Advokasi Hukum HIMAPOL KORWIL III X HIMAJIP UNAS Gelar Diskusi Santai dengan Tema "Ketok Palu IKN, Bagaimana Upaya Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?"

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN) tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan serta tantangan pembangunan di masa depan. Adapun motivasi utama pemindahan IKN yaitu mencapai target Visi Indonesia 2045, kebutuhan membangun IKN yang berwawasan kebangsaan, keinginan untuk menyeimbangkan pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, serta mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca Covid-19.

Terkait hal tersebut, Advokasi Hukum HIMAPOL KORWIL III X HIMAJIP UNAS menggelar Diskusi Santai dengan tema "Ketok Palu IKN, Bagaimana Upaya Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" di Jakarta, Selasa (17/05).

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di UNAS, atas terselenggarakan kegiatan yang menurut saya bukan sekadar santai, tetapi Sersan (Serius tetapi santai), menghasilkan wawasan tambahan di luar pembelajaran ilmu politik yang diterima di kelas," kata H. Panji Virgianto Sedyo Setiawan, S.I.Kom.. S.IP., M.IP., Anggota DPRD DKI Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Selasa (17/05). 

Sehingga diharapkan ke depan regenerasi anggota DPRD juga terjadi cikal bakal dari teman-teman UNAS yang pada hari ini hadir, bisa menambah wawasan bahwa ternyata berpolitik itu tidak alergi lagi apalagi berkenaan dengan IKN. 

"Tidak usah khawatir bahwa sejak ibukota pindah kemudian kita di kota Jakarta itu tidak ada pembangunan, tadi sudah dijabarkan oleh dua narasumber  bukan hanya saya, dua narasumber tadi mengatakan bahwa sejak ditinggalkan ibukota, pembangunan tetap terjadi di Jakarta, prosesnya pun kita dorong secara maksimal. DKI sendiri konsentrasinya adalah bagaimana pengawasan ditingkatkan karena ujung tombak masyarakat itu ada di teman-teman mahasiswa," ungkapnya. 

Selama ini mahasiswa lebih konsentrasi kepada tingkat nasional, DKI image-nya nasional, padahal DKI itu adalah bagian dari provinsi bukan nasional. "Nah ke depan apabila ini sudah tidak menjadi ibu kota. maka pembangunan maupun koreksi bisa dilakukan oleh teman-teman  mahasiswa," ucapnya.

Poin terpentingnya mengenai pindahnya Ibukota, menurut Panji, Secara pemerataan sudah pasti menjadi lebih fokus. DKI jadi lebih fokus, berapa sih jumlah tenaga kerja yang terserap di DKI? Berapa sih pengangguran?  Berapa kesenjangan ekonomi? 

Karena di DPRD sendiri, pengawasannya jadi dua. Contohnya, bagaimana pembangunan jalur air Sungai Ciliwung yang 33.6 kilometer itu bisa terealisasi, itu tidak mudah juga karena itu ada hak pemerintah pusat yang harus diselesaikan. 

"Harapannya, pembangunan IKN terjadi kesinambungan secara ekonomi, pemerataan ekonomi di daerah IKN yang terbaru dengan pembangunan di DKI sama saja. Walaupun saya pribadi berkeyakinan tidak secepat DKI," pungkasnya. 

Sementara itu, F.X. Gian Tue Mali, S.ikom., M.Si, Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia mengatakan, kalau ibu kota ini kemudian dipindahkan, Saya berharap atensi partisipasi politik masyarakat terhadap kinerja Pemda baik eksekutif, legislatif di Jakarta itu harusnya makin tinggi. "Dengan adanya kegiatan ini teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, saya yakin mereka akan menjadi generasi penerus ketika nanti ibukota pindah. Mereka yang akan merasakan, mereka akan menjadi pelaku, mereka menjadi aktor, oleh karena itu kegiatan seperti ini harusnya makin digalakkan," ucapnya. 

Secara pribadi saya mendukung pemindahan ibu kota negara, saya sebagai orang daerah yang kerja di Jakarta pemindahan ibu kota keluar Jawa itu sangat mendukung, karena terlalu banyak penduduk di Jawa serta konsentrasi ekonomi terlalu terpusat di Jawa, baik ekonomi, pemerintahan, bisnis dan industri.

"Tentu harapan kami sebenarnya kalau saya bicara sebagai politisi  sebagai orang daerah atau pengamat politik, perpindahan ibukota ke luar Jawa itu harapannya mampu menumbuhkan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja," tutupnya. (Arianto)

Read More

Audiensi dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Lemonilo Bahas Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Kolaborasi Pemerintah dengan Swasta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lemonilo, yang diwakili oleh Shinta Nurfauzia, Co-CEO Lemonilo, didampingi Alicia Yusda Yunita, VP Legal Lemonilo, serta Andita Rasyid Reza, VP Marketing & Innovation Lemonilo, melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta (26/04).

Dalam pertemuannya, mereka membahas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di bidang kuliner, yang saat ini sedang bertumbuh dengan pesat serta kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Sebagai bentuk dukungan pada pemulihan ekonomi nasional, Sandiaga Uno mengatakan “Menurut saya, kita punya produk-produk yang tidak kalah. Ketika kita punya tekad yang kuat, perusahaan-perusahaan kita membuka peluang usaha, dan pemerintah memfasilitasi terciptanya lapangan kerja, maka ekonomi kita akan bangkit. Pandemi ini menjadi pelajaran untuk pemerintah agar fokus pada kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tempat waktu. Dunia usaha bersama seluruh pemangku kepentingan kini mulai menata tatanan ekonomi baru. Setelah 2 tahun kebelakang kita fokus untuk menata sektor kesehatan, kini saatnya kita mulai menata kembali sektor ekonomi.” 

Di sela-sela diskusi, Shinta Nurfauzia mengatakan, “Sebagai pelaku ekonomi kreatif di sektor kuliner dan teknologi, Lemonilo terus berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui makanan yang dapat menunjang gaya hidup sehat yang tersedia pada aplikasi Lemonilo dan gerai retail fisik. Melalui berbagai produk Lemonilo, seperti mi, camilan, bumbu-bumbu dapur, dan lainnya, kami ingin menghadirkan cita rasa khas nusantara yang sudah familiar di masyarakat, tentunya juga dari bahan-bahan yang berasal dari petani lokal, dan bebas dari pengawet, pewarna buatan, serta penguat rasa.”

Ketika membahas ekonomi kreatif, Shinta melanjutkan, “Kami turut serta mendorong upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap para pelaku UMKM. Kami siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah untuk membagikan praktik-praktik terbaik dan materi edukasi kewirausahaan yang mampu membantu pegiat ekonomi kreatif dan UMKM mengaplikasikannya pada bisnis yang mereka kelola sebagai bukti nyata dukungan Lemonilo dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.”

Dalam kesempatan yang sama, Lemonilo dan Rumah Siap Kerja juga memprakarsai kerja sama dalam mendukung tumbuh kembang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri. (Lak/Tha)

Read More

PB PPM Gelar Diskusi Mewaspadai Ancaman Narco-Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Terorisme dan peredaran narkoba termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Keduanya menjadi lebih mengerikan ketika menyatu menjadi sebuah kekuatan yang mengancam dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, uang hasil transaksi narkoba digunakan untuk membiayai teror.

Narco-terrorism ini kemudian menggunakan kemajuan teknologi dunia maya untuk menyebarkan pengaruh dan cengkeramannya sehingga muncullah apa yang disebut cyber-narco-terrorism. 

"Kami mengapresiasi kinerja Kapolri yang terus berupaya memberantas Narkoba dan terorisme di Indonesia," kata Ketua Pengurus Besar Pergerakan Pelajar Maluku (PB PPM), Usrawainu dalam acara diskusi dengan tema "Mewaspadai Ancaman Narco-Terorisme" di Jakarta, Rabu (30/03). 

Pasalnya, ujar Usrawainu, narkoba ini sangat berbahaya begitu juga faham terorisme sangat berbahaya. 

Usrawainu yang akrab di sapa Uca juga mengapresiasi langkah densus 88 antiteror yang terus memberangus aksi terorisme. 

"Jadi, densus 88 bekerja untuk negara dengan ikhlas dan itu harus terus kita dukung terus" ucapnya.

Uca berharap, kedepan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus menerus mensosialisasikan bahaya narkoba ke daerah-daerah agar segala bentuk peredaran narkoba bisa dihilangkan. 

"Acara ini murni kepedulian pemuda Maluku untuk membantu pemerintah menekan peredaran narkoba dan mencegah penyebaran paham Terorisme/radikalisme. Jadi, kami ingin bersinergi untuk membangun Maluku yang lebih baik lagi kedepannya," pungkasnya.

Hadir para pembicara yang expert di bidangnya diantaranya: Nasir Abas, Konsultan Senior Lembaga Penelitian DASPR,  Akmal Aceh, Sekretaris DPP IMM dan Syahrul Ramadhan S,Sos M, Ag, Pengajar dan Kandidat Doktor di salah satu universitas Teheran Iran. Adapun peserta yang hadir kebanyakan dari pelajar Maluku dari 11 kabupaten kota yang berada di Jakarta. (Arianto)

Read More

YASMIN Gelar Acara Ngobrol Radikalisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

10 thn terakhir ini Intoleransi dan Radikalisme muncul membesar, menjadi sebab timbulnya kegaduhan di negara kita. Tidak terhitung hinaan dan persekusi terhadap kaum minoritas dan orang2 yang tidak seiman dan sepemahaman. Belum lagi berbagai penyelewengan dana2 masyarakat yang diketahui ujungnya bermuara pada pembiayaan terorisme atau aksi makar terhadap negara.

Terkait hal diatas, Yayasan Amalbhakti Sahabat Madani Indonesia (YASMIN) menggelar acara NGOBRAL (Ngobrol Radikalisme) bersama Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, mantan Kapolda Jabar serta Arif Fadil alias Basorudin alias Abu Amal, mantan Imaroh NII Pamekasan Madura.

"Bahaya Intoleransi dan Radikalisme ini sudah sangat meresahkan, dimana berbagai lapisan masyarakatpun berpotensi terkena paparan paham Intoleransi dan Radikalisme ini," kata Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, Ketua Dewan Pembina YASMIN dalam acara NGOBRAL, "Ngobrol Radikalisme" di Jakarta, Selasa (22/03).

Oleh karena itu, ujar Ketua Dewan Pembina YASMIN, kami pada hari ini merangkul dan menjadikan para eks yang terpapar Paham Radikalisme dan Intoleransi ini sebagai partner dan anggota, terutama pada agenda kali ini, dimana Pak Arif Fadil sebagai mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) pada perekrutan tahun 1993 dan telah keluar dan bergabung kembali serta mengakui NKRI sebagai Negara yang mana beliau adalah sebagai warga negara yang taat dan patuh serta tunduk pada hukum dan norma yang berlaku serta sudah menyadari bahaya dari Paham Radikalisme dan Intoleransi ini menjadi salah seorang pembicara pada agenda NGOBRAL hari ini.".

Terutama di wilayah Jawa Barat, lanjutnya, dimana Paham Radikalisme dan Intoleransi ini berkembang dengan pesat dan berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas bagi NKRI, maka kami beserta beberapa tokoh agama bersatu padu dan berkoordinasi untuk mencegah penyebaran paham Radikalisme dan Intoleransi baik secara masif dan terencana melalui pembagian buku-buku keagamaan dan hal yang lainnya maupun secara senyap, sebab mereka-mereka itu (Penganut dan Penyebar paham Radikalisme dan Intoleransi-Red) melakukan penyebaran paham inipun secara senyap.

Disaat yang sama, Arif Fadil, mantan anggota NII Tahun 2001 menjelaskan, "Perlu banyak bantuan dan sinergi dari berbagai pihak agar tetap bersinergi dalam rangka menjadi sebuah hal yang memiliki mata rantai dalam rangka mengkondisikan hal-hal bersifat saling berkaitan dan tetap dapat mencegah penyebaran paham Radikalisme dan Intoleransi di NKRI.

Anton Charliyan memanggil rasa peduli dari segenap elemen bangsa untuk tetap melakukan dukungan bagi pencegahan penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi ini, seraya menyebutkan, "Kami akan tetap berjuang dan konsisten dalam melakukan tindakan yang bersifat damai dan sinergis bersama berbagai stakeholder dan menghimbau bilamana ada yang tergerak untuk mendukung agenda yang bersifat penting dan bermanfaat ini secara moril maupun materiil," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPOM Gencarkan Promosi Produk Makanan Olahan Indonesia di Pasar Timur Tengah

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggencarkan promosi produk makanan olahan Indonesia di Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) pada 25 Februari—3 Maret 2022. Mengusung tema “Healthy Life for a Better Future”, BPOM meramaikan Paviliun Indonesia dengan memperkenalkan potensi bidang industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan Indonesia. 

Selain itu, BPOM juga menggelar serangkaian acara, mulai dari seminar, forum bisnis, dan penjajakan kesepkatan bisnis ( business matching). Acara tersebut dihadiri Konsul Jenderal RI di Dubai, K. Candra Negara dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang.

“Pada minggu ke-22, Paviliun Indonesia menampilkan berbagai potensi Obat dan Makanan dari Indonesia melalui kehadiran BPOM. Expo 2020 Dubai merupakan momentum yang tepat untuk mendorong dan mengembangakan inovasi dan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Gelaran Expo 2020 Dubai juga membuka peluang untuk memperkenalkan hingga menarik buyer maupun importir internasional, khususnya di Pasar Timur Tengah,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan sekaligus Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi dari Jakarta dalam rilisnya, Kamis (03/03).

“Sektor makanan olahan merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia. UAE merupakan pasar potensial sekaligus sebagai sebagai hub bagi Kawasan Teluk dan Timur Tengah. Nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke UEA pada 2020 tercatat sebesar USD 89,42 juta, atau meningkat 27,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peluang tersebut membuat kami menggencarkan promosi produk pangan olahan untuk Pasar Timur Tengah”, ungkap Didi.

Pada acara seminar, BPOM mengangkat tema mengenai Dukungan Pemerintah dan Peluang Investasi di Bidang Industri Obat, Kosmetik dan Pangan olahan. Sedangkan pada forum bisnis, BPOM menghadirkan para regulator obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan. Regulator yang diundang berasal dari Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Turki yang berbagi informasi regulasi dan persyaratan izin masuk produk di negara tersebut. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar produk Indonesia dapat dipasarkan di negaranegara tersebut.

Selain itu, BPOM juga turut mengadakan business matching yang menargetkan buyer dan importir potensial dari Timur Tengah. Produk-produk yang ditargetkan yaitu produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, pangan olahan menjadi produk yang berpotensi untuk menjadi peluang ekspor.

“Saat ini kami dari BPOM semakin memfokuskan upaya untuk meningkatkan investasi asing bidang industri farmasi di Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga membawa potensi pangan olahan dan kosmetik herbal yang dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar ke Timur Tengah. Ekspor produk farmasi dan kosmetik berbasis herbal sangat berpotensi untuk dikembangkan. Permintaan pasar impor dunia terhadap produk obat dan kosmetika tumbuh pesat, rata-rata 17 persen dan 15 persen per tahun. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam industri obat tradisional kosmetika alami berbahan baku tumbuh-tumbuhan yang juga berpotensi cukup besar untuk bersaing di pasar dunia,” tutur Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Selain serangkaian acara di atas, BPOM juga memamerkan aneka produk farmasi, pangan, dan kosmetik dari Indonesia di area Rolling Exhibition Paviliun Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Real Time PCR Kit dan vaksin Covid-19 yang merupakan produksi Bio Farma. 

Obat herbal yang dipamerkan mulai dari suplemen temulawak, teh herbal, sari jahe, hingga jamu penguat imunitas ( booster). Sedangkan produk pangan yang dipamerkan, yakni mulai dari bumbu, rempah, dan makanan olahan. Produk kosmetik yang juga dipamerkan seperti produk perawatan tubuh, rambut, hingga wajah yang seluruhnya berada di bawah pengawasan BPOM dan telah memiliki sertifikat halal. (Lak/Tha)

Read More

SA Institute Gelar Diskusi dengan Tajuk 'Masalah dan Tantangan Satgas BLBI'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang tahun 2021 tidak ada yang menarik dari dunia penegakan hukum di tanah air kecuali masalah penerbitan Perpu Covid-19 yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk beberapa pasal, kemudian Surat Pemberhentian Perkara (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan terakhir pembentukan Satgas BLBI ini.

Terkait hal tersebut diatas, Solution Advocacy Institute menggelar diskusi publik  bertemakan "Masalah dan Tantangan Satgas BLBI" Kamis (30/12) di Jakarta. Menurut Yosef B Badeoda, SH, MH, Praktisi dan Anggota DPR RI 2014-2019 tema tersebut cukup menarik sebagai bagian dari catatan akhir tahun di bidang penegakan hukum sepanjang tahun 2021. 

Asal tahu saja, Berdasarkan diskusi publik Satu Meja The Forum, Kompas 16 April 2021 dengan judul, "Memburu Duit BLBI" sebagai bagian dari tanggapan publik terhadap pembentukan Satgas BLBI dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah BLBI harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama melalui mekanisme penyelesaian perdata dan pidana beserta aspek-aspek administrasi lainnya. Patut disayangkan bila ada anggapan karena perkara pidana BLBI sudah di SP3 oleh KPK kemudian Pemerintah beralih ke perdata sebagaimana yang dijelaskan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

2. Penyelesaian masalah BLBI diragukan selesai dalam jangka waktu 3 tahun, karena kompleksitas masalah BLBI dan adanya ketidaksepakatan soal posisi hak tagih negara menurut Pemerintah dan menurut para obligor dan debitur dana BLBI. 

3. Satgas BLBI tidak memiliki pijakan hukum dan operasional di dalam menyelesaikan masalah BLBI. Undang-Undang (UU) Perampasan aset diperlukan untuk mempermudah penyelesaian BLBI.

Dari kesimpulan debat publik di atas, kata Yosef, kami melengkapinya dengan beberapa kritik terhadap Keppres Satgas BLBI antara lain sebagai berikut:

1. Dalam konsiderans Keppres disebut pembentukan Satgas BLBI dalam rangka "menangani dan memulihkan hak tagih negara atas dana BLBI. Namun dalam Pasal 3 Keppres ditambah tugas dan mandatnya tidak saja menangani dan memulihkan tetapi juga menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI tersebut. 

Dengan jangka waktu kerja Satgas BLBI hanya 3 tahun, maka tujuan dari pembentukan Satgas BLBI ini menjadi absurd apakah sekadar menangani dan memulihkan hak tagih negara atau lebih dari itu untuk menyelesaikan tuntas kasus BLBI. Jikalau hanya menangani dan memulihkan hak tagih negara bisa saja dilakukan dalam 3 tahun namun bila mau menyelesaikan hak tagih BLBI, maka pertanyaannya apakah mungkin ini dilakukan. 

Faktanya, saat ini sebagian obligor dan debitur justru berkeberatan dengan penetapan mereka sebagai pihak yang memiliki utang bahkan ada yang sudah dan akan menggugat Pemerintah baik terkait dengan penetapan sebagai pihak yang yang punya utang maupun mengenai jumlah utang yang harus dibayar (vide kasus Texmaco dan Tommy Soeharto dan pemilik Aspac). Gugat menggugat dan lapor melapor akan terjadi bila para obligor/debitur membandel atau tidak terjadi kesepakatan dengan para obligor/debitur. Tentu semua ini memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak cukup hanya 3 tahun.

2. Dasar hukum Keppres Satgas BLBI adalah kewenangan atribusi yang diskretif. Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi negara yang sangat besar dan luas serta bebas. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 3-7 Keppres Satgas BLBI yang memberikan mandat kepada Satgas BLBI yang terdiri dari Menkopolhukam dan jajarannya temasuk Kejagung dan Polri untuk mengambil langkah-langkah dan terobosan yang diperlukan dengan menggunakan semua instrumen kekuasaan negara dari pusat sampai daerah. 

Ini mandat atributif dan diskretif yang sangat besar, luas dan sebebas-bebasnya. Tidak ada mekanisme Kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan besar seperti ini berpotensi abuse of power dan sewenang-wenang. 

Oleh karena itu, lanjut Yosef, diskusi kita bersama Satgas BLBI bagus sekali karena kita juga ingin tahu langkah terobosan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Satgas BLBI. Misalnya, terobosan hukum yang menjadi ranah pengadilan apakah bisa dilakukan oleh Satgas BLBI. Kewenangan yang besar semestinya dibarengi dengan tanggung jawab yang besar pula. 

Keppres Satgas BLBI menyebut tindakan Satgas BLBI merujuk atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya, peraturan perundang-undangnya yang mana, jangan nanti dicari-cari tidak ada, karena tidak jelas pedomannya. Tanpa aturan main dan mekanisme kerja, Kami kira Keppres Satgas BLBI ini tidak cukup untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kita perlu tahu bagaimana Satgas menyikapi hal ini.

3. Sepanjang yang kita baca dan dengar di publik, Satgas BLBI telah mengumumkan 48 obligor dan debitur dana BLBI. Kita juga dengar Satgas telah memanggil para obligor dan debitur bahkan anak-anak obligor dan debitur juga dipanggil. Kita juga mendengar Satgas BLBI telah melakukan penyitaan aset obligor dan debitur yang telah dijaminkan ke negara sebelumnya. Kita juga sudah mendengar Satgas BLBI telah melakukan cegah dan tangkal para obligor/debitur bepergian ke keluar negeri, mencabut akses pinjaman perbankan dan lain lain.

 

Kita ingin tahu sejauh mana semua hal itu bisa dilakukan oleh Satgas BLBI, dasar hukumnya apa, dan apakah hal itu tidak menggangu due process of law dari para obligor dan debitur yang misalnya telah mengambil langkah hukum atas penetapan diri mereka sebagai pihak berutang dengan sejumlah besar kewajiban/utang yang harus dibayar. 

"Publik tentu berharap Satgas BLBI dapat bekerja sesuai dalam koridor hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum," ungkapnya. 

Akibat tidak ada aturan mainnya, banyak yang meledek Satgas BLBI kerjanya mirip debt collector yang bermodalkan surat kuasa kreditur, tahu alamat debitur, datang tagih dengan segala ancaman kemudian ambil atau sita barang. "Bedanya Satgas BLBI lebih hebat karena kuasanya dari Presiden sebagai kepala Pemerintahan Negara dan dapat menggunakan segala instrumen kekuasaan negara," ucapnya. (Arianto)

Read More

Gus Dawam: Pejabat Negara Harus Dilengkapi dengan Etik, Moral dan Adab

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Saw, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar Diskusi dengan tema "Refleksi Sunnah-sunnah Rasulullah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" pada Kamis (04/11) di Jakarta.

"Pertama-tama, spirit agama harus melengkapi spirit kenegaraan, dari konteks ini kemudian kita kaitkan dengan visi misi agama yang diturunkan kedalam dunia. Ada dua misi utama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan etik, moral dan adab," kata H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dari unsur Tokoh Masyarakat periode 2020-2024 kepada awak media di Jakarta.

Selain itu, kata Gus Dawam, sapaan akrab diantara rekannya, Kalau sebuah negara dibangun atas dua prinsip ini yaitu prinsip kenegaraan dibangun atas prinsip ilmu pengetahuan yang cukup berdasarkan fakta, data, analisa serta dikaji berdasarkan peristiwa-peristiwa dan semua dikaji dengan ilmiah. Kemudian pejabat-pejabat negara dilengkapi dengan kelengkapan etik, moral dan adab. "Insyaallah, Indonesia akan menjadi bangsa yang bukan hanya makmur bagi penyelenggara tapi bagi semuanya," ucapnya.

"Insyaallah, kalau masalah ini bisa tertanam, hukum negeri ini akan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kemanusiaan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Narasumber H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Fitria Lesbasa, Bendahara KOPRI PB PMI dengan Moderator Musa. (Arianto)

Read More

Mahfud MD Diskusi dengan Dewan Pers dan Pemimpin Redaksi: Hindari Berita Sensasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta    

Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif. Hal tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan sejumlah media yang kerap memberitakan dan menulis judul berita yang meleset dari pernyataan nara sumber.

"Semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain. Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki," ujar Mahfud MD dalam sesi diskusi Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi media dan pimpinan asosiasi pers yang diselenggarakan Dewan Pers secara daring. Rabu (4/8/2021) 

Mahfud menyampaikan yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoaks dan media mainstream adalah pada standar kualitas konten. Baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.

"Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh sependapat dengan pernyataan Mahfud. Nuh menambahkan, ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas mereka, dan meningkatkan kemerdekaan pers.

"Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindaklanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers," ujar Muhammad Nuh.

Ketua Forum Pemred, Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal. Ia mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.

"Kami bersama Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability menyadari hal ini, karena itu salah satu concern kita adalah media abal-abal," ujar pendiri The London School of Public Relations (LSPR) tersebut.

Saat ini, tambah Kemal, tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global. "Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas bebasnya ada 800 ribuan Pak Menko. Kita kayak dikeroyok," tambahnya.

Dalam forum yang diikuti lebih 50 wartawan dari berbagai generasi ini, berbagai usulan dilontarkan oleh peserta diskusi untuk menghindari praktik jurnalisme yang tidak berhati-hati dan berempati di era pandemi. Misalnya, jurnalis senior Bambang Harymurti mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik masing-masing.

"Misalnya nanti diberi tanda hijau, kuning, atau merah, yang menandakan kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu akan berurusan dengan media jenis apa" ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo tersebut.

Hadir dalam diskusi ini, selain Menko Polhukam, adalah Ketua Dewan Pers, M. Nuh, para anggota dewan pers, para pimpinan asosiasi pers, antara lain AJI, IJTI, AMSI, PWI, SPS, dan para pemimpin redaksi media nasional. Hadir juga Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dan Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Selain Bambang Harymurti dan Kemal Gani, tokoh senior pers lain yang hadir dan ikut urun rembuk antara lain Ilham Bintang, Rustam F. Mandayun, Mara Sakti Siregar, Henry Ch. Bangun, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Karakteristik Kepemimpinan Masa Depan Menuju Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Bandung - Jawa Barat

“ Percepatan laju ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya berdampak pada banyak perubahan, termasuk hampir seluruh sendi kehidupan masyarakatpun turut berubah. Pada akhirnya masyarakat akan menhadapi sebuah tatanan kehidupan baru yang menuntut banyak penyesuaian. Apalagi di tengah pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia saat ini, semakin mempercepat proses perubahan di banyak strata kehidupan.

Ada banyak tantangan dan permasalahan di depan mata, dan sekaligus juga sebenarnya ada banyak kesempatan bagi mereka yang jeli dan peka melihat peluang di masa depan. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat strategis sekali. 

Oleh karena itu karakter kepemimpinan yang diperlukan di masa depan menjadi sangat penting “, demikian disampaikan oleh Dede Farhan Aulawi dalam paparannya ketika memenuhi undangan sebagai narasumber dalam Program Dialog Politik yang diselenggarakan oleh DPW Partai Perindo Jawa Barat di Bandung, Kamis (1/7).

Lebih lanjut Dede pun menyampaikan bahwa untuk menentukan karakter kepemimpinan yang diperlukan di masa depan, harus memahami dulu hal yang terkait dengan tantangan kekonian dan juga tantangan di masa depan itu sendiri. Prognosanya dikaitkan dengan berbagai instrumen perubahan, termasuk didalamnya trend teknologi di masa depan serta perubahan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi tersebut bisa dilihat dengan variabel – variabel VUCA world. VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambigue (tidak jelas) merupakan gambaran situasi dunia di masa kini, dan tentu akan berpengaruh juga di masa depan. Istilah ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika tahun 1987 untuk menggambarkan situasi geo-politik saat itu. Ungkapnya.

Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi.

Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sbuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan. VUCA secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh para pemimpin dan calon pemimpin agar mampu menelurkan sebuah kebijakan dan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan.

Terkait dengan hal tersebut, kemudian Dede meneruskan penjelasan yang terkait dengan karakter kepemimpinan. Menurutnya karakter kepemimpinan masa depan adalah :

1. Visi yang futuristik

2. Open minded

3. Kreatif

4. Action

5. Spiritualitas

6. Inisiatif

“ Keenam karakter tersebut bisa disingkat menjadi “VOKASI”. Jadi para calon pemimpin masa depan itu, minimal harus memiliki enam karakter di atas agar bisa hadir dan tampil untuk menjawab tantangan di zamannya, serta mampu mengeluarkan kebijakan dan strategi yang solutif untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa. Untuk itulah mereka harus memiliki semangat dan keingginan untuk terus belajar guna menambah cakrawala dan horizon kedewasaan dalam menyusun puzzle masa depan agar Indonesia semakin maju. Keep reading on and find your best option “, pungkas Dede mengakhiri percakapan. **

Read More

FWJ Mengawal 100 Hari Kerja Kapolri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Wartawan Jakarta (FWJ) menggelar diskusi Kebon Sirih dengan konteks 'Mengawal 100 Hari Kinerja Kapolri Baru' yang digelar di sekretariat DPP FWJ pada Jum'at (29/1) di Gedung Dewan Pers, Lt. 3 Kowari Jakarta Pusat.

Ketua Umum IPW, Neta S Pane mengatakan, konsolidasi Lstyo Sigit sangat baik, sehingga tidak ada kecenderungan kontra versi meski Kapolri sekarang dari Non Muslim. "Kita beri apresiasi atas pendekatan Sigit keberbagai unsur. IPW melihat tantangan berat Sigit sebagai Kapolri harus mampu membangun konsep pendekatan hukum ke masyarakat," ucap Neta saat Diskusi di Jakarta. 

Selain itu, kata Neta, Konsolidasi harus segera dibangun oleh Listyo Sigit, karena terdapat 9 Jenderal bintang 3 yang dilalui Sigit. Meski kata Neta, Sigit sendiri memiliki masa pensiun panjang sampai tahun 2027. Komposisi pensejajaran terhadap para jenderal di kepolisian harus segera dilakukannya. 

Mengulas hasil komitmen Listyo Sigit, Neta mendesak Kapolri segera mewujudkan janji-janjinya. Berikut janji-janji Listyo agar Polri menjadi lebih baik. Listyo Sigit juga telah membangun konsep dengan membentuk Delapan Komitmen, yaitu:

1. Listyo berkomitmen mentransformasikan institusi Polri menjadi presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pada masa jabatan Jenderal Idham Azis Polri memiliki slogan promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

2. Berkomitmen menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.

3. Menjaga soliditas internal.

4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan aparat hukum dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawasi program pemerintah.

5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.

6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.

8. Berkomitmen setia kepada NKRI serta senantiasa merawat kebhinekaan.

Bahkan dalam komposisi konsep universalnya, Sigit juga berjanji akan melakukan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Listyo Sigit berjanji akan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. 

Dia mengaku menyambangi sejumlah tokoh saat dipilih sebagai calon tunggal kapolri. Bahkan dalam pendekatan konstruksinya, Listyo Sigit menyampaikan bahwa ke depannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Listyo Sigit juga memastikan tidak akan ada lagi seorang ibu melaporkan anaknya, Hal-hal seperti itu ditangan Kapolri Listyo Sigit ke depan tidak boleh lagi atau pun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat.

Listyo memandang masyarakat perlu penegakan hukum yang menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan untuk kepastian hukum telah menjadi fokus utama yang akan diperbaiki. 

Sehingga, mampu mengubah wajah Polri menjadi yang memenuhi harapan masyarakat, memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat berbasis pada hukum, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi.

Dalam konsep lainnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mereduksi soal penilangan. Sigit menegaskan Polantas Tidak Perlu Menilang lagi di jalan raya. Sebab, sudah ada kamera tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-TLE). 

Menurutnya, anggota polantas yang turun ke lapangan hanya mengatur arus lalu lintas yang sedang macet, dan tidak perlu menilang karena pelanggar lalu lintas sudah terekam kamera e-TLE.

Membidik konsep internal kepolisian, Listyo Sigit juga berjanji akan berikan Kesejahteraan terhadap anggota Polri sebagai bentuk peningkatan motivasi dan kinerja dalam melayani masyarakat. Khususnya, menyediakan perumahan, pelayanan kesehatan, serta hak-hak pegawai lainnya.

Meski diketahui Listyo Sigit dari Non Muslim, tapi dirinya membuka dan menerima Lulusan dari Madrasah Aliyah. "Dia kan juga berjanji akan menerima pendaftaran anggota Polri bagi siswa/siswi lulusan Madrasah Aliyah. Listyo mengaku akan jemput bola ke Madrasah Aliyah. Kita sebagai IPW akan apresiasi itu jika semua janji-janjinya dapat segera direalisasikannya," tandas Neta.

Disaat yang sama, Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan mengatakan, prestasi Listyo sampai sejauh ini belum ada yang menonjol. Namun Kurniawan tetap apresiasi adanya pendekatan pendekatan yang dilakukan Listyo Sigit keberbagai unsur dan lembaga.

"Track record Sigit sebelumnya memang belum ada yang menonjol, tapi Presiden telah menunjuk Listyo menjadi Kapolri, artinya ini menjadi tanggungjawab Jokowi jika janji-janji yang dilontarkan Sigit tidak dapat direalisasikannya," tegas Kurniawan.

Penegakan hukum di Indonesia semakin menjadi benang kusut, kata Kurniawan, karena hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. "Kita liat dan awasi kinerja Sigit. Jika masih tetap sama atau bahkan lebih parah dari Kapolri-Kapolri sebelumnya maka kami meminta Sigit segera mundur sebelum bertambah parahnya hukum kita," kritiknya.

Sebagai penyelenggara Diskusi Kebon Sirih, Ketum Forum Wartawan Jakarta sepakat bersinergi dengan IPW dan MAKI guna melakukan pengawasan dan kontrol atas kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kedepan. (Arianto)

Read More

OPSI Gelar Media Gathering di Ropisbak Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) bekerjasama dengan Indonesia Aids Coalision (IAC) melalui dukungan pendanaan Global Found – New founding Model continue ( GF -NFMc) menggelar pertemuan Diskusi Bersama Media Online / Cetak dengan komunitas populasi kunci guna membahas dampak stigma dan diskriminasi pemberitaan terhadap komunitas populasi kunci yang dilakukan oleh Focal Point di 5 distrik antara lain: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan melibatkan media - media local. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jejaring antara populasi kunci maupun Lembaga komunitas populasi kunci dengan berbagai media cetak maupun elektronik baik dalam rangka pengurangan stigma dan diskriminasi pada media terhadap populasi kunci atau mengumpulkan dukungan dalam 

penanggulangan HIV-AIDS.

Jajang, dari Yayasan Pesona Jakarta mengatakan, HIV (Human Immunadeficiency Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan 

tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit . 

"Disisi lain, Issue HIV kerap sekali dihubungkan dengan peranan komunitas. Hal ini sangat erat berkaitan dengan Media," kata Jajang saat Media Gathering di Warung Komando Ropisbak, Jakarta. Kamis (12/11)

Dalam hal ini, tegas Jajang, komunitas kerap sekali mengalami stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberitaan baik di media Online maupun Cetak. 

Kemudian, lanjut Jajang, Bentuk stigma dan diskriminasi terhadap komunitas banyak didapat dari pemberitaan yang selama ini hanya melihat dari sudut yang negative dan penyebaran virus HIV seringkali digemborkan disebabkan oleh komunitas populasi kunci. 

Disaat yang sama, Wulan, Fokal Poin Jakarta Selatan menyampaikan, Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan HIV/AIDS bersama dengan NGO yang bergerak di isu HIV serta komunitas populasi kunci.

Dan yang penting, sambung Wulan, peran serta masyarakat dan juga peran media dalam memberikan informasi yang benar terkait HIV sangatlah penting, sehingga masyarakat mempunyai persepsi bahwa jangan menjauhi org dgn HIV (ODHIV) tapi jauhi penyakitnya.

Begitu juga, lanjut Wulan, Program penanggulangan HIV di Indonesia yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama ini sudah banyak dilakukan dengan melibatkan komunitas Populasi Kunci, namun pemberitaan media Online maupun Cetak masih kerap menyudutkan komunitas, itu yang menjadi sumber utama dalam issue penyebaran virus HIV.

Tak hanya itu, kata Wulan, Peranan Media menjadi sangat penting bagi komunitas dalam menekan dampak stigma dan diskriminasi yang selalu diterima oleh komunitas populasi kunci.

"Harapannya, Melalui Kegiatan “Establishment the networking with media at local level" diharapkan terjalin kerja sama yang kuat antara Media dengan Komunitas dalam menangani permasalahan Stigma dan diskriminasi pemberitaan terhadap komunitas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wulan: Hilangkan Stigma Pekerja Seks

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nopember sudah bergulir dan hampir menunjukkan pergantiannya menuju Desember. Namun, pandemi Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan sirna.

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Kamis (12/11) di : Warung Komando Ropisbak, Jakarta membahas tentang banyaknya kasus pelanggaran HAM, berbagai ketidakadilan, stigmatisasi, diskriminasi dan tingginya angka prevelansi HIV – AIDS dan IMS lainnya di kalangan pekerja seks, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks di Indonesia.

Wulan, Fokal Poin (Penyambung Lidah) Organisasi Perubahan Sosial Indonesia mengatakan, OPSI merupakan jaringan penanggulangan HIV dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan pekerja seks ,laki – laki pekerja seks, dan Transgender pekerja seks di Indonesia. 

"Selain itu, OPSI menganut dan berupaya menginternalisasikan nilai-nilai: Anti kekerasan, Imparsial, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Pluralisme, Keadilan, dan Transparansi," kata Wulan saat jumpa pers di Jakarta. Kamis (12/11)

Pembentukan OPSI, kata Wulan, untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusi pekerja seks sebagai warga negara, menghilangkan stigma terhadap pekerja seks, mendorong terlibatnya pekerja seks secara penuh dan bermakna dalam penanggulangan HIV – AIDS hingga ke level pengambilan kebijakan yang menyangkut pekerjaan dan kehidupan pekerja seks. 

Menurut Wulan, OPSI merupakan organisasi yang berkonsentrasi dalam memperjuangkan hak-hak kaum pekerja seks Perempuan (PSP) di Indonesia.

Namun, lanjut Wulan, di lingkungan ternyata masih begitu banyak stigma diskriminasi terhadap perempuan khususnya perempuan pengidap HIV Aids dan pekerja seks.

Tak hanya itu, Wulan berharap para pekerja seks perempuan mendapatkan perlindungan yang setara dengan yang lainnya.

"Kedepannya, Kami ingin perlindungan yang sama kepada temen temen pekerja seks, karena kita adalah manusia yang sama dengan yang lain," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KAUM Gelar Talk Show Plus Minus Pasal Karet UU ITE

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kors Advokat Alumni UMSU (KAUM) gelar Talk Show dengan thema: Plus Minus Pasal Karet UU ITE bersama Ahli Pidana dari Jakarta, Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH. Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 10.00-12.00 wib bertempat di Sobate Cafe Jl. Ringroad Medan pada Minggu, 8/11/ 2020.

Mahmud Irsad Lubis, Ketua KAUM dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dr Abdul Chair beserta istri di Medan. 

Saya sangat senang dan bahagia Bapak dan ibu bisa berhadir ke Medan dalam kegiatan Talk Show KAUM sekaligus kesediaan menjadi Ahli pada sidang Prapid Ketua KAMI Medan yang telah terjadual hari senin, di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

"Rekan-rekan pengacara KAUM mari kita maksimalkan dan kita ikuti Talk Show ini dengat hitmat, paling tidak acara ini akan menambah hasanah pengetahuan kita, khususnya seputar Pasal karet UU ITE, tutup Irsad.

Kegiatan Talk Show di mulai dengan serimonial pembukan oleh Saiful Amri dan Doa oleh Bambang Santoso, Sekjen KAUM. Selanjutnya, Talk Dhow dipandu oleh Eka Putra Zakran, dengan dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber dan sesi kedua tanya jawab dari peserta atau audien.

Ada 3 penanya dalam kesempatan itu antara lain: Yusri Fakri, Kadiv Litigasi KAUM, Bunda Gendis, Saksi Fakta sidamg Prapid Ketua Kami Medan dan Mursida Lubis, Srikandi KAUM.

Dr. Abdul Chair Ramadhan dalam paparannya menyampaikan bahwa sebenar UU ITE No. 11/2008 yang telah diubah menjadi UU No. 19/2016 bukan pasal karet tapi menurutnya adalah Pasal Sang Besi, yang mana tujuan dasar UU ini adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk menjerat rakyat dalam bentuk hasutan ataupun sara.

Menurut Eka Putra zakran, akrab disapa Epza, Kadiv Infokom KAUM menyebutkan kehadiran Dr. Abdul Char Ramadahan kali di Medan, selain untuk mengisi acara Talk Show, juga sebagai saksi ahli dari pihak kuasa pemohon yang akan dimintai keterangannya pada sidang Prapid Ketua Kami Medan hari senin, 9 November 2020 di PN Medan.

"Beliau, Ustd Chair panggilan akrab kita jemput tadi beserta ibu via bandara Kuala Namu sekitar pukul 07.15 wib tadi pagi. Ustad Chair ini selain sering tampil sebagainnarasumber di ILC tv one, juga merupakan saksi ahli MUI pusat dalam Kasus Penistaan Agama oleh Ahok dan Saksi Ahli pada Kasus Buni Yani, ujar Epza.

Kehadiran beliau ke Medan yaitu dalam rangka mengisi Talk Show dan sebagai Saksi Ahli di PN Medan. Sengaja kita datangkan Ahli Pidana dari Jakarta, biar bebas dari intervensi dan inilah bentuk komitmen KAUM dalam perkara Ketua KAMI Sdr. Khairi Amri, yang menurutbkajian kita beliau memang tidak bersalah, pungkas Epza.

Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudah Prapid Ketua KAMI Medan ini bisa dikabulkan oleh hakim Syafril P. Batubara yang memimpin persidangan ini, tutup Epza.

Sebelum menutup acara Talk Show, Epza memanggil ghiroh atau semangat perjuangan pengacara KAUM dengan yel-yel perjuangan dan kebesaran KAUM yaitu dengan meneriakkan KAUM dua kali dan dijawab Solid Jaya oleh anggotavdan peserta dua kali. **

Read More

Academics TV Dan CID UIN SUSKA Riau Gelar Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI telah memainkan peran penting. Peran dan keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP). Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.

Keterlibatan lebih besar TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (over-reaction) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (irreversible) ke kondisi politik normal (normal politics). Keempat, pengalaman beberapa negara di dunia menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Peran serta TNI dalam mengatasi terorisme ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Munculnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme itu disusun sebagai konsekuensi yuridis dari Pasal 43 Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15/2003 Tentang Penetapan Perpu No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Pasal 43 I ayat (1) disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada Pasal 43 I ayat (2) mengatur secara hukum bahwa dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

Berdasarkan kondisi di atas terlihat sebuah polemik tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan Terorisme sehingga cukup urgen untuk dibahas dalam berbagai perspektif dalam bentuk WEBINAR. Academics TV bekerjasama dengan Center for Instructional Development (CID) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berinisiatif melaksanakan webinar dengan tema Polemik Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari TNI.

Webinar ini akan dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa nara-sumber disuatu ruangan yang memenuhi standar protokol kesehatan dan disiarkan secara online dan streaming melalui berbagai Media Sosial berbasis Internet, pada Sabtu, 10 Oktober  2020 Pukul 08.00 s/d 12.00  WIB dan disiarkan secara online melalui media live streaming channel YouTube Academics TV.

Nara sumber antara lain: Dr. Mexasai Indra, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Riau); Peri Pirmansyah, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan juga ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN  SUSKA Riau); Dr Erdianto Effendi, SH. M.Hum, Dosen UNRI; Dardiri, MA (Alumni Mc.Gill University Montreal dan Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran serta peneliti pada Institute of South-east Asian Studies). Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah lama aktif malang melintang dibidang kegiatan yang bertujuan memperkuat CIVIL SOCIETY yakni Mufti Makaarim. 

Webinar gratis dan terbuka untuk umum, namun panitia HANYA akan mengirim Link Zoom Meeting serta e-sertifikat  ke  peserta yang telah mendaftarkan dirinya secara online di link: https://forms.gle/Rmb7Rm4dqX3Uu2mz8 dan link YouTube serta Facebook akan diberikan pada saat peserta melakukan pendaftaran online melalui link tersebut. (Arianto)

Read More

Liem Liliany: PERKHIN Dukung Pengesahan UU PPRT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sudah 16 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masih juga belum di sah kan menjadi Undang-Undang oleh DPR, padahal Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat rentan terhadap diskriminasi, kekerasan hingga perbudakan. Hal ini karena tidak adanya payung hukum yang mendukung untuk melindungi para pekerja rumah tangga. 

Persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak terutama LSM kemanusiaan dan serikat pekerja rumah tangga yang mendorong adanya undang-undang yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban PRT. 

Dalam diskusi webinar, ICRP, JALA, Kowani, Majelis Agama, dan lain lain pada Minggu, 4 Oktober 2020 menggelar Konferensi Pers dan Pernyataan Bersama Aksi Gerakan 1000 serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga demi mewujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Js. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag. selaku Ketua Matakin Prov. DKI Jakarta dan mewakili Perempuan Khonghucu Indonesia (PERKHIN) memberi dukungan penuh atas percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi para pekerja akan meminimalisir kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami banyak PRT.

Menurut Agama Khonghucu, katanya, semua manusia adalah saudara, lebih dari 2500 tahun yang lalu Nabi Kongzi bersabda. “ Di Empat penjuru lautan kita semua bersaudara”. . “Apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri sendiri jangan diberikan kepada orang lain.” Bila diri sendiri ingin tegak maka berusahalah agar orang lainpun tegak.

"Pekerja juga manusia, untuk itu kita harus memperlakukan layaknya saudara kita. Pekerja dan pemberi kerja selain ada kesepakatan dalam hal upah atau gaji tetapi harus memperhatikan hal lain seperti rasa kemanusiaan," kata Liliany saat webinar. Minggu (04/10)

Agama Khonghucu mengedepankan etika dan moral, tegas Liliany, seperti yang terdapat dalam Kitab SiShu, “Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.” (Daxue U:6) ‘hubungan Raja dengan menteri (penguasa dengan bawahannya) orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan antara kawan dan sahabat : lima perkara inilah Jalan Suci yang harus ditempuh di dunia.” (Zhong XIX:8). 

Semuanya itu, terang Liliany, berasal dari kesadaran dan kepercayaan tentang kewajiban untuk hidup satya kepada Tian YME sebagaimana disuratkan di dalam Kitab Zhong Yong XIX:7, ‘Maka seorang Susilawan (insan kamil) tidak boleh tidak membina diri; bila berhasrat membina diri; tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua, bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia, dan bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, sambungnya, Wajib disadari dan diimani bahwa segala etika dan moral kita adalah bersumber kepada Tian, tersurat dalam Shu Jing III.III.IV.I. “Tian menjelmakan rakyat; menyertainya dengan bentuk dan sifat. Dan sifat umum pada rakyat ialah suka kepada Kebajikan yang mulia itu” (tersurat pula dalam Mengzi VIA:6,8).

"Tian menciptakan manusia menjadi rakyat-Nya dan memerintahkan untuk menggemilangkan Kebajikan-Nya, untuk menegakkan Firman-Nya sebagai kewajiban suci; maka Tian mencintai ciptaan-Nya dan memberkati mereka yang mengamalkan kebajikan. Tian mencintai rakyat," kata Liliany.

Apa yang diinginkan rakyat, lanjutnya, Tian akan berkenan mengabulkannya.’ (Shu Jing V.I.i.11) Maha Besarlah Tuhan YME melihat dunia di bawah ini dalam kemuliaanNya.” (Shu Jing III.IV.II.I) Tian melihat dan mendengar (Shu Jing II.III.IV,7)

Karena demikianlah, tuturnya, Tuhan mencintai rakyatNya maka untuk melindungi rakyat di bawah ini, Tuhan menjadikan diantara mereka penguasa untuk mengatur pemerintahan bagi mereka, menjadikan diantara mereka guru untuk memberi pendidikan, sehingga mereka itu dapat menjadi pembantu Tuhan menciptakan keamanan dan kesejahteraan di empat penjuru dunia ini.” (Shu Jing V.I.i.7) Tian YME menjelmakan rakyat, menitahkan agar yang mengerti lebih dahulu menyedarkan yang belum insaf.” (Mengzi VB:1.2)

Maka kepada manusia diingatkan dan khususnya kepada para pemimpin, imbuhnya, “Dalam segala sesuatu hendaklah hormat takut akan kemahamuliaan Tian.(Shu Jing V.XXVII.17) Tidakkah aku malam dan siang senantiasa hormat akan kemaha-muliaan Tuhan YME sehingga dapat menjaga kelestarian karunia-Nya’ (Shi Jing IV.I.i.VII) Siapa yang mematuhi Tian akan terpelihara, yang melawan Tian akan binasa.” (Menzi IV A:7.1) Nabi Kongzi bersabda, “Siapa berbuat dosa kepada Tian, tiada tempat baginya meminta doa (Lun Yu III.13)

Liliany menambahkan, Kebahagiaan sejati adalah bagi mereka yang berbahagia di dalam Tian dan mengerti akan Firman-Nya” (Yi Jing App.III.i.22), bagi mereka yang dapat memuliakan Kebajikan dan gembira di dalam Jalan Suci’ (Mengzi IIB:2.7); karena sesungguhnya Tian akan melindungi dan menegakkanmu dengan kedamaian, kesentosaan besar; menjadikanmu dipenuhi Kebajikan dan boleh menikmati Kebahagiaan; mengaruniaimu dengan banyak kemajuan, kesuksesan, sehingga engkau dalam kesejahteraan dan kelimpahan (Shi Jing II.I.VI.1)

Menurutnya, Dengan memperlakukan pekerja dengan baik tentunya segala keberkahan akan diterima; baik pemberi kerja maupun pekerja, sama-sama merasa puas sehingga semangat pekerja untuk bekerja meningkat dan tentunya dengan hasil yang memuaskan dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. 

Sementara itu, Liliany menyebutkan, Dengan adanya RUU Perlindungan PRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja antara lain: mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, selain itu akan meningkatkan kesejahteraan PRT. 

"Dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah tangga yang bersifat domestik, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rachmat HS: Kita Pengen Sekda Orang Betawi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Forum Pemuda Betawi menggelar kegiatan diskusi dengan tajuk "Membedah Calon Sekda DKI Jakarta" pada Rabu (30/09) di Hotel LYNT Jalan Cideng Timur No 35 Jakarta Pusat.

 

Rachmat HS, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi dalam jumpa pers mengatakan, Acara diskusi hari ini merupakan yang ke-2 kalinya digelar, sedangkan ulang tahun Forum Pemuda Betawi yang ke-20 dan perayaan sudah dilakukan pada Rabu (16/09).  

"Sementara itu, Mengenai calon Sekda DKI, kita pengen calon Sekda orang Betawi yang punya kapasitas, yang mumpuni, dan yang bisa membantu menjabarkan visi dan misi gubernur," kata Rachmat kepada awak media di Jakarta. Rabu (28/09)

Pokoknya, tutur Rachmat, Kita pengen orang Betawi jadi Sekda, siapa pun terserah pak Gubernur yang penting orang Betawi.

Tinggal sekarang, lanjutnya, Bagaimana Gubernur mengusulkan eselon 2 yang orang Betawi untuk didorong ke Presiden dan dicalonkan. Ada Walikota Timur, Walikota Jakarta Selatan dan lain lain.

Yang penting, tegasnya, Dia bisa berpihak kepada pelestarian budaya Betawi, berpihak kepada orang Betawi serta berpihak kepada kearifan lokal dan sudah tentu bisa membantu Gubernur.

"Kita yakin Gubernur akan memilih orang Betawi, karena Gubernur dan Wagub nya bukan orang Betawi, kita harapkan sekdanya orang Betawi," pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

ILUNI UI: Tindak Tegas Pelaku Peretasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia  (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kasus peretasan yang menimpa media dan aktivis. 

Ia menyebut ada resesi demokrasi yang tengah dihadapi, yaitu tindakan yang menggerogoti demokrasi perlahan. Tindakan tersebut melalui usaha peretasan kepada mereka yang berbicara agak kritis tentang pandemi dan usaha penyelamatan ekonomi, 

”Lagi-lagi yang kena ini ada akun twitter, IG, dan bahkan websitenya. Mereka adalah pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah,” kata Herzaky dalam diskusi virtual yang diadakan ILUNI UI. Rabu (2/9).

Dia meminta agar pemerintah tidak lepas dari tanggung jawabnya. Ia menilai pemerintah punya peran besar dalam menjaga iklim demokrasi yang adil. Pemerintah memiliki alat untuk mencegah bagaimana ini bisa terjadi. Penegakan hukum pun menjadi kuncinya dari berbagai kasus peretasan yang terjadi. Meski begitu, Herzaky menyayangkan kasus-kasus peretasan yang menimpa pihak-pihak yang bersuara kritis ini tidak ditindak lebih lebih lanjut. ”Siapa pelakunya? Ada by omnission atau pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut,” sorot dia.

Herzaky juga meminta keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus peretasan tersebut sebagai komitmen terhadap demokrasi. ”Pemerintah harus siap dikritisi, harus siap berdialektika. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tukas Herzaky. 

Senada dengan Herzaky, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai ada penyangkalan terhadap berbagai kasus peretasan yang terjadi terhadap aktivis, media, dan akademisi.  

Ia mengatakan bahwa permasalahan berkembang bukan lagi di level hilangnya penegakan hukum, tapi ada usaha membuat kasus peretasan seolah-olah tidak terjadi. Penyangkalan kasus tersebut ditopang oleh para buzzer dan nonbuzzer. 

”Bahwa peretasan ini tidak terjadi dan cuma ada kesalahan teknologi. Kalau nggak, ada pengecilan peristiwa bahwa ini kesalahan pemilik akun, teknologi, dan lain-lain,” ujar Asfinawati.

YLBHI juga menemukan ada diskriminasi hukum yang menimpa kasus peretasan berbagai aktivis dan media. Asfinawati menyoroti kasus Ravio patra yang hingga empat bulan sejak melapor, belum juga ada tersangka. 

Sementara ia menunjuk kasus peretasan website POLRI hingga empat bulan sudah ditemukan tersangka dan sudah disidangkan. ”Ada LBH Bandung melapor ke polisi, sampai sekarang kasusnya belum maju. TEMPO mengalami peretasan, tapi Deny Siregar kena kasus doxing satu hari kemudian sudah diproses kasusnya. Di dalam HAM, ini pelanggaran by omission atau pengabaian,” jelas dia.

Dia pun mengkritisi penggunaan buzzer yang  ditopang mesin atau bot. ”Kalau demokrasi adalah suara rakyat, bot bukan orang. Maka, dia tidak bisa jadi suara rakyat, kecuali kita mau bikin demokrasi robotik,” tukas aktivis tersebut. Penggunaan bot dianggap menghilangkan suara rakyat. Artinya, tidak ada dialog antara negara dan rakyat karena suara rakyat sudah tenggelam. 

Asfinawati juga memberikan rekomendasi agar DPR berperan sebagai check and balances pemerintah dalam hal menjaga demokrasi. Selain itu, dia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik setidaknya enam bulan sekali, termasuk terkait anggaran. ”Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik disebutkan anggaran harus dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik,” sorotnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian menyatakan pemerintah turut merasa prihatin atas berbagai kasus peretasan yang terjadi belakangan ini. 

Dony juga menjelaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi dan tidak memiliki niatan untuk membungkam opini publik. ”Pemerintah tidak berada dalam kapasitas untuk mengatur mana opini yang bisa atau tidak bisa muncul ke publik,” ujarnya.

Dia menyebut, upaya tersebut terlihat saat Presiden Joko Widodo menegur menteri-menteri sektor ekonomi dan kesehatan untuk memperbaiki pola komunikasi ke publik sehingga media mendapatkan informasi yang tepat. 

”Di sini presiden tidak menyalahkan media dengan mengatakan media melakukan framing, justru yang ditegur adalah menteri-menterinya,” jelasnya.

Dony juga menjamin bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus peretasan tersebut. ”Perkara waktu tergantung dari kompleksitas kasus, tapi kita harus berprasangka baik kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut,” sebut dia.

Lebih jauh, Dony menampik adanya penggunaan buzzer oleh pemerintah. Meski begitu, ia membenarkan adanya para influencer yang bekerja untuk pemerintah sebagai pelatih literasi digital. ”Influencer opininya berpengaruh secara publik. Dia adalah Key Opinion Leaders (KOL), maka dia orang yang berkompetensi,” tutur Dony. 

Dony menyebut perilaku buzzer dalam membenarkan dan membela habis-habisan sebagai efek yang tak bisa dihindari. Ia mengatakan buzzer tersebut bekerja secara partikelir atau sendiri-sendiri. Afiliasinya bisa ke pemerintah, maupun oposisi. 

”Selama ini buzzer-buzzer yang membela pemerintah pun tidak selamanya membela. Kalau buzzer bertindak kelewatan apalagi melanggar hukum, saya kira proses saja,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ngobrol Bareng Jurnalis dengan Tajuk 'Kesehatan dan Bisnis'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki era transisi new normal atau kenormalan baru di masa global pandemi saat ini berpengaruh pada semua golongan terutama golongan menengah ke bawah, tak terkecuali juga bagi para pebisnis di negeri ini. Apalagi masyarakat yang paling rentan. Bahkan pemulihan ekonomi diprediksikan melambat dan krisis sudah berada di depan mata.

Sebagai catatan, Periode Maret sampai Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia. Jika penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini tidak segera diatasi, maka efek domino resesi ekonomi akan menyebar ke berbagai sektor.

Mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Neraca perdagangan menjadi minus yang berimbas langsung pada cadangan devisa.

Oleh karena itu, satunusantaranews menggelar acara 'Ngobrol Bareng Jurnalis' dengan tajuk 'Kesehatan dan Bisnis' bersama para Artis di Tengah Pandemi Covid 19 Adaptasi Kebiasaan Baru pada Sabtu (15/8) di Gorlion Food Park, Jalan AM Sangaji No.40-42, Jakarta Pusat. 

Hadir dalam acara ini para narasumber antara lain: dr. Jusuf Kristianto, MM, MKes, Phd; dan Agung Prasetyo Utomo, ST, serta sejumlah pesohor seperti Irma Darmawangsa & Irfan Sbaztian; Rita Hamzah (Pemain Sinetron Orang Ketiga); Dewi Sanca; Shade Sujana (Pemain Sinetron Kian Santang); Irma Kandita, Duo Ndut dan Chameleon Band.

Acara ini turut didukung oleh sejumlah pihak antara lain, Warteg Bahagia; Soto Seger Boyolali; Ropi; Ayam Presto Ny. Nida; Hore Steak; Joss Laundry; Pisang Tanduk Ny. Rufi; Akademi Juara Group; Ayam Geprek Galsu; Hayo Ngopi; Ayam Geprek Juara; JNE Express; Gilla 8; Seoul Teopokki; Poltekkes; Saeang Meori; Gorlion Food Park; FZ Media Entertainment dan Yummie Cafe.

Hadir juga para wartawan yang tergabung dalam Serikat Wartawan Indonesia (SWI) dan juga Forum Wartawan Hiburan (Forwan) Indonesia, serta para wartawan dari sejumlah media.

Acara ini direncanakan digelar sebulan sekali, tujuannya untuk berbagi pengetahuan serta kiat kiat keseimbangan dalam menyikapi persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan, bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. (Arianto)

Read More

FMB 9 Gelar Diskusi Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data KLHK, hingga bulan Juli 2020 ini, terpantau 798 titik panas serta 38.772.00 luas Karhutla di beberapa wilayah tanah air, 10 Provinsi dengan hotspot terbanyak terlihat di Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Papua Barat.

Jumlah Hotspot mencapai puncaknya pada bulan Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 252 hotspot. Berkat kesigapan dan kolaborasi berbagai pihak, angkanya terus menurun, hingga bulan Juli 2020 hanya terdapat 20 titik panas saja.

Tak ingin lengah di tengah fokus melindungi rakyatnya dari gerogotan virus Covid-19, Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri juga siaga dari ancaman Karhutla, Bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri namun lebih besar lagi adalah dunia, karena hutan Indonesia adalah paru-paru warga dunia.

Dalam instruksinya, Presiden jelas meminta secara khusus pihak terkait untuk melakukan patroli terpadu. "Jangan menunggu api membesar. Jika ada titik api langsung padamkan'".

Tak lengah ancaman Covid-19, penanganan Karhutla dilakukan dengan penerapan standar
kesehatan kepada para petugas, selain sosialisasi protokol kesehatan untuk masyarakat sekitar hutan maupun umum.

Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi menjadi hal utama yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu kementerian yang juga mengemban tugas menangani Karhutla.

"Informasi dan komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Hal ini akan menyiapkan masyarakat yang tanggap sebelum terjadi kebakaran dan sigap mencegah saat terjadi Karhutla," kata Menkominfo saat acara FMB 9 Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik" di Jakarta. Jum'at (17/07)

Di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 Presiden dikatakan Jhonny tegas-tegas meminta kerja sama yang baik dan menyeluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mencegah Karhutla tidak terjadi.

"Harus dijaga," ujarnya seraya menambahkan telah meminta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik membuat desk Karhutla dan terus menyosialisasikan upaya pencegahannya melalui peran komunikasi publik.

Tugas besar kementerian Kominfo memang adalah bagaimana mengabarkan pada semua pihak maupun masyarakat terus peduli pada kelestarian hutan yang ibarat jantung, memompa oksigen bukan hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Kemeterian ini dituntut kreatif menyajikan informasi dan konten-konten yang tidak hanya menggugah kesadaran, lebih dari itu mampu mengajak banyak pihak yang punya kemampuan dan gagasan kuat bergerak Bersama mencegah Karhutla. Salah satu caranya adalah kreatif dan inovatif menggunakan seluruh infrastruktur komunikasi era digital bagi keberhasilan program pemerintah khususnya antisipasi Karhutla.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK menerapkan jadwal piket di daerah operasi dengan jumlah maksimal 15 anggota dalam satu regu dan 5 orang di pondok kerja/posko. Petugas juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin di area publik dan memberikan bantuan masker dan handsanitizer kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan Covid-19.

"Anggota yang bertugas harus dipastikan bertugas dalam keadaan sehat. Menggunakan perlengkapan pelindung diri, seperti masker, Google, baju pelindung sepatu standar untuk karhutla, dan cairan disinfektan," kata Menteri KLHK.

"Pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya kepada masyarakat sekitar hutan, juga jadi hal yang tak luput dari perhatian pemerintah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekolah Jurnalisme AJI Gelar Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Isu kesetaraan gender sudah menjadi pembahasan sejak lama di dunia media. Dua aspek yang menjadi sorotan yakni isu gender dalam liputan media dan isu gender di perusahaan media. Isu gender dalam liputan media sering diangkat, sehingga kalangan media dan publik banyak mendapatkan masukan, sehingga bias gender dalam liputan mulai disadari, meskipun masih belum memuaskan dalam pelaksanaannya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah isu kesetaraan gender di perusahaan media termasuk di ruang redaksi. Isu ini masih menjadi perhatian karena banyak perusahaan media termasuk ruang redaksinya masih belum memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gender. Dari berbagai kajian, ini masih menjadi masalah yang terjadi di berbagai lembaga media.

Revolusi Reza, Sekjend AJI Indonesia mengatakan, Upaya DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang kental dengan keinginan untuk mendomestifikasi peran perempuan, menjadi indikasi masih kuatnya pengaruh pola pikir patriarki di lingkaran legislatif.

"Ini adalah indikasi fenomena gunung es tentang ketidakadilan peran dan fungsi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dunia kerja. Perlu perhatian banyak pihak termasuk media untuk mendorong agar kesetaraan bagi semua pihak terwujud, bukan mundur," kata Revo saat Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?" Dalam rangka memperingati International Women's Day 2020 di Hongkong Cafe, Jakarta. Minggu (08/03)

Pada kesempatan yang sama, Asep Septiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers mengatakan, Ini tidak hanya di Indonesia, di dunia mengalami masalah yang relative sama. Hanya 26 persen subject dan sumber berita di berita arus utama internet dan berita yang di-tweet adalah perempuan.' Setiap 4 orang yang diwawancara, ditonton atau dikutip dalam berita di seluruh dunia hanya satu orang perempuan. Dalam 20 tahun terakhir, disparitas gender dalam berita hanya bergeser tujuh point dalam temuan 1995-2005.

"Seiring dengan bertambahnya asosiasi perusahaan media online dan asosiasi fotografer, maka peluang untuk mengajukan anggota Dewan Pers yang mempertimbangkan kesetaraan gender semakin terbuka luas. Tinggal kembali kepada asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan itu sendiri yang harus bekerja untuk mempromosikan pemikiran mengenai kesetaraan gender di Dewan Pers," ujar Asep.

Menurut Asep, Banyak lembaga media masih belum peduli mengenai isu kesetaraan gender ini, tampak dari berbagai kajian dan pengamatan. Oleh karena itu perlu menyebarkan pemahaman mengenai isu kesetaraan gender dalam berbagai lembaga media. Tidak hanya itu, asosiasi jurnalis cetak dan elektronik juga perlu mendorong kesadaran akan perlunya kesetaraan gender dalam berbagai lapisan lembaganya.

Selain itu, kata Asep, Dewan Pers sangat peduli dengan isu gender terutama dalam konten pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak. Kepedulian itu tercermin dalam sejumlah kegiatan yang mengangkat isu-isu gender dalam program tahunan termasuk dalam survei indeks kemerdekaan pers isu ini juga mendapat perhatian. Setahun terakhir misalnya mengadakan program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengedukasi jurnalis dalam berita yang ramah anak.

"Mengenai keanggotaan Dewan Pers yang memperhatikan isu kesetaraan gender ini terpulang kepada komitmen asosiasi wartawan dan media untuk mengajukan calon-calon anggota di Dewan Pers dengan mempertimbangkan isu kesetaraan gender," pungkasnya. (Arianto)

Read More