Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Diskusi. Tampilkan semua postingan

Jelang Pilpres 2024, KMI Gelar Diskusi Politik "Demokrasi Siap Menang Siap Kalah"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kaukus Muda Indonesia (KMI), sebuah organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda, menggelar diskusi politik bertajuk "Demokrasi Siap Menang Siap Kalah Dalam Pilpres 2024" di Jakarta, Kamis (01/02/2024). Diskusi ini dihadiri oleh pengamat politik, tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, dan santri mileneal yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Diskusi ini mengangkat tema yang sangat relevan dan penting bagi Indonesia, yaitu bagaimana menjaga sikap demokratis yang menghargai hasil pemilihan umum (pemilu), tanpa terjebak dalam konflik, kecurangan, atau kekerasan. Diskusi ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing paslon dalam meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam diskusi ini, KMI juga menyampaikan deklarasi pemilu damai yang berisi empat poin, yaitu:

- KMI mendukung Pemilu 2024 berjalan dengan damai dan lancar

- KMI mendukung Pemilu 2024 berjalan tanpa intimidasi jauh dari isu sara dan provokasi

- KMI menolak segala bentuk perpecahan dan mendukung persatuan dan kesatuan dan 

- KMI meminta terhadap paslon 1, 2 dan 3 untuk siap menang siap kalah dalam pemilu 2024

Deklarasi ini disampaikan oleh Edi Homaidi, Ketua Umum KMI, yang mengatakan bahwa KMI sebagai organisasi pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di Indonesia. "Kami berharap agar semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 dapat bersikap dewasa, sportif, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujar Edi.

Edi juga mengajak para santri mileneal, yang merupakan salah satu basis pemilih potensial, untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. "Santri mileneal harus menjadi agen perubahan yang positif dan konstruktif, bukan menjadi korban atau pelaku politik uang, politik identitas, atau politik adu domba," tegas Edi.

Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KMI dalam rangka menyambut dan mengawal Pemilu 2024. KMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

APTIKNAS Gelar Smart City Talk di Bogor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
APTIKNAS menggelar Smart City Talk dengan tema “How Important is Infrastructure Technology to Welcome the Smart City” dan sub tema “Peran Data Center Dalam Penerapan Kosep Smart City”. Diskusi publik yang digagas DPD APTIKNAS Kota Bogor ini berlangsung pada Kamis (25/1/2024) di IPB International Convention Center Botani Square. 

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bogor Drs. Dedie A. Rachim, MA mengatakan, sangat mendukung kegiatan Smart City Talk ini, karena dapat membahas dan mendukung proses terkait bagaimana Smart City di Kota Bogor ini dibangun secara bertahap bersama para pihak terkait yang pakar dibidang TIK.

“Jadi ini event-event memang harus berkelanjutan, dan kota Bogor sesungguhnya telah mendapatkan banyak penghargaan sebagai salah satu Smart City di Indonesia, namun sayangnya masih melekat pula kota Bogor dengan julukan kota sejuta angkot,” ucapnya.

Dalam membangun kota pintar, menurutnya, ada enam pilar, yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.

“Jadi 6 aspek ini harus betul-betul kita bangun bersamaan dengan teknologi informasi,” ujar Dedie.

Ia juga mencontohkan, aspek smart environment ini tidak terlepas dari penggunaan bahan bakar fosil yang kemudian harus didukung oleh sebuah ekosistem yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam Smart City ini ada kombinasi-kombinasi dengan keenam aspek tersebut.

Ketum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH yang juga didaulat menyampaikan sambutan, mengatakan, APTIKNAS aktif melakukan roadshow seminar terkait Smart Technology, dan di tahun 2023 lalu pihaknya telah meluncurkan program nasional yang disebut dengan APTIKNAS Smart Nation.

“Ini merupakan kesinambungan dengan keberadaan kami yang mendukung implementasi Smart City di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, serta keterlibatan kami dalam tim Think Tank Smart City Kemendagri sejak tahun 2019, bahkan sejak tahun 2017 kami telah membentuk website khusus untuk mengamati geliat Smart City di Indonesia, semua ini bisa dilihat di www.smartcityindo.com,” kata Soegiharto dalam sambutannya. (Arianto)


Share:

Hardini Puspasari: Bangun Masa Depan Bersama Pemuda Indonesia di Era Teknologi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, Jakarta menjadi saksi dalam Diskusi Publik bertajuk "Aktualisasi Peran Pemuda: Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi". Acara yang diadakan oleh Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) bersama Kedai Ide Pancasila, Sabtu (28/10/2023) ini menghadirkan pemikiran inspiratif dari para pemimpin muda Indonesia.

Menyambut acara ini dengan semangat, Hardini Puspasari, S.Sos., M.S i, Wakil Ketua Komisi Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN, & Alumnus Purna Paskibraka Indonesia, menggarisbawahi peran krusial generasi muda saat ini. "Peran pemuda tidak pernah sebesar ini dalam sejarah bangsa. Dalam era teknologi saat ini, pemuda memiliki akses tak terbatas ke pengetahuan dan informasi. Namun, dengan kemudahan ini datang juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan, toleransi, dan keadilan," kata Hardini.

Adapun, Diskusi ini membuka ruang untuk membahas perbedaan perjuangan generasi muda zaman sekarang dengan yang di tahun 1928. Kini, pemuda tidak hanya berjuang untuk persatuan dan kesatuan, melainkan juga harus menghadapi tantangan global yang lebih kompleks. 

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, dengan potensi tersebut, datang juga tanggung jawab besar. Generasi muda harus memahami pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan, terutama di tengah kontestasi politik yang intens dan konflik global yang mengancam kestabilan dunia," ujar Hardini dengan penuh semangat.


Lebih jauh, Hardini juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi melalui proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang menjadi proyek pertama di dunia yang memindahkan ibukota negara ke Pulau Kalimantan. IKN bukan hanya tentang perubahan geografis, melainkan juga merupakan peluang emas untuk meratakan distribusi ekonomi di seluruh nusantara. 

"Investasi ini adalah untuk pemerataan ekonomi, agar kekayaan Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan adanya IKN, ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia timur akan berkembang pesat," jelas Hardini dengan penuh keyakinan.

Untuk mencapai tujuan ini, menurut dia, generasi muda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi Indonesia. Mereka harus menggali dan mengelola sumber daya alam dengan bijak, menjaga infrastruktur yang telah dibangun, dan terlibat aktif dalam sektor-sektor strategis ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Acara ini bukan hanya sekadar diskusi, melainkan merupakan panggilan untuk aksi nyata. Generasi muda Indonesia diharapkan menjadi pelaku utama dalam memajukan bangsa ini. Mereka adalah harapan, kekuatan, dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, para pemimpin muda, pelajar, mahasiswa, dan para profesional diharapkan bersatu dalam semangat kebangsaan, memahami dan menjalankan tugas besar ini dengan penuh integritas dan semangat kebersamaan. 

"Semoga semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia untuk bersama-sama membangun masa depan yang gemilang bagi bangsa dan negara ini," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Sambut Hari Sumpah Pemuda Ke-95, LKSB Gelar Diskusi Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95, Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) bersama Kedai Ide Pancasila menggelar Diskusi Publik bertajuk "Aktualisasi Peran Pemuda: Membangun Bangsa dan Demokrasi di Era Teknologi" di Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Diskusi ini menyajikan sejumlah narasumber ternama yang membahas peran generasi muda dalam kemajuan bangsa Indonesia di era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat.

Diskusi ini menjadi platform penuh semangat di mana para narasumber berbagi pandangan mereka tentang peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa dan demokrasi, terutama di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Salah satu sorotan utama diskusi adalah cara memotivasi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, mengingat dinamika kompleks yang dihadapi bangsa saat ini.

Abdul Ghopur, S.I.P., Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa, menyampaikan pemikiran mendalam tentang peran moral pemuda Indonesia di era media sosial. Dalam sambutannya, ia menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya integritas intelektual dan pemahaman sejarah di kalangan generasi muda saat ini. Ghopur menekankan pentingnya menanamkan nasionalisme serta keterampilan menulis dan berbicara agar pemuda dapat menjadi narator ide dan pemimpin masa depan yang berkualitas.


Menanggapi tantangan yang dihadapi Indonesia di tingkat global, Hardini Puspasari, Wakil Ketua Komisi Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN dan Alumnus Purna Paskibraka Indonesia, memberikan wawasan tentang potensi besar yang dimiliki Indonesia melalui generasi mudanya. Dengan membandingkan populasi Indonesia yang melimpah dengan populasi global yang terus berkembang, Puspasari menekankan pentingnya pemuda sebagai agen perubahan untuk memastikan keberlanjutan bangsa.

"Pemuda memiliki peran strategis dalam menghadapi kompleksitas tantangan global. Indonesia dengan populasi yang melimpah harus mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi dalam dunia internasional," kata Puspasari dengan penuh semangat.

Diskusi ini membuka wawasan baru tentang pentingnya memberdayakan generasi muda sebagai pilar pembangunan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika global dan tekad untuk menciptakan pemimpin masa depan yang beretika, Indonesia dapat memandang masa depan dengan optimisme. 

Sebagai warisan bagi generasi berikutnya, peran dan kontribusi pemuda Indonesia dalam membangun bangsa dan demokrasi di era teknologi sangat penting dan harus diperkuat melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pembinaan karakter, dan pelibatan aktif dalam kehidupan masyarakat dan politik. "Semoga semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 ini menginspirasi para pemuda Indonesia untuk terus berkarya dan berkontribusi positif bagi negara dan bangsa," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

PARA Syndicate: Keberlanjutan Kekuasaan dalam Sorotan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan mengumumkan hasil putusan atas gugatan terkait aturan usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada Senin, 16 Oktober mendatang. Putusan ini sangat dinanti karena diduga berkaitan erat dengan upaya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon wakil presiden.

Gibran, yang saat ini berusia 36 tahun, belum memenuhi syarat usia untuk menjadi cawapres. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa MK akan mengabulkan gugatan tersebut, memungkinkan Gibran untuk melangkah ke Pilpres 2024. Salah satu faktor yang menimbulkan keraguan adalah independensi Ketua MK, Anwar Usman, yang dianggap terpengaruh karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi.

Situasi ini semakin kompleks dengan dukungan terbuka dari anak bungsu Jokowi, Kaesang, terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres. Partai politik pendukung pemerintahan Jokowi juga secara serius mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres potensial.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah diskusi media yang berjudul "MK Bukan Mahkamah Keluarga: Tahta, Kuasa, Lupa?". Ia menyatakan bahwa ada kecenderungan politisasi dalam proses hukum ini. "Saat ini ada kehendak politik yang mendahului suatu keputusan hukum. Ini akan memungkinkan politik mendahului sebuah keputusan hukum atau sebuah keputusan konstitusi," kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Minggu (15/10/2023).

Menurut Ari, MK mungkin digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. "Ketika tidak bisa Prabowo-Jokowi, makanya Prabowo-Gibran sebenarnya cara yang paling sederhana. Tapi apakah manuver-manuver itu sampai menggunakan MK sebagai instrumentasi kekuasaan? Tentu bayarannya akan sangat mahal," tambahnya.

Ari juga mempertanyakan konsekuensi politik dari potensi pasangan Prabowo-Gibran. Jika pasangan ini terjadi, posisi politik akan semakin jelas. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan menjadi antitesa Jokowi, sementara Prabowo-Gibran akan mendukung Jokowi dengan segala atributnya. Pasangan lainnya, seperti Ganjar Pranowo, akan memiliki perbedaan politik yang jelas dengan yang mendukung Prabowo-Gibran.

Sikap mengambang yang ditunjukkan Jokowi dalam dukungannya juga menuai kritik. Ari menyatakan bahwa pendekatan ini membuat publik mulai merasa jenuh. "Itu sudah terjadi seperti kejenuhan di publik sehingga sekarang mungkin ‘efek Jokowi’, dalam arti akan mengarahkan pilihan ke mana, itu tidak banyak pengaruh signifikan," kata Ari.

Masyarakat menanti hasil keputusan MK dengan penuh antusiasme dan kekhawatiran. Putusan ini tidak hanya akan memengaruhi Pilpres 2024, tetapi juga membawa implikasi penting terhadap integritas hukum dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. MK diingatkan bahwa keputusan mereka harus berlandaskan pada keadilan dan independensi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Dr. fahri bachmid: pentingnya peran wakil presiden dalam membangun indonesia yang demokratis dan responsif


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dr. Fahri Bachmid menghadiri Diskusi Publik & Deklarasi Pasangan Prabowo Subianto - Yusril Ihza Mahendra sebagai pasangan Bakal Calon Presiden - Wakil Presiden 2024 yang digelar Relawan Yakin Indonesia Maju (YIM) di Jakarta, Rabu (04/10/2023). Diskusi ini melibatkan para tokoh, ahli, dan senior yang memberikan pandangan mereka terhadap keputusan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapres. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Yusril adalah tokoh negarawan, teknokrat, dan politisi berpengalaman yang telah berperan penting dalam pembangunan negara sejak era Orde Baru hingga reformasi. Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai advokat Islam moderat dan progresif.

Diskusi tersebut mencerminkan semangat dan keberagaman masyarakat Indonesia, menegaskan bahwa keberagaman suku dan bangsa di Nusantara adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia. Keputusan Relawan YIM untuk mendukung calon dari luar Jawa juga menunjukkan bahwa presiden atau cawapres tidak harus berasal dari satu suku atau daerah tertentu. Keberagaman ini menjadi nilai positif dan kekuatan dalam membangun negara yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks konstitusional, Dr. Fahri Bachmid, seorang pakar hukum tata negara, membahas pentingnya memahami peran wakil presiden. Menurutnya, wakil presiden seharusnya lebih dari sekadar pelengkap berita. Mereka harus membantu presiden dalam memecahkan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara. 

"Bantuan yang diberikan oleh wakil presiden harus sesuai dengan kebutuhan konstitusional, bukan hanya sebagai pelengkap berita. Sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kuat dianggap ideal untuk memastikan roda pemerintahan Indonesia tetap berjalan sesuai jalur yang benar," kata Dr. Fahri.

Bayangan untuk masa depan adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif, seperti pada awal pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta. "Dalam hal ini, peran wakil presiden tidak hanya sebagai pelengkap berita, melainkan sebagai pembantu presiden yang memainkan peran positif nasional. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam untuk menjawab tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini," ucapnya.

Penting untuk memastikan bahwa reformasi dalam berbagai aspek, termasuk konstitusi dan sistem kelembagaan negara, berjalan lancar. Pemimpin yang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang memadai dapat memastikan bahwa agenda-agenda reformasi tersebut tidak hanya sebatas wacana, melainkan benar-benar terealisasi.

Pada akhirnya, semangat bersatu dan keyakinan akan terus memandu langkah Relawan YIM dan masyarakat Indonesia dalam mendukung pasangan Prabowo - Yusril. Dengan harapan akan Indonesia Maju yang lebih cerah, mereka bersama-sama meyakini bahwa pesta demokrasi 2024 akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik.
 
"Dan yang pasti, Diskusi ini bukan hanya menciptakan semangat baik di Jakarta, tetapi diharapkan juga akan membangkitkan semangat serupa di seluruh penjuru Indonesia. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Relawan YIM pada hari ini dapat menjadi semangat positif yang menyebar ke berbagai daerah di Tanah Air, membawa harapan akan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Semangat Relawan YIM: Prabowo - Yusril Bakal Membawa Indonesia Lebih Maju!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam Diskusi Publik & Deklarasi Pasangan Prabowo Subianto - Yusril Ihza Mahendra sebagai pasangan Bakal Calon Presiden - Wakil Presiden 2024 yang diadakan oleh Relawan Yakin Indonesia Maju (YIM) di Jakarta, Rabu (04/10/2023), suasana penuh semangat dan keberagaman terasa kuat. Acara ini merupakan ajang untuk mendukung pasangan Prabowo - Yusril dalam mengemban visi Indonesia Maju yang cerah dan adil. 

Bung Kamal, Ketua Relawan YIM, memberikan gambaran mengenai semangat relawan yang berasal dari berbagai kalangan usia dan latar belakang, yang bersatu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai tokoh patriotik yang dianggap memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih cerah.

Salah satu sorotan dalam diskusi ini adalah pemilihan calon wakil presiden (cawapres). Setelah diskusi dan berbagai pertimbangan, Relawan YIM memutuskan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapres. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa Yusril adalah seorang tokoh negarawan, teknokrat, dan politisi yang telah berperan penting dalam pembangunan negara sejak era Orde Baru hingga reformasi. 

Selain itu, Yusril juga dikenal sebagai advokat Islam moderat dan progresif. Keberagaman suku dan bangsa di Nusantara juga menjadi nilai positif dalam keputusan ini, menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar tidak terbatas oleh batas suku atau daerah.

Dalam konteks pemilihan cawapres, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., seorang Pakar Hukum Tata Negara, memberikan pandangannya. Dia menyoroti pentingnya memilih seorang wakil presiden yang tidak hanya menjadi pelengkap berita, melainkan juga memiliki peran konstitusional yang kuat. 

Menurutnya, wakil presiden seharusnya tidak hanya menjadi pembantu presiden, melainkan juga memiliki peran aktif dalam menjalankan tugas-tugas negara. Dalam hal ini, pengetahuan dan pengalaman menjadi kunci dalam memilih seorang wakil presiden yang mampu mengisi peran tersebut.

Sementara itu, Dr. Ujang Komarudin, M.Si., seorang Pengamat Politik, menekankan pentingnya elektabilitas dan figuritas dalam pemilihan cawapres. Baginya, meskipun ada jalan tengah dalam memilih cawapres, faktor kehebatan individu dan kemampuan bersaing dalam pemilihan umum menjadi krusial. 

Ia mencatat bahwa setiap calon cawapres memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan bagaimana calon tersebut bisa bersaing dengan cawapres lainnya yang muncul dalam pertarungan politik.

Pemilihan cawapres yang dihadapi oleh Prabowo Subianto memang menjadi tantangan besar, mengingat keterlibatan beberapa calon yang memiliki potensi. Namun, keputusan Relawan YIM untuk mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapresnya merupakan bentuk keyakinan bahwa Yusril adalah sosok yang mumpuni dan pantas untuk mengemban tugas tersebut. 

Diskusi ini mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia, di mana berbagai pandangan dan aspirasi dipertimbangkan dalam memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan adil.

Pada akhirnya, semangat bersatu dan keyakinan akan terus memandu langkah Relawan YIM dan masyarakat Indonesia dalam mendukung pasangan Prabowo - Yusril. Dengan harapan akan Indonesia Maju yang lebih cerah, mereka bersama-sama meyakini bahwa pesta demokrasi 2024 akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Bersama-sama, mereka menggapai Indonesia Maju yang menjadi impian bersama seluruh rakyat Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Menjaga Lingkungan Global: JP2GI Gelar FGD bertajuk "Reduksi Susut Pangan"

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) telah mengambil langkah proaktif untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) 12.3, yang menargetkan pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) sebesar 50% pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, JP2GI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Reduksi Susut Pangan" di Jakarta, Senin (02/10/2023).

Tujuan utama dari kegiatan FGD ini adalah mengembangkan dan merumuskan peta jalan komprehensif untuk mengurangi  di Indonesia. FGD berfokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu pembicara kunci dalam acara ini adalah Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dari Kementerian PPN/Bappenas RI.

Dalam sambutannya, Dr. Vivi menekankan pentingnya reduksi susut pangan sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan pembangunan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Indonesia. Transformasi ekonomi yang diinginkan melibatkan berbagai aspek, termasuk penerapan ekonomi hijau. Dalam konteks ini, mengurangi susut pangan dan limbah pangan memiliki implikasi besar terhadap efisiensi biaya, kesehatan masyarakat, dan emisi gas rumah kaca.

Dalam merancang transformasi ekonomi yang berbasis pada ketahanan sosial budaya dan ekologi, Dr. Vivi menyoroti pentingnya kesetaraan, dekarbonisasi energi, dan perlunya menjaga lingkungan global. Dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keragaman geografis di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mencapai ketahanan pangan di masa depan, penting untuk memastikan ketersediaan air dan energi yang memadai di setiap wilayah.

Selain itu, Dr. Vivi menekankan pentingnya transformasi sistem pangan dan nutrisi. Dia mencatat bahwa pada tahun 2045, seluruh Jawa diharapkan mencapai status Uber (Urban, Berbasis Ekologi, dan Ramah Budaya). Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi isu krusial, terutama dalam konteks mengelola sumber daya alam, energi, dan air secara berkelanjutan.

Lebih dari itu, Dr. Vivi juga membahas pentingnya pendekatan baru dalam bidang pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur publik. Dia menyoroti peran perempuan dalam transformasi ekonomi dan menekankan bahwa transformasi pangan harus diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur publik.

Dan yang pasti, diskusi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pangan bukan hanya tentang mengurangi SSP, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh JP2GI dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, Indonesia dapat meraih target pengurangan susut dan sisa pangan sesuai dengan SDGs 12.3, menuju masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Pilpres 2024: Pertempuran Sengit


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pertarungan elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo yang semakin dekat dalam hasil survei Kompas Agustus 2023 mencerminkan persaingan ketat dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Prabowo sempat unggul pada survei Mei 2023. Dengan Anies tetap di posisi ketiga, Pilpres nampak menjadi duel antara dua capres yang mengaku sebagai penerus Jokowi.

Pengaruh Jokowi dalam dinamika politik ini menarik untuk diamati. Gaya politik "bermain dua kaki" dan pengaturan antara Ganjar dan Prabowo menimbulkan pertanyaan mengenai arah yang akan diambil dalam drama politik ini. PARA Syndicate menggelar forum diskusi mengenai kenaikan elektabilitas Ganjar dan apakah Jokowi akan mempertimbangkan pilihan tersebut.

Para tokoh seperti Eriko Sotarduga dari PDI Perjuangan dan Ray Rangkuti dari Lingkar Madani/LIMA Indonesia memberikan pandangan yang menarik dalam forum tersebut. Namun, pertanyaan tetap terbuka mengenai bagaimana dinamika ini akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang menjelang Pilpres.

Pertemuan PARA Syndicate pada Senin (28/08/2023) di Jakarta, dengan kehadiran narasumber seperti Eriko Sotarduga, Ray Rangkuti, Ari Nurcahyo, dan Lutfia Harizuandini, menjadi wadah penting untuk menganalisis lonjakan elektabilitas Ganjar dan potensi minat Jokowi terhadap kandidat tersebut. Dengan situasi yang terus berubah, Pilpres 2024 berpotensi menjadi salah satu pertempuran politik yang paling sengit dalam sejarah politik Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Diskusi Bersama Usung Tema "Ikhtiar Politik PPP 2024: Menjemput Kemenangan"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu, 23 Agustus 2023, di DION, Senayan Park, Jakarta, terjadi pertemuan yang menarik antara Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muhamad Mardiono, dan Jurnalis Senior Imam Priyono. Diskusi ini memusatkan perhatian pada tema yang sangat relevan dalam konteks politik saat itu, yaitu "Ikhtiar Politik PPP 2024: Menjemput Kemenangan."

Dalam acara tersebut, H. Muhamad Mardiono menyampaikan pandangannya tentang upaya yang harus dilakukan oleh PPP untuk meraih kemenangan dalam pemilihan 2024. Dia menekankan pentingnya ikhtiar politik yang lebih kuat sebagai langkah awal menuju hasil yang diharapkan. 

Melalui diskusi ini, Mardiono ingin menyampaikan keyakinannya bahwa kemenangan politik bukanlah sesuatu yang diperoleh secara kebetulan, tetapi harus didasarkan pada kerja keras, dedikasi, dan strategi yang matang.

Diskusi ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang visi dan misi PPP dalam konteks politik 2024, tetapi juga menghadirkan insight berharga bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dalam dinamika politik di Indonesia.

Dan yang pasti, diskusi ini mencerminkan komitmen PPP dalam menghadapi pemilihan 2024 dengan tekad dan persiapan yang matang. Dengan dukungan dari Jurnalis Senior Imam Priyono, pandangan Plt. Ketua Umum H. Muhamad Mardiono tentang ikhtiar politik dan kemenangan politik dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat luas, membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang visi partai dalam perhelatan politik mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Kolaborasi Harian Kompas dengan PT PLN Gelar Diskusi: Ketahanan Pangan Melalui Elektrifikasi Agrikultur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Harian Kompas bekerjasama dengan PT PLN (Persero), perusahaan penyedia energi terkemuka di Indonesia, menggelar Kompas Talk bertema "Ketahanan Pangan Melalui Elektrifikasi Agrikultur" di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Acara ini bertujuan untuk membahas pentingnya penggunaan elektrifikasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Hadir dalam acara ini berbagai tokoh penting yang terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah pemimpin redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, yang memberikan sambutan pembukaan. Dharmasaputra menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pertanian dan penyedia energi dalam menghadapi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko selaku Pembicara Kunci menyampaikan pentingnya elektrifikasi pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dia juga menjelaskan bagaimana kolaborasi antara petani, peneliti, dan perusahaan energi dapat menciptakan inovasi yang mampu memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah narasumber ahli dan praktisi terkait, seperti petani muda Rayndra Mahmudin yang berbagi pengalamannya dalam mengimplementasikan elektrifikasi di ladangnya. Selain itu, peneliti Desa Digital IPB-FAO, Auzi Asfarian, memberikan pemahaman tentang pengaplikasian teknologi digital di sektor pertanian.

Turut hadir dalam kegiatan ini pula Tonny Bellamy, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), serta Muhammad Taufik Ratule, Sekretaris Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian. Bellamy memberikan wawasan mengenai upaya PT PLN dalam mendukung elektrifikasi pertanian di Indonesia, sementara Ratule membahas langkah-langkah Kementerian Pertanian untuk mendorong ketahanan pangan melalui penggunaan energi listrik yang lebih efisien.

Dalam sesi tanya-jawab, peserta acara berkesempatan untuk bertanya kepada para pembicara tentang hal-hal terkait dengan elektrifikasi pertanian dan ketahanan pangan. Diskusi yang terjalin memberikan wawasan berharga serta pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengintegrasikan teknologi energi dalam sektor pertanian di Indonesia.

Melalui kolaborasi antara Harian Kompas dan PT PLN (Persero), acara Kompas Talk bertema Ketahanan Pangan Melalui Elektrifikasi Agrikultur ini menjadi wadah yang berhasil menghadirkan pemangku kepentingan dalam satu forum. Harapannya, diskusi ini dapat mendorong terciptanya langkah-langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia melalui penggunaan energi listrik yang efisien dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Marinus Gea Hadiri Diskusi Publik Usung Tema "Peran Masyarakat dalam Pengendalian Inflasi"


Duta Nusantara Merdeka | Serpong 
Marinus Gea, anggota DPR RI (2019-2024) dapil Banten III Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan menghadiri Diskusi Publik mengusung tema "Peran Masyarakat dalam Pengendalian Inflasi". Acara ini diadakan di BSD Serpong pada Sabtu, 8 Juli 2023. Marinus Gea menyampaikan, "Bagaimana peran masyarakat secara bersama-sama bergotong-royong untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing."

Provinsi Banten sendiri memiliki tingkat inflasi yang termasuk tinggi, dan penyebab utamanya adalah harga pokok bahan-bahan makanan sehari-hari. Marinus Gea menjelaskan bahwa edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi pemborosan dan tidak melakukan penimbunan barang. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih mendukung produk-produk dalam negeri.

Lebih lanjut, Marinus Gea menghimbau agar masyarakat meningkatkan produktivitas, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Contohnya, masyarakat dapat menanam tanaman seperti cabe di pekarangan rumah menggunakan pot, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga. Dengan produksi bahan-bahan pokok yang efektif dan efisien di sekitar rumah, masyarakat dapat turut serta dalam pengendalian inflasi.

Dan yang pasti, Marinus Gea berharap bahwa acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mengendalikan inflasi. Inflasi bukan hanya merupakan masalah negara, tetapi juga menjadi masalah bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengambil bagian dalam langkah-langkah kecil, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Diskusi publik ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk saling berbagi pandangan dan ide mengenai upaya pengendalian inflasi. "Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap individu, diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah inflasi ini," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Syahganda Nainggolan Hadiri Halal bi Halal Koalisi untuk Perubahan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dr. Syahganda Nainggolan, Aktivis Senior dan Direktur Eksekutif Lingkar Sabang-Merauke menghadiri acara Halal bi Halal “Koalisi untuk Perubahan” yang diselenggarakan oleh INDONESIA GEMILANG bekerjasama dengan BPJK PARTAI DEMOKRAT di Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dalam acara tersebut, Dr. Syahganda menekankan pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia dan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat.

"Aspek terpenting dari acara tersebut adalah perlindungan demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh dikhianati, apalagi setelah masa kelam otoritarianisme(kekejaman) di era Soekarno dan Soeharto," kata Syahganda kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Dr. Syahganda berharap agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga, dan pemerintah jangan menggunakan istana presiden sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan segelintir partai politik.

Lebih lanjut, Dr. Syahganda juga mengomentari pemilihan presiden yang akan datang dan perlunya perubahan. Dia mengkritik pencalonan Airlangga, Budi Gunawan, dan Luhut Panjaitan, menyatakan bahwa mereka mewakili status quo dan bukan perubahan yang dibutuhkan Indonesia. 

Menurut Dr Syahganda, rakyat Indonesia harus menang melalui agenda perubahan yang meliputi revisi omnibus law dan pembubaran IKN karena rentan terhadap kepentingan asing.

"Koalisi untuk Perubahan menegaskan perlunya pendidikan demokrasi dan politik di Indonesia. Selain itu, Acara ini juga menyediakan platform yang sangat baik bagi kelompok politik dan organisasi masyarakat sipil untuk berkumpul dan berkolaborasi menuju tujuan bersama," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Jaksa Agung Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Humanis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan terkait pentingnya penegakan hukum humanis.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah”, antara Jaksa dan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

Ia menjelaskan bahwa sejatinya berbicara mengenai penegakan hukum humanis, maka berbicara tentang kemanusiaan. 

"Kemanusiaan diatur sejak zaman Hindia Belanda yakni sejak bayi dalam kandungan sudah mengenal hak untuk hidup dan waris, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie diatur dalam Staatblad 1847 No. 23," katanya, Senin (1/5). 

Lanjutnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana pada Pasal 53, diatur juga mengenai hak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup, terlebih lagi diperkuat dalam konstitusi negara kita yakni dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28A yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

Hal ini kata dia menunjukkan bagaimana hak-hak kemanusiaan sebagai hak dasar manusia sangat dijamin dan dilindungi oleh negara. Maka dari itu, sebelum berbicara hukum terlalu jauh, harus memahami dahulu konteks kemanusiaannya. 

Dalam konteks kemasyarakatan dan kemanusiaan, ada adagium yang sangat populer dalam penegakan hukum yaitu 'Salus Populi Suprema Lex Esto' yakni keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. 

Pandangan-pandangan diataslah melahirkan bagaimana hukum tidak bisa dipisahkan dengan kemanusiaan yang sering kita sebut sebagai penegakan hukum humanis.

"Dalam falsafah hukum, hukum ada untuk manusia, bukan untuk diputarbalikkan. Hal ini berarti penegakan hukum dapat menjamin nilai-nilai yang sudah digali oleh pendiri bangsa yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kedaulatan Rakyat, dan Nilai Keadilan Sosial," terang dia.

"Lalu seiring berkembangnya waktu, adanya penambahan nilai yakni Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Kemanfaatan," tambahnya. 

Lebih lanjut ia menyebut sistem nilai yang berubah dan berkembang ini membuat hukum tak boleh kaku dan hanya mengejar satu nilai saja seperti Nilai Kepastian Hukum atau Nilai Keadilan. 

Karenanya, menurut dia hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yaitu nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik.

Lebih jauh, Jaksa Agung menyampaikan, adanya mazhab hukum yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan seperti hukum progresif (digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo), karena hukum hidup dan beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan di masa mendatang. Hukum modern saat ini juga tidak terlepas dari nilai kemanusiaan yang ada. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung menuturkan penegakan hukum humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (living law). Meski demikian, hukum positif tidak dapat ditinggalkan dan justru tetap sebagai penguatan menjamin kepastian serta menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat karena memiliki perangkat, sarana, prosedur (tata laksana), dan bersifat mengikat bahkan memiliki sanksi.

Selanjutnya, Jaksa Agung selalu berpesan bahwa kehadiran Jaksa tidak sekedar hanya sebagai pelaksana/cerobong undang-undang, namun Jaksa harus berani mengambil sikap sebagai dinamisator dan katalisator. 

Penegakan hukum humanis harus beradaptasi dengan kebutuhan hukum saat ini, tidak pandang bulu, serta dapat diterima oleh masyarakat. Maka untuk mendukung itu semua, perlu adanya program penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. 

Jaksa Agung mengatakan program penegakan humanis yang sudah ada saat ini seperti penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, pendirian Rumah Restorative Justice dan Balai Rehabilitasi, Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), serta Jaksa Menjawab, harus diefektifkan dan dikembangkan pelaksanaannya di tengah masyarakat. 

Jaksa Agung menekankan seorang Jaksa harus hadir dan memberi manfaat, serta menjadi solusi di setiap permasalahan hukum masyarakat. 

Adanya program penegakan hukum humanis tersebut menunjukkan bahwa program-program dibuat dengan kajian untuk kepentingan masyarakat yang nantinya bermanfaat dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian. 

Apabila kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk, maka secara otomatis akan meringankan pekerjaan penegakan hukum di masa mendatang. Bahkan di beberapa negara maju dan aman, lembaga pemasyarakatannya dalam keadaan kosong yang menandakan bahwa penegakan hukum di negara tersebut berjalan dengan baik. 

"Sebaliknya, bila dilihat lembaga pemasyarakatan dalam keadaan penuh, ini menunjukkan tingginya kasus tindak pidana dan kriminalitas yang ditangani. Selain itu, keadaan lembaga pemasyarakatan yang penuh menandakan bahwa penegakan hukum belum menimbulkan efek jera dan memanusiakan manusia, serta negara belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya," urainya.

Harapan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penggagas penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif yang sudah mendapatkan legitimasi di forum Internasional berupa efektivitas dan implementasi restorative justice sebagai role model penghentian perkara di luar pengadilan, agar kedepannya peraturan mengenai keadilan restoratif didorong menjadi undang-undang. Sebab hal ini sangat penting dalam rangka penegakan hukum humanis dan kita menjadi salah satu barometernya di dunia, sehingga kita mendapatkan legitimasi secara formil dalam pelaksanaannya. 

Diskusi ringan antara Jaksa Agung dengan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditutup dengan pesan Jaksa Agung yaitu bahwa tidak semua yang melakukan tindak pidana itu karena serakah dan jahat, namun bisa akibat faktor lingkungan dan hubungan sosial. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang baik, sehat, dan bermartabat bagi kemanusiaan. (Arianto)

Share:

DPD GBN Jakarta Gelar “Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Bhinneka Nasionalis (DPD GBN) Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan kegiatan Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Kamis (13/04). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkokoh integritas kebangsaan menuju Pemilu 2024.

Diskusi publik ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan juga para anggota DPD GBN Provinsi DKI Jakarta. Adapun tema yang diusung dalam diskusi publik ini adalah "Memperkokoh Integritas Kebangsaan Menuju Pemilu 2024". 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkokoh integritas kebangsaan dari setiap individu bangsa dalam rangka membangun NKRI yang maju, yang didukung oleh rakyat yang memiliki pemahaman utuh terhadap nilai-nilai bangsa.
 
"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi lompatan kualitatif dalam menyebarkan pesan-pesan kebangsaan sebagai bekal dalam menyongsong terlaksananya pemilihan umum 2024 yang berintegritas," kata Yenny Sucipto, M.Si, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Bhinneka Nasionalis (DPD GBN) Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027 dalam Diskusi Publik di Jakarta.

Oleh karena itu, ujar Yenny, pra-kondisi yang menyeluruh dan sistematis perlu dilakukan agar hasil pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan cita-cita proklamasi 1945.

"Dengan adanya kegiatan Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam memperkuat kebersamaan dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya. 

"Semoga kegiatan ini dapat diikuti dengan antusias oleh masyarakat dan memberikan dampak positif dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas di tahun 2024," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Eros Djarot, Ketua Umum DPP GBN menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat.

Menurut Eros Djarot, kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan nasional. Krisis ini menyebabkan berbagai masalah yang mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan negara. Krisis kepemimpinan dapat terlihat dari berbagai tindakan dan keputusan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Krisis kepemimpinan nasional ini tentunya harus segera ditangani, sehingga negara dapat bergerak maju dan mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan kepemimpinan yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, memperkuat integritas lembaga-lembaga negara, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi," lanjutnya.

Dalam situasi seperti ini, kita semua harus memperkuat semangat kebersamaan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Kita harus terus berjuang dan bekerja keras untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan nasional ini agar kita dapat membangun negara yang lebih baik di masa depan.

Kegiatan diskusi publik dan buka puasa bersama ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat. (Arianto)




Share:

GP Ansor DKI Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta bersama Kominfo menggelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim serta Diskusi Ngobrol Bareng Sahabat dengan tema "Membangun Narasi Kebangsaan Di Ruang Digital" yang diadakan di Kantor PW GP Ansor DKI Jakarta, Jumat (31/03). 

"Dunia nyata sama dengan dunia maya yaitu salah satunya aturan di dunia nyata kita punya Undang-undang, di dunia maya pun kita punya Undang-undang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian pertarungan hari ini  bukan hanya pertarungan yang ada di dunia nyata, tapi pertarungan hari ini ada di dunia maya," kata Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dalam diskusi Dialog Sahabat 

Sekarang ini begitu gampang kita untuk melakukan akses di media sosial sehingga orangpun terbangun mindset cara berfikirnya itu karena adanya media sosial. Coba kita ingat Pemilu tahun 2019 begitu hebat dan kencangnya karena yang main itu ketikan jari sahabat-sahabat sekalian. Tetapi isi otak didalam kita ini itu ruwet dan mumet, mungkin pengennya hantam saja bahkan dalam satu keluarga ada yang tidak bertegur sapa.

Oleh karena itu, lanjut Sufyan, kita mempunyai basis keilmuan, keIslaman dan keIndonesiaan itu harus mampu untuk mengisi ruang-ruang digital itu. Implementasi di negeri kita sangat kurang sekali yang aktif dalam media sosial contoh misalnya di Twitter itu adalah ukuran konsumsi orang elit (misalnya tenaga ahli di DPR wajib main twitter karena isu elit itu ada di Twitter). 

Saya yakin disini hanya sedikit yang punya Twitter dan itupun kalau ada Twitter paling untuk melihat trending topik yang malam Jum'at dan malam Sabtu. Jadi hari ini ruang publik itu bukan hanya yang kita rasakan sentuhan badan, tapi ada di media sosial. Begitu gampang dan cepatnya semua isu-isu itu terpublish di media sosial hari ini. 

Menurut Sufyan, Kita harus menguasai Twitter untuk membangun narasi-narasi positif dan kebangsaan, seperti tadi saya bilang bahwasanya kita harus punya  pemahaman soal keIslaman yang Insya Allah bisa juga dengan Tokoh yang lain. NU pun tidak akan pernah kekurangan stok untuk berbicara soal Islam. Yang kedua kita mempunyai kemampuan untuk mampu mengkolaborasi dan akulturasi antara budaya, sosial, kebangsaan, nilai patriotisme itu hanya NU yang mempunyai ramuan tersebut. 

"Mari mulai hari ini kita isi ruang digital tersebut yang Insya Allah soal digitalisasi ini sampai Desember kedepan, nanti di PAC-PAC Ansor dan Banser  bisa lebih banyak berbicara soal digital. Kita akan undang narasumber-narasumber yang mumpuni yang bisa membuat sahabat-sahabat cakap dan canggih dalam bermedia sosial serta mampu membangun narasi positif, kebangsaan dan keagamaan yang mampu untuk merubah mindset dan pola pikir bangsa dan negeri ini," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Pengurus-pengurus GP Ansor dan Banser DKI Jakarta,  Komisioner KPI Mimah Susanti, Muh. Sufyan Hadi, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta dan Ahmad Faisol, Praktisi & Bendahara GP Ansor DKI Jakarta sebagai narasumber. (Arianto)

Share:

Diskusi "Membaca Sikap Ganjar Menolak Israel"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" menjadi topik yang menarik untuk dipertimbangkan mengingat pernyataan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang menolak keras adanya rencana kunjungan delegasi Israel ke Indonesia pada tahun 2018 lalu.

"Penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini harus dilihat sebagai suatu bentuk keberanian dalam menentang perlakuan Israel terhadap Palestina," kata Eko Sulistyo, mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden dalam diskusi "Membaca sikap Ganjar Menolak Israel" di Rumah Ganjar Jakarta, Selasa (28/03).

Eko menekankan bahwa selama ini, banyak pihak yang terlalu mempertimbangkan faktor ekonomi dan politik dalam menentukan hubungan luar negeri dengan negara-negara tertentu, tanpa memperhatikan masalah kemanusiaan.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak. Sejumlah kritikus menilai bahwa penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo terhadap kunjungan delegasi Israel tersebut lebih karena motivasi politik dalam rangka meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. 

Bahkan, Mereka juga menilai bahwa penolakan semacam ini kurang tepat karena Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang seharusnya membuka kesempatan kerja sama dengan negara lain demi meningkatkan perekonomian nasional.

"Bagaimanapun, diskusi mengenai sikap Ganjar Pranowo dalam menolak Israel patut dipertimbangkan sebagai salah satu indikator hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain. Sikap-tindakan ganjar dinilai terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia, solidaritas internasional, dan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

DPD LKPHI DKI Jakarta Gelar Pelantikan & Diskusi Publik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia DKI Jakarta (DPD LKPHI DKI Jakarta) menggelar Pelantikan & Diskusi Publik mengusung tema "KUHP & NEGARA HUKUM DEMOKRASI" di Jakarta, Jum'at (10/03).
 
"Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia DKI Jakarta kami bentuk sampai mendapatkan legal standing pemerintah, dalam hal ini adalah kerja hukum dan hak asasi manusia," kata Ismail Marasabessy, SH, Direktur Eksekutif DPN LKPHI dalam acara pelantikan.

"Karena kita melihat sejumlah problematika yang terjadi di masyarakat dalam bidang hukum, di mana LBH-LBH terdahulu atau lembaga yang berkonsentrasi pada dunia hukum tidak lagi melihat dan memperhatikan masalah-masalah hukum atau problematika-problematika hukum yang dialami oleh masyarakat miskin kota yang ada di Jakarta bahkan seluruh Indonesia," ungkapnya. 

"Tujuan dari lembaga ini tidak semata-mata adalah menjadi mitra strategis pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucapnya.

Disisi lain, LKPHI akan bersinergi dengan pemerintah baik yang berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum maupun bukan bidang hukum dan lembaga ini kami bentuk untuk bagaimana menjadi rumah atau menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

"Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang baru saja dilantik untuk menjaga amanah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral hukum dan memperhatikan seluruh masalah hukum masyarakat khususnya di DKI Jakarta yang meminta perlindungan hukum," pungkasnya. (Arianto)

Share:

BNN RI Gelar FGD Nilai Budaya Kerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melalui Deputi Pencegahan BNN melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Nilai Budaya Kerja (Doktrin BNN) secara hybird pada Jumat (17/2) di Gedung BNN, Jakarta.

Focus Group Discussion (FGD) tersebut dibuka secara resmi oleh Inspektur Utama BNN, Drs. Wahyono, M.H., CFRA yang dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BNN dan seluruh Kepala BNNP serta Kepala BNNKab/Kota.

Inspektur Utama BNN, Drs. Wahyono, M.H., CFRA menyampaikan dalam rangka mendorong adanya perubahan sikap dan perilaku budaya kerja pegawai di lingkungan BNN, maka dirumuskan Doktrin BNN RI yaitu Catur Darma Tara (Empat Kewajiban Penyelamat).

“Catur Darma Tara adalah nilai dasar yang merupakan penuntun nurani, pedoman kerja, dan pedoman moral bagi setiap pegawai BNN RI serta pengemban fungsi BNN lainnya dalam menjalankan amanah dan darma bakti bagi nusa dan bangsa,” lanjut Inspektur Utama BNN.

Ia menambahkan, tujuan FGD ini sebagai wahana diskusi dan bertukar pikiran dan menyamakan persepsi dalam perumusan Nilai Budaya Kerja (Doktrin BNN RI) yang telah disusun oleh tim perumus Doktrin BNN RI yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan badan narkotika nasional.

"Dengan FGD ini diharapkan adanya legitimasi atau persamaan persepsi sehingga menghasilkan kesepakatan atas perumusan Nilai Budaya Kerja (Doktrin BNN RI)," tutupnya. (Lak/Tha)


Share:

KOPMAS Gelar Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Video seorang bayi berusia 7 bulan diberi minuman kental manis dan kopi susu yang viral beberapa waktu lalu menunjukkan potret sebagian masyarakat Indonesia: miskin ekonomi, edukasi dan literasi. Derasnya arus informasi dan kehadiran sosial media yang jadi primadona, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit aksi masyarakat dengan motif ekonomi namun mengabaikan kesehatan dan keselamatan keluarganya. 

Peristiwa video viral bayi minum kental manis dan kopi susu misalnya, kesehatan anak dipertaruhkan. Aksi serupa ini, bisa jadi bukan hanya di alami oleh s bati 7 bulan, namun ada banyak bayi dan anak-anak lain yang menjadi korban dari “kemiskinan”. 

"Kami prihatin sekali video viral seorang ibu yang memberikan susu kental manis pada bayinya, dan ada juga seorang ibu yang memberikan kopi susu pada bayinya hanya demi konten di medsos. Padahal susu kental manis tidak cocok untuk bayi dan balita," kata Sekjend Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), Yuli Supriaty dalam Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial" di Rumah Wijaya Jakarta, Selasa (14/02).

Disisi lain, Kami dapat banyak temuan di masyarakat yang memberikan susu kental manis kepada bayinya, kami harap pemerintah segera bertindak melalui kementerian terkait. Karena stunting dan gizi buruk banyak berasal dari susu kental manis. "Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk susu kental manis yang sebenarnya tidak mengandung susu dan hanya diperuntukkan untuk topping saja," ucapnya.

Sementara itu, Ahli Gizi dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A mengatakan, Stunting bisa membuat turunnya potensi kecerdasan seorang anak. Selain itu, stunting pada anak juga membuat pertumbuhan anak jadi terganggu yang mempengaruhi bentuk fisik.  

Menurut Agnes, Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.


"Selain bentuk fisik, anak dengan kondisi stunting berisiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan rentan terhadap penyakit," jelasnya.

Lebih lanjut, Agnes mengungkapkan, Asupan nutrisi yang tidak optimal, seperti rendahnya asupan protein hewani dan atau zat besi dapat menyebabkan anemia, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak.

Dan yang pasti, tubuh yang kekurangan asupan protein hewani dan zat besi akan mengalami gangguan fungsi hormonal, regenerasi sel, sistem kekebalan tubuh, massa otot, fungsi kognitif dan kemampuan motorik anak. 

Oleh karena itu, Agnes menegaskan, asupan nutrisi yang tidak optimal, anemia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya gangguan pertumbuhan (growth faltering) yang merupakan awal terjadinya stunting. Bila kondisi tersebut terus berlanjut maka akan berdampak serius pada kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti terhambatnya pertumbuhan fisik yang dapat menyebabkan stunting.

Dan yang terpenting, agar dapat membantu pemenuhan nutrisi harian anak, makanan bergizi seimbang yang kaya dengan protein hewani sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak serta membantu mencegah dan mengatasi stunting.

"Sehingga dengan penyerapan yang optimal dapat membantu meningkatkan pertumbuhan otak dan kemampuan belajar, pertumbuhan fisik, perkembangan motorik dan sensorik, serta daya tahan tubuh anak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Narasumber: Yuli Supriaty, Sekjen KOPMAS, Devie Rahmawati, Pengamat Sosial, dan dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A., Ahli Gizi. (Arianto) 


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini