Back Up Data Dukcapil Memadai, Perlu Peremajaan Perangkat Data Centre

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berwenang melayani administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

Pelayanan Adminduk ini difasilitasi oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang sekarang memasuki era SIAK Terpusat. Output-nya berupa 24 jenis dokumen kependudukan, dan database kependudukan. 

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pengelolaan SIAK, pengolahan data dan pemanfaatan database kependudukan memerlukan dukungan perangkat keras. Terdiri dari server, storage, perangkat jaringan dan perangkat pendukung yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. 

"Server berfungsi menjalankan sistem dan aplikasi SIAK, sedangkan storage adalah media penyimpanan data. Selain itu, juga dibutuhkan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan yang sesuai dengan standar ISO 27001," kata Zudan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Dirjen Zudan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi II khususnya dari anggota DPR RI No. 22 dari Fraksi PKB ini. 

Dirjen Zudan pun membenarkan pernyataan Luqman Hakim yang menyatakan, saat ini perangkat keras di Dukcapil rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun.

Dengan demikian sudah habis masa garansi, dan spare part perangkat sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life). Juga dikatakan Luqman, Dukcapil belum melakukan peremajaan dan penambahan perangkat lantaran belum tersedia anggaran. 

"Ada ratusan server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el, dan penunggalan data perekaman yang harus diremajakan. Sedangkan untuk storage yang ada saat ini memiliki kapasitas untuk back up data yang mencukupi dan berjalan dengan baik, aman datanya. kata Zudan gamblang menjelaskan. 

Untuk keamanan dan ketersediaan data kependudukan, Ditjen Dukcapil melakukan backup data secara rutin di di pusat data cadangan Batam, dan juga pada tape backup, sehingga data dipastikan terjaga ketersediaannya. 

Untuk menjaga keamanan data, telah dipasang firewall jaringan, web application firewall, menggunakan https untuk web security aplikasi, menggunakan jaringan tertutup. 

Selain itu, Dukcapil bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan menerbitkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 273,8 juta, semuanya terdata lengkap dalam database. Dulu tahun 2015 hanya 30 lembaga yang kerjasama. Sekarang  lembaga yang sudah bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil sudah 5010  lembaga. "Ini semua menyebabkan beban pelayanan adminduk dan pemanfaatan data semakin bertambah," pungkas Zudan. (Lak/Tha)

Read More

7.266 Camat di Indonesia Diminta Bersinergi Sukseskan Penanganan Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Camat dalam Mendukung Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2022 digelar secara hybrid di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Agenda tersebut mengambil tema "Sinergitas Camat dalam Penyelesaian Isu-isu Strategis Pemerintahan di Wilayah".

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan, pelaksanaan agenda ini sebagai momentum penting dan strategis dalam penanggulangan pandemi Covid-19 bersama seluruh camat di tanah air. 

“Jumlah camat memang tidak sedikit, 7.266, inilah angka yang besar. Menunjukkan besarnya bangsa ini, negara dengan populasi nomor empat terbesar di dunia, 270 juta dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” katanya.

Mendagri memaparkan, kondisi pandemi yang berlangsung selama dua tahun ini mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah yang tepat dalam penanganan pandemi, termasuk para kepala daerah, camat, hingga kepala desa yang menjadi pelaku sejarah pandemi Covid-19 ikut bersinergi dan berperan terhadap capaian tersebut. 

“Kita belajar dari pengalaman, trial and error, mencoba, gagal, mencoba, berhasil, dan seterusnya. Trial and error, trial and success. Nah, kita melihat bahwa dengan data-data yang ada sekarang, kasus konfirmasi tiga ribuan empat ribuan, itu relatif aman. Ingat bahwa negara kita adalah negara nomor 4 terbesar di dunia, 270 juta. Makin besar populasi semakin sulit pengendalian Covid,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para camat yang telah melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut baik berupa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, kampanye protokol kesehatan, vaksinasi, dan lain sebagainya. Terlebih selama bulan Ramadan, Mendagri mengimbau para camat untuk terus menerapkan kebijakan penanggulangan Covid-19. 

“Kalau shalat berjemaah pakai masker dalam jumlah banyak, fine, karena ini yang mencegah penularan sepanjang tidak dilepas. Tapi kalau buka puasa, tidak bisa, pasti dilepas, ya batasi jumlahnya. Khusus untuk pegawai pejabat tidak boleh melakukan buka puasa bersama, termasuk camat,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, di era globalisasi, dunia telah berubah menjadi kampung kecil (global village). Hal ini memberikan efek domino bagi satu negara ke negara lain. Misalnya dalam kasus penularan penyakit saluran pernapasan membuat mudah menular termasuk pandemi Covid-19. Banyak dampak yang ditimbulkan setelahnya seperti dampak ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkurang, krisis pengangguran, krisis sosial, hingga krisis politik.

“Ada pepatah semua awan itu pasti ada sinar cerah yang berwarna perak di atasnya. Dalam bahasa Indonesia kira-kira setiap musibah ada hikmahnya. Hikmahnya banyak juga, jalan di Jakarta aman lancar tidak macet, udara menjadi bersih tidak polusi. Nanti percayalah orang Jakarta suatu saat akan merindukan lagi situasi pandemi Covid, bukan Covid-nya, situasinya, lancar aman,” terangnya.

Sebagai informasi, Rakernas tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra. (Arianto)

Read More

Ditjen Dukcapil Kemendagri Rilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021. Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Kemendagri memang aktif merilis data agregat kependudukan per semester. 

“Hal ini untuk menunjukkan kepada publik betapa dinamisnya fenomena kependudukan Indonesia,” ujarnya, Rabu (23/02/2022).

Secara total, lanjut Zudan, jumlah penduduk Indonesia pada 2021 mencapai 273.879.750 jiwa. Ada kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Dari total 273 jutaan penduduk tersebut, 138.303.472 jiwa adalah laki-laki (50.5%), sedangkan 135.576.278 jiwa lainnya perempuan (49.5%). Sementara database mencatat adanya pelaporan kelahiran penduduk sebanyak 691.259 jiwa, dan kematian penduduk 1.580.865 jiwa.

Dari rilis juga menunjukkan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021, yaitu 48.220.094 jiwa. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 698.003 jiwa.

Di tingkat pemerintah kabupaten/kota menunjukkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 5.327.131 jiwa. Sedangkan kabupaten yang jumlah penduduknya tersedikit, disandang oleh Kabupaten Supiori (Papua) dengan jumlah penduduk hanya 24.855 jiwa.

“Selain itu, database kami juga mencatat ada sebanyak 6.577.916 kejadian pindah-datang penduduk yang terjadi secara nasional, baik itu antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun beda provinsi,” tuturnya. (Lak/Ant)

Read More

Barata Indonesia Pertahankan TKDN Produk Andalan Perseroan

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

PT Barata Indonesia ( Persero) terus mendorong pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap produk yang dihasilkan oleh perseroan. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya sertifikat “Sah Tanda Capaian TKDN” dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia untuk produk andalan perseroan. Sertifikat tersebut terdiri dari produk komponen minyak dan gas hingga produk perkeretaapian memiliki TKDN sebesar 56,96%.

Direktur Pemasaran PT Barata Indonesia ( Persero) Sulistyo Handoko mengatakan bahwa pemenuhan TKDN dari setiap produk unggulan Barata Indonesia, merupakan upaya Barata Indonesia untuk mendorong produktivitas serta daya saing industri manufaktur nasional.

Menurutnya, dengan terus meningkatkan TKDN produk andalan, hal ini dapat mengurangi ketergantungan akan produk – produk asing yang membanjiri pasar saat ini.

”Karena itu, dukungan dari pemerintah baik itu dari segi regulasi maupun kebijakan akan penggunaan produk – produk yang memenuhi TKDN dalam proyek strategis , akan sangat membantu bagi industri manufaktur nasional agar dapat terus mengambil peran sekaligus meningkatkan kualitas industri manufaktur nasional itu sendiri, “ ujar Sulis dalam keterangan tertulisnya. Senin (18/01)

Untuk memenuhi persyaratan kualitas produk yang dihasilkan, Barata Indonesia tidak hanya melengkapi sertifikat TKDN dari Kemenperin RI dalam tiap produk andalannya. Untuk produk komponen kereta api, Barata Indonesia masih menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki sertifikat AAR (Association of American Railroads). Sertifikat tersebut ditujukan untuk kontraktor di Industri Kereta Api yang menyangkut, pembuatan, pengadaan, identifikasi bahan pengemasan dan juga penyimpanan. Dengan sertifikat tersebut, Barata Indonesia dapat melakukan ekspor dan memasarkan produk komponen kereta api hingga pasar Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Barata Indonesia turut meningkatkan TKDN produk pembangkit listrik melalui Pabrik Komponen Turbin diantaranya Combustion Chamber, Condensor serta Blade Ring.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang manufaktur, Barata Indonesia terus berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga melibatkan industri domestik dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.

Menurut Sulis, pencapaian Sertifikasi TKDN di atas 50 persen ini merupakan kekuatan bagi perseroan. Terutama dalam rangka mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri pada proyek strategis nasional serta memperkuat daya saing industri manufaktur untuk menjadi pemain dalam Global Value Chains.

PT Barata Indonesia (Persero) perusahan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur dan konstruksi mendukung sektor Pangan (Food), Pembangkitan (Energy), Sumber Daya Air (Water) serta Industri Komponen dan Permesinan (FEW+). (Arianto)

Read More

Fahira Idris Apresiasi Walikota Jakbar dalam Pembentukan Sekterariat Bersama Pelayanan Dasar Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Undangan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini Walikota Jakarta Barat Bang Yani Wahyu Purwoko, S.AP, M.Si di Kantor Walikota Jakarta Barat lantai 2 bersama dengan beberapa SKPD teknis yang melayani pelayanan dasar masyarakat.

Hadir Walikota Jakbar, Asisten Kesra Jakarta Barat beserta jajaran Pl. Kasudin Kesehatan, Kasudin Sosial, Kasudin Pendidikan Wilayah 1, Kasudin Pendidikan Wilayah 2, Kabag Kesra, Koordinator Baznas Baziz, BPJS Kesehatan, Ketua Forum RT RW, Ketua Bang Japar, dan beberapa Relawan Lainnya seperti KPD Rekan dan Sohib Indonesia.

Yani Wahyu Purwoko Walikota Jakarta Barat menyampaikan terima kasih kepada para Organisasi dan Relawan yang selalu terjun kemasyarakat dalam mengadvokasi berbagai layanan di Jakarta Barat. Hari ini, kita samakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan Pelayanan di Jakarta Barat. Saya undang para SKPD terkait untuk mempercepat layanan dasar masyarakat di Jakarta Barat.

"Kedepan, jika ada permasalahan dan aduan dari warga melalui Sekretariat Bersama, maka saya tinggal instruksikan SKPD Teknis terkait atasi dan berikan solusi, misalnya : ada laporan di Sekber dari yang Piket hari itu, maka SKPD terkait tinggal TUNTAS kan apa yang menjadi permasalahan warga, semisal ada warga yang sakit, masuk Rumah Sakit meminta pelayanan dasar di RS, maka Sudinkes Jakbar dan BPJS Jakbar bisa tuntaskan sebagai wujud melayani warga yang melapor dan hasilnya dilaporkan kembali sebagai tanggung jawab jawaban kepada masyarakat", ujar Yani Wahyu Purwoko dalam arahannya kepada Tim Sekretariat Bersama SKPD Jakbar di Jakarta, Senin (17/01)

Dalam kesempatan yang sama, Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi dan berterima kasih kepada Walikota Jakarta Barat atas Gerak Cepat dan Langkah Taktis yang baik untuk meningkatkan Pelayanan Prima dibidang Pelayanan Dasar di Masyakarat Jakarta Barat.

"Ide dan Gagasan Baik dari Walikota Jakarta Barat ini, sangat perlu didukung dan di Apresiasi yang tinggi, karena beliau (red: Walikota Jakbar) benar-benar berdiri diatas kepentingan masyarakat, yang penting masyarakat mendapatkan Pelayanan yang Terbaik, Pelayanan yang Prima dan Pelayanan yang Cepat untuk semua jenis layanan Kesejahteraan Masyarakat," ungkapnya. 

"Kedepan, Jakarta Barat akan cerah dan baik, serta menjadikan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya, karena Walikotanya baru saja di lantik Bapak Gubernur DKI Jakarta langsung berfikir akan pelayanan dasar masyarakat. Selamat Bekerja Bapak Walikota, kami Keluarga Besar Bang Japar di semua wilayah Jakarta Barat akan mendukung, mensuport dan berada dalam ketiap kebijakan baik Bapak Walikota untuk masyarakat di Jakarta Barat", pungkasnya. (Arianto)

Read More

Reformasi Kepabeanan dan Cukai Ala Heru Pambudi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berbagai inovasi di bidang kepabeanan dan cukai telah lahir dari pemikiran Heru Pambudi. Setidaknya, ada empat inovasi yang berhasil Heru implementasikan semasa menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan periode 2015-2021.

Salah satu inovasinya adalah National Logistic Ecosystem atau NLE yang merupakan inovasi penataan sistem logistik. NLE memfasilitasi perdagangan internasional dengan tata kelola yang mempermudah lalu-lintas perdagangan internasional.

“NLE merupakan ekosistem yang mengolaborasikan sistem-sistem di bidang _supply chain_ impor dan ekspor dari hulu ke hilir dan sebaliknya, mulai dari _shipping_, _loading_, pengeluaran dari pelabuhan, _trucking_, hingga _warehousing_, dan juga sebaliknya. NLE tidak menghilangkan sistem yang telah ada, melainkan kolaborasi menyambungkan sistem-sistem tersebut,” jelas Heru yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulisnya. Rabu (12/01)

Dengan adanya NLE, pengguna layanan hanya perlu melakukan _single transaction_ saja. Heru menjelaskan bahwa terdapat empat area perbaikan yang dilakukan melalui NLE, yakni proses bisnis, platform, pembayaran, dan tata ruang.

NLE ini juga telah dilembagakan dalam Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Kebijakan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. 

Sebelum ada NLE, sistem logistik dari perdagangan internasional yang masuk Indonesia melalui bandara dan pelabuhan laut menempuh sistem yang rumit, lama, dan menelan banyak biaya. Bahkan, pengguna layanan perlu melakukan lebih dari 17 transaksi layanan agar urusannya selesai. 

“Hadirnya NLE ini mampu menurunkan _cost_ logistik Indonesia dari 23,5 persen dari PDB pada tahun 2017 menjadi 21,3 persen pada tahun 2020,” ungkap pria kelahiran Bondowoso ini.

Selain NLE, Heru juga menginisiasi penertiban impor borongan. Impor borongan adalah cara pengambilan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dengan sistem borongan. Penertiban dilakukan untuk mencegah transaksi yang dokumen impor dan fisik barangnya tidak sesuai.

Melalui penertiban ini, Heru bersama DJBC mendorong importir agar tertib administrasi, karena jika tidak, maka barang impor masuk yang tidak sesuai dengan dokumen akan dibasmi. Penertiban impor borongan ini bersinergi dengan berbagai instansi, antara lain Polri, TNI, PPATK, KPK, hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Penertiban ini dilakukan dengan memodernisasi sistem informasi pengawasan impor melalui manajemen risiko. “Dengan adanya penertiban impor borongan ini, maka target penerimaan DBC tercapai dan _tax base_ naik hingga 61 persen pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2017,” tambahnya.

Pria yang telah mengabdi pada negara sejak 1989 ini juga berupaya melakukan penertiban rokok ilegal melalui Operasi Gempur. Melalui operasi serentak, terpadu, dan terkoordinasi, Operasi Gempur memberantas mafia dan rokok ilegal.

Rokok ilegal merupakan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai berbeda. Melalui operasi ini, peredaran rokok ilegal telah turun dari 12,1 persen menjadi 4,9 persen dalam kurun waktu lima tahun dan berindikasi pada tercapainya penerimaan cukai rokok oleh negara.

Reformasi kepabeanan dan cukai selanjutnya dari Heru Pambudi adalah revitalisasi pengawasan laut yang merupakan sinergi pengawasan laut dan kegiatan intelijen serta patroli bersama antarwilayah yang dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai Malaysia, serta Polisi Singapura. Pengawasan laut pun memanfaatkan teknologi Automatic Identification System (AIS) sebagai penguatan pengawasan dalam penertiban.

Revitalisasi pengawasan laut ini pun telah berhasil menekan kerugian pendapatan negara. Sejak diimplementasikan, penertiban yang dilakukan di Pantai Timur Sumatra telah berhasil berbagai penyelundupan ekspor dan impor ilegal, yang terdiri dari bahan bakar, hasil tembakau, pakaian bekas, perikanan, minuman beralkohol, narkotika, mineral dan batu bara, pupuk/bahan peledak, sembako, kayu dan rotan, hingga perdagangan hewan dan tumbuhan langka.

Selain empat inovasi kepabeanan dan cukai tersebut, masih banyak lagi terobosan yang lahir di masa kepemimpinan Heru. Antara lain adalah Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM), Pusat Logistik Berikat, hingga pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitas khususnya untuk Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada masa pandemi Covid-19.

Belum sampai setahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, lulusan Master of Law dari University of Newcastle upon Tyne ini telah membuat gebrakan dalam pembenahan budaya organisasi di Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu SATU.

“Kemenkeu SATU merupakan penguatan kolaborasi budaya dan sistem dimana Sekretariat Jenderal menjadi katalisator dalam mengembangkan dan mengaplikasikan penguatan budaya untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan APBN,” ujar Heru.

Inovasi-inovasi tersebut membuat sosok Heru dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berkomitmen, berintegritas, persisten, namun juga hangat dan memiliki koneksi yang luas. Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Heru telah berkontribusi dalam mengawal program intensifikasi objek cukai selama menjadi pimpinan DJBC dan saat ini sebagai Sekretaris Jenderal, Heru bertanggung jawab untuk terus menggerakkan perubahan dan transformasi Kemenkeu dalam menghadapi perubahan,” ungkap Sri Mulyani.

Sepak terjang Heru pun berhasil mengantarkan dirinya meraih berbagai prestasi dan penghargaan. Pada 2017, Heru dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Awards serta mendapat Exemplary Excellence Medal - Pingat Tauladan Terbilang yang merupakan penghargaan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Kerja keras Heru pun juga diganjar dengan mendapatkan Anugerah ASN Tahun 2021. Heru berhasil membawa pulang Piala Adhigana sebagai Tiga Terbaik dalam kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (Ari/Tha)

Read More

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Terbitkan Petunjuk "PELAKSANAAN" Penghitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari ini, Senin (10/01/2022), Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Telah menandatangani Surat Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum dengan nomor 2/TUaka.TUN/I/2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Supandi menyampaikan terbitnya Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum tentunya mempunyai riwayat sejarah atau histori yang terkait perkembangan zaman yang tadinya dari tradisi hard copy menjadi tradisi soft copy atau dari zaman konvensional menjadi zaman serba tehnologi digital (elektronik) tukas Supandi yang juga sebagai Guru Besar di Universitas Penogoro.

Beliau menjelaskan kaitanya dengan Upaya Hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara mengingat di Pengadilan TUN untuk menentukan momentum penghitungan tenggang waktu upaya hukum menggunakan Pos Tercatat (PT. Pos Indonesia) sebagai sarana pengiriman surat atau putusan pengadilan dan sebagai bukti bahwa surat/putusan telah dikirim hanya bersasarkan resi/tanda terima tercatat dengan secarik kertas kemudian setelah sampai pada yang dituju atau yang bersangkutan pihak Pos tidak menyampaikan bukti tanda telah diterimanya surat/putusan Pengadilan kepada Pengadilan Penagju (PTUN/PTTUN), sehingga sulit untuk dilacak kapan orang yang dituju/pihak yang dituju menerima surat Pengadilan. Sehingga sulit untuk membuktikan kapan diterimanya surat pengadilan tersebut, dan pada akhirnya digunakan “teori pengiriman” untuk menghitung momentum penghitungan tenggang waktu, tetunya hal ini secara das sein menimbulkan ketidakpastian atau berakibat situasi yang kurang adil. Dimana Pengiriman surat terkadang tidak tepat waktu

Lebih lanjut, supandi menegaskan, oleh karena sekarang zaman sudah canggih maka seiring dengan kemajuan tehnologi sekarang PT. Pos Indoneisa telah menerapkan aplikasi dalam pencatatan surat yang dikirimnya sehingga memungkinkan masyarakat atau pengadilan pengaju untuk mengetahui kapan surat tersebut itu dikirim atau diterimanya oleh pihak yang dituju, dengan demikian dengan adanya kemajuan tehnologi informasi maka penerapan teori pengiriman tidak relevan lagi dan yang relevan adalah digunakan teori Penerimaan. 

"Pengadilan agar berhati-hati dan penuh kecermatan dalam menerapkan Teori Penerimaan agar tidak terjadi perbedaan penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum, demikian Urgennya surat Petunjuk ini dibuat," tegas Supandi. (Ari/Tha)

Read More

Waspada Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Guru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya surat palsu yang mencatut nama Menteri PANRB. Surat palsu yang tengah beredar berisi pengangkatan tenaga guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan. 

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. “Sudah dipastikan surat tersebut palsu,” tegasnya di Jakarta, Minggu (09/01).

Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan Menteri PANRB. Surat palsu itu ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 dan tertulis ditandatangani Menteri PANRB pada 3 Januari 2022 dengan perihal pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN tahun 2022. 

Averrouce mengatakan bahwa beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama yakni pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN tahun 2021 yang harus dipenuhi. Dengan adanya kekosongan ini, seolah Menteri PANRB memberikan kesempatan kepada bagi tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tertulis juga bahwa rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi ke Bagian Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat atas nama Drs. Satya Pratama, S. Sos dengan nomor Whatsapp 0823-37805109.

Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut yakni Selasa, 03 Januari 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR Senayan Jakarta untuk pengangkatan tenaga honorer umur 35 tahun keatas.

Averrouce mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kepanjangan dari nama lembaga/menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan. “Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menteri PANRB. Tertulis Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika mendapatkan informasi terkait pengangkatan ASN dan mengonfirmasi kebenarannya kepada Kementerian PANRB jika menemukan hal serupa. “Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi pemerintah terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB,” tegasnya. 

Selanjutnya, Averrouce menyatakan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2022 akan diinfokan setelah proses pengadaan CASN Tahun 2021 baik CPNS maupun PPPK (Jabatan Fungsional Guru dan Non-Guru) telah selesai dilaksanakan. Seperti diketahui proses seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru baru memasuki tahap 2 dari 3 tahapan yang akan dilaksanakan. (Lak/Tha)

Read More

Tingkatkan Kualitas Permukiman, Capaian Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2021 Sebesar 96,39%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat salah satunya melalui program kerja pada bidang Cipta Karya/permukiman. 

Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan data emonitoring, realisasi anggaran bidang Cipta Karya Kementerian PUPR mencapai sebesar 96,39% atau senilai Rp25,39 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp26,34 triliun. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, capaian realisasi anggaran tersebut terdiri dari sejumlah program pada Direktorat Jenderal Cipta Karya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penanganan kawasan kumuh, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, serta rehabilitasi atau revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Tercatat berdasarkan data, pada tahun 2021 capaian program Ditjen Cipta Karya berupa 1.984 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk 480.073 sambungan rumah (SR) dari target sebesar 2.012 liter/detik. 

Selanjutnya, pada tahun 2021 juga telah dibangun pengelolaan air limbah untuk 272.431 Kartu Keluarga (KK) dari target program sebanyak 131.342 KK. Sedangkan untuk pembangunan pengelolaan persampahan tercapai sebanyak 979.927 KK dari target 642.224 KK. 

Capaian berikutnya pada bidang Cipta Karya yakni penanganan kawasan kumuh seluas 4.194,99 hektar , pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, serta 1.599 unit rehabilitasi atau revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp5,58 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi. Tercatat realisasi padat karya tahun 2021 yang sudah dilaksanakan sebesar 99,5% senilai Rp5,53 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 416.168 orang. 

Program PKT reguler bidang Cipta Karya terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). (Lak/Ant)

Read More

Kemenpan RB: Masyarakat Diminta Cermat Kenali Gelagat Calo CASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan meminta imbalan tertentu. 

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. “Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal, dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan,” ungkap Sri saat ditemui usai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kementerian PANRB di Gedung Nanggala Kopassus, Jakarta, Jumat (15/10).

Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CPNS. Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi. 

Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. “Mereka bisa saja menyerupai pegawai Kementerian PANRB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan _cross check_ dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan. Sri menekankan, bahwa pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga.

Lebih lanjut dikatakannya, seluruh calon ASN juga sudah harus mulai memahami _core values_ BerAKHLAK yang harus diterapkan seluruh ASN, terutama pada nilai Akuntabel dan Kompeten. Hal tersebut tak hanya didasari atas penerapan ujian berbasis komputer yang hasilnya bisa dilihat secara _real-time_, tapi juga mengedepankan kompetensi peserta untuk dapat melewati nilai ambang batas dengan melakukan tes secara mandiri dan jujur.

Hal tersebut diamini oleh Nabilla Andini, salah satu peserta SKD CPNS yang melamar di Kementerian PANRB. Nabilla mengapresiasi panitia pelaksana yang telah melakukan pemeriksaan peserta dan verifikasi dokumen secara teliti dan menyeluruh. 

Meski belum pernah didekati oleh calo, ia optimis bahwa adanya seleksi dengan menggunakan sistem _Computer Assisted Test_ (CAT), akan meminimalisir praktik penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Calo itu pasti ada, di tes apapun itu, baik PNS, BUMN, dan lain-lain. Adanya CAT ini tentu menutup celah praktik calo, setidaknya dapat meminimalisir risiko penipuan,” ujarnya. 

Selain memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, panitia pelaksana juga melakukan pemeriksaan peserta secara ketat. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan diminta untuk mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melakukan pencocokan wajah peserta dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Peserta Ujian. (Tha/Lak)

Read More

Bea Cukai dan Empat Instansi Lain Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bea Cukai bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam upacara pembukaan operasi laut interdiksi terpadu tahun 2021 yang diselenggarakan di Dermaga Bintang 99, Batam pada Selasa (14/09).

Perjanjian kerja sama pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika merupakan pedoman dan payung hukum dalam melakukan koordinasi dan kerja sama, serta untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan operasi yang berdaya guna, lebih efektif dan efisien, dan juga mengefektifkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di ranah narkotika dan prekusor narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani yang memuat ruang lingkup tentang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu, pemanfaatan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang disepakati dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Para pihak juga memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang.

Pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu mencakup operasi rutin, operasi khusus dan operasi tertentu. Operasi laut interdiksi terpadu 2021 menggunakan sandi operasi PURNAMA ”Gempur Narkotika Bersama” Menuju Indonesia Bersinar dengan konsep unity of effort yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan BNN sebagai leading sector khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kegiatan operasi akan menyasar perairan Aceh, Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Natuna, Selat Karimata, Kepulauan Seribu dan perairan Sulawesi Utara. Operasi semacam ini merupakan pelaksanaan yang kedua kali, dimana Bea Cukai telah ikut serta sejak pelaksanaan yang pertama di tahun 2020 dan berhasil melakukan lima penindakan terhadap total 85,5kg sabu, 23kg ekstasi dan 30,3gr ganja.

Sesuai dengan fungsi Bea Cukai sebagai community protector dan sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2020, Bea Cukai memiliki tanggung jawab dan mengambil peran aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika lewat operasi laut bersama. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan para pihak yang terlibat dapat berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan operasi interdiksi terpadu 2021 demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba. (Arianto)

Read More

Era Disrupsi, ASN Harus Dinamis dan Adaptif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era disrupsi dunia saat ini yang dikenal istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) memerlukan peran ASN yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan berpikir dan memahami keadaan dengan cepat atau Agility Skill. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pun menjadi keniscayaan untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat PPSDM Aparatur Susetyo Edi Prabowo dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Forum ASN Internasional terkait Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Kamis (9/9).

"Dalam rangka mengembangkan kompetensi dan membangun pola pikir ASN yang adaptif dan agile, organisasi harus menumbuhkan keterlibatan pegawai dan juga membenahi struktur organisasi. Oleh karena itu PPSDM Aparatur menyelenggarakan acara Sosialisasi Forum ASN Internasional Terkait Penulisan Artikel Pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi ini," ujar Susetyo.

"Tujuan dari acara sosialisasi ini adalah menumbuhkan semangat menulis dan turut serta berperan aktif dalam pembangunan pola pikir ASN yang adaptif dan Agile serta berwawasan global," Susetyo menambahkan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Muhammad Rizwi menyatakan hal yang sama, Presiden menginginkan SDM Apartur yang dapat bekerja keras melayani masyarakat, dinamis, trampil serta memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Acara sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara serta mampu memunculkan terobosan baru dan meniru pola-pola organisasi yang lebih lincah, dinamis dan bersifat fleksibel sehingga menjadi birokrat yang responsif," ungkap Rizwi.

Target dan output dari kegiatan ini bisa tersampaikannya informasi serta kesadaran akan pentingnya profesionalitas dalam rangka mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau good government serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien perlu didukung dengan adanya profesionalitas dari ASN.

"Diharapkan juga dari acara ini akan timbul kesadaran pentingnya publikasi ilmiah bagi pejabat fungsional yang dapat dimaknai sebagai sebagai upaya untuk menyebar luaskan suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam dalam bentuk laporan penelitian, makalah, buku atau artikel yang bersifat ilmiah," jelas Rizwi.

Sementara itu masih ditempat yang sama, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wawan Supriatna menambahkan, "Di BPSDM itu, karya tulis ilmiah itu sudah menjadi salah KPI di setiap satker karena disadari benar bahwa sebagai suatu institusi yang bertanggung jawab didalam kerangka pengembangan kompetensi ya harus menjadi leading dari suatu produk-produk yang harusnya inovatif terhadap kondisi yang dibutuhkan saat ini".

Jabatan fungsional itu menjadi engine sehingga produktivitas karya tulis ilmiah itu tidak hanya sekedar memenuhi pengembangan profesi jabatan, untuk melengkapi atau memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan yang dipersyaratkan dengan peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 13 tahun 2019.

Wawan berharap para ASN memiliki perubahan mainset tidak hanya memuhi kewajiban saja tetapi kita rubah untuk dapat memberikan kontribusi yang terbesar bagi bangsa dan negara ini melalui perannya masing-masing khususnya jabatan fungsional tertentu melalui sebuah produk penelitian.

"Kalau itu saja yang menjadi orientasi itu hanya sampai tunai sebuah kewajiban atau melaksanakan kewajiban, kita belum sampai pada posisi yang lebih jauh yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan peran terbesar untuk mendorong agar kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman melalui bukti-bukti tulisan yang levelnya tidak hanya sekedar kepada skala yang tidak dikenal tetapi harus minimal skala yang dikenal," pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

Kemenperin Apresiasi Industri Serahkan 1.000 Konsentrator Oksigen

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Kementerian Perindustrian terus mendorong para pelaku industri untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Melalui langkah sinergi ini diyakini dapat mengakselerasi kebijakan pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

“Kemenperin senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh sektor industri untuk turut berperan atau berkontribusi dalam menangani dampak pandemi saat ini,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika pada acara Serah Terima Bantuan 1.000 konsentrator oksigen dari Djarum Foundation di Semarang, Jumat (10/9).

Putu menuturkan, Kemenperin memberikan apresiasi kepada Djarum Foundation yang mendonasikan sebanyak 1000 unit konsentrator oksigen. Dari jumlah tersebut, akan dihibahkan kepada sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini merupakan langkah yang positif dan suatu bentuk kepedulian sosial dari pelaku industri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, bantuan ini untuk langkah antisipasi munculnya varian baru Covid-19 yang dapat mengakibatkan lonjakan kasus dan kebutuhan terhadap oksigen seperti yang terjadi beberapa bulan lalu.

Putu menambahkan, donasi konsentrator oksigen dari Djarum Foundation ini merupakan wujud nyata kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor industri. “Kepedulian ini memberikan makna bahwa industri dalam negeri tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian, tetapi juga berbagi beban di kala negara sedang dalam kondisi sulit,” imbuhnya.

Selama pandemi, Kemenperin bertekad untuk menjaga aktivitas sektor industri terus berjalan karena untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan pasar ekspor. “Dengan sektor industri tetap beroperasi, juga turut menjaga investasi dan serapan tenaga kerja yang ada, yang tentunya memacu pertumbuhan ekonomi,” jelas Putu. Adapun kebijakan strategis yang mendukung hal tersebut, antara lain pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

“Di samping itu, melalui Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2021 tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Strategis Industri dalam Masa Kedarutan Kesehatan Covid-19, produsen oksigen memaksimalkan produksinya untuk penggunaan medis. Selanjutnya, Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021, meminta industri pengguna oksigen mengurangi pemakaian oksigennya dalam operasional produksi, karena oksigennya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan medis,” ungkap Putu.

Selama ini, peran industri sudah sangat banyak dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. “Kemenperin juga turut memfasilitasi sektor industri dalam pembuatan alat pelindung diri (APD) hingga penyediaan oksigen, tabung oksigen dan generator oksigen,” tandasnya.

Dari hasil upaya strategis Kemenperin tersebut, Industri Hasil Tembakau (IHT) mencatatkan kinerja yang gemilang dan berperanan penting dalam peningkatan ekonomi negara. Pada tahun 2020, ekspor produk IHT dapat dipertahankan senilai USD864,41 juta.

Sektor IHT merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau, PPN dan PPh. Pada tahun 2020, pendapatan cukai hasil tembakau mencapai Rp170,24 triliun atau berkontribusi 10,4% bagi APBN.

Disamping itu, IHT mampu menyerap tenaga kerja dari hulu ke hilir dengan jumlah mencapai 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu tenaga pabrik, dan 2 juta tenaga kerja di sektor distribusi dan retail.

*Jadi contoh*

Plt. Dirjen Industri Agro berharap upaya yang telah dilakukan oleh Djarum Foundation dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya. “Kami juga sempat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung sejumlah penerapan protokol kesehatan di sektor industri hasil tembakau. Dari hasil pemantauan kami, secara keseluruhan penerapannya sangat baik, bahkan bisa menjadi model di sektor lain,” terangnya.

Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto mengemukakan, sebagai salah satu binaan Kemenperin, perusahaan berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam program penanggulangan pandemi Covid-19. “Kami berharap, dari donasi konsentrator oksigen ini dapat mengantisipasi bilamana lonjakan pasien Covid-19 terjadi kembali. Tapi tentunya mari sama-sama kita berdoa semoga lonjakan kasus tidak terjadi lagi dan Indonesia segera keluar dari pandemi,” ujar Budiharto.

Menurut Budiharto, saat ini, konsentrator oksigen menjadi alternatif terapi oksigen yang digunakan masyarakat. Alat ini menjadi populer karena mudah dibawa, memiliki bobot yang lebih ringan dan tidak perlu melakukan isi ulang oksigen seperti layaknya tabung oksigen konvensional. “Dan juga, selain untuk pasien Covid-19, konsentrator oksigen dapat digunakan bagi pasien lain yang menderita penyakit di bagian penapasan dan penurunan saturasi oksigen di dalam darah,” ujarnya.

Donasi konsentrator oksigen ini merupakan kelanjutan rangkaian bantuan dari Djarum Foundation sejak April 2020 guna membantu menanggulangi pandemi Covid-19 di tTanah air. Beberapa bantuan yang telah diberikan ke berbagai rumah sakit untuk membantu mempercepat pemulihan pasien saat terjadi lonjakan kasus diantaranya alat terapi oksigen High Flow Nasal Cannula (HFNC), hospital bed, air purifier, hingga ventilator.

Djarum Foundation juga memberikan perlengkapan kesehatan berupa masker, goggle, faceshield, dental protective face, baju coverall hingga suplemen dan multivitamin kepada tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan menyampaikan, pihaknya turut melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap upaya sektor industri dalam menanggulangi pandemi Covdi-19. “Kami melihat peran pentingnya sektor industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri, kesehatan dan keselamatan pegawai industri juga merupakan hal utama produktivitas untuk terus dijaga dan ditingkatan,” tegasnya.

Apalagi, telah diterbitkan SE Menperin Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menperin 3/2021 tentang IOMKI Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. “Aturan ini harus dilaksanakan industri sebagai jaminan dan upayanya menerapkan protokol kesehatan. Dengan kegiatan usahanya dapat dipastikan ekonomi tetap berjalan, namun tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19 di sektor industri,” paparnya.
Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. (Arianto)

Read More

Kemenhub Gelar Donor Darah dan Plasma Konvalesen Menyambut Hari Perhubungan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) menggelar kegiatan donor darah dan plasma konvalesen yang diikuti oleh pejabat dan staf Kementerian Perhubungan. Gelaran donor darah dan plasma konvalesen ini berlangsung pada Selasa (7/9) hingga Rabu (8/9) di Gedung Balitbanghub, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan juga sebagai upaya percepatan pemulihan pandemic Covid-19. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Balitbanghub Umar Aris, “Kegiatan donor darah dan plasma konvalesen ini dilakukan sebagai salah satu upaya bersama dalam membantu mempercepat penyembuhan pasien yang terinfeksi Covid-19 serta sebagai bentuk empati dan wujud peduli kemanusiaan.”

Hal ini senada dengan ucapan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono. Menurut Djoko, Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat turut terpanggil untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan tujuan mulia ini. 

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk empati, dan diharapkan mampu meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia,” ujar Djoko.

Kegiatan yang didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ini diikuti oleh 293 peserta, yang akan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 7 – 8 September 2021, dan tahap kedua akan berlangsung pada 13 – 14 September 2021.

“Tahap kedua pelaksanaan donor darah dan plasma konvalesen yaitu pada tanggal 13 dan 14 September 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,” ujar Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Perhubungan sekaligus Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto.

Pada tahap pertama ini, terdapat 147 Peserta donor darah, dimana 30 peserta diantaranya tidak lolos pemeriksaan tahap awal dikarenakan kadar hemoglobin yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga tersisa 117 peserta yang mengikuti kegiatan ini. 

“Peserta yang terdaftar pada donor plasma konvalesen berjumlah 135 peserta, dengan 71 orang lolos wawancara via telepon yang dilakukan oleh Halo Donor, dan peserta yang lolos pemeriksaan kesehatan berjumlah 27 peserta,” ujar Pandu.

Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI Arya Sandiyudha mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan ini karena sangat bermanfaat dan bermakna bagi mereka yang membutuhkan setiap hari, seperti ibu yang baru melahirkan dan pendarahan, ataupun kasus lainnya.

Kebutuhan kantung darah tiap harinya pun cukup tinggi. “setiap hari permintaan yang masuk ke kami sebesar 57.000 kantung darah, namun hanya dapat terlayani 24.000 kantung darah, sehingga setiap harinya membutuhkan 1000 hingga 2000 kantung darah,” ujar Arya.

Umar berharap Kemenhub kedepannya dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang lain, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 

“Peringatan Harhubnas harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu dalam penanggulangan Covid-19,” tandas Umar. (Arianto)

Read More

Dirjen Bina Adwil Mengapresiasi Terbentuknya Jabatan Fungsional Damkar dan Analis Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menetapkan Keputusan Mendagri Nomor 821.29-4006 Tahun 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran di Daerah 26 Agustus 2021. Terbitnya regulasi tersebut, sebagai bentuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaraan dan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

Terkait hal itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional (JF) bagi aparatur Damkar dan Penyelamatan di daerah. Surat tersebut diberikan kepada 59 dari 68 Pemda yang mengusulkan untuk mengikuti pelaksanaan Inpassing JF Damkar dan JF Analis Kebakaran. Adapun jumlah rekomendasi pengangkatan yang dikeluarkan, yakni sebanyak 2.371 orang untuk JF Damkar dan 207 orang untuk JF Analis Kebakaran.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak khususnya kepada kepala daerah yang telah memberikan perhatian dalam mendukung terbentuknya JF Damkar dan JF Analis Kebakaran di daerah. Ia menilai, langkah tersebut sebagai upaya peningkatan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan.

"Pembentukan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran dapat menjadi bagian untuk mendorong terbentuknya kemandirian organisasi damkar dan penyelamatan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Damkar dan Penyelamatan di Provinsi/Kab/Kota," kata Safrizal dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Lebih lanjut, Syafrizal berpesan kepada seluruh aparatur Damkar dan penyelamatan, agar dapat menjadikan momentum ini sebagai semangat dalam membangun profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan, eksistensi, dan kinerja Damkar dalam memberikan perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran kepada seluruh warga masyarakat secara prima.

Untuk diketahui, 57 daerah yang mendapat surat rekomendasi tersebut terdiri dari 1 Provinsi, 37 Kabupaten dan 19 Kota. Mereka telah menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Kemendagri. Adapun total formasi inpassing sebanyak 1.925 orang, yang terdiri dari 1.725 JF Damkar dan 200 JF Analis Kebakaran. Merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, seluruh pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran harus diangkat dan dilantik paling lambat 5 September 2021. 

Sementara itu, dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Maros merupakan Pemda yang pertama kali melalukan pelantikan, yang terdiri dari 7 pejabat fungsional Damkar dan 6 pejabat fungsional analis kebakaran. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang mengikuti proses inpassing. Mereka telah melantik sebanyak 975 orang, untuk menempati posisi sebagai pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kualitas SDM Transportasi, Kemenhub Berikan Beasiswa Program S2 Double Degree Sektor Transportasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memberikan beasiswa S2 (Magister) double degree untuk program studi sektor transportasi kepada 78 orang. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi. Ke 78 mahasiswa penerima beasiswa S2 double degree ini terdiri dari sebanyak 64 orang PNS Kemenhub, 5 orang PNS dari Pemerintah Daerah, dan 9 orang pegawai BUMN sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis (2/9), memberikan pembekalan dan arahan kepada para mahasiswa baru peserta beasiswa double degree dan para taruna/i transportasi Kemenhub, pada acara “Studium Generale” yang diselenggarakan secara virtual oleh BPSDM Perhubungan. Menhub mengatakan, program beasiswa ini dilakukan dalam rangka menyediakan SDM transportasi yang berintegritas, andal, inovatif, beretika dan berdaya saing baik secara nasional maupun internasional dalam bidang transportasi.

“Program double degree ini merupakan wujud konkrit, bahwa kita tidak sembarangan dalam menyediakan SDM Transportasi. Melalui program double degree ini diharapkan kalian memiliki jejaring dan relasi baru di luar negeri. Karena kolaborasi ini sangat penting,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, pengembangan SDM sektor transportasi yang dilakukan Kemenhub juga merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden RI Joko Widodo untuk memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional guna meningkatkan daya saing bangsa.

“Oleh karena itu, saya harapkan kalian adalah orang-orang pilihan yang dapat menelurkan ide, riset gagasan, inovasi dan akhirnya memberikan suatu sumbangsih bagi kemajuan sektor transportasi nasional,” ujar Menhub.

Menhub berpesan kepada para peserta beasiswa untuk memperhatikan empat aspek soft skill yang harus dimiliki yaitu: berfikir secara kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Menhub juga meminta para peserta beasiswa dapat membuat tesis yang mempunyai manfaat bagi kemajuan sektor transportasi dan memiliki keterhubungan (link and match) antara yang dipelajari dengan yang dibutuhkan di industri transportasi.

Program Pascasarjana (S-2) Double Degree ini merupakan program studi khusus (tailor made) untuk memenuhi kebutuhan SDM Transportasi yang unggul dalam bidang akademik dan mumpuni pada bidang implementasi di lapangan.

Asal tahu saja, Program ini merupakan Kerjasama BPSDM Kemenhub dengan sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu: Universitas lndonesia (Ul) dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Transportasi Jalan, Universitas Gajah Mada dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Perkeretaapian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Rotterdam University of applied Sciences (RUAS) Belanda untuk Program Moda Transportasi Laut, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Ecole Nationale de I’aviation Civile (ENAC) Perancis untuk Program Moda Transportasi Udara. (Arianto)

Read More

Mentan SYL Dorong Hutan Sagu Papua Barat Menjadi Lahan Agrowisata

Duta Nusantara Merdeka | Sorong, Papua

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mendorong lahan hutan sagu menjadi kawasan agrowisata di Sorong, Papua Barat untuk mewujudkan pertanian yang maju menuju kedaulatan pangan di Papua Barat.

Di samping itu, Mentan mengharapkan hilirisasi yang dilakukan oleh para pelaku stakeholder pertanian bekerjasama untuk mendapatkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini integrated farm, tolong Muspida koordinasi bantu Bupati untuk kerubutin, kita buat industrinya, tidak hanya sagu saja, tidak hanya saja Melki (petani) membuat sagu saja, tapi sekitarnya ada peternakan, di sana ada buah horti, kemudian tanaman pangan, dan lainnya, jadi ada integrated farm dan modern, semua yang dimiliki rakyat." demikian disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ketika melakukan kunjungan kerja di Distrik Aimas, kelurahan Malawi, kabupaten Sorong, Jum'at 3 September 2021.

Mentan menegaskan Papua Barat merupakan wilayah penghasil sagu terbesar nusantara, dan berharap pertanian yang diusahakan secara bersama dapat dipoles dengan sentuhan teknologi melalui pelatihan-pelatihan.

"Di sini sagunya oke, dan pertanian ngga bisa sendiri sendiri, harus ramai ramai. Agrowisata, satu kali turun semua kena, jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek, Istri istri harus bimtek, anak muda harus kursus, kursus harus ada hasilnya, seperti sagu harus jadi mie, kemudian ada perlakuan teknologi, biar tampilan (pati) menjadi putih bersih." ungkap Mentan Syahrul.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan beberapa syarat yang dapat menunjang pertanian di Sorong menjadi baik, mulai dari tunjangan infrastruktur alam, sumberdaya manusia dan modal yang dibutuhkan seperti penerapan kredit usaha bagi rakyat pertanian.

"Syarat pertanian yang bagus itu yang pertama lahannya oke, kemudiaan yang kedua airnya bagus, yang ketiga rakyat nya mau bersama pemerintah, jangan rakyat saja pemerintah nya ngga, atau pemerintahnya saja rakyatnya ngga, kemudian seterusnya membutuhkan pelatihan, lalu butuh modal pak Jokowi sudah memberikan KUR" pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sorong, Jhony Kamuru yang hadir dalam kunjungan kerja Mentan menyampaikan kesediaannya atas saran Mentan untuk dilakukan pengembangan agrowisata di daerahnya.

"Pak Menteri, kami sangat bersedia untuk pengembangan-pengembangan komoditi pertanian untuk memajukan Sorong, bukan hanya bantuan dari Gurbernur namun kami berharap ada bantuan bantuan langsung untuk pengembangan Sorong dari Kementerian melalui dinas pertanian" katanya.

Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Mentan berkesempatan meninjau lahan dan rumah pengolahan sagu sederhana milik petani Melkianos Malagam, yang mengelola kurang lebih tiga hektar lahan sagu.

Tercatat sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengekspor sagu tahun 2020 sebesar 13 ribu ton atau senilai 40 milyar rupiah. Kemudian selama kurun waktu tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2021, volume ekspor sagu meningkat 5,1 persen.

Luasan areal sagu nasional saat ini mencapai 196.831 hektar dengan 99,65% areal berupa perkebunan rakyat. Papua dan Papua Barat merupakan sentra terbesar sagu nasional yang berkontribusi sebesar 29,2% dari areal sagu nasional. (Arianto)

Read More

Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Tak Cukup dengan Bansos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. 

Dia menerangkan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Hal itu disampaikan Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/8).

"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujarnya. 

Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Muhadjir mengapresiasi pembangunan KOTAKU di kawasan Semanggi. Menurutnya, upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain. 

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," tuturnya.

"Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK bersama Walikota Surakarta juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya Rusunawa Semanggi akan dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

"Kebijakan ini sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni. Sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung," ujar Muhadjir.

Selain itu, Menko PMK juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Belanja Modal Barang Harus untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, pihaknya menemukan banyak masalah pada perencanaan program dan belanja daerah yang dijalankan tidak sesuai atau ganjal apabila disandingkan dengan sistem penganggaran seharusnya.

"Temuan ada banyak beberapa perencanaan yang kurang pas, waktu dieksekusi sudah kurang pas," katanya dalam acara peluncuran Monitor Center For Prevention (MCP), Selasa (31/8).

Masalah tersebut, salah satunya dipicu perbedaan prinsip saat perencanaan program yang seharusnya program dibuat barulah dihitung anggarannya. Namun saat realita pelaksanaan terbalik, dimana pemerintah daerah kerap mendahulukan anggaran baru program disiapkan.

Bahkan, lanjut Tito, masalah ini telah menjadi atensi dari Presiden Jokowi. Akibat dari sistem penganggaran yang kurang tepat semisal harga program yang berlebihan sampai belanja pegawai yang terlalu besar.

"Dalam pelaksanaan program, sekali lagi ini juga telah menjadi atensi dari presiden yang kami ingatkan dalam kesempatan baik ini. Belanja aparatur banyak yang lebih besar dari pada belanja modal dan barang. Belanja modal barang itu belanja yang betul-betul itu menyentuh kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

"Tetapi banyak pembelajaran aparaturnya, mulai dari belanja pegawai gaji pegawai tentu wajib. Tetapi ada juga belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk rapat-rapat, metting-metting, pembuatan program-program kegiatan ramai masif. Tetapi kemudian manfaatnya tidak banyak," tambah Tito.

Selain itu, dia juga menemukan adanya kejanggalan anggaran yang ditujunkan pada model market untuk porsi kepentingan masyarakat sangat kecil. Sehingga dia menduga hal tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan aparatur atau pegawai yang mencari bonus.

"Sehingga bisa mendapatkan apalah, bonus dari situ akhirnya yang betul-betul buat masyarakat begitu kecil sekali proporsinya. Dan itu akan berakibat pada pembangunan yang kurang berjalan maksimal, jalan tidak terawat sampah bertebaran sungai-sungai tidak terurus dan lain-lain," ungkapnya.

Termasuk temuan selanjutnya, Tito mengatakan dimana para pemda kerap membuat program-program yang hasil anggaranya malah kembali dinikmati oleh aparatur atau pegawai. Seperti penguatan-penguatan yang sering dilakukan lembaga atau instansi, dimana hal ini sering tidak tepat sasaran.

"Kalau dianggarkan justru anggaran dipakai sebagian lagi untuk aparat lagi, kita lihat banyak temuan isinya, penguatan penguatan, penguatan. Saya sampai mengatakan kapan ini kuatnya, jadi penguatan untuk aparat sendiri gitu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Tito mengimbau seperti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet bahwa pandemi memberikan pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya berkaitan dengan kontak sistem kerja pemerintah.

“Pandemi ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya mengenai masalah mekanisme bekerja kita. Salah satunya mengenai masalah mekanisme bekerja kita, kegiatan-kegiatan kontak fisik yang kurang WFH atau sebagian wfh atau wfo kita melihat bahwa pemerintahan tetap berjalan," jelasnya.

Sehingga, Tito berharap bahwa hal ini hendaknya dapat mengubah budaya kerja saat ini. Menurutnya dengan pengalaman pandemi saat ini maka belanja pegawai perlu dikurangi.

"Nah ini hendaknya bisa mengubah juga budaya kerja kita, work culture kita dengan pengalaman pandemi ini, maka komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi. Kemudian dialihkan kepada belanja untuk kepentingan yang langsung dapat dirasakan masyarakat saya kira ini point penting untuk masalah belanja aparatur," tutupnya. (Arianto) 

Read More

Tuntaskan Kemiskinan Ekstrim, Gus Halim Koordinasi dengan Empat Provinsi di Indonesia Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi dengan Para Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat membahas pengentasan kemiskinan ekstrim secara virtual, Senin (30/8/2021).

Halim Iskandar memaparkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2024, Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim.

Menindaklanjuti Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin menentukan Pilot Project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten.

Diharapkan hingga awal 2022, diharapkan bisa diwujudkan zero kemiskinan ekstrim, karena keberhasilan di wilayah ini bakal dibawa menuju ke 250 Kabupaten berikutnya tahun 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrim di daerah yang jadi Pilot Project," kata Halim Iskandar.

Halim Iskandar mengatakan, Project ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Ini Lima Strategi yang bakal dijalankan oleh Kemendes PDTT dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten yang telah ditetapkan.

- Point pertama
Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.

- Point kedua
Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.

- Point ketiga 
Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.

- Poin keempat

Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

- Point kelima 
Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Penanganan warga miskin dan miskin ekstrim dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan. Dasar pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Jumlah posyandu sebanyak 660.116 posyandu atau rata-rata 9 pos per desa.

Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu tinggi di 70.086 desa sebesar 93 persen.

Gus Halim menambahkan, perlu ada basis data yang akurat yang by name by address untuk wujudkan pilot Project.

Kemendes telah menyiapkan pemutakhiran data desa sejak Maret 2021 berbasis SDGs Desa.

"Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat," kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Data berbasis SDGs merupakan pijakan untuk penyusunan APBDes, RKDes hingga penyusunan Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrim.

35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.

Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.

Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya

Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.

Provinsi Papua di Membrami Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.

Sedang di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan. (Arianto)

Read More