Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

DPP PARKINDO bersama Gerakan Peduli Sesama dan PMI Adakan Baksos Donor Darah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia (DPP PARKINDO) bersama Gerakan Peduli Sesama dan Palang Merah Indonesia menggelar Bakti sosial Donor Darah sebagai salah satu program  dalam mewujudkan pengabdian untuk memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI). 

Kegiatan donor darah diadakan pada Jum'at (30/09) pukul 10.00 WIB di RPTRA Gajah Tunggal Kembangan mengusung tema "Setetes darahmu Menyelamatkan nyawa". Terbuka untuk masyarakat umum, karyawan-karyawan instansi terdekat maupun rekan media yang berkenan mendonorkan sebagian darahnya.

"Ini donor darah yang pertama kalinya setelah pandemi. Ke depan, kami akan laksanakan rutin seperti dulu lagi, per tiga bulan," jelas Elita Kurniawan, S. Kom Ketua DPC Parkindo Jakarta Barat kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Menurut Elita, donor darah memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan pendonor, seperti mendeteksi dini berbagai penyakit, menstimulus sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah secara teratur, baik untuk kesehatan jantung, dan menekan tingkat stres.

"Melalui aksi sosial ini kami turut mengimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan donor darah secara rutin dua kali dalam satu tahun, semakin rutinnya seseorang mendonor, maka sel-sel darah lama di dalam tubuh akan keluar dan berganti dengan yang baru. Oleh karena itu secara tidak langsung membuat pendonor menjadi lebih fresh dan awet muda," kata Elita.

Selain itu, ujar Elita, Kami bergerak ke visi yang sama, yakni mengajak masyarakat sekitar agar bisa berbagi kebaikan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Bagi para pendonor, PMI Kota Jakarta Barat menyediakan goodie bag untuk bisa di bawa pulang. 

"Kami berharap, melalui acara tersebut semakin banyak masyarakat yang sadar manfaat dari donor darah dan tidak takut untuk mendonorkan darah," pungkasnya. (Arianto)



Share:

PT Raihan dan Onno Center Selenggarakan IT Camp 8 - 9 Oktober 2022


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Fenomena kebocoran data yang akhir-akhir ini makin marak terjadi, menjadi perhatian menarik di kalangan netizen, apalagi dengan munculnya sosok “Bjorka” yang berhasil membobol data pribadi para pejabat di Indonesia. 

Banyak pertanyaan dikalangan netizen yang pada intinya ingin mengetahui penyebab data tersebut bisa bocor ke publik. Dan yang paling penting seberapa besar tingkat pertahanan cyber security di Indonesia dan siapa sebetulnya sosok bjorka sesungguhnya? 

Menyikapi keadaan tersebut PT Raihan Teknologi Pratama (SalmaNet) bekerja sama dengan Onno Center Internasional dan mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) bakal mengadakan IT Camp 2022. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022 di Bumi Perkemahan Ragunan atau samping Kantor BSSN. 

Terkait rencana kegiatan tersebut, Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso alias Hoky mengatakan, kegiatan IT Camp ini telah lama dinanti-nantikan oleh banyak pihak. “Karena dari kegiatan ini para peserta bisa banyak menimba ilmu di bidang TIK dan dapat menciptakan kolaborasi untuk bidang usaha TIK di Indonesia,” Ungkap Hoky baru-baru ini saat dijumpai pada acara 2022 ICT Business Partnership di Four Seasons Hotel Jakarta.

Sebagai contoh nyata dari kegiatan IT Camp, kata Hoky, pihaknya bisa mendirikan PT Raihan Teknologi Pratama bersama Kang Onno dan Kang Dadang Setiawan sebagai Direktur Utamanya.  Dia juga menuturkan, kegiatan IT Camp selalu didukung oleh orang-orang hebat yang mau membagikan ilmunya. Hal itu tentunya sangat beruntung bagi para peserta karena bisa secara langsung berjumpa serta berdiskusi dengan para narasumber dengan biaya yang sangat terjangkau.

“Kita perlu menyadari kemampuan diri dan orang lain agar dapat bersinergi melengkapi satu sama lain dalam lingkup kecil hingga besar, untuk membuat perubahan sosial. Tentunya kita tidak dapat melakukannya sendiri. Itulah mengapa pentingnya kolaborasi antara pihak untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran,” terang Hoky.

Menurut Hoky konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Seperti pada pelaksanaan acara IT Camp sebelumnya, panitia selalu menghadirkan Kang Onno W. Purbo sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain dari itu akan hadir Gildas Deograt Lumy dari Xecure IT, dan Managing Director PT Ganesha System Danny Kunto Wibisono, serta Ahmad Junaedi Mahasiswa Semester 2 Institut Teknologi Tangerang Selatan sekaligus menjabat sebagai Network Engineer SalmaNet.

Gildas dikenal sebagai seorang professional di Bidang IT dan berkecimpung di dunia keamanan cyber selama lebih dari 25 tahun. Namanya menjadi sorotan usai membongkar sosok Bjorka saat diundang di podcast Deddy Corbuzier. 

Salah satu karya yang dihasilkan Gildas adalah Aplikasi PALAPA dan Xecure Browser untuk mengamankan transaksi internet banking. Pada kegiatan IT Camp ini, Gildas akan membahas materi tentang SAKTII (Standar Arsiktektur Keamanan Tingkat Tinggi).

Sementara Pakar IT di bidang Cyber Security dan focus di Big Data & Social Media Monitoring Danny Kunto Wibisono, akan menyampaikan materi tentang Kedaulatan Cyber pada kegiatan IT Camp nanti.

Danny akan membahas tentang membangun kedaulatan cyber negara itu mencakup kedaulatan (infrastruktur, sumber daya manusia dan regulasi pendukung). Infrastruktur terkait pengaturan dan keamanan jaringan kabel bawah laut. Ketahanan infrastruktur, juga terkait pengawasan penggunaan enkripsi dan dekripsi yang menjadi celah bobolnya keamanan data. 

Data dan privasi dan sumber daya manusia terkait kebiasaan sistem security masyarakat dan aparat di Indonesia. Regulasi terkait dengan dukungan kebijakan yang mendukung kedaulatan cyber negara. Apa yang perlu, yang sudah ada dan yang belum ada.

Sedangkan Ahmad Junaedi akan membahas tentang Fiber Optic Masuk Desa. Di sesi ini Ahmad Junaedi akan berbagi pengalaman tentang membangun fiber optik di Kecamatan Pangatikan Kabubaten Garut, bagaimana tips & trik mengatasi masalah yang sering timbul ketika melakukan gelar fiber optik, serta bagaimana kiat-kiat menjalankan kearifan lokal di desa tersebut.

Kegiatan acara IT Camp, akan  semakin semarak dengan adanya merchandise cantik dari SalmaNet, adapula door prize dari sponsor berupa : 
• Voucher Gopay untuk 10 orang peserta yang beruntung, masing masing Rp 250,000,-
• LinkSys Wifi Router Dual Band.
• LinkSys 8 Port Managed Gigabit Ethernet Switch

Untuk pendaftaran, bisa klik tautan berikut: https://bit.ly/3UJR0zE 

Kegiatan IT Camp 2022 kali ini didukung pula oleh KOMINFO, APJII, MASTERDATA, ICT WATCH, LINKSYS, SIBER KREASI (Gerakan Nasional Literasi Digital), ITTS (Institut Teknologi Tangerang Selatan) dan ASTRA. (Arianto)

Share:

Tips Anti Jadi Pengangguran Setelah Lulus Sarjana ala Rektor UNU Yogyakarta


Duta Nusantara Merdeka | Yogjakarta 
Gelar sarjana di era digital saat ini tak bisa dijadikan jaminan kesuksesan. Data World Economic Forum menunjukkan bahwa di tahun 2025 saja, akan ada 85 juta lapangan kerja yang terdisrupsi dan berpotensi digantikan oleh mesin. Perusahaan teknologi besar juga sudah banyak yang saat ini tidak mensyaratkan ijazah sebagai syarat seleksi karyawan.

Hal ini diungkapkan Widya Priyahita Pudjibudojo DBA Cand, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dalam Webinar SEVIMA di Hari Sarjana Indonesia, Kamis (29/09) siang. Di hadapan ribuan mahasiswa Komunitas SEVIMA, Widya berpesan bahwa sarjana harus terus meningkatkan kemampuan diri jika mau bertahan di tengah era digital.

"Saat ini kita menghadapi triple disruption, bahkan disrupsi empat lapis. Yakni disrupsi revolusi dan bisnis, disrupsi pandemi,  disrupsi anak muda. dan disrupsi perubahan alam. Namun, ada job lost (pekerjaan yang hilang), akan ada juga job gain, pekerjaan yang dulu tidak ada namun sekarang muncul dan berkembang pesat, hal-hal yang terkait digital. Para sarjana perlu segera meningkatkan kemampuan diri," kata Widya yang kini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.

Untuk meningkatkan peluang sukses di masa depan, setidaknya ada empat tips survive (bertahan) dan anti menganggur yang disampaikan oleh Widya bagi generasi muda. Berikut tipsnya:

*1. Pahami peluang yang ada*

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, kata Widya, telah merilis informasi bahwa setidaknya ada 9 juta talenta digital yang dibutuhkan di Indonesia. Namun berdasarkan prediksi yang bisa dipenuhi saat ini baru sekitar 2,5 juta talenta saja. Sehingga masih ada kesempatan bagi generasi muda untuk mengasah bakatnya di bidang digital, karena lapangan kerja tersedia luas.

Peluang lainnya di berbagai bidang terkait digital juga tersedia. Misalnya seseorang yang memiliki jiwa seni yang baik, di masa lalu akan berkarya sebagai seorang pelukis saja. Tapi sekarang peluang kerja baru bagi anak seni  terbuka lebar, sebagai desainer grafis maupun pembuat konten. Widya berharap para sarjana jeli dalam memahami peluang, jangan hanya berpikir linear dan menunggu.

"Bahkan dengan Linkedin dan berbagai aplikasi untuk memamerkan portofolio, asalkan sarjana itu punya karya, bisa membuat produk yang dijual ke seluruh dunia. Cukup internet, dan modal Bahasa Inggris, bisa mendpatkan klien untuk desain dan content maker (pembuat konten) dari luar negeri dengan gaji dollar," ungkap Widya.

"Jangan hanya belajar linier. Anak politik bisa belajar digital, anak kedokteran bisa belajar digital. Belajar apapun pasti ada manfaatnya," tandasnya.
Ia menambahkan disrupsi yang terjadi saat ini membawa fenomena menarik karena ada job lost dan job gain. Dimana ada beberapa pekerjaan yang dulu eksis namun sekarang menghilang dan sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi kemudian ada pekerjaan baru muncul dan berkembang pesat.

*2. Jangan ragu belajar di luar bidangnya*

Menurut Widya saat ini adalah era hybrid (campuran dengan teknologi) bukan lagi linear (ilmu murni). Tak terkecuali dalam pola pikir dan pembelajaran. Semua bidang ilmu bisa dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi.

Widya mencontohkan dunia pendidikan, yang jika dilakukan secara linear maka hanya akan berfokus pada pembelajaran di ruang kelas. Saat ini dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan bisa digabungkan dengan aplikasi di handphone, dan memiliki peluang bisnis yang luar biasa. "Mahasiswa masih kuliah, bisa membuat aplikasi pembelajaran bahkan menjadi guru les secara online. Dokter bisa konsultasi melalui online. Ini tidak bisa terjadi kalau sarjana pendidikan dan sarjana kedokteran tidak belajar teknologi," ungkap Widya.

Untuk mulai percaya diri dalam belajar di luar bidang, para sarjana harus percaya bahwa belajar apapun pasti ada manfaatnya. Karena hasil dari belajar bukan sekedar selembar ijazah. "Tapi juga peluang untuk mix and match, mempelajari yang relevan dan dibutuhkan masyarakat, menghubungkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ilmu yang sarjana miliki akan sesuai dan ada lapangan kerjanya," lanjut Widya.

*3. Belajar Caranya Belajar, dan Meninggalkan Sebagian yang Sudah Dipelajari*

Ilmu pengetahuan pasti akan berubah, sesuatu yang dipelajari di masa lalu belum tentu relevan di masa depan. Jadi para sarjana perlu memiliki skill caranya belajar, dan meninggalkan sebagian yang sudah dipelajari untuk digantikan dengan hal yang baru.

Karena bagi Widya, akhirnya sekolah itu adalah tempat belajar untuk bagaimana belajar, sehingga bisa beradaptasi dalam situasi apapun, terlebih perubahan dunia yang demikian cepat dan disruptif. Selain kemampuan untuk belajar, yang dibutuhkan saat ini juga adalah menyaring hal-hal usang yang sudah dipelajari. Sehingga kemampuan untuk menerima hal-hal baru bisa lebih cepat.

"Saya tidak melihat sekolah untuk belajar sesuatu karena sesuatu itu mudah rusak. Misal manajemen, teori yang kita pelajari hari ini pada tiga tahun lagi mungkin usang. Sehingga kita harus memposisikan sebagai gelas. Gelas ketika penuh diisi air terus menerus, air akan tumpah. Nah kita juga harus bisa membuang apa yang kita pelajari yang telah usang, agar hal baru bisa masuk. Karena dunia terus berubah jangan pakai cara pandang lama untuk melihat hal baru," katanya.

*4. Cepat Beradaptasi dan Pasang Target*

Kemampuan adaptasi dan memasang target, menjadi skill yang terakhir namun menurut Widya juga tak kalah penting. Gelar sarjana pastinya menjadi pengalaman baru bagi anak muda menghadapi kerasnya dunia kerja atau bermasyarakat, setelah belasan tahun di lingkungan sekolah.

Kemampuan cepat beradaptasi bisa dipelajari sejak kuliah. Bagi mahasiswa yang berkuliah di era Pandemi, sudah pernah merasakan kuliah berubah drastis secara Online selama dua tahun, sebelum akhirnya menjadi Offline lagi akhir-akhir ini. Mahasiswa juga sudah pernah merasakan merantau ke luar kota bahkan luar pulau, dan semasa kuliah mengenal teman baru baik di kampus, organisasi internal, maupun organisasi eksternal. 

Setelah mengenal lingkungan lebih luas, sarjana maupun calon sarjana diharapkan Widya dapat menentukan target yang jelas. Misalnya ingin menjadi pengusaha, usia 22 sebagai sarjana muda apa yang perlu dilakukan. Lalu bagaimana target skala usahanya, jumlah pegawai, hingga omset pada 10 tahun kedepan. Dengan adanya target, maka adaptasi bisa dilakukan secara terarah.

"Oleh karena itu semasa jadi mahasiswa, belum sarjana, tidak cukup hanya belajar dikelas, belajar bisa dimanapun kita bisa belajar di masyarakat, pesantren, industri, organisasi, semakin banyak ruang belajar yg kita manfaatkan semakin baik. Jadi skill akademik penting, kapasitas akademik penting, tapi juga perlu dilengkapi dengan skill yg lain seperti kepemimpinan, kewirausahaan, sosialisasi, berorganisasi, dan lain-lain. Inilah yang nanti sebagai sarjana, akan membantu untuk beradaptasi dan sukses," pungkas Widya yang saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa baru pada jenjang doktoral di Paris School of Business Prancis. (Lak/Tha)

Share:

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah.

"Pola relasi hari ini tak lagi sama, karena menempatkan rakyat berada di atas, sementara pemerintah melayani masyarakat," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat kian kritis dan membutuhkan pelayanan serba cepat. Hal ini perlu direspons aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan responsif.

"Enggak bisa lagi zaman sekarang kita jadi pejabat ini nge-bos. Dari dulu pun sebenarnya tidak seperti itu, tapi orang tidak mengkritisi," ujarnya.

Oleh karena itu, segala dinamika perkembangan kasus dan isu hukum di daerah perlu direspons secara cepat tanpa memandang dari kalangan mana ia berasal.

"Kita harus mengubah kultur dalam pelayanan bahwa kita ini pelayan masyarakat walaupun baju kita lebih bersih dari rakyat kita, karena dia miskin (pakaiannya) tidak bersih, tidak tergosok dengan rapi, tapi dia adalah bos kita," tegas Suhajar. (Lak/Tha)

Share:

RMA Gelar Diskusi "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian"


Duta Nusantara Merdeka | Serpong 
Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika," kata 
Zulfikar Dachlan, Pengamat Ekonomi dalam Gathering dan Diskusi Relawan Muda Airlangga (RMA) dengan tema "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian" di Serpong Tangerang, Rabu (28/09). 

Dan yang paling penting, Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila. 

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Zulfikar, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.

Tujuan RUU Ciptaker itu, lanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian," ujar Zulfikar.

Untuk kemajuan UMKM, menurut Zulfikar, asas yang paling berhubungan ialah "kemudahan berusaha" yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.

"Lalu, asas "kebersamaan" yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, "kemandirian" yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya," ucapnya. 

Sementara itu, Pengamat Politik/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, Suasana cair ini menjadi penting agar Pemilu 2024 tidak dianggap semacam Pemilu yang benar-benar hitam putih.

"Jadi hubungan silaturahmi harus tetap dijaga meskipun di dalam pertemuan-pertemuan itu saling kritik, saling ejek, enggak apa-apa itu akan membuat kita makin dewasa, dan lebih dari itu akan membuat politik ini sesuatu yang biasa, jangan dibuat tegang dan seterusnya," ucapnya.
 
"Kita berharap dengan begini, ketegangan politik seperti yang kita alami di tahun 2019 yang lalu itu akan dapat dicairkan dengan peranan anak muda seperti Relawan Muda Airlangga," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Johan Aripin Muba Terpilih Kembali Pimpin MPW PP Banten


Duta Nusantara Merdeka | Banten 
Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten yang digelar sejak Senin 26 September 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock, Tangerang kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Johan Aripin Muba, Selasa (27/09/2022).

Pasca terpilih kembali memimpin MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba menegaskan komitmennya untuk Membumikan Pancasila di tanah jawara.

“Terimakasih kepada para senior, pengurus MPN, MPW, MPC dan Seluruh kader Pemuda Pancasila terutama kader pemuda Pancasila Provinsi Banten. Bismilah, saya tegak lurus bersama rekan-rekan juang untuk membumikan Pancasila di tanah jawara,” tegas Johan Aripin Muba.

Ia mengungkapkan, saat ini eksistensi Pancasila sedang diuji, dimana banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di Negara Indonesia. Hal ini menurutnya tidak lepas dari lunturnya nilai-nilai Pancasila disetiap pikiran warga negara tidak terkecuali warga di tanah Banten yang terkenal sebagai tanah jawara.

“Realitas saat ini, jauh berbeda dengan saat-saat awal kemerdekaan, dimana setiap warga negaranya menjunjung rasa persatuan yang berlandaskan sila-sila Pancasila,” ungkapnya.

Pancasila menurut Johan Aripin Muba mulai terkikis parah sejak teknologi digital berkembang sangat luar biasa.

Era dimana generasi muda kita mengalami benturan-benturan langsung dengan berbagai ideologi dan pemikiran yang tidak terbatas melalui media digital. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk kembali membumikan Pancasila, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum muda bagaimana seharusnya menjadi seorang Pancasilais.

“Jujur harus kita akui, saat ini nilai-nilai Pancasila sangat menyimpan banyak tangtangan. oleh sebab itu kini saatnya generasi muda dan kita tanpa terkecuali memiliki kemampuan digital literasi sehingga mampu menekan sisi negatif era digital yang banyak memproduksi hoaks dan fake news atau berita bohong yang berimbas kepada perpecahan antara kita,” beber Johan Aripin Muba.

Masih menurut Johan Aripin Muba, untuk mengatasi semua persoalan tersebut dibutuhkan langkah cepat dan tepat akan tetapi harus sistematis agar proses membumikan kembali Pancasila tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat kita.

“Di Banten, MPW Pemuda Pancasila sedang dalam proses membumikan Pancasila, dengan bantuan semua rekan-rekan juang. Bismillah kedepan, daerah lain akan menjadikan tanah jawara ini menjadi percontohan bagaimana seharusnya Pancasila tidak dijadikan slogan semata akan tetapi bagaimana Pancasila menjadi cara dan gaya hidup,” ungkap Johan Aripin Muba.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah MPW Pemuda Pancasila Banten, Pujiyanto mengatakan, ia akan memberikan semua yang terbaik untuk membantu mewujudkan apa yang disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba.

“Seluruh Pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Banten harus satu komando, tidak ada kata tidak bisa, kita harus melangkah bersama, belajar bersama karena ini untuk kebaikan kita semua.” tegas Pujiyanto.

Apa yang disampaikan oleh ketua MPW Pemuda Pancasila Banten menurut Pujiyanto adalah visi besar yang hanya bisa diwujudkan jika semua pengurus dan kader turut serta.

“Dalam proses membumikan Pancasila di tanah Jawara kita akan dihadapkan dengan orang-orang sampai kelompok-kelompok yang selama ini dikenal intoleran terhadap komunitas lain yang berbeda, dan kita Pemuda Pancasila harus siap,” tutup Pujiyanto. (Arianto)


Share:

Eddy Mursalim Hadiri Muswil Pemuda Pancasila Provinsi Banten


Duta Nusantara Merdeka | Banten 
Eddy Mursalim hadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Pancasila Provinsi Banten ke-V mengusung tema "Mewujudkan solidaritas dan sinergitas kemandirian ekonomi struktural berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945" pada tanggal 26-28 Septemeber 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock Tangerang, Selasa (27/09/2022).

"Kegiatan Muswil jangan hanya dimaknai sebagai kegiatan konsolidasi internal belaka, akan tetapi harus memberikan manfaat ekonomi untuk Masyarakat khususnya orang Banten," kata Eddy Mursalim Ketua Kordinator Daerah (KORDA) Partai NasDem Kota Tangerang.

Selain itu, ujarnya, Kegiatan Muswil harus dimaknai sebagai konsolidasi semua kader Pemuda Pancasila Provinsi Banten sebagai salah satu langkah berani Pemuda Pancasila untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, rumusan-rumusan kerja kedepan harus menitikberatkan pada pengembangan pelaku UMKM di Banten.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan, Pemuda Pancasila Provinsi Banten akan mendorong agar pelaku usaha Minimarket di seluruh wilayah Banten harus mengakomodir produk-produk dari pelaku UMKM. "Hasil produksi UMKM di Banten tidak kalah kualitas maupun jenis dan bentuknya, sudah saatnya mereka (pengusaha minimarket) mengakomodir," ucapnya.

"Hasil Muswil ke-V Pemuda Pancasila Provinsi Banten diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," pungkasnya. (Arianto)

Share:

10 Bank Jadi Peserta BI-FAST Batch IV Melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sepuluh bank resmi menjadi peserta BI-FAST batch IV melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera. Enam diantaranya merupakan bank konvensional yakni, Bank Index, BPD Sumsel Babel, BPD Nagari, BPD Kalbar, BPD DIY serta MNC bank. Sementara empat bank lainnya berasal dari bank Unit Usaha Syariah, yaitu BPD Sumsel Babel Syariah, BPD Nagari Syariah, BPD Kalbar Syariah serta BPD DIY Syariah.

Adapun peresmian kerja sama ini ditandatangani oleh bank peserta BI-FAST dengan PT Rintis Sejahtera selaku penyedia layanan Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing.
Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan bergabungnya BPD DIY sebagai peserta BI-FAST merupakan bagian dari kontribusi bank daerah dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan nasional. 

“Selain itu, BI-FAST akan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal) dan bisa
dilakukan kapan saja, 24/7,” kata Santoso di Jakarta, Selasa (27/09).

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad menyampaikan pihaknya siap mendorong dan berkolaborasi dengan bank maupun non bank lain untuk mendukung akselerasi digital, salah satunya melalui BI-FAST yang resmi terafiliasi dengan Bank Indonesia, “Sehingga keberadaan BPD memiliki nilai lebih dari sisi perbankan, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi perbankan serta mendorong masyarakat untuk mulai digital savvy dalam bertransaksi,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Index, Gimin Sumalim menyambut positif bergabungnya perseroan ke dalam layanan BI-FAST melalui infrastruktur milik PT Rintis Sejahtera. Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan efisiensi bagi Bank Index dalam mengimplementasikan BI-FAST.

”Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk menjadi peserta langsung BI-FAST, menjadi pertimbangan utama kami bergabung dengan multi-tenancy infrastruktur sharing yang diselenggarakan PT Rintis Sejahtera” .

Konsep multi-tenancy infrastruktur sharing milik PT Rintis Sejahtera, bisa menjadi solusi bagi bank mitra dalam mengimplementasikan layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sesuai dengan Blueprint Bank Indonesia (BSPI 2025). 

Sementara itu, Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat menyebut layanan sharing infrastruktur BI-FAST secara multi-tenancy infrastruktur yang dikembangkan PT Rintis Sejahtera dapat memberikan efisiensi layanan pembayaran digital dan service level yang tinggi bagi bank mitra di tengah disrupsi pandemi dan dampak ketidakpastian kondisi geopolitik global.

”Investasi Hardware/Software, termasuk untuk Data Center dan Disaster Recovery Center site, untuk layanan sharing infrastruktur secara Multi-Tenancy disiapkan oleh Rintis, sesuai dengan spesifikasi dari Bank Indonesia, sehingga lebih efisien bagi industri,” tutup Suryono Hidayat. (Arianto)

Share:

Peringati HANTARU 2022, Menteri ATR/Kepala BPN Harap Jajaran Semakin Tangguh demi Wujudkan Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Upacara tersebut berlangsung di halaman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/09/2022). 

Upacara yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022 ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pada peringatan HANTARU tahun 2022, Kementerian ATR/BPN mengusung tema "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh". 

"Diharapkan tema yang diusung akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan _database_ yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif, dan efisien," tutur Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran akan tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tiga program prioritas. Program tersebut adalah percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan, sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menyampaikan selamat kepada seluruh insan pertanahan dan tata ruang yang hari ini merayakan HANTARU. "Semoga dengan momentum peringatan HANTARU kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-62 UUPA, dilaksanakan juga penyematan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sembilan orang perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah mengabdi dalam kurun waktu 10, 20, hingga 30 tahun. Salah satu yang menerima penghargaan tersebut, yaitu Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa. (Lak/Tha)

Share:

Mentan SYL Dorong Petani Terapkan Smartfarming Melalui Pelatihan Swadaya


Duta Nusantara Merdeka | Bali
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong petani khususnya yang tergabung di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) terapkan smartfarming hingga pelosok desa. Tidak hanya itu, peranan P4S akan terus diperkuat melalui akselerasi networking dan kolaborasi dengan pemerintah dan private sektor sehingga mampu mendongkrak pengembangan usaha tani di pedesaan sekaligus tumbuhnya petani milenial.

"Dengan kerjasama di lapangan kita bisa akselerasi pertanian ini makin maju. Oleh karena itu, dengan hadirnya P4S ini tentu saja ini menjadi lembaga - lembaga swadaya masyarakat yang Insyahallah Kementerian Pertanian akan membackup dan konsepsinya akan diperkuat," kata Mentan SYL pada acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Senin (26/9/22).

SYL menambahkan dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan P4S ini, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penguatan permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian. Melalui program ini Petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita bersyukur Pak Jokowi sudah siapkan KUR untuk permodalan. Tapi ini bukan bantuan tapi ini permodalan dengan hitung- hitungan yang jelas. Jadi kita bicara bahwa pertanian dalam konteks bisnis yang terus berputar," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL juga turut melantik kepengurusan P4S periode 2022 - 2027. Ia meminta untuk segera mengimplementasikan berbagai inovasi pertanian yang sudah didapatkan dalam berbagai pelatihan yang diberikan Kementan. 

"Contoh yang ada di Bali sudah bagus, enggak usah pake teori -teori deh. Jadi yang pertanian yang bagus di suatu tempat, yang best practice langsung pindahkan juga ke tempat lain. Petani milenial yang bagus juga ayo kerja karena Tuhan sudah berikan kita alam, matahari selalu ada, angin bertiup dengan cukup, air setiap saat ada, tanah di dataran rendah, tinggi bahkan bukit kita punya," tandasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Kementan melalui BPPSDMP mendorong beberapa P4S untuk menjadi sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pertanian Presisi dan Regeneratif. 

"Kegiatan Fornas P4S dilakukan secara hybrid dihadiri terdiri dari forum komunikasi nasional, forum komunikasi P4S provinsi, P4S model, dan P4S swadaya dan bersamaan dilakukan kegiatan magang bagi petani," ucap Dedi.

Dedi mengatakan P4S tumbuh secara swadaya dengan dilatar belakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian/perdesaan.

"P4S itu mitra Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian. P4S siap implementasikan smartfaming dan implementasi KUR di daerah masing -masing,"kata Dedi. 

Kegiatan Fornas P4S berlangsung pada tanggal 24–27 September 2022, sementara kegiatan magang petani penerima manfaat program READSI di P4S di Bali akan berlangsung sampai tanggal 9 Oktober 2022. Adapun rangkaian yang telah dilaksanakan dianataranya sosialisasi aplikasi tim lumbung In, Focus Group Discussion kemudian acara dilanjutkan musyawarah nasional P4S ke-5 dan lainnya.

"Melalui rangkaian pelatihan dan kegiatan ini, P4S siap menjadi pusat memperbaharuan pertanian di desa masing -masing,"tutup Dedi.

Diketahui, dalam acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Mentan SYL juga menerima 4 penghargaan sekaligus diantaranya penghargaan dari KTNA Nasional sebagai pelopor peningkat kapasitas petani melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh.

Selanjutnya, penghargaan DPM/DPA sebagai pelopor penguatan petani millenial melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluhan, penghargaan Forum Komunikasi P4S sebagai pelopor P4S sebagai pembaharuan pedesaan dan penghargaan dari DPP Perhiptani atas jasa sebagai inisiator pelatihan sejuta petani dan penyuluh secara hybrid. (Arianto)

Share:

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya. (Lak/Tha)


Share:

Tindak Lanjut Laporan Penahanan Produk Impor Hortikultura, Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Kementan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022.

“Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman,” ujar Yeka dalam konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9/2022) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” jelas Yeka.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. “Ombudsman berpendapat, RIPH memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, akan tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucapnya. 

Disharmonisasi peraturan ini, menurut Yeka, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya diundang oleh Ombudsman karena telah menyusun kajian terkait impor pangan. 

“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian pada Maret 2022, salah satu hasilnya bahwa RIPH perlu perbaikan. Karena ada UU Cipta Kerja, rekomendasi hasil kajian itu adalah memasukkan hortikultura ke dalam Neraca Komoditas mulai tahun 2022,” ungkapnya.

Neraca Komoditas merupakan sebuah sistem nasional data dan informasi yang akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait ekspor dan impor.

Pahala menambahkan, mestinya mulai Juni 2022 sudah mulai ada struktur nyata terkait produk hortikultura masuk ke Neraca Komoditas untuk disetor kepada Kemenko Bidang Perekonomian. “Dengan masuknya hortikultura ke dalam Neraca Komoditas maka peran Kementerian Pertanian akan semakin kuat dalam kontrol kualitas, keamanan pangan hingga fungsi pengawasannya,” tutur Pahala.

Lebih jauh, Pahala menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kasus ini menurutnya, merupakan pengingat agar Neraca Komoditas segera diwujudkan.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan, terkait adanya beberapa regulasi yang belum harmonis, pihaknya akan menindaklanjuti LAHP Ombudsman. 

“Kami dari Ditjen Hortikultura yang mendapatkan mandat dari Menteri Pertanian untuk menerbitkan dan menolak RIPH, siap bergandengan dengan Ombudsman dan Deputi Pencegahan KPK. Agar ke depan tidak terjadi lagi misinterpretasi, supaya lingkungan usaha tidak terganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2022 Ombudsman menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan. Pelapor merupakan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura seperti jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.

Alhasil, Dampak ditahannya produk impor hortikultura telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Produk impor hortikultura yang tertahan hingga 14 September 2022 mencapai 1.477 ton dengan nilai barang mencapai Rp31,5 miliar. Selain itu, tertahannya produk tersebut, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya penumpukan, biaya listrik dan biaya demurrage di pelabuhan yang mencapai Rp3,2 miliar. (Arianto)

Share:

Melalui Patroli Sepeda, Sat Samapta Polres Kukar Terus Berikan Edukasi Prokes Kepada Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Sat Samapta Polres Kukar terus melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, salah satunya dengan memberikan edukasi protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat, jum’at (23/09).

Terlihat dilapangan, para personel Samapta dengan menggunakan sepeda turun langsung menemui warga untuk memantau situasi Kamtibmas dan memberikan himbauan Prokes.

Kasat Samapta AKP Salamun mengungkapkan, Patroli dengan menggunakan sepeda tersebut dilakukan untuk memantau Situasi Kamtibmas yang ada di Tenggarong, terlebih ke tempat-tempat ataupun gang-gang yang sempit. Dimana personel Samapta juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui agar tetap taat dan disiplin prokes serta menjaga situasi Kamtibmas.

Dia juga mengatakan, selain di pemukiman yang tidak terjangkau sepeda motor maupun mobil, Patroli sepeda juga melakukan interaksi dengan masyarakat di tempat ramai, dan juga tempat-tempat titik kumpul masyarakat lainnya.

“Patroli ini dilakukan tidak lain untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap Aman dan kondusif, serta memberikan himbauan kepada warga terkait pentingnya Prokes di masa Pandemi saat ini yang belum berakhir,” pungkasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Hari Rosena Pimpin Pengambilan Sumpah Dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Tantama Polri


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Polres Kutai Kartanegara hari ini menggelar Penandatanganan Pakta Integritas Rekrutmen Penerimaan Anggota Tamtama Polri Tahun 2022 di Aula Bhayangkara Polres Kutai Kartanegara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara Hari Rosena, Kamis (22/9/22).

Dalam kegiatan ini dihadiri Wakapolres Kukar Kompol Angga Indarta, beberapa PJU Polres Kutai Kartanegara, serta perwakilan calon siswa (casis), dan orang tua atau wali dari para casis.

Kapolres Kutai Kartanegara dalam amanatnya didepan orang tua wali dan calon peserta penerimaan tamtama polri mengatakan bahwa pelaksanaan tes dilakukan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). Berbagai upaya dan pengawasan yang Polri lakukan akan semakin kuat bila dilandasi dengan nilai yang lebih hakiki yakni tegaknya komitmen dan moralitas dari seluruh pihak untuk mewujudkan penerimaan Polri yang clear and clean.


“Penerimaan Tamtama Polri tahun 2022 ini, sangat saya apresiasi pelaksanaannya, mulai proses seleksi penerimaan, dimana prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilaksanakan panitia disetiap item tes,” Tandasnya.

Seluruh panita seleksi, orang tua wali, dan calon peserta diambil sumpah. Tak hanya itu pakta integritas ini juga diikuti oleh perwakilan orang tua/wali dan calon peserta tamtama Polri.

“Dan bagi para peserta saya berpesan yakinlah akan kemampuan kalian sendiri dan ikutilah seleksi ini dengan sportif serta banyaklah berdo’a dan mudah -mudahan apa yang kalian cita-citakan untuk menjadi anggota polri dapat tercapai, “ungkapnya

Kapolres Kutai Kartanegara, kepada panitia seleksi menekankan untuk memelihara integritas serta jaga nama baik pribadi dan institusi dalam menjalankan seluruh rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri. “Junjung tinggi prinsip BETAH serta hindari perilaku koruptif sehingga seleksi penerimaan saat ini benar-benar berjalan dengan clear and clean,’’ Tegasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

AKBP Hari Rosena Dampingi Wadankor Brimob Polri Studi Kelayakan Pembentukan Pasukan Brimob II


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol. Drs. Setyobudi Moempoeni Harso melakukan  Studi Kelayakan Kesiapan Pembentukan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri di wilayah hukum Polres Kukar, Kamis (22/09/2022).

Dalam hal itu Kapolres kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena turut mendampingi bersama dengan Brigjen Pol Edhy Moestofa Kepala BNN Provinsi Kaltim, Kombes Pol. Bambang Syafrianto Karorena Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai Dansat Brimob Polda Kaltim, AKBP Hari RoSENA Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Suwinto Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kaltim dan M. Andi faisal S.Si anggota Komisi 3 DPRD Kukar.

Kapolres Kukar mengatakan, “Kedatangan Wadankor Brimob Polri tersebut dalam rangka Studi Kelayakan Kesiapan Pembentukan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri di Polda Kaltim.”

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pembentukan Pasukan Korbrimob Polri di Polda Kaltim merupakan sikap Brimob Polri yang mendukung Program Pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.


“Brimob Polri sangat mendukung Program Pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur. Maka dibutuhkan SDM Brimob yang memadai, guna mengawal progres pembangunan serta menjaga keamanan Ibu Kota Negara Nusantara nantinya,” terangnya.

Pada kunjungannya itu Wadankor Brimob bersama dengan rombongan juga menyempatkan untuk meninjau SPN Sultan Haji Adji Muhammad Salehoeddin II.

Untuk diketahui dalam kegiatan itu, Wadankor Brimob Polri juga didampingi oleh Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, Karo Lemtala Srena Mabes Polri, Kombes Pol Benny Iskanda Kabaganevgar Romonev Srena Polri, Kombespol John Huntal Sarjananto Sitangang Analis kebijakan madya bidang brigade mobil Polri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

DPP LPPI : Mengecam Pernyataan Connie Rahakundini Terhadap TNI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia melakukan pernyataan sikap terhadap pernyataan Connie Rahakundini yang dinilai terkesan menyudutkan dan memprovokasi TNI dengan menyebutkan kembali pernyataan Effendi Simbolon adanya Disharmonisasi ditubuh TNI, padahal masyarakat sudah menyaksikan di antara Effendi Simbolon DPR RI, Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman sudah memaafkan satu sama lain atas pernyataan kabar yang tidak dapat dibenarkan itu 

Melalui Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar mengatakan apa yang di sampaikan oleh Connie Rahakundini bahwa adanya Disharmonisasi di tubuh TNI adalah peryataan hoaks dan tendensius, karena pernyataan itu sudah terbantahkan dan berujung Effendi Simbolon meminta maaf kepada TNI atas pernyataan Disharmonisasi ditubuh TNI, masyarakat sudah menyaksikan diantara kedua belah pihak saling maaf memaafkan 

Kami menilai pernyataan Connie Rahakundini itu patut diduga dan dicurigai bermuatan politis karena terlihat adanya dugaan membuat Provokasi dan terkesan mencoba menimbulkan rekasi dari masyarakat agar membenci TNI, Connie adalah seorang pengamat Connie sangat tidak etis menyampaikan narasi provokatif apalagi kebenaranya tidak terbukti dan sudah selesai,

“Seharusnya Connie Rahakundini sebagai pengamat Analis militer yang menunjukkan sikap dan menyampaikan narasi yang membangun dan solid di dalam tubuh TNI dan menunjukkan sikap semangat patriotisme kepada TNI.

Menurutnya, isu yang disampaikan Bu Connie terkait Disharmonisasi ditubuh TNI itu seperti kotak kosong yang didalamnya tidak ditemukan apa aoa dan ketika dibuka tidak ada isi didalamnya, Sehingga hal itu patut dicurigai bermuatan politis kelompok tertentu atau individu, masyarakat harus waspada 

Atas dasar itulah kami melakukan pernyataan sikap atas pernyataan Connie terhadap TNI, kami mengecam tudingan connie dan kami menolak segala bentuk upaya provokasi terhadap TNI. **
Share:

Percepat RDTR Di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Tambah Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menambah formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama. Hal ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pekerjaan tata ruang dan pertanahan, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto melantik Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Jumat (23/09/2022). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa saat ini sudah terisi empat formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Tentu formasi Jabatan Fungsional ini menjadi kekuatan yang bagus, di mana tantangan terbesar kita adalah percepatan RDTR yang ada di Indonesia untuk dapat dilakukan sebaik mungkin. Tentunya dengan koordinasi dengan Ditjen (Direktorat Jenderal, red) teknis, seluruh jajarannya, pengendalian, tata ruang, dan lainnya," ujar Himawan Arief Sugoto.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menilai, Andi Tenrisau yang memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN berkompeten untuk mengemban Jabatan Fungsional ini. "Kami mengucapkan selamat kepada Pak Andi Tenrisau. Beliau sebagai kader yang sangat mumpuni, yang telah melalui sebuah proses yang sangat profesional, berkarier, serta uji kompetensi beliau sebagai ahli penata ruang," ungkapnya. 

Himawan Arief Sugoto memastikan bahwa pengangkatan Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional sekaligus Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN telah mendapat persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. "Ini suatu bentuk sikap profesional yang dilakukan oleh Saudara Andi Tenrisau, sehingga diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk terus berkontribusi hingga waktu yang akan datang," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, ia menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tantangan untuk melaksanakan merit sistem, di mana organisasi harus terus tumbuh dan menunjukkan kinerja yang baik. Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo, dengan adanya Jabatan Fungsional ini, Himawan Arief Sugoto berharap dapat mewujudkan Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pertanahan dan tata ruang dengan kinerja yang sangat baik. 

"Mari kita kerja untuk membangun institusi kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Sekali lagi selamat Pak Andi Tenrisau atas pelantikan ini dan jalankan pekerjaan dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat bagi kita semua," pungkas Himawan Arief Sugoto.

Turut hadir dalam pelantikan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Lak/Tha)

Share:

Suriyono Adi Susanto (SAS) Bersama Charles Honoris Gelar Vaksin Booster di Vihara Kwan Sheng Tuah


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menghimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi tambahan alias booster. Vaksinasi terbukti efektif menjaga bahkan meningkatkan Kekebalan Tubuh. Pemberian Vaksinasi Covid-19 Lengkap yang dilanjutkan dengan Vaksinasi Booster ternyata mampu memberikan Perlindungan tubuh hingga 91% dari ancaman Penularan Covid-19. 

Sebanyak 500 dosis vaksin booster disiapkan bagi warga yang akan divaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Adapun, jenis vaksinasi kali ini adalah Astra Zeneca & Pfizer. Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) melakukan kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan untuk memperoleh vaksin dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) juga berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan walaupun telah divaksin. "Saya menghimbau memperhatikan cara penggunaan seperti masker dan alat pelindung lainnya," ujar Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Vihara Kwan Sheng Tuah Jakarta, Minggu (25/09/2022).

"Upaya paling efektif saat ini untuk mencegah lebih banyak lagi kesakitan dan risiko kematian akibat terinfeksi COVID-19 adalah melalui vaksinasi lengkap diikuti dengan vaksinasi booster. Cakupan vaksinasi lengkap yang luas, ditambah pemberian booster sangat bermanfaat tidak hanya untuk individu tapi komunitas yang luas," tegas SAS.
 
Vaksinasi secara ilmiah terbukti mampu menekan risiko terburuk dari infeksi COVID-19. 
 
"Pemerintah sangat menganjurkan untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan serta melindungi diri melalui vaksinasi terutama bagi lanjut usia dan memiliki komorbid," tutup SAS. (Lak/Ant)

Share:

Vihara Kwan Sheng Tuah Adakan Vaksinasi Booster di Teluk Gong


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk Percepatan Vaksinasi, Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong berkolaborasi dengan Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) beserta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menggelar Vaksin Booster di lingkungan RW 09 Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong Jakarta, Minggu (25/09).

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan sosialisasi sekaligus ikut vaksinasi booster. Karena dengan mengikuti vaksinasi booster, Bapak Ibu sudah ikut bergotong royong dalam upaya segera membawa Indonesia keluar dari pandemi covid-19," kata Vivi, Pengurus Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong, Jakarta.
 
Sebanyak 350 orang telah tervaksinasi Covid-19 dari 500 orang yang telah mendaftar.

"Hari ini dari target 500 orang, terdapat 350 orang yang telah berhasil tervaksinasi, Puji Tuhan, antusias masyarakat cukup tinggi," ucapnya.

"Harapan kita bersama bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menjalankan pola hidup sehat. Kita harus lebih waspada, lebih aware, lebih waspada, dan lebih bisa untuk menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, saat ini kita harus masih tetap memakai masker misalnya dalam ruangan, menjaga kebersihan dan kesehatan kita termasuk rajin makan makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Joko Wiyono Ketua RW 09 Teluk Gong Jakarta mengatakan, Kami selaku RW 09 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) berserta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris dan jajarannya pengurus Vihara Kwan Seng Tuah atas terselenggaranya Vaksinasi booster di lingkungan RW 09.
 
Adapun, Persyaratan vaksin Booster sebagai berikut:

- Telah menerima vaksin dosis ke-2 minimal 3 bulan

- Telah menerima e-ticket vaksin ke 3 di Peduli Lindungi 

- Vaksin sebelumnya Sinovac, AstraZeneca, & Pfizer

- Membawa fotokopi KTP/KK

- Menerima vaksin ke-2 - Vaksin ke-3 menggunakan Astra Zeneca & Pfizer.

Sebelum mendapatkan vaksinasi tentunya para peserta akan dilakukan pendataan, pengecekan kesehatan hingga screening.

Kami menghimbau bagi yang belum pernah di Vaksinasi untuk segera vaksin baik Ke-1, 2 atau ke-3, silakan merapat ke Ke Vihara Kwan Seng Tuah RW 09 Teluk Gong. 

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Universitas IPWIJA Siap Laksanakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Rektor Universitas IPWIJA (UNIP) Ir. Besar Agung Martono, MM., DBA, menyatakan pihaknya siap melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu model pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk program studi Manajemen dan  Magister Manajemen. Hal itu disampaikan Rektor UNIP Besar Agung Martono saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi perdana pimpinan UNIP dan jajaran Kepala Program Studi pada (23/9/2022)  di Kampus Universitas IPWIJA. 

Kewenangan pelaksanaan RPL di UNIP ini, kata Rektor Agung, diberikan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada Ketua Program Studi Manajemen S1 dan Ketua Program Magister Manajemen S2 untuk menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023.

“Ada dua mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL Tipe A yaitu terdiri dari Tipe A1 untuk pelaksanaan RPL Pendidikan formal danTipe A2 untuk pelaksaaan RPL Pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja,” terang rektor. 

Dalam kesempatan ini Universitas IPWIJA melaksanakan RPL Tipe A2 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu dalam menempuh pendidikan tinggi melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. 

“Manfaat utama dari RPL yaitu dengan total mata kuliah yang diperoleh melalui penyetaraan akademik dan pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikat, maka pemohon RPL dapat menyelesaikan perkuliahan dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan mahasiswa yang menempuh jalur reguler,” ujarnya lagi.

Selanjutnya Rektor Agung menambahkan, RPL merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian dituangkan dalam Implementasi Teknis RPL sesuai SK Dirjen Belmawa Nomor 123/B/SK/2017 tentang Penyelenggaraan RPL.

Dalam kesempatan yang sama Estuti Fitri Hartini, SE, MM sebagai Kepala Unit RPL Universitas IPWIJA  menjelaskan, tujuan RPL antara lain memberi  pengakuan seseorang terhadap pembelajaran lampau yang telah dijalani dan merupakan strategi untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan ketrampilan berharga yang sudah dimilikinya. 

“Untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran lampau maupun ketrampilan yang dimiliki oleh seserorang, Universitas IPWIJA melakukan asesmen dan validasi portofolio serta dokumen pemohon RPL. Selanjutnya Asesor akan menetapkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) atau jumlah mata kuliah yang dibebaskan dari yang seharusnya  ditempuh oleh pemohon RPL,” urainya.  

Ditambahkan pula, pemohon harus mengikuti pendidikan formal program studi Manajemen di UNIP sampai selesai dan mendapatkan ijasahnya. Hal itu menurutnya, dimaksudkan agar pemohon RPL tetap harus melaui pendidkkan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan capaian pembelajaran secara utuh.

“Untuk itu RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan berkesinambungan. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” imbuh Estu dalam mengakhiri paparannya.

Hadir dalam Rakor tersebut antara lain Ketua Yayasan IPWI Jakarta, Dr. Sri Lestari, MA, DBA, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Pengembangan Dr. Heru Mulyanto, SE., MM dan para Kepala Program Studi. 

Penulis: Juniarto Rojo Prasetyo (Pendiri LSP Pers Indonesia)

Share:

Dr. Yanto Pejabat MA Jadi Dalang di Festival Mie Bakso


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Tak terpengaruh dengan isu miring yang sedang menerpa institusi Mahkamah Agung, Direktur Tindak Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Yanto, SH, MH sibuk dengan kegiatan kemasyarakatan. Dr. Yanto ikut aktif berpartisipasi memeriahkan Festival Mie Bakso & Bazar UMKM serta Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Lahirnya Wisanggeni.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman parkir Gedung RRI, Semarang dalam rangka pengukuhan Pengurus Pusat APMISO Nusantara (Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso), dimana Ki Yanto tampil sebagai Dalang bersama Ki Sri Kuncoro Brimob pada Sabtu (24/09/2022).

Menariknya, pada kegiatan tersebut hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) yang juga pemilik perusahaan MNC Group Hary Tanoesoedibjo serta tentunya Ketua Umum APMISO Nusantara Lasiman. Kegiatan ini makin meriah dengan kehadiran bintang tamu Endah Laras, Woro Mustiko, Cak Yudho Bakiak dan Cak Kaila.

Dalam kesempatan tersebut Mendag Zulhas mengukuhkan Pengurus Pusat APMISO Nusantara dan menegaskan tentang perhatiannya terhadap pedagang mi dan bakso yang harus mendapat perhatian lebih serta harus diberi dukungan, terutama soal harga bahan pokoknya.

"Inikan mi dan bakso usaha UMKM yang merata ada di seluruh Indonesia jadi harus mendapat perhatian, kita dukung terutama untuk bahan pokok tepung, daging, mi, bawang, hingga minyak goreng," kata Zulhas.

Sedangkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanusudibyo yang didaulat sebagai Dewan Pakar APMISO Nusantara mengatakan, UMKM adalah kunci kebangkitan ekonomi pada saat krisis pada tahun 1998.

"Oleh karena itu saya siap membantu pelaku UMKM utamanya APMISO agar naik kelas melalui jaringan MNC Group dan MNC Group, yang juga memiliki MNC Bank sehingga pedagang bakso yang kesulitan permodalan bisa mengajukan kredit, termasuk memberikan edukasi berupa cara pengolahan bakso yang enak, higienis, dan halal," urainya.

Di sela kegiatan, Ki Yanto bertutur : "Sejak dulu hiburan budaya akan menjadi magnet yang menarik perhatian banyak penonton, khususnya pagelaran wayang kulit akan menjadi hiburan sekaligus ada makna pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ada nilai-nilai edukasinya.” 

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini menghadirkan ratusan pegadang kecil kuliner UMKM untuk menjajakan dagangan masing-masing dan menariknya tak kurang dari 2.000 porsi bakso ikut digratiskan bagi warga pengunjung.

Hadir secara khusus Tim LSP Pers Indonesia dari Jakarta yaitu Soegiharto Santoso alias Hoky, Vincent Suriadinata, SH.,  MH., CTA dan Hendra Juenda, ikut menyaksikan pertunjukan ini. 

Dalam kesempatan tersebut Hoky, sapaan akrab Soegiharto Santoso, mengapresiasi penyelenggaran pergelaran wayang kulit di Semarang ini. Sebagai penggemar pertunjukan wayang, Hoky mengaku sebelumnya sempat pula menghadiri pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Semar Mbangun Kayangan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada 2 Juli 2022 yang lalu. Bahkan Hoky dan Vincent telah beberapa kali hadir saat Ki Dr. Yanto, pentas di TMII Jakarta.

“Saya sangat senang dan bangga diundang menyaksikan pertunjukkan wayang dengan penampilan Ki Yanto sebagai Dalangnya. Kami semua yang hadir sangat terhibur dan terpukau dengan penampilan beliau, dan ternyata beliau juga akrab dengan teman-teman wartawan di Semarang yang ikut menyaksikan pertunjukan,” ungkap Hoky.

Hoky juga mengapresiasi sikap pejabat MA yang satu ini dalam hal berkomunikasi dengan wartawan, termasuk dengan dirinya yang selalu dijawab ketika melakukan komunikasi lewat pesan singkat melalui aplikasi Whatsap. “Hingga saat ini beliau tetap berkenan melayani dan menjawab komunikasi teman-teman wartawan via WA, padahal dengan jabatan beliau saat ini sebagai Direktur (Panmud) Pidana Umum MA, pasti sangat sibuk sekali,” ungkap Hoky yang juga merupakan wartawan media online Biskom dan Guetilang.com.

Sosok Ki Yanto yang merupakan putra terbaik Gunung Kidul Yogyakarta ini didaulat sebagai Ketua Nasional Paguyuban Gunung Kidul Jateng, dimana sebelumnya sempat menjabat Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali dan pernah pula bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yanto juga dikenal luas sebagai hakim yang cukup ditakuti para koruptor, terbukti ketika dia menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, meski saat itu Setya Novanto dikawal sejumlah kuasa hukum terbaik di Indonesia. 

Selain Perkara Tipikor, Dr. Yanto juga pernah mengadili perkara terorisme yaitu pengeboman di Hotel JW Marriott Jakarta,  serta kasus pelik tentang pelecehan seksual di JIS (Jakarta International School).

Reputasi Dr. Yanto tidak hanya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim yang dihadapkan dengan puluhan perkara besar, namun dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PMJB (Persatuan Masyarakat Jawa Bengkulu) serta sebagai akademisi atau Dosen S3 di Universitas Jayabaya Jakarta.

Saat menjabat Ketua PN Jakarta Pusat, Dr. Yanto berhasil membenahi perangkat sistem peradilan yang sangat berarti untuk peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat di PN Jakarta Pusat.

Terbukti sistem Pelayanan Hukum Relay ON (Registrasi dan Layanan Online), Program Integrated Crime Justice Online, Gugatan Online, dan 3 ruang sidang teleconference yang dibangun, serta fasilitas tercanggih Videotron ukuran 3 X 4 Meter semakin memudahkan proses hukum bagi para pihak yang berperkara.

Bahkan sempat membangun Masjid Al-Ihklas yang mewah dan artistik dua lantai dengan terselesaikan cepat, melakukan MoU dengan Mabes Polri, Kejagung, Densus 88, PPATK yang semuanya terkoneksi dengan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), mendapatkan Sertifikat Iso 4.0 dan Akreditasi Berskala Internasional.

Keunikan pejabat MA yang satu ini masuk kategori multitalented. Pejabat yang sangat familiar dengan kalangan wartawan ini ternyata piawai juga bermain gitar dan pandai bernyanyi. 

(Penulis : Soegiharto Santoso, Ketua Pendiri LSP Pers Indonesia dan Ketua OKK DPP SPRI)

Share:

Kapolda Sumut : Pentingnya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke 67 bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (22/09)

Acara ini turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr. H. Dadang Hartanto, SH, SIK, M.Si, Irwasda Polda Sumut beserta para pejabat utama Polda Sumut,Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lantas Dishub Provsu, Sekretaris Bapeda Provsu, Sekretaris Dishub Kota Medan, Kepala Bapeda Kota Medan, Kacab PT. Jasa Raharja, Ka BPTD II Sumut dan Kapolrestabes jajaran beserta jajaran Satlantas

Adapun tema dari Perayaan HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-67 Tahun 2022 yaitu "Polantas yang Presisi pulih dan bangkit bersama menuju Indonesia maju" yang yang terhubung dengan Kapolri via Zoom Meeting kemudian dilanjutkan dengan syukuran oleh Polda Sumut. 


Kapolda Sumut dalam sambutannya mengatakan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat mendukung program pemerintah menuju Indonesia maju

"Masalah lalulintas bukan masalah Polisi semata, namun tanggung jawab kita bersama melibatkan berbagai steakholder dan peran serta masyarakat", ujar Irjen Panca

Menurutnya, ETLE salah satu cara untuk mengurangi penyimpangan dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan ketertiban masyarakat di bidang lalulintas. 


"Diharapkan aplikasi ETLE ini terus dikembangkan, tidak hanya di Kota Medan saja, namun juga diKab/Kota lain diantaranya Pematangsiantar, Deli Serdang, Binjai dan Tebingtinggi", ucap Jenderal bintang dua tersebut 

Selain itu, seluruh jajaran dorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan guna mendongkrak pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang Lalulintas. 

"Manfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan pengawasan guna menekan berbagai permasalahan lalu lintas di Sumatera Utara", pungkas Irjen Panca. **
Share:

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan BCA Rugikan Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah. Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Badan Moneter Internasional (IMF) yang pada akhirnya justru merugikan negara triliunan rupiah. 

Hal ini disampaikan Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin disela-sela Rapat dengan  Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanudin Abudllah Harahap di Gedung Nusantara III Jakarta, pada Kamis (22/9).

Burhanudin Abdullah hadir memenuhi undangan Pansus BLBI DPD RI untuk didengar pendapatnya terkait divestasi BCA beberapa waktu lalu.

Hadir dalam rapat ini yakni, H. Sukiryanto (Wakil Ketua Pansus BLBI); H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Wakil Ketua Pansus BLBI), Ajbar (Wakil Ketua Pansus BLBI); KH. Ir. Abdul Hakim, M.M (Anggota Pansus BLBI); dan  Hardjuno Wiwoho (Staf Ahli Pansus BLBI).

Dalam Rapat kali ini, Pansus BLBI menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan BCA pada 2003 dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Bustami dalam pernyataannya memaparkan konteks pembelian 51% saham BCA pada tanggal 31 Desember 2002 , dimana value asset BCA berdasarkan laporan keuangan auditor independen tercatat Rp 117 Triliunan. 

Namun saat transaksi penjualan Saham BCA yang patut diduga terjadi suatu rekayasa intelektual dalam buku BCA ada Obligasi Rekap Pemerintah yang senilai Rp 60 Triliunan yang ditempatkan oleh Menkeu RI tersebut. Padahal, saham pemerintah yang dimiliki 93% berasal dari pemilik saham BCA lama yakni Anthony Salim. 

Hal tersebut sebagai sisa pelunasan utang Fas BLBInya yang Rp 33 Triliun hanya mampu membayar Rp 8 Triliun saja. 
Dengan demikian harga saham BCA 93% = Rp 25 Triliunan, sehingga sesungguhnya value BCA tahun 2003 saat dijual dalam posisi profit atau keuntungan Rp 4 Triliunan.  

Rinciannya, riil net value BCA = Rp 60 Triliun + Rp 25 Triliun + Rp 4 Triliun = Rp 89 Triliunan. Namun anehnya, transaksi penjualan 51% saham BCA kepada Farallon (owner PT. Djarum Budi Hartono) hanya dengan harga Rp 5 Triliun saja. 

Menurut Bustami, transaksi ini sangat janggal. Sebab, BCA menerima Bunga Obligasi Rekap Pemerintah Rp 7 Triliunan sejak tahun 2003 sampai tahun 2009. 

Hal ini diakui oleh Direktur BCA Subur Tan. 

“Atas pengakuan tersebut ditemukan fakta suatu kejanggalan kasus kerugian keuangan negara senilai Rp 49 Triliun (subsidi Bunga OR ex BLBI + Rp 89 Triliun (nilai BCA tahun 2003 di luar profit BCA yang diterima oleh Budi Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sejak tahun 2003) = Rp 138 Triliunan. 

Bagaimana menurut saudara?” tanya Bustami.

Menjawab pertanyaan tersebut, Burhanudin Abudllah Harahap mengatakan pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada BPPN oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama. 

IMF menyarankan agar bank-bank itu untuk dijual ke pemilik lama meski akhirnya akan mengalami kerugian 30%. 
Sebab, jika dijual ke pemilik baru harganya akan lebih murah. 

“Namun ironisnya, faktanya dibeli oleh pemilik lama yang menggunakan baju baru,” kata Burhanudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI, Sukiryanto mempertanyakan pembayaran bunga Obligasi Rekap jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Sebab faktanya sampai tahun 2014, dana APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga Obligasi Rekap pemerintah Ex BLBI sebesar kurang lebih Rp 930 Triliun. 

Dan hingga tahun ini (2022) Menkeu RI masih menganggarkan dana APBN Rp 48 Triliunan untuk bunga Obligasi Rekap kepada bank-bank rekap atau para pemegang Obligasi Rekap yang membelinya di pasar sekunder.

Mirisnya, pembayaran bunga obligasi rekap ini terus digelontorkan saat APBN mengalami defisit.

Di sisi lain subsidi untuk BBM, pangan, kesehatan, pendidikan yang dihapuskan atau dibatasi oleh pemangku kebijakan.

“Apakah mungkin kita melakukan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI ini?,” tanyanya.

Burhanudin Abdullah mengatakan sebenarnya menginginkan adanya moratorium. 

Namun lingkungan waktunya tidak tepat.
Alasannya:

Pertama, situasi global sangat sulit seperti yang terjadi inflasi di Amerika dan Eropa. 

Kedua, inflasi di dalam negeri juga meningkat dengan adanya kenaikan BBM, pangan, dan energi.

“Maka di saat kita melakukan moratorium kita akan dianggap default. Jadi terlihat akan aneh,” katanya.

Lebih lanjut, Bustami menjelaskan jawaban Burhanudin ini akan menjadi bahan bagi Pansus untuk memanggil stakeholder terkait BLBI lainnya.

Sebelumnya, Pansus BLBI DPD RI sudah mengundang Anthony Salim, Budi dan Robert Hartono, serta Sjamsul Nursalim.

“Yang harus diketahui kita bertindak berdasar temuan BPK dan bukti-bukti berikutnya bersama dengan undangan kita pada semua pihak yang tahu duduk persoalan BLBI dan obligasi rekap. Kita akan jalan terus, pantang mundur karena rakyat sedang susah, konglomerat hitam yang rugikan negara ribuan triliun ini harus kita hentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa pun itu sama di mata hukum,” pungkas Bustami. (Lak/Tha)

Share:

IKLAN

IKLAN

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPJS BPN BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini