pungli mengambil uang rakyat dari kantong rakyat.

“Keduanya adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola negara yang adalah pelayan masyarakat,” tegas Tokoh Pers Nasional yang selalu membela rakyat yang tertindas.

Lanjutnya, pungli dan korupsi merupakan penyakit berbahaya yang selama ini menjadi pandemi terselubung di bangsa ini, yang oleh karenanya Indonesia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Setiap Pewarta Warga bertanggungjawab untuk mengawasi agar lingkungan masing-masing steril dari penyakit pungli dan korupsi,” pesannya.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’ maka setiap warga masyarakat dapat mengajukan maksimal 3 orang Polisi Baik yang dikenalnya dengan baik, mengetahui secara detail sifat, perilaku,dan karakter polisi yang diajukannya, dan sanggup mempertanggungjawabkan pilihannya itu (minimal bertanggungjawab moral). Diharapkan agar pengajuan Polisi Baik tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Anggota Polisi Republik Indonesia yang masih aktif (Polki dan Polwan);
2. Bertugas dimanapun, di unit dan satuan kerja manapun, di internal Institusi Polri maupun di luar Polri, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
3. Telah bertugas minimal 5 tahun sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
4. Tidak pernah melakukan kriminalisasi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum, terkait dengan unggahan karya jurnalisme warga (tulis, foto, image, karikatur, video, meme, dan sejenisnya) non-SARA dan pornografi mereka di media massa, media sosial, maupun di jejaring komunikasi komunitas (WhatsApp group, pesan berantai, pesan pribadi, dan lain-lain);
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli), pemerasan, pemalakan,
perampokan, penipuan, dan korupsi (penyalahgunaan uang negara);
6. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pengancaman, dan intimidasi terhadap siapapun;
7. Sering menolong warga masyarakat di tempat tugas atau dimanapun ia berada;
8. Diajukan oleh minimal 3 orang warga masyarakat umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Warga yang mengajukan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga inti (bapak/ibu, anak/istri, kakek/nenek, kakak/adik) dengan polisi tersebut.

Berikut prosedur pengajuan, diantaranya:
1. Setiap warga masyarakat mengajukan maksimal 3 Polisi Baik.
2. Isi formulir dikirimkan ke Panitia Pelaksanaan melalui email: polisi.baik.ppwi@gmail.com dengan menyertakan foto Polisi Baik dalam pose pakaian dinas Polri, Foto KTP, dan KTA.
3. Lampirkan foto diri dan foto KTP warga yang mengajukan Polisi Baik dalam email pengajuannya.
4. Pengajuan calon penerima piagam penghargaan Polisi Baik pilihan masyarakat dapat juga dilakukan melalui kontak WA di Nomor 0878-8588-0080 (Mas Ikung), 085772004248 (Mbak Wina), 081371549165 (Shony), atau pesan pribadi di akun Facebook: @Sekretarit PPWI Nasional.
5. Waktu pengajuan dari tanggal 01 s/d 30 Oktober 2021 (pukul 23.59).
6. Seluruh proses tidak dipungut biaya.
7. Piagam penghargaan Polisi Baik dalam bentuk hard-copy akan dikirimkan ke alamat Polisi Baik masing-masing dengan biaya pengiriman ditanggung boleh Penerima (COD). (Tha/Lak)

Share:

Peringati HUT Ke-14, PPWI Bakal Adakan Konferensi Internasional Pewarta Warga


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga _(International Conference on Citizen Journalism)_ pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. “Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga _(citizen journalist)_. Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial _(social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya. (Arianto)

Share:

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Keluarga Besar Golkar DKI Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris pada Sabtu (2/10) kunjungi lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Jakarta Pusat bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dan Judistira Hermawan yang juga Ketua Harian Partai Golkar DKI Jakarta, hadir juga Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar DKI Jakarta Elfrans Golkari Silalahi yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Golkar DKI Jakarta bersama Panitia Vaksinasi Covid-19 Ibu Rahmi Intan Yahya dan Ibu Neneng Saadah. 

Kunjungan kali ini sekaligus memberikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Pengurus Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang digarda terdepan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan membentuk Kekebalan kelompok atau (herd immunity). 

Bahkan, Fahira Idris sangat mengapresiasi Program DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang sudah masuk fase bulan kedua secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. 

"Partai di DKI Jakarta hanya Golkar yang melangsungkan Program Vaksinasi Covid-19 masuk ke bulan kedua, setiap Sabtu Minggu, kalau masih ada tetangga atau keluarga warga DKI Jakarta atau daerah Penyangga ada yang belum Vaksin, Yuk datangi Kantor Golkar DKI Jakarta setiap Sabtu-Minggu Program ini sampai Akhir Bulan Oktober 2021," ujar Fahira Idris dilokasi Vaksin Partai Golkar.

Selain itu, Fahira Idris juga melihat Proses Kegiatan Vaksinasi Partai Golkar dari Pendaftaran, Pengecekan Kesehatan dan hingga tempat Vaksin untuk warga. Kegiatan yang sangat super ketat, bagus dari Alur Proses Pendaftaran hingga Vaksinasi Covid-19, sangat jelas Alurnya dan bagus Prokesnya.

Fahira Idris menambahkan, Kantor Golkar DPD DKI Jakarta sangat Asri dan Pas untuk Lokasi Vaksinasi Covid-19, Panitia menjaga Peserta dengan Protokol Kesehatan yang ketat, diatur antar Jarak yang bagus hingga Adem berada di Kantor Golkar DKI Jakarta karena masih banyaknya pepohonan yang membuat sejuk.

"Terima kasih Pak Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Bang Ahmed Zaki Iskandar dan Keluarga Partai Golkar DKI Jakarta atas Program Vaksinasi Covid-19 pada warga DKI Jakarta, sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang mewakili masyarakat DKI Jakarta, kami Bangga pada Golkar DKI Jakarta dan Terima kasih telah membantu masyarakat DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, Suara Golkar, Suara Rakyat," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Tolak Holdingisasi PLN, GEKANAS: Listrik untuk Hajat Orang Banyak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Demi melindungi kepentingan dan kemakmuran hajat hidup bangsa dan negara dengan berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 terkait perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dalam hal ini Presiden RI dan DPR RI, bahwa Industri Tenaga Listrik Negara adalah cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, sebagaimana tertulis pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 

"Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara wajib menguasai dan mengelola sepenuhnya Listrik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara," kata R. Abdulah, Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional di Jakarta. Jum'at (01/10)

Untuk itu, kata R. Abdulah, Gekanas memahami upaya Pemerintah untuk membentuk Holding Company dengan melakukan penggabungan (Merger) beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan modal usaha dan ketahanan ekonomi BUMN. Sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara.

Menurut dia, Terkait Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis lnitial Public Offering (IPO), patut diduga jika hal tersebut akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

Sebab, ujar R. Abdulah, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT. PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, R. Abdulah mengatakan, Gekanas menganggap dengan dilakukannya Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, hal ini makin menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan jika Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Terlebih Privatisasi PT. PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Karena itu, dirinya berpesan, masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mencapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat memengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import.

Disisi lain, ia juga mengingatkan, hal tersebut juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri, utamanya kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan Upah Minimum dengan standar Kebutuhan Hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi Orang Miskin Baru (OMB). Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit.

Atas dasar hal tersebut, R. Abdulah menegaskan, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan menolak keras Privatisasi terhadap PT. PLN (Persero) dan:

1. Mendesak Kepala Pemerintahan Negara dalam hal ini Presiden RI harus
mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; Oleh karena itu, wajib sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara;

2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), MPR RI dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sungguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di dalam UU No. 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan.

3. Mendesak Pemerintah bersama DPR RI mengembalikan status PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Tunggal Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Asal tahu saja, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pekerja Indonesian Power (PPIP), Serikat Pekerja Jawa-Bali (SP PJB), Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, dengan tegas mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak secara tegas rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO), yaitu proses penawaran saham perdana pada masyarakat luas dalam Pasar Modal di Bursa Saham terhadap Industri Ketenagalistrikan Negara yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat luas. (Arianto)

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub Kemenkes KEMENPAN-RB Kemenperin Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang MDMC Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini