Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan. Tampilkan semua postingan

Kementerian PUPR Bangun Rusun Mini Untuk Ponpes di NTB


Duta Nusantara Merdeka | Nusa Tenggara Barat 
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) untuk mendukung pendidikan bagi generasi muda di Indonesia termasuk para santri di pondok pesantren (Ponpes). Untuk pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan untuk hunian vertikal, Kementerian PUPR melakukan inovasi pembangunan Rusun mini dengan spesifikasi ruangan yang memadai. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi. 

“Dengan dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para mahasiswa untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak SDM yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki. Kamis (15/04)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan akan terus membantu peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren dengan menyediakan hunian layak huni bagi para santri berupa rumah susun. "Pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan kami bantu dengan pembangunan rumah susun tipe mini,” ujar Khalawi

Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan bantuan pembangunan Rusun tipe mini oleh pemerintah adalah Pondok Pesantren Usman Bin Affan yang  berlokasi di desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

Pembangunannya telah dimulai ditandai dengan proses peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Dompu Syahrul Parsan, Perwakilan Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga Kolonel Setyo Pranowo, Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB  Pudjiati Lestari mewakili Kementerian PUPR,  dan Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan di NTB. 

Pembangunan Rusun untuk para santri di Ponpes Usman Bin Affan NTB ini merupakan hunian vertikal yang di desain khusus yakni berukuran mini. Rusun ini dibangun dengan tipe barak mini setinggi dua lantai yang memiliki empat unit barak.

Luas Bangunan bangunan Rusun secara keseluruhan hanya 537 meter persegi. Anggaran pembangunan Rusun ini sebesar Rp 3,4 miliar. Adapun fasilitas yang dimiliki yakni sebanyak empat unit barak yang dilengkapi dengan 42 unit tempat tidur susun dan 42 lemari pakaian serta empat kamar mandi komunal yang bersih untuk 84 santri.

Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan, Ustad Samsudin pada sambutannya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR karena harapannya setelah bertahun tahun terkabulkan dengan dibangunnya Rusun bagi para santrinya.

“Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan bapak ibu menjadi ladang amal kebaikan diakhirat kelak,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

Asosiasi Investor Indonesia Akan Merilis Konsep Hak Paten Proyek Green City Industri Di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Pengembangan pembangunan industri di Indonesia semakin pesat melejit bahkan pembukaan dan operasional lahan tambang juga pembangunan kawasan industri khusus masih simpang siur mulai dari aturan sampai kebijakan tertentu yang di ambil oleh pemerintah di Indonesia.

Menyikapi adanya isu kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan undang-undang cipta kerja atau omnibuslaw, seyogyanya agar dapat dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup sekitar.

Ketua Asosiasi Investor Indonesia juga CEO/ Chairman Sawerigading International Group ini menyatakan akan memulai perencanaan pengelolaan kawasan Industri hijau dengan konsep Mega proyek "Green City Industry" di berbagai daerah di Indonesia dengan merangkul beberapa partner investor dan team ahli untuk mendukung program peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup di berbagai negara.


Kami yakin dengan adanya konsep Green City Industri ini dapat membantu pemerintah menemukan solusi pelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan, kepada semua pelaku kegiatan industri agar dapat menyusun konsep industri bermasa depan dan bekerjasama dengan pemerintah menyesuaikan tata ruang menuju industri kota hijau di Indonesia, Ujar Andi Irhong.

Menyambut era global di Indonesia agar kiranya semua element atau unsur baik pemerintah maupun pengusaha atau investor agar selalu mengedepankan prinsip keselamatan manusia dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dan segera merespon secara positif keresahan masyarakat sekitar akan ancaman kerusakan lingkungan hidup di negeri ini.

Kami akan tetap selalu ingatkan kepada pemerintah terkhusus kepada Bapak Presiden Jokowi dan pelaku usaha industri jangan tutup mata apalagi gagal paham tentang bahaya limbah B3 industri, jangan hanya memikirkan keuntungan usaha tapi tidak peduli dengan kesehatan masyarakat, jangan asal membuat perencanaan dengan konsep bisnis tanpa kepedulian akan keindahan kota dan lingkungan hidup yang bermasa depan, sudah saatnya Indonesia untuk lebih maju dari sebelumnya. **
Share:

Kajian Lengkap Pemindahan Ibukota Baru Rampung Akhir Tahun 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kantor Staf Presiden, Senin, 13 Mei 2019, kembali menggelar diskusi media soal rencana pemindahan ibukota dengan menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR-RI Muh. Misbakhun, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Bambang menjelaskan bahwa Bappenas akan menyelesaikan kajian lengkap tentang pemindahan ibukota baru pada akhir tahun 2019 ini, sehingga pada awal tahun 2020 rencana bisa bergerak lebih maju.

“Semua kajian rencananya sudah selesai pada tahun 2019 ini. Sudah ada keputusan. Lalu diusulkan ke DPR untuk memperkuat aturan hukumnya,”papar Bambang.

Sementara itu anggota DPR RI Muh Misbakhun menjelaskan, dengan konfigurasi politik yang ada di DPR sekarang ini maupun lima tahun mendatang, keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tersebut dipastikan akan mendapat dukungan dari DPR.

“Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap. Perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibukota,” ujar Misbakhun. Bahkan ia optimis, bukan tidak mungkin apabila pembiayaan yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut dapat ditekan seminimal mungkin dengan mengandalkan kekuatan BUMN dan swasta.

“Yang terpenting adalah Pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk memperkuat dukungan politik, dan membahas aturan hukum terkait ibukota ini, misalnya dengan memasukkan pembahasan aturannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas,” ujarnya.


Sementara itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menegaskan optimismenya bahwa ibukota baru tersebut akan dapat direalisasikan. Ia mengatakan, “Dalam seratus tahun terakhir ini, bahkan sudah lebih dari 30 negara melakukan pemindahan ibukota untuk menjawab tantangan zaman. Ini menjadi semacam tren sekaligus kebutuhan.”

Rencana pemindahan ibukota baru ini memang terus digodok Pemerintah. Setelah pekan lalu mengundang empat gubernur provinsi yang wilayahnya menjadi alternatif ibukota baru, Kantor Staf Presiden terus mengumpulkan masukan dan melaporkan perkembangan penyiapan kajian ibukota baru kepada publik.

Presiden Jokowi sendiri juga langsung mendatangi lokasi-lokasi yang menjadi alternatif ibukota baru. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait lokasi, dan terus melakukan pendalaman terhadap usulan ibukota baru, termasuk mendengarkan masukan dari publik.

“Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung,” ujar Presiden pada akhir bulan April lalu.

Pada awal Mei, Presiden Jokowi juga bergerak cepat dengan mendatangi dua provinsi yang wilayahnya diusulkan sebagai ibukota oleh Bappenas. “Rencana ini harus melibatkan masukan dan kajian dari banyak pihak, termasuk secara akademis maupun secara proses politik,” tambah Jokowi terkait rencana pemindahan ibukota tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menguatkan permintaan Presiden untuk menggali masukan sebanyak mungkin, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. “Kita kan harus berani berubah. Karena ada referensinya. Brazil tiga kali pindah ibu kota. Akhirnya daerah itu bisa berkembang lebih cepat,” ucap Moeldoko pada awal Mei lalu.(Arianto)




Share:

Masyarakat Mengharapkan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Diperbaiki


Duta Nusantara Merdeka | Humbahas - Sumut

Keluhan dari beberapa masyarakat desa siBatu-Batu Kabupaten Humbahas, meminta kepada awak media agar Jembatan Gantung tersebut perlu diperbaiki dan diberitakan ke media cetak dan online.  Hal senada diutarakan oleh masyarakat br. LGL, baru baru ini dilokasi pembangunan jembatan .

PT.  Telaga Pasir Kuta saat dihubungi wartawan kenomir HP nya tidak bersedia angkat telpon untuk dikinformasikan tentang keluhan masyarakat Desa Sibatu Batu.  Diketahui PT. Telaga Pasir Kuta mengerjakan 3 (tiga)  jembatan gantung dengan berbiaya 8 M dengan Kode Proyek : 02/KTR-APBN B.b2 Wilayah I.S8x2018. yaitu Jembatan Gantung Simonis-Monis, Jembatan Gantung Aek Selang,  Jembatan Gantung Sibatu-Batu. Ketika proyek tersebut berasal dari Dirjen PU dan Perumahan Rakyat . 

Melihat situasi jembatan tersebut,  sudah sepatutnya harus diperbaiki oleh Kontraktor karena pembangunan pondasi jembatan dan pemasangan Bronjong sebelah Utara jembatan sebahagian besar di badan sungai dengan cara di timbun dan meratakan gunung dipinggiran sungai demi untuk menimbun badan sungai.  


Hal tersebut mengakibatkan, deras arus sungai menjadi kecil,  sehingga mengakibatkan peluapan air di arah Barat mengakibatkan sawah  tergenangi dan bahkan membawa potongan-potongan kayu dari hulu sungai karena pinggiran sawah masyarakat sebelah Selatan tidak dibronjong. 

Masyarakat sendiri sudah menyampaikan keluh kesah tersebut kepada para pekerja agar sawah mereka dibronjong,  karena dikhawatirkan bila kelak nantinya padi mereka sudah menguning, air sungai meluap dan mengerus buah padi,  sehingga mengakibatkan gagal panen.

Namun untuk permintaan tersebut tidak di indahkan oleh para pekerja dan bahkan material yang dialokasikan untuk jembatan SiBatu-Batu dialihkan kejembatan Aek Silang, hal ini dikatakan salah satu warga setempat.  

Saat dikonfirmasi kebagian Logistic Batu oleh PT. TPK (HS) diDolok Sanggul menjawab bahwa pengalihan tersebut bila masyarakat berkeberatan pihak pimprolah yang bertanggung jawab di Medan, ubgkapnya. **

Wartawan DNM : B. Nababan
Share:

Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Mendesak Bagi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
“Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema “Pembangunan Infrastruktur” di Jakarta, hari Jumat, 08 Pebruari 2019.

Presiden Joko Widodo memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Selain itu, dikembangkan pendapat miring bahwa infrastruktur tidak menguntungkan rakyat, infrastruktur hanya jalan tol, jalan tol bukan untuk rakyat. Juga disebarkan kabar bohong bahwa utang menumpuk karena infrastruktur, atau infrastruktur tidak menciptakan lapangan pekerjaan.

Juga dihembuskan kabar negatif bahwa banyak BUMN rugi karena proyek infrastruktur, swasta tidak kebagian kue proyek infrastruktur, utilisasi infrastruktur rendah, dan pembangunan infrastruktur tertunda karena pemerintah tidak punya uang.

Oleh karena itu, ia memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis, CEO PINA Eko Putro Adijayanto, dan ekonom yang juga Rektor Unika Atma Jaya A. Prasetyantoko, terungkap bahwa infrastruktur bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Ia menambahkan, “Yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun. 


Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat.” 

Untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga masyarakat. 

Dengan demikian, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang besar tidak serta merta membebani APBN.

Dari kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp4.806 triliun, pemerintah melalui APBN membiayai 36% atau Rp1.730 triliun. Angka ini sduah termasuk dana yang ditransfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa. Selebihnya, Rp3.076 triliun atau 64% merupakan partisipasi BUMN dan swasta.

"Selain itu, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi, infrastruktur bukan hanya kerja pemerintah. Infrastruktur adalah kerja bersama atau gotong royong,” tegas Denni.

Dalam mewujudkan proyek infrastruktur, pemerintah pun tidak hanya mengandalkan utang. Namun, pemerintah melakukan berbagai cara kreatif untuk pembiayaan infrastruktur. Salah satunya melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar. Eko menjelaskan, saat ini kesenjangan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain masih lebih dari 30%. Penyebabnya, banyak proyek yang sudah direncanakan puluhan tahun silam namun tidak dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama ditunda-tunda dengan berbagai alasan itu pada akhirnya juga menyebabkan biaya pembangunan saat ini lebih tinggi dibandingkan ketika membangun 10-30 tahun silam.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah memang mau tak mau memberikan penugasan kepada BUMN. Sebelum penugasan BUMN, ada banyak sekali proyek infrastruktur yang konsesinya dipegang swasta tidak dikerjakan alias mangkrak selama bertahun-tahun. Setelah diambil alih BUMN, proyek-proyek tersebut mulai terlihat wujudnya dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. 

“Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12% dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51%. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8%.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini