Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Perluasan Pelabuhan Batam, Wacana atau sebuah Keharusan?


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus membenahi infrastruktur pelabuhan. Pembenahan ini boleh jadi sejalan dengan program Poros Maritim yang dicanangkan orang nomor satu Indonesia itu pada tahun 2015 lalu. Kualitas pelabuhan dengan pengaturan manajemen yang baik akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. 


Untuk mewujudkan itu pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke lokasi yang diwacanakan menjadi pelabuhan baru di Batam pada hari Senin, (24/1/2022). Lokasi pelabuhan terletak di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.


Rencana pemerintah untuk memperluas pelabuhan di Batam berdasarkan rencana gambar dari Batam New International Port, area datar pelabuhan luasnya 94 hektare, akan ditambah luasnya melalui reklamasi yang mencapai 236 hektare tersebut mendapat tanggapan dari Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar.


"Wacana pembangunan pelabuhan di Batam itu sesuai dengan program Indonesia menuju Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri yang terdiri dari lima pilar dimana di dalam pilar yang ketiga menyebutkan komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Langkah yang  dilakukan oleh Pemerintah ini sepatutnya mendapat apresiasi dari kalangan dunia maritim di Indonesia," kata Capt. Hakeng dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/1/2022). 


Pembangunan atau perluasan pelabuhan di Batam dirasa lebih tepat sasaran mengingat fakta sejarah, sejak dulu jalur pelayaran di Selat Malaka atau Selat Sumatera tersebut telah menjadi perlintasan kapal dari dunia. "Jadi bisa dikatakan poros maritim dunia yang sesungguhnya sudah ada dan sudah terbentuk yakni Selat Sumatera atau Selat Malaka," jelas Capt. Hakeng. 


Dikatakan Capt Hakeng lagi, "Tapi bukan berarti membangun pelabuhan di wilayah lain menjadi kurang penting. Hanya saja memang bila kita berbicara terkait jalur pelayaran kapal dunia, maka itu adanya di Selat Sumatera."


"Perkembangan pembangunan pelabuhan di Indonesia dapat dikatakan relatif baik, karena dalam masa lima tahun belakangan ini ada beberapa pembangunan pelabuhan baru dan perombakan pelabuhan lama. Hal itu membuat pertumbuhan terhadap kapasitas tampung pelabuhan di Indonesia khususnya untuk kegiatan penanganan kontainer relatif bertambah besar," imbuh Capt. Hakeng.


Pembangunan Pelabuhan Batam menjadi lebih besar diharapkan mampu bersaing dengan pelabuhan lain yang lebih dulu ada di Selat Sumatera seperti Port Klang, Singapura dan Tg Pelepas, Malaysia. Dan perkiraan Menko Marves perluasan pelabuhan itu akan mampu menekan ongkos logistik di Indonesia  yang saat ini 23% menjadi 17%. 


"Keinginan tersebut tentunya harus dapat diikuti pula dengan ketersedian jumlah armada kapal nasional yang harus siap bertambah. Selain itu harus ada dukungan dan aturan bea masuk dan keluar yang berpihak pada pengusaha logistik yang nantinya berujung kepada harga yang tetap kompetitif bagi konsumen," ujar Capt. Hakeng yang juga salah satu dewan pengurus dan pendiri Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).


Sebagai salah satu negara kepulauan dan/atau maritim terbesar di dunia, peran pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis, distribusi barang dari daerah / kota di satu pulau ke daerah / kota di pulau lainnya hampir pasti dilakukan melalui pelabuhan. Sehingga peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangatlah besar perannya. 


Keberadaan pelabuhan termasuk pengelolaannya sesuai dengan standar internasional baik dari sisi produktivitas, keselamatan, keamanan maupun tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa. Regulasi dan semua aturan turunannya yang menyangkut pengelolaan pelabuhan harus dibuat dengan tujuan agar distribusi barang lancar, efektif dan efisien yang dapat dirasakan oleh semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan dengan pelabuhan.


"Yang menjadi tantangan kita semua adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan volume barang yang akan didistribusikan lewat pelabuhan yang dibangun tadi. Sehingga investasi pembangunan pelabuhan atau terminal tadi, dari sisi bisnis dapat menghasilkan return sesuai dengan yang diharapkan. Konsep Ship’s follow the trade ataupun sebaliknya harusnya dijadikan kombinasi yang saling menopang guna menarik minat investor tersebut. " sambungnya.


Hal lain yang menjadi perhatian dari Eks Nahkoda di atas Kapal-Kapal Super Tanker ini adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelabuhan di indonesia yang handal, yang akan menangani industri maritim dan/atau pelabuhan dilakukan paralel dan sejalan dengan kebutuhan era digital. 


"Memperbanyak kursus-kursus dan pelatihan harus dilakukan secara intensif guna memastikan agar SDM maritim khususnya yang mengelola industri pelabuhan dapat mempunyai kemampuan minimal setara dengan SDM di negara-negara lainnya," katanya. 


Disamping penambahan armada dan profesionalitas SDM, yang perlu diperhatikan juga mengenai teknologi di pelabuhan untuk mendukung kinerja ekspor impor di pelabuhan. Pelabuhan dan pelayaran sudah siap menghadapi teknologi 4.0. 


"Teknologi penanganan pengelolaan pelabuhan utamanya pada peralatan bongkar muat yang memungkinkan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang memadai sesuai dengan standar internasional baik rasio jumlah maupun tingkat kecepatannya. Disamping tentunya dibantu dengan sistem aplikasi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.  Melihat hal-hal tersebut, maka perluasan pelabuhan Batam tersebut merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Harapan saya, Pelabuhan yang sedang dikembangkan ini, akan menjadi pioneer dalam pengembangan green port concept di Indonesia terutama bila kita mengingat posisi Indonesia dalam G20 dan juga terkait komitmen kita dalam COP26," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Anies: Pembangunan Kantor PCNU Jakut Harus Tepat Tiga


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan tahap kedua Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kamis (23/9). Diperkirakan, proses pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

"Kita harap pembangunannya berjalan lancar dan harus tepat tiga yaitu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat harga. Nantinya, yang sudah dirancang disini bisa tuntas waktu, kualitas baik, dan harganya terjangkau karena urunan dari semua orang. Jadikan ini sebagai sumur pahala bagi semua orang yang aliran jariyahnya tidak akan pernah berhenti," tutur Anies didampingi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dan unsur Forkopimko Jakarta Utara.

Di kesempatan itu pula, Anies berharap NU Jakarta akan semakin aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. "Untuk pembangunan disini pasti didukung dengan kolaborasi dari semua pihak. Insya Allah, bisa tuntas tepat waktu, cepat, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat," ungkap Gubernur.

Sedangkan pembangunan tahap pertama gedung Kantor PCNU Jakarta Utara dilakukan sejak tahun 2001. "Sudah 20 tahun kantor ini tidak tersentuh pembangunan. Tahun ini, akan ada renovasi gedung supaya pengabdian benar-benar nyaman sehingga harus ada perubahan. Butuh dukungan dari semua untuk mewujudkan pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara," jelas Ketua PCNU Jakarta Utara, KH. Agus Muslim.

Selama ini, PCNU Jakarta Utara juga ikut terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. "NU memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap agama dan negara. Kita melaksanakan kolaborasi dengan mengadakan kegiatan vaksinasi di delapan titik kemudian membuat dapur umum untuk memfasilitasi warga yang isoman di Kecamatan Cilincing, Koja, dan Pademangan," tambahnya. (Arianto)

Share:

DPW KAMPUD : Evaluasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Bandar Lampung Menuju WBK/WBBM


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) memberikan sikap untuk mendorong pihak-pihak terkait agar mengevaluasi pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Biokrasi Bersih Melayani (WBBM), pasalnya telah ditemukan Maladministrasi penyimpangan prosedur di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan dugaan Maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Bandar Lampung dalam menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas nomor ; 07/BA-08.01/II/2021.  

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung pada Jum'at (6/8/2021) sore.

"Menindaklanjuti laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung perihal dugaan Maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas nomor ; 07/BA-08.01/II/2021, yang mana telah ditemukan Maladministrasi dalam memberikan tanggapan atas pengaduan pelapor dan baru memberikan tanggapan setelah dilakukan permintaan keterangan oleh tim pemeriksa", ungkap Seno Aji. 

Selain itu, lanjut Seno Aji bahwa Ombudsman juga menyatakan telah menemukan Maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Kantah Bandar Lampung, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan.  

"Dengan dinyatakan oleh tim pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung bahwa ditemukan Maladministrasi penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan berita acara pengembalian batas/penetapan batas nomor 07/BA-08.01/II/2021 sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI nomor 01 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Atas dasar sejumlah temuan tersebut, DPW KAMPUD akan melayangkan Petisi Rakyat kepada pihak-pihak terkait yaitu tim penilai nasional seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Lembaga Ombudsman RI, dan KPK, selain itu kepada tim penilai internal seperti Menteri ATR/BPN RI, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk segera mengevaluasi pencanangan pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menuju WBK dan WBBM", tutup Seno Aji yang dikenal sebagai sosok yang sederhana dan low profil. 

Sementara, hal senada juga disampaikan oleh Kadiv Humas dan Informasi, DPW KAMPUD, Slamet Riyadi menyatakan jika pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan miniatur Penerapan reformasi birokrasi di Indonesia.

"Salah satu strategi yang merupakan kunci menyukseskan pembangunan Zona Integritas adalah komitmen, pembangunan Zona Integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Oleh karena itu, kami akan melayangkan desakan kepada pihak-pihak terkait melalui petisi Rakyat agar mengevaluasi dan membatalkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menuju WBK dan WBBM", ujar Slamet Riyadi. (*)
Share:

Nestlé Indonesia Mulai Pembangunan Pabrik Baru di Jawa Tengah


Duta Nusantara Merdeka | Batang 
Nestlé Indonesia pada Kamis (20/05) memulai pembangunan pabrik baru Nestlé Bandaraya di Batang, Jawa Tengah.

Pabrik baru yang akan dibangun di atas tanah seluas 20 hektar, nantinya akan memproduksi produk susu cair BEAR BRAND dan minuman siap konsumsi MILO dan NESCAFÉ untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk produk-produk bergizi dari para konsumen kami. Pabrik baru ini akan menciptakan sekitar 200 kesempatan kerja baru serta membuka kesempatan usaha baru di bidang pengembangan peternakan sapi perah bagi komunitas. 

Pembangunan pabrik baru ditandai dengan upacara peletakan batu pertama yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Presiden Direktur Nestlé Indonesia, Ganesan Ampalavanar.

“Meskipun terjadi pandemi Covid-19, kami optimis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia, dan keputusan kami melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik kami yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang kami untuk berinvestasi di Indonesia, dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan  sebanyak mungkin bahan baku lokal, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar.


Pabrik baru Nestlé Bandaraya yang terletak di kawasan industri Batang Industrial Park akan siap berproduksi komersial pada 2023 dan akan menerapkan teknologi mutakhir guna memastikan standar operasional tertinggi yang ramah lingkungan.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, “Kami mengapresiasi keputusan Nestlé Indonesia untuk menginvestasikan USD 220 juta untuk pembangunan pabrik baru Bandaraya, di samping investasi sejumlah USD 100 juta yang telah dilakukan Nestlé Indonesia di 2019 untuk perluasan kapasitas tiga pabrik Nestlé yang telah diselesaikan pada 2020. Investasi ini memperkuat kehadiran dan komitmen Nestlé di Indonesia, yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang diciptakan Pemerintah.”

Pada kesempatan yang sama, PT Nestlé Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, yang bertujuan mengembangkan kemitraan dengan calon peternak sapi perah dan kelompok peternak untuk mengembangkan peternakan sapi perah dan bahan baku susu segar untuk pabrik baru tersebut. 


Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menambahkan, “Kami menyambut baik investasi Nestlé untuk pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik lainnya. Nestlé Indonesia akan bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Batang untuk mengembangkan peternakan sapi perah di Batang. Ini sangat baik karena pada akhirnya akan bermanfaat bagi peternak sapi perah dan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah. Pola kerja sama antara investor dengan pelaku usaha di daerah tempat berinvestasi inilah yang menjadi fokus Kementerian Investasi/BKPM. Investasi diharapkan menciptakan economic multiplier effect yang positif. Jadi apa yang dilakukan Nestlè Indonesia patut dicontoh,".

Asal tahu saja, Sejak 1975, Nestlé Indonesia telah bekerja sama dengan peternak sapi perah di Jawa Timur dengan  memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi susu segar. Hal ini sejalan dengan cara Nestlé menjalankan bisnis, yaitu menciptakan manfaat bersama sepanjang rantai nilai dan bagi masyarakat. Setiap hari, Nestlé Indonesia membeli lebih dari 750.000 liter susu segar dari 26.000 peternak sapi perah yang tergabung di 42 koperasi susu dan kelompok peternak sapi perah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku susu segar bagi pabrik Kejayan di Jawa Timur. Sekitar IDR 4.6 milyar dibayarkan setiap hari, atau IDR 1,6 trilliun dibayarkan per tahun kepada para peternak sapi perah di pedesaan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan penghidupan para peternak sapi perah.

"Kami menyambut baik kehadiran Nestle Indonesia. Dengan adanya pabrik baru ini, akan ada manfaat bagi warga Batang terutama dalam hal ketenagakerjaan dan khususnya bagi calon peternak sapi perah dan UMKM. Dengan kehadiran pabrik baru Nestlé akan ada potensi lain yang lahir secara alamiah akibat adanya perputaran ekonomi," pungkas Bupati Kabupaten Batang Wihaji.

Pada kesempatan ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia juga meresmikan perluasan kapasitas tiga pabrik Nestlé yang berlokasi di Karawang (Jawa Barat), Kejayan-Pasuruan (Jawa Timur) dan Panjang (Lampung), yang telah selesai pada 2020. (Arianto)
Share:

Kementerian PUPR Bangun Rusun Mini Untuk Ponpes di NTB


Duta Nusantara Merdeka | Nusa Tenggara Barat 
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) untuk mendukung pendidikan bagi generasi muda di Indonesia termasuk para santri di pondok pesantren (Ponpes). Untuk pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan untuk hunian vertikal, Kementerian PUPR melakukan inovasi pembangunan Rusun mini dengan spesifikasi ruangan yang memadai. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi. 

“Dengan dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para mahasiswa untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak SDM yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki. Kamis (15/04)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan akan terus membantu peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren dengan menyediakan hunian layak huni bagi para santri berupa rumah susun. "Pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan kami bantu dengan pembangunan rumah susun tipe mini,” ujar Khalawi

Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan bantuan pembangunan Rusun tipe mini oleh pemerintah adalah Pondok Pesantren Usman Bin Affan yang  berlokasi di desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

Pembangunannya telah dimulai ditandai dengan proses peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Dompu Syahrul Parsan, Perwakilan Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga Kolonel Setyo Pranowo, Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB  Pudjiati Lestari mewakili Kementerian PUPR,  dan Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan di NTB. 

Pembangunan Rusun untuk para santri di Ponpes Usman Bin Affan NTB ini merupakan hunian vertikal yang di desain khusus yakni berukuran mini. Rusun ini dibangun dengan tipe barak mini setinggi dua lantai yang memiliki empat unit barak.

Luas Bangunan bangunan Rusun secara keseluruhan hanya 537 meter persegi. Anggaran pembangunan Rusun ini sebesar Rp 3,4 miliar. Adapun fasilitas yang dimiliki yakni sebanyak empat unit barak yang dilengkapi dengan 42 unit tempat tidur susun dan 42 lemari pakaian serta empat kamar mandi komunal yang bersih untuk 84 santri.

Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan, Ustad Samsudin pada sambutannya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR karena harapannya setelah bertahun tahun terkabulkan dengan dibangunnya Rusun bagi para santrinya.

“Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan bapak ibu menjadi ladang amal kebaikan diakhirat kelak,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

Asosiasi Investor Indonesia Akan Merilis Konsep Hak Paten Proyek Green City Industri Di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Pengembangan pembangunan industri di Indonesia semakin pesat melejit bahkan pembukaan dan operasional lahan tambang juga pembangunan kawasan industri khusus masih simpang siur mulai dari aturan sampai kebijakan tertentu yang di ambil oleh pemerintah di Indonesia.

Menyikapi adanya isu kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan undang-undang cipta kerja atau omnibuslaw, seyogyanya agar dapat dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup sekitar.

Ketua Asosiasi Investor Indonesia juga CEO/ Chairman Sawerigading International Group ini menyatakan akan memulai perencanaan pengelolaan kawasan Industri hijau dengan konsep Mega proyek "Green City Industry" di berbagai daerah di Indonesia dengan merangkul beberapa partner investor dan team ahli untuk mendukung program peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup di berbagai negara.


Kami yakin dengan adanya konsep Green City Industri ini dapat membantu pemerintah menemukan solusi pelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan, kepada semua pelaku kegiatan industri agar dapat menyusun konsep industri bermasa depan dan bekerjasama dengan pemerintah menyesuaikan tata ruang menuju industri kota hijau di Indonesia, Ujar Andi Irhong.

Menyambut era global di Indonesia agar kiranya semua element atau unsur baik pemerintah maupun pengusaha atau investor agar selalu mengedepankan prinsip keselamatan manusia dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dan segera merespon secara positif keresahan masyarakat sekitar akan ancaman kerusakan lingkungan hidup di negeri ini.

Kami akan tetap selalu ingatkan kepada pemerintah terkhusus kepada Bapak Presiden Jokowi dan pelaku usaha industri jangan tutup mata apalagi gagal paham tentang bahaya limbah B3 industri, jangan hanya memikirkan keuntungan usaha tapi tidak peduli dengan kesehatan masyarakat, jangan asal membuat perencanaan dengan konsep bisnis tanpa kepedulian akan keindahan kota dan lingkungan hidup yang bermasa depan, sudah saatnya Indonesia untuk lebih maju dari sebelumnya. **
Share:

Kajian Lengkap Pemindahan Ibukota Baru Rampung Akhir Tahun 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kantor Staf Presiden, Senin, 13 Mei 2019, kembali menggelar diskusi media soal rencana pemindahan ibukota dengan menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR-RI Muh. Misbakhun, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Bambang menjelaskan bahwa Bappenas akan menyelesaikan kajian lengkap tentang pemindahan ibukota baru pada akhir tahun 2019 ini, sehingga pada awal tahun 2020 rencana bisa bergerak lebih maju.

“Semua kajian rencananya sudah selesai pada tahun 2019 ini. Sudah ada keputusan. Lalu diusulkan ke DPR untuk memperkuat aturan hukumnya,”papar Bambang.

Sementara itu anggota DPR RI Muh Misbakhun menjelaskan, dengan konfigurasi politik yang ada di DPR sekarang ini maupun lima tahun mendatang, keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tersebut dipastikan akan mendapat dukungan dari DPR.

“Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap. Perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibukota,” ujar Misbakhun. Bahkan ia optimis, bukan tidak mungkin apabila pembiayaan yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan mengandalkan kekuatan BUMN dan swasta.

“Yang terpenting adalah Pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk memperkuat dukungan politik, dan membahas aturan hukum terkait ibukota ini, misalnya dengan memasukkan pembahasan aturannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas,” ujarnya.


Sementara itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menegaskan optimismenya bahwa ibukota baru tersebut akan dapat direalisasikan. Ia mengatakan, “Dalam seratus tahun terakhir ini, bahkan sudah lebih dari 30 negara melakukan pemindahan ibukota untuk menjawab tantangan zaman. Ini menjadi semacam tren sekaligus kebutuhan.”

Rencana pemindahan ibukota baru ini memang terus digodok Pemerintah. Setelah pekan lalu mengundang empat gubernur provinsi yang wilayahnya menjadi alternatif ibukota baru, Kantor Staf Presiden terus mengumpulkan masukan dan melaporkan perkembangan penyiapan kajian ibukota baru kepada publik.

Presiden Jokowi sendiri juga langsung mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi alternatif ibukota baru. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait lokasi, dan terus melakukan pendalaman terhadap usulan ibukota baru, termasuk mendengarkan masukan dari publik.

“Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung,” ujar Presiden pada akhir bulan April lalu.

Pada awal Mei, Presiden Jokowi juga bergerak cepat dengan mendatangi dua provinsi yang wilayahnya diusulkan sebagai ibukota oleh Bappenas. “Rencana ini harus melibatkan masukan dan kajian dari banyak pihak, termasuk secara akademis maupun secara proses politik,” tambah Jokowi terkait rencana pemindahan ibukota tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menguatkan permintaan Presiden untuk menggali masukan sebanyak mungkin, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. “Kita kan harus berani berubah. Karena ada referensinya. Brazil tiga kali pindah ibu kota. Akhirnya daerah itu bisa berkembang lebih cepat,” ucap Moeldoko pada awal Mei lalu.(Arianto)




Share:

Masyarakat Mengharapkan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Diperbaiki


Duta Nusantara Merdeka | Humbahas - Sumut

Keluhan dari beberapa masyarakat desa siBatu-Batu Kabupaten Humbahas, meminta kepada awak media agar Jembatan Gantung tersebut perlu diperbaiki dan diberitakan ke media cetak dan online.  Hal senada diutarakan oleh masyarakat br. LGL, baru baru ini dilokasi pembangunan jembatan .

PT.  Telaga Pasir Kuta saat dihubungi wartawan kenomir HP nya tidak bersedia angkat telpon untuk dikinformasikan tentang keluhan masyarakat Desa Sibatu Batu.  Diketahui PT. Telaga Pasir Kuta mengerjakan 3 (tiga)  jembatan gantung dengan berbiaya 8 M dengan Kode Proyek : 02/KTR-APBN B.b2 Wilayah I.S8x2018. yaitu Jembatan Gantung Simonis-Monis, Jembatan Gantung Aek Selang,  Jembatan Gantung Sibatu-Batu. Ketika proyek tersebut berasal dari Dirjen PU dan Perumahan Rakyat . 

Melihat situasi jembatan tersebut,  sudah sepatutnya harus diperbaiki oleh Kontraktor karena pembangunan pondasi jembatan dan pemasangan Bronjong sebelah Utara jembatan sebahagian besar di badan sungai dengan cara di timbun dan meratakan gunung dipinggiran sungai demi untuk menimbun badan sungai.  


Hal tersebut mengakibatkan, deras arus sungai menjadi kecil,  sehingga mengakibatkan peluapan air di arah Barat mengakibatkan sawah  tergenangi dan bahkan membawa potongan-potongan kayu dari hulu sungai karena pinggiran sawah masyarakat sebelah Selatan tidak dibronjong. 

Masyarakat sendiri sudah menyampaikan keluh kesah tersebut kepada para pekerja agar sawah mereka dibronjong,  karena dikhawatirkan bila kelak nantinya padi mereka sudah menguning, air sungai meluap dan mengerus buah padi,  sehingga mengakibatkan gagal panen.

Namun untuk permintaan tersebut tidak di indahkan oleh para pekerja dan bahkan material yang dialokasikan untuk jembatan SiBatu-Batu dialihkan kejembatan Aek Silang, hal ini dikatakan salah satu warga setempat.  

Saat dikonfirmasi kebagian Logistic Batu oleh PT. TPK (HS) diDolok Sanggul menjawab bahwa pengalihan tersebut bila masyarakat berkeberatan pihak pimprolah yang bertanggung jawab di Medan, ubgkapnya. **

Wartawan DNM : B. Nababan
Share:

Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Mendesak Bagi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, hari Jumat, 08 Pebruari 2019.

Presiden Joko Widodo memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Selain itu, dikembangkan pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat, infrastruktur hanya jalan tol, jalan tol bukan untuk rakyat. Juga disebarkan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko, terungkap bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Ia menambahkan, “Yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun. 


Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat.” 

Untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat. 

Dengan demikian, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun. Angka ini sduah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta.

"Selain itu, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi, infrastruktur bukan hanya kerja pemerintah. Infrastruktur adalah kerja bersama atau gotong royong,” tegas Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar. Eko menjelaskan, saat ini kesenjangan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain masih lebih dari 30%. Penyebabnya, banyak proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun silam namun tidak dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama ditunda-tunda dengan berbagai alasan itu pada akhirnya juga menyebabkan biaya pembangunan saat ini lebih tinggi dibandingkan ketika membangun 10-30 tahun silam.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah memang mau tak mau memberikan penugasan kepada BUMN. Sebelum penugasan BUMN, ada banyak sekali proyek infrastruktur yang konsesinya dipegang swasta tidak dikerjakan alias mangkrak selama bertahun-tahun. Setelah diambil alih BUMN, proyek-proyek tersebut mulai terlihat wujudnya dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. 

“Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12% dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51%. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8%.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini