Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Survei. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Survei. Tampilkan semua postingan

HILL ASEAN Gelar Hasil Riset Sei-Katsu-Sha


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN), institusi di bawah naungan salah satu perusahaan periklanan terbesar di Jepang, Hakuhodo Inc. hari ini mengumumkan temuan dari riset terbarunya yang berjudul “The Rise of Conscious ASEANs: Why should you CARE?”, melalui forum HILL ASEAN ke-6 yang kali ini diselenggarakan dalam bentuk webinar.

Penelitian ini menggali kesadaran dan perilaku masyarakat ASEAN akan gaya hidup dan pilihan mereka, yang memengaruhi aspek sosial dan lingkungan. Temuan ini menjadi petunjuk berbasis fakta yang sangat bermanfaat untuk membantu brand dari produk-produk konsumen di berbagai negara ASEAN dalam meredefinisikan dirinya, membubuhkan nilai tambah sosial dan lingkungan, serta memperkuat strategi pemasarannya, yang tentunya diperkuat dengan keunggulan manajemen dan solusi unik dari Hakuhodo. HILL ASEAN sendiri memiliki misi dan komitmen untuk selalu mendukung kegiatan pemasaran perusahaan-perusahaan di ASEAN.

Devi Attamimi, Institute Director, HILLASEAN dan Executive Director Strategy, Hakuhodo International Indonesia yang tampil sebagai salah satu pembicara utama di Forum HILL ASEAN tahun ini mengatakan, Melalui penelitian ini, kami mengidentifikasi tindakan-tindakan nyata dari Conscious Lifestyle yang diperlihatkan oleh masyarakat ASEAN. Kami menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian, yaitu metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 4.500 orang, metode kualitatif dengan sampel sebanyak 24 orang, dan melakukan wawancara dengan 12 orang Key Opinion Leader(KOL).

Devi juga mengungkapkan bahwa masyarakat ASEAN memiliki 55 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat Jepang yang 40% di antaranya saat ini sudah memahami istilah Conscious Lifestyle dan 25% di antaranya benar-benar melakukan tindakan nyata di dalam kehidupannya sehari-hari.

“Angka yang lebih menggembirakan tampak pada profil Indonesia, dimana 92% masyarakat kita telah mengetahui istilah Conscious Lifestyle dan bahkan 93% di antaranya telah mengaplikasikannya dalam kehidupannya,” kata Devi dalam keterangan tertulis kepada media. (25/06)

Masyarakat Jepang, sebagaimana disoroti dalam laporan ini, lanjutnya, memiliki kebiasaan memisahkan limbah dan melakukan daur ulang yang sudah melekat dalam aksi mereka sehari-hari sejak lama. Sementara masyarakat ASEAN pada umumnya menunjukkan kemajuan kesadaran yang sangat pesat akan gaya hidup ramah lingkungan dan keberlanjutan ini.

Terkait fakta di atas, pada kesempatan ini HILL ASEAN juga memperkenalkan istilah baru. Devi mengatakan, “Temuan riset ini menjadi bukti perkembangan tren yang sangat positif.Kami menyaksikan terbentuknya segmentasi masyarakat baru, yaitu mereka yang sudah sepenuhnya sadar menjalankan gaya hidup yang bertanggung jawab dalam kesehariannya.Kelompok ini kami sebut sebagai the Consciouslites sebagai segmen yang akan mendominasi pasar dalam waktu dekat.”

Pada kesempatan yang sama, Irfan Ramli, CEO Hakuhodo International Indonesia menjelaskan, Hakuhodo International Indonesia dan Hakuhodo di seluruh dunia,menjalankan usahanya dengan melandaskan diri pada filosofi ‘sei-katsu-sha’. Filosofi ini memandang konsumen dengan perspektif 360 derajat; lebih dari sekedar pembeli yang melakukan fungsi ekonomi, namun sebagai individu secara holistik yang memiliki gaya hidup, mimpi dana aspirasi berbeda-beda.

"Hasil riset ini menjadi semangat baru dan energi positif bagi kita semua dalam membuka peluang, dan menggerakkan brand untuk memanfaatkan momentum besar, menuju kearah yang benar,” cetus Irfan.

Irfan menegaskan, sebagai pemimpin industri, Hakuhodo sangat sadar pentingnya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi produk – yang tidak sebatas pada pencanangan slogan tanpa disertai tindakan.

 “Pengendalian dampak sosial dan lingkungan harus menjadi kesadaran kolektif, dan sangat penting dilakukan oleh setiap individu dengan pemahaman seutuhnya. Di tataran pemikiran yang lebih makro, ini berarti kita semua membantu menyelamatkan bumi,” tutupnya. (Arianto)



Share:

IPO Rilis Hasil Survei di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Konstelasi politik pada tahun 2024 memiliki corak berbeda, iklim regenerasi kental mengemuka dengan hadirnya nama-nama baru di kancah politik nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Political Opinion (IPO) melalui kajian dan survey periode Oktober-November 2019 dan periode 10-31 Januari 2020, setidaknya ada tiga kelompok yang akan masuk dalam bursa kontestasi nasional. Siapa tokoh politik, pejabat publik & kepala daerah yg berpotensi & berpeluang maju pada Pemilu 2024?

Dr Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO mengatakan, Untuk pertama kalinya melakukan penelitian dalam bidang media, demokrasi, isu gender dan politik sejak tahun 2017. Indonesia Political Opinion (IP0) dalam kemajuannya fokus pada riset sosial terkait politik dan opini publik. IPO berkantor pusat di JI. Tebet Raya, No. 2D, Jakarta. dan telah memiliki perwakilan tetap di Bandung, Yogyakarta, dan Batam.


Terkait Visi dan Misi IPO, kata Dedi, Menjadi lembaga kajian berbasis riset yang menguatkan relasi civil society, dan meneguhkan Demokrasi sebagai sistem politik berkeadaban, serta menjunjung tinggi keterbukaan.

"Berdasarkan Hasil kajian dan survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) Tokoh lama yang berpeluang adalah Prabowo Subianto, Mahfud MD dan Hidayat Nurwahid. Sedangkan Tokoh Baru adalah Sandiaga S. Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan Tito Karnavian," ujar Dedi saat Diskusi Media dengan tajuk "Political Outlook 2024, Regenerasi Elit Politik Indonesia Masa Depan" pada Jum'at, 13 Maret 2020 di D'Consulate Resto & Lounge Jln. Wahid Hasyim No.49-52 Menteng Jakarta Pusat.

Selain itu, tutur Dedi, Trend empiris 2024 mengarah pada tokoh tokoh dengan performa baru, kondisi ini memungkinkan menjadi titik akhir petualangan politik elektoral Prabowo Subianto.

"Jikapun mendapat pasangan politik dari Parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap lebih berpeluang kalah dibanding menang. Jika takdir memenangkan, Prabowo akan sangat bekerja ekstra keras," pungkasnya. (Arianto)




Share:

PRC dan PPI Rilis Survei Nasional Bertajuk "Proyeksi Politik 2024"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil Survei nasional yang bertajuk "Proyeksi Politik 2024" menggunakan metode Multistage Random Sampling pada awal Februari 2020.

Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) mengungkapkan, Pasangan militer-sipil menjadi favorit masyarakat sebagai pemimpin masa depan Indonesia (Capres-Cawapres 2024). Pasangan militer-sipil disukai oleh 30,4 persen responden. Unggul atas pasangan sipil-militer (14,2 persen) dan laki-laki-perempuan (11,5 persen), serta kombinasi lainnya.

"Responden survei sebanyak 2.197 yang tersebar secara proporsional pada 220 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka (face to face). Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error (MoE) sebesar 2,13 persen," kata Rio saat Rilis Hasil Survei di Hotel Gren Alia, Cikini Jakarta. Minggu (23/02)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menjelaskan, Penyebutan pasangan militer-sipil sebagai preferensi Capres-Cawapres 2024 menunjukan bahwa kombinasi ini diprediksi menjadi pilihan masyarakat pada Pemilu 2024. Pada kriteria lainnya, responden menekankan aspek keagamaan, namun tidak menekankan aspek kesukuan Capres-Cawapres.

Pada aspek keagamaan, kata Adi, responden menginginkan pasangan Capres Muslim-Cawapres Muslim. Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa Capres-Cawapres boleh dari suku apapun.

Selain itu, lanjutnya, Dalam uji 30 nama, di antara nama-nama yang berlatar belakang militer antara lain Prabawo (17,3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (5,4 persen) Gatot Nurmantyo (2,0 persen) dan Andika Prakasa (1,3 persen).

"'Sedangkan dari kalangan sipil, Sandiaga Uno menjadi kandidat tertinggi yang dipilih masyarakat dengan jumlah 9,1 persen. Disusul Ganjar Pranowo (8,8 persen), Anies Baswedan (7,98 persen) dan Basuki Tjahaja Purnama (5,2 persen)," pungkasnya. (Arianto)






Share:

INDEF: Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melempem


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2019 tumbuh melambat sebesar 4,97% yoy dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan perekonomian Indonesia 2019 hanya tumbuh 5,02% yoy. Pertumbuhan ekonomi 2019 ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 5,3% yoy.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  mengatakan, Gebrakan tim ekonomi di kabinet yang sudah lebih dari seratus hari bekerja belum nampak hasilnya, justru laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Oleh karena itu, harus ada upaya yang lebih serius dari tim ekonomi kabinet Jokowi II untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai target dan ekspektasi masyarakat.   

Menurutnya, Realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5.02 persen jauh dari target yg dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5.4 persen. Hal ini menambah catatan gagalnya pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setidaknya dalam 3 tahun terakhir.

"Sedangkan realisasi pertumbuhan
ekonomi tersebut sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi INDEF yang disampaikan setiap akhir tahun dalam agenda Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) INDEF," ujar Tauhid saat Press Conference "100 HARI TANPA AKSELERASI: Respon atas Kinerja Ekonomi Triwulan IV 2019" pada Kamis, 6 Februari 2020 di Rantang Ibu INDEF Club ITS Office Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Pejaten, Jakarta Selatan.

"Harapannya catatan kritis dan analisis INDEF ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan secara optimal," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Pembicara: Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, Abdul Manap Pulungan, Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abra El Talatov, Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Andry Satrio Nugroho, Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, dan Hanif Muhammad, Center of Innovation and Digital Economy-INDEF dimoderatori: Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF. (Arianto)


Share:

LSI Rilis Temuan Survei Nasional dengan Tajuk "Persepsi Publik Terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam Pemilu 2019, salah satu isu yang menonjol adalah hoax atau berita palsu tentang keterkaitan Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian terpilih sebagai presiden, dengan RRC.

Temuan survei SMRC menunjukkan bahwa menjelang pemilihan terjadi peningkatan jumlah orang yang percaya dengan hoax bahwa Jokowi adalah kaki tangan RRC. Yang percaya dengan hoax ini lebih banyak terdapat di kalangan pendukung Prabowo-Sandi, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Yang  juga lebih banyak percaya adalah dari kalangan kelas menengah, berpendidikan tinggi, di kalangan etnis di mana Prabowo-Sandi menang, serta di daerah Sumatera, DKI-Banten, dan Jawa Barat. Maka logis kalau banyak warga terutama pendukung Prabowo - Sandi memiliki penilaian yang negatif terhadap pengaruh RRC.

Djayadi Hanan, Ph.D, Direktur Eksekutif LSI mengatakan, Selama sepuluh tahun terakhir, dan sepuluh tahun mendatang, tiga negara yakni AS, RRC, dan Jepang masih tetap dianggap negara-negara besar yang paling berpengaruh, baik di Asia maupun di Indonesia.

"Yang menarik adalah dominasi pengaruh AS kini dikalahkan oleh RRC. Satu dekade lalu, AS-lah yang dipandang paling berpengaruh di Asia dan di Indonesia. Kini dan sepuluh tahun mendatang, RRC  dianggap yang paling mendominasi," ujar Djayadi saat Rilis Temuan Survei Nasional dengan tajuk "Persepsi Publik terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia" di Hotel Erian  JI. KH.  Hasyim No. 45, Menteng, Jakarta. Minggu (12/01)

Namun, kata Djayadi, makin dominannya RRC juga diikuti dengan makin negatifnya penilaian masyarakat terhadap pengaruh negara tersebut baik di Asia maupun di Indonesia. Sedangkan yang  memandang positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) pengaruh AS cenderung stabil dan berimbang dari waktu ke waktu.

Menurutnya, Penilaian masyarakat terhadap negara-negara paling berpengaruh di Asia dan Indonesia tersebut berhubungan dengan sejumlah faktor seperti penilaian terhadap keadaan ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah, keberpihakan dalam pemilu/politik (partisanship), dan sejumlah faktor demografi.

Selain itu, lanjutnya, Penilaian atau sentimen terhadap RRC banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik. Kecenderungan bersikap negatif terhadap RRC terdapat pada warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, dan pemilih Prabowo - Sandi di Pemilu 2019 lalu. RRC juga cenderung dinilai sebagai ancaman terutama oleh warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, oleh pendukung Prabowo-Sandi, dan juga terutama pemilih PAN dan PKS.

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya sentimen negative terhadap RRC terutama di kalangan pendukung Prabowo-Sandi adalah maraknya hoax keterkaitan Jokowi sebagai kaki tangan RRC.

"Menurut masyarakat, negara Jepang belum tergoyahkan sebagai negara yang paling layak dijadikan model pembangunan, baik untuk Asia maupun untuk Indonesia," pungkasnya. (Arianto)





Share:

P2P LIPI Luncurkan Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar peluncuran basis data (database) hasil survei tentang Pemilu Serentak 2019 pada Senin (02/12) dan Penguatan Demokrasi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu April-Agustus 2019. Di hari yang sama, P2P LIPI juga meluncurkan kertas kebijakan (policy paper) yang merekomendasikan perubahan sistem pemilu serentak lima kotak, sebagai tindak lanjut dari hasil survei dan kajian kualitatif yang telah dilakukan.

Basis data yang diluncurkan berjudul "Database Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi." Basis data ini berisi hasil survei yang memotret evaluasi Pemilu Serentak 2019 melalui kacamata pemilih, sekaligus persepsi responden mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Prof. Dr. Firman Noor, MA selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dalam sambutan pembukaan mengatakan, Pembahasan hasil survei dalam basis data ini dipilah menjadi enam bagian: (1) pendahuluan dan metodologi; (2) evaluasi ekonomi dan kinerja pemerintah; (3) partisipasi politik dan political engagement warga; (4) evaluasi kampanye, proses, dan hasil pemilu; (5) perilaku pemilih; dan (6) dukungan terhadap demokrasi dan persepsi tentang isu-isu reformasi.

"Selain basis data, P2P LIPI juga mengeluarkan kertas kebijakan (policy paper) berjudul "Menuju Pemilu Serentak yang efektif dan Demokratis", yang merupakan hasil kajian lanjutan pasca survei persepsi publik dilakukan, Dalam kertas kebijakan ini, P2P LIPI menyoroti beberapa hal mengenai evaluasi Pemilu Serentak 2019 baik dari sisi positif maupun negatif," jelas Firman saat Launching Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan Mengenai Rekomendasi Perubahan Sistem Pemilu Serentak Lima Kotak di Ruang Seminar LIPI Jakarta. Senin (02/12)

Pada kesempatan yang sama, Wawan Ichwanuddin, S.Sos, M.Si selaku Koordinator Basis Data Hasil Survei dan Kertas Kebijakan menjelaskan, Terdapat empat hal yang patut diapresiasi dari Pemilu Serentak 2019.

-  Pertama, naiknya partisipasi pemilih.
-  Kedua, secara umum Pemilu Serentak 2019 berlangsung bebas serta jujur dan adil jurdil).
-  Ketiga, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih didukung oleh mayoritas kursi di DPR, yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial.
-  Keempat, naiknya presentase keterpilihan caleg perempuan di DPR, yaitu sebesar 20.56%, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.


Di sisi lain, kata Wawan, terdapat enam hal yang masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

-  Pertama, jatuhnya ratusan korban jiwa di kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas dan pengamanan pemilu, yang diduga akibat beban kerja yang terlalu berat saat Pemilu Serentak 2019.
-  Kedua, selain bagi penyelenggara, pelaksanaan pemilu serentak dengan menyoblos lima surat suara, dinilai menyulitkan bagi pemilih.
-  Ketiga, di tataran yang lebih teknis, masih ada persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala distribusi logistik.
-  Keempat, masih maraknya politik uang yang secara substansi akan berdampak pada kualitas pemilu.
-  Kelima, dari segi hasil, jumlah calon anggota DPR petahana (incumbent) yang terpilih kembali mengalami kenaikan yang signifikan yang diduga akibat praktik gentong babi (pork-barrel) yang dilakukan caleg petahana.
-  Keenam, gejala dinasti politik tetap dihasilkan di Pemilu Serentak 2019, sebagai salah satu akibat dari sistem proporsional terbuka yang mengedepankan pengaruh personal, dibanding partai politik.

Menurutnya, Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap Pemilu Serentak 2019, kertas kebijakan yang ditawarkan P2P LIPI ini merekomendasikan tiga hal.

Pertama, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan penyelenggaraan dan dampak dari Pemilu Serentak 2019, yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk tim independen.

Kedua, perubahan skema pemilu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan perbaikan sistem pemilu, yang mencakup isu perubahan sistem menjadi kombinasi antara proporsional terbuka dan tertutup, ambang batas parlemen dan presiden, besaran daerah pemilihan, pengaturan kampanye yang lebih memfasilitasi debat program, dsb.

Ketiga, kertas kebijakan ini memandang salah satu alternatif yang terbaik untuk menggantikan pemilu serentak lima kotak adalah skema pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Sebagai proses transisi, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian akhir masa jabatan baik kepala daerah maupun anggota DPRD, jika pemilu serentak nasional tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang ada saat ini; memasukkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam Prolegnas 2020; penyusunan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. (Arianto)




Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini