Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Buruh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Buruh. Tampilkan semua postingan

Partai Buruh Gelar Seminar Upah dan Omnibus Law di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye tatap muka dan seminar dengan tema "Seminar Upah & Omnibuslaw serta Strategi Memperkuat Perjuangan Buruh" di Hotel Puri Mega Jakarta, Selasa (19/12/2023). Acara ini dihadiri oleh ratusan kader dan simpatisan Partai Buruh dari berbagai sektor industri.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Partai Buruh adalah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, khususnya buruh dan pekerja. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak Omnibuslaw yang dinilai merugikan hak-hak buruh dan lingkungan hidup. Ia juga menjanjikan bahwa Partai Buruh akan memperjuangkan kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, dan perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja.

"Partai Buruh adalah partai yang lahir dari perjuangan buruh dan pekerja. Kami tidak akan pernah melupakan sejarah dan cita-cita kami. Kami akan terus berjuang untuk memperbaiki nasib buruh dan pekerja di Indonesia. Kami akan menentang segala bentuk kebijakan yang merampas hak-hak buruh dan pekerja, seperti Omnibuslaw. Kami akan memastikan bahwa buruh dan pekerja mendapatkan upah yang layak, pekerjaan yang aman, dan kesejahteraan yang adil," ujar Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyampaikan optimisme Partai Buruh untuk lolos parlemen di Pemilu 2024. Ia mengutip hasil survei Risetindo Barometer (periode 1-10 November 2023) yang menunjukkan bahwa nilai elektabilitas Partai Buruh terhadap prediksi suara sah nasional adalah 2,261% atau 2,3%. Dengan demikian, Partai Buruh hanya membutuhkan 1,7% suara lagi untuk bisa lolos parliamentary threshold 4%.

"Kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Partai Buruh. Kami yakin bahwa Partai Buruh akan lolos parlemen di Pemilu 2024. Kami akan terus bekerja keras untuk memenangkan hati rakyat. Kami akan terus menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan sejahtera," tutur Said Iqbal.

Acara kampanye tatap muka dan seminar Partai Buruh ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan buruh dan pekerja. Acara ini berlangsung dengan antusias dan semangat dari para peserta.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Menaker Buka Kongres VII SBMI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam perjalanan 20 tahunnya, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus bersikap sebagai pilar gerakan Buruh Migran Indonesia (BMI), berjuang untuk hak-hak buruh migran dan keluarganya. Melandaskan perjuangannya pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan gender, SBMI membangun gerakan dari desa sebagai kekuatan melawan penindasan dan pemiskinan akibat Industrialisasi dan revolusi hijau.

Proyek besar seperti Industrialisasi dan revolusi hijau telah menciptakan ketidakmerataan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Wilayah pedesaan dan pesisir menjadi korban, dengan lahan pertanian tergerus oleh industrialisasi dan pendapatan nelayan kecil terkikis oleh pencemaran laut.

Kongres dengan tema "Memperkuat Akar Gerakan Buruh Migran dan Keluarganya dalam Melawan Pemiskinan dan Penindasan melalui Pendekatan Lintas Sektor" dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (04/12/2023). Menaker Ida menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam sambutannya, Menaker Ida mengakui upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola pelindungan, namun menekankan perlunya inovasi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ia mengapresiasi peran SBMI dalam mensosialisasikan perlindungan kepada berbagai pihak.

Tujuan Kongres adalah mengkonsolidasikan gerakan lintas sektor, baik internal buruh migran maupun sektor eksternal yang mempengaruhi migrasi paksa. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi, solidaritas perjuangan, dan dokumen komitmen bersama untuk melawan pemiskinan dan penindasan buruh migran dan keluarganya.

Adapun, Peserta Kongres ini mencapai 1000 orang dari berbagai wilayah SBMI dan jaringan lainnya, menandakan komitmen luas terhadap perjuangan hak-hak buruh migran.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

BP2MI Terima 2336 Jenasah Pekerja Migran Sejak 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam beberapa tahun terakhir, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri telah mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar 4,8 juta tenaga kerja dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, terdapat kenyataan yang mengharukan. Sebanyak 2336 PMI meninggal dunia saat bekerja di luar negeri. Angka ini menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berperan penting dalam membantu PMI yang meninggal dunia di luar negeri. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja keras untuk memfasilitasi kepulangan jenazah PMI ke Indonesia. Dalam pernyataannya kepada awak media di kantornya, Rabu (4/10/2023), Benny menjelaskan bahwa 95% dari total jenazah yang dipulangkan adalah PMI yang bekerja melalui jalur ilegal atau tidak terdata dengan baik.

Salah satu pencapaian besar BP2MI di era Presiden Jokowi adalah implementasi sistem yang transparan dan sistematis. Data semua PMI yang legal tercatat dan terdata di data center BP2MI. Melalui website resmi BP2MI, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa informasi detail tentang PMI, termasuk tempat bekerja, nama majikan, alamat, dan bahkan lokasi terkini PMI yang dapat terlacak melalui sistem GPS. BP2MI berkomitmen melindungi PMI secara menyeluruh, 24 jam penuh.

Tidak hanya itu, BP2MI juga telah mengembangkan sistem penerimaan pengaduan yang efisien. Hingga tahun 2023, lebih dari 105.954 aduan pekerja migran telah dilayani oleh BP2MI, meskipun sebagian besar aduan berasal dari jalur yang tidak resmi. 

Namun, yang lebih mengesankan adalah pelayanan eksklusif yang diberikan kepada PMI. Baik saat berangkat maupun tiba di Bandara Internasional, PMI dapat menggunakan pintu masuk dan keluar VVIP. Mereka juga memiliki akses ke Lounge mewah yang disediakan khusus untuk PMI. Pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas, dengan adanya Klinik Kesehatan dan kerjasama dengan Rumah Sakit Polri bagi para PMI, termasuk keluarga PMI untuk berobat.

Tentu saja, reformasi dan pelayanan yang diberikan oleh BP2MI ini mendapatkan apresiasi tinggi dari PMI yang telah merasakan langsung manfaatnya. Atan, seorang eks pekerja migran yang kini menjadi pendamping PMI di luar negeri, mengakui bahwa mereka kini merasa dihargai dan dilindungi oleh pemerintah. Hal serupa diungkapkan oleh Tantri, seorang aktivis PMI yang pernah bekerja di Taiwan. Kini, mereka memiliki akses langsung ke Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, untuk menyampaikan pengaduan secara terbuka.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi, peran BP2MI sebagai pelindung dan pengawal kepentingan PMI sangatlah krusial. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia, diharapkan PMI dapat bekerja dengan nyaman dan mendapatkan perlindungan yang layak di luar negeri, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif kepada negara dan keluarga mereka. Semoga reformasi yang dilakukan BP2MI menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Kolaborasi ILO dan METI: Tingkatkan Kesadaran Bisnis Bertanggung Jawab serta Hak Asasi Manusia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
International Labour Organization (ILO) bersama dengan Ministry of Economies Trade and Industry (METI) menggelar acara bertajuk "Responsible Business, Human Rights, and Decent Work in Asia" dengan tema "Harnessing Synergies between Human Rights and Inclusive Growth." Acara ini berlangsung di Jakarta, Senin (18/09/2023), dengan didukung oleh Pemerintah Jepang yang menghimpun pemangku kepentingan tripartit antara Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Pekerja negara Asia dan G7 untuk memutakhirkan situasi dan kondisi terkini praktek bisnis yang bertanggung jawab, HAM dan Kerja Layak dan merupakan inisiatif yang didanai oleh METI dengan dukungan dari berbagai proyek di Indonesia.

Acara ini menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab di perusahaan, khususnya perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan global. Tauvik Muhamad, Programme Coordinator Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chains (RISSC) Project ILO Jakarta, menjelaskan bahwa acara ini juga melibatkan berbagai aspek, termasuk mengimplementasikan uji tuntas atau due diligence dan mempromosikan tanggung jawab perusahaan terhadap rantai pasok global yang terkait dengan berbagai aspek penting.

Menurut dia, Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan, terutama yang berada dalam rantai pasok global. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai praktik baik dari negara-negara anggota, termasuk perwakilan dari G7 seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa.

Selain fokus pada tanggung jawab perusahaan, acara ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan yang sangat penting. Dalam era globalisasi dan tren otomatisasi, perhatian terhadap perkembangan keterampilan menjadi krusial. Identifikasi desain, terutama di perusahaan-perusahaan pemasok, juga menjadi fokus dalam penelitian ini. 


Lebih jauh, Tauvik juga menekankan pentingnya mematuhi standar-standar internasional, Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, Panduan ILO dan OECD terkait Perusahaan Multinasional, yang merujuk pada standar inti perburuhan ILO. Standar perburuhan yang mencakup aspek penting seperti perlindungan terhadap anak-anak, larangan kerja paksa, penghindaran diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan untuk berserikat dan bernegosiasi.

"Tujuan utama dari acara ini adalah untuk membangun kesadaran dan mempromosikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara terkait dengan bisnis yang bertanggung jawab. Diharapkan kegiatan ini dapat membawa dampak positif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di tingkat perusahaan," ujarnya.

Kesadaran akan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab juga mencakup pengambilan kebijakan pemerintah, serta peran penting pengusaha dalam mempromosikan praktik bisnis yang baik. Bukan melihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah menuju perusahaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Di pasar global, khususnya di Eropa dan Amerika, mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan praktek bisnis yang bertanggung jawab telah menjadi persyaratan. Oleh karena itu, perusahaan yang mematuhi standar internasional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia akan memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar maupun UMKM yang menjadi pemasok dalam rantai pasok.

"Dengan adanya panduan dan Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, perusahaan diharapkan untuk patuh dan menjalankan uji tuntas. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga praktek bisnis yang bertanggung jawab melalui penghormatan atas hak asasi manusia dan implementasi standar perburuhan internasional di tingkat perusahaan di seluruh dunia " pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI: Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) tahun 2023 Serikat Pekerja Kimia Energi Pekerja (SP KEP SPSI) telah menjadi perhelatan besar yang mengumpulkan lebih dari 150 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Acara yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 September 2023 ini diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/09/2023). RAPIMNAS ini memiliki tujuan strategis yang sangat penting dalam menentukan arah dan langkah-langkah organisasi ke depan.

Ketua Umum SP KEP SPSI, Bapak R. Abdullah, dalam sambutannya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh serikat pekerja saat ini. Perubahan pola hubungan kerja, seperti penggunaan pekerja harian lepas, magang, atau outsourcing, telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Namun, Bapak Abdullah menekankan bahwa perubahan ini adalah sebuah keniscayaan, dan serikat pekerja harus mampu beradaptasi dengan dinamika baru ini.

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan, Bapak Abdullah juga mencatat enam agenda penguatan organisasi yang harus dijalankan. Ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan daya tawar dan kualitas anggota serikat pekerja.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fokus utama yang diapresiasi oleh Bapak Subhan Gatot, yang mewakili Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Penguatan SDM dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam membangun hubungan industrial yang dinamis dan berkeadilan.

Meskipun Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Bapak Purnomo, tidak dapat hadir dalam acara tersebut, ia tetap menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RAPIMNAS ini dan memohon maaf atas ketidakhadirannya.

Sementara itu, Bapak Firdaus Rochimah, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menekankan peran strategis SP KEP SPSI sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan. SP KEP SPSI dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI menjadi panggung penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh organisasi ini dalam menghadapi tantangan masa depan. Keberhasilan dalam membangun hubungan industrial yang lebih baik dan berkeadilan diharapkan akan membawa dampak positif bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Acara ini menunjukkan komitmen kuat SP KEP SPSI dalam menghadapi perubahan dan memastikan kepentingan pekerja diwakili dengan baik. Dalam era yang semakin kompleks di dunia ketenagakerjaan, serikat pekerja seperti SP KEP SPSI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




Share:

Konferensi Pers Partai Buruh: Tahapan Konvensi Capres 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh telah memberikan pengumuman penting tentang calon presiden yang akan didukung pada pemilu 2024. Rencana ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/09/2023). Keputusan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena akan mempengaruhi dinamika politik di negara ini.

Mekanisme pemilihan calon presiden di Partai Buruh sangat menarik. Ini melibatkan beberapa tahapan yang cermat, termasuk rapat kerja nasional, konvensi calon presiden Partai Buruh, dan rapat presidium Partai Buruh. Hal ini mencerminkan komitmen kuat partai ini terhadap demokrasi internal dan partisipasi anggota partai dalam menentukan masa depan politik mereka.

Sejak Juli lalu, telah ada beberapa nama yang menjadi perbincangan dalam konteks calon presiden Partai Buruh. Nama-nama ini mencakup Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Najwa Shihab, dan Said Iqbal. Masing-masing kandidat ini memiliki latar belakang dan visi yang berbeda, dan pengumuman nanti akan memberikan kejelasan tentang siapa yang akan didukung oleh Partai Buruh.

Saat ini, dukungan terhadap calon presiden potensial telah tersebar di beberapa provinsi. Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari 12 provinsi, Prabowo Subianto dari 12 provinsi, Said Iqbal dari 8 provinsi, Najwa Shihab dari 2 provinsi, Rizal Ramli dari 2 provinsi, dan Rocky Gerung dari 2 provinsi. Ini menunjukkan bahwa masing-masing kandidat memiliki basis dukungan yang kuat di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konferensi pers yang akan datang, Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan mengungkapkan rencana aksi yang akan digelar oleh kaum buruh pada bulan September. Ini mencerminkan peran penting kelompok buruh dalam politik Indonesia.

Said Iqbal menyebutkan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah pimpinan Andi Gani Nena Wea (AGN) akan menggelar aksi pada tanggal 14 September mendatang. Aksi ini akan dilaksanakan di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), serta secara serentak di seluruh Indonesia.

Tuntutan utama dari aksi ini adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam proses pengujian oleh MK. Massa aksi yang diharapkan mencapai sekitar 5 ribu peserta di Gedung MK dan Istana Negara akan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak dari undang-undang ini.

Langkah ini mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam proses politik dan legislasi. Kelompok buruh, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama di Indonesia, berusaha keras untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pengumuman calon presiden Partai Buruh dan rencana aksi kaum buruh pada bulan September akan menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia. Ini adalah contoh konkret dari demokrasi dalam aksi, di mana warga negara aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk mempengaruhi perubahan dan pembangunan negara mereka.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto





Share:

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Dorong Reformasi Hukum Perburuhan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar konferensi pers yang berfokus pada Simposium Nasional yang mengeksplorasi *Peta Jalan Reformasi Hukum Perburuhan di Indonesia*. Acara ini diadakan di Jakarta, Rabu (23/08/2023) dan bertujuan untuk membahas dampak serta implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terbaru terhadap hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

Dalam konferensi ini, Elly Rosita, Ketua KSBSI menyampaikan beberapa poin penting:

1. Keberadaan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 yang diinisiasi oleh Pemerintah. Namun, dari awal, Serikat Buruh/Serikat Pekerja telah menolaknya karena dianggap merugikan hak-hak buruh dan pekerja Indonesia. Isu-isu seperti penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya, pembayaran pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, dan pemutusan hubungan kerja menjadi titik perdebatan utama.

2. Hasil Konferensi Perburuhan International (International Labour Conference) di Jenewa, Swiss pada Juni 2023, khususnya Komite Aplikasi Standar (Committee on the Application of Standards), telah memberikan penilaian serius terkait pelaksanaan Konvensi ILO No. 98 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki masalah yang signifikan dan mendesak Pemerintah RI untuk segera mengambil tindakan efektif sesuai dengan standar perburuhan internasional.

3. Konfederasi serikat buruh ini telah menyurat kepada Menteri Tenaga Kerja RI pada 11 Juli 2023. Mereka meminta Pemerintah untuk melibatkan mitra sosial dalam merumuskan rencana reformasi Undang Undang Ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja No.6/2023 dan peraturan pelaksananya. Namun, hingga saat ini, surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Pemerintah. Sebaliknya, Pemerintah telah melakukan langkah serap aspirasi terkait beberapa peraturan yang kontroversial tanpa konsultasi dengan konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia.

Para pembicara menegaskan bahwa Undang Undang Cipta Kerja, terutama kluster ketenagakerjaan, harus dibatalkan karena dianggap memberikan dampak negatif bagi buruh dan pekerja di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus melawan undang-undang ini, baik melalui tindakan hukum maupun aksi demonstrasi.

Dalam akhir pernyataannya, mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengikuti rekomendasi Komite Aplikasi Standar ILO dengan meninjau kembali dan mengamandemen undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu, mereka meminta bantuan teknis dari Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) dan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh terbesar di Indonesia dalam proses tersebut.

Turut hadir dalam konferensi ini, tokoh-tokoh penting dalam dunia perburuhan, seperti Andi Gani, Said Iqbal, dan Elly Rosita, serta perwakilan dari Serikat Buruh/Pekerja Nasional.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Elly Rosita Kembali Pimpin KSBSI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kongres Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tahun 2023 telah selesai digelar di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Selasa (11/07/2023). Kongres tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari pemilihan presiden, sekretaris jenderal, hingga susunan Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut DEN KSBSI.

Pada kongres tahun ini, Elly Rosita Silaban terpilih kembali sebagai Presiden, sedangkan Dedi Hardianto terpilih sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa kepemimpinan periode 2023-2027. Proses penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Sekjen KSBSI dilakukan secara maraton dengan 2 pemungutan suara. Hasilnya, Elly Rosita Silaban memperoleh 182 suara berbanding 162 suara untuk Riswan Lubis, sementara Dedi Hardianto berhasil mengalahkan Supardi dengan perolehan 180 suara berbanding 165 suara.

Pasangan ini berhasil memperpanjang kepemimpinannya selama dua periode, yakni periode 2023-2027. Meskipun pemilihan berlangsung cukup alot dan menegangkan antara dua kubu pendukung pasangan tersebut, namun delegasi peserta kongres dari 10 federasi afiliasi KSBSI berhasil berimbang dalam memberikan suara.

Selain itu, hasil kongres KSBSI ini juga memunculkan susunan pengurus organisasi yang terdiri dari Majelis Penasehat Organisasi (MPO), Dewan Eksekutif Nasional (DEN), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Susunan pengurus tersebut meliputi beberapa nama seperti Rekson Silaban, Muldhofir, Sahala Aritonang, Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto, Rasmina Pakpahan, Martua Raja Siregar, Ema Liliefna, Sukarniningsih, Wahyudin, dan Uly Nursia.

Kongres KSBSI ke-9 tahun 2023 ini dilaksanakan sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Tema yang diangkat dalam kongres ini adalah "Kontrak Sosial Baru untuk Penguatan Buruh dalam Transformasi Publik".

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Kongres KSBSI Soroti Peran Pekerja dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar Kongres ke-9 KSBSI di Jakarta. Acara ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Dalam pembukaannya, Airlangga menyebutkan bahwa kondisi endemi pasca pandemi COVID-19 telah mempercepat perkembangan dan implementasi digitalisasi di segala bidang, termasuk di sektor ketenagakerjaan.

Pada saat ini, banyak kegiatan industri yang sudah terotomatisasi, yang berdampak pada turunnya permintaan pasar tenaga kerja. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi, di mana pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara dengan 68,1% dari jumlah penduduk. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi hal penting yang harus disiapkan, agar partisipasi angkatan kerja dapat terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

"Bonus demografi ini hanya sekali dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Dan bonus demografi ini akan menentukan apakah negara kita, negara Indonesia ini, mampu lepas dari jebakan negara menengah. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Makanya, kita harus meningkatkan produktivitas dan kita harus melakukan continue learning atau belajar terus menerus." kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Menko Airlangga juga menyampaikan kondisi terkini perekonomian Indonesia dan mengatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi dan optimisme para pekerja atau buruh.

Kongres ke-9 KSBSI ini merupakan forum yang sangat penting bagi serikat buruh dan pekerja di Indonesia. Dalam kongres ini, para peserta akan membahas berbagai isu terkait ketenagakerjaan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menghadapi perkembangan digitalisasi dan bonus demografi. Para peserta juga akan merumuskan kebijakan dan agenda KSBSI untuk periode ke depan, yang akan menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Kongres KSBSI akan melibatkan perwakilan dari berbagai serikat buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Melalui diskusi dan pembahasan yang intensif, diharapkan hasil kongres ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja saat ini.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Menko Airlangga, harapannya adalah bahwa Kongres ke-9 KSBSI ini dapat menjadi momentum yang menggerakkan perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Tolak Pasal Tembakau, Pekerja Rokok Unras DPR


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 14 Juni 2023. Aksi ini dilakukan sebagai rangkaian upaya menyampaikan aspirasi terkait pasal-pasal tembakau yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menyusul diabaikannya permintaan audiensi FSP RTMM-SPSI oleh DPR RI dan Pemerintah.

Pernyataan Resmi Organisasi FSP RTMM-SPSI

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan, Aksi unjuk rasa damai ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi 226.549 orang pekerja anggota federasi yang tersebar di 15 Provinsi, 56 Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja di 458 Perusahaan se-Indonesia.

Adapun, pendapat yang ingin disampaikan adalah protes terhadap pengelompokan tembakau bersama narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol, serta aturan lainnya terkait tembakau yang ada pada pasal 154 – 158 di RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Berbagai aturan tersebut dinilai dapat menganggu keberlangsungan mata pencaharian FSP RTMM-SPSI yang mengandalkan industri hasil tembakau. 

“Apabila pasal tersebut jadi diundangkan, kami khawatir akan kelangsungan dan nasib mata pencaharian anggota kami, yang mayoritas bekerja pada industri rokok sebanyak 143.702 orang, akan terancam,” ujar Sudarto di sela aksi tersebut.

Hal tersebut menyakiti perasaan anggota FSP RTMM-SPSI sebagai tenaga kerja legal yang terus berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Selain itu, FSP RTMM-SPSI juga telah mendapatkan dukungan sebanyak lebih dari 60.900 orang lewat penandatangan petisi online.

Sudarto melanjutkan, RUU Kesehatan ini juga dinilai berpotensi memberikan kewenangan lebih besar bagi Kementerian Kesehatan untuk mengatur industri hasil tembakau melalui pemaksaan standarisasi produk kemasan tembakau yang aturannya tertera pada Pasal 156 di RUU Kesehatan, tanpa memahami karakteristik industri dan tanpa mempedulikan kenyataan bahwa industri ini adalah sektor padat karya yang telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan.

“Aksi yang kami lakukan ini bukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPR RI dan Presiden RI untuk menyampaikan aspirasi kami, tetapi sampai saat ini belum ada respon. Melalui aksi ini, kami juga menyerahkan puluhan tumpeng tembakau kepada para wakil rakyat sebagai simbolisasi bahwa tembakau adalah sumber mata pencaharian mayoritas anggota kami,” ujarnya.

Komitmen tidak memilih wakil rakyat yang menyengsarakan rakyat 

Dalam aksi ini, Sudarto juga menegaskan bahwa seluruh anggota FSP RTMM-SPSI di Indonesia telah sepakat untuk tegak lurus hanya akan mempercayai dan memilih wakil rakyat yang peduli dan berani membela kepentingan tenaga kerja dengan menolak seluruh pengaturan tembakau pada RUU Kesehatan. 

Ujaran ini konsisten disuarakan sejak HUT yang ke-30 FSP RTMM-SPSI yang diselenggarakan di Kudus dan dihadiri oleh lebih dari 11 ribu pekerja rokok pada tanggal 28 Mei lalu.

Metode Omnibus minim partisipatif

Metode Omnibus dalam penyusunan RUU Kesehatan telah dipergunakan tanpa melibatkan peran aktif seluruh sektor yang terdampak pengaturan, hal ini mengulang pola pengaturan dengan metode Omnibus baik dalam bentuk PerPu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih ditolak oleh FSP RTMM-SPSI dengan cara melakukan Yudisial Review di Mahkamah Konstitusi, maupun UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Mengingat kerangka dari RUU tentang Kesehatan dibuat dengan pola Omnibus Law, mengabaikan partisipasi publik serta tidak bersifat partisipatif dan menyalahi prosedur pembentukan perundang-undangan maka RUU tersebut berpotensi akan terjadi disharmoni dan konfliktual dengan aturan lain. 

FSP RTMM-SPSI memiliki total anggota sebanyak 226.549 pekerja yang dimana 65 ℅ atau sekitar 148.509 bekerja pada sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), tentunya memiliki kepentingan dari perubahan regulasi pertembakauan di Indonesia. Sudah selayaknya pekerja/perwakilan pekerja disektor IHT dilibatkan dalam pembentukan RUU ini. (Arianto)


Share:

Rosmawarhati Daftar Bacaleg Partai Buruh di KPUD Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Hj. Rosmawarhati Amikumunda S.Pi, ibu tiga anak, mengikuti kontes politik sebagai calon kursi legislatif di daerah pemilihan ketiga Partai Buruh di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) DKI Jakarta pada Minggu (14/05/2023).

Hj. Rosmawarhati Amikumunda S.Pi yang akrab disapa Bunda Rossa mengutarakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai caleg guna menyejahterakan buruh dan menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh. "Saya ingin meningkatkan kehidupan pekerja dan membuat undang-undang yang akan menguntungkan mereka," katanya.

Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik tidaklah mengherankan, karena dia telah menjadi anggota aktif gerakan buruh selama bertahun-tahun. Hj. Rosmawarhati Amikumunda S.Pi terkenal dengan advokasi hak-hak pekerja dan kiprahnya di serikat pekerja.

Latar belakang pendidikannya di bidang sains, khususnya di bidang teknologi pangan, membuatnya sangat siap untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak buruh dan keamanan industri. Selain kredensial akademisnya, ia juga menjabat sebagai konsultan untuk berbagai organisasi buruh, memberinya pemahaman yang kuat tentang tantangan yang dihadapi para pekerja di negara ini.

Sebagai calon dari Partai Buruh, Bunda Rossa berpusat pada promosi hak-hak pekerja dan meningkatkan daya tawar mereka. Dia percaya bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang bermanfaat bagi pekerja, dan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas perlakuan mereka terhadap pekerja.

"Saya percaya bahwa setiap pekerja pantas diperlakukan dengan hormat dan bermartabat," katanya. "Sebagai seorang legislator, saya akan bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi dan suara mereka didengar."

Selain fokus pada hak pekerja, Bunda Rossa juga berencana menangani isu-isu terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dia sangat prihatin dengan dampak polusi terhadap masyarakat dan percaya bahwa pemerintah harus mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi masalah ini.

"Saya sangat berkomitmen untuk melindungi lingkungan kita dan memastikan komunitas kita sehat dan aman," katanya. "Sebagai legislator, saya akan bekerja untuk memperkuat peraturan lingkungan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam kita."

Keputusan Bunda Rossa untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik disambut dengan antusias oleh banyak anggota gerakan buruh. Komitmennya yang sudah lama terhadap hak-hak pekerja dan pengetahuannya yang luas tentang masalah perburuhan membuatnya menjadi calon kuat untuk kursi legislatif.

“Bunda Rossa adalah pembela hak-hak pekerja yang tak kenal lelah dan memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi pekerja di negara ini,” kata seorang pemimpin serikat pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya. "Kami sangat senang memilikinya sebagai kandidat untuk Partai Buruh dan berharap untuk mendukung kampanyenya."

Sebagai calon legislatif, Bunda Rossa menghadapi persaingan ketat dari kandidat lainnya. Namun, platform dan komitmennya yang kuat terhadap hak-hak pekerja dan masalah lingkungan membuatnya menjadi lawan yang tangguh.

“Saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk melayani masyarakat DKI Jakarta dan memperjuangkan haknya,” ujarnya. "Saya berkomitmen untuk membawa perubahan nyata ke komunitas kami dan membuat perbedaan dalam kehidupan kelompok buruh," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Geruduk Dirjen Pajak, Partai Buruh Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Perpajakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI pada Jum'at (10/03/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Mulai dari adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” kata Presiden Partai Buruh Said Igbal dalam orasinya di Jakarta.

“Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” lanjutnya. 

Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukan tanpa alasan. Karena, memang, salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesehjahteraan rakyat. 

Dalam aksinya, Partai Buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan. 

Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan oleh Partai Buruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. 

"Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Trilyun," ungkapnya. 

Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi. “Sebab pejabat negara harus membuktikan bahwa harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki,” kata Said Igbal. 

Selain melakukan aksi 10 Maret, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023. Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripuma DPR RI dengan tuntutan, menolak pengesahan Perppu menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), dan menolak RUU Kesehatan. (Arianto)

Share:

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta Gelar Rapat Akbar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat akbar persatuan buruh terkait Konsolidasikan Penolakan Isi Perppu Cipta Kerja, Kebijakan Jalan Berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) dan RUU Kesehatan serta Pemenangan Dalam Pemilu Tahun 2024 di Puri Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (11/02/2023).

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari agenda persatuan buruh yang diselenggarakan di Jakarta pada 26 Januari 2023 yang lalu. Di mana saat itu, pertemuan dihadiri Pimpinan Serikat Buruh dari 6 konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia.

"Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat pertama dalam rangkaian Roadshow di 16 Provinsi seluruh Indonesia" ujar Winarso, 
Ketua Exco Persatuan Buruh provinsi DKI Jakarta.

"Persatuan Buruh provinsi DKI Jakarta menyerukan beberapa hal, senada dengan apa yang diserukan dalam acara Persatuan Buruh tingkat Nasional. Pertama, menyerukan perjuangan bersama menolak isi PERPPU maupun RUU tentang omnibus law Cipta Kerja, dan menyikapi terkait tentang yang berkembang saat ini yaitu kebijakan Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) di Jakarta," kata Winarso.

Selain itu, menurut Winarso, Menyerukan pembentukan persatuan buruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya semenjak seruan bersama ini dibuat oleh Pengurus Pusat Partai Buruh. Partai Buruh DKI Jakarta juga menyerukan kepada seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di DKI Jakarta untuk membantu secara sukarela pemenangan Partai Buruh dalam Pemilu 14 Februari 2024," terang Winarso.

"Bersama Pengurus Partai Buruh tingkat Kotamadya beberapa waktu yang lalu sudah membentuk Posko Orange di daerah Cakung Jakarta Timur yang langsung diresmikan oleh Said Iqbal, Presiden Partai Buruh ini pun menjadi target Partai Buruh tingkat Pusat untuk membentuk Posko Orange hingga 500.000 titik di seluruh Indonesia," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan dari pengurus Exco Partai Buruh Tingkat Pusat, acara persatuan buruh di provinsi DKI Jakarta juga dihadiri oleh Winarso dan Zaenal Abidin selaku Ketua dan Sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut serta mengundang Ketua dan Sekretaris Exco Partai Buruh tingkat Kotamadya dan Kabupaten vang ada di DKI Jakarta, serta acara persatuan buruh di provinsi DKI Jakarta juga mengundang nelayan, organisasi masyarakat (Ormas), jaringan rakyat miskin kota (JRMK), ojek online (Ojol), pedagang kakilima, kaum milenial, pelajar, mahasiswa, ketua atau sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Di samping juga mengundang perwakilan tokoh agama dan masyarakat serta bakal calon anggota legislatif DPR RI yang akan maju dari Partai Buruh. (Arianto)

Share:

Kartu Prakerja Jadi Transformasi Digital di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Program Kartu Prakerja telah menjadi terobosan transformasi digital di sektor layanan publik Indonesia di era krisis pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya, program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menjangkau lebih dari 16,4 juta peserta ini akan hadir di acara pendukung Sidang ke-61 Commission for Social Development Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 6-15 Februari 2023.

Prakerja secara khusus akan dibahas dalam sesi webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 09.45 waktu New York, Amerika Serikat atau pukul 21.45 WIB. Penyelenggaraan acara yang akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini dilakukan bersama lembaga PBB UN Women dan UNESCO Institute for Lifelong Learning. 

Direktur Pemantauan dan Evaluasi Kartu Prakerja Cahyo Prihadi, mengajak publik menyaksikan webinar tersebut. Menurutnya, salah satu yang akan dibahas adalah upaya Prakerja menjangkau banyak partisipan, termasuk mendorong pekerja perempuan mendapat pekerjaan yang lebih baik, memulai bisnis mandiri, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan terus belajar sepanjang hayat. 

“Hal ini berdampak positif pada perbaikan kondisi kesejahteraan individu dan keluarga. Sebanyak 51% dari peserta pelatihan Kartu Prakerja adalah perempuan dan 3% lainnya merupakan penyandang disabilitas,” ujarnya saat Media Gathering di Jakarta Pusat, Kamis (09/02).

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Prakerja terdaftar sebagai salah satu program akselerasi Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di platform UN DESA, atau lembaga PBB yang menangani urusan ekonomi dan sosial. “Program Kartu Prakerja mengakselerasi delapan poin SDG, termasuk kesetaraan gender dan pemenuhan pekerjaan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi,” tambah Cahyo. 

Hadir sebagai pembicara dalam webinar adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena, dan pakar statistik dari UN Women Regional Asia dan Pasifik Cecilia Tinonin, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan dan Ekonom sekaligus peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja.

Seperti diketahui, United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan. 

Forum CSocD ke-61 ini berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Forum juga akan membahas kolaborasi nasional dan global antarpemerintah guna mempercepat pemulihan, terutama di sektor perekonomian dan sosial, akibat pandemi.

*Ajakan Bagi Lembaga Pelatihan Bergabung Kartu Prakerja Tahun 2023*

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Kurniasih Suditomo kembali menyampaikan ajakan bagi lembaga pelatihan berkualitas untuk mengikuti seleksi menjadi bagian dari ekosistem Prakerja. Selain moda online, ia mengingatkan pelaksanaan program secara offline di tahun 2023 yang dimulai di 10 ibukota provinsi, yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. “Kepada lembaga pelatihan berkualitas di Pontianak, Kupang, Makassar dan Jayapura, ayo lebih banyak lagi yang ikut seleksi,” katanya. 

Sedangkan terkait bidang-bidang pelatihan yang diprioritaskan, yakni mencakup keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang berdasarkan laporan seperti “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality. 

Adapun, sejumlah perubahan pada Program Kartu Prakerja tahun 2023: 

1. Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam; 

2. Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap);

3. Program boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut; 

4. Penyesuaian besaran bantuan peserta senilai Rp4.2 juta per individu dengan perincian: 
a. Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3.5 juta; 
b. Insentif pasca pelatihan Rp600.000 (enam ratus ribu) untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali; 
c. Insentif survei sebesar Rp100.000 (seratus ribu) untuk dua kali pengisian survei. (Arianto)

Share:

ILO Luncurkan Buku Pedoman Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pertama untuk Institusi Pendidikan Tinggi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebagai upaya untuk mempromosikan inklusi sosial dan mencegah kekerasan seksual di sektor pendidikan, Organisasi Perburuhan internasional (ILO) meluncurkan panduan dan manual pelatihan, “Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”, Selasa (24/1) di Jakarta. Prakarsa ini merupakan bagian dari program Skills for Prosperity (SfP) di Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Inggris. 

Menjadi panduan dan manual pelatihan GEDSI pertama, buku ini dikembangkan melalui Serangkaian studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mahasiswa, instruktur dan staf administrasi dari empat politeknik yang terkenal dengan studi maritim mereka di empat provinsi pesisir: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) di Kepulauan Riau, Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) di Jawa Tengah, Politeknik Negeri Manado (Polimanado) di Sulawesi Utara dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) di Jawa Timur. 

Berisi konsep dan praktik baik terkait GEDSI, publikasi ini bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia mengurangi angka kekerasan dan pelecehan di lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Keempat politeknik mitra telah menjadi lembaga percontohan dalam mengimplementasikan pedoman dan manual pelatihan. Inisiatif ini diharapkan dapat digunakan dan direplikasi di 40 politeknik lain serta lembaga vokasi lainnya. 

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakui dan mempromosikan kesetaraan gender dan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan bebas pelecehan dan kekerasan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Penghargaan yang tulus saya tujukan kepada ILO karena berhasil mengembangkan panduan dan manual pelatiha tentang GEDSI bersama dengan empat politeknik negeri Indonesia. Saya yakin ini bisa menjadi referensi tambahan bagi perguruan tinggi vokasi di Indonesia untuk mencegah dan menangani pelecehan dan kekerasan seksual,” ujar Beny Bandanadjaja, Direktur Akademik Pendi Tinggi Vokasi Kemendikbud. 

Pengembangan publikasi juga merupakan bentuk komitmen ILO untuk mempromosikan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tercermin dalam Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan. “Panduan dan manual pelatihan ini merupakan pengembangan penting untuk memastikan bahwa mahasiswa dan dosen dapat belajar dan bekerja di institusi pendidikan tanpa takut akan kekerasan dan pelecehan seksual. Kami berharap ini akan mendorong pemuda dan institusi pendidikan tinggi untuk menjadi bagian dari aksi globat dan nasional untuk menciptakan dunia kerja di Indonesia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO Indonesia dan Timor-Leste. 

Penyusunan panduan dan manual pelatihan ini memakan waktu hampir tiga tahun, dimana Program SfP telah bermitra dengan empat politeknik untuk melaksanakan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusif, bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual. Komitmen empat politeknik percontohan untuk mempromosikan GEDSI juga ditunjukkan melalui pembentukan Satuan Tugas (SATGAS), serta pengembangan dan penerapan standar prosedur operasional (SOP) penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. 

Salah satu platform pelaporan yang digunakan oleh PPNS, misalnya, adalah menggunakan WhatsApp yang dikelola organisasi kemahasiswaan agar mahasiswa berani angkat bicara dan melaporkan kasusnya dengan nyaman. Selain itu, politeknik percontohan juga telah mengorganisir inisiatif peningkatan kesadaran dengan memproduksi poster, spanduk dan video serta menyelenggarakan kompetisi menulis untuk siswa. Materi promosi ini juga dipamerkan selama acara peluncuran ini. 

"Pemerintah Inggris bangga telah mendanai program Skills for Prosperity di Indonesia, dan khususnya inisiatif ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan akses bagi siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, dan keterbatasan fisik. Setiap orang berhak untuk menggali potensi terbaiknya. Hal ini juga menunjukkan komitmen baru Inggris untuk mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan, dan khususnya memprioritaskan akses bagi anak perempuan dan perempuan muda untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang utuh dan sejahtera. Kami akan terus bekerja sama dengan seluruh mitra kami di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengembangan keterampilan dan pendidikan, sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral secara menyeluruh di berbagai sektor,” kata Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terus mengkampanyekan kesetaraan gender dan anti kekerasan serta pelecehan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No. 5 tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. “Pelecehan dan diskriminasi bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Namun, kelompok tertentu lebih rentan, termasuk 
perempuan dan anak muda. Hal ini khususnya terjadi di lingkungan pendidikan yang mencakup kesenjangan kekuatan antara staf dan siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu ini dengan mengarusutamakan isu gender ke dalam sistem pendidikan di Indonesia,” kata Valerie Julliand, UN Residence Coordinator untuk Indonesia. (Lak)

Share:

Partai Buruh Gelar Aksi Unras di Istana dan Deklarasi Darah Juang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara di Irti Monas, depan Balaikota DKI dan Deklarasi Darah Juang  serta Pembukaan Rakernas Partai Buruh di Sport Mall kelapa gading Jakarta, Sabtu (14/01/2022).

"Hari ini kita bisa berkumpul dalam satu momen yang sangat penting yaitu pelaksanaan Rakernas yang pertama partai buruh semenjak tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu," kata Yoshi Erlina Wasekjen Partai Buruh kepada awak media.

Dikatakan, Kita sudah melaksanakan kongres Partai Buruh, Partai Buruh lahir atas kesadaran penuh para pekerja untuk melakukan perubahan nasib dirinya kepada yang lebih baik.

Menurut dia, Partai Buruh lahir akibat undang-undang Cipta Kerja, kita sebagai kelas pekerja buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin, dan juga kelompok kelompok miskin yang lainnya merasa dirugikan negara, sebab negara lebih berpihak terhadap kekuatan modal liberalisasi di semua sektor diberikan karpet merah di dalam undang-undang Cipta kerja. 

Dan yang pasti, Kita sebagai kelas kerja berkomitmen bersama-sama untuk melawan dan membentuk partai buruh sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.


"Kita punya komitmen, punya tujuan yang kuat bagaimana kelas pekerja bersatu untuk melakukan perubahan melalui partai buruh," ungkapnya.

Selanjutnya juga disampaikan, Kita akan menyatukan komitmen serta merumuskan suatu strategi dan besok kita akan merumuskan poin-poin penting kerja-kerja serta langkah-langkah strategis kemenangan hari ini, dan mendeklarasikan.
 
Kita optimis Partai buruh akan menang dan masuk di dalam parlemen dengan lolos dalam parlemen Threshold 4% dengan menargetkan sekitar 6 juta suara.

Bahkan, Yoshi menambahkan, Partai Buruh akan tetap melakukan aksi-aksi di parlemen, partai buruh lahir harus bisa memperkuat organisasi, tanpa organisasi, partai buruh tidak ada apa-apanya maka dari itu tidak bisa dipisah-pisahkan, kita adalah satu kelas pekerja yang siap melawan dan merebut kekuasaan secara konsisten.

"Semoga kita bisa merumuskan poin-poin langkah-langkah strategis untuk kerja kerja pemenangan kita bersama," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Kapolda Metro Jaya berdiskusi dengan Toga, Mahasiswa, Serikat Pekerja dan Ormas Agar Jakarta Aman dan Sejuk


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. MOH FADIL IMRAN, M.Si. dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menghadiri acara silaturahmi bersama Tokoh Agama, Mahasiswa, Serikat Pekerja dan Ormas di Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (22/09/2022).

Banyak tokoh yang hadir dalam acara tersebut, diantara nya Presiden KSPI Ir. Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, S.H., dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban Serta perwakilan beberapa mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta.

Dalam sambutannya Kapolda meyakini bahwa masyarakat kita saat ini lebih demokratis dan berkeadilan.

“Saya yakin, Kehidupan kenegaraan dan masyarakat kita semakin berubah menjadi lebih demokratis dan berkeadilan,” ujar Fadil.

Fadil lalu menyinggung soal kawasan Patung Kuda atau Jalan Medan Merdeka Barat yang sering menjadi titik pusat konsentrasi massa aksi. Mantan Kapolda Jatim ini lalu mengusulkan lokasi demo di Jakarta yang selama ini belum digunakan.

"Saya melihat bahwa ada sebuah ruang yang bisa kita pergunakan. Di mana itu? Kita demo saja di Monas," kata Fadil di Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut, Fadil mengatakan usulan untuk memindahkan titik demo ke kawasan Monas semata demi kepentingan publik. Di satu sisi hak penyampaian pendapat bisa terealisasi, tapi hak para pengguna jalan pun tidak ikut terganggu.

"Jadi arus lalu lintas ini tetap bisa lancar dari timur dari utara demikian juga arus lalu lintas dari selatan dan barat kalau kita melaksanakan demo di Silang Monas," katanya.

Terakhir, Fadil mengajak kepada Tokoh Agama, Mahasiswa, Serikat  Pekerja, BEM/Presma dan Ormas., agar Jakarta Semakin Aman, Nyaman Adem Dan Sejuk. (Arianto)

Share:

ILO, Kemenaker dan Pemerintah Jepang Gelar Penguatan Sistem Manajemen K3


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pandemi COVID-19 telah memicu salah satu krisis pasar tenaga kerja terburuk yang mempengaruhi sekitar 20 juta pekerja di Indonesia pada Agustus 2020 Angka ini menambah pelik situasi untuk sekitar 7 juta pencari kerja yang masih sulit mendapatkan pekerjaan, di mana 2,6 juta pekerja turut kehilangan pekerjaan dan 24 juta lainnya mengalami pemotongan jam kerja dan upah sebagai imbas pandemi.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Jepang, telah bergabung dalam memulihkan situasi ketenagakerjaan dengan memperkuat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tingkat perusahaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan perlindungan pekerja. Tujuan lainnya adalah untuk membangun budaya K3 yang positif demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat secara nasional. 

Untuk memaparkan capaian dari kegiatan bersama ini, ketiga organisasi tersebut mengadakan acara penutupan pada Selasa (20/09) di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Jepang Masami Tamura dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Michiko Miyamoto secara resmi membuka acara penutupan yang dari rangkaian acara talk show K3, pameran dan penyerahan hasil proyek kepada Pemerintah Indonesia.

Proyek senilai 1,6 juta dolar AS yang didanai Pemerintah Jepang ini telah memperkuat sistem manajemen K3 kepada sebanyak 1.521 tempat kerja dan telah menjangkau 22.154 pekerja. Juga berfungsi sebagal platform advokasi untuk pemahaman, kesadaran, dan tindakan K3 yang lebih baik, proyek ini telah menjangkau 15.218 orang di Indonesia.


Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan menekankan pentingnya pemajuan prinsip dan budaya K3 agar Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi dan menghadapi krisis di masa depan seperti pandemi COVID-19 saat ini.

"Investasi keselamatan dan kesehatan kerja berdampak langsung pada produktivitas perusahaan, mengurangi kecelakaan di tempat kerja, dan meningkatkan citra perusahaan dan secara bersama-sama meningkatkan ketahanan ekonomi. Dengan proyek yang berkolaborasi dengan banyak mitra dan pemangku kepentingan yang berbeda, ini telah menunjukkan pentingnya dan keserbagunaan proyek untuk mendukung berbagai kebutuhan K3 dari berbagai sektor," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam acara penutupan proyek ILO bertajuk "Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja" yang bertujuan meningkatkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja di tengah pandemi yang akan memfasilitasi pembukaan kembali bisnis, kelanjutan dan ekspansi di Jakarta, Selasa (20/09).

Selain itu, proyek ini juga mempertemukan mitra kerja utama seperti antara lain konfederasi serikat pekerja, Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Proyek ini juga bekerja sama dengan organisasi jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya K3 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sementara itu, Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste menyampaikan, Ketika kita melihat ke belakang dan melihat pencapaian utama, kita juga harus mengingat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan pemerintah, perusahaan, pekerja, dan generasi muda untuk menentukan keselamatan generasi mendatang dan investasi untuk bisnis dan masyarakat secara keseluruhan, dengan terus berupaya mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja.

"Dengan demikian, kami telah berhasil meningkatkan kapasitas ribuan tempat kerja dengan memperkuat langkah-langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan perlindungan pekerjaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kami berharap banyak kegiatan yang dilakukan di bawah proyek ini akan meluas ke masa depan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

ILO Gelar Loka karya E-learning dan Game K3


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kecelakaan adalah kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman (Heinrich, 1930). Sebagian besar (85%) kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan yang tidak aman. Tindakan tidak aman (unsafe action) adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu celakaan adalah kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman (Heinrich, 1930). Sebagian besar (85%) kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan yang tidak aman. 

Tindakan tidak aman (unsafe action) adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja,
tidak mengikuti peraturan
keselamatan kerja dan bekerja tidak hati-hati, dimana dari setiap 300 tindakan tidak aman, akan terjadi 1 (satu) kali kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja. Ancaman kecelakaan kerja di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. 

Kesendirian maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja,
tidak mengikuti peraturan
keselamatan kerja dan bekerja tidak hatihati, dimana dari setiap 300 tindakan tidak aman, akan terjadi 1 (satu) kali kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja. Ancaman kecelakaan kerja di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap produktivitas pegawai dan berpengaruh juga terhadap kualitas barang/jasa yang dihasilkan perusahaan.  Jika Manajemen K3 diterapkan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh pihak perusahaan, maka output barang atau jasa yang dihasilkan akan berkualitas, selain itu tentunya perusahaan memiliki brand image yang baik. 

Begitupun sebaliknya, jika perusahaan tidak menerapkan Manajemen K3 dengan baik dan pegawai melanggar SOP yang telah diberikan perusahaan, maka kemungkinan dapat terjadi kecelakaan kerja dan jika berita tersebut tersebar ke media dapat menurunkan brand image perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pegawai secara keseluruhan, mencegah cedera dan penyakit terkait pekerjaan jika perusahaan menerapkan manajemen K3 dengan baik. Salah satunya dengan cara mensosialisasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

"Terkait hal tersebut, Internasional Labour Organisation (ILO) terus mengadakan sosialisasi K3 dengan cara membuat E-learning board game dan juga mobile game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," kata Muhammad Fadil, perwakilan dari Youth Champions kepada awak media di sela- sela kegiatan Pelatihan-Loka karya untuk Memperkenalkan E-learning dan Game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Jakarta, Senin (29/08/2022).

Lebih lanjut, Fadil menjelaskan, kegiatan ini adalah bentuk sosialisasi terkait K3 kepada mahasiswa yang mencakup pelatihan, game dan e-learning.  

Fadil menyebut, kegiatan ini adalah yang terakhir pasca roadshow di beberapa kota dari bulan-bulan sebelumnya. Saat ini ILO sudah menyusun E-learning yang bisa diakses oleh Guru SMK, siswa SMK dan juga mahasiswa di Indonesia. 

Terkait peserta yang terlibat pada kegiatan hari ini, Fadil mengatakan, peserta berasal dari Universitas Satyagama, Politeknik Ketenagakerjaan dan Universitas Pamulang. 

"Jadi harapannya teman-teman mahasiswa mengetahui apa itu K3 dan bisa menularkan ilmu K3 yang didapat dalam kegiatan sosialisasi e-learning ini. Tercatat ada sekitar 30 peserta yang bergabung mengikuti pelatihan ini secara luring dan ada sekitar 100 peserta lebih yang mengikuti acara ini secara daring," ungkapnya.

Untuk diketahui, Angka kecelakaan kerja masih cukup tinggi di Indonesia dan angkatan muda ini juga yang memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kecelakaan kerja. Pasalnya faktor sikis dan pengalaman kerja mereka belum mumpuni. Maka kami fokus dan memilih mengedukasi untuk meningkatkan awarness generasi muda di Indonesia. 

"Pasca diselenggarakan dibeberapa kota dan berbagai tempat kami berhasil mengedukasi ribuan orang terkait K3," pungkasnya. (Arianto)
Share:

ILO Memperkenalkan E-learning dan Game Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP 50 Tahun 2012). Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. 

Semua organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) makin hari semakin tidak dapat ditawar lagi. 

"Salah satu kegiatan kita di International Labour Organization (ILO) untuk proyek ini adalah membuat E-learning board game dan juga mobile game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," kata Mega Savitri Aniandari, National Project Officer ILO Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela- sela kegiatan Pelatihan-Loka karya untuk Memperkenalkan E-learning dan Game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Jakarta, Kamis (14/07).

Di sisi lain, Mega menuturkan, Hampir semua kegiatan memerlukan keselamatan kerja (K3). Makanya kita memperkenalkan K3 ini sedini mungkin ke siswa-siswa SMK dan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Supaya mereka bisa belajar yang  K3 sedini mungkin. "Jadi materinya kita bikin menarik dan dikemas dengan banyak interaksi serta ada workshop langsung untuk mahasiswa-mahasiswa," ucapnya.

Menurut Mega, Materi yang di pakai mulai dari level pengenalannya kita pakai pengetahuan global dari ILO dan PBB  serta pengetahuan nasional yang kita dapat dari diskusi dengan Kemendikbud. 

"Oleh karenanya, saya berharap pelatihan K3 ini diikuti secara tuntas sampai selesai. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi guru yang dapat diaplikasikan sekolah masing masing serta dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia," pungkasnya. (Arianto)
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini