Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Infrastruktur. Tampilkan semua postingan

Kado Akhir Tahun GMPW Layangkan Surat Terbuka Untuk Bupati


Duta Nusantara Merdeka | Flores Timur
Kondisi jalan yang kian hari semakin memprihatikan akhirnya menggerakkan Nurani para Mahasiswa yang tergabung dalam GMPW (Gerakan Mahasiswa Pemerhati Witihama) Melayangkan surat terbuka sebagai kado spesial di akhir tahun untuk Bupati Kabupaten Flores Timur. (23/12)

Dalam suratnya tersebut Kordinator GMPW, Muhammad Fauzi mendeskripsikan sedikit jalan di Kecamatan Witihama tepatnya satu-satunya yang menghubungkan antara Desa Oringbele dan Desa Waiwuring.

Yang terhormat, Bupati Kab Flores Timur.

Assalamualaikum wr wb.

Melalui kesempatan ini, kami dari Gerakan Mahasiswa Pemerhati Witihama (GMPW) dan selaku putra daerah kab. Flotim, dari pelosok desa yang mungkin bapak tidak pernah mau tahu kondisinya atau berpura-pura tidak mau melihatnya, tapi apa boleh buat, terpaksa dalam surat ini kami akan memberitahukan sedikit gambaran tentang kondisi jalan rusak yang ada di desa di Kec. Witihama tepatnya di Jln. Trans Waiwuring yang sampai detik ini masih belum mendapat perbaikan dan perhatian dari Pemda Flotim.

keadaan seperti ini bertahun-tahun kami rasakan jalan yang berdebuh pada musim panas dan berlumpur ketika musim hujan tiba.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penunjang kesejahtraan masyarakat witihama, kami sangat merasakan itu, karna melihat aktifitas ekonomi, sosial dan budaya di setiap harinya.

Tapi entah kenapa seolah hal demikian belum juga cukup menjadi pertimbangan untuk dilakukannya perbaikan.

Bapak Bupati yang terhormat, untuk diperhatikan, kurangnya kami apa ? dibalik susahnya kondisi ekonomi namun tiba masa pembayaran pajak, kami bayar pak, bahkan pejabat yang berwenang pun turun langsung ke lapangan untuk memunggut pajak kendaraan sampai pada penyitaan kendaraan baik itu motor maupun mobil.

padahal salah satu manfaat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transpotasi umum.

Kami merasa ini ada sesuatu yang tidak adil ketika negara hadir hanya untuk mengambil uang (PKB) dari rakyat tanpa ada timbal balik dari pemerintah itu sendiri.

Kami sudah mulai bosan dengan kondisi seperti ini pak.
Ini tentang keresahan, bukan keresahan pribadi melainkan keresahan masyarakat yang tertib tapi tak kunjung di perlakukan dengan adil. Kami muak, itu wajar.

Sekian, jalan kami rusak pak, tidak percaya, silahkan cek sendiri.

Hormat Kami 

Koordinator GMPW
(Muhammad Fauzi)

Wassalamualaikum wr wb.



Dalam surat tersebut kami sangat mengharapkan agar pemerintah daerah kabupaten Flores Timur untuk segera menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang sudah sangat lama ingin agar jalan tersebut bisa di perbaiki. **
Share:

Jalanan Rusak Bertahun-Tahun Mahasiswa Kritisi Pemkab Flotim


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Perbaikan infastruktur jalan merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemeritah daerah, Salah satu mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi swasta di Makassar, Muhammad Fauzi kritisi pemkab Flotim terkait jalan yang bertahun-tahun rusak yang sampai saat ini belum pernah mendapatkan perbaikan oleh pemerintah Kab. Flotim

Padahal itu merupakan suatu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Flotim, yang di amanatkan dalam UU No 38/2004 tentang jalan yang terkandung di dalam pasal 16 tentang wewenang pemerintah Kab/Kota yang termuat dalam ayat 1 dan 3.

Menurutnya salah satu jalan penghubung antara Desa Oringbele menuju Desa Waiwuring di Kecamatan Witihama, tepatnya di Jln. Trans Waiwuring, yang di bangun kisaran tahun 1990an merupakan jalan umum yang perlu juga mendapat perhatian juga oleh pemkab.


Karna baginya, jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang menjadi faktor pendukung masyarakat Witihama yang di dalamnya terdapat aktifitas ekonomi, sosial dan budaya ,yang sampai saat ini masih sangat tidak layak untuk di lintasi oleh pengguna jalan tersebut, karna terdapat kerusakan yang cukup parah di berbagai areal jalan, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan kerugian bahkan sampai menelan korban jiwa.

Bukan saja jalanan rusak yang kemudian merugikan para pengguna jalan, akan tetapi jalanan yang rusak pun sangat menggangu kesehatan masyarakat di sekitar pinggir jalan tersebut, yang di sebabkan oleh debu pada saat di lintasi oleh penggendara baik itu motor maupun mobil.

Muhammad Fauzi - Mahasiswa Uniibos

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam undang-undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari undang-undang No 14/1992 tentang LLAJ yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 di sebutkan bahwa

" Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas "  

Sehingga dengan melihat kondisi fisik jalan seperti ini, akan sangat membahayakan para pengguna jalan dan sangat menganggu kondisi kesehatan masyarakat setempat, karna mengingat aktifitas lalu lintas di setiap harinya.


Tingkat kecelekaan sering terjadi tepat di bagian kerusakan jalan karna lantaran jalan tersebut, terdapat banyak kerusakan yang cukup parah dan ukuran ruas jalan yang terlalu kecil, serta tanah dan bebatuan akibat kerusakan jalan.

sehingga ketika Pemkab Flotim terus membiarkan hal tersebut maka, tingkat kecelakaan akan terus bertambah di setiap tahunya serta terganggunya kesehatan dari masyarakat.

Maka dalam persoalan tersebut, Muhammmad Fauzi juga mengingatkan kepada Pemkab Flotim agar tetap konsisten dalam membangun daerah dan tidak mengabaikan hal itu karna mengingat jalan tersebut belum mendapatkan perbaikan dan belum juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah. **
Share:

Ibu Negara Jajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla Senin pagi, 18 Maret 2019 menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Sejumlah Istri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) juga ikut serta dalam uji coba MRT untuk publik.

Ibu Negara dan rombongan tiba di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekira pukul 09.35 WIB. Antusiasme Ibu Iriana ditunjukkan dengan bernyangi lagu “Naik Kereta Api” saat berada dalam gerbong kereta menuju Lebak Bulus.

Di dalam kereta, tepatnya di gerbong 6, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah memilih untuk berdiri, berbaur dengan Ibu-Ibu OASE dan masyarakat umum lainnya.

"Ya biar merasakan dong, berdiri bagaimana, duduk bagaimana," ujar Ibu Iriana dalam keterangannya kepada awak media.


Kereta yang membawa Ibu Iriana dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 09.41 WIB. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kereta tersebut tiba di Stasiun Lebak Bulus pada pukul 10.11 WIB.

Setibanya di Stasiun Lebak Bulus, Ibu Negara dan rombongan melihat-lihat fasilitas depo MRT dari lantai 2 stasiun. Selain itu, Ibu Iriana bersama rombongan juga menyempatkan foto bersama di kursi tunggu peron Stasiun Lebak Bulus.

Mantap dan nyaman, adalah dua kata yang dituturkan oleh Ibu Negara terkait kesannya naik MRT.

"Ya sejuk sewaktu masuk. Biarpun banyak orang, tapi kita tetap lancar. Ada yang berdiri dan duduk," ujarnya.

Selain nyaman, menurutnya MRT ini juga ramah terhadap kaum perempuan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menaati aturan ketika menggunakan moda transportasi ini.


"Peraturan dalam kereta peraturannya ya tidak boleh makan, karena nanti ada tempatnya tersendiri. Kan cuma sebentar," tuturnya.

Dari Stasiun Lebak Bulus, Ibu Iriana kemudian kembali ke Stasiun Bundaran HI dengan kereta yang berangkat pukul 10.21 WIB dan tiba pukul 10.51 WIB.

Untuk diketahui, proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 1 telah dilakukan sejak Oktober 2013. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang ( elevated )yang membentang kurang lebih 10 kilometer dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja.

Sedangkan konstruksi bawah tanah ( underground )MRT Jakarta membentang kurang lebih 6 kilometer, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah. Keenam stasiun bawah tanah tersebut yaitu Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.(Arianto)

Share:

Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Mendesak Bagi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, hari Jumat, 08 Pebruari 2019.

Presiden Joko Widodo memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Selain itu, dikembangkan pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat, infrastruktur hanya jalan tol, jalan tol bukan untuk rakyat. Juga disebarkan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko, terungkap bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Ia menambahkan, “Yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun. 


Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat.” 

Untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat. 

Dengan demikian, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun. Angka ini sduah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta.

"Selain itu, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi, infrastruktur bukan hanya kerja pemerintah. Infrastruktur adalah kerja bersama atau gotong royong,” tegas Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar. Eko menjelaskan, saat ini kesenjangan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain masih lebih dari 30%. Penyebabnya, banyak proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun silam namun tidak dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama ditunda-tunda dengan berbagai alasan itu pada akhirnya juga menyebabkan biaya pembangunan saat ini lebih tinggi dibandingkan ketika membangun 10-30 tahun silam.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah memang mau tak mau memberikan penugasan kepada BUMN. Sebelum penugasan BUMN, ada banyak sekali proyek infrastruktur yang konsesinya dipegang swasta tidak dikerjakan alias mangkrak selama bertahun-tahun. Setelah diambil alih BUMN, proyek-proyek tersebut mulai terlihat wujudnya dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. 

“Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12% dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51%. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8%.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

11 Tahun Borong Jadi Ibukota Kabupaten Manggarai Timur Belum Bisa Menikmati Air Minum Bersih


DNM.com (Borong - NTT)
Hampir setiap hari dari lorong ke lorong dan jalan ke jalan di Kota Borong,ibukota Kabupaten Manggarai Timur (Matim) propinsi Nusa Tenggara Tinur (NTT) mengeluh soal air minum bersih.

Air di Borong sudah jadi keluhan klasik sejak Manggarai Timur di mekarkan dari  kabupaten induk Manggarai. Keluhan warga Borong soal air pun jadi bahan pemberitaan di media massa dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan.

Ancaman warga dan desakkan sudah barang biasa yang tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Kini,ibarat pepatah kuno masuk telinga kiri keluar telinga kanan bahkan hingga sekarang langkah cepat dan tepat pemerintah atas keluhan warga seolah tak kunjung datang.


Warga selalu berteriak agar segera diperhatikan  pemerintah namun jawabannya bukannya membantu warga mendapatkan air bersih malah program lain yang diperhatikan.

"Kami berharap pemerintah bisa urus serius air bersih di Borong. Potensi air ada tapi di mana-mana air membuat warga menderita, Keluhan warga belum dianggap serius.Buktinya,air bersih di Borong harus dicari di kali kami harus sewa mobil pick up dan antri berjam-jam serta berjalan kaki ke sumber mata air” ungkap silvester peluru warga desa nanga labang kota borong.

Kenapa air selalu jadi keluhan utama itu karena Kota Borong sudah semakin banyak penduduk tapi kepentingan masyarakat belum serius diurus,"kata Theo Pamput,warga Kelurahan Rana Loba-Borong saat ditemui media ini ,Rabu (15/08) siang.

Theo mengisahkan air yang diurus BLUD SPAM Borong sudah dibangun jaringannya sudah ada 10 tahun lalu ,tapi tidak pernah mengaliri.Tagihan air lancar tapi airnya tidak lancar,"ujar Theo.


Ia berharap pemerintah Jokowi perlu melakukan audit lapangan hendaknya pemerintah pusat menggerahkan semua daya upaya agar air bisa mengalir di rumah kami di Borong ini.

Pantauan media ini Mobil pick up yang berjualan air setiap hari mengambil air di kali Wae laku yang pasti airnya kotor dan tidak bersih.membeli air yang diambil di Kali Wae Bobo dan irigasi di Golo Mongkok,Kecamatan Rana Mese.

Persoalan air bersih di Borong kini menjadi hantu yang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur sejak 11 tahun di mekarkan. Pemerintah Daerah dianggap sibuk mengumpulkan harta tanpa memperhatikan warganya. **(Red-91)
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN Bobby Nasution BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini