Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Survei. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Survei. Tampilkan semua postingan

Poltracking Indonesia Rilis Hasil Survei: Potensi Dua Putaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Poltracking Indonesia baru-baru ini menggelar survei nasional dengan pengambilan data lapangan pada 1–7 Januari 2024, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Sampel survei melibatkan 1220 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kekuatan dan tren elektoral calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) dan partai politik mendekati masa pemilihan, serta mengukur efek sosialisasi pada masa kampanye dan debat sebagai salah satu tahapan Pilpres terhadap elektoral kandidat. Selain itu survei ini untuk mengukur potensi Pilpres berlangsung satu atau dua putaran," kata Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia saat rilis survei nasional "Tren Elektabilitas Capres-Cawapres: Satu atau Dua Putaran? via YouTube, Jum'at (19/01/2024).

Menurut Hanta, Tren Elektabilitas Capres-Cawapres Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 46.7%, disusul Anies-Muhaimin (26.9%) dan Ganjar-Mahfud (20.6%). Sedangkan Tren positif Anies-Muhaimin (+3.8%), Prabowo-Gibran (+1.5%), sementara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan (-6.7%).

Adapun, Faktor Pengaruh Elektabilitas antara lain: Pengaruh Jokowi (Jokowi Effect) memainkan peran signifikan, Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi (78.4%) memengaruhi pilihan pemilih dan Pemilih Jokowi 2019 cenderung memilih Prabowo-Gibran.

Terkait Sosialisasi APK darat (54.9%) dan melalui udara (77.8%) memengaruhi persepsi publik. Bahkan, Debat kedua memengaruhi 14.8% pemilih, dengan pergeseran terutama ke Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, Hanta menegaskan, Potensi Pilpres 2024 terjadi dua putaran Pilpres memungkinkan, mengingat belum ada kandidat di atas 50%. Prabowo-Gibran mungkin melaju ke putaran kedua, bersaing dengan Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud.

Disisi lain, Pengaruh Swing voters (22.8%) dan undecided voters (5.8%) berpotensi memengaruhi hasil Pilpres.

Sementara itu, PDI Perjuangan memimpin dengan elektabilitas 20.1%, diikuti oleh Gerindra (19.9%) dan Golkar (10.7%). Pergerakan Calon Anggota Legislatif akan mempengaruhi peluang partai politik di parlemen.

Survei ini mencerminkan dinamika kompleks elektoral menjelang Pilpres 2024, dengan faktor seperti kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, sosialisasi, dan debat berperan dalam pergeseran elektabilitas. Potensi dua putaran menambah kompleksitas peta politik, sementara peran swing voters dan undecided voters menjadi krusial. 

"Temuan survei ini memberikan gambaran terkini, namun segala kemungkinan masih mungkin terjadi seiring perjalanan menuju pemilihan pada 14 Februari 2024," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 




Share:

SPI Telah di Mulai, Para Pengunjung Responden Penerima Email / Whatsapp agar Dapat Mengisi dengan Lengkap


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar kembali Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 untuk mengidentifikasi potensi risiko dan praktik korupsi di lembaga publik, termasuk kementerian, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah. Proses survei berlangsung dari 17 Juli hingga 31 Oktober 2023.

Pada tahun 2022, SPI mencatat nilai 71,9 poin, sedikit di bawah target 72 poin. Hasil ini menunjukkan rentannya Indonesia terhadap korupsi dan rendahnya kesadaran penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menekankan bahwa integritas dan anti-korupsi tercapai ketika setiap sistem memiliki kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan proses, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memberikan suap dalam pelayanan publik. Dia mengungkapkan hal ini dalam Forum Sosialisasi SPI 2023 bertema 'Mengawal SPI Demi Negeri' di Jakarta, pada 25 Juli 2023.

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi turut menjadi salah satu lembaga yang akan mengikuti SPI 2023. Seperti pada tahun 2022, SPI ditujukan untuk tiga kelompok responden, yaitu pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain seperti auditor, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan sebagainya. 

Untuk teknis survei, dilakukan secara daring melalui pengiriman pesan massal melalui WhatsApp blast dari akun yang terverifikasi (bercentang hijau) dan juga melalui email resmi yang mengarahkan ke situs web resmi spi.kpk.go.id seperti pada contoh whatsapp blast berikut:


Pastikan bahwa nomor whatsapp yang menghubungi anda seperti berikut:



Jika saudara menerima whatsapp blast seperti di atas, maka kami mohon untuk dapat mengisi survei tersebut dengan lengkap.

 


Share:

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian Indonesia Meningkat Menjadi 76,4 Persen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga survei terkemuka Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 24 Juni 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 76,4 persen.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan distribusi yang proporsional. Proses survei dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sebagai quality control, sebanyak 20 persen dari total sampel dilakukan pengecekan acak (spot check) oleh supervisor yang mendatangi responden terpilih. Dalam quality control ini tidak ditemukan kesalahan yang signifikan.

Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama dari lembaga Indikator Politik Indonesia, menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terdiri dari 10,8 persen yang menyatakan sangat percaya dan 65,6 persen yang menyatakan cukup percaya. "Jadi, pada bulan Juni 2023, tingkat kepercayaan terhadap pihak kepolisian mencapai 76,4 persen, dengan 10,8 persen responden yang menyatakan sangat percaya," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers pada Minggu (2/7/2023).

Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa Polri mampu memulihkan citranya dalam waktu kurang dari satu tahun. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator pada bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya berada di angka 54 persen. Angka tersebut menurun drastis setelah terjadinya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo. 

"Pada saat itu, sekitar sebulan setelah perhatian publik tertuju pada kasus tersebut, kami mengumumkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri berada pada tingkat terendah," ungkap Burhanuddin.

Namun, Polri berhasil memulihkan citranya dalam waktu yang singkat bahkan berhasil sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus 2022, hanya 63,9 persen responden yang percaya terhadap upaya Polri dalam pemberantasan korupsi. Namun, pada bulan Juni 2023 angka tersebut meningkat menjadi 69,2 persen.

Selain itu, survei ini juga membahas persepsi masyarakat terkait hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Mayoritas masyarakat, sebanyak 81,8 persen, menilai hubungan TNI-Polri dalam wilayahnya baik, dengan 10 persen menyebutkan hubungan tersebut sangat baik.

Lebih lanjut, survei juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat percaya bahwa institusi Polri mampu melakukan perbaikan internal. Sebanyak 2,9 persen responden menyatakan sangat percaya dan 66,8 persen responden menyatakan percaya terhadap kemampuan Polri dalam memperbaiki internalnya.

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini menunjukkan adanya keyakinan masyarakat terhadap upaya Polri dalam memelihara keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Hasil survei ini menjadi suatu gambaran positif bagi institusi Polri dalam perbaikan citra dan peningkatan kepercayaan publik.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Share:

Percepat Transformasi Digital, Kominfo Indonesia Buka Peluang Investasi Teknologi Pita Lebar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lebih tinggi dari delapan lembaga tinggi negara lainnya. 

Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021. Dalam survei tersebut, institusi TNI  menempati posisi pertama dengan angka 75,4%. Polri berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan mencapai 67,8%. Diurutan ketiga KPK 60,4%. 

Selanjutnya di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9%. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) 51 ,9%, Kejaksaan Agung 50,4%, DPD 47,7% dan MPR 47,4%.

Pada survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Tingkat kepuasan publik pada DPR hanya sebesar 44,1%.

"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK," kata Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12/2021). 

Survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.

Charta Politika Indonesia sebelumnya merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.
Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua diikuti TNI.

"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8%. Sekitar 74,6% tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3%," kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12-2021).

Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.

"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8%. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik," katanya. (Arianto)

Share:

Survei Etos: Masyarakat Berharap Polri Profesional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Etos Institut merilis hasil Survei Nasional terkait "Pendapat & Harapan Publik terhadap Lembaga Kepolisian Negara RI Pasca dilantiknya Kapolri Baru" yang memuat harapan masyarakat kepada institusi Polri agar semakin baik di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

"Hasil survei menunjukkan tingkat ketidakpuasan responden/masyarakat terhadap kinerja kepolisian di angka 57 persen, sementara 38 persen menyatakan puas," kata Iskandarsyah, Direktur Eksekutif Etos Institute saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta. Sabtu (08/05)

Menurut Iskandarsyah, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian berasal dari faktor pengalaman pribadi/keluarga/kerabat responden di angka 47 persen dan faktor media sosial di angka 31 persen.

Lebih lanjut, Iskandarsyah menyebut, Tingkat ketidakpuasan didominasi oleh adanya tindakan pemerasan 21 persen, malapraktik dalam proses penyelidikan 19 persen, masih tingginya angka praktik suap dan pungli 17 persen dan ketidakpuasan repsonden bersumber dari pengalaman pribadi/kerabat 47 persen.

Asal tahu saja, Survei dilakukan dengan teknik in depth interview dan dilakukan 6 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung dan Semarang.

Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Apa pun hasil survei, kami terima sebagai masukan untuk pembenahan Polri ke depan. 

Bahkan, kata Ramadhan, Polri siap dikritik, karena Polri merupakan bagian dari pelayanan publik dan pelayanan terhadap penegakan hukum.

"Dan yang paling penting, Kritik yang disampaikan masyarakat kepada Polri menandakan masyarakat peduli dengan Polri," pungkasnya. (Arianto)

Share:

HILL ASEAN Gelar Hasil Riset Sei-Katsu-Sha


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN), institusi di bawah naungan salah satu perusahaan periklanan terbesar di Jepang, Hakuhodo Inc. hari ini mengumumkan temuan dari riset terbarunya yang berjudul “The Rise of Conscious ASEANs: Why should you CARE?”, melalui forum HILL ASEAN ke-6 yang kali ini diselenggarakan dalam bentuk webinar.

Penelitian ini menggali kesadaran dan perilaku masyarakat ASEAN akan gaya hidup dan pilihan mereka, yang memengaruhi aspek sosial dan lingkungan. Temuan ini menjadi petunjuk berbasis fakta yang sangat bermanfaat untuk membantu brand dari produk-produk konsumen di berbagai negara ASEAN dalam meredefinisikan dirinya, membubuhkan nilai tambah sosial dan lingkungan, serta memperkuat strategi pemasarannya, yang tentunya diperkuat dengan keunggulan manajemen dan solusi unik dari Hakuhodo. HILL ASEAN sendiri memiliki misi dan komitmen untuk selalu mendukung kegiatan pemasaran perusahaan-perusahaan di ASEAN.

Devi Attamimi, Institute Director, HILLASEAN dan Executive Director Strategy, Hakuhodo International Indonesia yang tampil sebagai salah satu pembicara utama di Forum HILL ASEAN tahun ini mengatakan, Melalui penelitian ini, kami mengidentifikasi tindakan-tindakan nyata dari Conscious Lifestyle yang diperlihatkan oleh masyarakat ASEAN. Kami menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian, yaitu metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 4.500 orang, metode kualitatif dengan sampel sebanyak 24 orang, dan melakukan wawancara dengan 12 orang Key Opinion Leader(KOL).

Devi juga mengungkapkan bahwa masyarakat ASEAN memiliki 55 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat Jepang yang 40% di antaranya saat ini sudah memahami istilah Conscious Lifestyle dan 25% di antaranya benar-benar melakukan tindakan nyata di dalam kehidupannya sehari-hari.

“Angka yang lebih menggembirakan tampak pada profil Indonesia, dimana 92% masyarakat kita telah mengetahui istilah Conscious Lifestyle dan bahkan 93% di antaranya telah mengaplikasikannya dalam kehidupannya,” kata Devi dalam keterangan tertulis kepada media. (25/06)

Masyarakat Jepang, sebagaimana disoroti dalam laporan ini, lanjutnya, memiliki kebiasaan memisahkan limbah dan melakukan daur ulang yang sudah melekat dalam aksi mereka sehari-hari sejak lama. Sementara masyarakat ASEAN pada umumnya menunjukkan kemajuan kesadaran yang sangat pesat akan gaya hidup ramah lingkungan dan keberlanjutan ini.

Terkait fakta di atas, pada kesempatan ini HILL ASEAN juga memperkenalkan istilah baru. Devi mengatakan, “Temuan riset ini menjadi bukti perkembangan tren yang sangat positif.Kami menyaksikan terbentuknya segmentasi masyarakat baru, yaitu mereka yang sudah sepenuhnya sadar menjalankan gaya hidup yang bertanggung jawab dalam kesehariannya.Kelompok ini kami sebut sebagai the Consciouslites sebagai segmen yang akan mendominasi pasar dalam waktu dekat.”

Pada kesempatan yang sama, Irfan Ramli, CEO Hakuhodo International Indonesia menjelaskan, Hakuhodo International Indonesia dan Hakuhodo di seluruh dunia,menjalankan usahanya dengan melandaskan diri pada filosofi ‘sei-katsu-sha’. Filosofi ini memandang konsumen dengan perspektif 360 derajat; lebih dari sekedar pembeli yang melakukan fungsi ekonomi, namun sebagai individu secara holistik yang memiliki gaya hidup, mimpi dana aspirasi berbeda-beda.

"Hasil riset ini menjadi semangat baru dan energi positif bagi kita semua dalam membuka peluang, dan menggerakkan brand untuk memanfaatkan momentum besar, menuju kearah yang benar,” cetus Irfan.

Irfan menegaskan, sebagai pemimpin industri, Hakuhodo sangat sadar pentingnya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi produk – yang tidak sebatas pada pencanangan slogan tanpa disertai tindakan.

 “Pengendalian dampak sosial dan lingkungan harus menjadi kesadaran kolektif, dan sangat penting dilakukan oleh setiap individu dengan pemahaman seutuhnya. Di tataran pemikiran yang lebih makro, ini berarti kita semua membantu menyelamatkan bumi,” tutupnya. (Arianto)



Share:

IPO Rilis Hasil Survei di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Konstelasi politik pada tahun 2024 memiliki corak berbeda, iklim regenerasi kental mengemuka dengan hadirnya nama-nama baru di kancah politik nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Political Opinion (IPO) melalui kajian dan survey periode Oktober-November 2019 dan periode 10-31 Januari 2020, setidaknya ada tiga kelompok yang akan masuk dalam bursa kontestasi nasional. Siapa tokoh politik, pejabat publik & kepala daerah yg berpotensi & berpeluang maju pada Pemilu 2024?

Dr Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO mengatakan, Untuk pertama kalinya melakukan penelitian dalam bidang media, demokrasi, isu gender dan politik sejak tahun 2017. Indonesia Political Opinion (IP0) dalam kemajuannya fokus pada riset sosial terkait politik dan opini publik. IPO berkantor pusat di JI. Tebet Raya, No. 2D, Jakarta. dan telah memiliki perwakilan tetap di Bandung, Yogyakarta, dan Batam.


Terkait Visi dan Misi IPO, kata Dedi, Menjadi lembaga kajian berbasis riset yang menguatkan relasi civil society, dan meneguhkan Demokrasi sebagai sistem politik berkeadaban, serta menjunjung tinggi keterbukaan.

"Berdasarkan Hasil kajian dan survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) Tokoh lama yang berpeluang adalah Prabowo Subianto, Mahfud MD dan Hidayat Nurwahid. Sedangkan Tokoh Baru adalah Sandiaga S. Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan Tito Karnavian," ujar Dedi saat Diskusi Media dengan tajuk "Political Outlook 2024, Regenerasi Elit Politik Indonesia Masa Depan" pada Jum'at, 13 Maret 2020 di D'Consulate Resto & Lounge Jln. Wahid Hasyim No.49-52 Menteng Jakarta Pusat.

Selain itu, tutur Dedi, Trend empiris 2024 mengarah pada tokoh tokoh dengan performa baru, kondisi ini memungkinkan menjadi titik akhir petualangan politik elektoral Prabowo Subianto.

"Jikapun mendapat pasangan politik dari Parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap lebih berpeluang kalah dibanding menang. Jika takdir memenangkan, Prabowo akan sangat bekerja ekstra keras," pungkasnya. (Arianto)




Share:

PRC dan PPI Rilis Survei Nasional Bertajuk "Proyeksi Politik 2024"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil Survei nasional yang bertajuk "Proyeksi Politik 2024" menggunakan metode Multistage Random Sampling pada awal Februari 2020.

Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) mengungkapkan, Pasangan militer-sipil menjadi favorit masyarakat sebagai pemimpin masa depan Indonesia (Capres-Cawapres 2024). Pasangan militer-sipil disukai oleh 30,4 persen responden. Unggul atas pasangan sipil-militer (14,2 persen) dan laki-laki-perempuan (11,5 persen), serta kombinasi lainnya.

"Responden survei sebanyak 2.197 yang tersebar secara proporsional pada 220 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka (face to face). Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error (MoE) sebesar 2,13 persen," kata Rio saat Rilis Hasil Survei di Hotel Gren Alia, Cikini Jakarta. Minggu (23/02)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menjelaskan, Penyebutan pasangan militer-sipil sebagai preferensi Capres-Cawapres 2024 menunjukan bahwa kombinasi ini diprediksi menjadi pilihan masyarakat pada Pemilu 2024. Pada kriteria lainnya, responden menekankan aspek keagamaan, namun tidak menekankan aspek kesukuan Capres-Cawapres.

Pada aspek keagamaan, kata Adi, responden menginginkan pasangan Capres Muslim-Cawapres Muslim. Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa Capres-Cawapres boleh dari suku apapun.

Selain itu, lanjutnya, Dalam uji 30 nama, di antara nama-nama yang berlatar belakang militer antara lain Prabawo (17,3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (5,4 persen) Gatot Nurmantyo (2,0 persen) dan Andika Prakasa (1,3 persen).

"'Sedangkan dari kalangan sipil, Sandiaga Uno menjadi kandidat tertinggi yang dipilih masyarakat dengan jumlah 9,1 persen. Disusul Ganjar Pranowo (8,8 persen), Anies Baswedan (7,98 persen) dan Basuki Tjahaja Purnama (5,2 persen)," pungkasnya. (Arianto)






Share:

INDEF: Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melempem


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2019 tumbuh melambat sebesar 4,97% yoy dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan perekonomian Indonesia 2019 hanya tumbuh 5,02% yoy. Pertumbuhan ekonomi 2019 ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 5,3% yoy.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  mengatakan, Gebrakan tim ekonomi di kabinet yang sudah lebih dari seratus hari bekerja belum nampak hasilnya, justru laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Oleh karena itu, harus ada upaya yang lebih serius dari tim ekonomi kabinet Jokowi II untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai target dan ekspektasi masyarakat.   

Menurutnya, Realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5.02 persen jauh dari target yg dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5.4 persen. Hal ini menambah catatan gagalnya pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setidaknya dalam 3 tahun terakhir.

"Sedangkan realisasi pertumbuhan
ekonomi tersebut sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi INDEF yang disampaikan setiap akhir tahun dalam agenda Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) INDEF," ujar Tauhid saat Press Conference "100 HARI TANPA AKSELERASI: Respon atas Kinerja Ekonomi Triwulan IV 2019" pada Kamis, 6 Februari 2020 di Rantang Ibu INDEF Club ITS Office Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Pejaten, Jakarta Selatan.

"Harapannya catatan kritis dan analisis INDEF ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan secara optimal," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Pembicara: Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, Abdul Manap Pulungan, Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abra El Talatov, Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Andry Satrio Nugroho, Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, dan Hanif Muhammad, Center of Innovation and Digital Economy-INDEF dimoderatori: Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF. (Arianto)


Share:

LSI Rilis Temuan Survei Nasional dengan Tajuk "Persepsi Publik Terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam Pemilu 2019, salah satu isu yang menonjol adalah hoax atau berita palsu tentang keterkaitan Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian terpilih sebagai presiden, dengan RRC.

Temuan survei SMRC menunjukkan bahwa menjelang pemilihan terjadi peningkatan jumlah orang yang percaya dengan hoax bahwa Jokowi adalah kaki tangan RRC. Yang percaya dengan hoax ini lebih banyak terdapat di kalangan pendukung Prabowo-Sandi, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Yang  juga lebih banyak percaya adalah dari kalangan kelas menengah, berpendidikan tinggi, di kalangan etnis di mana Prabowo-Sandi menang, serta di daerah Sumatera, DKI-Banten, dan Jawa Barat. Maka logis kalau banyak warga terutama pendukung Prabowo - Sandi memiliki penilaian yang negatif terhadap pengaruh RRC.

Djayadi Hanan, Ph.D, Direktur Eksekutif LSI mengatakan, Selama sepuluh tahun terakhir, dan sepuluh tahun mendatang, tiga negara yakni AS, RRC, dan Jepang masih tetap dianggap negara-negara besar yang paling berpengaruh, baik di Asia maupun di Indonesia.

"Yang menarik adalah dominasi pengaruh AS kini dikalahkan oleh RRC. Satu dekade lalu, AS-lah yang dipandang paling berpengaruh di Asia dan di Indonesia. Kini dan sepuluh tahun mendatang, RRC  dianggap yang paling mendominasi," ujar Djayadi saat Rilis Temuan Survei Nasional dengan tajuk "Persepsi Publik terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia" di Hotel Erian  JI. KH.  Hasyim No. 45, Menteng, Jakarta. Minggu (12/01)

Namun, kata Djayadi, makin dominannya RRC juga diikuti dengan makin negatifnya penilaian masyarakat terhadap pengaruh negara tersebut baik di Asia maupun di Indonesia. Sedangkan yang  memandang positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) pengaruh AS cenderung stabil dan berimbang dari waktu ke waktu.

Menurutnya, Penilaian masyarakat terhadap negara-negara paling berpengaruh di Asia dan Indonesia tersebut berhubungan dengan sejumlah faktor seperti penilaian terhadap keadaan ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah, keberpihakan dalam pemilu/politik (partisanship), dan sejumlah faktor demografi.

Selain itu, lanjutnya, Penilaian atau sentimen terhadap RRC banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik. Kecenderungan bersikap negatif terhadap RRC terdapat pada warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, dan pemilih Prabowo - Sandi di Pemilu 2019 lalu. RRC juga cenderung dinilai sebagai ancaman terutama oleh warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, oleh pendukung Prabowo-Sandi, dan juga terutama pemilih PAN dan PKS.

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya sentimen negative terhadap RRC terutama di kalangan pendukung Prabowo-Sandi adalah maraknya hoax keterkaitan Jokowi sebagai kaki tangan RRC.

"Menurut masyarakat, negara Jepang belum tergoyahkan sebagai negara yang paling layak dijadikan model pembangunan, baik untuk Asia maupun untuk Indonesia," pungkasnya. (Arianto)





Share:

P2P LIPI Luncurkan Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar peluncuran basis data (database) hasil survei tentang Pemilu Serentak 2019 pada Senin (02/12) dan Penguatan Demokrasi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu April-Agustus 2019. Di hari yang sama, P2P LIPI juga meluncurkan kertas kebijakan (policy paper) yang merekomendasikan perubahan sistem pemilu serentak lima kotak, sebagai tindak lanjut dari hasil survei dan kajian kualitatif yang telah dilakukan.

Basis data yang diluncurkan berjudul "Database Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi." Basis data ini berisi hasil survei yang memotret evaluasi Pemilu Serentak 2019 melalui kacamata pemilih, sekaligus persepsi responden mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Prof. Dr. Firman Noor, MA selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dalam sambutan pembukaan mengatakan, Pembahasan hasil survei dalam basis data ini dipilah menjadi enam bagian: (1) pendahuluan dan metodologi; (2) evaluasi ekonomi dan kinerja pemerintah; (3) partisipasi politik dan political engagement warga; (4) evaluasi kampanye, proses, dan hasil pemilu; (5) perilaku pemilih; dan (6) dukungan terhadap demokrasi dan persepsi tentang isu-isu reformasi.

"Selain basis data, P2P LIPI juga mengeluarkan kertas kebijakan (policy paper) berjudul "Menuju Pemilu Serentak yang efektif dan Demokratis", yang merupakan hasil kajian lanjutan pasca survei persepsi publik dilakukan, Dalam kertas kebijakan ini, P2P LIPI menyoroti beberapa hal mengenai evaluasi Pemilu Serentak 2019 baik dari sisi positif maupun negatif," jelas Firman saat Launching Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan Mengenai Rekomendasi Perubahan Sistem Pemilu Serentak Lima Kotak di Ruang Seminar LIPI Jakarta. Senin (02/12)

Pada kesempatan yang sama, Wawan Ichwanuddin, S.Sos, M.Si selaku Koordinator Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan menjelaskan, Terdapat empat hal yang patut diapresiasi dari Pemilu Serentak 2019.

-  Pertama, naiknya partisipasi pemilih.
-  Kedua, secara umum Pemilu Serentak 2019 berlangsung bebas serta jujur dan adil jurdil).
-  Ketiga, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih didukung oleh mayoritas kursi di DPR, yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial.
-  Keempat, naiknya presentase keterpilihan caleg perempuan di DPR, yaitu sebesar 20.56%, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.


Di sisi lain, kata Wawan, terdapat enam hal yang masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

-  Pertama, jatuhnya ratusan korban jiwa di kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas dan pengamanan pemilu, yang diduga akibat beban kerja yang terlalu berat saat Pemilu Serentak 2019.
-  Kedua, selain bagi penyelenggara, pelaksanaan pemilu serentak dengan menyoblos lima surat suara, dinilai menyulitkan bagi pemilih.
-  Ketiga, di tataran yang lebih teknis, masih ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala distribusi logistik.
-  Keempat, masih maraknya politik uang yang secara substansi akan berdampak pada kualitas pemilu.
-  Kelima, dari segi hasil, jumlah calon anggota DPR petahana (incumbent) yang terpilih kembali mengalami kenaikan yang signifikan yang diduga akibat praktik gentong babi (pork-barrel) yang dilakukan caleg petahana.
-  Keenam, gejala dinasti politik tetap dihasilkan di Pemilu Serentak 2019, sebagai salah satu akibat dari sistem proporsional terbuka yang mengedepankan pengaruh personal, dibanding partai politik.

Menurutnya, Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap Pemilu Serentak 2019, kertas kebijakan yang ditawarkan P2P LIPI ini merekomendasikan tiga hal.

Pertama, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan penyelenggaraan dan dampak dari Pemilu Serentak 2019, yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk tim independen.

Kedua, perubahan skema pemilu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan perbaikan sistem pemilu, yang mencakup isu perubahan sistem menjadi kombinasi antara proporsional terbuka dan tertutup, ambang batas parlemen dan presiden, besaran daerah pemilihan, pengaturan kampanye yang lebih memfasilitasi debat program, dsb.

Ketiga, kertas kebijakan ini memandang salah satu alternatif yang terbaik untuk menggantikan pemilu serentak lima kotak adalah skema pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Sebagai proses transisi, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian akhir masa jabatan baik kepala daerah maupun anggota DPRD, jika pemilu serentak nasional tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang ada saat ini; memasukkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam Prolegnas 2020; penyusunan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. (Arianto)




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini