Academics TV Dan CID UIN SUSKA Riau Gelar Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI telah memainkan peran penting. Peran dan keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP). Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.

Keterlibatan lebih besar TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (over-reaction) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (irreversible) ke kondisi politik normal (normal politics). Keempat, pengalaman beberapa negara di dunia menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Peran serta TNI dalam mengatasi terorisme ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Munculnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme itu disusun sebagai konsekuensi yuridis dari Pasal 43 Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15/2003 Tentang Penetapan Perpu No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Pasal 43 I ayat (1) disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada Pasal 43 I ayat (2) mengatur secara hukum bahwa dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

Berdasarkan kondisi di atas terlihat sebuah polemik tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan Terorisme sehingga cukup urgen untuk dibahas dalam berbagai perspektif dalam bentuk WEBINAR. Academics TV bekerjasama dengan Center for Instructional Development (CID) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berinisiatif melaksanakan webinar dengan tema Polemik Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari TNI.

Webinar ini akan dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa nara-sumber disuatu ruangan yang memenuhi standar protokol kesehatan dan disiarkan secara online dan streaming melalui berbagai Media Sosial berbasis Internet, pada Sabtu, 10 Oktober  2020 Pukul 08.00 s/d 12.00  WIB dan disiarkan secara online melalui media live streaming channel YouTube Academics TV.

Nara sumber antara lain: Dr. Mexasai Indra, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Riau); Peri Pirmansyah, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan juga ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN  SUSKA Riau); Dr Erdianto Effendi, SH. M.Hum, Dosen UNRI; Dardiri, MA (Alumni Mc.Gill University Montreal dan Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran serta peneliti pada Institute of South-east Asian Studies). Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah lama aktif malang melintang dibidang kegiatan yang bertujuan memperkuat CIVIL SOCIETY yakni Mufti Makaarim. 

Webinar gratis dan terbuka untuk umum, namun panitia HANYA akan mengirim Link Zoom Meeting serta e-sertifikat  ke  peserta yang telah mendaftarkan dirinya secara online di link: https://forms.gle/Rmb7Rm4dqX3Uu2mz8 dan link YouTube serta Facebook akan diberikan pada saat peserta melakukan pendaftaran online melalui link tersebut. (Arianto)

Read More

Liem Liliany: PERKHIN Dukung Pengesahan UU PPRT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sudah 16 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masih juga belum di sah kan menjadi Undang-Undang oleh DPR, padahal Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat rentan terhadap diskriminasi, kekerasan hingga perbudakan. Hal ini karena tidak adanya payung hukum yang mendukung untuk melindungi para pekerja rumah tangga. 

Persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak terutama LSM kemanusiaan dan serikat pekerja rumah tangga yang mendorong adanya undang-undang yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban PRT. 

Dalam diskusi webinar, ICRP, JALA, Kowani, Majelis Agama, dan lain lain pada Minggu, 4 Oktober 2020 menggelar Konferensi Pers dan Pernyataan Bersama Aksi Gerakan 1000 serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga demi mewujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Js. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag. selaku Ketua Matakin Prov. DKI Jakarta dan mewakili Perempuan Khonghucu Indonesia (PERKHIN) memberi dukungan penuh atas percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi para pekerja akan meminimalisir kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami banyak PRT.

Menurut Agama Khonghucu, katanya, semua manusia adalah saudara, lebih dari 2500 tahun yang lalu Nabi Kongzi bersabda. “ Di Empat penjuru lautan kita semua bersaudara”. . “Apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri sendiri jangan diberikan kepada orang lain.” Bila diri sendiri ingin tegak maka berusahalah agar orang lainpun tegak.

"Pekerja juga manusia, untuk itu kita harus memperlakukan layaknya saudara kita. Pekerja dan pemberi kerja selain ada kesepakatan dalam hal upah atau gaji tetapi harus memperhatikan hal lain seperti rasa kemanusiaan," kata Liliany saat webinar. Minggu (04/10)

Agama Khonghucu mengedepankan etika dan moral, tegas Liliany, seperti yang terdapat dalam Kitab SiShu, “Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.” (Daxue U:6) ‘hubungan Raja dengan menteri (penguasa dengan bawahannya) orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan antara kawan dan sahabat : lima perkara inilah Jalan Suci yang harus ditempuh di dunia.” (Zhong XIX:8). 

Semuanya itu, terang Liliany, berasal dari kesadaran dan kepercayaan tentang kewajiban untuk hidup satya kepada Tian YME sebagaimana disuratkan di dalam Kitab Zhong Yong XIX:7, ‘Maka seorang Susilawan (insan kamil) tidak boleh tidak membina diri; bila berhasrat membina diri; tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua, bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia, dan bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, sambungnya, Wajib disadari dan diimani bahwa segala etika dan moral kita adalah bersumber kepada Tian, tersurat dalam Shu Jing III.III.IV.I. “Tian menjelmakan rakyat; menyertainya dengan bentuk dan sifat. Dan sifat umum pada rakyat ialah suka kepada Kebajikan yang mulia itu” (tersurat pula dalam Mengzi VIA:6,8).

"Tian menciptakan manusia menjadi rakyat-Nya dan memerintahkan untuk menggemilangkan Kebajikan-Nya, untuk menegakkan Firman-Nya sebagai kewajiban suci; maka Tian mencintai ciptaan-Nya dan memberkati mereka yang mengamalkan kebajikan. Tian mencintai rakyat," kata Liliany.

Apa yang diinginkan rakyat, lanjutnya, Tian akan berkenan mengabulkannya.’ (Shu Jing V.I.i.11) Maha Besarlah Tuhan YME melihat dunia di bawah ini dalam kemuliaanNya.” (Shu Jing III.IV.II.I) Tian melihat dan mendengar (Shu Jing II.III.IV,7)

Karena demikianlah, tuturnya, Tuhan mencintai rakyatNya maka untuk melindungi rakyat di bawah ini, Tuhan menjadikan diantara mereka penguasa untuk mengatur pemerintahan bagi mereka, menjadikan diantara mereka guru untuk memberi pendidikan, sehingga mereka itu dapat menjadi pembantu Tuhan menciptakan keamanan dan kesejahteraan di empat penjuru dunia ini.” (Shu Jing V.I.i.7) Tian YME menjelmakan rakyat, menitahkan agar yang mengerti lebih dahulu menyedarkan yang belum insaf.” (Mengzi VB:1.2)

Maka kepada manusia diingatkan dan khususnya kepada para pemimpin, imbuhnya, “Dalam segala sesuatu hendaklah hormat takut akan kemahamuliaan Tian.(Shu Jing V.XXVII.17) Tidakkah aku malam dan siang senantiasa hormat akan kemaha-muliaan Tuhan YME sehingga dapat menjaga kelestarian karunia-Nya’ (Shi Jing IV.I.i.VII) Siapa yang mematuhi Tian akan terpelihara, yang melawan Tian akan binasa.” (Menzi IV A:7.1) Nabi Kongzi bersabda, “Siapa berbuat dosa kepada Tian, tiada tempat baginya meminta doa (Lun Yu III.13)

Liliany menambahkan, Kebahagiaan sejati adalah bagi mereka yang berbahagia di dalam Tian dan mengerti akan Firman-Nya” (Yi Jing App.III.i.22), bagi mereka yang dapat memuliakan Kebajikan dan gembira di dalam Jalan Suci’ (Mengzi IIB:2.7); karena sesungguhnya Tian akan melindungi dan menegakkanmu dengan kedamaian, kesentosaan besar; menjadikanmu dipenuhi Kebajikan dan boleh menikmati Kebahagiaan; mengaruniaimu dengan banyak kemajuan, kesuksesan, sehingga engkau dalam kesejahteraan dan kelimpahan (Shi Jing II.I.VI.1)

Menurutnya, Dengan memperlakukan pekerja dengan baik tentunya segala keberkahan akan diterima; baik pemberi kerja maupun pekerja, sama-sama merasa puas sehingga semangat pekerja untuk bekerja meningkat dan tentunya dengan hasil yang memuaskan dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. 

Sementara itu, Liliany menyebutkan, Dengan adanya RUU Perlindungan PRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja antara lain: mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, selain itu akan meningkatkan kesejahteraan PRT. 

"Dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah tangga yang bersifat domestik, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rachmat HS: Kita Pengen Sekda Orang Betawi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Forum Pemuda Betawi menggelar kegiatan diskusi dengan tajuk "Membedah Calon Sekda DKI Jakarta" pada Rabu (30/09) di Hotel LYNT Jalan Cideng Timur No 35 Jakarta Pusat.

 

Rachmat HS, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi dalam jumpa pers mengatakan, Acara diskusi hari ini merupakan yang ke-2 kalinya digelar, sedangkan ulang tahun Forum Pemuda Betawi yang ke-20 dan perayaan sudah dilakukan pada Rabu (16/09).  

"Sementara itu, Mengenai calon Sekda DKI, kita pengen calon Sekda orang Betawi yang punya kapasitas, yang mumpuni, dan yang bisa membantu menjabarkan visi dan misi gubernur," kata Rachmat kepada awak media di Jakarta. Rabu (28/09)

Pokoknya, tutur Rachmat, Kita pengen orang Betawi jadi Sekda, siapa pun terserah pak Gubernur yang penting orang Betawi.

Tinggal sekarang, lanjutnya, Bagaimana Gubernur mengusulkan eselon 2 yang orang Betawi untuk didorong ke Presiden dan dicalonkan. Ada Walikota Timur, Walikota Jakarta Selatan dan lain lain.

Yang penting, tegasnya, Dia bisa berpihak kepada pelestarian budaya Betawi, berpihak kepada orang Betawi serta berpihak kepada kearifan lokal dan sudah tentu bisa membantu Gubernur.

"Kita yakin Gubernur akan memilih orang Betawi, karena Gubernur dan Wagub nya bukan orang Betawi, kita harapkan sekdanya orang Betawi," pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

ILUNI UI: Tindak Tegas Pelaku Peretasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia  (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kasus peretasan yang menimpa media dan aktivis. 

Ia menyebut ada resesi demokrasi yang tengah dihadapi, yaitu tindakan yang menggerogoti demokrasi perlahan. Tindakan tersebut melalui usaha peretasan kepada mereka yang berbicara agak kritis tentang pandemi dan usaha penyelamatan ekonomi, 

”Lagi-lagi yang kena ini ada akun twitter, IG, dan bahkan websitenya. Mereka adalah pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah,” kata Herzaky dalam diskusi virtual yang diadakan ILUNI UI. Rabu (2/9).

Dia meminta agar pemerintah tidak lepas dari tanggung jawabnya. Ia menilai pemerintah punya peran besar dalam menjaga iklim demokrasi yang adil. Pemerintah memiliki alat untuk mencegah bagaimana ini bisa terjadi. Penegakan hukum pun menjadi kuncinya dari berbagai kasus peretasan yang terjadi. Meski begitu, Herzaky menyayangkan kasus-kasus peretasan yang menimpa pihak-pihak yang bersuara kritis ini tidak ditindak lebih lebih lanjut. ”Siapa pelakunya? Ada by omnission atau pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut,” sorot dia.

Herzaky juga meminta keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus peretasan tersebut sebagai komitmen terhadap demokrasi. ”Pemerintah harus siap dikritisi, harus siap berdialektika. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tukas Herzaky. 

Senada dengan Herzaky, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai ada penyangkalan terhadap berbagai kasus peretasan yang terjadi terhadap aktivis, media, dan akademisi.  

Ia mengatakan bahwa permasalahan berkembang bukan lagi di level hilangnya penegakan hukum, tapi ada usaha membuat kasus peretasan seolah-olah tidak terjadi. Penyangkalan kasus tersebut ditopang oleh para buzzer dan nonbuzzer. 

”Bahwa peretasan ini tidak terjadi dan cuma ada kesalahan teknologi. Kalau nggak, ada pengecilan peristiwa bahwa ini kesalahan pemilik akun, teknologi, dan lain-lain,” ujar Asfinawati.

YLBHI juga menemukan ada diskriminasi hukum yang menimpa kasus peretasan berbagai aktivis dan media. Asfinawati menyoroti kasus Ravio patra yang hingga empat bulan sejak melapor, belum juga ada tersangka. 

Sementara ia menunjuk kasus peretasan website POLRI hingga empat bulan sudah ditemukan tersangka dan sudah disidangkan. ”Ada LBH Bandung melapor ke polisi, sampai sekarang kasusnya belum maju. TEMPO mengalami peretasan, tapi Deny Siregar kena kasus doxing satu hari kemudian sudah diproses kasusnya. Di dalam HAM, ini pelanggaran by omission atau pengabaian,” jelas dia.

Dia pun mengkritisi penggunaan buzzer yang  ditopang mesin atau bot. ”Kalau demokrasi adalah suara rakyat, bot bukan orang. Maka, dia tidak bisa jadi suara rakyat, kecuali kita mau bikin demokrasi robotik,” tukas aktivis tersebut. Penggunaan bot dianggap menghilangkan suara rakyat. Artinya, tidak ada dialog antara negara dan rakyat karena suara rakyat sudah tenggelam. 

Asfinawati juga memberikan rekomendasi agar DPR berperan sebagai check and balances pemerintah dalam hal menjaga demokrasi. Selain itu, dia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik setidaknya enam bulan sekali, termasuk terkait anggaran. ”Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik disebutkan anggaran harus dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik,” sorotnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian menyatakan pemerintah turut merasa prihatin atas berbagai kasus peretasan yang terjadi belakangan ini. 

Dony juga menjelaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi dan tidak memiliki niatan untuk membungkam opini publik. ”Pemerintah tidak berada dalam kapasitas untuk mengatur mana opini yang bisa atau tidak bisa muncul ke publik,” ujarnya.

Dia menyebut, upaya tersebut terlihat saat Presiden Joko Widodo menegur menteri-menteri sektor ekonomi dan kesehatan untuk memperbaiki pola komunikasi ke publik sehingga media mendapatkan informasi yang tepat. 

”Di sini presiden tidak menyalahkan media dengan mengatakan media melakukan framing, justru yang ditegur adalah menteri-menterinya,” jelasnya.

Dony juga menjamin bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus peretasan tersebut. ”Perkara waktu tergantung dari kompleksitas kasus, tapi kita harus berprasangka baik kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut,” sebut dia.

Lebih jauh, Dony menampik adanya penggunaan buzzer oleh pemerintah. Meski begitu, ia membenarkan adanya para influencer yang bekerja untuk pemerintah sebagai pelatih literasi digital. ”Influencer opininya berpengaruh secara publik. Dia adalah Key Opinion Leaders (KOL), maka dia orang yang berkompetensi,” tutur Dony. 

Dony menyebut perilaku buzzer dalam membenarkan dan membela habis-habisan sebagai efek yang tak bisa dihindari. Ia mengatakan buzzer tersebut bekerja secara partikelir atau sendiri-sendiri. Afiliasinya bisa ke pemerintah, maupun oposisi. 

”Selama ini buzzer-buzzer yang membela pemerintah pun tidak selamanya membela. Kalau buzzer bertindak kelewatan apalagi melanggar hukum, saya kira proses saja,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ngobrol Bareng Jurnalis dengan Tajuk 'Kesehatan dan Bisnis'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki era transisi new normal atau kenormalan baru di masa global pandemi saat ini berpengaruh pada semua golongan terutama golongan menengah ke bawah, tak terkecuali juga bagi para pebisnis di negeri ini. Apalagi masyarakat yang paling rentan. Bahkan pemulihan ekonomi diprediksikan melambat dan krisis sudah berada di depan mata.

Sebagai catatan, Periode Maret sampai Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia. Jika penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini tidak segera diatasi, maka efek domino resesi ekonomi akan menyebar ke berbagai sektor.

Mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Neraca perdagangan menjadi minus yang berimbas langsung pada cadangan devisa.

Oleh karena itu, satunusantaranews menggelar acara 'Ngobrol Bareng Jurnalis' dengan tajuk 'Kesehatan dan Bisnis' bersama para Artis di Tengah Pandemi Covid 19 Adaptasi Kebiasaan Baru pada Sabtu (15/8) di Gorlion Food Park, Jalan AM Sangaji No.40-42, Jakarta Pusat. 

Hadir dalam acara ini para narasumber antara lain: dr. Jusuf Kristianto, MM, MKes, Phd; dan Agung Prasetyo Utomo, ST, serta sejumlah pesohor seperti Irma Darmawangsa & Irfan Sbaztian; Rita Hamzah (Pemain Sinetron Orang Ketiga); Dewi Sanca; Shade Sujana (Pemain Sinetron Kian Santang); Irma Kandita, Duo Ndut dan Chameleon Band.

Acara ini turut didukung oleh sejumlah pihak antara lain, Warteg Bahagia; Soto Seger Boyolali; Ropi; Ayam Presto Ny. Nida; Hore Steak; Joss Laundry; Pisang Tanduk Ny. Rufi; Akademi Juara Group; Ayam Geprek Galsu; Hayo Ngopi; Ayam Geprek Juara; JNE Express; Gilla 8; Seoul Teopokki; Poltekkes; Saeang Meori; Gorlion Food Park; FZ Media Entertainment dan Yummie Cafe.

Hadir juga para wartawan yang tergabung dalam Serikat Wartawan Indonesia (SWI) dan juga Forum Wartawan Hiburan (Forwan) Indonesia, serta para wartawan dari sejumlah media.

Acara ini direncanakan digelar sebulan sekali, tujuannya untuk berbagi pengetahuan serta kiat kiat keseimbangan dalam menyikapi persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan, bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. (Arianto)

Read More

FMB 9 Gelar Diskusi Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data KLHK, hingga bulan Juli 2020 ini, terpantau 798 titik panas serta 38.772.00 luas Karhutla di beberapa wilayah tanah air, 10 Provinsi dengan hotspot terbanyak terlihat di Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Papua Barat.

Jumlah Hotspot mencapai puncaknya pada bulan Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 252 hotspot. Berkat kesigapan dan kolaborasi berbagai pihak, angkanya terus menurun, hingga bulan Juli 2020 hanya terdapat 20 titik panas saja.

Tak ingin lengah di tengah fokus melindungi rakyatnya dari gerogotan virus Covid-19, Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri juga siaga dari ancaman Karhutla, Bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri namun lebih besar lagi adalah dunia, karena hutan Indonesia adalah paru-paru warga dunia.

Dalam instruksinya, Presiden jelas meminta secara khusus pihak terkait untuk melakukan patroli terpadu. "Jangan menunggu api membesar. Jika ada titik api langsung padamkan'".

Tak lengah ancaman Covid-19, penanganan Karhutla dilakukan dengan penerapan standar
kesehatan kepada para petugas, selain sosialisasi protokol kesehatan untuk masyarakat sekitar hutan maupun umum.

Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi menjadi hal utama yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu kementerian yang juga mengemban tugas menangani Karhutla.

"Informasi dan komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Hal ini akan menyiapkan masyarakat yang tanggap sebelum terjadi kebakaran dan sigap mencegah saat terjadi Karhutla," kata Menkominfo saat acara FMB 9 Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik" di Jakarta. Jum'at (17/07)

Di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 Presiden dikatakan Jhonny tegas-tegas meminta kerja sama yang baik dan menyeluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mencegah Karhutla tidak terjadi.

"Harus dijaga," ujarnya seraya menambahkan telah meminta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik membuat desk Karhutla dan terus menyosialisasikan upaya pencegahannya melalui peran komunikasi publik.

Tugas besar kementerian Kominfo memang adalah bagaimana mengabarkan pada semua pihak maupun masyarakat terus peduli pada kelestarian hutan yang ibarat jantung, memompa oksigen bukan hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Kemeterian ini dituntut kreatif menyajikan informasi dan konten-konten yang tidak hanya menggugah kesadaran, lebih dari itu mampu mengajak banyak pihak yang punya kemampuan dan gagasan kuat bergerak Bersama mencegah Karhutla. Salah satu caranya adalah kreatif dan inovatif menggunakan seluruh infrastruktur komunikasi era digital bagi keberhasilan program pemerintah khususnya antisipasi Karhutla.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK menerapkan jadwal piket di daerah operasi dengan jumlah maksimal 15 anggota dalam satu regu dan 5 orang di pondok kerja/posko. Petugas juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin di area publik dan memberikan bantuan masker dan handsanitizer kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan Covid-19.

"Anggota yang bertugas harus dipastikan bertugas dalam keadaan sehat. Menggunakan perlengkapan pelindung diri, seperti masker, Google, baju pelindung sepatu standar untuk karhutla, dan cairan disinfektan," kata Menteri KLHK.

"Pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya kepada masyarakat sekitar hutan, juga jadi hal yang tak luput dari perhatian pemerintah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekolah Jurnalisme AJI Gelar Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Isu kesetaraan gender sudah menjadi pembahasan sejak lama di dunia media. Dua aspek yang menjadi sorotan yakni isu gender dalam liputan media dan isu gender di perusahaan media. Isu gender dalam liputan media sering diangkat, sehingga kalangan media dan publik banyak mendapatkan masukan, sehingga bias gender dalam liputan mulai disadari, meskipun masih belum memuaskan dalam pelaksanaannya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah isu kesetaraan gender di perusahaan media termasuk di ruang redaksi. Isu ini masih menjadi perhatian karena banyak perusahaan media termasuk ruang redaksinya masih belum memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gender. Dari berbagai kajian, ini masih menjadi masalah yang terjadi di berbagai lembaga media.

Revolusi Reza, Sekjend AJI Indonesia mengatakan, Upaya DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang kental dengan keinginan untuk mendomestifikasi peran perempuan, menjadi indikasi masih kuatnya pengaruh pola pikir patriarki di lingkaran legislatif.

"Ini adalah indikasi fenomena gunung es tentang ketidakadilan peran dan fungsi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dunia kerja. Perlu perhatian banyak pihak termasuk media untuk mendorong agar kesetaraan bagi semua pihak terwujud, bukan mundur," kata Revo saat Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?" Dalam rangka memperingati International Women's Day 2020 di Hongkong Cafe, Jakarta. Minggu (08/03)

Pada kesempatan yang sama, Asep Septiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers mengatakan, Ini tidak hanya di Indonesia, di dunia mengalami masalah yang relative sama. Hanya 26 persen subject dan sumber berita di berita arus utama internet dan berita yang di-tweet adalah perempuan.' Setiap 4 orang yang diwawancara, ditonton atau dikutip dalam berita di seluruh dunia hanya satu orang perempuan. Dalam 20 tahun terakhir, disparitas gender dalam berita hanya bergeser tujuh point dalam temuan 1995-2005.

"Seiring dengan bertambahnya asosiasi perusahaan media online dan asosiasi fotografer, maka peluang untuk mengajukan anggota Dewan Pers yang mempertimbangkan kesetaraan gender semakin terbuka luas. Tinggal kembali kepada asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan itu sendiri yang harus bekerja untuk mempromosikan pemikiran mengenai kesetaraan gender di Dewan Pers," ujar Asep.

Menurut Asep, Banyak lembaga media masih belum peduli mengenai isu kesetaraan gender ini, tampak dari berbagai kajian dan pengamatan. Oleh karena itu perlu menyebarkan pemahaman mengenai isu kesetaraan gender dalam berbagai lembaga media. Tidak hanya itu, asosiasi jurnalis cetak dan elektronik juga perlu mendorong kesadaran akan perlunya kesetaraan gender dalam berbagai lapisan lembaganya.

Selain itu, kata Asep, Dewan Pers sangat peduli dengan isu gender terutama dalam konten pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak. Kepedulian itu tercermin dalam sejumlah kegiatan yang mengangkat isu-isu gender dalam program tahunan termasuk dalam survei indeks kemerdekaan pers isu ini juga mendapat perhatian. Setahun terakhir misalnya mengadakan program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengedukasi jurnalis dalam berita yang ramah anak.

"Mengenai keanggotaan Dewan Pers yang memperhatikan isu kesetaraan gender ini terpulang kepada komitmen asosiasi wartawan dan media untuk mengajukan calon-calon anggota di Dewan Pers dengan mempertimbangkan isu kesetaraan gender," pungkasnya. (Arianto)

Read More

FKMN Gelar Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MEMILES: Bisnis Investasi atau Aplikasi?"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
MeMiles, aplikasi investasi sejenis  fintech karya anak bangsa yang menghebohkan Indonesia. Perkaranya sederhana. Investasi ini dianggap bodong. Hanya dalam waktu delapan bulan PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan MeMiles  telah berhasil meraup uang sebanyak Rp 750 miliar.

David Okta, Ketua Forum Komunikasi MeMiles Nusantara (FKMN) dalam acara pembukaan mengatakan, Forum ini dibentuk secara dadakan untuk kepentingan 270 ribu member, karena perjuangan kita sama, untuk kelanjutan/menyelamatkan MeMiles. Itu sebabnya forum ini diadakan, karena kita sepakat fight di udara, kita sudah mendapatkan dukungan berbagai pihak, beberapa pihak malah memberikan apresiasi luar biasa kepada Forum ini.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI dalam diskusi mengatakan, Kesimpulan dari kasus MeMiles ini prematur, hukum harus punya kepastian, Kasus MeMiles ini  sebenarnya kejahatan atau kesejahteraan? Nah! jadi begini, karena perspektif pidana, kalau dibilang pidana itu selalu ada kejahatan, kejahatan artinya ada suatu ketentuan yang mengatur lebih dahulu mengenai perbuatan yang dilarang, yang menimbulkan  kerugian orang lain dan pelanggaran itu dikenakan sanksi hukum badan, atau penjara.

"Pertama-tama itu kita tanya prinsipnya agak sedikit teknis, pernah dibilang begini, tidak ada kejahatan sebelum ada undang-undang pidana yang menentukan terlebih dahulu," jelas Chudry di sela-sela Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MeMiles: Bisnis Investasi atau Aplikasi?" pada Sabtu (08/02) di Hotel Grand Sahid Jaya JI. Jendral Sudirman No.86, Jakarta.

Nah! ini biasanya, kata Chudry, hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, jadi kasus MeMiles ini perbuatan apa ya? kalau misal penipuan, jelas siapa yang ditipu?, kalau misal investasi kita masih ada ketentuannya, kalau misalnya ini perdagangan, perdagangan apa, jadi kita mendefinisikan dulu.

Menurutnya, Perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan itu sudah ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu yang tidak boleh berlaku surut, saya mendengarkan keterangan dari berita, MeMiles seolah-olah investasi bodong.

Selain itu, lanjutnya, Masalah MeMiles harus dijelaskan secara rasional. Apalagi dalam kasus ini sesuai berita yang beredar, ada kemungkinan diterapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini semakin menambah persoalan baru lagi.

"Ini berarti harus dapat dijelaskan bahwa bonus atau reward yang diterima mereka itu adalah uang ilegal. Mereka yang telah menerima bonus dan sejenisnya itu adalah bagian integral dari perbuatan kejahatan. Itu berarti harus dapat dipastikan bahwa usaha ini ilegal," jelas Chudry.

"Tetapi yang paling penting adalah apakah orang-orang itu benar-benar mendapat bonus atau apapun namanya dari uang top up, masuk ke dalam rekening PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan aplikasi investasi itu?," pungkasnya.

Turut hadir para Narasumber: Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI, Dr. Syahganda Nainggolan, Pengamat Sosiologi Politik, Salamudin Daeng, Pengamat Ekonomi UBK, Jordy Wong Sidharta, Digital Marketing Expert, dan David Okta, Ketua FKMN serta para member dan undangan. (Arianto)

Read More

FGD Usung Tema "Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Kendaraan Listrik"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transpotasi Jalan. Perpres ini menjadi dasar hukum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan tujuan untuk ketahanan energi, perlindungan lingkungan, dan kemajuan teknologi.

Salah satu sektor yang potensial untuk mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik adalah angkutan umum karena jumlah armadanya yang cukup masif dan kebutuhan peremajaan yang berkelanjutan secara periodik. Kondisi ini memberikan kepastian pasar yang cukup bagi sektor industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia.

Ir. Iskandar Abubakar, M.Sc, Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, Jakarta sudah bertekad untuk menggunakan kendaraan listrik untuk angkutan umum sebagai upaya penurunan polusi udara sektor transportasi dan perbaikan kualitas layanan angkutan umum secara keseluruhan.

"Ada beberapa tantangan yang ditemukan Dewan Transport koasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk mempercepat Implementasi kebijakan tersebut. Tingginya nilai investasi kendaraan listrik, belum adanya regulasi yang mengatur biaya tarif listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyediaan infrastuktur, dan mekanisme subsidi angkutan kendaran listrik," ujar Abubakar saat FGD dengan tema “Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Kendaraan Listrik” pada Senin 3 Februari 2020 di Aula Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lantai 9 JI. Taman Jatibaru No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menurutnya, Tujuan FGD ini adalah: Mengidentifikasi peluang dan tantangan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan umum di Jakarta, Mengidentifikasi komponen komponen penting dalam penyusunan tarif angkutan umum dengan kendaraan listrik, dan Menelaah kebijakan dan insentif yang dapat diberikan Pemerintah pusat, dan BUMN.

"Selain itu, Pemprov DKI untuk mempercepat implementasi angkutan umum dengan Kendaraan listrik, Mengidentifikasi peta jalan dan tahap implementasi penggunaan kendaraan listrik sebagai angkutan umum di Jakarta, dan Menyusun rekomendasi tarif angkutan umum dengan kendaraan listrik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Desak pemerintah untuk Segera Sahkan Revisi PP 109 Tahun 2012

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan Pengendalian Tembakau di tingkat nasional yang komprehensif, lintas sektor dan berkeadilan sebagai upaya mewujudkan harmonisasi
dalam rangka yang melindungi semua pihak yang berkepentingan, dari hulu sampai hilir, dari produksi, peredaran / distribusi hingga ke konsumsi.

Perokok pemula usia 10-18 tahun yang berjumlah 9,1 % (Riskesdas,2018) diproyeksikan akan meningkat menjadi 15,95 % pada tahun 2030 bersamaan dengan eskalasi konsumsi narkoba, miras dan zat adiktif lain (NAPZA) mencerminkan kekurang-hadiran negara dalam melindungi warga negaranya baik dalam peningkatan derajat kesehatan, dampak rokok bagi ekonomi untuk peningkatan SDM baik dari segi Kesehatan, Pendidikan maupun Ekonomi.

Mengingat dampak dari konsumsi produk tembakau yang sangat luas maka diperlukan upaya pengendalian tembakau dan zat adiktif lain (NAPZA) di tingkat makro nasional hingga ke tingkat lokal di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Salah satu upaya tersebut adalah perlunya harmonisasi yang komprehensif, lintas sektor dan berkeadilan dalam Pengendalian Tembakau yang berada dalam PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi
Kesehatan.

Revisi PP 109 tahun 2012 prosesnya berkepanjangan, padahal revisi ini seharusnya dapat segera disahkan sesuai dengan keperluannya yang mendesak Revisi PP 109-2012 ini merupakan keputusan Presiden berlandaskan dari amanah UU kesehatan serta sejalan dengan perwujudan Visi Presiden dalam mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Maju.

Oleh karena itu, seharusnya, setiap kementerian/lembaga terkait dapat berkerjasama dan mendukung revisi ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing demi mewujudkan
Visi Presiden.

dr Aries Hamzah dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus memproses penyusunan revisi PP 109/2012 dengan tetap membuka akses konsultasi publik untuk publik untuk menampung pendapat, saran atau masukan masyarakat.

"Selain itu, Melakukan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan di tingkat Panitia Antar Kementerian terkait substansi Revisi serta Melanjutkan Revisi ke proses harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsep," ujar Aries saat konferensi pers "Pentingnya Revisi PP 109 tahun 2012 Dalam Mewujudkan SDM Unggul dari Sisi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi"di Jakarta. Kamis (30/01)

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan dari KPPA menyatakan bahwa revisi PP 109/2012 sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya Negara melindungi kualitas generasi muda yang unggul.

"Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau mendesak kepada pemerintah untuk segera mensahkan Revisi PP 109 tahun 2012 karena merupakan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat," tutup Ifdhal Kasim. (Arianto)

Read More

Indopos Gelar FGD Usung Tema "Dewasa Dalam Menyikapi Pinjaman Online”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hadirnya pinjaman online melalui perusahaan Fintech memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit.

Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dalam diskusi menyampaikan, Ekonomi digital terus bertumbuh signifikan, sementara itu, Pemerintah, operator dan masyarakat Happy. Namun terdapat anomali, Indeks Keberdayaan Konsumen (IIK) Indonesia belum optimal. Sedangkan generasi digital konsumen Indonesia masih rendah, pengawasan yang belum sinergis dan lemah.

"Keberanian dan tradisi mengadu konsumen (Complain Habit) berkolerasi kuat dengan tingkat keberdayaan konsumen. Semakin tinggi tingkat keberdayaan konsumen malah semakin tinggi keberanian untuk mengadu," kata Tulus saat Focus Group Discussion (FGD), yang bertemakan” Dewasa Dalam Menyikapi Pinjaman Online” pada Senin, 27 Januari 2020 di Cafe Onyx, Hotel Ibis, Slipi Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, Pengaduan produk jasa financial sangat dominan dalam lima bahkan tujuh tahun terakhir. Penyebabnya, pengawasan oleh regulator lemah, kurang itikad baik dari operator, dan literasi konsumen juga masih lemah.

Menurutnya, Terbitnya PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik patut diapresiasi, namun perlu juknis yang lebih kuat dan pengawasan yang konsisten.

"Untuk itu, Regulator produk jasa finansial (OJK) harus bersinergi dengan lembaga/pihak lain yang berkompeten dalam melakukan Edukasi dan Pemberdayaan konsumen khususnya untuk produk financial dan produk digital menjadi suatu yang sangat penting," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PIA dan SPAK Gelar Diskusi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antarpihak. Hal ini telah dibuktikan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2003 dimana berbagai elemen masyarakat sipil bekerjasama mewujudkan lembaga ini. Denyut pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan secara kolaboratif. Perbaikan terhadap perangkat pemberantasan korupsi relevan agar generasi milenial dan Gen Z terus gigih menyuarakan.

Dengan spirit tersebut diatas. Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) dan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) menggelar  diskusi mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pada Selasa, 14 Januari 2020 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta.

Anita Wahid, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mengatakan, Korupsi menjadi musuh bersama sehingga kolaborasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini perempuan harus mengambil bagian secara aktif karena akan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak korupsi. Pada dasarnya kita semua akan terkena dampaknya bila korupsi terus merajalela.

"Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain semangat dan idealisme tinggi yang mereka miliki, kaum muda Indonesia saat ini juga saling terhubung dengan lebih mudah melalui berbagai sarana komunikasi," kata Anita Wahid dalam acara diskusi "Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi" di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Selasa (14/01)

William Adiyta Sarana, anggota DPRD DKI yang masuk golongan anak muda mengatakan, Anak muda harus ikut mengawal pemberantasan korupsi, agar di hari tua nanti kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Selain itu, Relevansi, kepedulian dan komitmen generasi muda terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi harus didengar dan terus membesar. Langkah ini memerlukan stamina, keberlanjutan gerakan dan konsistensi komitmen. Hal ini sangat penting karena akan banyak tantangan dan gangguan sepanjang perjalanan. "Politik akan selalu dinamis karena harus berkompromi, tapi nilai-nilai antikorupsi pantang dikompromikan," tegas William.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Ade lva Murti mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga. "Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi, tapi kita tidak tahu apa yang ditanamkan pada anak, supaya di masa depan mereka tidak tergoda untuk melakukannya."

Penelitian yang dilakukan Ade lva dan teman-temannya pada 2015-2016 memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan membentuk karakter berintegritas pada diri anak, dimulai dari penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan dan tanggung jawab. Itu sebab pentingnya merangkul berbagai pihak, termasuk anak balita, remaja sampai mereka dewasa, dalam berkolaborasi membersihkan negeri kita dari korupsi.

Sementara itu, kata Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga aktivis PlA memandang perlunya evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan melakukan lompatan logika untuk langsung menyasar KPK secara kelembagaan. Semua lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta seluruh peraturan soal korupsi, harus dilihat secara keseluruhan.

"Banyak yang harus dibenahi untuk membuat pemberantasan korupsi efektif. Misalnya membuat UU Penyadapan sesuai dengan perintah UU Mahkamah Konstitusi, atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

CDCC Gelar Diskusi Publik dengan Tajuk “Kedaulatan RI Atas Natuna”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur Raya No. 7, Jakarta.

Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI mengatakan DPR satu suara soal Kedaulatan RI Atas Natuna, Pemerintah didesak untuk berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

"Selain itu, Nelayan-nelayan China di Natuna Utara telah melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia," ujar Sukamta saat Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” di Jakarta, Senin (13/01)

Menurutnya, Tujuan China menjaring ikan di wilayah ZEE, karena daerah tangkapan ikan di negaranya, ikannya sudah menipis atau ada kepentingan lain, sumber daya dibawah laut Natuna.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional mengatakan untuk mengatasi konflik Natuna, disarankan Indonesia melakukan backdoor diplomacy.

"Backdoor diplomacy dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan, apabila nelayan-nelayan China terus berdatangan ke ZEE Indonesia di Natuna Utara, maka akan membangkitkan sentimen anti-China dari rakyat Indonesia," pungkasnya.

Turut hadir para Pembicara Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M, Pendiri dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Pakar Hukum Laut Internasional, dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional. (Arianto)

Read More

PRAISE Dorong Terciptanya Pengelolaan Kemasan Paska Konsumsi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kemasan paska konsumsi memiliki peran penting dalam sirkular ekonomi. Berdasarkan data, potensi ekonomi sirkular dunia saat ini adalah 4,5 trilun dollar dan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia juga menjadi bagian dari potensi tersebut. Sayangnya dari jumlah 64 juta sampah per tahun di Indonesia, masih sedikit sekali materi yang dimanfaatkan untuk masuk di dalam mata rantai pasok produk.

PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment / Asosiasi Untuk Kemasan & Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan) hadir dengan visi untuk menciptakan dan menggerakkan ekosistem yang berkelanjutan dengan mengubah kemasan paska konsumsi menjadi sumber daya bernilai tinggi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi Indonesia.

Dalam The 3rd Indonesia Circular Economy Forum (ICEF) 2019, PRAISE menggelar sesi diskusi pararel dengan tema “Accelerating Circular Economy in Post-Consumer Packaging - A Call to Action for Cross Sectoral Partnership”, sebagai bagian dari komitmen PRAISE untuk mendorong terciptanya pengelolaan kemasan paska konsumsi di Indonesia yang holistik, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sinta Kaniawati, Ketua Umum PRAISE mengatakan, Transisi dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular membawa tantangan sekaligus kesempatan bagi Extended Stakeholder Responsibility (ESR); Industri, Pemerintah dan Masyarakat. PRAISE percaya bahwa kemasan paska konsumsi memiliki peran besar dalam rantai ekonomi sirkular.

Di Indonesia, kata Sinta, tantangan pengelolaan kemasan paska konsumsi dimulai dari pengumpulan serta  pemilahan/ segregrasi  di rumah tangga. Berdasarkan indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 yang menyebut 72 persen orang Indonesia tidak peduli akan sampah.

"Sementara pertumbuhan infrastruktur dan industri daur ulang tidak sepadan dengan pertumbuhan konsumsi dan pembangunan ekonomi.  Sehingga diperlukan kerjasama dari semua pihak dalam Extended Stakeholder Responsibility;  masyarakat, industri  dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam pengolahan kemasan paska konsumsi," ujar Sinta dalam Diskusi Indonesia Circular Economy Forum 2019 di Hotel Pullman Jakarta. Senin (11/11)

“Penanganan kemasan paska konsumsi yang strategis dan sistemis tidak hanya akan mencegah degradasi lingkungan, namun juga membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan. Sementara dari sektor industri, ekonomi sirkular dapat membantu bisnis berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.” Tambah Sinta.

Selain itu, Sinta menuturkan, Salah satu model penanganan kemasan paska konsumsi yang diusulkan oleh PRAISE dalam diskusi paralel di Indonesia Circular Economy Forum 2019 adalah PRO (Packaging Recovery Organization).

“Model PRO akan memungkinkan industri (consumer goods) bersama sektor lainnya untuk bergabung dalam koalisi, membangun kerjasama berkelanjutan dengan industri daur ulang yang melibatkan sektor informal, difasilitasi dan dibimbing oleh pemerintah, sehingga dapat terbentuk ekonomi sirkular dalam pengelolaan kemasan paska konsumsi.” Kata Sinta.

Sinta menjelaskan, Konsep PRO telah berhasil dilakukan di beberapa negara, antara lain Eropa, Meksiko, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini mampu menghubungkan rantai value chain dalam ekonomi sirkular dengan efektif. Seperti misalnya industri manufaktur akan memikirkan design kemasan dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, mempermudah untuk menghitung perkiraan jumlah kemasan paska konsumsi yang dilepas oleh perusahaan consumer goods ke pasar, bukan hanya itu, konsumen juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kemasan paska konsumsi di tempat-tempat pemungutan sampah yang telah tersedia.

Inisiatif akan konsep PRO oleh PRAISE, lanjut Sinta, yang merupakan gabungan enam perusahaan yaitu Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia Tbk, memperlihatkan bahwa sektor industri juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah di Indonesia melalui ekonomi sirkular.

Namun, terang Sinta, diperlukan kerjasama semua pihak agar ekonomi sirkular dapat berjalan baik sehingga dapat menjadi katalisator perubahan dalam ekonomi, sosial dan lingkungan; seperti misalnya:
- Dalam bidang ekonomi, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
- Dalam bidang sosial, mendorong terciptanya kesejahteraan di masyarakat yang selama ini berada di garda depan management sampah.
- Dalam bidang lingkungan, dapat menangani dan mengurangi sampah di tempat pembuangan sampah (landfill) dan resiko pencemaran ke laut.

Menurut Sinta, Ekonomi Sirkular juga membantu terjadinya efisiensi penggunaan bahan baku dari alam yang saat ini semakin berkurang. Oleh karena itu, melalui diskusi di ICEF 2019, PRAISE berharap para peserta bisa memiliki pemahaman yang lengkap mengenai pentingnya ekonomi sirkular untuk segera kita gulirkan.

"Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan turut mendukung terlaksananya ekonomi sirkular di Indonesia. Salah satu harapan kami yaitu pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku persampahan di setiap daerah untuk memulai langkah kecil mewujudkan PRO dalam konteks Indonesia agar dapat mendukung pencapaian agenda nasional terkait pengurangan dan penanganan sampah.” Tutup Sinta. (Arianto)

Read More

Dede Farhan Aulawi : Cegah Korupsi Perlu Intensifikasi Audit Preventif dan Random Audit Investigatif

Duta Nusantara Merdeka |Bandung

" Permasalahan korupsi selalu menarik untuk dibahas, dan tidak pernah habis untuk diulas dari berbagai sudut pandang. Semua orang berharap korupsi bisa diberantas, dan tentu ada sebagian orang yang justru menikmatinya. Sekian banyak orang yang ditangkap tidak juga membuat orang jera dan takut untuk melakukannya ".

Demikian dikatakan oleh Refresentative System Auditor yang juga dikenal sebagai ahli Financial Data Tracking Dede Farhan Aulawi yang menjadi narasumber diskusi publik dengan tema " Membangun Negeri Tanpa Korupsi " yang diselenggarakan di hotel Savoy Homann Bandung, Kamis (7/11).

Konteks pemberantasan mengandung 2 unsur, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan harus diutamakan, karena lebih baik mencegah daripada menindak. Apalagi masalah recovery asset juga sering jadi masalah baru, karena kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara. Ujar Dede.

Ada 2 strategi yang perlu dilakukan, yaitu tataran konseptual dan tataran teknis. Tataran konseptual dipandang perlu untuk melakukan perubahan mindset secara kolektif dalam memandang "sukses" yang seringkali bertumpu pada materi. Banyak orang respek pada seseorang karena kekayaannya. Akhirnya orang berlomba untuk kaya bagaimanapun caranya, hanya karena ingin dinilai sukses dan dipandang orang.

Dalam tataran teknis, perlu intensifikasi audit preventif dan audit investigatif secara komprehensif terhadap semua "Titik" yang berpeluang terjadinya Tipikor. Audit harus didesain secara horisontal dan vertikal, tergantung pada karakteristik organisasi nya. Baik di dalam ataupun di luar negeri.

Disamping itu perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memudahkan penelusuran dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri. Tentu dibutuhkan keahlian dan jejaring yang kuat, agar bisa ditarik kembali ke tanah air untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Persoalannya seringkali yang punya keahlian tidak memilikinya kewenangan, atau sebaliknya yang memiliki kewenangan tidak memiliki keahlian. Semoga ke depan terbangun sebuah konstruksi yang elaboratif, yaitu kewenangan yang berbasis keahlian, atau keahlian yang memiliki legitimasi kewenangan. Harap Dede. **

Read More

Lembaga Pemilih Indonesia Gelar Diskusi dengan tajuk "Radikalisme atau Manipulasi Agama?"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Pemilih Indonesia menggelar Diskusi Merawat Keindonesiaan Seri Ke-XXIX dengan tajuk "Radikalisme atau Manipulasi Agama?" PR Untuk Kapolri Baru, Mendagri serta Menteri Agama pada Senin, 04 November 2019 bertempat di Gado-Gado Boplo Satrio, Jalan Professor Doktor Satrio No.289, Setiabudi, RT.1/RW.1, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan.

Mohamad Guntur Romli selaku Tokoh Muda NU mengungkapkan, Ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat. Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik.

Selain itu, lanjut Guntur, Tantangan pemerintah dalam rangka intoleransi beragama dan berpolitik yaitu bagaimana memelihara dan meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi?B pemerintah menjaga dan memperbaiki kecenderungan menurunnya kebebasan sipil, dan mengatasi peningkatan gejala intoleransi di masyarakat.

Ridwan Habib selaku Pengamat Terorisme mengatakan, ada 3 hal yang menjadi ancaman dari Radikalisme atau Manipulasi Agama antara lain: Pertama, ancaman keamanan, walaupun mereka kecil, tapi militan, Kedua, ancaman sosial budaya, dan Ketiga, ancaman politik.

Turut hadir Pengantar Diskusi: Boni Hargens, PhD selaku Direktur LPI dan hadir juga Narasumber: Mohamad Guntur Romli selaku Tokoh Muda NU, Ridwan Habib selaku Pengamat Terorisme, dan Aliah Sayuti, S.Hum selaku DPP KNPI dengan Moderator: Ida Ayu Prasasti selaku Presenter. (Arianto)

Read More

Permata Golkar Gelar Diskusi Akselerasi Partai Politik untuk Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan kemajuan Indonesia bergantung pada peran dan kinerja partai politik di DPR RI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Dalam Diskusi Akselerasi Partai Politik untuk Indonesia Maju, yang diinisiasi PERMATA GOLKAR, Bambang Soesatyo meminta partai politik untuk meningkatkan akselerasi politik untuk mewujudkan Indonesia maju dengan inovasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketua MPR periode 2019-2024 yang berasal dari Partai Golkar ini menyebut partai politik di DPR RI mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, partai politik harus memantau perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan Undang Undang.

"Tanggung jawab dan peranan partai politik dalam pembangunan adalah yang harus di kedepankan, guna memperkokoh tatanan sosial, masyarakat, dan kebangsaan, seluruh elemen partai politik harus melakukan inovasi dan pengembangan diri," ungkap Bambang Soesatyo saat membuka diskusi publik Akselerasi Parpol untuk Indonesia Maju di Jakarta. Kamis (31/10).

Bambang Soesatyo juga mengingatkan partai politik harus mengikuti perkembangan teknologi dan zaman saat ini, untuk membangun Indonesia mengikuti perkembangan negara maju dan berkembang lainnya.

Menurutnya, perkembangan ekonomi dan sosial saat ini didukung dari kemajuan dunia digital dan media daring. Hal ini membuat kegiatan ekonomi dan sosial menjadi efesien dan fleksible di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Ketua WanTimPres RI, Prof Sri Adiningsih, mengatakan bahwa Peran Partai Politik tidak bisa dinafikan, karena memiliki struktur sampai desa untuk berbuat banyak pada masyarakat sekaligus mengawal jalannya kebijakan pemerintah. Perbaikan SDM adalah kata kuncinya. Orang-orang politik ini mempunyai ruang yang cukup untuk lebih banyak berbuat karena salurannya banyak, baik melalui eksekutif maupun legislatif.

"Kesenjangan teknologi masih menjadi tugas besar kita semua, karena Revolusi Industri 4.0 masih bisa kota besar. Teknologi mengefektifkan kerja dan mengefisienkan biaya dalam banyak sektor, juga termasuk optimalisasi ekonomi bangsa. Jangan terjebak dalam perang dagang Cina-Amerika, Indonesia harus terdepan mengambil peran atau keuntungan dari tragedi perang dagang. Karena posisi geopolitik dan geostrategik kita yang menguntungkan," ujar Prof Sri Adiningsih yang juga merupakan Guru Besar UGM ini.

Dina Hidayana, Politisi Muda Golkar, menyampaikan bahwa Akselerasi Partai Politik untuk Indonesia Maju sangat penting untuk menjadi diskursus para pegiat politik dan seluruh elemen bangsa, karena kemajuan peradaban dapat semakin berkualitas dengan upaya-upaya perbaikan tanpa henti. Tanggung jawab Parpol semakin berat seiring dengan tantangan global dan target Indonesia untuk segera melangkah jauh menuju Indonesia Maju.

Pembicara lain, Ray Rangkuti, menekankan perbaikan sistem mutlak dilakukan, agar para penjahat tidak bisa berpesta, agar orang miskin mendapat ruang pembelaan yang besar. Penempatan orang-orang terpilih di kabinet, mengandung misteri tersendiri, karena tidak terbaca the right man on the right place. Perlu menunggu setidaknya setahun.

Effendi Ghozali, mengatakan, perempuan harus menjadi ujung tombak perjuangan, karena sejarah membuktikan bahwa perempuan selalu ada menjadi penguat warna dari racikan demokrasi. Perempuan-Perempuan berkualitas harus tampil dan ditampilkan untuk mempercepat pencapaian Indonesia Maju.

Turut Hadir dalam Diskusi Politik ini antara lain: Anggota DPPRI, Anggota DPRD/DPD,  Perwakilan Lintas Partai, Kaukus Perempuan dan para Mahasiswa/Mahasiswi.(Arianto)

Read More

PARA Syndicate Gelar Dongeng Budaya dan Kuliah Kebangsaan serta Syukuran 4 Tahun Kiprahnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PARA Syndicate menggelar acara syukuran perjalanan 4 tahun kiprahnya dengan mengangkat tema: "Kita Bersatu Membangun Indonesia: Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya" pada Kamis siang, 17 Oktober 2019 bertempat di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta. Dimaknai sebagai perjalanan, atau journey, karena PARA Syndicate bukanlah tujuan, namun kendaraan atau vehicles bagi credo lembaga yang disemai dari pemikiran Soegeng Sarjadi (alm) bahwa "Berpolitik haruslah dalam rangka Bernegara dan Bernegara dalam rangka Berkonstitusi", kendaraan bagi pemikiran-pemikiran kebangsaan dan demokrasi, termasuk pemikiran yang ditularkan oleh Ketua sekaligus Pendiri PARA Syndicate Dr. Sukardi Rinakit, juga kendaraan bagi cinta dan harapan keluarga besar lembaga yang dalam empat tahun ini telah mengantar pada persinggahan-persinggahan kebangsaan penuh makna bersama dengan semua associates, jejaring, dan segenap para pihak lain (stakeholders).

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam sambutannya mengatakan, PARA Syndicate, sebagai kelanjutan dari Soegeng Sarjadi Syndicate, berkomitmen untuk terus secara aktif berikhtiar bersama, memastikan agar proses demokratisasi di republik ini berjalan pada rel yang benar, sehingga berpolitik dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara dalam rangka berkonsitusi.

Sedangkan, kata Ari, Acara syukuran yang sedianya dihadiri oleh lima ratusan tamu undangan dari berbagai jejaring dan kalangan ini menjadi terasa lebih istimewa, karena beriringan dengan peringatan Sumpah Pemuda, peristiwa kebangsaan super penting 91 tahun lalu yang berhasil melahirkan kesadaran bersama para pendahulu bangsa kita untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu INDONESIA. Peristiwa penting yang menarasikan bahwa hanya dengan persatuan yang kuat, maka cita-cita luhur itu bisa kita raih bersama. Berawal dari Sumpah Pemuda itu juga, rasa nasionalisme mulai mengalir dalam nafas dan nadi bangsa yang kemudian berani berseru: walaupun berbeda-beda tetapi kami tepat satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhirnya, tekad dan semangat persatuan itu pula yang berhasil mengantar perjuangan rakyat Indonesia mencapaí kemerdekaan.

Menurut Ari, Mempertimbangkan dinamika yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tema "Bersatu Membangun Indonesia: Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya" Juga dipilih sebagai ajakan bersatu untuk pertama-tama berani berefleksi dan kedua untuk kemudian bersama-sama mau dan berani menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi hari-hari ini.

Atas semua tantangan dan permasalahan itu, lanjut Ari, jalan persatuan yang 91 tahun lalu menjadi kebulatan tekad bersama untuk tercapainya cita-cita luhur kemerdekan, hari ini harus kembali dibangun dalam diri semua anak bangsa demi tercapainya cita-cita luhur keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Semangat Sumpah Pemuda yang menyalakan Persatuan Indonesia harus menjadi pesan yang hidup dalam tindakan bernegara dan berpolitik seluruh anak bangsa. Dan ini semua harus diawali dari diri kita sendiri masing-masing, dengan bangunnya jiwa dan badan kita dari zona kenyamanan pribadi yang menolak solidaritas, dari rasa kantuk dan lelah karena merasa berjuang sendirian, dan juga dari kebiasaan untuk melakukan pembiaran-pembiaran.

INDONESIA ini hebat, kata Ari, negeri ini sangat beruntung. Karena ketika ada sebagian kecil warganya mulai berulah hendak memutuskan tali-tali silaturahmi, merusak kebersamaan, mengoyak persatuan, dalam keberagamannya dari rahim Ibu Pertiwi masih ada banyak tokoh panutan yang dengan kearifan berpikir dan kedalaman cintanya yang melampaui perbedaan berkenan untuk turun gunung dan hadir di antara kita semua sebagai oase yang menyegarkan. Dan hari ini PARA Syndicate pun merasa sangat beruntung dan terhormat karena dalam acara yang sederhana ini berkenan hadir Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar dan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo untuk memberikan pemikiran segar, gagasan bernas, dan pandangan-pandangan yang mencerahkan kita dalam kuliah kebangsaan.

"PARA Syndicate sungguh berterimakasih atas kesediaan beliau-beliau ini untuk hadir dalam acara kami yang sederhana ini. Untuk membawa kita semua dalam refleksi mendalam, untuk kembali menempatkan AGAMA sebagai PENCERAH, dan untuk daya bangun rohani yang kuat membangkitkan badan dan jiwa - Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya sebagai satu kesatuan pribadi manusia pada tingkatan ratio sufficiens, atau pada dasar yang cukup kuat, yang berkarakter Indonesia untuk bergerak membangun INDONESIA RAYA," ujar Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menjelaskan dengan mata yang berbinar-binar penuh semangat.

Dalam 4 tahun ini perjalanan lembaga, kata Ari, PARA Syndicate secara tulus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan berbagai dukungan, menjalin kerjasama dalam berbagai bidang terkait, dan menjadi rekanan serta jejaring yang telah mengantarkan lembaga sampai pada titik ini. "Ke depan, masih banyak tantangan harus kita hadapi bersama. Membangun Indonesia yang besar ini tidak cukup hanya bermodalkan kemenangan elektoral dalam pemilu, melainkan membutuhkan persatuan dan solidaritas semua elemen bangsa untuk bergerak dalam kerja bersama. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia yang hebat ini!" tutup Sri. (Arianto)

Read More

Revisi UU KPK untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, wakil rakyat telah berhasil menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo demi memperkuat fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM).

Setelah sekitar 17 tahun UU KPK disahkan, berbagai kalangan menilai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK sering kali mengabaikan hak asasi manusia baik dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melaui proses dan beragam bukti yang mendukung, sehingga penetapan status hukum menjadi terkatung-katung dalam waktu yang lama, hingga tindakan penyadapan seringkali menyangkut hal pribadi yang melibatkan keluarga dan relasi yang tidak terlibat dalam kasus korupsi.  

Nasir Djamil, Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS  menuturkan, revisi UU KPK ini sebenarnya sudah berkali-kali ingin dilakukan oleh DPR, serta sudah mengundang beberapa tenaga ahli yang berkompeten sehingga UU ini sebenarnya tidak dikeluarkan terburu-buru dengan agenda tertentu. Namun setiap kali pembahasan revisi ingin dilakukan, selalu mengundang protes karena dinilai melemahkan KPK. 

Stigma ini sering kali dimunculkan untuk membangun narasi yang tidak ilmiah. Nasir menyarankan kedepan perlu adanya kriteria terhadap panitia seleksi dan juga calon anggota komisioner KPK, sehingga tidak ada kecurigaan bila anggota pansel maupun calon komisioner mewakili orang/partai tertentu, jadi semuanya menjadi lebih transparan dan lebih dipercaya public.

‘’Kita adalah negara hukum yang demokratis, sehingga bila ada pandangan yang tidak sejalan, silahkan melalui judivial review,’’ papar Nasir. ‘’Kita tidak tergesa-gesa untuk mengesahkannya UU ini, kita masih punya waktu untuk mendengarkan masukan masyarakat demi KPK yang lebih baik, tambahnya.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, melalui UU KPK yang baru ini, upaya pemberantasan korupsi memperhatikan hak asasi manusia dengan adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), bila tidak ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat, serta kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) untuk memberi ijin dilakukannya penyadapan kepada seseorang yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

‘’Pemerintah tidak perlu ragu untuk menandatangani revisi UU ini karena UU yang baru lebih baik daripada yang lama, revisi ini sebenarnya lebih maksimal daripada KPK dibubarkan,’’ kata Romli saat diskusi Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK yang dihadiri oleh pengamat politik, perwakilan partai, praktisi hukum dan media yang digelar di Hotel Mandarin-Jakarta. Jumat (4/10).

Dalam UU KPK yang baru, kata Romli, tidak ada satupun tugas KPK yang dikurangi, malah tugas KPK menjadi bertambah dengan adanya fungsi pertimbangan HAM. KPK juga tidak perlu khawatir dengan hadirnya dewan pengawas, karena semua badan/lembaga di Indonesia termasuk Presiden juga diawasi, yang paling penting diperhatikan adalah aturan main dewas yang akan berlaku.

Menurut Romli, bila fungsi dewas tidak maksimal, KPK perlu dibubarkan daripada menghabiskan anggaran negara tanpa memberi hasil maksimal atas pengembalian aset negara dari kasus korupsi serta upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Luhut Pangaribuan juga memandang revisi UU ini memiliki politik hukum yang lebih baik dibanding UU lama yang banyak bertentangan/melanggar HAM. Protes yang diberikan oleh masyarakat tidak perlu dengan melakukan demonstrasi ataupun kericuhan karena ada 3 proses yang bisa ditempuh yakni mekanisme judicial review ke mahkamah konstitusi (MK), legislatif review atau menerbitkan Perpu.

‘’Dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini, bila ada pihak-pihak yang tidak menerima revisi UU ini, lakukan saja judicial review, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres),’’ ujar Luhut.

"Menerbitkan Perpres itu adalah kemunduran karena artinya kita kembali ke UU yang lama yang membuka potensi penyalahgunaan jabatan," tandas Luhut. (Arianto)

Read More

Indonesia Cetar Abadi Gelar Diskusi Terkait Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia Cetar Abadi menggelar Diskusi Media Terkait Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK pada Jum'at, 4 Oktober 2019 pukul 09:00-11.30 wib bertempat di Diponegoro Room, Hotel Mandarin Oriental Jl. MH. Thamrin, Menteng. Kec. Menteng. Jakarta, dengan Keynote speech DR. Ali Mochtar Ngabalin , M.SI, Kantor Staf Kepresidenan, serta narasumber: Luhut Pangaribuan, Ketua Umum PERADI, Prof DR. Romli Atmasasmita SH, LLM, Guru Besar llmu Hukum, dan Nasir Djamil, Anggota DPR RI Fraksi PKS, dimoderatori Azas Tigor Nainggolan.

DR. Ali Mochtar Ngabalin , M.SI, Kantor Staf Kepresidenan selaku Keynote speech mengatakan, revisi UU KPK ini telah diputuskan oleh DPR, DPR adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia, sehingga UU ini adalah wajah Republik Indonesia. Kehadiran UU KPK menjadi barometer untuk memasuki reformasi hukum Indonesia, sehingga pejabat negara tidak lagi memperkaya diri sendiri dengan menggunakan jabatannya.

Revisi UU KPK ini adalah momentum untuk memperkuat kelembagaan KPK untuk memberi azas kepastian hukum, meningkatkan azas manfaat dan memberikan azas keadilan. ‘’UU ini sudah menjadi keputusan seluruh rakyat Indonesia, ketika ada masukan dari masyarakat, kami masih membuka ruang untuk berdialog,’’ ujar Ngabalin.

Presiden Jokowi tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan untuk Indonesia yang lebih kuat, negara tidak boleh kalah karena ditekan, tegas Ngabalin. (Arianto)   

Read More