Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Kajian Lengkap Pemindahan Ibukota Baru Rampung Akhir Tahun 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kantor Staf Presiden, Senin, 13 Mei 2019, kembali menggelar diskusi media soal rencana pemindahan ibukota dengan menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR-RI Muh. Misbakhun, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Bambang menjelaskan bahwa Bappenas akan menyelesaikan kajian lengkap tentang pemindahan ibukota baru pada akhir tahun 2019 ini, sehingga pada awal tahun 2020 rencana bisa bergerak lebih maju.

“Semua kajian rencananya sudah selesai pada tahun 2019 ini. Sudah ada keputusan. Lalu diusulkan ke DPR untuk memperkuat aturan hukumnya,”papar Bambang.

Sementara itu anggota DPR RI Muh Misbakhun menjelaskan, dengan konfigurasi politik yang ada di DPR sekarang ini maupun lima tahun mendatang, keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tersebut dipastikan akan mendapat dukungan dari DPR.

“Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap. Perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibukota,” ujar Misbakhun. Bahkan ia optimis, bukan tidak mungkin apabila pembiayaan yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan mengandalkan kekuatan BUMN dan swasta.

“Yang terpenting adalah Pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk memperkuat dukungan politik, dan membahas aturan hukum terkait ibukota ini, misalnya dengan memasukkan pembahasan aturannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas,” ujarnya.


Sementara itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menegaskan optimismenya bahwa ibukota baru tersebut akan dapat direalisasikan. Ia mengatakan, “Dalam seratus tahun terakhir ini, bahkan sudah lebih dari 30 negara melakukan pemindahan ibukota untuk menjawab tantangan zaman. Ini menjadi semacam tren sekaligus kebutuhan.”

Rencana pemindahan ibukota baru ini memang terus digodok Pemerintah. Setelah pekan lalu mengundang empat gubernur provinsi yang wilayahnya menjadi alternatif ibukota baru, Kantor Staf Presiden terus mengumpulkan masukan dan melaporkan perkembangan penyiapan kajian ibukota baru kepada publik.

Presiden Jokowi sendiri juga langsung mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi alternatif ibukota baru. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait lokasi, dan terus melakukan pendalaman terhadap usulan ibukota baru, termasuk mendengarkan masukan dari publik.

“Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung,” ujar Presiden pada akhir bulan April lalu.

Pada awal Mei, Presiden Jokowi juga bergerak cepat dengan mendatangi dua provinsi yang wilayahnya diusulkan sebagai ibukota oleh Bappenas. “Rencana ini harus melibatkan masukan dan kajian dari banyak pihak, termasuk secara akademis maupun secara proses politik,” tambah Jokowi terkait rencana pemindahan ibukota tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menguatkan permintaan Presiden untuk menggali masukan sebanyak mungkin, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. “Kita kan harus berani berubah. Karena ada referensinya. Brazil tiga kali pindah ibu kota. Akhirnya daerah itu bisa berkembang lebih cepat,” ucap Moeldoko pada awal Mei lalu.(Arianto)




Share:

Masyarakat Mengharapkan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Diperbaiki


Duta Nusantara Merdeka | Humbahas - Sumut

Keluhan dari beberapa masyarakat desa siBatu-Batu Kabupaten Humbahas, meminta kepada awak media agar Jembatan Gantung tersebut perlu diperbaiki dan diberitakan ke media cetak dan online.  Hal senada diutarakan oleh masyarakat br. LGL, baru baru ini dilokasi pembangunan jembatan .

PT.  Telaga Pasir Kuta saat dihubungi wartawan kenomir HP nya tidak bersedia angkat telpon untuk dikinformasikan tentang keluhan masyarakat Desa Sibatu Batu.  Diketahui PT. Telaga Pasir Kuta mengerjakan 3 (tiga)  jembatan gantung dengan berbiaya 8 M dengan Kode Proyek : 02/KTR-APBN B.b2 Wilayah I.S8x2018. yaitu Jembatan Gantung Simonis-Monis, Jembatan Gantung Aek Selang,  Jembatan Gantung Sibatu-Batu. Ketika proyek tersebut berasal dari Dirjen PU dan Perumahan Rakyat . 

Melihat situasi jembatan tersebut,  sudah sepatutnya harus diperbaiki oleh Kontraktor karena pembangunan pondasi jembatan dan pemasangan Bronjong sebelah Utara jembatan sebahagian besar di badan sungai dengan cara di timbun dan meratakan gunung dipinggiran sungai demi untuk menimbun badan sungai.  


Hal tersebut mengakibatkan, deras arus sungai menjadi kecil,  sehingga mengakibatkan peluapan air di arah Barat mengakibatkan sawah  tergenangi dan bahkan membawa potongan-potongan kayu dari hulu sungai karena pinggiran sawah masyarakat sebelah Selatan tidak dibronjong. 

Masyarakat sendiri sudah menyampaikan keluh kesah tersebut kepada para pekerja agar sawah mereka dibronjong,  karena dikhawatirkan bila kelak nantinya padi mereka sudah menguning, air sungai meluap dan mengerus buah padi,  sehingga mengakibatkan gagal panen.

Namun untuk permintaan tersebut tidak di indahkan oleh para pekerja dan bahkan material yang dialokasikan untuk jembatan SiBatu-Batu dialihkan kejembatan Aek Silang, hal ini dikatakan salah satu warga setempat.  

Saat dikonfirmasi kebagian Logistic Batu oleh PT. TPK (HS) diDolok Sanggul menjawab bahwa pengalihan tersebut bila masyarakat berkeberatan pihak pimprolah yang bertanggung jawab di Medan, ubgkapnya. **

Wartawan DNM : B. Nababan
Share:

Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Mendesak Bagi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, hari Jumat, 08 Pebruari 2019.

Presiden Joko Widodo memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Selain itu, dikembangkan pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat, infrastruktur hanya jalan tol, jalan tol bukan untuk rakyat. Juga disebarkan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko, terungkap bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Ia menambahkan, “Yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun. 


Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat.” 

Untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat. 

Dengan demikian, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun. Angka ini sduah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta.

"Selain itu, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi, infrastruktur bukan hanya kerja pemerintah. Infrastruktur adalah kerja bersama atau gotong royong,” tegas Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar. Eko menjelaskan, saat ini kesenjangan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain masih lebih dari 30%. Penyebabnya, banyak proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun silam namun tidak dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama ditunda-tunda dengan berbagai alasan itu pada akhirnya juga menyebabkan biaya pembangunan saat ini lebih tinggi dibandingkan ketika membangun 10-30 tahun silam.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah memang mau tak mau memberikan penugasan kepada BUMN. Sebelum penugasan BUMN, ada banyak sekali proyek infrastruktur yang konsesinya dipegang swasta tidak dikerjakan alias mangkrak selama bertahun-tahun. Setelah diambil alih BUMN, proyek-proyek tersebut mulai terlihat wujudnya dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. 

“Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12% dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51%. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8%.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini