Karakteristik Kepemimpinan Masa Depan Menuju Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Bandung - Jawa Barat

“ Percepatan laju ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya berdampak pada banyak perubahan, termasuk hampir seluruh sendi kehidupan masyarakatpun turut berubah. Pada akhirnya masyarakat akan menhadapi sebuah tatanan kehidupan baru yang menuntut banyak penyesuaian. Apalagi di tengah pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia saat ini, semakin mempercepat proses perubahan di banyak strata kehidupan.

Ada banyak tantangan dan permasalahan di depan mata, dan sekaligus juga sebenarnya ada banyak kesempatan bagi mereka yang jeli dan peka melihat peluang di masa depan. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat strategis sekali. 

Oleh karena itu karakter kepemimpinan yang diperlukan di masa depan menjadi sangat penting “, demikian disampaikan oleh Dede Farhan Aulawi dalam paparannya ketika memenuhi undangan sebagai narasumber dalam Program Dialog Politik yang diselenggarakan oleh DPW Partai Perindo Jawa Barat di Bandung, Kamis (1/7).

Lebih lanjut Dede pun menyampaikan bahwa untuk menentukan karakter kepemimpinan yang diperlukan di masa depan, harus memahami dulu hal yang terkait dengan tantangan kekonian dan juga tantangan di masa depan itu sendiri. Prognosanya dikaitkan dengan berbagai instrumen perubahan, termasuk didalamnya trend teknologi di masa depan serta perubahan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi tersebut bisa dilihat dengan variabel – variabel VUCA world. VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti), Complex (kompleks), dan Ambigue (tidak jelas) merupakan gambaran situasi dunia di masa kini, dan tentu akan berpengaruh juga di masa depan. Istilah ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika tahun 1987 untuk menggambarkan situasi geo-politik saat itu. Ungkapnya.

Volatility berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. Uncertainty bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Complexity adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi.

Ambiguity didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sbuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan. VUCA secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh para pemimpin dan calon pemimpin agar mampu menelurkan sebuah kebijakan dan keputusan yang mampu menjawab kebutuhan masa kini dan masa depan.

Terkait dengan hal tersebut, kemudian Dede meneruskan penjelasan yang terkait dengan karakter kepemimpinan. Menurutnya karakter kepemimpinan masa depan adalah :

1. Visi yang futuristik

2. Open minded

3. Kreatif

4. Action

5. Spiritualitas

6. Inisiatif

“ Keenam karakter tersebut bisa disingkat menjadi “VOKASI”. Jadi para calon pemimpin masa depan itu, minimal harus memiliki enam karakter di atas agar bisa hadir dan tampil untuk menjawab tantangan di zamannya, serta mampu mengeluarkan kebijakan dan strategi yang solutif untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa. Untuk itulah mereka harus memiliki semangat dan keingginan untuk terus belajar guna menambah cakrawala dan horizon kedewasaan dalam menyusun puzzle masa depan agar Indonesia semakin maju. Keep reading on and find your best option “, pungkas Dede mengakhiri percakapan. **

Read More

FWJ Mengawal 100 Hari Kerja Kapolri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Wartawan Jakarta (FWJ) menggelar diskusi Kebon Sirih dengan konteks 'Mengawal 100 Hari Kinerja Kapolri Baru' yang digelar di sekretariat DPP FWJ pada Jum'at (29/1) di Gedung Dewan Pers, Lt. 3 Kowari Jakarta Pusat.

Ketua Umum IPW, Neta S Pane mengatakan, konsolidasi Lstyo Sigit sangat baik, sehingga tidak ada kecenderungan kontra versi meski Kapolri sekarang dari Non Muslim. "Kita beri apresiasi atas pendekatan Sigit keberbagai unsur. IPW melihat tantangan berat Sigit sebagai Kapolri harus mampu membangun konsep pendekatan hukum ke masyarakat," ucap Neta saat Diskusi di Jakarta. 

Selain itu, kata Neta, Konsolidasi harus segera dibangun oleh Listyo Sigit, karena terdapat 9 Jenderal bintang 3 yang dilalui Sigit. Meski kata Neta, Sigit sendiri memiliki masa pensiun panjang sampai tahun 2027. Komposisi pensejajaran terhadap para jenderal di kepolisian harus segera dilakukannya. 

Mengulas hasil komitmen Listyo Sigit, Neta mendesak Kapolri segera mewujudkan janji-janjinya. Berikut janji-janji Listyo agar Polri menjadi lebih baik. Listyo Sigit juga telah membangun konsep dengan membentuk Delapan Komitmen, yaitu:

1. Listyo berkomitmen mentransformasikan institusi Polri menjadi presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pada masa jabatan Jenderal Idham Azis Polri memiliki slogan promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

2. Berkomitmen menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.

3. Menjaga soliditas internal.

4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan aparat hukum dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawasi program pemerintah.

5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.

6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.

7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.

8. Berkomitmen setia kepada NKRI serta senantiasa merawat kebhinekaan.

Bahkan dalam komposisi konsep universalnya, Sigit juga berjanji akan melakukan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Listyo Sigit berjanji akan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. 

Dia mengaku menyambangi sejumlah tokoh saat dipilih sebagai calon tunggal kapolri. Bahkan dalam pendekatan konstruksinya, Listyo Sigit menyampaikan bahwa ke depannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Listyo Sigit juga memastikan tidak akan ada lagi seorang ibu melaporkan anaknya, Hal-hal seperti itu ditangan Kapolri Listyo Sigit ke depan tidak boleh lagi atau pun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat.

Listyo memandang masyarakat perlu penegakan hukum yang menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan untuk kepastian hukum telah menjadi fokus utama yang akan diperbaiki. 

Sehingga, mampu mengubah wajah Polri menjadi yang memenuhi harapan masyarakat, memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat berbasis pada hukum, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi.

Dalam konsep lainnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mereduksi soal penilangan. Sigit menegaskan Polantas Tidak Perlu Menilang lagi di jalan raya. Sebab, sudah ada kamera tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-TLE). 

Menurutnya, anggota polantas yang turun ke lapangan hanya mengatur arus lalu lintas yang sedang macet, dan tidak perlu menilang karena pelanggar lalu lintas sudah terekam kamera e-TLE.

Membidik konsep internal kepolisian, Listyo Sigit juga berjanji akan berikan Kesejahteraan terhadap anggota Polri sebagai bentuk peningkatan motivasi dan kinerja dalam melayani masyarakat. Khususnya, menyediakan perumahan, pelayanan kesehatan, serta hak-hak pegawai lainnya.

Meski diketahui Listyo Sigit dari Non Muslim, tapi dirinya membuka dan menerima Lulusan dari Madrasah Aliyah. "Dia kan juga berjanji akan menerima pendaftaran anggota Polri bagi siswa/siswi lulusan Madrasah Aliyah. Listyo mengaku akan jemput bola ke Madrasah Aliyah. Kita sebagai IPW akan apresiasi itu jika semua janji-janjinya dapat segera direalisasikannya," tandas Neta.

Disaat yang sama, Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kurniawan mengatakan, prestasi Listyo sampai sejauh ini belum ada yang menonjol. Namun Kurniawan tetap apresiasi adanya pendekatan pendekatan yang dilakukan Listyo Sigit keberbagai unsur dan lembaga.

"Track record Sigit sebelumnya memang belum ada yang menonjol, tapi Presiden telah menunjuk Listyo menjadi Kapolri, artinya ini menjadi tanggungjawab Jokowi jika janji-janji yang dilontarkan Sigit tidak dapat direalisasikannya," tegas Kurniawan.

Penegakan hukum di Indonesia semakin menjadi benang kusut, kata Kurniawan, karena hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. "Kita liat dan awasi kinerja Sigit. Jika masih tetap sama atau bahkan lebih parah dari Kapolri-Kapolri sebelumnya maka kami meminta Sigit segera mundur sebelum bertambah parahnya hukum kita," kritiknya.

Sebagai penyelenggara Diskusi Kebon Sirih, Ketum Forum Wartawan Jakarta sepakat bersinergi dengan IPW dan MAKI guna melakukan pengawasan dan kontrol atas kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kedepan. (Arianto)

Read More

OPSI Gelar Media Gathering di Ropisbak Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) bekerjasama dengan Indonesia Aids Coalision (IAC) melalui dukungan pendanaan Global Found – New founding Model continue ( GF -NFMc) menggelar pertemuan Diskusi Bersama Media Online / Cetak dengan komunitas populasi kunci guna membahas dampak stigma dan diskriminasi pemberitaan terhadap komunitas populasi kunci yang dilakukan oleh Focal Point di 5 distrik antara lain: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan melibatkan media - media local. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jejaring antara populasi kunci maupun Lembaga komunitas populasi kunci dengan berbagai media cetak maupun elektronik baik dalam rangka pengurangan stigma dan diskriminasi pada media terhadap populasi kunci atau mengumpulkan dukungan dalam 

penanggulangan HIV-AIDS.

Jajang, dari Yayasan Pesona Jakarta mengatakan, HIV (Human Immunadeficiency Virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan 

tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit . 

"Disisi lain, Issue HIV kerap sekali dihubungkan dengan peranan komunitas. Hal ini sangat erat berkaitan dengan Media," kata Jajang saat Media Gathering di Warung Komando Ropisbak, Jakarta. Kamis (12/11)

Dalam hal ini, tegas Jajang, komunitas kerap sekali mengalami stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberitaan baik di media Online maupun Cetak. 

Kemudian, lanjut Jajang, Bentuk stigma dan diskriminasi terhadap komunitas banyak didapat dari pemberitaan yang selama ini hanya melihat dari sudut yang negative dan penyebaran virus HIV seringkali digemborkan disebabkan oleh komunitas populasi kunci. 

Disaat yang sama, Wulan, Fokal Poin Jakarta Selatan menyampaikan, Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan HIV/AIDS bersama dengan NGO yang bergerak di isu HIV serta komunitas populasi kunci.

Dan yang penting, sambung Wulan, peran serta masyarakat dan juga peran media dalam memberikan informasi yang benar terkait HIV sangatlah penting, sehingga masyarakat mempunyai persepsi bahwa jangan menjauhi org dgn HIV (ODHIV) tapi jauhi penyakitnya.

Begitu juga, lanjut Wulan, Program penanggulangan HIV di Indonesia yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama ini sudah banyak dilakukan dengan melibatkan komunitas Populasi Kunci, namun pemberitaan media Online maupun Cetak masih kerap menyudutkan komunitas, itu yang menjadi sumber utama dalam issue penyebaran virus HIV.

Tak hanya itu, kata Wulan, Peranan Media menjadi sangat penting bagi komunitas dalam menekan dampak stigma dan diskriminasi yang selalu diterima oleh komunitas populasi kunci.

"Harapannya, Melalui Kegiatan “Establishment the networking with media at local level" diharapkan terjalin kerja sama yang kuat antara Media dengan Komunitas dalam menangani permasalahan Stigma dan diskriminasi pemberitaan terhadap komunitas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wulan: Hilangkan Stigma Pekerja Seks

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nopember sudah bergulir dan hampir menunjukkan pergantiannya menuju Desember. Namun, pandemi Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan sirna.

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Kamis (12/11) di : Warung Komando Ropisbak, Jakarta membahas tentang banyaknya kasus pelanggaran HAM, berbagai ketidakadilan, stigmatisasi, diskriminasi dan tingginya angka prevelansi HIV – AIDS dan IMS lainnya di kalangan pekerja seks, serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks di Indonesia.

Wulan, Fokal Poin (Penyambung Lidah) Organisasi Perubahan Sosial Indonesia mengatakan, OPSI merupakan jaringan penanggulangan HIV dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan pekerja seks ,laki – laki pekerja seks, dan Transgender pekerja seks di Indonesia. 

"Selain itu, OPSI menganut dan berupaya menginternalisasikan nilai-nilai: Anti kekerasan, Imparsial, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Pluralisme, Keadilan, dan Transparansi," kata Wulan saat jumpa pers di Jakarta. Kamis (12/11)

Pembentukan OPSI, kata Wulan, untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusi pekerja seks sebagai warga negara, menghilangkan stigma terhadap pekerja seks, mendorong terlibatnya pekerja seks secara penuh dan bermakna dalam penanggulangan HIV – AIDS hingga ke level pengambilan kebijakan yang menyangkut pekerjaan dan kehidupan pekerja seks. 

Menurut Wulan, OPSI merupakan organisasi yang berkonsentrasi dalam memperjuangkan hak-hak kaum pekerja seks Perempuan (PSP) di Indonesia.

Namun, lanjut Wulan, di lingkungan ternyata masih begitu banyak stigma diskriminasi terhadap perempuan khususnya perempuan pengidap HIV Aids dan pekerja seks.

Tak hanya itu, Wulan berharap para pekerja seks perempuan mendapatkan perlindungan yang setara dengan yang lainnya.

"Kedepannya, Kami ingin perlindungan yang sama kepada temen temen pekerja seks, karena kita adalah manusia yang sama dengan yang lain," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KAUM Gelar Talk Show Plus Minus Pasal Karet UU ITE

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kors Advokat Alumni UMSU (KAUM) gelar Talk Show dengan thema: Plus Minus Pasal Karet UU ITE bersama Ahli Pidana dari Jakarta, Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH. Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 10.00-12.00 wib bertempat di Sobate Cafe Jl. Ringroad Medan pada Minggu, 8/11/ 2020.

Mahmud Irsad Lubis, Ketua KAUM dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Dr Abdul Chair beserta istri di Medan. 

Saya sangat senang dan bahagia Bapak dan ibu bisa berhadir ke Medan dalam kegiatan Talk Show KAUM sekaligus kesediaan menjadi Ahli pada sidang Prapid Ketua KAMI Medan yang telah terjadual hari senin, di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

"Rekan-rekan pengacara KAUM mari kita maksimalkan dan kita ikuti Talk Show ini dengat hitmat, paling tidak acara ini akan menambah hasanah pengetahuan kita, khususnya seputar Pasal karet UU ITE, tutup Irsad.

Kegiatan Talk Show di mulai dengan serimonial pembukan oleh Saiful Amri dan Doa oleh Bambang Santoso, Sekjen KAUM. Selanjutnya, Talk Dhow dipandu oleh Eka Putra Zakran, dengan dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber dan sesi kedua tanya jawab dari peserta atau audien.

Ada 3 penanya dalam kesempatan itu antara lain: Yusri Fakri, Kadiv Litigasi KAUM, Bunda Gendis, Saksi Fakta sidamg Prapid Ketua Kami Medan dan Mursida Lubis, Srikandi KAUM.

Dr. Abdul Chair Ramadhan dalam paparannya menyampaikan bahwa sebenar UU ITE No. 11/2008 yang telah diubah menjadi UU No. 19/2016 bukan pasal karet tapi menurutnya adalah Pasal Sang Besi, yang mana tujuan dasar UU ini adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk menjerat rakyat dalam bentuk hasutan ataupun sara.

Menurut Eka Putra zakran, akrab disapa Epza, Kadiv Infokom KAUM menyebutkan kehadiran Dr. Abdul Char Ramadahan kali di Medan, selain untuk mengisi acara Talk Show, juga sebagai saksi ahli dari pihak kuasa pemohon yang akan dimintai keterangannya pada sidang Prapid Ketua Kami Medan hari senin, 9 November 2020 di PN Medan.

"Beliau, Ustd Chair panggilan akrab kita jemput tadi beserta ibu via bandara Kuala Namu sekitar pukul 07.15 wib tadi pagi. Ustad Chair ini selain sering tampil sebagainnarasumber di ILC tv one, juga merupakan saksi ahli MUI pusat dalam Kasus Penistaan Agama oleh Ahok dan Saksi Ahli pada Kasus Buni Yani, ujar Epza.

Kehadiran beliau ke Medan yaitu dalam rangka mengisi Talk Show dan sebagai Saksi Ahli di PN Medan. Sengaja kita datangkan Ahli Pidana dari Jakarta, biar bebas dari intervensi dan inilah bentuk komitmen KAUM dalam perkara Ketua KAMI Sdr. Khairi Amri, yang menurutbkajian kita beliau memang tidak bersalah, pungkas Epza.

Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudah Prapid Ketua KAMI Medan ini bisa dikabulkan oleh hakim Syafril P. Batubara yang memimpin persidangan ini, tutup Epza.

Sebelum menutup acara Talk Show, Epza memanggil ghiroh atau semangat perjuangan pengacara KAUM dengan yel-yel perjuangan dan kebesaran KAUM yaitu dengan meneriakkan KAUM dua kali dan dijawab Solid Jaya oleh anggotavdan peserta dua kali. **

Read More

Academics TV Dan CID UIN SUSKA Riau Gelar Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia, TNI telah memainkan peran penting. Peran dan keterlibatan TNI juga secara umum sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, termasuk UU TNI No. 34 tahun 2004, sebagai bagian dari tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP). Dalam perkembangannya, modus operandi terorisme semakin beragam, termasuk penyanderaan, serangan teror berskala besar seperti yang terjadi di Mumbai tahun 2008 atau aksi terorisme sebagai bagian dari kampanye insurgensi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Dalam skenario-skenario ini, negara dapat memanfaatkan kualifikasi anti-teror yang dimiliki oleh satuan-satuan yang berada di bawah komando militer serta satuan lain jika dibutuhkan.

Keterlibatan lebih besar TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (over-reaction) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (irreversible) ke kondisi politik normal (normal politics). Keempat, pengalaman beberapa negara di dunia menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Peran serta TNI dalam mengatasi terorisme ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Munculnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme itu disusun sebagai konsekuensi yuridis dari Pasal 43 Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15/2003 Tentang Penetapan Perpu No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Pasal 43 I ayat (1) disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada Pasal 43 I ayat (2) mengatur secara hukum bahwa dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

Berdasarkan kondisi di atas terlihat sebuah polemik tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan Terorisme sehingga cukup urgen untuk dibahas dalam berbagai perspektif dalam bentuk WEBINAR. Academics TV bekerjasama dengan Center for Instructional Development (CID) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berinisiatif melaksanakan webinar dengan tema Polemik Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari TNI.

Webinar ini akan dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa nara-sumber disuatu ruangan yang memenuhi standar protokol kesehatan dan disiarkan secara online dan streaming melalui berbagai Media Sosial berbasis Internet, pada Sabtu, 10 Oktober  2020 Pukul 08.00 s/d 12.00  WIB dan disiarkan secara online melalui media live streaming channel YouTube Academics TV.

Nara sumber antara lain: Dr. Mexasai Indra, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Riau); Peri Pirmansyah, SH. MH (Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan juga ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN  SUSKA Riau); Dr Erdianto Effendi, SH. M.Hum, Dosen UNRI; Dardiri, MA (Alumni Mc.Gill University Montreal dan Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran serta peneliti pada Institute of South-east Asian Studies). Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah lama aktif malang melintang dibidang kegiatan yang bertujuan memperkuat CIVIL SOCIETY yakni Mufti Makaarim. 

Webinar gratis dan terbuka untuk umum, namun panitia HANYA akan mengirim Link Zoom Meeting serta e-sertifikat  ke  peserta yang telah mendaftarkan dirinya secara online di link: https://forms.gle/Rmb7Rm4dqX3Uu2mz8 dan link YouTube serta Facebook akan diberikan pada saat peserta melakukan pendaftaran online melalui link tersebut. (Arianto)

Read More

Liem Liliany: PERKHIN Dukung Pengesahan UU PPRT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sudah 16 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masih juga belum di sah kan menjadi Undang-Undang oleh DPR, padahal Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat rentan terhadap diskriminasi, kekerasan hingga perbudakan. Hal ini karena tidak adanya payung hukum yang mendukung untuk melindungi para pekerja rumah tangga. 

Persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak terutama LSM kemanusiaan dan serikat pekerja rumah tangga yang mendorong adanya undang-undang yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban PRT. 

Dalam diskusi webinar, ICRP, JALA, Kowani, Majelis Agama, dan lain lain pada Minggu, 4 Oktober 2020 menggelar Konferensi Pers dan Pernyataan Bersama Aksi Gerakan 1000 serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga demi mewujudkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Js. Liem Liliany Lontoh, S.E., M.Ag. selaku Ketua Matakin Prov. DKI Jakarta dan mewakili Perempuan Khonghucu Indonesia (PERKHIN) memberi dukungan penuh atas percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi para pekerja akan meminimalisir kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami banyak PRT.

Menurut Agama Khonghucu, katanya, semua manusia adalah saudara, lebih dari 2500 tahun yang lalu Nabi Kongzi bersabda. “ Di Empat penjuru lautan kita semua bersaudara”. . “Apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri sendiri jangan diberikan kepada orang lain.” Bila diri sendiri ingin tegak maka berusahalah agar orang lainpun tegak.

"Pekerja juga manusia, untuk itu kita harus memperlakukan layaknya saudara kita. Pekerja dan pemberi kerja selain ada kesepakatan dalam hal upah atau gaji tetapi harus memperhatikan hal lain seperti rasa kemanusiaan," kata Liliany saat webinar. Minggu (04/10)

Agama Khonghucu mengedepankan etika dan moral, tegas Liliany, seperti yang terdapat dalam Kitab SiShu, “Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.” (Daxue U:6) ‘hubungan Raja dengan menteri (penguasa dengan bawahannya) orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan antara kawan dan sahabat : lima perkara inilah Jalan Suci yang harus ditempuh di dunia.” (Zhong XIX:8). 

Semuanya itu, terang Liliany, berasal dari kesadaran dan kepercayaan tentang kewajiban untuk hidup satya kepada Tian YME sebagaimana disuratkan di dalam Kitab Zhong Yong XIX:7, ‘Maka seorang Susilawan (insan kamil) tidak boleh tidak membina diri; bila berhasrat membina diri; tidak boleh tidak mengabdi kepada orang tua, bila berhasrat mengabdi kepada orang tua, tidak boleh tidak mengenal manusia, dan bila berhasrat mengenal manusia, tidak boleh tidak mengenal Tian, Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, sambungnya, Wajib disadari dan diimani bahwa segala etika dan moral kita adalah bersumber kepada Tian, tersurat dalam Shu Jing III.III.IV.I. “Tian menjelmakan rakyat; menyertainya dengan bentuk dan sifat. Dan sifat umum pada rakyat ialah suka kepada Kebajikan yang mulia itu” (tersurat pula dalam Mengzi VIA:6,8).

"Tian menciptakan manusia menjadi rakyat-Nya dan memerintahkan untuk menggemilangkan Kebajikan-Nya, untuk menegakkan Firman-Nya sebagai kewajiban suci; maka Tian mencintai ciptaan-Nya dan memberkati mereka yang mengamalkan kebajikan. Tian mencintai rakyat," kata Liliany.

Apa yang diinginkan rakyat, lanjutnya, Tian akan berkenan mengabulkannya.’ (Shu Jing V.I.i.11) Maha Besarlah Tuhan YME melihat dunia di bawah ini dalam kemuliaanNya.” (Shu Jing III.IV.II.I) Tian melihat dan mendengar (Shu Jing II.III.IV,7)

Karena demikianlah, tuturnya, Tuhan mencintai rakyatNya maka untuk melindungi rakyat di bawah ini, Tuhan menjadikan diantara mereka penguasa untuk mengatur pemerintahan bagi mereka, menjadikan diantara mereka guru untuk memberi pendidikan, sehingga mereka itu dapat menjadi pembantu Tuhan menciptakan keamanan dan kesejahteraan di empat penjuru dunia ini.” (Shu Jing V.I.i.7) Tian YME menjelmakan rakyat, menitahkan agar yang mengerti lebih dahulu menyedarkan yang belum insaf.” (Mengzi VB:1.2)

Maka kepada manusia diingatkan dan khususnya kepada para pemimpin, imbuhnya, “Dalam segala sesuatu hendaklah hormat takut akan kemahamuliaan Tian.(Shu Jing V.XXVII.17) Tidakkah aku malam dan siang senantiasa hormat akan kemaha-muliaan Tuhan YME sehingga dapat menjaga kelestarian karunia-Nya’ (Shi Jing IV.I.i.VII) Siapa yang mematuhi Tian akan terpelihara, yang melawan Tian akan binasa.” (Menzi IV A:7.1) Nabi Kongzi bersabda, “Siapa berbuat dosa kepada Tian, tiada tempat baginya meminta doa (Lun Yu III.13)

Liliany menambahkan, Kebahagiaan sejati adalah bagi mereka yang berbahagia di dalam Tian dan mengerti akan Firman-Nya” (Yi Jing App.III.i.22), bagi mereka yang dapat memuliakan Kebajikan dan gembira di dalam Jalan Suci’ (Mengzi IIB:2.7); karena sesungguhnya Tian akan melindungi dan menegakkanmu dengan kedamaian, kesentosaan besar; menjadikanmu dipenuhi Kebajikan dan boleh menikmati Kebahagiaan; mengaruniaimu dengan banyak kemajuan, kesuksesan, sehingga engkau dalam kesejahteraan dan kelimpahan (Shi Jing II.I.VI.1)

Menurutnya, Dengan memperlakukan pekerja dengan baik tentunya segala keberkahan akan diterima; baik pemberi kerja maupun pekerja, sama-sama merasa puas sehingga semangat pekerja untuk bekerja meningkat dan tentunya dengan hasil yang memuaskan dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. 

Sementara itu, Liliany menyebutkan, Dengan adanya RUU Perlindungan PRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja antara lain: mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, selain itu akan meningkatkan kesejahteraan PRT. 

"Dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah tangga yang bersifat domestik, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rachmat HS: Kita Pengen Sekda Orang Betawi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Forum Pemuda Betawi menggelar kegiatan diskusi dengan tajuk "Membedah Calon Sekda DKI Jakarta" pada Rabu (30/09) di Hotel LYNT Jalan Cideng Timur No 35 Jakarta Pusat.

 

Rachmat HS, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi dalam jumpa pers mengatakan, Acara diskusi hari ini merupakan yang ke-2 kalinya digelar, sedangkan ulang tahun Forum Pemuda Betawi yang ke-20 dan perayaan sudah dilakukan pada Rabu (16/09).  

"Sementara itu, Mengenai calon Sekda DKI, kita pengen calon Sekda orang Betawi yang punya kapasitas, yang mumpuni, dan yang bisa membantu menjabarkan visi dan misi gubernur," kata Rachmat kepada awak media di Jakarta. Rabu (28/09)

Pokoknya, tutur Rachmat, Kita pengen orang Betawi jadi Sekda, siapa pun terserah pak Gubernur yang penting orang Betawi.

Tinggal sekarang, lanjutnya, Bagaimana Gubernur mengusulkan eselon 2 yang orang Betawi untuk didorong ke Presiden dan dicalonkan. Ada Walikota Timur, Walikota Jakarta Selatan dan lain lain.

Yang penting, tegasnya, Dia bisa berpihak kepada pelestarian budaya Betawi, berpihak kepada orang Betawi serta berpihak kepada kearifan lokal dan sudah tentu bisa membantu Gubernur.

"Kita yakin Gubernur akan memilih orang Betawi, karena Gubernur dan Wagub nya bukan orang Betawi, kita harapkan sekdanya orang Betawi," pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

ILUNI UI: Tindak Tegas Pelaku Peretasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia  (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kasus peretasan yang menimpa media dan aktivis. 

Ia menyebut ada resesi demokrasi yang tengah dihadapi, yaitu tindakan yang menggerogoti demokrasi perlahan. Tindakan tersebut melalui usaha peretasan kepada mereka yang berbicara agak kritis tentang pandemi dan usaha penyelamatan ekonomi, 

”Lagi-lagi yang kena ini ada akun twitter, IG, dan bahkan websitenya. Mereka adalah pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah,” kata Herzaky dalam diskusi virtual yang diadakan ILUNI UI. Rabu (2/9).

Dia meminta agar pemerintah tidak lepas dari tanggung jawabnya. Ia menilai pemerintah punya peran besar dalam menjaga iklim demokrasi yang adil. Pemerintah memiliki alat untuk mencegah bagaimana ini bisa terjadi. Penegakan hukum pun menjadi kuncinya dari berbagai kasus peretasan yang terjadi. Meski begitu, Herzaky menyayangkan kasus-kasus peretasan yang menimpa pihak-pihak yang bersuara kritis ini tidak ditindak lebih lebih lanjut. ”Siapa pelakunya? Ada by omnission atau pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut,” sorot dia.

Herzaky juga meminta keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus peretasan tersebut sebagai komitmen terhadap demokrasi. ”Pemerintah harus siap dikritisi, harus siap berdialektika. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tukas Herzaky. 

Senada dengan Herzaky, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai ada penyangkalan terhadap berbagai kasus peretasan yang terjadi terhadap aktivis, media, dan akademisi.  

Ia mengatakan bahwa permasalahan berkembang bukan lagi di level hilangnya penegakan hukum, tapi ada usaha membuat kasus peretasan seolah-olah tidak terjadi. Penyangkalan kasus tersebut ditopang oleh para buzzer dan nonbuzzer. 

”Bahwa peretasan ini tidak terjadi dan cuma ada kesalahan teknologi. Kalau nggak, ada pengecilan peristiwa bahwa ini kesalahan pemilik akun, teknologi, dan lain-lain,” ujar Asfinawati.

YLBHI juga menemukan ada diskriminasi hukum yang menimpa kasus peretasan berbagai aktivis dan media. Asfinawati menyoroti kasus Ravio patra yang hingga empat bulan sejak melapor, belum juga ada tersangka. 

Sementara ia menunjuk kasus peretasan website POLRI hingga empat bulan sudah ditemukan tersangka dan sudah disidangkan. ”Ada LBH Bandung melapor ke polisi, sampai sekarang kasusnya belum maju. TEMPO mengalami peretasan, tapi Deny Siregar kena kasus doxing satu hari kemudian sudah diproses kasusnya. Di dalam HAM, ini pelanggaran by omission atau pengabaian,” jelas dia.

Dia pun mengkritisi penggunaan buzzer yang  ditopang mesin atau bot. ”Kalau demokrasi adalah suara rakyat, bot bukan orang. Maka, dia tidak bisa jadi suara rakyat, kecuali kita mau bikin demokrasi robotik,” tukas aktivis tersebut. Penggunaan bot dianggap menghilangkan suara rakyat. Artinya, tidak ada dialog antara negara dan rakyat karena suara rakyat sudah tenggelam. 

Asfinawati juga memberikan rekomendasi agar DPR berperan sebagai check and balances pemerintah dalam hal menjaga demokrasi. Selain itu, dia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik setidaknya enam bulan sekali, termasuk terkait anggaran. ”Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik disebutkan anggaran harus dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik,” sorotnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian menyatakan pemerintah turut merasa prihatin atas berbagai kasus peretasan yang terjadi belakangan ini. 

Dony juga menjelaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi dan tidak memiliki niatan untuk membungkam opini publik. ”Pemerintah tidak berada dalam kapasitas untuk mengatur mana opini yang bisa atau tidak bisa muncul ke publik,” ujarnya.

Dia menyebut, upaya tersebut terlihat saat Presiden Joko Widodo menegur menteri-menteri sektor ekonomi dan kesehatan untuk memperbaiki pola komunikasi ke publik sehingga media mendapatkan informasi yang tepat. 

”Di sini presiden tidak menyalahkan media dengan mengatakan media melakukan framing, justru yang ditegur adalah menteri-menterinya,” jelasnya.

Dony juga menjamin bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus peretasan tersebut. ”Perkara waktu tergantung dari kompleksitas kasus, tapi kita harus berprasangka baik kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut,” sebut dia.

Lebih jauh, Dony menampik adanya penggunaan buzzer oleh pemerintah. Meski begitu, ia membenarkan adanya para influencer yang bekerja untuk pemerintah sebagai pelatih literasi digital. ”Influencer opininya berpengaruh secara publik. Dia adalah Key Opinion Leaders (KOL), maka dia orang yang berkompetensi,” tutur Dony. 

Dony menyebut perilaku buzzer dalam membenarkan dan membela habis-habisan sebagai efek yang tak bisa dihindari. Ia mengatakan buzzer tersebut bekerja secara partikelir atau sendiri-sendiri. Afiliasinya bisa ke pemerintah, maupun oposisi. 

”Selama ini buzzer-buzzer yang membela pemerintah pun tidak selamanya membela. Kalau buzzer bertindak kelewatan apalagi melanggar hukum, saya kira proses saja,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ngobrol Bareng Jurnalis dengan Tajuk 'Kesehatan dan Bisnis'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki era transisi new normal atau kenormalan baru di masa global pandemi saat ini berpengaruh pada semua golongan terutama golongan menengah ke bawah, tak terkecuali juga bagi para pebisnis di negeri ini. Apalagi masyarakat yang paling rentan. Bahkan pemulihan ekonomi diprediksikan melambat dan krisis sudah berada di depan mata.

Sebagai catatan, Periode Maret sampai Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia. Jika penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini tidak segera diatasi, maka efek domino resesi ekonomi akan menyebar ke berbagai sektor.

Mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Neraca perdagangan menjadi minus yang berimbas langsung pada cadangan devisa.

Oleh karena itu, satunusantaranews menggelar acara 'Ngobrol Bareng Jurnalis' dengan tajuk 'Kesehatan dan Bisnis' bersama para Artis di Tengah Pandemi Covid 19 Adaptasi Kebiasaan Baru pada Sabtu (15/8) di Gorlion Food Park, Jalan AM Sangaji No.40-42, Jakarta Pusat. 

Hadir dalam acara ini para narasumber antara lain: dr. Jusuf Kristianto, MM, MKes, Phd; dan Agung Prasetyo Utomo, ST, serta sejumlah pesohor seperti Irma Darmawangsa & Irfan Sbaztian; Rita Hamzah (Pemain Sinetron Orang Ketiga); Dewi Sanca; Shade Sujana (Pemain Sinetron Kian Santang); Irma Kandita, Duo Ndut dan Chameleon Band.

Acara ini turut didukung oleh sejumlah pihak antara lain, Warteg Bahagia; Soto Seger Boyolali; Ropi; Ayam Presto Ny. Nida; Hore Steak; Joss Laundry; Pisang Tanduk Ny. Rufi; Akademi Juara Group; Ayam Geprek Galsu; Hayo Ngopi; Ayam Geprek Juara; JNE Express; Gilla 8; Seoul Teopokki; Poltekkes; Saeang Meori; Gorlion Food Park; FZ Media Entertainment dan Yummie Cafe.

Hadir juga para wartawan yang tergabung dalam Serikat Wartawan Indonesia (SWI) dan juga Forum Wartawan Hiburan (Forwan) Indonesia, serta para wartawan dari sejumlah media.

Acara ini direncanakan digelar sebulan sekali, tujuannya untuk berbagi pengetahuan serta kiat kiat keseimbangan dalam menyikapi persoalan kesehatan dan sekaligus perekonomian. Tentu dengan catatan, bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. (Arianto)

Read More

FMB 9 Gelar Diskusi Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data KLHK, hingga bulan Juli 2020 ini, terpantau 798 titik panas serta 38.772.00 luas Karhutla di beberapa wilayah tanah air, 10 Provinsi dengan hotspot terbanyak terlihat di Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Papua Barat.

Jumlah Hotspot mencapai puncaknya pada bulan Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 252 hotspot. Berkat kesigapan dan kolaborasi berbagai pihak, angkanya terus menurun, hingga bulan Juli 2020 hanya terdapat 20 titik panas saja.

Tak ingin lengah di tengah fokus melindungi rakyatnya dari gerogotan virus Covid-19, Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri juga siaga dari ancaman Karhutla, Bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri namun lebih besar lagi adalah dunia, karena hutan Indonesia adalah paru-paru warga dunia.

Dalam instruksinya, Presiden jelas meminta secara khusus pihak terkait untuk melakukan patroli terpadu. "Jangan menunggu api membesar. Jika ada titik api langsung padamkan'".

Tak lengah ancaman Covid-19, penanganan Karhutla dilakukan dengan penerapan standar
kesehatan kepada para petugas, selain sosialisasi protokol kesehatan untuk masyarakat sekitar hutan maupun umum.

Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi menjadi hal utama yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu kementerian yang juga mengemban tugas menangani Karhutla.

"Informasi dan komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Hal ini akan menyiapkan masyarakat yang tanggap sebelum terjadi kebakaran dan sigap mencegah saat terjadi Karhutla," kata Menkominfo saat acara FMB 9 Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik" di Jakarta. Jum'at (17/07)

Di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 Presiden dikatakan Jhonny tegas-tegas meminta kerja sama yang baik dan menyeluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mencegah Karhutla tidak terjadi.

"Harus dijaga," ujarnya seraya menambahkan telah meminta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik membuat desk Karhutla dan terus menyosialisasikan upaya pencegahannya melalui peran komunikasi publik.

Tugas besar kementerian Kominfo memang adalah bagaimana mengabarkan pada semua pihak maupun masyarakat terus peduli pada kelestarian hutan yang ibarat jantung, memompa oksigen bukan hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Kemeterian ini dituntut kreatif menyajikan informasi dan konten-konten yang tidak hanya menggugah kesadaran, lebih dari itu mampu mengajak banyak pihak yang punya kemampuan dan gagasan kuat bergerak Bersama mencegah Karhutla. Salah satu caranya adalah kreatif dan inovatif menggunakan seluruh infrastruktur komunikasi era digital bagi keberhasilan program pemerintah khususnya antisipasi Karhutla.

Pada kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK menerapkan jadwal piket di daerah operasi dengan jumlah maksimal 15 anggota dalam satu regu dan 5 orang di pondok kerja/posko. Petugas juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin di area publik dan memberikan bantuan masker dan handsanitizer kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan Covid-19.

"Anggota yang bertugas harus dipastikan bertugas dalam keadaan sehat. Menggunakan perlengkapan pelindung diri, seperti masker, Google, baju pelindung sepatu standar untuk karhutla, dan cairan disinfektan," kata Menteri KLHK.

"Pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya kepada masyarakat sekitar hutan, juga jadi hal yang tak luput dari perhatian pemerintah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekolah Jurnalisme AJI Gelar Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Isu kesetaraan gender sudah menjadi pembahasan sejak lama di dunia media. Dua aspek yang menjadi sorotan yakni isu gender dalam liputan media dan isu gender di perusahaan media. Isu gender dalam liputan media sering diangkat, sehingga kalangan media dan publik banyak mendapatkan masukan, sehingga bias gender dalam liputan mulai disadari, meskipun masih belum memuaskan dalam pelaksanaannya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah isu kesetaraan gender di perusahaan media termasuk di ruang redaksi. Isu ini masih menjadi perhatian karena banyak perusahaan media termasuk ruang redaksinya masih belum memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gender. Dari berbagai kajian, ini masih menjadi masalah yang terjadi di berbagai lembaga media.

Revolusi Reza, Sekjend AJI Indonesia mengatakan, Upaya DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang kental dengan keinginan untuk mendomestifikasi peran perempuan, menjadi indikasi masih kuatnya pengaruh pola pikir patriarki di lingkaran legislatif.

"Ini adalah indikasi fenomena gunung es tentang ketidakadilan peran dan fungsi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dunia kerja. Perlu perhatian banyak pihak termasuk media untuk mendorong agar kesetaraan bagi semua pihak terwujud, bukan mundur," kata Revo saat Diskusi "Mengevaluasi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Apakah Sudah Setara?" Dalam rangka memperingati International Women's Day 2020 di Hongkong Cafe, Jakarta. Minggu (08/03)

Pada kesempatan yang sama, Asep Septiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers mengatakan, Ini tidak hanya di Indonesia, di dunia mengalami masalah yang relative sama. Hanya 26 persen subject dan sumber berita di berita arus utama internet dan berita yang di-tweet adalah perempuan.' Setiap 4 orang yang diwawancara, ditonton atau dikutip dalam berita di seluruh dunia hanya satu orang perempuan. Dalam 20 tahun terakhir, disparitas gender dalam berita hanya bergeser tujuh point dalam temuan 1995-2005.

"Seiring dengan bertambahnya asosiasi perusahaan media online dan asosiasi fotografer, maka peluang untuk mengajukan anggota Dewan Pers yang mempertimbangkan kesetaraan gender semakin terbuka luas. Tinggal kembali kepada asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan itu sendiri yang harus bekerja untuk mempromosikan pemikiran mengenai kesetaraan gender di Dewan Pers," ujar Asep.

Menurut Asep, Banyak lembaga media masih belum peduli mengenai isu kesetaraan gender ini, tampak dari berbagai kajian dan pengamatan. Oleh karena itu perlu menyebarkan pemahaman mengenai isu kesetaraan gender dalam berbagai lembaga media. Tidak hanya itu, asosiasi jurnalis cetak dan elektronik juga perlu mendorong kesadaran akan perlunya kesetaraan gender dalam berbagai lapisan lembaganya.

Selain itu, kata Asep, Dewan Pers sangat peduli dengan isu gender terutama dalam konten pemberitaan media massa baik elektronik maupun cetak. Kepedulian itu tercermin dalam sejumlah kegiatan yang mengangkat isu-isu gender dalam program tahunan termasuk dalam survei indeks kemerdekaan pers isu ini juga mendapat perhatian. Setahun terakhir misalnya mengadakan program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengedukasi jurnalis dalam berita yang ramah anak.

"Mengenai keanggotaan Dewan Pers yang memperhatikan isu kesetaraan gender ini terpulang kepada komitmen asosiasi wartawan dan media untuk mengajukan calon-calon anggota di Dewan Pers dengan mempertimbangkan isu kesetaraan gender," pungkasnya. (Arianto)

Read More

FKMN Gelar Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MEMILES: Bisnis Investasi atau Aplikasi?"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
MeMiles, aplikasi investasi sejenis  fintech karya anak bangsa yang menghebohkan Indonesia. Perkaranya sederhana. Investasi ini dianggap bodong. Hanya dalam waktu delapan bulan PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan MeMiles  telah berhasil meraup uang sebanyak Rp 750 miliar.

David Okta, Ketua Forum Komunikasi MeMiles Nusantara (FKMN) dalam acara pembukaan mengatakan, Forum ini dibentuk secara dadakan untuk kepentingan 270 ribu member, karena perjuangan kita sama, untuk kelanjutan/menyelamatkan MeMiles. Itu sebabnya forum ini diadakan, karena kita sepakat fight di udara, kita sudah mendapatkan dukungan berbagai pihak, beberapa pihak malah memberikan apresiasi luar biasa kepada Forum ini.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI dalam diskusi mengatakan, Kesimpulan dari kasus MeMiles ini prematur, hukum harus punya kepastian, Kasus MeMiles ini  sebenarnya kejahatan atau kesejahteraan? Nah! jadi begini, karena perspektif pidana, kalau dibilang pidana itu selalu ada kejahatan, kejahatan artinya ada suatu ketentuan yang mengatur lebih dahulu mengenai perbuatan yang dilarang, yang menimbulkan  kerugian orang lain dan pelanggaran itu dikenakan sanksi hukum badan, atau penjara.

"Pertama-tama itu kita tanya prinsipnya agak sedikit teknis, pernah dibilang begini, tidak ada kejahatan sebelum ada undang-undang pidana yang menentukan terlebih dahulu," jelas Chudry di sela-sela Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MeMiles: Bisnis Investasi atau Aplikasi?" pada Sabtu (08/02) di Hotel Grand Sahid Jaya JI. Jendral Sudirman No.86, Jakarta.

Nah! ini biasanya, kata Chudry, hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, jadi kasus MeMiles ini perbuatan apa ya? kalau misal penipuan, jelas siapa yang ditipu?, kalau misal investasi kita masih ada ketentuannya, kalau misalnya ini perdagangan, perdagangan apa, jadi kita mendefinisikan dulu.

Menurutnya, Perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan itu sudah ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu yang tidak boleh berlaku surut, saya mendengarkan keterangan dari berita, MeMiles seolah-olah investasi bodong.

Selain itu, lanjutnya, Masalah MeMiles harus dijelaskan secara rasional. Apalagi dalam kasus ini sesuai berita yang beredar, ada kemungkinan diterapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini semakin menambah persoalan baru lagi.

"Ini berarti harus dapat dijelaskan bahwa bonus atau reward yang diterima mereka itu adalah uang ilegal. Mereka yang telah menerima bonus dan sejenisnya itu adalah bagian integral dari perbuatan kejahatan. Itu berarti harus dapat dipastikan bahwa usaha ini ilegal," jelas Chudry.

"Tetapi yang paling penting adalah apakah orang-orang itu benar-benar mendapat bonus atau apapun namanya dari uang top up, masuk ke dalam rekening PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan aplikasi investasi itu?," pungkasnya.

Turut hadir para Narasumber: Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI, Dr. Syahganda Nainggolan, Pengamat Sosiologi Politik, Salamudin Daeng, Pengamat Ekonomi UBK, Jordy Wong Sidharta, Digital Marketing Expert, dan David Okta, Ketua FKMN serta para member dan undangan. (Arianto)

Read More

FGD Usung Tema "Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Kendaraan Listrik"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transpotasi Jalan. Perpres ini menjadi dasar hukum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan tujuan untuk ketahanan energi, perlindungan lingkungan, dan kemajuan teknologi.

Salah satu sektor yang potensial untuk mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik adalah angkutan umum karena jumlah armadanya yang cukup masif dan kebutuhan peremajaan yang berkelanjutan secara periodik. Kondisi ini memberikan kepastian pasar yang cukup bagi sektor industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia.

Ir. Iskandar Abubakar, M.Sc, Ketua Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, Jakarta sudah bertekad untuk menggunakan kendaraan listrik untuk angkutan umum sebagai upaya penurunan polusi udara sektor transportasi dan perbaikan kualitas layanan angkutan umum secara keseluruhan.

"Ada beberapa tantangan yang ditemukan Dewan Transport koasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk mempercepat Implementasi kebijakan tersebut. Tingginya nilai investasi kendaraan listrik, belum adanya regulasi yang mengatur biaya tarif listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyediaan infrastuktur, dan mekanisme subsidi angkutan kendaran listrik," ujar Abubakar saat FGD dengan tema “Kebijakan Pentarifan Angkutan Umum dengan Kendaraan Listrik” pada Senin 3 Februari 2020 di Aula Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lantai 9 JI. Taman Jatibaru No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menurutnya, Tujuan FGD ini adalah: Mengidentifikasi peluang dan tantangan penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan umum di Jakarta, Mengidentifikasi komponen komponen penting dalam penyusunan tarif angkutan umum dengan kendaraan listrik, dan Menelaah kebijakan dan insentif yang dapat diberikan Pemerintah pusat, dan BUMN.

"Selain itu, Pemprov DKI untuk mempercepat implementasi angkutan umum dengan Kendaraan listrik, Mengidentifikasi peta jalan dan tahap implementasi penggunaan kendaraan listrik sebagai angkutan umum di Jakarta, dan Menyusun rekomendasi tarif angkutan umum dengan kendaraan listrik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Desak pemerintah untuk Segera Sahkan Revisi PP 109 Tahun 2012

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan Pengendalian Tembakau di tingkat nasional yang komprehensif, lintas sektor dan berkeadilan sebagai upaya mewujudkan harmonisasi
dalam rangka yang melindungi semua pihak yang berkepentingan, dari hulu sampai hilir, dari produksi, peredaran / distribusi hingga ke konsumsi.

Perokok pemula usia 10-18 tahun yang berjumlah 9,1 % (Riskesdas,2018) diproyeksikan akan meningkat menjadi 15,95 % pada tahun 2030 bersamaan dengan eskalasi konsumsi narkoba, miras dan zat adiktif lain (NAPZA) mencerminkan kekurang-hadiran negara dalam melindungi warga negaranya baik dalam peningkatan derajat kesehatan, dampak rokok bagi ekonomi untuk peningkatan SDM baik dari segi Kesehatan, Pendidikan maupun Ekonomi.

Mengingat dampak dari konsumsi produk tembakau yang sangat luas maka diperlukan upaya pengendalian tembakau dan zat adiktif lain (NAPZA) di tingkat makro nasional hingga ke tingkat lokal di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Salah satu upaya tersebut adalah perlunya harmonisasi yang komprehensif, lintas sektor dan berkeadilan dalam Pengendalian Tembakau yang berada dalam PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi
Kesehatan.

Revisi PP 109 tahun 2012 prosesnya berkepanjangan, padahal revisi ini seharusnya dapat segera disahkan sesuai dengan keperluannya yang mendesak Revisi PP 109-2012 ini merupakan keputusan Presiden berlandaskan dari amanah UU kesehatan serta sejalan dengan perwujudan Visi Presiden dalam mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Maju.

Oleh karena itu, seharusnya, setiap kementerian/lembaga terkait dapat berkerjasama dan mendukung revisi ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing demi mewujudkan
Visi Presiden.

dr Aries Hamzah dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus memproses penyusunan revisi PP 109/2012 dengan tetap membuka akses konsultasi publik untuk publik untuk menampung pendapat, saran atau masukan masyarakat.

"Selain itu, Melakukan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan di tingkat Panitia Antar Kementerian terkait substansi Revisi serta Melanjutkan Revisi ke proses harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsep," ujar Aries saat konferensi pers "Pentingnya Revisi PP 109 tahun 2012 Dalam Mewujudkan SDM Unggul dari Sisi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi"di Jakarta. Kamis (30/01)

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan dari KPPA menyatakan bahwa revisi PP 109/2012 sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya Negara melindungi kualitas generasi muda yang unggul.

"Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau mendesak kepada pemerintah untuk segera mensahkan Revisi PP 109 tahun 2012 karena merupakan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat," tutup Ifdhal Kasim. (Arianto)

Read More

Indopos Gelar FGD Usung Tema "Dewasa Dalam Menyikapi Pinjaman Online”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hadirnya pinjaman online melalui perusahaan Fintech memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit.

Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dalam diskusi menyampaikan, Ekonomi digital terus bertumbuh signifikan, sementara itu, Pemerintah, operator dan masyarakat Happy. Namun terdapat anomali, Indeks Keberdayaan Konsumen (IIK) Indonesia belum optimal. Sedangkan generasi digital konsumen Indonesia masih rendah, pengawasan yang belum sinergis dan lemah.

"Keberanian dan tradisi mengadu konsumen (Complain Habit) berkolerasi kuat dengan tingkat keberdayaan konsumen. Semakin tinggi tingkat keberdayaan konsumen malah semakin tinggi keberanian untuk mengadu," kata Tulus saat Focus Group Discussion (FGD), yang bertemakan” Dewasa Dalam Menyikapi Pinjaman Online” pada Senin, 27 Januari 2020 di Cafe Onyx, Hotel Ibis, Slipi Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, Pengaduan produk jasa financial sangat dominan dalam lima bahkan tujuh tahun terakhir. Penyebabnya, pengawasan oleh regulator lemah, kurang itikad baik dari operator, dan literasi konsumen juga masih lemah.

Menurutnya, Terbitnya PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik patut diapresiasi, namun perlu juknis yang lebih kuat dan pengawasan yang konsisten.

"Untuk itu, Regulator produk jasa finansial (OJK) harus bersinergi dengan lembaga/pihak lain yang berkompeten dalam melakukan Edukasi dan Pemberdayaan konsumen khususnya untuk produk financial dan produk digital menjadi suatu yang sangat penting," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PIA dan SPAK Gelar Diskusi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antarpihak. Hal ini telah dibuktikan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2003 dimana berbagai elemen masyarakat sipil bekerjasama mewujudkan lembaga ini. Denyut pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan secara kolaboratif. Perbaikan terhadap perangkat pemberantasan korupsi relevan agar generasi milenial dan Gen Z terus gigih menyuarakan.

Dengan spirit tersebut diatas. Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) dan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) menggelar  diskusi mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pada Selasa, 14 Januari 2020 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta.

Anita Wahid, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mengatakan, Korupsi menjadi musuh bersama sehingga kolaborasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini perempuan harus mengambil bagian secara aktif karena akan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak korupsi. Pada dasarnya kita semua akan terkena dampaknya bila korupsi terus merajalela.

"Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain semangat dan idealisme tinggi yang mereka miliki, kaum muda Indonesia saat ini juga saling terhubung dengan lebih mudah melalui berbagai sarana komunikasi," kata Anita Wahid dalam acara diskusi "Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi" di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Selasa (14/01)

William Adiyta Sarana, anggota DPRD DKI yang masuk golongan anak muda mengatakan, Anak muda harus ikut mengawal pemberantasan korupsi, agar di hari tua nanti kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Selain itu, Relevansi, kepedulian dan komitmen generasi muda terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi harus didengar dan terus membesar. Langkah ini memerlukan stamina, keberlanjutan gerakan dan konsistensi komitmen. Hal ini sangat penting karena akan banyak tantangan dan gangguan sepanjang perjalanan. "Politik akan selalu dinamis karena harus berkompromi, tapi nilai-nilai antikorupsi pantang dikompromikan," tegas William.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Ade lva Murti mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga. "Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi, tapi kita tidak tahu apa yang ditanamkan pada anak, supaya di masa depan mereka tidak tergoda untuk melakukannya."

Penelitian yang dilakukan Ade lva dan teman-temannya pada 2015-2016 memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan membentuk karakter berintegritas pada diri anak, dimulai dari penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan dan tanggung jawab. Itu sebab pentingnya merangkul berbagai pihak, termasuk anak balita, remaja sampai mereka dewasa, dalam berkolaborasi membersihkan negeri kita dari korupsi.

Sementara itu, kata Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga aktivis PlA memandang perlunya evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan melakukan lompatan logika untuk langsung menyasar KPK secara kelembagaan. Semua lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta seluruh peraturan soal korupsi, harus dilihat secara keseluruhan.

"Banyak yang harus dibenahi untuk membuat pemberantasan korupsi efektif. Misalnya membuat UU Penyadapan sesuai dengan perintah UU Mahkamah Konstitusi, atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

CDCC Gelar Diskusi Publik dengan Tajuk “Kedaulatan RI Atas Natuna”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur Raya No. 7, Jakarta.

Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI mengatakan DPR satu suara soal Kedaulatan RI Atas Natuna, Pemerintah didesak untuk berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

"Selain itu, Nelayan-nelayan China di Natuna Utara telah melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia," ujar Sukamta saat Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” di Jakarta, Senin (13/01)

Menurutnya, Tujuan China menjaring ikan di wilayah ZEE, karena daerah tangkapan ikan di negaranya, ikannya sudah menipis atau ada kepentingan lain, sumber daya dibawah laut Natuna.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional mengatakan untuk mengatasi konflik Natuna, disarankan Indonesia melakukan backdoor diplomacy.

"Backdoor diplomacy dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan, apabila nelayan-nelayan China terus berdatangan ke ZEE Indonesia di Natuna Utara, maka akan membangkitkan sentimen anti-China dari rakyat Indonesia," pungkasnya.

Turut hadir para Pembicara Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M, Pendiri dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Pakar Hukum Laut Internasional, dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional. (Arianto)

Read More

PRAISE Dorong Terciptanya Pengelolaan Kemasan Paska Konsumsi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kemasan paska konsumsi memiliki peran penting dalam sirkular ekonomi. Berdasarkan data, potensi ekonomi sirkular dunia saat ini adalah 4,5 trilun dollar dan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia juga menjadi bagian dari potensi tersebut. Sayangnya dari jumlah 64 juta sampah per tahun di Indonesia, masih sedikit sekali materi yang dimanfaatkan untuk masuk di dalam mata rantai pasok produk.

PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment / Asosiasi Untuk Kemasan & Daur Ulang Bagi Indonesia yang Berkelanjutan) hadir dengan visi untuk menciptakan dan menggerakkan ekosistem yang berkelanjutan dengan mengubah kemasan paska konsumsi menjadi sumber daya bernilai tinggi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi Indonesia.

Dalam The 3rd Indonesia Circular Economy Forum (ICEF) 2019, PRAISE menggelar sesi diskusi pararel dengan tema “Accelerating Circular Economy in Post-Consumer Packaging - A Call to Action for Cross Sectoral Partnership”, sebagai bagian dari komitmen PRAISE untuk mendorong terciptanya pengelolaan kemasan paska konsumsi di Indonesia yang holistik, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sinta Kaniawati, Ketua Umum PRAISE mengatakan, Transisi dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular membawa tantangan sekaligus kesempatan bagi Extended Stakeholder Responsibility (ESR); Industri, Pemerintah dan Masyarakat. PRAISE percaya bahwa kemasan paska konsumsi memiliki peran besar dalam rantai ekonomi sirkular.

Di Indonesia, kata Sinta, tantangan pengelolaan kemasan paska konsumsi dimulai dari pengumpulan serta  pemilahan/ segregrasi  di rumah tangga. Berdasarkan indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 yang menyebut 72 persen orang Indonesia tidak peduli akan sampah.

"Sementara pertumbuhan infrastruktur dan industri daur ulang tidak sepadan dengan pertumbuhan konsumsi dan pembangunan ekonomi.  Sehingga diperlukan kerjasama dari semua pihak dalam Extended Stakeholder Responsibility;  masyarakat, industri  dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam pengolahan kemasan paska konsumsi," ujar Sinta dalam Diskusi Indonesia Circular Economy Forum 2019 di Hotel Pullman Jakarta. Senin (11/11)

“Penanganan kemasan paska konsumsi yang strategis dan sistemis tidak hanya akan mencegah degradasi lingkungan, namun juga membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan. Sementara dari sektor industri, ekonomi sirkular dapat membantu bisnis berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.” Tambah Sinta.

Selain itu, Sinta menuturkan, Salah satu model penanganan kemasan paska konsumsi yang diusulkan oleh PRAISE dalam diskusi paralel di Indonesia Circular Economy Forum 2019 adalah PRO (Packaging Recovery Organization).

“Model PRO akan memungkinkan industri (consumer goods) bersama sektor lainnya untuk bergabung dalam koalisi, membangun kerjasama berkelanjutan dengan industri daur ulang yang melibatkan sektor informal, difasilitasi dan dibimbing oleh pemerintah, sehingga dapat terbentuk ekonomi sirkular dalam pengelolaan kemasan paska konsumsi.” Kata Sinta.

Sinta menjelaskan, Konsep PRO telah berhasil dilakukan di beberapa negara, antara lain Eropa, Meksiko, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini mampu menghubungkan rantai value chain dalam ekonomi sirkular dengan efektif. Seperti misalnya industri manufaktur akan memikirkan design kemasan dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, mempermudah untuk menghitung perkiraan jumlah kemasan paska konsumsi yang dilepas oleh perusahaan consumer goods ke pasar, bukan hanya itu, konsumen juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kemasan paska konsumsi di tempat-tempat pemungutan sampah yang telah tersedia.

Inisiatif akan konsep PRO oleh PRAISE, lanjut Sinta, yang merupakan gabungan enam perusahaan yaitu Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia Tbk, memperlihatkan bahwa sektor industri juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah di Indonesia melalui ekonomi sirkular.

Namun, terang Sinta, diperlukan kerjasama semua pihak agar ekonomi sirkular dapat berjalan baik sehingga dapat menjadi katalisator perubahan dalam ekonomi, sosial dan lingkungan; seperti misalnya:
- Dalam bidang ekonomi, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
- Dalam bidang sosial, mendorong terciptanya kesejahteraan di masyarakat yang selama ini berada di garda depan management sampah.
- Dalam bidang lingkungan, dapat menangani dan mengurangi sampah di tempat pembuangan sampah (landfill) dan resiko pencemaran ke laut.

Menurut Sinta, Ekonomi Sirkular juga membantu terjadinya efisiensi penggunaan bahan baku dari alam yang saat ini semakin berkurang. Oleh karena itu, melalui diskusi di ICEF 2019, PRAISE berharap para peserta bisa memiliki pemahaman yang lengkap mengenai pentingnya ekonomi sirkular untuk segera kita gulirkan.

"Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan turut mendukung terlaksananya ekonomi sirkular di Indonesia. Salah satu harapan kami yaitu pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku persampahan di setiap daerah untuk memulai langkah kecil mewujudkan PRO dalam konteks Indonesia agar dapat mendukung pencapaian agenda nasional terkait pengurangan dan penanganan sampah.” Tutup Sinta. (Arianto)

Read More

Dede Farhan Aulawi : Cegah Korupsi Perlu Intensifikasi Audit Preventif dan Random Audit Investigatif

Duta Nusantara Merdeka |Bandung

" Permasalahan korupsi selalu menarik untuk dibahas, dan tidak pernah habis untuk diulas dari berbagai sudut pandang. Semua orang berharap korupsi bisa diberantas, dan tentu ada sebagian orang yang justru menikmatinya. Sekian banyak orang yang ditangkap tidak juga membuat orang jera dan takut untuk melakukannya ".

Demikian dikatakan oleh Refresentative System Auditor yang juga dikenal sebagai ahli Financial Data Tracking Dede Farhan Aulawi yang menjadi narasumber diskusi publik dengan tema " Membangun Negeri Tanpa Korupsi " yang diselenggarakan di hotel Savoy Homann Bandung, Kamis (7/11).

Konteks pemberantasan mengandung 2 unsur, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan harus diutamakan, karena lebih baik mencegah daripada menindak. Apalagi masalah recovery asset juga sering jadi masalah baru, karena kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara. Ujar Dede.

Ada 2 strategi yang perlu dilakukan, yaitu tataran konseptual dan tataran teknis. Tataran konseptual dipandang perlu untuk melakukan perubahan mindset secara kolektif dalam memandang "sukses" yang seringkali bertumpu pada materi. Banyak orang respek pada seseorang karena kekayaannya. Akhirnya orang berlomba untuk kaya bagaimanapun caranya, hanya karena ingin dinilai sukses dan dipandang orang.

Dalam tataran teknis, perlu intensifikasi audit preventif dan audit investigatif secara komprehensif terhadap semua "Titik" yang berpeluang terjadinya Tipikor. Audit harus didesain secara horisontal dan vertikal, tergantung pada karakteristik organisasi nya. Baik di dalam ataupun di luar negeri.

Disamping itu perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memudahkan penelusuran dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri. Tentu dibutuhkan keahlian dan jejaring yang kuat, agar bisa ditarik kembali ke tanah air untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Persoalannya seringkali yang punya keahlian tidak memilikinya kewenangan, atau sebaliknya yang memiliki kewenangan tidak memiliki keahlian. Semoga ke depan terbangun sebuah konstruksi yang elaboratif, yaitu kewenangan yang berbasis keahlian, atau keahlian yang memiliki legitimasi kewenangan. Harap Dede. **

Read More