Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan

Peringati Bulan K3 Nasional 2023, Nusantara Regas Gelar HSSE Talks


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 yang telah dicanangkan pemerintah setiap tahun dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023, PT Nusantara Regas yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero menyelenggarakan HSSE Talks dengan tema "Wujudkan Budaya HSSE Generative dan Pengelolaan Asset Integrity yang Unggul Guna mendukung Keberlanjutan Bisnis Pertamina" secara Hybrid, Senin (30/01).

Mayor Jenderal TNI Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr selaku Liaison Officer PT Pertamina memaparkan, fungsi serta peran TNI dalam menjaga objek vital nasional. "Karena Nusantara Regas merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina dan merupakan objek vital nasional, maka TNI akan All out dalam hal mengamankan aset PT Nusantara Regas," ujarnya.

Seperti diketahui, TNI selama ini hadir untuk mendukung bisnis Pertamina dan melindungi aset dari Pertamina group terutama Nusantara Regas.

"Semarak bulan K3 kami adakan untuk meningkatkan awarness K3 bagi karyawan PT.Nusantara Regas. Disisi lain, Kami juga mengadakan berbagai rangkaian kegiatan seperti pembukaan bulan K3 nasional, diskusi HSSE dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya. Selain itu, di hari Jum'at kami juga mengadakan kuis untuk menyemarakkan bulan K3 nasional," ujar Direktur Operasi dan Komersial PT Nusantara Regas, I Putu Puja Astawa.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kami juga terus mengingatkan arti penting K3 sebagai bentuk awarness. Di bulan K3 ini kami juga banyak melakukan exercise-exercise terkait K3 dan pelaksanaan medical check up sebagai bentuk preventif. 

Menurut dia, Industri migas merupakan industri yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting pemahaman serta penerapan budaya K3 yang baik untuk diterapkan dilingkungan kerja. 

K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang tentunya bisa berdampak pada demotivasi dalam bekerja ataupun penurunan produktivitas.

"Alhamdulillah sejauh ini kami selama 10 tahun terakhir sudah mencapai 11.000.000 jam kerja aman, hal ini tentunya akan memacu kami untuk mempertahankan zero accident," ungkapnya.

Sementara itu, Erwin Jonathan, Manajer HSSE/Kepala Departemen HSSE PT. Nusantara Regas mengatakan, Selain kuis dan HSSE Talks ada juga program lain yakni Program HSSE development yang akan memberikan pelatihan dan sertifikasi gratis untuk vendor PT Nusantara Regas serta ada juga program CSR yakni dimana ada perwakilan dari universitas UIN dan universitas Binawan untuk kami latih dan kami berikan sertifikasi secara gratis. Kegiatan itu rencananya akan digelar pada bulan Pebruari mendatang. 

Tidak ketinggalan, kami juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang patuh terhadap K3.

Terpisah, Robert Andrew, Senior Officer Health and Safety PT Nusantara Regas  mengatakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara bulan K3 yang diselenggarakan oleh Nusantara Regas yang mencakup aspek environment dan security, salah satu dari 7 topik yang sudah kita jalankan.

Masih kata Robert, kita menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI dan Direktur Utama Pertamina itu sebagai bagian upaya kita untuk mitigasi resiko security (keamanan) untuk menjaga aset integrity dan keberlangsungan logistik atau suplai chain dari PT Pertamina khususnya PT Nusantara Regas.

Melalui rangkaian acara yang diselenggarakan selama sebulan ini, Nusantara Regas mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, serta penerapan K3 pada bidang pekerjaan masing-masing. Selain itu juga meningkatkan partisipasi keluarga besar Ditjen Migas dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan usaha demi mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Secara khusus, saya juga berharap rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap budaya keselamatan kerja migas yang terdiri dari keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan dan umum, serta kita menjadi mampu menerapkan budaya tersebut dalam kehidupan kita, baik sebagai perwira Regas maupun sebagai pribadi," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Brigade Nasional Gelar Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan Tema "Radikalisme dan Intoleran"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Brigade Nasional merasa prihatin dengan realitas di masyarakat Kita di mana radikalisme dan intoleransi telah memecah belah masyarakat. Berbagai persoalan atau konflik sosial yang dipicu oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) seolah menjauhkan kita sebagai anak bangsa yang semestinya bersatu padu, bergotong royong membangun bangsa dan negara kita tercinta. Hal itu disampaikan oleh Surya, Waketum Brigade Nasional dalam rangka Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan tema: "Radikalisme dan Intoleran" di Jakarta, Sabtu (28/01).

Menurut Surya, Persoalan melek hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada masyarakat dan aparatur hukum memang masih rendah. Ini yang perlu kita kawal dan perbaiki ke depannya. Jangan sampai adanya intoleransi dan radikal yang merugikan pihak lain serta merendahkan kemanusiaan dibiarkan dengan dalih membela agama dan keyakinan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Surya menegaskan, Upaya yang akan dilakukan Brigade Nasional secara nyata dalam mencegah dan memberantas radikalisme dan intoleransi yang terjadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita sebagai warga bangsa harus bersatu padu dan bergotong royong.

Maka dari itu, Surya menyampaikan, yang kami lakukan adalah mendeklarasikan diri sebagai DPP Brigade Nasional, yang nantinya menjadi wadah bagi segenap anak bangsa yang peduli pada kebhinekaan dan memiliki kecintaan besar pada Tanah Air.

Selanjutnya, Brigade Nasional akan berkarya nyata melalui sumbangan pemikiran, refleksi mendalam, kajian-kajian ilmiah, serta aksi-aksi di tengah masyarakat secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi digital, melalui cara-cara yang kreatif dengan pendekatan sosial budaya.

Untuk diketahui, Brigade Nasional menghargai dan menghormati proses di internal PDIP maupun partai-partai lainnya dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.

"Namun demikian, Brigade Nasional berharap besar sosok pemimpin bangsa Indonesia ke depannya memiliki semangat yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo yang sangat gigih dan konsiten dalam memberantas radikalisme dan intoleransi di Tanah Air kita tercinta," ucapnya.

Terutama, Legacy-legacy  yang telah dibangun Presiden RI Joko Widodo terkait kedaulatan bangsa dan negara tentu perlu dilanjutkan oleh sosok pemimpin yang memiliki kapasitas dan dipercaya oleh rakyat.

"Brigade Nasional sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia akan menentukan pilihan yang bijak saat pilpres 2024, karena Kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tentunya menjadi pilihan bagi rakyat dalam memilih calon presiden mendatang. Brigade Nasional optimis rakyat bakal memilih dengan hati Nurani dan pikiran jernih demi masa depan Indonesia yang gemilang," pungkasnya. (Arianto)

Share:

DPP LIRA Gelar Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Diskusi perdana yang digelar oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di tahun 2023 ini merupakan program yang sudah direncanakan dari tahun lalu dan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Indonesia. Sehingga LIRA punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut disampaikan K.H. Andi Syafrani, SHI, MCCL Presiden DPP LIRA saat Opening Speech Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup" di Kopi Politik Jakarta Selatan, Jum'at (20/01). 

Terkait rencana kerja kita tiap bulan, kita adakan diskusi seperti ini dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas tema-tema yang relevan, aktual dan tentunya kita bisa berkontribusi terhadap pemikiran dan kemajuan bangsa.

"Terlebih, LIRA punya konsen terhadap berbagai macam bidang politik, karenanya kita akan dorong berbagai departemen dan bidang yang ada di LIRA untuk bisa menggelar diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing karena kita tahu kompleksitas persoalan negara kita," ujarnya.
 
Menjelang tahun pemilu, tentunya isu yang hot dan topik yang paling banyak akan menjadi sorotan adalah terkait dengan politik. Namun sekali lagi, karena tema yang diusung dalam organisasi bukan hanya tema politik tapi berbagai macam tema.

"Kita berharap nanti tema-tema ini juga bisa kita diskusikan dalam serial diskusi-diskusi LIRA di periode berikutnya di bulan-bulan yang akan datang," ucapnya. (Arianto)

Share:

RHEMA Bersama Simposium Setara Menata Bangsa Gelar Ngopi Kebangsaan Refleksi Tahun 2022


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Reformasi Humanis Etika Madani (RHEMA) bersama Simposium Setara Menata Bangsa (SSMB) menggelar Ngopi Kebangsaan Refleksi Tahun 2022 mengusung tema "Daya Tahan Spiritualitas Bangsa Menghadapi Siasat Politik Identitas, Serangan Covid-19, dan Ancaman Resesi Ekonomi Global" di Wisma Sangha Theravada Indonesia JI. Margasatwa 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (05/01/2023).

"Ngopi Kebangsaan adalah forum sarasehan, yang diadakan dua bulan sekali. Para tokoh semua agama dan kepercayaan akan membicarakan berbagai hal tentang kebangsaan," kata Ketua SSMB Dwi Urip Premono.

Masih kata dia, hal-hal berkaitan dengan kesetaraan dan toleransi kembar antara lembaga agama dan negara, akan menjadi pembahasan. Apalagi, semua agama dan kepercayaan setara di depan hukum.

"Karena itulah, para tokoh lintas agama berdiskusi tentang hal-hal yang dapat dibersamakan. Yaitu sebagai landasan moral bagi negara," ujarnya.

Sedangkan terkait toleransi kembar, Dwi Urip yang juga Ketua Umum Reformasi Humanis Etika Madani (Rhema) menjelaskan hubungan koordinatif. Dimana agama dan negara bukan hubungan yang saling menguasai.

"Tidak boleh ada satu agamapun yang menggunakan hukum negara untuk mengatur kebijakan publik," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bhikkhu Dhammasubho Mahathera, yang juga salah seorang penggagas asas kesetaraan mengatakan, Diskusi semacam ini penting dan baik untuk dilakukan berkesinambungan. Apalagi menjelang awal tahun 2023, ada suasana sosial yang berpotensi memanas.


Sementara itu, K.H. Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril yang dikenal sebagai Senopati Patriot Garuda Nusantara (PGN) menegaskan, pihaknya siap mengawal hasil permusyawaratan Ngopi Kebangsaan. Sehingga bisa diimplementasi di lapangan.

Saat ini, kata Gus Nuril, agama justru dipahami sebagai pemecah belahan umat itu sendiri, jadi kalau kita lihat dari simposium, apa yang disampaikan pembicaraan pertama tadi semuanya masih kampanye agama belum mencapai titik kesetaraan, padahal tidak cukup dunia ini menjadi damai hanya dengan toleransi tetapi harus ada kesetaraan.

"Ke depannya, ini bisa lebih baik tidak hanya mengkampanyekan agama atau mengenalkan agamanya tetapi konsep agama yang sudah diyakini berjalan ribuan tahun itu sudah mencapai kesadaran titik didih bahwa saatnya bukan lagi mengenalkan atau memperebutkan kebenaran dan kemenangan masing-masing," ucapnya.
 
Sebagaimana diketahui, SSMB diprakarsai oleh perkumpulan Rhema, yang didirikan oleh orang-orang yang mendambakan terwujudnya tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang lebih baik di Indonesia.

Adapun, Landasan pergerakan perkumpulan ini adalah asas perikemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan bagi sesama manusia. Yakni dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Turut hadir dalam kegiatan ini, para Narasumber diantaranya: Bhikkhu Dhammasubho Mahathera, Tokoh Budhis; K.H. Nuril Arifin Husein, Tokoh Muslim; Pinandita Nyoman Widi Wisnawa, Tokoh Hindu; Pdt. Ronny Mandang, Tokoh Kristen; R.D. Mikail Endro Susanto, Tokoh Katolik; Ws. Liem Liliany Lontoh, Tokoh Konghucu; dan Bambang Subagio, Tokoh Persatuan Sapta Darma dengan moderator Kukuh Sanyoto, Wartawan Senior. (Arianto)

Share:

Tutup Tahun 2022, DPP Santri Muda Nusantara Gelar Refleksi Akhir Tahun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menutup tahun 2022, Pengurus Dewan Pimpinan pusat (DPP) Santri Muda Nusantara (SAMUDRA) menggelar Refleksi Akhir Tahun dengan Tema: "Qua Vadis Jokowi untuk Kepemimpinan 2024" di Gedung INTRO Jalan Bangka XI Jakarta, Jum'at (30/12).

"Refleksi Akhir Tahun ini kita gelar dengan mengusung Tema: "Qua Vadis Jokowi untuk Kepemimpinan 2024" adalah untuk menjaga Indonesia dari paham paham yang tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. SAMUDRA berkomitmen terus mensyiarkan Islam Nusantara yang cinta damai dalam perbedaan," kata Ketua Umum DPP SAMUDRA Sukarya Putra kepada awak media di Jakarta. 

Bahkan, Sukarya Putra yg juga adalah Alumni Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Jawa Timur menegaskan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan kepemimpinan Indonesia pasca Jokowi.

Lebih lanjut, Sukarya mengatakan, Jokowi ini lahir dari bawah, dari wali kota, gubernur sampai menjadi presiden, akibat dari perjuangan karena melewati beberapa fase seleksi dan evaluasi.

"Harapannya, siapapun yang akan jadi the next pasca Jokowi itu adalah melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Jokowi," pungkasnya. 

Hadir dalam Kegiatan ini, para narasumber diantaranya, Sukarya Putra, Ketum DPP Samudra, Nur Sasani Azhar, Sekretaris Umum DPP Samudra, Luqman Saifudi Bendum DPP SAMUDRA, Rizky Emirdhani Utama, Jubir DPP Samudra, Karman BM Komisaris Bulog dan para santri. (Arianto)

Share:

Sudut Pandang Most 1058 Hadir dengan Tema "Partai Baru, Apa Bedanya?"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik dan daftar nomor urut bagi peserta Pemilihan Umum 2024 yang siap menggaet suara. Meski mendaftar dengan nama partai dan logo baru, tapi, sebagian diisi oleh wajah-wajah lama. Lantas apa bedanya?

Terkait hal itu, Intimate talk Sudut Pandang Most 1058 menghadirkan tema "Partai Baru, Apa Bedanya?"

"Temanya apa sih bedanya partai lama sama partai baru, jawaban yang paling mendasar partai lama kan tidak diverifikasi sedangkan partai baru diverifikasi," kata Wasekjen Partai Gelora Dedy Miing Gumelar di Jakarta, Kamis (22/12).

Menurut Miing, Secara portofolio partai baru mungkin belum punya utang politik apapun jadi masih punya optimisme harapan kemudian juga masih boleh mengatakan kami akan begini.

Selain itu, Miing mengatakan, partai baru harus menyajikan sebuah harapan dan optimis bagi masyarakat, dan partai baru punya kewajiban untuk mengusung perubahan minimal dari gagasan dan dari narasi. 

"Jadi bukan hanya bicara soal kalah menang karena partai itu, yang pertama, dia organisasi politik yang tugasnya melahirkan para pemimpin pasif, yang kedua, organisasi partai politik adalah dia harus menjadi industrialisasi pemikiran gagasan jadi bukan cuma bicara kalah menang, yang ketiga dia harus berhasil menjadi pabrik educator mendidik masyarakat," ungkapnya.

Dan yang paling penting, Jangan hanya partai politik yang berubah tapi masyarakat juga harus berubah, masyarakat harus memilih tanpa harus disuap sekalipun, baru akan berubah negeri ini. Kalau mereka hanya menuntut kita yang berubah sementara mereka tidak berubah, apa jadinya negeri tercinta ini?

Turut hadir para narasumber, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, Wasekjen Partai Gelora Dedy Miing Gumelar, dan Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Ray Rangkuti dengan moderator Indy Rahmawati. (Arianto)

Share:

Kilas Balik Indonesia 2022: Belajar dari Sosial, Budaya dan Ekonomi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia di tahun 2022 memiliki beberapa catatan penting terkait sosial, budaya dan ekonomi. Ketua Relawan Pendekar Indonesia Dr. Hendrawan Saragi menyoroti sektor ekonomi yang bersumber pada kebebasan, di mana manusia berhak memiliki kebebasan untuk bisa memakmurkan dirinya sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap insan.

Ia mencontohkan, dulu di Eropa Barat terdapat sekitar 1500 kerajaan, yang masing-masing berdiri sendiri dan memiliki kebebasan yang mutlak untuk berdagang, mempertahankan diri dan meningkatkan kemakmuran, sehingga negara tersebut bisa berkembang. 

"Jika kita melihat Indonesia saat ini ada sekitar 500 kabupaten kota, pula kawasan perbatasan dengan negara lain yang memiliki peran penting dalam membangun ekonomi Indonesia," ujar Saragi dalam acara Diskusi Akhir Tahun di Perpustakaan "Baca Di Tebet" Jakarta Selatan, Jumat (17/12/2022).

Indonesia ke depan diyakini bisa lebih maju dengan mengoptimalkan akal sehat dan keindahan dalam mengelola perekonomian negara. "Ekonomi memerlukan keindahan, yaitu suatu tindakan berdasarkan realitas. Tanpa keindahan, ekonomi hanya menjadi akuntansi dan keuangan. Lebih parah lagi hanya akan menjadi suatu kebijakan untuk publik," kata Saragi.

Apakah keindahan sudah ditinggalkan dalam pengelolaan ekonomi negara kita? Saragi menjawab, "Prinsip ekonomi yang layak dipertimbangkan adalah yang tidak terperosok dalam kebijakan dan delusi tata negara terpusat, dapat menjelaskan pasar, dan kepemilikan pribadi sehingga dapat beresonansi."

Dalam diskusi yang turut menghadirkan sejarawan Prof. Peter Carey, pustakawan Wien Muldian, dan penulis Kanti W. Janis sebagai pembicara itu, Saragi mengatakan bahwa ekonomi tidak berdiri terpisah atau terlepas dari konsekuensi budaya akibat kebijakan ekonomi, dan ini dapat membantu negara memahami keburukan yang tumbuh di masyarakat.

*Dua Peristiwa Ekonomi 2022*

Menurut Saragi, Indonesia di tahun 2022 memiliki dua peristiwa ekonomi yang menjadi sorotan, yaitu penyelenggaraan G20 di Bali dan Rapat Kerja Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Riau. 

Saragi menilai, dalam gelaran akbar negara-negara dunia itu Indonesia dengan semangat "terlalu" tinggi membuat isu perubahan iklim dan energi hijau menjadi prioritas. "Indonesia telah mengumumkan bahwa akan memenuhi _nett zero emission_ maksimal pada tahun 2060 dan untuk ini membutuhkan biaya sebesar Rp 77.000 triliun," terangnya.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun. Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp3.461 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun. Untuk mencapai ini akan diberlakukan subsidi, mandat, dan berbagai pajak agar energi yang baru bisa berkembang. 

Saragi menilai bahwa proposal tersebut sangat mahal. Masyarakat perlu menyadari bahwa upaya hanya demi menjaga suhu bumi di angka 1,5 derajat celcius dan "memusuhi" partikel gas karbon yang sangat kecil ini apakah sudah sepenuhnya memasukkan biaya peluang ekonomi dari mengandalkan jenis energi yang kurang nyaman dan harganya menjadi mahal?

"Dengan membuat energi lebih mahal untuk rumah tangga dan bisnis, itu dapat menimbulkan perselisihan sosial. Kerusuhan yang terjadi secara mingguan di Paris yang diakibatkan penentangan terhadap pajak karbon menggambarkan fenomena ini," ujar pria yang juga pakar pengembangan wilayah itu.

Menurutnya, kecepatan respons Indonesia dengan isu perubahan iklim yang diberikan oleh kelompok orang luar ini cukup mengherankan. "Di tahun 2009 negara kita membuat target akan menurunkan emisi sebesar 26%, naik menjadi 29% di tahun 2016, dan 31,89% di tahun 2030, bahkan menawarkan target menjadi 43,2% bila ada bantuan asing. Apakah isu penting yang berasal dari dalam negeri ada yang lebih berguna dan secepat ini meresponsnya? Kita masyarakat perlu juga memikirkannya," kata Saragi.

Ia menegaskan, "Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah dan harganya yang dinilai relatif terjangkau. Maka, sudah selayaknya seluruh rakyat Indonesia di setiap daerah menikmati kesejahteraan."

*Keadilan bagi Daerah*

Pada saat yang sama Ketua Relawan Pendekar Indonesia mengatakan, total belanja negara untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebesar Rp. 1,1 trilun, angka itu meliputi Rp. 124,64 miliar dana subsidi atau kompensasi, Rp 118 miliar untuk belanja kementerian dan lembaga, dan Rp 861,2 miliar untuk dana transfer ke daerah atau TKD.

Sementara total penerimaan negara dari Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 453,97 miliar. Angka itu meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 323,112 miliar dan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 130,858 miliar. 

"Selisih belanja negara dan penerimaan negara dari Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 649,921 miliar. Bila dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk kegiatan G20 di Bali, maka anggaran untuk masyarakat kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kemiskinan ekstrim sebanyak 25,68% lebih sedikit sekitar Rp 20 milyar, di mana anggaran yang dihabiskan untuk G20 ada sebesar Rp. 674 milyar," terang Saragi.

Relasi pusat dan daerah adalah hal yang sangat penting untuk kemakmuran ekonomi wilayah. Pemerintah pusat sering dianggap sebagai "Robinhood," yang mengambil kekayaan daerah dan membagi-bagikannya kepada daerah lain, ujar Saragi.

"Kebebasan untuk makmur bukanlah hadiah yang diberikan kepada masyarakat di daerah oleh pemerintah pusat, tetapi hak yang menjadi milik masyarakat oleh hukum Tuhan dan alam," imbuhnya. 

Bagi Saragi, solusi untuk masalah di kabupaten Kepulauan Meranti dan berbagai wilayah lainnya di negara ini tidak akan ditemukan dalam campur tangan yang lebih banyak oleh kementerian, tapi dapat dalam suasana kepemilikan sumberdaya milik daerah yang terjamin dan perdagangan bebas antardaerah. 

"Tanpa pembelaan moral yang konsisten terhadap kebebasan daerah, pengikisan tanpa henti terhadap kepemilikan sumber daya daerah tidak dapat dihindari. Padahal, tujuan dan rancangan berdirinya pemerintahan yang sah adalah untuk menjamin dan memperluas hak kepemilikan sumberdaya daerah sehingga daerah dapat menjadi makmur," ujar Ketua Relawan pendukung Andika Perkasa itu.

Ia menambahkan, "Sebagian besar kesalahan bernegara sebenarnya karena kegagalan kita untuk mengikuti konstitusi. Padahal, konstitusi itu jika kita menginginkannya, dapat memberikan panduan yang diperlukan untuk kita. Konstitusi mengatakan tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, jika ada tindakan legislatif yang bertentangan dengan konstitusi, maka akan menjadi tugas pengadilan yudisial untuk membatalkan undang-undang tersebut."

*Pemimpin yang Tegas dan Cerdas*

"Ke depan Indonesia harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki sifat ketegasan, integritas, serta proporsi yang cerdas dan pantas untuk terus memakmurkan Indonesia," ujar Saragi.

Menjelang pergantian pemimpin nasional di tahun 2024, diskursus terkait bursa Calon Presiden juga menyentuh pada upaya pencarian figur yang dinilai taat kepada konstitusi negara.

Saragi mengatakan, "Ada sosok yang Pantas untuk menjadi Presiden Indonesia 2024-2029, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Jadi mengapa banya orang hampir tidak pernah mendengar tentang Andika Perkasa terlepas dari kenyataan bahwa beliau telah berkali-kali menjalankan amanah tugas terhormat dan strategis di dalam menjaga pertahanan negara selama 35 tahun tanpa pernah meninggalkan prinsipnya?"

Ini terutama karena beliau tidak dekat dengan "arena pacuan kuda," penggalangan uang, dan bukan pengurus partai politik, ujar Saragi. Mengikuti prinsip dasar konstitusi, ini bukan berarti bahwa Andika Perkasa tidak dapat bersaing di arena tersebut. Para pendiri negara telah memulai "negeri Indonesia yang merdeka" dan Jenderal Andika berusaha melestarikannya. 

"Para Bapa Pendiri Bangsa membangun hak dan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya, dan Andika Perkasa berusaha mempertahankannya. Kualitas kepemimpinan yang asli itu tidak dipalsukan, tidak dapat dibeli dan menghormati konstitusi serta mencintai masyarakat, ini yang membuat Andika Perkasa pantas menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Endorse Jokowi Tak Pengaruh Buat Capres 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal endorse buat capres 2024 mengundang makna multitafsir juga kontroversi di tengah semakin panasnya persaingan politik Tanah Air.

Presiden Joko Widodo akan menjadi faktor penting dalam pertarungan di Pilpres 2024. Hanya saja efek Jokowi terhadap bakal calon presiden sampai saat ini masih belum terasa. Sebab Jokowi masih belum menunjukan arah politiknya untuk Capres 2024.

Politisi Partai Gerindra Syarif menilai, pernyataan Jokowi soal ciri pemimpin yang mikirin rakyat itu tidak bisa dimaknai dengan monotafsir.

"Setiap orang punya persepsi untuk memaknai. Kalau itu dianggap sebagai kode, artinya tidak monotafsir," kata Syarif dalam Intimate Talk bertajuk Sudut Pandang: Efek Endorse Jokowi Buat Capres 2024 di Jakarta, Kamis (01/12).

Meski demikian, kode tersebut tidak bisa hanya dimaknai mengarah ke Ganjar. Karena bisa saja ke banyak tokoh lain. 

Demikian juga, ciri fisik rambut putih dan kerutan di wajah itu, bukanlah pernyataan yang serius.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan, Ia menyayangkan pernyataan Jokowi di acara relawan Nusantara Bersatu itu. Apalagi kode yang disampaikan mengarah ke ciri fisik.

"Pak Jokowi menurunkan sikap kenegarawanannya dengan menyebutkan pemimpin yang mikirin rakyat itu dengan ciri-ciri fisik. Itu hal yang enggak terlalu tepat," kata Hensat.

Semestinya, ujar Hensat, Jokowi tidak boleh jadi King Maker di Pilpres mendatang. "Kasihan pemilunya, pemilunya nanti dianggap enggak Jurdil.  Karena kepala negara, kepala pemerintahan, Presiden, justru mendukung salah satu calon," ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Politisi Partai Gerindra Syarif, Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio, dan Politisi Partai Demokrat Renanda Bachtar. (Arianto)

Share:

Pendekar Indonesia, KOMPI dan ICSC Gelar Diskusi Publik "Meningkatkan Ekonomi Bersama Presiden yang Peduli Keamanan Laut"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia dijuluki sebagai negara maritim adalah karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan, sementara hanya 30 persen yang berupa daratan. Terkait hal itu perlu ada langkah strategis dari pemerintah terkait lautan. Presiden Joko Widodo pernah mencetuskan visi Indonesia sebagai poros maritim.

Indonesia menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia, dengan memanfaatkan laut sebagai media perhubungan, dan juga transportasi. Indonesia memiliki tol laut sebagai sarana dan prasarana transportasi pengangkutan logistik di Indonesia.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan beberapa peraturan yang menghambat investasi dengan mengeluarkan kebijakan paket kebijakan ekonomi. 

Untuk mempertegas hal tersebut Pendekar Indonesia, KOMPI dan ICSC Gelar Diskusi Publik dengan tema "Meningkatkan Ekonomi Bersama Presiden yang Peduli Keamanan Laut" secara zoom meeting, Kamis (24/11/2022).

Dalam Diskusi tersebut, Dr. Hendrawan Saragi menyampaikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan wilayah. Salah satunya adalah tantangan membangun Wilayah yang Terisolasi. 

Menurutnya daerah yang lambat maju biasanya adalah daerah yang terisolasi. Tidak hanya daerah pegunungan, pulau-pulau kecil di laut yang terpencil juga merupakan daerah terisolasi. Masyarakat terputus dari interaksi budaya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kemajuan umum umat manusia. Isolasi geografis memiliki efek negatif, dan terkadang menghancurkan, berdampak pada pembangunan ekonomi dan budaya.

Disisi lain, Hambatan geografis yang parah akan menjadi pemisah banyak orang di daerah tersebut dan salah satu tandanya adalah banyaknya bahasa yang berbeda dalam satu wilayah. Misalnya di daerah pegunungan Papua ada 320 bahasa yang berbeda, di Papua Barat ada 102 bahasa, di NTT ada 71 bahasa, di Maluku ada 62 bahasa, Sulawesi Tengah ada 21 bahasa, sedangkan di Yogyakarta hanya ada 1 bahasa.

Saat ini, menurut data ada sekitar 22 kabupaten di propinsi Papua yang termasuk daerah tertinggal, 14 kabupaten di NTT, 8 kabupaten di Maluku, dan 3 kabupaten di Sulawesi Tengah. Di mana pun orang terisolasi, baik oleh gurun atau di pulau-pulau yang jauh di laut atau di pegunungan, mereka cenderung tertinggal dari ekonomi dan budaya kemajuan di dunia.

Menurutnya, wilayah perlu melakukan spesialisasi produksi dalam perdagangan. "Semua pihak pasti ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut". Tidak mungkin akan terjadi perdagangan jika semua pihak sudah dapat memenuhi kebutuhannya," ucapnya dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Ekonomi meningkat seiring dengan meningkatnya pembelian, karena pekerjaan diciptakan bagi pekerja untuk memproduksi barang dan jasa. "Jadi, kekayaan suatu wilayah terdiri dari barang dan jasa yang diproduksinya. Setiap wilayah harus memilih untuk menghasilkan satu atau sedikit produk dan tidak memproduksi berbagai macam produk," ujarnya. 

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu wilayah lebih baik daripada wilayah lain dalam memproduksi sesuatu, wilayah tersebut masih dapat berdagang dengan wilayah lain," jelasnya.

Jika hal ini terjadi, maka wilayah yang lebih produktif dapat berspesialisasi pada produksi satu jenis produk sementara wilayah lain mengkhususkan diri pada produk lain, sehingga saling menguntungkan satu sama lain. "Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah dengan meningkatkan jumlah produksi atau jasa di suatu wilayah sampai efisien di jumlah tertentu," imbuhnya.

Yang ketiga, menurutnya, dengan cara membangun maritim. Tampaknya lebih dari kebetulan bahwa peradaban paling awal yang diketahui yakni di Timur Tengah, di India, dan di Tiongkok semuanya dimulai di lembah sungai, dan sebagian besar kota-kota besar di seluruh dunia dibangun di atas air yang dapat dilayari.

Hal ini disebabkan lebih murah mengirimkan barang ribuan mil melalui air dari pada lewat darat. Pada abad ke-13, jaringan perdagangan maritim yang lua, yang berpusat di sepanjang sungai, kanal, dan perairan pesisir Eropa dan Tiongkok yang dapat dilayari didirikan. 

Pengiriman menggunakan Selat Inggris, Laut Utara, Baltik, dan Mediterania, di mana kota-kota terpenting adalah pelabuhan pesisir atau pedalaman (London, Königsberg, Hamburg, Lisbon, Barcelona, dan Venesia).

Pentingnya pelabuhan dalam perdagangan telah berjalan lama di negara kita. Pelabuhan mendukung perkembangan awal perdagangan internasional sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta masa kolonial oleh VOC.

"Banyak pelabuhan menjadi platform industri yang penting. Dengan globalisasi dan peti kemas, pelabuhan meningkatkan kepentingannya dalam mendukung perdagangan internasional dan rantai pasokan global. Perdagangan sungai telah berlangsung sepanjang sejarah, dan bahkan kanal dibangun untuk mengangkut barang-barang berat," jelasnya. 

Siklus ekonomi terkait dengan berbagai inovasi termasuk pelayaran yang memengaruhi peluang ekonomi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelayaran menyatukan faktor-faktor produksi dalam jaringan yang kompleks antara produsen dan konsumen. 

Hasilnya biasanya adalah pembagian produksi yang lebih efisien dengan mengeksploitasi keunggulan geografis, serta sarana untuk mengembangkan skala dan ruang lingkup ekonomi. Produktivitas ruang, modal, dan tenaga kerja meningkat dengan efisiensi distribusi dan mobilitas terangnya.

Sistem pelayaran berbasis sumber daya mendukung ekstraksi komoditas di suatu wilayah dan meneruskannya ke wilayah lain. Pengembangan pelayaran akan menjadi alat kontrol teritorial, ini dapat mempererat persatuan wilayah di negara dimana akan terjadi keadilan dengan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah. 

Negara kita berada pada jalur perdagangan dunia, dengan 40 persen perdagangan dunia melalui Selat Malaka, maka wilayah-wilayah yang berdekatan perlu memutuskan untuk mengizinkan berkembangnya ekonomi pasar di wilayahnya.

Yang keempat, Menjalankan Pertahanan Negara Kepulauan. Undang-Undang Pertahanan negara No 3 Tahun 2002 disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Untuk di ketahui, Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Dr. Hendrawan Saragi mengingatkan bahwa perdagangan itu sendiri mempromosikan perdamaian dengan menyatukanorang-orang dari berbagai wilayah menjadi satu ekonomi nasional maupun internasional. 

Jadi, setiap pembatasan perdagangan akibat terisolasi dapat memecah belah orang-orang dari berbagai wilayah dan itu akan membuat mereka kurang berinvestasi dalam kesejahteraan satu sama lain dari pada yang seharusnya. 

"Ketika pembatasan perdagangan berlipat ganda, orang-orang disatu wilayah menjadi kurang bergantung pada orang-orang di wilayah lain sebagai pemasok dan sebagai pelanggan. Ikatan pemahaman sebagai satu bangsa yang tadinya diciptakan dan diperkuat oleh perdagangan damai akan melemah. Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan bagian dari upaya pertahanan negara," pungkasnya. 

Sementara itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis periode 2011-2013, Laksamana Muda (Purn.) Soleman B. Ponto menjelaskan, perdagangan di laut merupakan intisari dari makna maritim. Jika makna itu kabur maka perwujudan Indonesia sebagai negara maritim atau poros maritim dunia sukar tercapai.

Menurut pria asal Kepulauan Talaud itu, mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata maritim adalah yang berkaitan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran.

“Maritim pada intinya ialah penggunaan laut oleh pelayaran kapal dagang yang mengangkut barang dagangan dan orang untuk kepentingan ekonomi,” terangnya. 

Berdasarkan Hukum Maritim (Maritim Law) menurut kamus hukum “Black’s Law Dictionary”, adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata/dagang maupun yang diatur dalam hukum publik.

"Dalam undang-undang kita sebenarnya juga telah diatur mengenai pengertian tersebut, yaitu di UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran". Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Dr.Hendrawan Saragi, Peneliti Ekonomi dan Pengembangan Wilayah yang juga merupakan Ketua Pendekar dan Laksamana Muda TNI Soleman B. Ponto, S.T., M.H., Mantan Kepala BAIS TNI tahun (2011-2013).  (Arianto)

Share:

Hendrawan Saragi: Hayati Semangat Kepahlawanan Dengan Mempercantik Keindahan Bangsa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Diskusi Publik Hari Pahlawan dengan tema “Membangun Semangat Kepahlawanan dalam Ekonomi dan Politik” Senin, 10 November 2022 memunculkan pernyataan menarik. Ketua Pendekar Indonesia Hendrawan Saragi mengatakan, “Pada 10 November kita merayakan Hari Pahlawan, tapi seringkali kita kurang memikirkan keunikan dan pentingnya kebebasan sebagai landasan berdirinya negara kita,” (10/11/2022). 

Ia mengajak segenap masyarakat dan pemerintah menghormati komitmen perjuangan para pahlawan untuk kebebasan, mengejar kebahagiaan masyarakat, dan menjaga agar hak orang lain tidak dicabut atau tidak dilanggar.

Menurut Saragi, secara praktis ada dua hal penting yang perlu ditilik dalam Hari Pahlawan ini yaitu: kematian anak bangsa akibat kecelakaan di jalan milik pemerintah dan utang negara yang harus ditanggung anak bangsa. 

“Puluhan ribu orang meninggal akibat kecelakaan di jalan-jalan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut data Korlantas Polri di tahun 2021 ada sebanyak 25.266 orang meninggal, meningkat 7,38% dari 23. 529 orang di tahun 2020. Jadi, sepanjang tahun 2021 ada 70 orang meninggal setiap hari atau 3 orang setiap jam. Tentu, ini memprihatinkan kita semua. Jangan sampai saya, Anda atau orang yang Anda cintai bergabung dengan daftar yang mengerikan ini,” ujarnya dalam diskusi yang turut mengundang aktivis Niluh Djelantik sebagai narasumber itu.

Banyaknya kecelakaan lalu-lintas sudah cukup parah, di mana ada 103.645 kasus di tahun 2021, naik 3,62% dari 100.028 di tahun 2020. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit, terbanyak adalah sepeda motor 73% dan angkutan barang sebesar 12%. 

Penyebab sebenarnya dari kematian ini bukanlah kecepatan yang berlebihan, bukanlah kerusakan rem atau kendaraan, bukanlah pengemudi mabuk, dan bukanlah kesalahan pengendara, ini semua hanyalah penyebab antara. Penyebab utama kematian ini adalah mereka yang memiliki jalan dan mengelola jalan, yaitu pemerintah, belum maksimal menjalankan tugasnya dan kurang adanya mekanisme untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pemakai jalan,” jelas Saragi. 

“Ini bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengajak pemerintah mencari solusi dan perbaikan atas isu ini,” imbuhnya.

Hal kedua yang Saragi soroti ialah makin besarnya utang pemerintah yang bisa berdampak pada kebebasan masyarakat yang semakin berkurang. 

Ia menerangkan, kondisi utang negara sudah menyentuh Rp. 7.420,47 triliun per September 2022. Utang tersebut naik Rp. 708,95 trilliun (10,56%) dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar Rp. 6.711,52 triliun. Dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat sebesar Rp. 7.236,61 triliun, utang pemerintah tersebut naik Rp. 183,86 triliun (naik 2,54%). Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran untuk pembayaran bunga utang Rp. 441, 4 triliun, naik 35,5% dibandingkan yang tertuang dalam Perpres 98/2022. 

Kemenkeu merevisi angka yang sudah dibuatnya. Anggaran untuk pembayaran bunga utang sebesar 14,5% dari total belanja negara tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi angka ini sudah naik 60%.

Lebih lanjut, Ketua Pendekar Indonesia mengatakan, sepanjang periode 2018-2021, pembayaran bunga utang sebesar Rp. 257,95 triliun (2018), Rp. 275,52 triliun (2019), Rp. 314,09 triliun (2020), Rp. 343,49 triliun (2021), dan tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 403,87 triliun. 

“Utang negara yang terus meningkat menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah itu akan pernah dilunasi? Akankah pemerintahan di masa depan akan membatasi pengeluaran mereka atau meningkatkan pemungutan pajak dari generasi mendatang untuk menutupi defisit para pendahulu mereka? Akankah generasi Indonesia masa depan siap untuk menutupi utang generasi kita, atau akankah mereka mengikuti jejak kita?” imbuhnya.

Pesan di Hari Pahlawan

Pria yang juga peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah itu mengungkapkan, semangat kepahlawanan mewakili keyakinan yang matang dari orang-orang yang ingin mandiri, mencintai kebebasan dan memiliki keberanian untuk mempertahankannya. 

“Perjuangan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar mempertahankan negara, tapi juga bernegara berdasarkan prinsip bahwa semua manusia diciptakan sama, mereka diberkahi dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut,” ujarnya.

"Bangsa Indonesia harus tetap setia pada prinsip-prinsip yang dideklarasikan 77 tahun lalu. Hak pribadi dilindungi dan dijamin secara konstitusional, di mana Pemerintah terikat untuk tidak melanggarnya. Para pahlawan mendirikan pemerintahan yang bebas dan tidak boleh dibiarkan merosot menjadi otoritas tak terbatas dari mayoritas atau tirani tak terkendali dari segelintir orang yang berpengaruh," kata Saragi.

“Tata kelola pemerintahan yang baik berarti pemerintahan yang bukan predator melainkan protektif dan produktif. Protektif menjamin hak kepemilikan pribadi, memungkinkan tindakan bersama yang bermanfaat, tapi tidak menciptakan kelompok yang dapat menjarah milik orang lain,” tegasnya. 

Dalam menghayati semangat kepahlawanan, politisi atau pejabat negara hendaknya tidak menjadi budak uang dan harta, tapi mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, dan mencukupkan diri dengan apa yang menjadi haknya atau gajinya. 

"Anda pun diundang untuk menghayati semangat kepahlawanan dengan mempercantik keindahan bangsa ini, keluarga Anda, lingkungan Anda, dan manusia batiniah Anda sendiri," pungkas Ketua Pendekar Indonesia. (Arianto)

Share:

Peringati Hari Pahlawan, Pendekar Indonesia Gelar Diskusi dengan Topik "Membangun Semangat Kepahlawanan dalam Ekonomi dan Politik"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Memperingati Hari Pahlawan 10 November, Indonesia Center for Society and Culture (ICSC) berkolaborasi dengan Komunitas Milenial Peduli Indonesia dan Pendekar Indonesia menggelar diskusi publik Hari Pahlawan dengan topik "Membangun Semangat Kepahlawanan dalam Ekonomi dan Politik" secara zoom meeting, Kamis (11/11/2022).

DR. Hendrawan Saragi, Peneliti Ekonomi dan Pengembangan Wilayah menyoroti tentang peran generasi muda menteladani nilai-nilai pahlawan. "Kemerdekaan Indonesia diraih atas perjuangan para pahlawan maka sudah semestinya kita menghargai nilai-nilai kepahlawanan," ujarnya.

"Pada setiap tanggal 10 Nopember kita merayakan hari pahlawan. Namun seringkali kita kurang memikirkan keunikan dan pentingnya kebebasan sebagai landasan berdirinya negara kita," ungkapnya.

Selain itu, Kita perlu menghormati komitmen perjuangan para pahlawan untuk kebebasan, mengejar kebahagiaan masyarakat, dimana hak orang lain tidak dicabut dan tidak dilanggar demi masa depan orang sebangsanya. "Para pahlawan mati membela nusa bangsa dan memberikan cahaya," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrawan juga menyoroti banyaknya angka kecelakaan di Indonesia. "angka kecelakaan di Indonesia cukup tinggi menurut data Data Korlantas Polri di tahun 2021 ada sebanyak 25.266 orang meninggal, meningkat 7,38% dari 23. 529 orang di tahun 2020. Jadi sepanjang tahun 2021 ada 70 orang meninggal setiap hari atau 3 orang setiap jam. Saya, anda atau orang yang anda cintai suatu hari nanti mungkin bergabung dengan daftar yang mengerikan ini. 

Bukan cuma itu, Banyaknya kecelakaan lalu-lintas juga membuat kita terpana, ada 103.645 kasus di tahun 2021 naik 3,62% dari 100.028 di tahun 2020. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit, terbanyak adalah sepeda motor 73% dan apekutan barang sebesar 12% ungkapnya. Salah satu penyebab kecelakaan adalah kondisi jalan yang rusak, hal ini perlu perhatian khusus agar anak bangsa tidak lagi menjadi korban kecelakaan. 

Selain itu, ia juga menyoroti kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, kemacetan itu membuat pemborosan disegala aspek. Dan yang tak kalah penting Hendrawan juga menyoroti hutang negara yang terus naik Kondisi utang negara kita Rp7.420,47 triliun per September 2022. Utang tersebut naik Rp708,95 trilliun (10,56%) dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar Rp6.711,52 triliun. Dibandingkan bulan Agustus 2022 yang tercatat sebesar Rp7.236,61 triliun, utang pemerintah ini naik Rp183,86 triliun (naik 2,54%). 

Adapun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran untuk pembayaran bunga utang Rp441, 4 triliun, naik 35,5% dibandingkan yang tertuang dalam Perpres 98/2022. Kemenkeu merevisi angka yang sudah dibuatnya. Anggaran untuk pembayaran bunga utang sebesar 14,5% dari total belanja negara tahun 2023. 

Untuk itu, Hendrawan mengajak generasi muda untuk mencintai negara Indonesia serta bahu membahu membangun negara Indonesia yang kita cintai.


Sementara itu, Niluh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang akrab disapa dengan nama mbok Niluh Djelantik mengatakan, Negara ini akan dibawa ke mana? Apa  yang akan kita lakukan untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan untuk bangsa ini. Jadi apa yang menjadi concern Mas Hendrawan juga menjadi konsen banyak orang dan dan saya harap lebih banyak orang yang akan bersuara dan menyampaikan isi hatinya tentu saja dengan data seperti yang Mas Hendrawan sampaikan.

Selanjutnya juga disampaikan, tentang nilai-nilai perjuangan pahlawan. Bangsa yang mulia adalah bangsa yang manusianya bisa membedakan mana pelayan rakyat sejatinya mana yang bukan. 

Ia berharap generasi penerus yang punya prinsip, integritas, kejujuran, pekerja keras dan tulus mengabdi untuk negeri. Nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional bisa kita representasikan dengan cara membangun negara ini dengan integritas dan kejujuran misalnya dengan taat membayar pajak dan tidak melakukan KKN. (Arianto)

Share:

Franz Magnis Suseno: Setiap Komponen Bangsa Diajak Komitmen Pada Lima Hal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sesudah 77 tahun merdeka, Indonesia menghadapi tantangan serius, antara lain radikalisme agama, oligarki dan korupsi. "Untuk itu, setiap komponen bangsa diajak untuk berkomitmen pada lima hal, yaitu “Komitmen pada bangsa, pada demokrasi, pada hak-hak asasi manusia, pada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, dan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Pakar filsafat politik Prof. Franz Magnis Suseno dalam diskusi filsafat politik bertajuk “Kritik atas Manifesto Politik 2022: Mempercantik Keindahan Indonesia dengan Akal Sehat” yang digelar Pendekar Indonesia secara Hybrid, Minggu (6/11/2022).

Untuk di ketahui, Perkataan penulis buku “Etika Politik” itu merupakan respons terhadap Manifesto Politik (Manipol) 2022 yang ditulis oleh aktivis muda Dr. Hendrawan Saragi dengan judul “Mempercantik Keindahan Indonesia dengan Akal Sehat.” 

Menurut Magnis-Suseno, Manipol tersebut perlu ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan sikap "Akhiri Impunitas! (Impunitas adalah keadaan tidak dapat dipidana: nirpidana), nir-toleransi terhadap korupsi, nir-toleransi terhadap intoleransi beragama, berhenti merusak lingkungan hidup, dan tuntut sikap dari para Capres".

Disisi lain, Isi Manipol itu sendiri merupakan edisi revisi dari Manipol yang ditulis Saragi pada 30 Oktober 2022. Dalam Manipol yang telah direvisi bertanggal 1 November 2022, Saragi memuat lima pernyataan yaitu (1) Keindahan dan akal sehat (2) Akal sehat sebagai alat menilai hal baik dan buruk (3) Menekan praktik korupsi oknum aparatur negara (4) Menghentikan polarisasi masyarakat (5) Mengajak mempercantik keindahan berbangsa.

Membangun Akal Sehat

Dalam Manipol-nya Saragi menerangkan, Kami menyimpulkan bahwa pengalaman berbangsa dicirikan oleh tiga kemampuan yang terintegrasi, yaitu pengenalan akan kebenaran, keadilan, dan keindahan. Manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dapat membedakan yang adil dari yang tidak adil. Oleh karena itu akal sehat merupakan alat menilai hal baik dan buruk dalam hal-hal praktis berbangsa.

"Akal sehat merupakan kombinasi dari kebijaksanaan dan kehati-hatian. Kebijaksanaan adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dan kehati-hatian adalah mengetahui kapan dan di mana harus melakukannya," ucapnya.

Ketiadaan akal sehat merupakan malapetaka besar dalam kehidupan berbangsa. "Melalui akal sehat itu kita diajak melihat permasalahan bangsa secara jernih," imbuh Saragi. 

Dengan dasar akal sehat itu ia mengusulkan kepada pihak berwenang suatu cara meminimalisasi praktik korupsi aparatur negara secara sederhana tetapi efektif.


Lebih lanjut, Saragi menegaskan, caranya bukan dengan melipatgandakan tenaga penegakan hukum terhadap tindak korupsi, tapi dengan mengurangi secara radikal kebijakan dan hukum tertentu yang melumpuhkan, yang membuat korupsi dimungkinkan. Tindakan setengah jalan tidak mungkin berhasil karena akan mempertahankan insentif untuk berdagang di pasar gelap. 

Pria yang juga Ketua relawan Pendekar Indonesia itu meyakini dengan cara tersebut tidak hanya korupsi akan diminimalkan, tetapi aparat negara kemudian akan bebas beroperasi melawan kejahatan yang sebenarnya. Usulan itu diharapkan dapat meningkatkan nama baik terhadap penegakan hukum dan aturan.

Hentikan Polarisasi Masyarakat

Di saat yang sama, Saragi yang juga peneliti ekonomi dan pengembangan wilayah mengatakan, politik identitas dan rasisme sistemik merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi ide berbangsa. 

Kemudian, Saragi menyebut, kehadiran fenomena sosial politik yang mempopulerkan sebutan tak pantas seperti ‘cebong’ dan ‘kadrun’ menimbulkan tantangan berbangsa saat ini. Hal tersebut dapat berdampak pada tidak adanya minat kerja sama sosial, enggan untuk hidup bersama, sehingga terpisah dari konsepsi sejarah tentang apa artinya berbangsa Indonesia.

Lebih jauh, Saragi yang namanya dikenal setelah mendeklarasikan permohonan dan dukungan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk maju sebagai calon Presiden republik Indonesia 2024-2029 itu mengajak masyarakat memikirkan kembali jati diri individu masing-masing dan menolak dimanipulasi oleh pihak tertentu. 

"Masyarakat perlu menghindari rasa benci dan balas dendam. Kita harus merangkul keindahan yang dibangun dari perdamaian dan keinginan akan kesejahteraan," katanya.

Dan yang paling penting, Mulai sekarang mari berhenti melabeli pihak yang berbeda pandangan politik dari kita dengan sebutan ‘kadrun’ atau ‘cebong’ dan mulai belajar berpolitik tanpa harus terjebak dalam polarisasi.

Kampanye politik ke depan seyogyanya mengajarkan kepada generasi muda bagaimana berpolitik secara beradab dan indah. "Program kampanye solid tidak sekadar menciptakan antusiasme para pendukungnya, tapi juga jangan sampai merendahkan dan mempermalukan lawannya," ucapnya. 

Dengan demikian, politik bisa menjadi faktor terdepan dalam mengajak segenap rakyat Indonesia mempercantik keindahan hidup berbangsa. Tanpa polarisasi Indonesia akan menjadi lebih indah. 

Saragi mengaku terinspirasi mempercantik keindahan hidup berbangsa dari filsafat Nusantara "memayu hayuning bawana" yang berarti "mempercantik keindahan dunia." Tujuan filsafat ini adalah meraih kehidupan yang tertata dan tenteram. Maka, dalam manipol 2022 ia mengundang semua anak kandung Ibu Pertiwi untuk berikhtiar mempercantik indahnya kehidupan berbangsa di Indonesia.

Ke depan, keindahan berbangsa dapat dicapai juga dengan adanya pemimpin nasional yang tegas, cerdas, dan pantas. Meski tidak ada formula ajaib untuk menjadikan Indonesia ‘Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat,’ tetapi kita akan terus menyuarakan apa yang menurut kami dapat membantu bangsa ini meraih cita-cita itu. 

"Dan yang pasti, Manifesto Politik ini adalah harapan tulus, dan saya mengajak Anda, mari kita mempercantik keindahan Indonesia dengan akal sehat," pungkasnya. (Lak) 

Share:

Jaksel Gen Z & Millennial Conference "Let's Take Action For Better Election"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Generasi Z (Gen Z), bahasa sehari-hari juga dikenal sebagai zoomer adalah kelompok demografis yang menggantikan Generasi Milenial dan Generasi Alpha sebelumnya. Generasi Z umumnya mirip dengan Milenial dalam masalah politik dan sosial. 

"Anak muda harus terlibat dalam kontestasi Pemilu di 2024. Karena bagaimanapun Gen Z ataupun anak muda punya andil yang sangat besar, jumlahnya hampir 50 persen lebih. Dan kalau kita ngomong tentang pengguna internet, pengguna media sosial itu hampir 70 persen terakumulasi di Indonesia. Artinya bagi anak muda ini menjadi hal yang sangat vital dan fundamental sekali," kata Muhammad Rizky Lahadalia, Ketua Hipmi PT UI di sela-sela Acara Jaksel Gen Z & Millennial Conference "Let's Take Action For Better Election" di Jakarta, Senin (31/10).
 
Menurut dia, Kegiatan ini diadakan untuk memberikan edukasi, dan penting sekali untuk pelibatan publik. Jangan sampai kita enggak aware dan enggak mau ikut terlibat. Ntar lima tahun ke depan setelah 2024, kita ngerasa dibohongi.

Senada, Dinno Ardiansyah, Chairman Centennialz mengatakan, teman-teman SMK sebagai pemilih pemula juga bisa mengetahui nantinya, masa depannya tergantung sesuai dengan apa-apa yang dia pilih.

Ke depannya, pemilih pemula harus diberikan edukasi tentang politik, edukasi tentang Pemilu, serta mengajak teman-teman pemilih pemula untuk ikut berkontribusi di pemilu 2024.


Sementara itu, Helen Ardhana Simanjuntak, Staff Divisi Hukum dan Pemuda Partisipatif Koperatif menyampaikan, tadi kita sudah sama-sama bicara mengenai siapa sebenarnya generasi Z dan apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi Z dalam hal pemilihan.  

"Terpenting, literasi digital dan juga mendigitalisasi proses-proses sosialisasi politik. Dalam hal ini generasi mudanya Indonesia sangat besar kemungkinan di objektifikasi menjadi lumbung suara," ucapnya. 

Lebih lanjut, Helen menambahkan, pemilih pemula harus punya pemahaman yang komprehensif mengenai calon seperti apa yang ideal dan bagaimana mereka memaksimalkan suaranya dalam kotak suara nanti di 2024.
 
Sekarang ini waktunya Gen Z. Kita sebagai pemilih pemula jangan gampang dibodoh-bodohi apalagi sampai menjual idealisme, karena lima tahun ke depan bangsa kita, arah hidup kita, ditentukan oleh generasi muda. Hendaknya generasi muda jangan menjadi barisan yang pasif. 
 
"Dan yang paling penting, generasi muda harus menjadi satu katalisator gerakan kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar aspiratif. Dan melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan karena kemerdekaan sesungguhnya itu bukan kemerdekaan tentang uang tapi bagaimana caranya kita mempertahankan idealisme, idealisme kita untuk memajukan negara ini," pungkasnya. 

Hadir dalam Kegiatan ini, para Narasumber: Muhammad Rizky Lahadalia, Ketua Hipmi PT UI, Muhammad Assad Influencer Jaksel; Helen Ardhana Simanjuntak, Staff Divisi Hukum Dan Pemuda Partisipatif Koperatif; Dinno Ardiansyah, Chairman Centennialz, dan Ikrama Masloman M. I. Kom, Strategic Manager KCI Asloman/ Peneliti Senior LSI, dengan moderator Ari Putra, Founder Total Politik. (Arianto)

Share:

Adu Potensi Capres 2024 Anies vs Ganjar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Tiga nama digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) Pemilu 2024. Mereka yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ketiganya telah dideklarasikan sebagai capres oleh tiga partai politik yang berbeda dan kerap mengisi tiga besar sejumlah hasil survei. Mereka memang memiliki elektabilitas yang moncer. Tidak heran selama beberapa bulan terakhir, elektabilitas ketiganya bersaing ketat.

Dari ketiganya, Anies dan Prabowo adalah nama capres yang boleh sedikit lega. Lantaran keduanya telah mendapatkan dukungan resmi partai untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Nasib berbeda justru dialami Ganjar Pranowo. Meski beberapa waktu terakhir dirinya secara terbuka menyatakan siap maju sebagai capres. Namun, partainya PDI Perjuangan belum secara resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Elektabilitas Anies bisa saja naik jika partai yang mendukungnya bekerja secara tepat," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam acara Sudut Pandang membahas Adu Potensi Capres 2024 Anies vs Ganjar di Jakarta, Sabtu (22/10).

Akan tetapi, ujar Adi, elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas.

Lain Anies, lain lagi dengan Ganjar. Menurut Adi, Gubernur Jawa Tengah itu justru mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDI-P kepadanya.

Dengan tekanan politik demikian besar, Ganjar sulit berkampanye di luar Jawa Tengah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya.

Namun begitu, Adi menyebut, keterbatasan itu justru dimanfaatkan Ganjar dengan memaksimalkan “berkampanye” di media sosial.

"Tingginya elektabilitas Ganjar di tengah hambatan dan tentangan dari partainya justru melejitkan dirinya daripada Prabowo atau Anies," ucapnya. (Arianto)

Share:

Synergy Ngopi Usung Tema Membangun Koridor Jakarta – Bandung Sebagai Silicon Valley Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Synergy Ngopi (Ngobrol Property) yang diadakan oleh Jababeka dan Synergy Group. Acara Synergy Ngopi kali ini mengambil tema membangun koridor Jakarta – Bandung sebagai Silicon Valley Indonesia serta pembahasan mengenai pembangunan di sekitar Bodebek-Punjur berdasarkan rencana tata ruang baru menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020. Acara ini dihadiri lebih dari 100 pelaku bisnis yang berasal dari bisnis real estate dan pelaku industri di koridor Jakarta – Bandung.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pengembang besar, dimulai dari Jababeka, Summarecon, Adhi Commuter Properti, Ciputra, Damai Putra Group, PP Properti dan banyak developer lainnya. Serta dihadiri oleh perwakilan dari pelaku industri besar di dalamnya, seperti PT Mattel Indonesia, Ferron Par Pharmaceuticals. Kehadiran pelaku bisnis tersebut sebagai salah satu penggerak ekonomi di koridor Jakarta- Bandung.

Mendukung visi Jababeka membangun Koridor Jakarta-Bandung sebagai Silicon Valley Indonesia, Ridwan Kamil membuka acara ini dengan menyatakan “Silicon Valley bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu memahami fisik koridornya, harus banyak universitas, membuat komunitasnya betah dengan meningkatkan walkable facility dan memiliki landmark vertikal,” ujarnya, Jum'at (21/20/2022).

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat tersebut juga menekankan salah satu bentuk dukungannya untuk mewujudkan Correctio sebagai The Next Silicon Valley melalui konsep Pentahelix, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Government serta Media, sehingga dapat mengawinkan para investor serta universitas dari mancanegara dengan Jababeka untuk membuka universitas baru di Correctio.

Sementara itu, Hari Ganie Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, memberikan harapan pada masa depan Jakarta - Bandung, Ia meyakini koridor ini akan menjadi masa depan properti. Selain karena infrastrukturnya yang masif, juga menjadi kawasan yang economic-based dan metropolitan.

Telah dikenal sebagai pengelola kawasan industri paling mutakhir serta menjadi rumah bagi lebih dari 2000 perusahaan nasional dan multinasional dari seluruh penjuru dunia, Jababeka terus berupaya untuk berinovasi dalam memajukan koridor Jakarta – Bandung. 

Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Correctio sebagai Kawasan Silicon Valley yang diprakarsai oleh PT Jababeka Tbk di Cikarang. Kawasan yang resmi dirilis pada 8 September 2022 silam ini, dipercaya Kang Emil menjadi salah satu inisiasi agar mampu mendorong tujuan negara Indonesia dalam mencapai ekonomi adidaya di tahun 2045.

“Koridor Jakarta – Bandung merupakan lokasi yang sesuai untuk menjadi next Silicon Valley di Indonesia, wilayah ini merupakan rangkaian yang strategis dalam membentuk Silicon Valley,” ujar Suteja Sidarta Darmono selaku Director PT Jababeka Tbk. 

Dirinya pun menambahkan bahwa koridor Jakarta – Bandung memiliki kesamaan seperti Silicon Valley dan Palo Alto di California yang diapit dua kota besar, yaitu San Jose dan San Francisco.

“Kesiapan Jababeka dalam membangun kawasan Correctio tidak hanya didukung dari segi infrastruktur, melainkan kesiapan sumber daya manusia, kemitraan dan program dukungan bagi Startup dan industri yang menjadi target utama kawasan ini. Hal ini tidak lain ditujukan untuk membangun Correctio yang progresif dan inovatif serta berkelas dunia,” tutur Suteja.

Di sisi lain, Ridwan Kamil yang merupakan lulusan UC Berkeley yang berlokasi di wilayah Silicon Valley Amerika Serikat juga menyampaikan pentingnya semangat kolaborasi antar pelaku kepentingan, hal ini sejalan dengan visi Correctio yang akan menggabungkan ekosistem start-up, akademia, bisnis, dan pemerintah pada kawasan ini.

Menariknya, Correctio yang berlokasi di Cikarang, membawa potensi besar karena bertepatan dengan aglomerasi kawasan industri terbesar di Asia serta telah memenuhi sejumlah syarat pengembangan Silicon Valley, kawasan yang telah memicu tumbuhnya perekonomian tanah air. Area ini juga telah dilengkapi dengan desain tata kota berbasis TOD yang menunjang kemudahan akses komunitas bagi transportasi publik, pejalan kaki, dan pesepeda.

Diresmikannya Correctio patut dimaknai sebagai peluang emas untuk memajukan perekonomian tanah air melalui industry 4.0, society 5.0 serta TOD. (Arianto)

Share:

Kedai Kopi Gelar Diskusi "Utak Atik Tiket Capres"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Salah satu fungsi paling basic dari partai politik itu adalah melahirkan kepemimpinan, ini yang penting sehingga sangat wajar ketika partai politik dibentuk maka dia rekrutmen pemimpin dan dia melahirkan pemimpin, sehingga fakta-partai politik sangat-sangat lumrah untuk menyampaikan, memperjuangkan agar kader terbaiknya untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden.

"Tadi saya menangkap seolah-olah yang tertangkap kalau dari partai politik tidak bisa merekatkan kalau di luar partai politik bisa merekatkan nggak begitu cara berpikirnya nggak hitam putih seperti itu," kata Muhammad Kholid, Juru Bicara Partai Keadian Sejahtera (PKS) dalam diskusi "Utak Atik Tiket Capres" di Jakarta, Minggu (23/10).

Menurut Kholid, PKS punya beberapa kriteria yakni: kandidat tersebut harus memiliki kapasitas untuk memenangkan kontestasi, setiap partai politik setiap kandidat dia berkontestasi dia pasti ingin menang maka mau nggak mau yang paling gede itu yang harus menjadi pertimbangan sangat penting.

Kemudian, PKS memberikan bobot yang besar kepada kapasitas untuk mengelola pemerintahan, ini juga bisa kita observasi dari record leadership dan sebagainya.  
 
Dan yang terakhir, kapasitas untuk mempersatukan di tim partai pengusung cawapres dan juga kapasitas untuk bagaimana menyatukan bangsa ini, dari 3 kriteria itu kita akan bisa olah nanti.

Menariknya, PKS punya musyawarah majelis Syuro, di majelis Rasulullah itu ada beberapa yang sudah kita putuskan pertama PKS konsisten menjadi oposisi sampai tahun 2024, keputusan musyawarah majelis syuro itu udah clear load, bahwasanya PKS akan menjadi oposisi sampai 2024, kedua kita ingin mendorong lebih dari dua poros jadi majelis syuro sepakat tidak boleh lagi menjadi dua poros seperti kemarin.

Lebih lanjut, Kholid menuturkan, PKS khawatir polarisasi akan terjadi lagi dengan pilihan yang terbatas, masyarakat jadi dirugikan dan yang ketiga amanah majelis syuro adalah kita ingin membangun koalisi yang memiliki semangat seperti pada waktu kita membangun kekuatan oposisi di pemerintahan.

"Maksud saya ada semangat arus perubahan, kemudian menjadi semangat untuk punya frekuensi yang sama untuk membawa platform perubahan kedepan," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Siti Zuhro Peneliti Pusat Riset Politik di BRIN; Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem; Herzaky Mahendra Putra, Juru Bicara Partai Demokrat; Dedek Prayudi, Juru Bicara Partal Solidaritas Indonesia; dan Muhammad Kholid, Juru Bicara Partai Keadian Sejahtera. (Arianto)

Share:

RMA Gelar Diskusi "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian"


Duta Nusantara Merdeka | Serpong 
Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika," kata 
Zulfikar Dachlan, Pengamat Ekonomi dalam Gathering dan Diskusi Relawan Muda Airlangga (RMA) dengan tema "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian" di Serpong Tangerang, Rabu (28/09). 

Dan yang paling penting, Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila. 

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Zulfikar, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.

Tujuan RUU Ciptaker itu, lanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian," ujar Zulfikar.

Untuk kemajuan UMKM, menurut Zulfikar, asas yang paling berhubungan ialah "kemudahan berusaha" yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.

"Lalu, asas "kebersamaan" yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, "kemandirian" yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya," ucapnya. 

Sementara itu, Pengamat Politik/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, Suasana cair ini menjadi penting agar Pemilu 2024 tidak dianggap semacam Pemilu yang benar-benar hitam putih.

"Jadi hubungan silaturahmi harus tetap dijaga meskipun di dalam pertemuan-pertemuan itu saling kritik, saling ejek, enggak apa-apa itu akan membuat kita makin dewasa, dan lebih dari itu akan membuat politik ini sesuatu yang biasa, jangan dibuat tegang dan seterusnya," ucapnya.
 
"Kita berharap dengan begini, ketegangan politik seperti yang kita alami di tahun 2019 yang lalu itu akan dapat dicairkan dengan peranan anak muda seperti Relawan Muda Airlangga," pungkasnya. (Arianto)

Share:

HMI Gelar FGD Hak Sertifikat Tanah Diatas Perairan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Fokus Group Discussion Saving Ocean Strengthen Indonesia dengan tema "Hak sertifikat Tanah diatas Perairan" di Grand Cempaka Hotel Jakarta, Senin (19/09).

"Segala bentuk diskusi, kita akan olah secara internal lagi apapun itu hasilnya. Kemudian kita menjadikan sebuah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Nah, sejauh ini HMI cukup punya relasi ke DPR RI maupun kepada eksekutif di pemerintah," kata Raihan Ariatama, Ketua Umum HMI kepada awak media.

Menurut Raihan, HMI sangat fokus pada isu-isu, salah satunya kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini terkait dengan sertifikat tanah di atas perairan. Dan tentunya ini tujuannya untuk kemajuan maritim Indonesia ke depan. 

Untuk diketahui, Indonesia telah deklarasi sebagai poros maritim dunia tentu dengan potensi dan keunggulan yang ada kita harus bisa optimalkan dan memaksimalkan semua potensi itu. 
 
Akan tetapi perjalanannya banyak sekali persoalan-persoalan, hambatan-hambatan dan juga tantangan, salah satunya persoalan tanah di atas perairan. 

"Tentu kita tidak bisa sembarangan mengklaim ini salah atau benar harus kita dudukkan semua agar persoalannya, salah satunya bagaimana konteks hukumnya," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Bidang Maritim dan Agraria PB HMI Abdul Rizal D menjelaskan, acara ini bertujuan untuk mendorong atau memberikan rekomendasi atau masukan kepada pemerintah terkait sertifikat di atas perairan dan bagaimana kedepannya program masa depan maritim di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para narasumber menko MARIVES, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa narasumber lainnya. (Arianto) 


Share:

DPP KNPI Gelar Diskusi Publik "Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang tak dapat dihindari dalam rangka mengantisipasi dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti yang dialami Amerika Serikat di mana likuiditas keuangan mereka terganggu hingga terjadi inflasi yang tidak terkendali.

"Subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah sering tidak tepat sasaran sehingga banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat golongan menengah ke atas," kata Faozan Amar, Staf Khusus Menteri Sosial RI dalam Diskusi Publik dengan tema "Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (14/09).

Tak cuma itu, lanjutnya, keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentunya didasarkan pada banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, tapi juga untuk memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.

Selain itu, menurut Faozan, upaya pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM agar beban subsidi dapat dialihkan secara langsung untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dalam bentuk bantuan sosial, bantuan langsung tunai, fasilitas kesehatan, serta pendidikan. 

"Dan yang paling penting, Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari," pungkasnya. (Arianto)




Share:

PARA Syndicate: Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Netral, Inklusif dan Sosok Penyeimbang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Penunjukan Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo perlu melihat realitas Jakarta sebagai barometer politik nasional dan menunjukan komitmen dan upaya konkret pemerintah membangun politik kebangsaan dan menguatkan integrasi bangsa di tengah residu trauma politik identitas pada Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Oleh karena itu, figur Pj Gubernur DKI Jakarta harus memenuhi kriteria sebagai sosok yang netral, inklusif dan sosok kuat yang bisa menjadi penyeimbang efektif di tengah pembelahan akibat polarisasi politik yang masih terjadi di masyarakat. Sosok seperti ini diyakini bisa memahami Jakarta secara lengkap sehingga mampu memimpin Jakarta di masa transisi, menuju Pemilu Serentak 2024 sekaligus transisi ibu kota ke IKN.

Pokok gagasan ini muncul dalam gelaran diskusi media PARA Syndicate yang bertajuk "Mencari Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan: Siapa Cocok?" pada Jumat (9/9/2022). Dalam diskusi yang dipandu Lutfia Harizuandini (peneliti PARA Syndicate) sebagai moderator, beberapa panelis yang turut hadir adalah; Aditya Perdana (Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting), Arif Susanto (Analis Politik Exposit Strategic), dan Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate).

Saat ini, DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menentukan usulan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan berakhir 16 Oktober mendatang.

Diskusi itu dimulai dengan pemaparan Ari Nurcahyo. Menurut Ari, Pj Gubernur DKI harus sosok yang netral dan berintegritas. Artinya, tidak menjadi bagian dari relasi politik dan kekuasaan yang menyebabkan pembelahan masif akibat polarisasi politik indentitas, sosok tersebut tidak terlibat dalam keterbelahan dalam kubu “cebong” vs “kampret” – suatu dikotomi yang muncul akibat pembelahan politik dari kontestasi pilkada Ahok vs Anies dan berlanjut pilpres Jokowi vs Prabowo. Sosok Pj harus representasi antitesa itu.

Ari juga menambahkan bahwa penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta begitu penting. Selain sebagai pemimpin ibukota, Jakarta mesti bisa membereskan perpecahan politik identitas yang dimulai pada Pilkada 2017 lalu. "Penunjukan Pj Gubernur DKI harus menjadi contoh konkret meneguhkan politik kebangsaan untuk melawan politik identitas," ujarnya.

Apalagi, bagi Ari, Jakarta merupakan barometer politik nasional. Semua yang terjadi di Jakarta menjadi sorotan nasional. Presiden dan partai politik pun mestinya meneguhkan politik kebangsaan dan perlawanan terhadap politik identitas. "Maka, Pj Gubernur DKI harus memiliki kriteria netralitas, berintegritas, dan profesional," lanjutnya.

Sementara itu, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto memberikan lima kriteria bagi Pj Gubernur DKI Jakarta, di antaranya inklusif dan paham permasalahan Jakarta. Dalam jangka waktu pendek bagi Pj mengharuskan pengganti Anies memahami serta adaptif pada permasalahan kompleks di Jakarta. Kompleksitas permasalahan keseharian (seperti kemacetan, ancaman banjir, kemiskinan) di Jakarta ini memunculkan kriteria bahwa Pj Gubernur DKI harus berpengalaman dalam birokrasi nasional maupun daerah.

Selain itu, Pj Gubernur DKI setelah Anies diharapkan memiliki hubungan baik dengan DPRD maupun pemerintah daerah sekitar Jakarta. Diketahui, catatan gubernur sebelumsebelumnya seperti Jokowi, Ahok, dan Anies pernah mempunyai riwayat hubungan buruk dengan DPRD. Pj Gubernur DKI Jakarta memerlukan seorang komunikator yang baik.

Lalu Pj Gubernur DKI harus memiliki pemikiran dan sikap politik yang inklusif, mengingat adanya faktor keberagaman di Jakarta dan kerap terjadi perpecahan identitas karenanya. Terutama dalam cara pandang pada suku, agama, ras dan antargolongan. 

“Pj Gubernur DKI Jakarta harus berorientasi inklusif,” kata Arif. Ini artinya, faktor politik bukanlah karakteristik tunggal, Jakarta memerlukan sosok yang mengayomi semua kelompok.
Terakhir, lanjut Arif, Pj Gubernur DKI harus memiliki keberpihakan pada rakyat. Selama ini prinsip kerakyatan hanya menjadi simbol semata. “Yang dibutuhkan adalah substansi kerakyatan itu sendiri, mengerti kebutuhan rakyat, dia tahu prioritas apa yang menjadi kebutuhan rakyat, itu yang dibutuhkan Pj Gubernur nantinya,” tandas dia.

Menanggapi kedua panelis sebelumnya, Direktur Eksektutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, bahwa figur netralitas Pj Gubernur DKI dapat terlaksana dengan penunjukan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab ASN selama ini mengemban amanat menjalankan pemerintahan secara profesional sebagai birokrat.

Tentang polarisasi politik pun, lanjut Aditya, pejabat ASN tidak memiliki kepentingan dalam polarisasi politik kubu satu dengan lainnya karena sifatnya temporer. Hal ini dapat menjadi sosok penyeimbang bagi perpecahan politik yang terjadi di Jakarta.

Di samping itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga harus menjadi komunikator dan kolaborator yang baik, dalam lingkup pusat, daerah, maupun berbagai kelompok masyarakat. Apalagi Jakarta nantinya akan mengalami transisi dengan melepaskan gelar ibukotanya. “Maka Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki visi transisi dan menjadikan Jakarta sebagai kota penting, meski bukan lagi ibukota,” pungkasnya. (Arianto)

Share:

IKLAN

IKLAN

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPJS BPN BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini