Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Perempuan & Anak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perempuan & Anak. Tampilkan semua postingan

Tutup Seluruh Rangkaian International Women’s Day, Nestlé Indonesia Gelar Webinar #BreaktheBias


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Masih dalam suasana International Women’s Day yang dirayakan di bulan Maret, Nestlé Indonesia memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan terus memastikan seluruh kegiatan perusahaan bebas dari diskriminasi dan bias ataupun pemahaman stereotip. Sejalan dengan tema International Women’s Day tahun ini #BreaktheBias, hari ini Nestlé Indonesia menggelar webinar untuk mendiskusikan kesetaraan gender di tempat kerja, agar perempuan bisa tumbuh dan menjadi pemimpin di lingkungannya, salah satunya melalui komitmen Nestlé Indonesia untuk meningkatkan jumlah karyawan perempuan, terutama di posisi manajemen senior, dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan. 

“Secara global, Nestlé berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender bagi setiap orang. Di Indonesia, kami juga mengadopsi hal ini. Selaras dengan tema #BreaktheBias, kami ingin menghapus stereotip terhadap perempuan di tempat kerja dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender, Nestlé berambisi untuk mencapai target jumlah perempuan dalam posisi senior sebanyak 42%, dengan meningkatkan jumlah karyawan perempuan, mempercepat pengembangan karier, dan program retensi mereka. Nestlé juga telah mendapatkan pengakuan dan penerima penghargaan di dalam Indeks Kesetaraan Gender (GEI) Bloomberg 2022 selama empat tahun berturut-turut dengan skor keseluruhan mencapai 78%, skor tertinggi kami sejauh ini,” jelas Fahrul Irvanto, Direktur HR Nestlé Indonesia dalam sambutannya secara virtual, Kamis (31/03).

Turut menyambut acara ini, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengapresiasi Nestlé Indonesia dalam video sambutannya. 

“Perempuan masih mengalami beban ganda, yaitu diskriminasi, subordinasi, marginalisasi hingga kekerasan yang menyebabkan semakin rentannya perempuan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Peningkatan kesetaraan gender menjadi salah satu dari lima arahan prioritas Presiden, Bapak Joko Widodo, kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga tahun 2024. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami mohon dukungan dari PT Nestlé Indonesia maupun seluruh pihak yang hadir di sini untuk bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan kekuatan, dan menatap satu tujuan bersama, yaitu dunia yang setara bagi kita semua baik di masa kini maupun di masa depan.” 

Dr. Hj. Ida Fauziyah, M. Si., Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia juga menyerukan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja. “Dibutuhkan sinergitas, komitmen dan upaya konkret tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga dari stakeholders terkait, seperti pekerja, serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, dunia akademik, maupun masyarakat secara luas untuk mewujudkan pemberdayaan pekerjaan perempuan yang berorientasi pada zero accident, zero harassment dan zero discrimination. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi PT Nestlé Indonesia yang telah berkomitmen untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia, melalui kesempatan yang sama di tempat kerja dan memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan serta memfasilitasi kesejahteraan kepada pekerja perempuannya.” 

Hadir dalam acara ini, Dwi Faiz, Head of Programmes UN Women turut menyampaikan dukungan dan harapannya kepada Nestlé Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender di tempat kerja pada sambutannya. “Melalui acara ini, saya berharap, kita tidak hanya kembali diingatkan tentang berbagai hambatan yang dialami perempuan untuk menikmati haknya, tetapi juga bagaimana kita perlu bergandengan tangan untuk mewujudkan dunia di mana semua perempuan dapat terbebas dari berbagai bias yang menghambat potensinya, terutama di lingkungan bisnis. Ini adalah napas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tutur Dwi. 

Pada kesempatan yang sama, Maya Juwita, Direktur Eksekutif Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) menyambut antusias kolaborasi antara Nestlé Indonesia dengan IBCWE. “Kesetaraan gender merupakan hal esensial yang perlu diperhatikan dalam segala aspek kehidupan termasuk di tempat kerja. IBCWE percaya bahwa mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja dan memberdayakan perempuan akan membuat perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan perusahaan. IBCWE secara aktif mengajak perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk Nestlé Indonesia. Kami sangat senang menyambut kolaborasi kami dengan Nestlé Indonesia agar dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk terus mengadvokasikan pentingnya kesetaraan gender serta implementasinya dalam dunia pekerjaan,” tutup Maya. 

Melalui webinar ini, para pemimpin perempuan di Nestlé juga ikut mendiskusikan dukungan Nestlé melalui berbagai kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan semua karyawan, diantaranya Kebijakan Dukungan Nestlé Terhadap Orang Tua. Melalui hal ini, Nestlé berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang mendukung bagi karyawan Nestlé dan keluarganya dalam meningkatkan gizi, kesehatan dan keafiatan, terutama bagi para orang tua baru. Nestlé juga mendukung karyawan perempuan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi dengan menerapkan kebijakan seperti: cuti hingga 10,5 bulan bagi orang tua sebagai pengasuh utama bayi, cuti selama 4 minggu dalam setahun bagi orang tua sebagai pengasuh pendamping, program pendukung orang tua di saat musim libur seperti pop-up daycare, dan penyediaan ruang menyusui di setiap kantor Nestlé di Indonesia.  

Selain kebijakan untuk mendukung karyawan yang menjadi orang tua, Nestlé juga meluncurkan “Kebijakan Nestlé Melawan Diskriminasi, Kekerasan, dan Pelecehan di Tempat Kerja”. Nestlé telah melatih lebih dari 64% karyawan di seluruh dunia tentang bias implisit atau juga disebut sebagai unconscious bias, di mana lebih dari 74% diantaranya adalah mengenai pencegahan pelecehan seksual. Pelatihan ini juga melibatkan 90% dari semua manajer Nestlé. Untuk memperjuangkan kesetaraan upah dan menghilangkan kondisi yang menciptakan kesenjangan upah gender, kami juga telah mulai melakukan annual global equal pay review (tinjauan kesetaraan upah tahunan secara global).  

“Kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan untuk menghindari terbentuknya bias maupun terjadinya kesenjangan upah gender, selaras dengan tema #BreaktheBias dari International Women’s Day tahun ini, meskipun buat kami, every day is a women’s day,” tutup Fahrul. (Lak/Tha)


Share:

Refleksi Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022: Hentikan Bias Gender, Stereotip dan Diskriminasi Terhadap Buruh Migran Indonesia di Masa Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (International Womens Day (IWD) sejak tahun 1908. Peringatan IWD tahun 2022 mengusung tema ‘Break The Bias’ atau ‘Mendobrak Bias’.  Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggunakan momentum ini untuk mengajak semua pihak mendorong perbaikan respon pemerintah dalam melindungi Buruh Migran Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, di masa pandemi Covid-19. 

Hasil studi SBMI  yang dilakukan selama Februari - Juni 2021,  tentang “Respons dan Tanggung Jawab Perwakilan RI dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia dari Dampak Pandemi COVID-19” di 4 negara tujuan BMI  (Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi), menguak berbagai ketidakadilan gender termasuk kekerasan, stereotype dan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak terhadap BMI di masa pandemi Covid-19. 

Berbagai persoalan yang dialami BMI dalam masa pandemi Covid-19, yaitu: 

1). Dampak Ketenagakerjaan, mencakup; a) Masalah gaji (41% BMI yang mengikuti survey mengalami pencurian gaji (wage theft), termasuk gaji tidak dibayar (23%) dan pemotongan gaji secara ilegal (18%). Juga, dirumahkan tanpa menerima gaji dan penambahan beban dan durasi kerja tanpa menerima upah  lembur; b)Kerentanan pangan; c) Tidak Mendapat Hari libur (dialami 23% dari responden di Malaysia dan Singapura); d) Kekerasan di tempat kerja (fisik, psikis, dan seksual) 

2) Keterbatasan saluran informasi, 

3) Dampak kesehatan, 

4) Masalah-masalah kepulangan, dan 

5) Stigmatisasi (termasuk dianggap sebagai pembawa virus, baik oleh pemerintah dan warga negara tujuan, juga oleh pemerintah dan sebagian masyarakat di Indonesia).

Studi yang sama juga menemukan bahwa secara umum respons perwakilan RI masih belum memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan BMI yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah juga masih belum maksimal dalam melindungi buruh migran perempuan dari berbagai pelanggaran dan kekerasan (fisik, psikis dan seksual) yang kasusnya meningkat selama pandemi Covid-19.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto mengatakan, pandemi Covid-19 memiliki sejumlah dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap buruh migran secara global. Dari hasil studi di atas, buruh migran menjadi kelompok paling rentan. 

“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah secara keseluruhan, khususnya Perwakilan RI  mempunyai rencana kontijensi/kedaruratan yang baik dan terukur, sehingga dalam situasi darurat yang dihadapi buruh migran, pemerintah sudah tidak lagi gagap dan kebingungan dalam melakukan penangananan dan memperjuangkan hak ketenagakerjaan dan hak lainnya yang sering kali terampas,” tegas Hariyanto. 

Peringatan Hari Perempuan Internasional Tahun 2022 harus menjadi momentum refleksi Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pelindungan BMI, yang mayoritas perempuan, dari dampak pandemi Covid 19. Untuk itu, SBMI menuntut:

1. Pemerintah RI harus mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan segera menerbitkan berbagai aturan turunan yang dimandatkan dalam UU tersebut.

2. Pemerintah RI harus segera membuat perjanjian tertulis dengan negara tujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak BMI, khususnya tentang: 

a). Hak BMI atas informasi dan untuk menggunakan alat komunikasi agar BMI dapat mengakses informasi terkait Covid-19 serta dapat melakukan pengaduan secara online. 

b). Jaminan kebutuhan dasar BMI berupa tempat tinggal, makanan dan alat kebersihan dapat terintegrasi dalam undang-undang buruh lokal di negara tujuan sebagaimana mandat Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2017; 

c). Semua BMI dapat menjadi peserta program asuransi yang berlaku di negara tujuan untuk memastikan pertanggungan risiko dampak COVID-19 yang tidak di-cover Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dapat tercover asuransi di negara tujuan; 

d). Asuransi kesehatan di Singapura, skema pembayaran bersama (co-payment) antara pemberi kerja dengan BMI harus diubah menjadi kewajiban pemberi kerja dalam hal akses layanan kesehatan, dan penambahan cakupan asuransi kesehatan akibat COVID-19;

3. Kementerian Ketenagakerjaan harus segera merevisi Permenaker No 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan adanya pertanggungan risiko terkait dampak Covid-19 pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;

4. KBRI/KJRI harus menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 di negara tujuan secara berkala melalui media kreatif yang mudah dipahami BMI, termasuk kebijakan soal vaksinasi di negara tujuan dan prosedur kepulangan pada masa pandemi dari bandara di negara tujuan hingga pemulangan ke kampung halaman BMI;

5. Seluruh perwakilan RI secara periodik mengumumkan agensi (Mitra Usaha) yang resmi/berlisensi dan agensi (Mitra Usaha) yang tidak resmi/tidak berlisensi serta calon Pemberi Kerja bermasalah, sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017 (Pasal 10);

6. Pemerintah Pusat (Kemenlu) dan Perwakilan RI di negara tujuan harus memastikan keterlibatan Serikat Buruh Migran dan organisasi komunitas BMI di luar negeri dalam penanganan dampak COVID-19;

7. Setiap Perwakilan RI harus membuat rencana kontijensi untuk memetakan masalah kedaruratan COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

8. Perwakilan RI harus memastikan layanan yang cepat, profesional, sensitif gender, berempati kepada korban yang terakses serta menyediakan  layanan khusus terkait pengaduan kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual yang dialami oleh BMI, termasuk shelter dan layanan pemulihan yang memadai;

9. Perwakilan RI harus memastikan BMI yang terdampak Covid-19 mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, misalnya di-PHK karena terpapar Covid-19;

10. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada para staf perwakilan yang melakukan tindakan tidak profesional, tidak etis, dan tidak berempati terhadap korban, termasuk melontarkan kata-kata merendahkan kepada BMI yang menyampaikan pengaduan;

11. Perwakilan Pemerintah RI  dan pemerintah negara tujuan harus melakukan pengawasan secara berkala dan intensif terhadap agensi dan para pemberi kerja untuk memastikan hak-hak BMI terpenuhi, termasuk memastikan BMI tidak mengalami kekerasan dan pelanggaran, baik yang dilakukan pemberi kerja maupun agensi;

12. Pemerintah RI harus segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga,  Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan, serta mendorong negara-negara penempatan untuk meratifikasi Konvensi-Konvensi tersebut. (Arianto)

Share:

Chelsea Islan: Kita Butuh Banyak Tokoh Perempuan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Senin (08/03), aktris Indonesia berbakat dan SDGs Mover UNDP Indonesia, Chelsea Islan, menyerukan perlunya lebih banyak tokoh perempuan inspiratif untuk membantu perempuan dan anak perempuan Indonesia mencapai mimpinya.

"Kita membutuhkan lebih banyak tokoh perempuan dalam posisi pengambilan keputusan terutama mengenai isu-isu penting saat ini, seperti isu perubahan iklim, pemulihan kesehatan dan perekonomian di era pandemi, dan isu kesetaraan," ujar Chelsea dalam pesan videonya untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Senin (08/03)

Seruan Chelsea merupakan bagian dari komitmen kuat UNDP Indonesia dalam mengedepankan kesetaraan isu gender di Indonesia. 

"UNDP berkomitmen kuat untuk melaksanakan kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan," ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura. 

Chelsea Islan didapuk oleh UNDP Indonesia sejak tahun 2018 untuk menjadi SDGs Mover atau tokoh penggerak isu Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. 

Penunjukan Chelsea didorong oleh prestasi nya di dunia seni serta kepedulian dan advokasi beliau di bidang pembangunan terutama untuk isu kesetaraan gender, perubahan iklim serta pengentasan kemiskinan.

Chelsea menegaskan, Bagi anak muda, sosok inspiratif yang mampu menjadi teladan sangat penting, terutama memberikan arah bagi masa depan yang lebih baik. Sehingga, dengan menyaksikan perempuan perempuan tangguh dalam kepemimpinan mereka, anak muda di Indonesia, terutama anak perempuan, akan mampu bermimpi dan meraih cita cita mereka.

Selain itu, artis pemeran film ‘3 Srikandi’ dan ‘A Copy of My Mind’ juga bergabung dalam kampanye media sosial yang dimotori Badan PBB di Indonesia ( UN) untuk menghilangkan praktek ‘all males panel’ atau panel diskusi publik tanpa perempuan.

"Sangatlah penting untuk memiliki lebih banyak representatif perempuan dalam proses pengambilan keputusan supaya bisa menginspirasi kaum perempuan dan perempuan muda lainnya untuk beraksi dan berprestasi," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Seorang Pria Larikan Anak Dibawah Umur Akhirnya Ditangkap Polisi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menemukan keberadaan Wawan (41) pembawa kabur anak di bawah umur berusia 14 tahun berinisial F.

Hal itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru saat press Reales melalui live streaming melalui akun instagram @polres_jakbar di Mapolres Metro Jakarta Barat.

Kapolres mengungkapkan, sat reskrim Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya Khadafi dan kanit krimum Dimitri Mahendra bersama team berhasil menangkap tersangka Wawan di Sukabumi, Jawa Barat. 

Dalam pelariannya, tersangka sempat berpindah-pindah tempat mulai dari pelariannya ke daerah Bekasi lalu ke Subang, kemudian balik lagi ke Bekasi.

“Pelarian terakhirnya, tersangka sempat menginap di rumah salah satu saudaranya di Sukabumi, kemudian anggota yang sudah menyelidikinya berhasil menangkap W,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru Jumat (21/8/2020).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya Khadafi mengatakan, adapun modus operandi tersangka dengan mendekati korban lalu membujuknya untuk bersetubuh dan bejanji akan menjadikan istrinya dan bertanggung jawab atas kehamilan korban.


“Tersangka ini masih tetangga korban. Tersangka mendekati korban yang masih di bawah umur kemudian mengajak untuk melakukan hubungan badan hingga korban hamil,” jelasnya Kompol Arsya.

Masih dikatakannya Kasat Reskrim, barang bukti yang diamankan antaranya satu buah kaos, satu buah bra, satu buah celana dalam dan satu buah celana.

“Tersangka kita jerat Pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” terang Kompol Arsya.

Sebelumnya, seorang gadis remaja berinisial F (14 tahun) dibawa kabur oleh laki-laki berinisial Wawan. Sebelum dibawa kabur, Wawan menghamili F hingga melahirkan bayi pertama.

Wawan juga sempat akan dilaporkan R, ibu dari F terkait dugaan kekerasan seksual anak di bawah umur.

Namun hal itu urung dilakukan lantaran orang tua korban khawatir yang saat itu anaknya dalam kondisi hamil dan kelak berstatus janda, sehingga R menyelesaikan persoalan Wawan secara kekeluargaan.

Namun itikad baik tidak dilakukan Wawan hingga akhirnya ibu korban melaporkan kepada pihak berwajib. Tutup kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya Khadafi. **


Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

KPP RI Bersama KPPI serta MPI Gelar "Caleg Perempuan Siap Hadapi Pemilu 2019"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Masa efektif tahapan kampanye tersisa beberapa minggu lagi menjelang pemungutan suara yang ditetapkan pada 17 April 2019. Di sisi lain, keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden tentu berdampak pada strategi caleg perempuan- -DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam menghadapi Pemilu 2019. Maka sangat penting untuk terus menggaungkan kesiapan caleg perempuan menghadapi Pemilu 2019 dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan sebagaimana amanat konstitusi, perundang-undangan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainabilty development goals-SDG's), serta rekomendasi umum Komite CEDAW PBB tentang afirmative action peningkatan keterwakilan dalam lembaga kebijakan.

Keterwakilan politik perempuan, terutama di lembaga legislatif, merupakan komitmen bersama bangsa ini untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya dalam kebijakan publik. Penerapan kebijakan afirmatif untuk pencalonan perempuan dalam tiga pemilu terakhir (2004, 2009, 2014) menunjukkan adanya pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif. Pada Pemilu 1999 yaitu pemilu pertama di Era Reformasi dan tanpa kebijakan afirmatif, jumlah perempuan terpilih di DPR hanya 9%. Saat kebijakan afirmatif pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004, terjadi peningkatan jumlah perempuan terpilih di DPR yaitu 65 dari 550 anggota (11,8%). Pada dua kali pemilu terakhir, keterpilihan perempuan di DPR cenderung stagnan, yaitu 18% dan 17%. Sementara keterpilihan perempuan di DPD turun dari 28,8% (2009) menjadi 25,89% (2014). Bahkan dari 33 provinsi, terdapat 11 provinsi yang tanpa keterwakilan perempuan di DPD RI periode 2014-2019.


Mencermati kondisi tersebut, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) bersama elemen gerakan perempuan yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai wadah perempuan pengurus partai politik, dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) menggelar kegiatan "For Perempuan dan Politik : Caleg Perempuan Siap Hadapi Pemilu 2019", menggelar konferensi Pers hari Senin, 11 Maret 2019 pukul 13.00 -14.00 wib bertempat di Ruang KK, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan. Jakarta yang merupakan forum komunikasi para pegiat isu-isu perempuan, serta organisasi masyarakat sipil pro demokrasi lainnya, memandang Pemilu 2019 sebagai momentum strategis untuk memastikan adanya peningkatan keterwakilan perempuan đi DPR, DPD dan DPRD.

Sejumlah hal berikut ini menunjukkan urgensi pentingnya peningkatan keterwakilan politik perempuan di legislatif hasil Pemilu 2019:

1 Pencalonan perempuan untuk DPR RI mencapal 406, yang tertinggi sepanjang pemilu-pemilu era reformasi. Data calon anggota legislatif yang ditetapkan KPU RI menunjukkan jumlah calon anggota legislatif dari 16 partai politik peserta pemilu adalah 7.985 orang dan sebanyak 3.200 di antaranya perempuan, atau mencapai 40.08% dari total caleg DPR RI. Hal ini berarti terjadi peningkatan slgnifikan jumlah caleg perempuan dari Pemilu 2014 sebanyak 37%, dan Pemilu 2009 sebanyak 33%. Peningkatan jumlah caleg perempuan tersebut selain disebabkan kebijakan afirmatif dalam UU Pemilu No.7 tahun 2017 dan diperkuat oleh Peraturan KPU RI, juga menunjukkan kesiapan perempuan untuk bersaing pada pemilu serentak yang pertama kali ini diselenggarakan. 

Di sisi lain, pencalonan perempuan untuk anggota DPD RI masih rendah yaitu 136 perempuan dari total 807 calon DPD, atau hanya 16.99%. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para perempuan yang telah berani mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tengah berbagai tantangan berlapis-lapis sejak proses pencalonan di internal partai politik, berkampanye di daerah pemilihan, hingga persaingan memperebutkan suara pemilih.

2. Isu dan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik di nasional dan daerah masih belum terakomodasi secara maksimal. Pada periode 2014-2019 masih ada sejumlah rancangan undang-undang terkait isu perempuan yang mengalami kemandekan pembahasan di DPR. Misalnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sangat terkait dengan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan perempuan. 


Sementara itu pada level daerah, data Komnas Perempuan juga menunjukkan terbitnya sejumlah peraturan daerah yang berpotensi mendiskriminasi perempuan dalam aktivitasnya di ranah publik dan domestik. Penuntasan berbagai kebijakan tersebut membutuhkan sinergitas antarpelaku kebijakan (legislatif pemerintah), pemahaman dan perspektif gender para pengambil kebijakan, serta kehadiran pengalaman perempuan yang khas dalam proses pengambilan keputusan di legislatif. Pada tataran inilah, keterwakilan politik perempuan menemui makna strategisnya untuk terlibat pada jantung proses politik yaitu pengambilan kebijakan.

3. Pemilih perempuan banyak secara kuantitas tetapi belum berdaya secara politik. Data KPU menunjukkan pada setiap pemilu, jumlah pemilih perempuan sama banyaknya dengan laki-laki. Ini artinya potensi suara pemilih perempuan sangat signifikan dalam menentukan keterpilihan pemimpin politik. Partisipasi perempuan sebagai pemilih pun cenderung lebih tinggi dari laki-laki, sehingga dapat dikatakan keterlibatan pemilih perempuan merupakan faktor penting keberhasilan penyelenggaraan pemilu. 

Namun kenyataannya masih ditemui kondisi pemilih perempuan mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan dalam menentukan pilihannya. Pemilih perempuan cenderung dijadikan target mobilisasi dukungan suara, namun agregasi kepentingan mereka seringkali tidak diakomodasi dalam program-program kampanye dan rencana kebijakan. Maka menyikapi situasi ini, kami mendorong kepada para caleg perempuan dimanapun, bahwa dalam berkampanye untuk menyuarakan dan mengagregasi kepentingan pemilih perempuan, serta mengedukasi agar pemilih perempuan semakin berdaya dalam menentukan pilihannya tanpa terpengaruh imbalan uang, barang. dan bentuk-bentuk kampanye hitam/negatif.(Arianto)
Share:

Aspirasi Anak Dalam Berselancar Internet Secara Aman


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data BPS hasil Susesnas tahun 2016, anak Indonesia berjumlah 87 juta jiwa atau 34% dari total penduduk Indonesia. Selain itu, menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, pengguna internet rentang usia 15-19 tahun mencapai 12,5 juta pengguna, dan rentang usia 10-14 tahun mencapai 768 ribu pengguna. Terkait dengan fakta-fakta di atas, sudah sepatutnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam mengajarkan anak untuk menggunakan internet secara bijak, serta melindungi anak dari segala bentuk risiko, ancaman, dan bahaya yang bisa timbul di dunia maya.

Dini Widiastuti mengungkapkan bahwa permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak melalui media daring selalu menjadi perbincangan serius, seakan tiada hari tanpa ada anak yang menjadi korban. Hal ini terlihat dari pemberitaan media, baik media elektronik maupun media cetak. Kekerasan dan eksploitasi seksual daring terhadap anak bisa terjadi di mana saja seperti lingkungan rumah/keluarga, pergaulan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, sekolah ataupun di manapun sepanjang akses daring dapat dilakukan.

Tidak jarang pelakunya adalah orang terdekat anak seperti teman dan keluarga. hal ini seperti menunjukkan bahwa masih banyak resiko yang dihadapi anak ketika mengakses internet.

Saatnya Dengar Aspirasi Anak Dalam Menggunakan Internet

Internet telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak dan remaja di Indonesia. Atas dasar itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, Yayasan Bandungwangi dan Siberkreasi menginisiasi kegiatan Safer Internet Day. Di era digital, penting memprioritaskan hak-hak anak. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta keterampilan agar anak menggunakan internet dengan aman.

Menurut  Dini Widiastuti, Hingga saat ini, aturan yang dapat melindungi anak dari segala ancaman yang ada di internet masih sangat terbatas. Mekanisme pelaporan jika anak mengalami kekerasan melalui internet atau jika mereka menemukan hal-hal yang berbahaya di internet juga masih terbatas dan belum diketahui dan dipahami penggunaannya oleh anak. Akibatnya, anak-anak juga tidak tahu harus lapor kemana jika berhadapan dengan ancaman dan bahaya di internet.


Meskipun kegiatan sosialisasi tentang penggunaan internet yang bijak dan aman ini bukan yang pertama kali digelar, namun tetap diperlukan adanya forum tersendiri yang fokus dan secara aktif mendengarkan pendapat anak-anak. Dengan tajuk #GenZBerkreasi: Internet Asyik Bareng Generasi Z, Yayasan Plan International Indonesia dan KemenPPPA berusaha memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan suara dan pendapat terkait perlindungan yang mereka butuhkan di dunia online dengan mengundang sebanyak 350 anak yang berasal dari Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. imbuh Dini Widiastuti.

Melalui kegiatan ini, harapannya dapat diperoleh pesan kunci yang tepat dari anak- anak sendiri,  terutama dalam hal pendidikan literasi digital guna menciptakan internet yang aman untuk anak. Kegiatan #GenzBerkreasi diisi dengan berbagai agenda, seperti art performance, kuis, dan sesi tanya jawab. Yang unik dari kegiatan ini adalah anak tidak hanya dilibatkan sebagai peserta, melainkan juga sebagai panitia, pembicara kunci, serta penampil.

“Yayasan Plan International Indonesia, lewat kegiatan #GenZBerkreasi, ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk bersuara, serta kesempatan supaya suara mereka benar-benar didengar oleh para pembuat kebijakan. Yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia adalah dukungan dan perlindungan dari berbagai pihak terhadap segala risiko dan ancaman yang dapat menimpa mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya,” ujar Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia.

Kegiatan ini digelar hari Sabtu, 9 Maret 2019 Pukul 12.00 - 13.00 wib bertempat di Jakarta Aquarium, Neo Soho, Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 28, RT.3/RW.5, Tj. Duren Sel. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dihadiri Narasumber :
-  Nahar selaku Deputi Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
-  Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia dan
-  Will Owens selaku Direktur Jakarta Aquarium.

Jakarta Aquarium merupakan pusat rekreasi keluarga sekaligus pusat konservasi hewan pertama yang dipelopori oleh Taman Safari Indonesia yang berkolaborasi dengan Aquaria KLCC Malaysia.

Jakarta Aquarium menawarkan konsep liburan bernuansa alam yang menghadirkan fitur-fitur alam bawah laut Indonesia yang lengkap dengan kekayaan warna, keindahan bawah laut, sekaligus misteri yang membuat pengunjung merasakan sebuah petualangan yang menyeluruh. Dengan mengusung konsep sebagai tempat rekreasi yang menghibur dan mendidik, Jakarta Aquarium memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan Yayasan Plan International Indonesia. Kami menyadari bahwa melalui pendidikan sejak dini, generasi Z akan mampu belajar menggunakan internat dengan bijak.

Dini Widiastuti menambahkan bahwa Sebagai upaya mendukung program Pemerintah dalam mengampanyekan kegiatan berinternet secara aman, 

Yayasan Plan International Indonesia berusaha untuk mengajak anak-anak supaya terlibat dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dirancang oleh Pemerintah yang nantinya akan berdampak kepada anak.

Yayasan Plan International Indonesia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dan mendorong kesetaraan hak anak. Berikan kesempatan yang setara untuk anak-anak dapat menyuarakan hak-haknya dan maju ikut terlibat dalam perubahan. tutup  Dini Widiastuti.(Arianto)
Share:

Menteri PPPA Yohana Yembise : Perempuan Harus Berdaya Dan Mandiri Secara Ekonomi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
“Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, ada 4 faktor utama penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu faktor individu, pasangan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi jelas, ada keterkaitan antara faktor ekonomi dan KDRT,” ucap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, @america.

Sebagai salah satu pembicara utama dalam forum interaktif yang diadakan @america,  Menteri Yohana cukup tegas mengatakan bahwa perempuan masih belum aman bahkan di ranah privat atau rumah tangga. Perempuan kerap mendapatkan kekerasan yang beragam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran. Bahkan menurut Yohana, kasus penelantaran meningkat seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia saat ini.

“Perempuan masih mengalami kekerasan dalam keluarga. Maka dari itu, kita harus break the silence. Harus berani bicara. Adat dan budaya patriarki yang masih mendiskriminasikan kaum perempuan sudah saatnya dihentikan. Saya mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit dan mendukung kesetaraan gender. Perempuan juga harus maju, bangkit, menunjukkan powernya,” jelas Menteri Yohana.

Forum interaktif kerjasama Ladies International Program (LIP) Indonesia dan @america ini mengangkat tema Women’s Economic Empowerment: The Intersection With Domestic Violence. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak lebih menelaah posisi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar tidak menjadi penyebab KDRT.


Sebab, potensi tersebut menurut Menteri Yohana dan pembicara lain yang mengisi diskusi seperti Brigadir Jendral Juansih (POLRI), Elza Syarif (LIP Indonesia), Khariroh Ali (Komnas Perempuan) memang ada. Namun disamping itu, perempuan tetap mesti berdaya, dan mandiri secara ekonomi. Hal tersebut agar ekonomi keluarga stabil dan meminimalisasi konflik antar pasangan, serta tidak lupa mengedepankan kesetaraan dalam rumah tangga agar angka KDRT dapat dihapuskan.

“Perempuan harus bergerak, memenuhi segala ruang sosial dan pembangunan di Indonesia, mendorong hak-haknya terpenuhi, serta memutus mata rantai kekerasan dan diskriminasi. Kami mau perempuan itu independen, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, jangan bergantung sepenuhnya kepada suami terutama dalam hal ekonomi.

Tunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjawab persoalan, bahwa kita hebat. Jangan lupa pula dukung dan pilih perempuan di pemilu legislatif nanti agar kuota 30% perempuan di politik terpenuhi dan suara peremuan semakin berpengaruh,” tegas Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.  ** 

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kemen PPPA Gelar Dialog Publik Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Satu dari Empat anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak atau sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini dikemukakan oleh Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam acara Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di Jakarta.

Menurut Lenny, tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke 2 di ASEAN dan ke 7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak terutama pemerintah agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

“Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu (AKI), gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan berujung pada pemiskinan perempuan secara struktural.

Keseluruhan tersebut menghambat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga capaian  Sustainable Development Goals / SDGs. Untuk itulah, praktik perkawinan anak ini harus segera dihentikan,” jelas Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA.


Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak', dan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, Kemen PPPA sejak tahun 2016 terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat, kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan jaringan media mencetuskan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan anak.

GEBER PPA merupakan inisiatif untuk menyinergikan upaya - upaya pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi penurunan angka perkawinan anak dengan berperspektif pencegahan melalui edukasi masyarakat dan mendorong kebijakan atau hukum yang mengatur perkawinan anak.

Dalam momentum tersebut Kemen PPPA mengajak masyarakat untuk ikut dalam gerakan dengan turut menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak. Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise juga menyampaikan bahwa upaya gerakan bersama ditandai dengan hal yang membanggakan.


Mahkamah Konstitusi pada Kamis 13 Desember 2018, telah membacakan putusan atas pengujian Pasal 7 (1) UU Perkawinan mengenai batas usia anak dan memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun.

Putusan progresif ini tentu merupakan kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan anak untuk anak-anak Indonesia. Dalam putusan ini juga mengamanatkan untuk pemerintah bersama pembentuk Undang-Undang diberi waktu 3 tahun melakukan upaya untuk melaksanakan putusan tersebut.

Tentu kerja keras tersebut akan dilakukan bersama, meskipun teradapat banyak tantangan yang luar biasa untuk menghapus praktik perkawinan anak. Sebab, seperti disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, perkawinan anak adalah merupakan bentuk eksploitasi seksual pada anak dan inskonstitusional.

Kemen PPPA berkomitmen bersama seluruh stakeholders melakukan berbagai langkah strategis untuk pencegahan perkawinan anak. Sejak tahun 2010, bersama para penggiat pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemda, Lembaga Masyarakat dan Media, Kemen PPPA mengembangkan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) dengan salah satu indikator adalah Perkawinan Anak.


Hal ini merupakan kebijakan bagi perlindungan anak, dengan fokus utama menaikkan usia dispensasi perkawinan di atas usia anak atau di atas 18 tahun dengan usia ideal di atas 21 tahun, dan membatasi dispensasi perkawinan. Hingga Juli 2018, KLA telah dilakukan di 389 kabupaten/kota", tegas Lenny.

Pada puncak GEBER PPA diberikan pula penghargaan terhadap pejuang pencegahan perkawinan anak yang telah memberikan sumbangsih kinerja terbaiknya dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagai Champion Daerah Tahun 2018.

Penghargaan berdasarkan 4 (empat) kategori yaitu Kategori Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Ibu Badingah, Bupati Gunung Kidul; Kategori Organisasi Non Pemerintah KPS2K dari Jatim; Kategori Aktor Di bawah Usia 18 tahun: Dewa dari Ka. Bondowoso; dan Kategori Aktor Di atas 18 tahun: Indotang dari Kab. Pangkep Sulsel, Suroto dari Kab. Lombok Timur NTB dan Misran dari Kab. Nias Sumut.

GEBER PPA dengan para penggiat di seluruh Indonesia, tidak hentinya tetap berkomitmen atas pencegahan perkawinan anak mengawal Generasi Emas Berkualitas, Berdaya Saing dan Tanpa Perkawinan Anak, menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030.

Kegiatan Dialog Publik dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak ini juga diselenggarakan sebagai rangkaian memperingati 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hari Anak Sedunia serta rangkaian Peringatan Hari Ibu. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan


Hari minggu pagi, 25 November 2018, pukul 10.00 - 12.00 wib bertempat di  Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, merupakan awal dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HaKTP). 

Peringatan tahun ini justru diawali dengan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus "Agni", seorang mahasiswi dari Universitas Gajah Mada telah mengalami kekerasan seksual dengan pelaku adalah rekan sesama mahasiswa. 

Selain itu seorang guru honorer di salah satu SMA Negeri di Mataram, Nurul Baiq yang menjadi korban pelecehan seksual dari Kepala Sekolah tempat dia bekerja. justru dikriminalisasi dengan UU ITE karena tersebarnya percakapan tidak pantas pelaku kepada korban di media sosial.

Dua kasus diatas adalah gambaran dari situasi pendidikan Indonesia saat ini, dimana seharusnya filosofi pendidikan adalah ranah tempat mencari pengetahuan dan pusat intelektualitas justru tercoreng dengan munculnya kasus-kasus kekerasan seksual bahkan cenderung ditutupi dengan dalih nama baik institusi.

LBH APIK Jakarta dalam Catatan Tahunan 2017 menyebutkan, tercatat 6 kasus terjadi dalam lembaga pendidikan dengan pelaku adalah guru, dengan rentang usia korban 10-23 tahun, dan satu korban dengan disabilitas.

Sejak November 2017 hingga Oktober 2018, LBH Jakarta juga menerima pengaduan tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Kasus pertama terjadi di salah satu SMA di Jakarta dengan pelaku adalah guru, dan korban adalah 4 orang siswi SMA tersebut, tetapi hanya dua orang yang berani melaporkan ke kepolisian.



Korban sudah melaporkan kasus ini kepada Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sudah pernah melapor ke polisi namun polisi menyarankan untuk mencari saksi dan bukti terlebih dahulu.

Kasus lainnya yang didampingl adalah kasus yang terjadi kepada salah seorang santri dari sekolah berbasis keagamaan di Serang, Banten. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, dan korban baru berani melaporkan kepada LBH Jakarta pada tahun 2018.

Atas kejadian tersebut orang tua korban melaporkan ke Polres Serang Banten dan hingga kini belum ada kemajuan proses hukum. Polisi masih dalam tahap penyelidikan dikarenakan tidak ada saksi walau ada bukti lain yang menguatkan memang terjadi tindak perkosaan.

Berdasarkan survey BEM FHUI kepada 177 mahasiswa Universitas Indonesia, terdapat 21 responden yang pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dan 39 responden mengaku pernah mengetahui kasus kekerasan terjadi di lingkungan kampus, dan hanya 11 peristiwa yang dilaporkan. Sebanyak 79% responden mengaku tidak tahu kemana harus melaporkan kasus kekerasan.

Minimnya pelaporan disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidaktahuan mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi korban, takut disalahkan atau di stigma, dan pesimis akan mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

BEM FHUI menemukan belum ada kampus di Indonesia yang memiliki Lembaga terpadu untuk nanggulangi kasus kekerasan seksual. Dampak bagi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan selain dampak fisik, psikis, sosial namun juga mengalami reviktimisasi karena ada korban yang justru dikeluarkan dari sekolah sehingga tidak medapatan akses terhadap hak Pendidikan.

Belum lagi disalahkan oleh lingkungan sekolah, berbeda nasibnya dengan pelaku yang bebas dari jerat hukum, bahkan dalam kasus Agni di UGM elaku tidak di keluarkan dari kampus dan diwisuda, sementara dalam kasus Nuril Baiq pelaku justru mendapat promosi jabatan.



Apabila dilihat dari kasus diatas, maka hal ini relevan dengan riset MaPPI FHUI tahun 2016 yang menemukan bahwa 85% pelaku adalah orang yang dekat atau dikenal korban salah satunya adalah guru.

Dalam kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan pelaku biasanya adalah orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi seperti guru, dosen, kepala sekolah, petugas keamanan, kyai di pesantren sehingga adanya relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya dan enggan melapor bahkan dikeluarkan dari sekolalh, parahnya lagi kasus tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum karena berbagai alasan.

Belum lagi jika kasus tersebut dilaporkan dan masuk ke ranah peradilan, berdasarkan riset MaPPI FHUI korban kekerasan seksual justru mendapatkan banyak hambatan seperti adanya stereotip negative terhadap korban, reviktimisasi, mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dan merendahkan dari APH, tidak mendapat pendampingan, bahkan hingga ayat seksual korban yang dipertimbangkan oleh Hakim.

Padahal, Presiden Jokowi, pada tahun 2016 telah menyatakan kekerasan seksual adalah "Kejahatan Luar Biasa" yang berarti membutuhkan penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Selain permasalahan diatas, Indonesia perlu memiliki payung hukum yang mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual dengan segera mensahkan  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung disahkan oleh DPR.

Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia, kami yang terdiri dari LBH APIK Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia Jakarta, LBH Jakarta, Parinama ?Asthayasan Kesehatan Perempuan, BEM Fakultas Hukum Ul, MaPPI FH UI, Space UNJ, OPSI DKI, LBH Masyarakat, dan Bandungwangi menyatakan:

1. Presiden RI untuk segera mengambil langkah strategis dan perhatian serius untuk kasus kekerasan seksual dan memastikan adanya regulasi hukum yang berpihak pada korban;

2. Kementrian Pendidikan untuk menyusun serangkaian kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah pendidikan;

3. DPR RI melalui Panitia Kerja RUU P-KS untuk segera menuntaskan pembahasan RUU P-KS di parlemen dan mengesahkan RUU tersebut dengan substansi yang berpihak pada korban;

4. Stop Imunitas Pelaku dengan dalih nama baik institusi;

5. Lembaga Pendidikan di Indonesia agar memiliki aturan internal yg mendukung pemenuhanhak korban mulai dari penanganan, pemulihan, penjatuhan sanksi internal dan proses hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik korban;

6. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam proses peradilan agar memiliki perspektif gender dan HAM, mementingkan posisi serta hak-hak korban yang telah điatur dalam berbagai peraturan, serta mengimplementasikan peraturan  yang sudah ada terkait pemeriksaaan terhadap perempuan korban. **(Red-114)

Kontributor DNM : Arianto
Share:

Kemen PPPA Gelar Sosialisasi Internet Cerdas Bagi Anak Di Kabupaten Biak

Merujuk pada survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta. Dari jumlah tersebut, pengguna internet anak usia 13-18 tahun berjumlah 16,68% atau 24,35 juta anak yang mengakses internet di Indonesia.

Sebagai upaya pencegahan dan proteksi dini terhadap pengaruh negatif internet bagi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Sosialisasi Internet Cerdas Bagi Anak di Wardo, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak. Sebab, edukasi tentang penggunaan gadget dan internet yang cerdas bagi anak sudah menjadi hal yang mendesak di era perkembangan teknologi yang pesat.


“Di negara maju dan di kota-kota besar, anak- anak balita bahkan sudah dikenalkan dengan  gadget. Walaupun di Kampung Wardo ini mungkin internet belum masuk, tapi sebentar lagi pasti akan merambah dan menjadi bagian kehidupan di sini. Maka kita lakukan sosialisasi ini, agar anak-anak kita dan orangtua sudah terlebih dulu memiliki pemahaman akan penggunaan gadget dan internet dengan bijak dan cerdas,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat membuka acara sosialisasi Internet Cerdas Bagi Anak (1/10).

Sosialisasi yang diinisiasi oleh Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi yang layak seperti tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Menurut Menteri Yohana, dampak positif dari penggunaan internet dapat berguna bagi sarana belajar, menambah ilmu pengetahuan dan sarana komunikasi bagi anak. Namun dampak negatifnya, anak bisa terpapar informasi dan konten yang tidak layak seperti pornografi. Selain anak, orangtua dan guru juga sengaja diundang mengikuti sosialisasi untuk mengingatkan anak-anak mereka agar tidak membuka dan mengakses konten tidak layak.

“Mengakses konten porno bisa membuat anak-anak adiktif atau kecanduan. Kecanduan itu dapat mengganggu otak mereka. Anak yang adiktfif menonton konten porno juga berpotensi mendorong mereka melakukan kejahatan seksual.


Jika mereka sudah bermain gadget berjam-jam, coba orangtua sesekali dicek, apa sebenarnya yang mereka lihat. Kalau mereka sudah keluar jalur dari kepentingan informasi dan pendukung belajar maka anak-anak harus diperingatkan. Tidak boleh waktu mereka habis digunakan untuk mengakses internet berlebihan,” jelas Menteri Yohana.

Sebelum membuka acara sosialisasi yang dihadiri 200 pelajar, Menteri Yohana berpesan pada seluruh orangtua di Indonesia, khususnya di Biak Barat agar memahami situasi perkembangan teknologi sekarang agar dapat memahami potensi bahaya dari aktifitas anak dengan gadget dan internet. Sebab orang terdekatlah yang harus awas dalam mengontrol aktifitas anak dan memastikan mereka tumbuh dan berkembang secara baik. **(Red-16)

Kontributor DNM : Imam Sudrajat
Share:

Bhayangkari Polres Metro Jakarta Barat Berikan Akte dan Kartu Identitas Anak Kepada Masyarakat


DNM.com (Jakarta)
Pengurus Cabang Bhayangkari Polres Metro Jakarta Barat yang di pimpin Ketua Cabang Intan Hengki Haryadi terlihat mengunjungi Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, pada Jumat (21/09/2018).

Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke 66 Tahun 2018.

Acara yang bertemakan "Mari Hidup Sehat Melalui deteksi Dini Kangker dengan Tes IVA dan Sadanis",  turut di hadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Polres Metro Jakarta Barat Intan Hengki Haryadi S,  Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Jakarta Barat, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M Marbun.SH.,MM,  Ketua dan Pengurus Ranting Bhayangkari Jajaran Polres Jakarta Barat, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Drg. Hj Junaidah beserta jajaran.


Ketua Cabang Bhayangkari Polres Metro Jakarta Barat Intan Hengky Haryadi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka Hut Bhayangkari  sekaligus Hut Polwan. Mudah-mudahan kegiatan ini berguna bagi ibu-ibu dan juga kepada masyarakat Kebon Jeruk dan sekitarnya.

"Kami ucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini, semoga apa yang kita lakukan dapat menjadikan masyarakat yang sehat," Ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Drg. Hj. Junaidah mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan kegiatan ini, karena sangat membantu  untuk mencapai target yang di targetkan oleh Departemen Kesehatan yaitu 2000 pemeriksaan kesehatan.


"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek Kebon Jeruk Bapak Kompol Marbun yang sudah memberikan hubungan yang baik antara Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dengan Polsek Kebon Jeruk. Bila ada program mengenai kesehatan, silahkan langsung berkoordinasi dengan kami, dan kami siap membantu," Katanya.

Rangkaian kegiatan pun dilanjutkan dengan pemberian materi Tes Iva oleh Dr. dwi dan Dr. Endang dan di lanjutkan Pemeriksaan IVA dan Sadani oleh  Tenaga medis yang terdiri dari 2 (dua) Orang Dokter, 1 (satu) Orang Perawat, dan 9 (sembilan) Orang Bidan.

Tak luput pada kegiatan tersebut, Pengurus Cabang Bhayangkari Polres Metro Jakarta Barat memberikan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). **(Red-119)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

Kemen PPPA Jalin Kerjasama Dengan Liptek Untuk Pemetaan Kondisi Peremouan Dan Anak Di Provinsi Papua



DNM.com (Jayapura)
Riset atau penelitian menjadi salah jembatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengatasi persoalan di tingkat akar rumput, termasuk sebagai landasan dalam upaya penanggulangan permasalahan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara resmi menjalin kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPTEK) Papua melalui Nota Kesepahaman untuk menyelenggarakan penyusunan ‘Profil Perempuan dan Anak di Provinsi Papua’.

“Kami sepakat mengadakan kerjasama dengan LIPTEK Papua dalam rangka pemetaan kondisi perempuan dan anak di wilayah pegunungan, pesisir, perkotaan, dan pedesaan di Provinsi Papua. Penelitian ini dibutuhkan karena belum ada data spesifik yang dapat menunjukkan kondisi riil perempuan dan anak di Provinsi Papua,” terang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.


Menurut Yohana, belum adanya gambaran pasti terkait kondisi perempuan dan anak di Papua berdasarkan data, cukup menyulitkan pemerintah, terutama dalam hal perencanaan penyelenggaraan program PPPA yang tepat untuk diterapkan. Kondisi perempuan dan anak di Papua yang dilihat dari segi geografis maupun lingkup sosial juga memerlukan perhatian lebih karena tingkat kerentanan mereka yang masih tinggi untuk terpapar dengan kekerasan.

“Jadi ini adalah momentum yang strategis dan bersejarah, Papua bisa membuat potret profil perempuan dan anak. Hasil penelitian nantinya akan dipakai sebagai referensi yang bersifat ilmiah dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan untuk pembangunan perempuan dan pemenuhan hak anak di Papua. Gambaran Indeks Pembangunan Gender di tanah Papua juga nanti akan terlihat,” jelas Yohana.

Ketua Tim Penelitian dari LIPTEK, Marlina Flasia mengatakan melihat Papua harus berdasarkan kekhasan tiap-tiap wilayah sehingga budaya menjadi salah satu metode pendekatan yang digunakan.


"Data primer dikumpulkan dengan turun langsung ke rumah-rumah di 4 wilayah yang diwakili oleh Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura di Provinsi Papua. Papua memiliki tipologi dan ekologi daerah yang berbeda-beda sehingga untuk melihat Papua kita tidak melihat secara general tapi kita petakan berdasarkan wilayah budaya yang ada di Papua dan yang kami lakukan adalah memotret kondisi perempuan dan anak sesuai dengan tipologinya,” terang Marlina.

Dalam Profil Perempuan dan Anak di Provinsi Papua nanti akan diperoleh informasi dan data terkait kondisi perempuan di wilayah pegunungan, pesisir, perkotaan, dan pedesaan (P4) di Provinsi Papua dilihat dari aspek-aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, serta dalam hal keterlibatan dan kesempatan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah P4 di Provinsi Papua yang didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan perlindungan khusus anak. Juga pengembangan dan pelaksanaan bersama terkait upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua. Dengan dana sepenuhnya dari Kemen PPPA, hasil penelitian berupa Profil Perempuan dan Anak Papua rencananya akan rampung pada akhir Desember 2018. **(Red-42)

Reporter : Imam Sudrajat
Share:

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPR Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini