Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan

IMO-Indonesia Desak Kehumasan Lebih Responsif Jawab Konfirmasi Awak Media


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menyampaikan tuntutannya secara terbuka kepada seluruh kehumasan institusi untuk memberikan konfirmasi yang disampaikan awak media kaitannya dengan pemberitaan yang sedang diproses.

"Ini penting mengingat hal tersebut akan memberikan informasi yang sifatnya cover both side yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah pemberitaan," ungkap Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F Ismail, di Jakarta, Rabu (27/12/23) pagi.

Menurut Yakub, kejadian yang sering kali dialami para wartawan atau awak media ketika hendak menyajikan informasi yang kredibel terhambat karena dari instansi atau institusi terkait kurang responsif dalam memberikan tanggapan.

"Padahal, setiap instansi atau institusi memiliki bagian kehumasan yang diharapkan mampu merespons berbagai situasi yang berkaitan dengan lembaga tersebut ketika ada pihak-pihak yang membutuhkan," ujar Yakub. 
  
Lebih dari itu, hal yang lebih penting lagi dari respons cepat bidang kehumasan itu dapat memenuhi informasi berimbang dari berbagai asumsi liar yang kerap terbangun di luar institusi terkait.

"Tanggapan melalui kehumasan itu akan membantu pewarta atau media dalam memberikan klarifikasi atau setidaknya menerima informasi yang berimbang dari institusi yang sedang dibicarakan," kata Yakub.

"Untuk itu kepada semua awak media yang melakukan tugas jurnalistiknya sebagimana UU Pers harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga mampu menyajikan pemberitaan sesuai fakta dan kredibilitas informasi publik itu sendiri," terangnya.

Kaitannya dengan itu, Dewan Pimpinan Pusat IMO-Indonesia menghimbau kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang untuk segera menjalin silaturahmi dengan kehumasan dalam rangka memperkenalkan organisasinya.

Hal tersebut dimaksud agar ada upaya yang cepat dari organisasi untuk segera dapat menjembatani kepentingan media. Namun demikian, IMO-Indonesia juga akan membuat catatan terhadap kehumasan yang tidak menjalankan fungsinya secara baik dan berimbang terhadap media.

Editor: Arianto 


Share:

Jalan Panjang, Akhirnya Putraindonews Terverifikasi Dewan Pers


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Chief Executive  Officer (CEO) putraindonews Yakub F Ismail mengaku lega usai media yang diasuhnya tercatat sebagai media terverifikasi oleh Dewan Pers.

Yakub mengakui bahwa proses yang dilalui untuk menjadikan Putraindonews terverifikasi tidaklah mudah.

"Butuh waktu berbulan-bulan untuk memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Dewan Pers," kata Yakub di Jakarta, Minggu (26/2).

Kendati begitu, dirinya mengatakan semua tidak ada yang instan. Terlebih apa yang diperjuangkan memiliki dampak dan pengaruh besar terhadap pencapaian hasil.

"Tentu kalau bicara segi manfaat, sangat banyak. Selain mempermudah media terkait dalam menjalin kerja sama dengan lembaga mitra, juga sebagai bagian dari penguatan profesionalitas media," terangnya.

Bertolak dari kesuksesan Putraindonews, ia pun mendorong rekan-rekan media, khususnya yang tergabung dalam atau berada di bawah naungan IMO Indonesia agar segera melakukan langkah yang sama.

"Meski bukan hal mudah dalam pemenuhannya bagi media yang naik kelas, namun hal tersebut mau tidak mau harus dilakukan agar kiranya standar perseroan dan karya jusnalistik media-media online dapat lebih presisi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Adapun, kata dia, untuk tahapan verifikasi Dewan Pers secara garis besar memiliki dua tahapan, pertama terverifikasi administrasi meliputi seluruh legalitas, konten dan administrasi dengan standar penuh.

"Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual, di mana dewan pers akan melakukan visit sebagaimana dokumen dan kantor serta melakukan wawancara sebagaimana dokumen yang telah disampaikan pada saat dewan pers melakukan verifikasi administrasi," timpalnya.

Diceritakan juga bahwa Putraindonews yang telah berdiri sejak tahun 2016 kali pertama melegalkan diri pada tahun 2018 awal dengan akta pendirian nomor: 90 dan no AHU-0005539.AH.01.01 Tahun 2018. "Alhamdulillah... dengan sukses membangun brandnya sendiri tentunya memiliki makna yang lebih untuk media putraindonews," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Erick Thohir Tawarkan Solusi Agar Ekosistem Industri Media Makin Sehat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri BUMN Erick Thohir mengajak kalangan media memperbaiki ekosistem di industri media agar sehat. 

Salah satu indikasi kesehatan ekosistem media adalah besarnya aliran keuntungan yang mengarah ke pelaku industri di dalam negeri. 

Saat ini, keuntungan terbesar di industri media masih disedot oleh para pemilik platform asing.

Demikian diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat berbicara dalam Seminar Leaders Vision, Grand Launching Jaringan Pemred Promedia (JPP) di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Menurut Erick, membangun ekosistem pada sebuah industri merupakan satu hal yang sedang gencar dilakukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Contohnya, ekosistem baterai listrik yang sebelumnya hanya mengandalkan perdagangan mineral mentah berupa Nikel. 

"Pada awalnya kita berpuas diri dengan 1 miliar USD (dari perdagangan bahan mentah) nikel, tetapi setelah diturunkan sekarang nilainya bisa 33 miliar USD," ungkapnya.
 
Industri media pun, ujarnya, sebaiknya melakukan hal yang sama. Pelaku industri media harus duduk bersama dengan pemerintah untuk membangun ekosistem digital ekonomi yang kuat di lingkungan media.

"Yuk kita dorong ekosistem digital ekonomi dengan payung hukum yang jelas, dan berpihak kepada Indonesia," tegas Erick.  
 
Indonesia, kata Erick, harus memiliki keberanian yang sama dengan negara - negara di dunia yang mereview pemilik platform digital yang dianggap tidak berpihak kepada ekosistem nasionalnya. Ini sudah dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat yang akan mereview Tik Tok. 

"Kenapa kita tidak bisa? Mau sampai kapan sebagai bangsa besar market kita digerogoti oleh bangsa asing terus," ujarnya.

Keberadaan platform asing itu harus diatur agar mau masuk sebagai bagian dari ekosistem digital Indonesia. Ini ditujukan antara lain agar lapangan kerja tercipta secara maksimal di dalam negeri. 
 
"(Di industri media), yang belum kita sadari, ekosistem iklannya sendiri tidak di sini (Indonesia). 80% iklan digital itu ada di Facebook, Google, dan Tik Tok. Kita selalu dilema, dan terjebak dengan ekosistem yang dibuat orang lain. Kita tidak punya ekosistem sendiri," tegas Erick.

Jika industri media sukses, maka industri lain pun bisa sukses juga. Salah satunya adalah industri games lokal, yang menurut Erick, sedang tidak baik - baik saja.  

"Sebanyak 9 milliar USD pergi ke luar negeri. Tidak ada game lokal (yang menerima manfaat). Secara industri, (industri games lokal itu) seperti tumbuh, tetapi secara transaksi tidak," kata Erick. (Lak/Tha)

Share:

Ahli Pers Kamsul Hasan: Wartawan Tidak Wajib LuLus UKW


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Wartawan tidak wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal itu ditegaskan Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers, pada Jumat (20/01/2023), dalam diskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) pada acara Nggopi Bareng. 

Penegasan tersebut ia kemukakan, untuk menjawab kesalahpahaman tentang UKW, yang berkembang di kalangan wartawan dan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Sejumlah lembaga pemerintahan di berbagai wilayah tanah air, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa lembaga pemerintahan yang dimaksud, hanya menjalin kerjasama dengan wartawan yang sudah lulus UKW dan berasal dari media yang sudah tersertifikasi di Dewan Pers.

"Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers," terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dalam hal ini, UKW mengacu kepada Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan.  

Saat ini, ada 30 lembaga yang telah mendapat lisensi dari Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah tanah air. Itu pun tidak semuanya aktif melaksanakan uji kompetensi wartawan. Padahal, menurut perkiraan Dewan Pers, jumlah media di Indonesia mencapai 47 ribu lebih, yang 43 ribu di antaranya adalah media online.

Jika rata-rata setiap media memiliki 5 wartawan, maka jumlah wartawan di Indonesia mencapai 235 ribu orang. Realitasnya, saat ini, total jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang telah dinyatakan lulus UKW, baru sekitar 23.300 orang. Artinya, belum sampai 10 persen dari jumlah wartawan di Indonesia yang sudah lulus UKW.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi, UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. 

Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?   

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan. "Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas," ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta.

Lebih lanjut, Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka. 

"Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW," ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna.

Diskusi tentang pers dengan Kamsul Hasan pada Jumat (20/01/2023) tersebut, berlangsung penuh semangat. Ini memang bagian dari agenda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), dalam konteks mengembangkan wawasan anggota SWI. 

"Diskusi seperti ini akan dilakukan SWI secara reguler, dengan mengundang tokoh-tokoh pers ke Kantor DPP SWI. Bersamaan dengan itu, SWI terus berproses, agar dalam waktu dekat menjadi konstituen Dewan Pers," ungkap Herry Budiman selaku Sekretaris Jenderal SWI.

Herry Budiman lebih lanjut menjelaskan, Kantor Sekretariat DPP SWI di Jalan Indramayu No.17, Menteng, Jakarta Pusat, cukup representatif sebagai tempat diskusi untuk meningkatkan kompetensi para wartawan yang sudah bergabung dengan SWI. 

Pada Ngopi Bareng itu, selain diskusi tentang hukum pers dengan Kamsul Hasan, para peserta juga mendapatkan pengembangan wawasan tentang media online, yang disampaikan oleh Isson Khairul selaku Ketua Dewan Etik Sekber Wartawan Indonesia (SWI). (Arianto)

Share:

Sinergitas! PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Edukasi di Bidang Kehumasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pembinaan Teknis Bidang Kehumasan dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan, dan media lini masa lainnya.

Training tersebut diikuti 20 orang dari berbagai satuan kerja Jasa Raharja seluruh DKI Jakarta, Sabtu (01/10/22), bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Lantai 4, Jl. Jatinegara Timur No. 123 Jakarta Timur. Hadir sebagai narasumber seorang tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko, S.Sos., S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua I DPN PPWI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Cabang Jasa Raharja DKI Jakarta, Suhadi. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pegawai dalam membuat berita kegiatan Jasa Raharja.

“Melalui kegiatan training kehumasan ini diharapkan pegawai dapat membuat berita yang bisa mendongkrak nama Jasa Raharja agar lebih dikenal oleh masyarakat luas,” kata Suhadi.

Dalam materinya, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan performa yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif, dan berkualitas, sesuai dengan standar dan tata cara penulisan karya jurnalistik yang memuat unsur 5W+1H yang baik dan benar. "Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini, terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar 5W+1H," jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing unit kerjanya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang disampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat, baik pemateri atau pun para peserta, sangat serius untuk memahami teknis-teknis di dalam kehumasan, khususnya pada sesi pembuatan berita atau laporan kejadian, dan cara cepat menyampaikan berita yang berstandar 5W+1H. 

Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, bagian humas Jasa Raharja akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. "Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif," ungkap Lousiana.

Untuk itu, tambah dia, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. "Kegiatan humas atau public relation saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta membangun kepercayaan institusi di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Lousiana.

Usai training yang berlangsung satu hari itu, setiap peserta yang diwajibkan membuat berita dengan jumlah 150 kata dalam 5-10 menit ini, mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dari PPWI Nasional. (Lak/Tha/Ant)

Share:

Edi Wardana: Dukung Program BRK Menuju Bank Syariah


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Salah satu organisasi wartawan media online terbesar di Indonesia yaitu PW MOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) hadir dalam acara Media Gathering yang dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Lantai IV pada Rabu, (02/03/22). 


Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRK, Edi Wardana berharap dukungan dan kerjasama awak media yang ada di Riau, untuk ikut mendukung program BRK menuju Bank Syariah.

Dukungan awak media dari pemberitaan yang benar akan turut membantu BRK menuju Perbankan yang lebih baik, melalui kritik dan saran-saran dari media tentunya.

"Kami yakin, teman-teman insan pers yang hadir dalam kesempatan ini merupakan mitra terbaik BRK, yang turut mendukung konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah," ucap Edi mengawali  acara Media Gathering. 

"Insya Allah, dengan kerjasama yang baik kami dan kawan kawan media semua, ke depan BRK akan jauh lebih baik dan kuat, dan menjadi yang terbaik nasional,” harapnya. 

Dalam forum diskusi jelas terungkap bahwa tujuan di adakannya pertemuan pihak PT BRK dengan awak media sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan hak jawab AIS (Anang Iskandar Syndicate) Law Firm terkait pemberitaan miring oleh media dan adanya demo-demo di Jakarta yang mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda Riau menyelisihi nilai kontrak kerjasama antara AIS Law Firm dengan PT BRK senilai Rp 1,45 M. 

Sebagaimana diketahui sejak tiga bulan lalu Bank Riau Kepri telah menunjuk Anang Iskandar Syndicate (AIS) Law Firm sebagai Tim Pengacara Tetap untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan hukum yang ada  saat roda bisnis perbankan ini berjalan sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Dalam forum diskusi terjadi tanya jawab antar pihak AIS Law Firm dan awak media yang hadir. 

Seperti diketahui beberapa hari yang lalu publik dihebohkan terkait proses awal AIS Law Firm berkenalan dengan PT BRK hingga terjadinya kontrak dengan nilai fantastis. 

Dari pihak AIS Law Firm pertanyaan ini dijawab oleh Fatur yang membidangi  kajian dan media. 

“Perkenalan AIS dengan BRK ini dimulai dari November 2019. Dari perkenalan itu AIS terus mengirimkan company profil setiap tahunnya. Alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan, proses itu membuahkan hasil. Kini AIS Law Firm mendapat amanah menjadi kuasa hukum Bank Riau Kepri," jawab Fatur. 

Sementara itu, Direktur AIS Law Office, Rini Prihandini mengatakan, dari adanya penandatanganan perjanjian kerjasama itu, AIS Law Firm akan cepat tanggap dalam penanganan perkara hukum yang terjadi di Bank Riau Kepri kedepannya. 

"Selaku klien tetap, kami akan cepat tanggap akan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berdampak terhadap BRK," imbuh Dani sapaan akrabnya. 

Terkait hak jawab AIS Law Firm terhadap pemberitaan negatif PT Bank Riau Kepri yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, serta merugikan kliennya mohon dimuat oleh media sesuai dengan tujuan awal acara ini dilaksanakan. 

"Untuk hal yang satu ini AIS Law Firm juga melakukan koordinasi dengan Dewan Pers mengenai mekanismenya," jelas pengacara BRK ini. 

Lebih jauh dikatakan Rini, pihaknya juga telah melakukan investigasi seputar aksi demo yang dilaksanakan di Jakarta mengatasnamakan oknum pemuda atau mahasiswa riau.

"Ternyata aksi-aksi demo yang dijalankan di Jakarta bukan dari pemuda atau mahasiswa Riau dan pihaknya akan menindak lanjuti dengan pelaporan karena sudah menyangkut tindak pidana," katanya.

Begitu juga terkait beredarnya dokumen intern AIS dan BRK soal kerjasama soal besaran harga pengacara yang fantastis dan lainnya. "Kami akan menindaklanjuti adanya dokumen-dokumen milik AIS dan BRK yang beredar, dan itu jelas melanggar undang-undang ITE," tutup Rini Prihandini.

Perlu dijelaskan  bahwa Tim Pengacara yang ditunjuk PT BRK  Anang Iskandar Syndicate (AIS) Law Firm berkantor di Jakarta  dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Anang Iskandar, SIK,.SH,.MH. merupakan pengacara tetap PT Bank Riau Kepri, Sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama yang tertuang dalam surat Nomor: 057/PKS/2021 dan Nomor: 133/PJPT-AIS/XI/2021 antara kedua belah pihak. 

Dalam kesempatan itu PW MOI Kota Pekanbaru diwakili oleh publikterkini.com menanyakan seputar perlindungan hak-hak konsumen yang menjadi nasabah BRK yang notabene merupakan konsumen terhadap produk-produk perbankan dimana hak-hak nya dilindungi oleh undang-undang.

Hal ini dipertanyakan tidak lepas dari pantauan awak media  terkait adanya dugaan raibnya uang nasabah dalam berbagai kasus baik yang sudah ditindak lanjuti di Pengadilan Negeri maupun yang belum berlanjut ke ranah hukum. 

Pertanyaan awak media langsung dijawab oleh Bagian Kajian dan Media AIS Law Firm Fatur dijelaskanya bahwa hal ini sudah barang tentu akan menjadi perhatian Tim Pengacara AIS Law Firm sesuai bidangnya. 

“Terkait perlindungan hak-hak konsumen sebagai nasabah di BRK sudah barang tentu menjadi perhatian kami sebagai Tim Pengacara BRK,“ jawabnya. 

Disampaikannya lagi, “Terkait dugaan adanya dana nasabah yang hilang tentu menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan upaya-upaya hukum kedepannya,“ ucap Fatur. 

Hadir pengurus PW MOI Riau Sekretaris Provinsi Riau Rio Kasairy, Bendahara Provinsi Riau  Zerry Hijrah, Ketua PW MOI Kota Pekanbaru APRIANTO, Sekretaris PW MOI Kota Pekanbaru Alex Cowboy dan para pengurus lainnya. (Arianto)
Share:

Sekjen MOI : Pengurus MOI Tidak Produktif Mundur, Itu Bagus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Terkait adanya dua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang mengundurkan diri, disikapi biasa saja oleh Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal dan menurutnya itu bagus. Hal tersebut disampaikan melalui pesan Whatsapp pada Kamis (3/12).

“Kenapa saya katakan bagus, sebab itu mempermudah DPP (Dewan Pimpinan Pusat) MOI melakukan konsolidasi organisasi ke daerah, apalagi yang mundur termasuk yang berkinerja kurang begitu prima. Sebagai Sekjen MOI, saya bersyukur pada Tuhan,” tegas Jusuf Rizal saat dimintai tanggapannya oleh awak media tentang adanya dua pengurus DPW MOI yang mundur.

Sebagaimana diketahui wartawan, ada dua Ketua DPW MOI mundur dari Pengurus MOI yaitu Ketua DPW MOI DKI Jakarta Prayogie dan Ketua DPW MOI Jawa Tengah, Didik Hargiyanto. Sebelumnya, M. Taufik telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP MOI.

Menurut Jusuf Rizal yang sudah banyak makan asam garam berorganisasi, ada yang mundur dan ada yang masuk dalam organisasi itu biasa. Satu hilang, seribu berganti. Ia juga tidak merasa risau walau ada yang mundur. Organisasi MOI tetap berjalan normal sebagaimana biasa.

Pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menyebutkan manuver gerakan ini sudah dibacanya sejak lama. Itu terkait rencana Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala untuk membuat wadah wartawan (Persatuan Wartawan Media Online Indonesia / PWMOI) di bawah MOI.

Agar tidak memunculkan perpecahan, kemudian gagasan untuk membentuk PWMOI di bawah MOI, guna membesarkan MOI, kemudian dibatalkan. Semestinya hal tersebut sudah selesai. Namun kelompok kepentingan rupanya memainkan ini sebagai bola panas, bahkan mau membuat Munaslub tak berdasar.

“Sebagai Sekjen MOI, selama organisasi dijalankan sesuai konstitusi, saya patuh kepada perintah Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Jika ada yang mencoba bermain api dengan melanggar konstitusi dan mau merusak organisasi, siapapun itu tentu kita akan hadapi,” tutur Jusuf Rizal.

Dengan mundurnya beberapa orang kepengurusan MOI, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah tidak membuat Sekjen MOI menjadi risau. DPP MOI telah mempersiapkan berbagai plan menghadapi gejolak yang ditimbulkan kelompok kepentingan yang ingin membonsai MOI.

“Sebagai Sekjen bersama Ketua Harian, Siruaya Utamawan, Bendum Hj. Candra Manggih dan Jajaran Pengurus DPP MOI yang sevisi, akan tetap bersama-sama mendukung kepemimpinan Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Kami terus melakukan konsolidasi menjalankan amanat Rakernas mempersiapkan MOI menuju menjadi Anggota Dewan Pers awal tahun 2021,” tegas pria aktivis pekerja dan buruh itu.

Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019 itu lantas menambahkan, bahwa mundurnya kedua Ketua DPW MOI itu justru menguntungkan DPP MOI. Karena keberadaannya selama dua tahun seperti mati suri. Nato (No Action Talk Only). DPP MOI sudah siapkan figur pengganti agar mampu mendukung program MOI menjadi anggota Dewan Pers. **
Share:

Sidarta S. Pelawi: Pemimpin MOI Harus Berani, Tegas Seperti Api Sungai dan Bulan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media Online Indonesia (MOI) Sidarta S. Pelawi, MBA, memberi arahan kepada Pengurus DPP MOI agar dalam menjalankan roda organisasi, para pemimpinnya harus berani dan tegas guna mempercepat tercapainya tujuan (goals) organisasi.

“Nakhoda organisasi harus berani memimpin seperti Api, seperti Matahari, seperti Sungai dan seperti Bulan. kendatipun harus bertemu di pengadilan, kebenaran akan tetap menang,” tegas pria pengusaha berdarah Sumatra itu dalam pesannya melalui Whatsapp Group MOI di Jakarta (16/11).

Menurutnya, untuk mempercepat mencapai tujuan organisasi tidak bisa dipungkiri para pemimpinnya harus dapat bertindak tegas sekalipun tidak mudah. Tentu akan banyak tantangan, bahkan mungkin tuntutan hingga ke Pengadilan. Dalam pesan supportnya kepada Ketum, Sekjen, Bendum dan Ketua Harian MOI, tidak usah takut, karena kebenaran akan tetap menang.

Sidarta yang mantan birokrat itu mempersonifikasikan, pengelolaan organisasi ibarat Pohon Anggur yang Subur. Memiliki cabang, ranting dan daun yang sudah tua. Agar tunas-tunas baru muncul, tumbuh, subur dan berbuah lebat dan besar-besar, cabang, ranting dan daun yang sudah tua perlu digunting.

Artinya apa? Menurut Sidarta tidak bisa kita pungkiri orang-orang yang sudah dituakan memiliki pola pikir seperti orang tua, yang kaku, selalu berfikiran aturan-aturan. Dahulu begini, begini yang benar. Kerjanya hanya tukang grafis, pengkritik, merasa diri yang paling benar.

“Padahal dia ada atau tidak ada sama saja bagi organisasi dan tidak sadar sampai saat ini juga tidak berbuat apa-apa kepada organisasi, memang saatnya ditinggalkan atau diturunkan dari gerbong kereta organisasi guna percepatan tujuan organisasi,” tegas Sidarta sambil menambahkan pengurus DPP MOI tetap 'Keep in A Good Spirits'.

Sementara itu, Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal mengomentari statemen Dewan Pembina, Sidarta S. Pelawi menilai positif dan merupakan sinyal bahwa DPP MOI masih berjalan dan dijalankan berdasarkan konstitusi dan tidak melanggar AD/ART. Selain itu, tidak perlu takut menghadapi pengadilan jikalau ada pihak-pihak yang mau memecah belah atau bahkan membubarkan MOI sekalipun.

“Sebagai junior, saya respek dan memberi apresiasi yang tinggi. Karena mengembangkan organisasi itu tidak mudah, apalagi DPP MOI sudah pernah hampir vakum selama satu tahun. Kami pernah membahas kemajuan MOI ini berdua saat bertemu di Istana Negara,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Share:

Sekjen MOI : DPP MOI Solid, Tidak Ada Perpecahan, Itu Hanya Ulah Oknum Saja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) membantah ada perpecahan di tubuh organisasi MOI. Kepengurusan dan DPW MOI di daerah tetap solid dan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (15/11).

“Kepengurusan DPP MOI Solid. Tidak ada perpecahan. Barangkali ada beberapa oknum pengurus yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang dijalankan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala, kemudian buat ulah. Itu kan seperti anak nakal dalam sebuah keluarga,” tegas Sekjen MOI, HM.Jusuf Rizal.


Lebih lanjut Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu menyebutkan, dalam kepengurusan DPP MOI itu ada banyak. Mulai dari Ketum, Ketua Harian, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendum, Wabendum dan beberapa Direktur masih dalam Satu barisan dibawah Komando Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala.

Justru menurut saya, jika ada yang menyebutkan DPP MOI pecah, itu pengurus yang tidak berkinerja bagus. Atau malah jarang terlibat dalam membesarkan MOI. Diundang Meeting konsolidasi lewat Video Conferance Zoom tidak hadir, bahkan pada peringatan HUT ke-2 lewat Zoom tidak dianggap.


Menurut pria aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu, alasan lainnya barangkali mereka tidak paham yang disebut konstitusi organisasi. Memahami AD/ART itu tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi jika disebut ada pelanggaran musti disebut pelanggaran mana. Pasal berapa yang dilanggar oleh DPP MOI.

“Yang jelas sesuai arahan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring, kami tetap bekerja sesuai amanat Rakernas MOI 2019 bagaimana MOI bisa menjadi anggota Dewan Pers. Untuk itu, meski dikepung oleh Pendemi Covid-19, kami tetap melakukan konsolidasi ke daerah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.


Ia juga menghimbau agar pengurus maupun anggota MOI di DPW maupun DPC di daerah tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu hanya gerakan kelompok kepentingan yang menurut saya ingin agar MOI tidak independen, maju dan dibonsai untuk kepentingan kelompok tertentu.

Katanya, Organisasi MOI ini baru seumur jagung. Selama satu tahun setelah dibentuk hampir vakum. Setelah Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring melakukan perubahan kepengurusan, baru bergerak yang dimulai dengan Rakernas 2019. Saat ini mesin MOI mulai bergerak meski terkendala Covid-19. 

“Karena itu kepada para pengurus daerah, baik di DPW maupun DPC, silahkan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Sebab yang justru teriak-teriak itu di daerah yang kinerjanya jelek. Dua tahun tidak bergerak Nato (No Action talk Only). Untuk itu atas arahan Ketua Umum MOI, kami akan revitalisasi kepengurusan di daerah agar bisa mempercepat MOI menjadi anggota Dewan Pers,” tegas HM. Jusuf Rizal. **
Share:

Isu Munaslub Bergulir Sekjen MOI Tegaskan Ketum MOI Tidak Panik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Rudi Sembiring Meliala tidak panik, justru beliau menunjukkan paham berorganisasi. Pelaksanaan Munaslub itu telah diatur dalam AD/ART MOI. Justru yang banyak omong itu yang tak paham konstitusi organisasi. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (13/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM Jusuf Rizal juga menyebutkan bahwa Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala santai saja menyikapi persoalan tersebut. Ia juga membantah statemen salah satu pengurus DPP MOI, Marlon Brando dan pihak lain yang menyebutkan Rudi Sembiring panik, sehingga mengeluarkan delapan maklumat tentang MOI. Delapan maklumat itu terkait adanya gerakan sekelompok orang yang mau menyelenggarakan Munaslub tanpa alasan yang jelas.

“Jika ada orang yang mengatakan Ketum MOI, Rudi Sembiring panik mau dimunaslubkan, berarti orang itu tidak paham berorganisasi dan tidak mengerti konstitusi organisasi. Sebab tidak mudah menyelenggarakan Munaslub. Harus didasari pijakan yang mendasar dan kuat,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA).

Pria berdarah Madura-Batak yang juga aktivis Pekerja/Buruh itu mengakui, pelaksanaan Munaslub itu adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun harus ada mekanisme dan substansi mendasar sebagai landasan untuk dapat melakukannya.

Di organisasi MOI, jelas Jusuf Rizal, Dewan Pendiri bisa mengusulkan bilamana memenuhi substansi seperti organisasi tidak jalan atau dalam keadaan genting. Itu pun harus melalui mekanisme yang konstitusional, dilaksanakan oleh DPP MOI dan atas permintaan 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah yang sah.

“Jadi jika tidak memenuhi sebagaimana konstitusi organisasi, kenapa pula harus panik. Yang justru panik adalah pihak-pihak yang mencoba mengancam, tapi ancaman yang tidak berdasar, tidak perlu ditakuti. Itu ibarat macan ompong,” tambah Jusuf Rizal.

Sementara dari sisi hukum juga bisa disikapi. Jika dilaksanakan Munaslub atas dasar yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan fakta dan data, itu bisa masuk dalam ranah penyebaran informasi bohong. Tentu ada perbandingan antara kepengurusan lama dan baru.

“Saya bukan mau mengatakan bahwa saya sudah pandai berorganisasi, tapi dalam konteks MOI, kita bisa sikapi berdasarkan konstitusi organisasi dan hukum. Karena itu saya tidak melihat Ketum MOI panik, tapi justru memberikan pelajaran agar hati-hati bertindak, sebab setiap tindakan memiliki konsekuensi,” papar Jusuf Rizal, yang juga menjabat Ketua Umum  Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). **
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini