Diskusi Ekonomi Akhir Tahun Dengan BI, Apindo Dorong Pengembangan Industri Banten Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Serang 

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terus dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sejumlah wilayah potensial pun tak luput dari atensi dan proyeksi melalui pemetaan sumber daya ekonomi dan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan bisnis dan industrialisasi.

Salah satu wilayah yang kini tengah menjadi konsen pembangunan ialah kawasan Provinsi Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Dalam acara Talkshow bertajuk "Revitalisasi Ekonomi Banten melalui Pengembangan Wilayah Selatan," Ketua DPP Apindo Banten Yakub F. Ismail membeberkan sejumlah langkah dan strategis untuk membangun wilayah Banten Selatan yang lebih baik dan profitable.

Menurutnya, Banten Selatan merupakan kawasan dengan segudang potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, belum optimal dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

"Kalau boleh jujur, Banten Selatan tidak kekurangan apapun untuk dijadikan sentra pertumbuhan ekonomi dan kawasan bisnis yang menjanjikan. Hanya saja, potensi itu belum dioptimalkan dengan baik," kata Yakub saat memaparkan materinya, Kamis (5/12).

Yakub menguraikan sejumlah kendala yang menjadi penyebab belum maksimalnya pengembangan kawasan Banten Selatan.

"Saya melihat beberapa kendala masih menjadi PR besar untuk mendorong Banten Selatan menjadi wilayah profitable. Pertama, dari sisi kebijakan pemda setempat. Kedua, absennya kepastian hukum bagi pelaku usaha," jelas Yakub.

Ia menilai Pemkab Pandeglang dan Lebak belum memiliki political will yang sungguh-sungguh untuk menarik investasi membangun kawasan tersebut.

"Untuk menarik animo investor, banyak hal perlu dilakukan, mulai dari kelonggaran insentif maupun kemudahan izin bagi pembangunan usaha," ungkapnya.

Ia menambahkan, masalah lain yang tidak kalah penting yakni kepastian hukum. Terkait kasus terakhir ini, kata dia, di Banten bukan rahasia umum lagi.

"Dari kasus sebelumnya baik itu masalah kebijakan suplai gas yang mandeg dan terbatas hingga kesulitan pelaku usaha mencari sumber energi alternatif untuk memenuhi kegiatan industri merupakan masalah krusial mengenai kepastian hukum bagi dunia usaha yang patut dipertimbangkan. Jika tidak, sulit untuk meyakinkan pelaku usaha untuk berinvestasi di Banteng Selatan," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sejumlah kriteria teknis kawasan untuk peruntukan industri juga patut diperhatikan, seperti kondisi lahan, status lahan, luas lahan, aksesibilitas, kawasan peruntukan industri terdapat sumber air baku dan terdapat pembuangan air limbah.

"Selanjutnya, untuk mendorong pembangunan industri padat modal maka industri alternatif seperti industri padat karya yang akan melakukan relokasi ke luar wilayah juga penting untuk dikaji," tandasnya.

Menurutnya, beberapa prasyarat kunci seperti ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan telekomunikasi, kelistrikan, pasokan air bersih, sanitasi dan sejumlah sarana prasarana pokok lainnya sangat penting untuk dihadirkan.

"Ini penting, dikarenakan pertumbuhan pusat ekonomi suatu kawasan harus didukung oleh berbagai sarana dan infrastruktur dasar. Ini untuk memudahkan kegiatan produksi dan dustribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya dan efisiensi waktu. Sehingga hal ini akan mencpitakan iklim usaha dan kegiatan ekonomi yang sehat dan kompetitif," ucapnya.

*Tantangan*

Di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus disiasati dengan baik dan jeli. Beberapa tantangan serius untuk pengembangan industri dan ekonomi di Banteng Selatan ini antara lain:

"Pertama, infrastruktur yang terbatas. Harus diakui bahwa ketersediaan infrastruktur dasar di wilayah ini masih sangat minim. Hal ini turut menghambat akselerasi pengembangan industri dan ekonomi kawasan," ungkapnya. 

Kedua pengembangan industri padat modal. Harus diakui bahwa Banten Selatan masih belum cukup siap untuk dikembangkan menjadi kawasan industri padat modal. Ini dikarenakan banyak kelemahan yang harus dibenahi dan sisesuaikan, seperti akses teknologi, kesiapan sumber daya manusia dan konteks pengembangan industrial di kawasan ini yang mayoritas berbasis sektor pertanian, parisiwata, perkebunan dan perikanan. 

"Industri padat modal harus didorong dan dijadikan sebagai industri utama untuk memajukan kawasan ini," katanya.

Ketiga, kepastian hukum. Hal paling krusial yang perlu dipertimbangkan pemerintah setempat ialah masalah kepastian hukum. Kepastian hukum akan menentukan seberapa ekektif dan efisien pengembangan bisnis dan ekonomi di Banten Selatan. Tanpa ini, mustahil ekonomi dan industri bisa tumbuh dan berkembang.

"Keempat, kebijakan investasi yang masif. Kendala investasi masih menjadi PR besar bagi pembangunan di Banten Selatan. Harus ada kebijakan yang ramah terhadap investasi sehingga para investor dan pelaku usaha mau membangun bisnis dan usahanya di sana. Kemudahan izin dan kelonggaran berbisnis tentu akan menjadi nilai tambah untuk menggeliatkan perekonomian kawasan," pungkasnya.

Pihaknya berharap, poin-poin penting yang disampaikan itu dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemda setempat untuk mendorong akselerasi pembangunan yang ada.

Sebelumnya, kegiatan Talkshow Bank Indonesia itu dibuka oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar dan Perwakilan BI Banten.

Selain itu, terdapat sejumlah pembicara yang turut diundang dalam diskusi tematik tersebut, di antaranya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah yang diwakili Bappeda Banten dan Ketua ISEI Banten H.E.R. Taufik. (Arianto)

Read More

Tren Pembiayaan Batu Bara di Indonesia: Tantangan dan Peluang Menuju Energi Terbarukan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan internasional untuk sektor batu bara terus menurun, seiring dengan tekanan global untuk transisi energi menuju energi terbarukan. Namun, perbankan nasional Indonesia justru masih aktif memberikan kredit ke sektor ini. Data Statistik Perbankan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa kredit ke sektor pertambangan mencapai Rp329.133 miliar.  

 

Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan target Net Zero Emission 2060. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 Brasil berjanji menutup seluruh PLTU batu bara dalam 15 tahun. Namun, komitmen tersebut menghadapi tantangan besar karena pendanaan untuk batu bara tetap tinggi.  

Bank Mandiri, misalnya, baru-baru ini merestrukturisasi pinjaman sebesar Rp18 triliun untuk proyek PLTU Sumsel-8, yang justru bertentangan dengan arah transisi energi global. Data menunjukkan, pendanaan batu bara domestik lebih tinggi dibandingkan pembiayaan energi terbarukan, yang seharusnya menjadi prioritas nasional.  

  

CERAH, sebuah organisasi yang mendukung transisi energi, mengadakan diskusi publik bertajuk “Urgensi Perbankan untuk Beralih ke Pembiayaan Hijau Pasca COP29” di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Diskusi ini membahas peran strategis perbankan dalam mendorong transisi energi melalui pembiayaan berkelanjutan.  

Agung Budiono, Executive Director CERAH, dalam sambutannya, menyatakan bahwa diskusi ini sangat penting mengingat pembiayaan batu bara masih meningkat, meskipun lembaga asing mulai menarik diri.

Sebagai contoh, kata Agung, Bank Mandiri baru saja memberikan pembiayaan sebesar Rp 18 triliun untuk proyek PLTU Sumsel 8, angka yang jauh lebih besar dibandingkan proyek lainnya. Ini menunjukkan bahwa bank-bank BUMN masih melihat potensi keuntungan dari sektor batu bara, meskipun risiko lingkungan semakin meningkat.

"Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbankan Indonesia dapat berpikir ulang tentang pembiayaan batu bara dan beralih ke investasi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung transisi energi dan mencapai target emisi yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Sementara itu, Wicaksono Gitawan, Just Energy Transition Associate CERAH, menegaskan, perbankan harus mulai mempertimbangkan risiko lingkungan dan reputasi dari pembiayaan batu bara. “Pendanaan energi fosil yang terus berlanjut menjadi kontradiktif dengan komitmen iklim Indonesia,” ujarnya.  

  

Menurut Wicaksono, Analisis keuangan CERAH mengungkapkan bahwa:  

1. Bank Mandiri adalah pemberi pinjaman terbesar, dengan total pendanaan $3,48 miliar sejak 2016.  

2. Adaro dan Dian Swastika menjadi penerima utama pendanaan, masing-masing memperoleh lebih dari $1,9 miliar.  

Selain itu, analisis media dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024 menunjukkan rendahnya perhatian terhadap pembiayaan hijau di media Indonesia, meski topik ini menjadi fokus global.  

  

Disisi lain, OJK telah meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk mendorong bank beralih ke pembiayaan hijau. Namun, implementasinya masih lambat, terutama di sektor energi.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskusi Publik Strategi Institute: Kasus Tom Lembong, Hukum atau Politik?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Strategi Institute menggelar diskusi publik bertajuk "Tom Lembong: Kasus Hukum atau Masalah Politik" pada Sabtu (16/11/2024) di Jakarta. Diskusi ini membahas penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).  

Diskusi menghadirkan sejumlah pakar, termasuk Pakar Komunikasi Politik Prof Emrus Sihombing, Pakar Ekonomi Politik Prof Anthony Budiawan, dan Pakar Hukum Sugeng Teguh Santosa. Moderator diskusi, Bandot D. Malera, menyebut bahwa acara ini bertujuan membedah apakah kasus ini murni hukum atau sarat kepentingan politik.  

Pandangan Pakar: Masalah Hukum atau Politik?  

Prof Anthony Budiawan menilai kasus Tom Lembong terkesan dipaksakan dan lebih beraroma politik. Ia merujuk data National Sugar Summit Indonesia yang mencatat bahwa produksi gula nasional pada 2015 hanya mencapai 2,49 juta ton, sementara konsumsi sebesar 2,86 juta ton. Data ini, menurutnya, membantah klaim surplus gula yang menjadi dasar Kejagung.  

"Indonesia dikenal sebagai negara net-impor gula. Jika dikatakan surplus, itu tidak mungkin, apalagi saat itu ada izin impor gula kristal mentah untuk keperluan industri sebesar 105.000 ton, hanya 3,1 persen dari total impor gula," jelas Prof Anthony.  

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan impor gula saat itu bertujuan menstabilkan harga di tengah kebutuhan yang tinggi. "Tudingan terhadap Tom Lembong terlihat tidak logis dan sangat mungkin bermuatan politik," tegasnya.  

Sidang Praperadilan Tom Lembong 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan terkait kasus ini pada Senin (18/11/2024). Kejagung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka atas dugaan memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP, meski pada 2015 rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan Indonesia mengalami surplus gula.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Perempuan dan Politik: Meningkatkan Partisipasi Melalui Literasi dan Kesadaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perdebatan mengenai perempuan dan politik tidak pernah usai, terutama menjelang Pilkada yang semakin dekat. Dalam Pemilihan Gubernur Surabaya, tiga perempuan bersaing ketat, menunjukkan bahwa perempuan semakin menjadi variabel penting dalam politik. Namun, di balik kemajuan ini, masih ada tantangan, termasuk serangan yang mengaitkan kepemimpinan perempuan dengan dalil agama dan tudingan inkompetensi.

Literasi mengenai perempuan dan politik semakin meningkat, salah satunya melalui buku terbaru yang diterbitkan oleh Rumah KitaB, berjudul Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan. Buku ini menyajikan kajian mendalam tentang sejarah dan hukum Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Ditulis oleh Jamaluddin Mohammad, Roland Gunawan, Achmat Hilmi, dan Nur Hayati Aida, buku ini menyoroti perjalanan panjang perempuan dalam meraih kesetaraan di ranah politik.

Dalam diskusi buku "Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan: Sejarah, Hukum, dan Tantangan Masa Depan Partisipasi Politik Perempuan" di Tangerang, Jum'at (25/10/2024). Elva Farhi Qolbina, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta. Ia membahas tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan. "Kendala sosial dan budaya sering kali menjadi penghalang bagi perempuan," jelasnya.

Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menekankan pentingnya memahami sejarah kepemimpinan perempuan. Ia menyatakan, "Usaha untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan harus terus berlanjut." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang perlu diperjuangkan.

Pada kesempatan yang sama Erni Agustini, Direktur Program Rumah KitaB, juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Ia menyebutkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam membentuk perubahan sosial dan politik. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan, diharapkan akan ada perbaikan dalam kualitas kebijakan yang diambil.

Sementara itu, Jamaluddin Mohammad dari Rumah Kitab menjelaskan pentingnya buku ini sebagai sumber referensi bagi aktivis dan akademisi. "Buku ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana perempuan dapat mengambil peran lebih dalam politik," katanya.

Melalui literasi dan kesadaran, diharapkan perempuan dapat lebih aktif dalam politik. Buku ini bukan hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga sebuah panggilan untuk aksi. Mari kita dukung perempuan dalam politik dan terus dorong kesetaraan gender di semua lini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001: Fokus pada Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Ketua Umum DPP IKAL LEMHANNAS, menyampaikan pidato penting dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 Menuju Ketahanan Energi Nasional" di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas bangsa dan bagaimana ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Indonesia.

Agum Gumelar menjelaskan bahwa pemahaman dan perhatian terhadap situasi nasional harus menjadi prioritas bagi setiap warga negara. "Tidak boleh apatis. Kita harus berwawasan luas, segala tindakan dan pemikiran harus diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Agum. Hal ini menurutnya adalah kunci utama dalam membangun ketahanan nasional.

Ia juga menyoroti peran strategis masyarakat dalam mengawal proses demokrasi pasca-Pemilu 2019. Menurutnya, meskipun situasi politik sempat mengalami polarisasi tajam, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu tanpa memandang perbedaan politik. "Tidak ada lagi istilah 01 atau 02, kita semua harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa ini," tambahnya.

Dalam pidatonya, Agum menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kritik harus disampaikan secara elegan, mengikuti aturan dan etika. "Kalaupun kita bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah, lakukanlah dengan cara yang santun, tanpa mengabaikan norma dan aturan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agum Gumelar juga menyampaikan harapannya agar hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk revisi UU Migas No 22 Tahun 2001. Menurutnya, revisi ini penting untuk menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa UU yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kepentingan nasional.

Melalui forum FGD ini, Agum mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara serius dalam melakukan kajian mendalam mengenai undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa membawa perubahan positif bagi kebijakan energi di Indonesia. 

"Saya sangat berharap diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kondisi ketahanan energi kita. Mari kita laksanakan ini dengan penuh kesungguhan dan idealisme untuk kemajuan bangsa," tutup Agum.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Turunnya Pemahaman Pancasila di Sekolah, DPW IP-KI DKI Jakarta Serukan Pentingnya Cita-Cita Proklamasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Provinsi DKI Jakarta, Mulyadi Guntur, menyampaikan kekhawatirannya terkait menurunnya pemahaman dan pengenalan terhadap Pancasila di kalangan pelajar. Melalui komunikasi dengan sekolah dasar dan menengah di Jakarta, ia mencatat adanya proses eliminasi nilai-nilai dasar negara tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius dalam menjaga ideologi bangsa di tengah modernisasi yang semakin meresap.

“Ini adalah masalah serius yang harus juga disikapi serius,” tegas Mulyadi dalam acara diskusi bertema “Kriteria Pemimpin yang Setia pada Cita-Cita Proklamasi” di Jakarta, Selasa (01/10/2024). Menurutnya, Pancasila dan cita-cita Proklamasi 1945 yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 semakin tergerus oleh tekanan modernitas, serta kurangnya figur pemimpin panutan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Mulyadi juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan pada cita-cita Proklamasi. Dalam menghadapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, ia menyerukan agar para kandidat selalu mengingat dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. “Siapapun yang terpilih harus menjadi pemimpin untuk seluruh lapisan masyarakat Jakarta, mencerminkan cita-cita Proklamasi 1945,” tambahnya.

Focus Group Discussion yang diadakan di Jakarta Pusat ini menghadirkan berbagai narasumber penting, seperti Pangdam V Jayakarta, Kapolda Metro Jaya, Pj Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Dewan Paripurna DHN `45. Mereka turut memberikan pandangan tentang pentingnya sosok pemimpin yang mampu membumikan Pancasila dan menjaga nilai-nilai dasar negara di tengah dinamika politik dan sosial Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LSPI Gelar FGD Bahas Peran Organisasi Masyarakat Sipil Jelang Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mewujudkan Iklim Politik yang Harmonis Menjelang Pilkada Serentak 2024” di Jakarta Selatan, Selasa (01/10/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar dan aktivis untuk membahas pentingnya peran OMS dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pilkada Serentak.

Dalam diskusi ini, Hadi R Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3ES, menyampaikan bahwa Pilkada 2024 akan membutuhkan pemetaan risiko konflik yang matang. "Kita harus melakukan pemetaan dan mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi. Pengalaman dari Pilkada dan Pemilu sebelumnya harus dijadikan referensi untuk menghadapi tantangan yang akan datang," ujar Hadi. 

Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan damai. "Masyarakat sipil harus menjadi pengawas aktif, mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan harmonis dan berkeadilan," tegas Bonar.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pembicara lainnya, termasuk Mike Verawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia; Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW); Iqbal Kholidin, Peneliti Perludem; dan Septa Dinata dari Paramadina Public Policy Institute. Diskusi dimoderatori oleh Subairi Muzakki, Direktur LSPI.

Dalam sesi diskusi, para pembicara sepakat bahwa Pilkada Serentak 2024 adalah momentum penting untuk memperkuat peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam memastikan keberlanjutan demokrasi. OMS diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pendidik politik, dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Evaluasi Kinerja DPR RI Periode 2019-2024: Minim Oposisi, Partisipasi Publik Terabaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DPR RI periode 2019-2024 dinilai gagal menghadirkan gebrakan signifikan bagi masyarakat. Laporan dari Indonesian Parlementaria Center (IPC) menunjukkan bahwa DPR kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Minimnya oposisi dan kurangnya kontrol terhadap eksekutif menjadi sorotan utama dalam diskusi media yang bertajuk "Evaluasi DPR RI 2019-2024: DPR Minim Oposisi, Partisipasi Publik Dikebiri" yang digelar di Jakarta, Senin (30/09/2024).

Arif Adiputro, peneliti dari IPC, menyebut bahwa komposisi koalisi-oposisi di DPR selama periode ini didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, yang semakin memperkuat dominasi eksekutif di parlemen. Pada tahun 2021, koalisi pemerintah menguasai 82% kursi di DPR, yang menyebabkan lemahnya suara oposisi dalam proses pembahasan kebijakan.

“Dominasi ini memengaruhi proses legislasi yang cenderung tanpa penolakan fraksi. Publik banyak menolak sejumlah RUU yang dibahas, namun suara oposisi di DPR tidak terdengar,” ungkap Arif.

Dalam hal pengawasan anggaran, IPC mencatat bahwa hanya 37% rekomendasi pengawasan DPR yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, menunjukkan lemahnya dampak pengawasan DPR terhadap eksekutif.

Lebih lanjut, kata Arif, IPC juga menyoroti peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diharapkan bisa menjaga integritas anggota DPR. Sayangnya, MKD dinilai kurang transparan dalam penanganan pelaporan pelanggaran etik.

"Secara keseluruhan, IPC menyimpulkan bahwa DPR RI periode 2019-2024 belum mampu menjalankan partisipasi yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait dengan aspirasi masyarakat yang sering kali diabaikan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskusi Silaturahmi Kebangsaan di Kemang Dibubarkan Paksa, SETARA Institute Kecam Tindakan Anarkis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebuah diskusi bertajuk "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang diadakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024), dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka merusak dan mengacak-acak ruangan diskusi, sementara aparat kepolisian yang berada di tempat kejadian hanya menonton tanpa melakukan tindakan pencegahan.

Hal ini diungkapkan oleh Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, dalam siaran pers yang dikeluarkan usai kejadian. Menurut Halili, tindakan anarkis ini merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan mencerminkan semakin menyempitnya ruang sipil dalam demokrasi yang seharusnya melindungi hak asasi manusia.

SETARA Institute mengecam keras pembubaran diskusi tersebut yang dinilai sebagai bentuk teror terhadap kebebasan berpikir. Aksi premanisme ini menunjukkan regresi demokrasi, di mana kebebasan sipil kian terancam. Dalam pernyataan resminya, SETARA juga mengkritik sikap pasif aparat kepolisian yang tidak bertindak melindungi peserta diskusi, meski tindakan anarkis terjadi di depan mata mereka. Pembiaran oleh aparat negara ini dikategorikan sebagai *violation by omission*, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena kelalaian.

SETARA Institute menuntut aparat kepolisian dan pemerintah untuk mengusut tuntas kejadian ini, serta mengakhiri budaya kekerasan dan intimidasi yang menargetkan masyarakat sipil dan media. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi; sebelumnya, kasus intimidasi terhadap jurnalis juga pernah mencuat, seperti perusakan mobil Jurnalis Majalah Tempo, Hussein Abri Dongoran.

Pembubaran diskusi ini menjadi peringatan keras akan semakin merosotnya kebebasan sipil di tengah demokrasi Indonesia yang kian mundur.

Editor: Arianto 

Read More

LPEM FEB UI Gelar Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, berkolaborasi dengan Australian National University (ANU), The SMERU Research Institute, dan Institute of Essential Reform (IESR), serta didukung oleh KONEKSI, menggelar diseminasi hasil kajian "Initiative for an Open, Inclusive, and Integrated Climate Change Model for Indonesia". Kegiatan ini juga dibarengi diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi yang Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024).

Kajian ini berfokus pada pengembangan model transisi energi yang inklusif, dengan analisis khusus terhadap dampak pada kelompok wanita dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian serta membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dampak sosial-ekonomi dari transisi energi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam transisi energi. "Masyarakat bisa saling berpihak antar kelompok masyarakat dan gender. Ketika pemerintah berusaha mencari solusi, kajian ini membantu mengidentifikasi mitigasi dampak terhadap berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Acara ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar berbagai pihak. Frank menambahkan bahwa persiapan oleh tim sangat dihargai, dengan fokus pada gender equality, disability, dan social equity. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi internasional ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita Silaban Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menghadiri acara diseminasi hasil kajian dan diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024). Acara ini membahas tantangan dan dampak transisi energi terhadap masyarakat, terutama kelompok buruh.

Elly Rosita Silaban menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik menyoroti seringnya keterlibatan serikat buruh hanya sebatas di atas kertas. "Ide-ide kami sering tidak ditampung. Transisi energi menghadirkan tantangan besar, memerlukan keterampilan baru yang lebih mapan. Apa yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak dapat digunakan di masa depan," ujarnya.

Elly juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dijanjikan. "Apakah kebijakan ini menyentuh kelompok perempuan? Kami sering diminta memberikan pendapat, tetapi keterlibatan nyata masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih intens melakukan pertemuan dengan serikat buruh," tambahnya.

Rosita mengapresiasi undangan dari Universitas Indonesia yang telah dua kali melibatkan KSBSI dalam diskusi ini. "Kami meminta pemerintah melihat keterlibatan kami bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan nyata. Mari kita tata dari sekarang untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik," tutupnya.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak terkait.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskusi FODIM: Evolusi Hak Pekerja dalam Era Digitalisasi Menyoroti Omnibuslaw

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka merespons perkembangan terkini di dunia ketenagakerjaan, DPP Forum Diskusi Muda (FODIM) mengadakan diskusi bertajuk "Evolusi Hak Pekerja di Era Digitalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibuslaw" di Jakarta, Jum'at (17/05/2024). Diskusi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mengulas dampak perubahan undang-undang terhadap hak-hak pekerja di era digital.

Rescky Noereal Roma, Ketua Umum DPP FODIM, menyoroti pentingnya adaptasi dalam menghadapi era digitalisasi. "Kita perlu memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terjaga seiring dengan perubahan yang terjadi," ujarnya dalam sambutannya.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, dibahaslah berbagai aspek terkait dengan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibuslaw. Salah satu fokus utama adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul bagi pekerja dalam era digital.

Berbagai isu yang dibahas antara lain adalah perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi digital, hak-hak pekerja terkait dengan fleksibilitas jam kerja, serta perlindungan terhadap pekerja lepas dan gig economy.

Menurut analisis para ahli yang turut hadir dalam diskusi, pentingnya pengaturan yang jelas dan adil dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibuslaw menjadi krusial dalam menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar kerja digital. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menyusun kebijakan yang progresif dan inklusif sangatlah penting.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan, yang tidak hanya memperhatikan perkembangan teknologi dan ekonomi, tetapi juga kebutuhan nyata dari para pekerja di era digital.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Jelang Pilpres 2024, KMI Gelar Diskusi Politik "Demokrasi Siap Menang Siap Kalah"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kaukus Muda Indonesia (KMI), sebuah organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda, menggelar diskusi politik bertajuk "Demokrasi Siap Menang Siap Kalah Dalam Pilpres 2024" di Jakarta, Kamis (01/02/2024). Diskusi ini dihadiri oleh pengamat politik, tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, dan santri mileneal yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Diskusi ini mengangkat tema yang sangat relevan dan penting bagi Indonesia, yaitu bagaimana menjaga sikap demokratis yang menghargai hasil pemilihan umum (pemilu), tanpa terjebak dalam konflik, kecurangan, atau kekerasan. Diskusi ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing paslon dalam meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam diskusi ini, KMI juga menyampaikan deklarasi pemilu damai yang berisi empat poin, yaitu:

- KMI mendukung Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan lancar

- KMI mendukung Pemilu 2024 berjalan tanpa intimidasi jauh dari isu sara dan provokasi

- KMI menolak segala bentuk perpecahan dan mendukung persatuan dan kesatuan dan 

- KMI meminta terhadap paslon 1, 2 dan 3 untuk siap menang siap kalah dalam pemilu 2024

Deklarasi ini disampaikan oleh Edi Homaidi, Ketua Umum KMI, yang mengatakan bahwa KMI sebagai organisasi pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di Indonesia. "Kami berharap agar semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 dapat bersikap dewasa, sportif, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujar Edi.

Edi juga mengajak para santri mileneal, yang merupakan salah satu basis pemilih potensial, untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. "Santri mileneal harus menjadi agen perubahan yang positif dan konstruktif, bukan menjadi korban atau pelaku politik uang, politik identitas, atau politik adu domba," tegas Edi.

Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KMI dalam rangka menyambut dan mengawal Pemilu 2024. KMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

APTIKNAS Gelar Smart City Talk di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

APTIKNAS menggelar Smart City Talk dengan tema “How Important is Infrastructure Technology to Welcome the Smart City” dan sub tema “Peran Data Center Dalam Penerapan Kosep Smart City”. Diskusi publik yang digagas DPD APTIKNAS Kota Bogor ini berlangsung pada Kamis (25/1/2024) di IPB International Convention Center Botani Square. 

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bogor Drs. Dedie A. Rachim, MA mengatakan, sangat mendukung kegiatan Smart City Talk ini, karena dapat membahas dan mendukung proses terkait bagaimana Smart City di Kota Bogor ini dibangun secara bertahap bersama para pihak terkait yang pakar dibidang TIK.

“Jadi ini event-event memang harus berkelanjutan, dan kota Bogor sesungguhnya telah mendapatkan banyak penghargaan sebagai salah satu Smart City di Indonesia, namun sayangnya masih melekat pula kota Bogor dengan julukan kota sejuta angkot,” ucapnya.

Dalam membangun kota pintar, menurutnya, ada enam pilar, yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.

“Jadi 6 aspek ini harus betul-betul kita bangun bersamaan dengan teknologi informasi,” ujar Dedie.

Ia juga mencontohkan, aspek smart environment ini tidak terlepas dari penggunaan bahan bakar fosil yang kemudian harus didukung oleh sebuah ekosistem yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam Smart City ini ada kombinasi-kombinasi dengan keenam aspek tersebut.

Ketum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH yang juga didaulat menyampaikan sambutan, mengatakan, APTIKNAS aktif melakukan roadshow seminar terkait Smart Technology, dan di tahun 2023 lalu pihaknya telah meluncurkan program nasional yang disebut dengan APTIKNAS Smart Nation.

“Ini merupakan kesinambungan dengan keberadaan kami yang mendukung implementasi Smart City di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, serta keterlibatan kami dalam tim Think Tank Smart City Kemendagri sejak tahun 2019, bahkan sejak tahun 2017 kami telah membentuk website khusus untuk mengamati geliat Smart City di Indonesia, semua ini bisa dilihat di www.smartcityindo.com,” kata Soegiharto dalam sambutannya. (Arianto)

Read More

Hardini Puspasari: Bangun Masa Depan Bersama Pemuda Indonesia di Era Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, Jakarta menjadi saksi dalam Diskusi Publik bertajuk "Aktualisasi Peran Pemuda: Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi". Acara yang diadakan oleh Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) bersama Kedai Ide Pancasila, Sabtu (28/10/2023) ini menghadirkan pemikiran inspiratif dari para pemimpin muda Indonesia.

Menyambut acara ini dengan semangat, Hardini Puspasari, S.Sos., M.S i, Wakil Ketua Komisi Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN, & Alumnus Purna Paskibraka Indonesia, menggarisbawahi peran krusial generasi muda saat ini. "Peran pemuda tidak pernah sebesar ini dalam sejarah bangsa. Dalam era teknologi saat ini, pemuda memiliki akses tak terbatas ke pengetahuan dan informasi. Namun, dengan kemudahan ini datang juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan, toleransi, dan keadilan," kata Hardini.

Adapun, Diskusi ini membuka ruang untuk membahas perbedaan perjuangan generasi muda zaman sekarang dengan yang di tahun 1928. Kini, pemuda tidak hanya berjuang untuk persatuan dan kesatuan, melainkan juga harus menghadapi tantangan global yang lebih kompleks. 

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, dengan potensi tersebut, datang juga tanggung jawab besar. Generasi muda harus memahami pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan, terutama di tengah kontestasi politik yang intens dan konflik global yang mengancam kestabilan dunia," ujar Hardini dengan penuh semangat.

Lebih jauh, Hardini juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi melalui proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang menjadi proyek pertama di dunia yang memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan. IKN bukan hanya tentang perubahan geografis, melainkan juga merupakan peluang emas untuk meratakan distribusi ekonomi di seluruh nusantara. 

"Investasi ini adalah untuk pemerataan ekonomi, agar kekayaan Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan adanya IKN, ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia timur akan berkembang pesat," jelas Hardini dengan penuh keyakinan.

Untuk mencapai tujuan ini, menurut dia, generasi muda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi Indonesia. Mereka harus menggali dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, menjaga infrastruktur yang telah dibangun, dan terlibat aktif dalam sektor-sektor strategis ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Acara ini bukan hanya sekadar diskusi, melainkan merupakan panggilan untuk aksi nyata. Generasi muda Indonesia diharapkan menjadi pelaku utama dalam memajukan bangsa ini. Mereka adalah harapan, kekuatan, dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, para pemimpin muda, pelajar, mahasiswa, dan para profesional diharapkan bersatu dalam semangat kebangsaan, memahami dan menjalankan tugas besar ini dengan penuh integritas dan semangat kebersamaan. 

"Semoga semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia untuk bersama-sama membangun masa depan yang gemilang bagi bangsa dan negara ini," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Sambut Hari Sumpah Pemuda Ke-95, LKSB Gelar Diskusi Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) bersama Kedai Ide Pancasila menggelar Diskusi Publik bertajuk "Aktualisasi Peran Pemuda: Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi" di Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Diskusi ini menyajikan sejumlah narasumber ternama yang membahas peran generasi muda dalam kemajuan bangsa Indonesia di era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat.

Diskusi ini menjadi platform penuh semangat di mana para narasumber berbagi pandangan mereka tentang peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa dan demokrasi, terutama di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Salah satu sorotan utama diskusi adalah cara memotivasi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, mengingat dinamika kompleks yang dihadapi bangsa saat ini.

Abdul Ghopur, S.I.P., Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa, menyampaikan pemikiran mendalam tentang peran moral pemuda Indonesia di era media sosial. Dalam sambutannya, ia menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya integritas intelektual dan pemahaman sejarah di kalangan generasi muda saat ini. Ghopur menekankan pentingnya menanamkan nasionalisme serta keterampilan menulis dan berbicara agar pemuda dapat menjadi narator ide dan pemimpin masa depan yang berkualitas.

Menanggapi tantangan yang dihadapi Indonesia di tingkat global, Hardini Puspasari, Wakil Ketua Komisi Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN dan Alumnus Purna Paskibraka Indonesia, memberikan wawasan tentang potensi besar yang dimiliki Indonesia melalui generasi mudanya. Dengan membandingkan populasi Indonesia yang melimpah dengan populasi global yang terus berkembang, Puspasari menekankan pentingnya pemuda sebagai agen perubahan untuk memastikan keberlanjutan bangsa.

"Pemuda memiliki peran strategis dalam menghadapi kompleksitas tantangan global. Indonesia dengan populasi yang melimpah harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi dalam dunia internasional," kata Puspasari dengan penuh semangat.

Diskusi ini membuka wawasan baru tentang pentingnya memberdayakan generasi muda sebagai pilar pembangunan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika global dan tekad untuk menciptakan pemimpin masa depan yang beretika, Indonesia dapat memandang masa depan dengan optimisme. 

Sebagai warisan bagi generasi berikutnya, peran dan kontribusi pemuda Indonesia dalam membangun bangsa dan demokrasi di era teknologi sangat penting dan harus diperkuat melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pembinaan karakter, dan pelibatan aktif dalam kehidupan masyarakat dan politik. "Semoga semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini menginspirasi para pemuda Indonesia untuk terus berkarya dan berkontribusi positif bagi negara dan bangsa," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

PARA Syndicate: Keberlanjutan Kekuasaan dalam Sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan mengumumkan hasil putusan atas gugatan terkait aturan usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada Senin, 16 Oktober mendatang. Putusan ini sangat dinanti karena diduga berkaitan erat dengan upaya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon wakil presiden.

Gibran, yang saat ini berusia 36 tahun, belum memenuhi syarat usia untuk menjadi cawapres. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa MK akan mengabulkan gugatan tersebut, memungkinkan Gibran untuk melangkah ke Pilpres 2024. Salah satu faktor yang menimbulkan keraguan adalah independensi Ketua MK, Anwar Usman, yang dianggap terpengaruh karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi.

Situasi ini semakin kompleks dengan dukungan terbuka dari anak bungsu Jokowi, Kaesang, terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres. Partai politik pendukung pemerintahan Jokowi juga secara serius mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres potensial.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah diskusi media yang berjudul "MK Bukan Mahkamah Keluarga: Tahta, Kuasa, Lupa?". Ia menyatakan bahwa ada kecenderungan politisasi dalam proses hukum ini. "Saat ini ada kehendak politik yang mendahului suatu keputusan hukum. Ini akan memungkinkan politik mendahului sebuah keputusan hukum atau sebuah keputusan konstitusi," kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Minggu (15/10/2023).

Menurut Ari, MK mungkin digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. "Ketika tidak bisa Prabowo-Jokowi, makanya Prabowo-Gibran sebenarnya cara yang paling sederhana. Tapi apakah manuver-manuver itu sampai menggunakan MK sebagai instrumentasi kekuasaan? Tentu bayarannya akan sangat mahal," tambahnya.

Ari juga mempertanyakan konsekuensi politik dari potensi pasangan Prabowo-Gibran. Jika pasangan ini terjadi, posisi politik akan semakin jelas. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan menjadi antitesa Jokowi, sementara Prabowo-Gibran akan mendukung Jokowi dengan segala atributnya. Pasangan lainnya, seperti Ganjar Pranowo, akan memiliki perbedaan politik yang jelas dengan yang mendukung Prabowo-Gibran.

Sikap mengambang yang ditunjukkan Jokowi dalam dukungannya juga menuai kritik. Ari menyatakan bahwa pendekatan ini membuat publik mulai merasa jenuh. "Itu sudah terjadi seperti kejenuhan di publik sehingga sekarang mungkin ‘efek Jokowi’, dalam arti akan mengarahkan pilihan ke mana, itu tidak banyak pengaruh signifikan," kata Ari.

Masyarakat menanti hasil keputusan MK dengan penuh antusiasme dan kekhawatiran. Putusan ini tidak hanya akan memengaruhi Pilpres 2024, tetapi juga membawa implikasi penting terhadap integritas hukum dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. MK diingatkan bahwa keputusan mereka harus berlandaskan pada keadilan dan independensi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dr. fahri bachmid: pentingnya peran wakil presiden dalam membangun indonesia yang demokratis dan responsif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dr. Fahri Bachmid menghadiri Diskusi Publik & Deklarasi Pasangan Prabowo Subianto - Yusril Ihza Mahendra sebagai pasangan Bakal Calon Presiden - Wakil Presiden 2024 yang digelar Relawan Yakin Indonesia Maju (YIM) di Jakarta, Rabu (04/10/2023). Diskusi ini melibatkan para tokoh, ahli, dan senior yang memberikan pandangan mereka terhadap keputusan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapres. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Yusril adalah tokoh negarawan, teknokrat, dan politisi berpengalaman yang telah berperan penting dalam pembangunan negara sejak era Orde Baru hingga reformasi. Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai advokat Islam moderat dan progresif.

Diskusi tersebut mencerminkan semangat dan keberagaman masyarakat Indonesia, menegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa di Nusantara adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia. Keputusan Relawan YIM untuk mendukung calon dari luar Jawa juga menunjukkan bahwa presiden atau cawapres tidak harus berasal dari satu suku atau daerah tertentu. Keberagaman ini menjadi nilai positif dan kekuatan dalam membangun negara yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks konstitusional, Dr. Fahri Bachmid, seorang pakar hukum tata negara, membahas pentingnya memahami peran wakil presiden. Menurutnya, wakil presiden seharusnya lebih dari sekadar pelengkap berita. Mereka harus membantu presiden dalam memecahkan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara. 

"Bantuan yang diberikan oleh wakil presiden harus sesuai dengan kebutuhan konstitusional, bukan hanya sebagai pelengkap berita. Sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kuat dianggap ideal untuk memastikan roda pemerintahan Indonesia tetap berjalan sesuai jalur yang benar," kata Dr. Fahri.

Bayangan untuk masa depan adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif, seperti pada awal pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta. "Dalam hal ini, peran wakil presiden tidak hanya sebagai pelengkap berita, melainkan sebagai pembantu presiden yang memainkan peran positif nasional. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam untuk menjawab tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini," ucapnya.

Penting untuk memastikan bahwa reformasi dalam berbagai aspek, termasuk konstitusi dan sistem kelembagaan negara, berjalan lancar. Pemimpin yang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang memadai dapat memastikan bahwa agenda-agenda reformasi tersebut tidak hanya sebatas wacana, melainkan benar-benar terealisasi.

Pada akhirnya, semangat bersatu dan keyakinan akan terus memandu langkah Relawan YIM dan masyarakat Indonesia dalam mendukung pasangan Prabowo - Yusril. Dengan harapan akan Indonesia Maju yang lebih cerah, mereka bersama-sama meyakini bahwa pesta demokrasi 2024 akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik.

 

"Dan yang pasti, Diskusi ini bukan hanya menciptakan semangat baik di Jakarta, tetapi diharapkan juga akan membangkitkan semangat serupa di seluruh penjuru Indonesia. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Relawan YIM pada hari ini dapat menjadi semangat positif yang menyebar ke berbagai daerah di Tanah Air, membawa harapan akan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Semangat Relawan YIM: Prabowo - Yusril Bakal Membawa Indonesia Lebih Maju!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam Diskusi Publik & Deklarasi Pasangan Prabowo Subianto - Yusril Ihza Mahendra sebagai pasangan Bakal Calon Presiden - Wakil Presiden 2024 yang diadakan oleh Relawan Yakin Indonesia Maju (YIM) di Jakarta, Rabu (04/10/2023), suasana penuh semangat dan keberagaman terasa kuat. Acara ini merupakan ajang untuk mendukung pasangan Prabowo - Yusril dalam mengemban visi Indonesia Maju yang cerah dan adil. 

Bung Kamal, Ketua Relawan YIM, memberikan gambaran mengenai semangat relawan yang berasal dari berbagai kalangan usia dan latar belakang, yang bersatu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai tokoh patriotik yang dianggap memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.

Salah satu sorotan dalam diskusi ini adalah pemilihan calon wakil presiden (cawapres). Setelah diskusi dan berbagai pertimbangan, Relawan YIM memutuskan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapres. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa Yusril adalah seorang tokoh negarawan, teknokrat, dan politisi yang telah berperan penting dalam pembangunan negara sejak era Orde Baru hingga reformasi. 

Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai advokat Islam moderat dan progresif. Keberagaman suku dan bangsa di Nusantara juga menjadi nilai positif dalam keputusan ini, menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar tidak terbatas oleh batas suku atau daerah.

Dalam konteks pemilihan cawapres, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., seorang Pakar Hukum Tata Negara, memberikan pandangannya. Dia menyoroti pentingnya memilih seorang wakil presiden yang tidak hanya menjadi pelengkap berita, melainkan juga memiliki peran konstitusional yang kuat. 

Menurutnya, wakil presiden seharusnya tidak hanya menjadi pembantu presiden, melainkan juga memiliki peran aktif dalam menjalankan tugas-tugas negara. Dalam hal ini, pengetahuan dan pengalaman menjadi kunci dalam memilih seorang wakil presiden yang mampu mengisi peran tersebut.

Sementara itu, Dr. Ujang Komarudin, M.Si., seorang Pengamat Politik, menekankan pentingnya elektabilitas dan figuritas dalam pemilihan cawapres. Baginya, meskipun ada jalan tengah dalam memilih cawapres, faktor kehebatan individu dan kemampuan bersaing dalam pemilihan umum menjadi krusial. 

Ia mencatat bahwa setiap calon cawapres memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan bagaimana calon tersebut bisa bersaing dengan cawapres lainnya yang muncul dalam pertarungan politik.

Pemilihan cawapres yang dihadapi oleh Prabowo Subianto memang menjadi tantangan besar, mengingat keterlibatan beberapa calon yang memiliki potensi. Namun, keputusan Relawan YIM untuk mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapresnya merupakan bentuk keyakinan bahwa Yusril adalah sosok yang mumpuni dan pantas untuk mengemban tugas tersebut. 

Diskusi ini mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia, di mana berbagai pandangan dan aspirasi dipertimbangkan dalam memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan adil.

Pada akhirnya, semangat bersatu dan keyakinan akan terus memandu langkah Relawan YIM dan masyarakat Indonesia dalam mendukung pasangan Prabowo - Yusril. Dengan harapan akan Indonesia Maju yang lebih cerah, mereka bersama-sama meyakini bahwa pesta demokrasi 2024 akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Bersama-sama, mereka menggapai Indonesia Maju yang menjadi impian bersama seluruh rakyat Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menjaga Lingkungan Global: JP2GI Gelar FGD bertajuk "Reduksi Susut Pangan"

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) telah mengambil langkah proaktif untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 12.3, yang menargetkan pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) sebesar 50% pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, JP2GI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Reduksi Susut Pangan" di Jakarta, Senin (02/10/2023).

Tujuan utama dari kegiatan FGD ini adalah mengembangkan dan merumuskan peta jalan komprehensif untuk mengurangi  di Indonesia. FGD berfokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pembicara kunci dalam acara ini adalah Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dari Kementerian PPN/Bappenas RI.

Dalam sambutannya, Dr. Vivi menekankan pentingnya reduksi susut pangan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan pembangunan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Indonesia. Transformasi ekonomi yang diinginkan melibatkan berbagai aspek, termasuk penerapan ekonomi hijau. Dalam konteks ini, mengurangi susut pangan dan limbah pangan memiliki implikasi besar terhadap efisiensi biaya, kesehatan masyarakat, dan emisi gas rumah kaca.

Dalam merancang transformasi ekonomi yang berbasis pada ketahanan sosial budaya dan ekologi, Dr. Vivi menyoroti pentingnya kesetaraan, dekarbonisasi energi, dan perlunya menjaga lingkungan global. Dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keragaman geografis di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mencapai ketahanan pangan di masa depan, penting untuk memastikan ketersediaan air dan energi yang memadai di setiap wilayah.

Selain itu, Dr. Vivi menekankan pentingnya transformasi sistem pangan dan nutrisi. Dia mencatat bahwa pada tahun 2045, seluruh Jawa diharapkan mencapai status Uber (Urban, Berbasis Ekologi, dan Ramah Budaya). Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi isu krusial, terutama dalam konteks mengelola sumber daya alam, energi, dan air secara berkelanjutan.

Lebih dari itu, Dr. Vivi juga membahas pentingnya pendekatan baru dalam bidang pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur publik. Dia menyoroti peran perempuan dalam transformasi ekonomi dan menekankan bahwa transformasi pangan harus diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur publik.

Dan yang pasti, diskusi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pangan bukan hanya tentang mengurangi SSP, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh JP2GI dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, Indonesia dapat meraih target pengurangan susut dan sisa pangan sesuai dengan SDGs 12.3, menuju masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More