Kapolres Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kukar 2021 - 2024 Secara Virtual

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Masa Jabatan 2021-2024 Secara Virtual, di kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02/2021).

Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Ps. Kasubbag Humas Polres Kukar IPTU I Ketut Kartika mengatakan bahwa kegiatan prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar merupakan puncak dari Pilkada serentak tahun 2020.

IPTU I Ketut Kartika juga menyampaikan, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kukar dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.

“Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah – Rendi Solihin periode 2021-2024, harapannya semoga menjadi amanah serta bisa membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lebih maju," pungkas ucapnya IPTU I Ketut Kartika. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Mahkamah Agung RI Menuju Modernisasi Peradilan Songsong Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Dr. HM, Syarifuddin, SH.,MH, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi.

"Padahal, Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini," kata Ketua Mahkamah Agung saat memberikan penjelasan terkait kerja-kerja MA semenjak dirinya menjabat pada April 2020 di Jakarta. Rabu (30/12)

Disisi lain, katanya, Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur.

Oleh karena itu, lanjut Syarifuddin, Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1.SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Selanjutnya, Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; 
Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

Bahkan, tutur Syarifuddin, Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi.

Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, sambungnya, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.

5. Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan.

Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga  mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur.

Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%.

Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang.

Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara.

Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara.

Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020.

Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.

Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan.

Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang. Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

• 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan

• 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.
Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan.

"Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara," ucap Ketua Mahkamah Agung RI," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menkopolhukam: Selangkah Lagi, Madura Jadi Provinsi ke-35

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Harapan Madura menjadi Propinsi ke-35 Indonesia tinggal selangkah lagi. Hanya perlu menarik satu kabupaten tambahan, sehingga dapat memenuhi persyaratan memiliki lima Kabupaten/Kota.

"Tinggal selangkah lagi Madura bisa jadi provinsi. Sekarang Madura ada empat kabupaten/kota, tinggal tambah satu lagi karena untuk menjadi Propinsi harus memiliki minimal 5 (Lima) Kabupaten Kota," ujar Menkopolhukam, Mahfud MD saat menerima tokoh-tokoh Madura yang dipimpin H. Achmad Zaini di Jakarta.

Mahfud MD menjelaskan, secara politis upaya Madura menjadi provinsi sudah tidak ada masalah. Beda dengan sebelumnya yang masih diperdebatkan oleh masyarakat Madura sendiri.

"Kali ini semua sudah kompak mendukung Provinsi Madura. Ada Ulama, Kiai, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan Dewan Perwakilan Rakyat dari Empat Kabupaten Kota,” tegas Mahfud MD.

Dalam pertemuan itu, Mahfud MD berdiskusi dengan 50 orang tokoh asal Madura. Ada Kiai dan Ulama, Ketua DPRD Bangkalan, Muhammad Fahad, DPRD dari Pamekasan, Sampang maupun Sumenep.

Juga hadir Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Madura (IKAMA) HM. Rawi, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ketua Tim Pembentukan Propinsi Madura, H. Achmad Zaini memaparkan hasil kajian komprehensif terkait kelayakan Madura menjadi provinsi. Terlebih seluruh masyarakat Madura, baik yang tinggal di Madura maupun di perantauan mendukung gagasan tersebut.

Sementara itu, salah satu inisiator Pendirian Madura sebagai Propinsi, HM. Jusuf Rizal yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) meyakini pertemuan para tokoh dan elemen masyarakat Madura dengan Menkopolhukam Mahfud MD diharapkan menjadi puncak dari persiapan yang telah dilakukan lebih dari empat tahun.

Selama ini pemekaran Madura sebagai Propinsi terkendala karena adanya moratorium (penghentian sementara). Namun pemerintah telah mencabut moratorium sehingga Pemekaran Madura sebagai Propinsi kembali diusulkan.

"Pembentukan Provinsi Madura sangat urgen agar Madura mampu menata pembangunan dan Perekonomian daerahnya secara mandiri, lebih-lebih dengan adanya Tol Suramadu," jelas Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) ini.

Dengan adanya penjelasan pemerintah melalui Menkopolhukam, dipastikan Madura bisa menjadi Propinsi ke-35 asal memenuhi persyaratan memiliki Lima Kabupaten/Kota. Kini tinggal melobi Kabupaten yang berdekatan, seperti Gersik, Probolinggo, Surabaya, dan lainnya.

“Jika menurut saya yang paling strategis adalah mengajak Kota Gresik menjadi bagian dari Propinsi Madura. Jadi tidak perlu melakukan pemekaran di Kota Pamekasan, sebab harus nunggu Tujuh Tahun baru boleh diusulkan. Yang cepat tarik Kabupaten Kota ke dalam Propinsi Madura,” tegas pria berdarah Madura-Batak itu.

Ditargetkan jika secara administrasi sudah komplit, maka tahun 2021, Madura sudah bisa menjadi Propinsi ke-35.

"Para pemangku kebijakan harus secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya kementerian Dalam Negeri serta melobi Kabupaten Gersik agar masuk bergabung di Propinsi Madura," tuntas Jusuf Rizal. **

Read More

Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Riset dan Inovasi dengan Peneliti Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Uni Eropa telah lama mendukung kerja sama internasional dalam kegiatan riset, menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

European Research Day dirancang untuk memajukan karir peneliti Indonesia dengan memberikan peluang untuk melakukan penelitian di Eropa bersama mitra Eropa serta menghasilkan publikasi dan inovasi yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. 

 

Dalam sambutannya Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi mengatakan, Indonesia sangat menghargai insiatif European Research Days yang membuka kesempatan bagi para pakar Indonesia untuk menumbuhkan karir riset di Eropa. 

"Uni Eropa sendiri telah lama menunjukkan komitmennya bagi kemajuan Indonesia, bukan hanya di sektor pendidikan secara umum, melainkan juga di bidang riset, teknologi dan inovasi," kata Bambang saat European Research Days (ERD) 2020, bertemakan “Boost Your Research Career in Europe. Senin (19/10)

Sementara itu, Bapak Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan, “Riset dan inovasi merupakan inisiatif global yang semakin membutuhkan kerja sama antara banyak mitra guna menawarkan solusi terhadap tantangan global yang tidak mengenal batas negara, seperti pandemi COVID-19. 

Sejak COVID-19 merebak, katanya, kegiatan penelitian dan inovasi Uni Eropa telah menjadi salah satu andalan kami yang paling berdampak untuk mengatasi penyakit tersebut. Hingga September 2020, Uni Eropa  telah menginvestasikan € 458,9 juta dari program Horizon 2020, untuk penelitian dan inovasi yang secara khusus menangani pandemi ini.

Bapak Piket menambahkan, Selain COVID-19, Uni Eropa berkomitmen untuk mengatasi tantangan terbesar saat ini yaitu perubahan iklim. Beberapa minggu yang lalu, Komisi Eropa baru saja meluncurkan peluang untuk mengajukan proposal melalui Kesepakatan Hijau Uni Eropa (European Green Deal call). 

"Selain itu, tegasnya, Peluang pendanaan melalui program Horizon 2020 ini menyediakan € 1 miliar untuk menanggapi krisis iklim. Peluang pendanaan terbuka untuk kerjasama internasional dalam konteks Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," pungkasnya. 

European Research Day (ERD) 2020 difasilitasi oleh EURAXESS ASEAN menghadirkan rangkaian webinar mulai dari tanggal 19-26 Oktober 2020. (Arianto)

 

 

 

Read More

Masyarakat Nias Utara Somasi Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara

Duta Nusantara Merdeka | Nias

Keluarga Besar Edizaro Lase pada prinsipnya sangat mendukung pembangunan untuk kepentingan umum bahkan menyampaikan ribuan terimakasih kepada Presiden Jokowi telah memperhatikan kampungnya dengan dengan alokasi dana penanggulangan bencana nasional tahun anggaran 2020 melalui rekomendasi BNPB dan Kemenku dan juga alokasi Dana Desa dari Kemendes. 

Edizaro Lase menduga sosialisasi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 kurang di sosialisakan kepada masyarakat Nias Utara maupun kepada rekanan.

"Hal ini mengakibatkan CV. Rinjani Sentosa terkesan sewenang-wenang terhadap lahan dan tanah milik masyarakat untuk dipergunakan tanpa ijin," kata Edizaro Lase kepada awak media di Jakarta. Kamis (20/08)

Terkait hal diatas, Edizaro Lase melayangkan Surat Somasi kepada Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara,  Kepala BPBD Nias Utara Herman Zebua dan CV. Rinjani Sentosa pada Rabu (19/08). Karena Bupati Nias Utara dan Kepala BPBD Nias Utara lalai dan teledor tidak melaksanakan perintah konstitusi yang dituangkan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012. 

Selain itu, lanjutnya, Bila perintah dan amanat konstitusi tersebut dilaksanakan seharusnya CV. Rinjani Sentosa tidak akan melakukan penyerobotan tanah warga tanpa ijin dan melakukan kegiatan bisnis yang merupakan sumber dananya dari uang rakyat dan negara di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Prov. Sumut. 

"Disisi lain, Masyarakat tidak sekedar memperjuangkan aspek ganti rugi atau ganti untung sesuai seruan Presiden Joko Widodo pada lahan atau tanah yang digunakan untuk alasan kepentingan umum. Sehingga mengakibatkan kerusakan ekositim dan bentangan alam dalam hal ini kali atau sungai yang dipindahkan dari jalur semula berdasarkan informasi dari masyarakat yang enggan disebutkan namanya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bupati Ingati Nazara Bungkam Saat CV Rinjani Sentosa Serobot Lahan Warga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

CV. Rinjani Sentosa serobot tanah warga tanpa ijin di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Prov. Sumut. Hal ini disampaikan oleh pemilik lahan Yosefo Lase alias Ama Pricila Lase yang diwakilan sekaligus diberikan kuasa kepada saudara kandungnya Edizaro Lase.

Edizaro Lase menyampaikan bahwa CV. Rinjani sentosa cenderung mengabaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang punya hak atas lahan atau tanah sesuai hukum adat yang berlaku  setempat.  

"Perilaku CV. Rinjani Sentosa ini yang cenderung mengabaikan masyarakat setempat baik menurut adat maupun budaya yang diagungkan, diluhurkan dan dimuliakan, kearifan lokal dan etika masyarakat adat lokal," kata Edi kepada awak media di Jakarta. Kamis (13/08)

"Selain itu, kata sangat bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi sebagai kitab suci negara Republik Indonesia yang dituangkan melalui UU No 2 Tahun 2012. Edizaro Lase dan masyarakat setempat sangat kecewa dengan CV. Rinjani sentosa yang mengakangi UU No.2 Tahun 2012," tegas Edi Lase kepada awak media di Jakarta, Kamis (13/08).

Masyarakat setempat melalui Edizaro Lase memohonkan kepada Bupati Ingati M. Nazara untuk bersikap tegas, tidak intervensi, tidak memihak, berani melawan kesewenang-wenangan CV. Rinjani Sentosa terhadap masyarakat. 

Menurut Edizaro Lase, hal ini sangat berdampak buruk pada kinerja Bupati Ingati M Nazara, jika membiarkan hal ini terjadi dan tidak turun langsung ke lapangan melihat kondisi lahan yang dirusak oleh CV. Rinjani Sentosa tanpa ijin hibah tanah sesuai amanat konstitusi yang telah diundangan oleh Pemerintahan Pusat melalui Kemenkumham dan DPR RI. 

Edizaro Lase mengakui pernah menghubungi langsung Bupati Ingati M. Nazara melalui handphone seluler. Respon Bupati Ingati M. Nazara tidak menggembirakan, alasannya sedang coffee morning dan silakan disampaikan melalui sms.

Pada tanggal 7 Agustus 2020 Edizaro Lase berkirim surat kepada Bupati Nias Utara Ingati M. Nazara dan surat tersebut belum ada balasan dan respon dari pihak Bupati Ingati M. Nazara. Tembusannya disampaikan ke tiga belas Instansi terkait yakni KEMENDAGRI, OMBUDSMAN RI, KPK RI, BNPB RI,  Gubernur Sumut, POLDA Sumut, OMBUDSAMAN Perwakilan Sumut, Kajati Sumut, DPRD Prov. Sumut, Polres Nias,  Dandim Nias, Kajati Gunungsitoli dan DPRD nias Utara. 

Edizaro Lase sangat menyesalkan dan kecewa atas sikap Bupati Ingati M. Nazara yang tidak responsif, proaktif dan solutif terhadap permasalahan warga. 

"Sewajarnya Bupati Ingati M. Nazara pasang badan dan orang pertama yang bertanggungjawab melindungi, melayani dan  membantu warganya yang diabaikan hak-haknya oleh pihak kontraktor dalam hal ini CV. Rinjani Sentosa dengan nada kesal," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bupati Ingati Nazara Harus Tindak Tegas CV. Rinjani Sentosa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Edizaro Lase, Pemuda Nias Utara melakukan konsultasi ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) perihal hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2020 mengenai kegiatan proyek Rekonstruksi Tembok Penahan Tanah Desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo dengan nilai kontrak proyek Rp. 2.493.109.200,- ( Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Edizaro Lase mengungkapkan, Keluarga sesepuh adat Desa Ononazara Edizaro Lase yang  memiliki hak lahan atau tanah secara aturan adat menyatakan bahwa penggunaan lahan atau tanah oleh CV. Rinjani Sentosa tidak pernah minta izin penggunaan lahan atau tanah kepada keluarga melalui aturan adat yang berlaku yang diketahui oleh para sesepuh adat dan pemerintahan Desa Ononazara.

 

"CV. Rinjani Sentosa terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasuki lahan warga tanpa ijin, merusak ekosistim dan ekologi alam, mengubah fungsi dan bentuk lahan atau tanah, memasukan alat-alat berat ke lahan warga tanpa ijin, memanfaatkan lahan atau tanah rakyat untuk mencari keuntungan pribadi maupun perusahaan, mengganggu eksistensi kehidupan warga, merendahkan dan mengabaikan hukum adat yang berlaku, nilai-nilai kearifan masyarakat lokal secara turun temurun, melecehkan dan merendahkan keberadaan tokoh adat dan masyarakat setempat," ujar Edi Lase kepada awak media di Jakarta. Jum'at (31/07) 

Sementara itu, kata Edi Lase, Bupati Ingati Nazara harus bersikap tegas dan berani terhadap rekanan nakal berintegritas lemah dengan mencabut dan membekukan ijin CV. Rinjani Sentosa dari daftar rekanan proyek Pemerintah Daerah Nias Utara dan black list nama-nama orang yang tercantum di CV. Rinjani Sentosa untuk memastikan dan menjamin akuntabilitas, transparansi,  dan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan tertib. 

"Selain itu, Penyalahgunaan dana Bencana nasional harus ditindak tegas, bila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi. Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala BNPB Letjend Doni Monardo," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Penanggulangan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Harus Didukung Ilmu Pengetahuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan dibutuhkan terutama untuk menjawab tantangan pandemi Covid-19. Tentunya dasar dari kebijakan tersebut berasal dari riset yang didukung oleh ekosistem pengetahuan dan inovasi.

Penyusunan kebijakan pemerintah juga harus didasarkan pada ilmu pengetahuan agar terjamin ketepatan dan kualitas kebijakan untuk masyarakat. Hal ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kebijakan Tiga Menteri oleh Media Katadata dengan topik Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi. Senin (22/06).

“Sudah saatnya dalam setiap penyusunan kebijakan harus didasarkan pada hasil penelitian dan data-data yang valid. Hal ini akan lebih mendorong terciptanya masyarakat yang saintifik dan tidak memberikan ruang untuk tersebarnya hal-hal yang bersifat bohong,” ujarnya.

Dijelaskan, strategi teknis dan strategi budaya dalam penyusunan kebijakan pemerintah perlu didukung dengan sinergi antara kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) berbasis ilmu alam dan Litbangjirap berbasis ilmu sosial. Ilmu pengetahuan yang berasal dari proses Litbangjirap menghasilkan tiga dampak positif.

Pertama, keterbukaan dan pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, data yang akurat untuk menunjang semua proses pengambilan keputusan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kementerian PANRB senantiasa mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalankan peran sebagai penggerak tumbuhnya kultur pengetahuan dan inovasi serta tata kelola riset. Tjahjo menyontohkan gerakan _one agency, one innovation_ yang digagas oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2013. Gerakan ini mendorong pimpinan instansi, khususnya kepala daerah, untuk membiasakan aparatnya bekerja menghasilkan terobosan atau inovasi baru, serta menghargai pencapaian yang diraih. Kementerian PANRB juga berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi para inovator dalam pelayanan publik dalam rangka penanganan Covid-19.

Meskipun awalnya belum terbiasa, seiring berjalannya waktu gerakan ini akan mengakar dalam organisasi sehingga menjadi budaya positif. “Pasti ada yang merasa terpaksa, tapi lama-lama ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya diharapkan menjadi sebuah budaya organisasi/lembaga yang ada,” terangnya.

Tjahjo mengakui, peranan pimpinan instansi sangat menentukan ekosistem pengetahuan dan inovasi di instansi pemerintah. Peranan ini, salah satunya dapat ditunjukkan melalui kebijakan pimpinan untuk menyertakan indikator inovasi sebagai bagian dari penilaian kerja, baik secara organisasi atau perorangan. Setiap unit kerja harus mampu menciptakan inovasi sekecil apapun.

Senada dengan Tjahjo, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan menjadi landasan Kemenristek/BRIN dalam menyusun kebijakan. Salah satu contohnya adalah penerapan _triple helix_ di dalam Konsorsium Riset dan Inovasi tentang Covid-19. Mereka menghubungkan dunia penelitian, industri, dan pemerintah. Konsorsium tersebut memiliki fokus untuk membantu mencegah, mendeteksi cepat Covid-19 melalui riset dan inovasi.

Lebih lanjut, pandemi malah memberikan hikmah tersendiri yakni mendorong pertumbuhan ekosistem riset. Terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar akan inovasi. “Pandemi ini juga menunjukkan ekosistem riset yang selama ini kita bayangkan, justru berkembang dengan baik. Sebelumnya kita belum mempunyai produksi ventilator sendiri, pandemi ini membuat inovasi bekerja dan menghubungkannya dengan dunia industri,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Mensos: Percepat Penyaluran BST

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Menteri Sosial Juliari P. Batubara langsung memerintahkan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono agar mengakselerasi penyaluran BST.

“Kami langsung menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat penyaluran BST. Saya sudah menempuh sejumlah langkah baik terkait dengan PT Pos maupun dengan satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” kata Mensos Juliari kepada awak media di Jakarta. Minggu (17/05)

Kepada PT Pos, Mensos memerintahkan agar menambah loket-loket di Kantor Pos dan titik penyaluran di komunitas. Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkauan melalui komunitas, namun Mensos menilai masih kurang banyak.

Mensos meminta PT Pos agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbanyak tempat penyaluran bisa di kantor desa, di sekolah, di RW atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat.

“Saya minta tiitik-titik penyaluran tersebut ditambah dalam waktu secepat mungkin. Saya juga minta penambahan titik penyaluran di komunitas tersebut bisa memastikan BST lebih cepat tersalurkan. Hal ini untuk memperluas jangkauan dan cover layanan,” kata Mensos.

Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran. “Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai/malam setiap hari. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” kata Mensos.

Selain itu, Mensos juga memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan setiap waktu percepatan penyaluran BST.

“Dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan penyaluran BST bisa berlangsung cepat dan lancar, dengan  mematuhi  protokol Kesehatan dalam penyaluran BST.  Dengan langkah tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri, BST Tahap I telah selesai disalurkan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

FMB 9 Gelar Diskusi Bertajuk "SP2020: Satu Data Indonesia"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keberhasilan pembangunan sedikit banyak ditentukan dari keseimbangan demografis di suatu wilayah, baik itu terkait tingkat kelahiran maupun kematian. Keseimbangan demografispun tidak hanya terkait angka kelahiran dan kematian semata. Tapi juga meliputi jumlah tenaga kerja produktif, non-produktif, tingkat pendidikan, dan beberapa hal lainnya.

Untuk itu, diperlukan data kependudukan yang valid dan terbarukan. Ini salah satu indicator yang akan memberikan patokan dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan sektor penting lainnya.

Ambil contoh, dengan data penduduk yang valid menurut kelompok umur, pemerintah dapat memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah menurut wilayah tempat tinggal atau domisili. Ini akan dijadikan acuan perencanaan pembangunan infrastruktur sekolah serta sarana prasarana pendukung lainnya.

I Gede Suratha, Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam diskusi mengatakan, data kependudukan ini dapat dijadikan referensi para pelaku usaha. Misalnya dengan melihat pola sebaran penduduk baik menurut usia maupun gender, akan diperoleh informasi wilayah mana saja yang berpotensi dijadikan target prioritas dalam melakukan pemasaran atau pendistribusian produk.

Margo Yuwono, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku garda terdepan telah menyiapkan terobosoan baru, diantaranya penerapan metode kombinasi konvensional (door to door) dengan metode berbasis registrasi (administrasi penduduk). Data administrasi yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan.

"Dengan demikian, data kependudukan yang dihasilkan nantinya tidak hanya didapatkan secara de jure (berdasarkan administrasi/kartu keluarga tetapi juga secara de facto (berdasarkan tempat tinggal)," ujar Margo Yuwono di sela-sela Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "SP2020:Satu Data Indonesia" bertempat di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (13/2/2020)

Langkah ini, lanjutnya, tentu jadi upaya penting sekaligus keseriusan BPS mewujudkan cita-cita nasional "Satu Data Indonesia" dengan di awali "Satu Data Kependudukan Indonesia'.

Selain itu, lanjutnya, Terobosan kedua adalah untuk pertama kalinya SP menerapkan system Online atau yang disebut juga Sensus Mandiri yang akan dimulai pada Februari hingga Maret 2020 mendatang. Metode ini menjadi tahapan awal dari SP2020.

Dengan memanfaatkan informasi serta jaringan internet, tegasnya, Sensus Penduduk Online ini diharapkan mampu mengakomodir setiap orang agar bisa turut berpartisipasi meng-update data dirinya masing-masing kapan pun dan dimana pun selama periode pencacahan. Masyarakat cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa mengakses website Sensus Online dengan alamat sensus.bps.go.id.

"Masyarakat tak perlu khawatir ketika tahapan pertama terlewatkan, karena pada tahapan kedua, adalah pencacahan lanjutan secara konvensional oleh para petugas BPS door to door pada bulan Juli 2020 yang disebut Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara)," imbuhnya.

Dari dua tahapan ini, ujarnya lagi, hal yang ingin ditegaskan BPS adalah semua penduduk Indonesia tercatat. Tidak ada satupun yang terlewat atau terdata lebih dari satu kali (data ganda), yang sekali lagi, ini untuk dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Untuk mendukung ini semua, Tahun 2019 BPS telah melaksanakan kegiatan Pemetaaan dai Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik.

Dengan memanfaatkan teknologi GPS pada perangkat andriod, jaringan internet, serta citra satelit, BPS berhasii memetakan dengan memb:gi habis seluruh wilayah Indonesia hingga level satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, atau dalam hal ini wilayah Rukun Tetangea (RT).

Integrasi data menjadi kata kunci lainnya menuju kedaulatan data seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh pun telah memerintahkan jajarannya bahkan hingga ke Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan, bersama BPS.

"Hasil SP2020 ini akan memperkuat data kependudukan kita Saya mengajak seluruh jajaran Dukcapil dan BPS di semua tingkatan untuk memperkuat kelembagaan, membangun chemistry serta merapikan semua prosesnya, sehingga nanti pas pelaksanaan sensus apabila terjadi bias data tidak saling menyalahkan," katanya.

Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun tanpa data yang valid, kebijakan tersebut besar kemungkinan akan menjadi tanggung jawab BPS atau lembaga terkait lainnya, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Terbangunnya kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dari suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020.

Hadir dalam FMB 9 kali ini adalah Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian
Margo PPN/Bappenas Pungky Sumadi, dan Sekretaris Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, I Gede Suratha. (Arianto)

Read More

INFID Gelar Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

INFID menggelar Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2020 dengan tajuk "Indonesia Maju dengan SDM Berkualitas Setara Demokratis dan Menghormati Hak Azasi Manusia" pada Jumat (10/01) di Tjikini Lima Restoran JL Ckini 1 No. 5 Menteng Jakarta.

Turut Hadir dalam acara ini antara lain: Zumrotin K.Susilo, Komisioner Komnas HAM Periode 2O02-2007, Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Sugeng Bahagjo, Direktur Eksekutf INFID dan Mugiyanto, Direktur Program INFID dengan Moderator Talal, Progam Manager INFID.

Sugeng Bahagjo, Direktur Eksekutf INFID mengatakan, Kami sepakat dengan visi dan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bergerak dan naik kelas menjadi negara maju. Namun kami hendak menekankan pentingnya pengertian "maju" yang juga mencakup semua dimensi., "Maju" tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial (sumber daya manusia yang unggul dan jaminan sosial) dan persatuan Indonesia (kohesi sosial Negara Indonesia).

"Yang menjadi pekerjaan rumah lima tahun ke depan adalah mencapai Indonesia yang semakin maju, setara dan non-diskriminatif dengan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk bisa meningkatkan daya saing sosial ekonomi, ujar Sugeng saat konferensi pers di Jakarta. Jum'at (10/01)

Dengan latar belakang di atas, INFID memberikan catatan dan mengajukan beberapa usulan kepada Presiden Jokowi dan DPR antara lain:

Pertama, peristiwa penting di tahun ini adalah tidak disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang sangat krusial bagi kemajuan dan masa depan Indonesia, antara lain Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ini berarti, kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak dan kaum perempuan akan terus berlanjut tanpa upaya sistematis dan preventif dari negara.

Kedua, dari komposisi KIM dan pernyataan Presiden Jokowi, kebijakan dan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk meredam ekstremisme-kekerasan adalah hal yang perlu didukung untuk memajukan dan memperkuat toleransi dan kebhinekaan Indonesia. Teror, tindak kekerasan dan diskriminasi atas nama agama masih terus terjadi.

Ketiga, arahan Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan langkah yang baik, tepat waktu dan karenanya perlu diapresiasi. Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa KKR sebagai mekanisme non-judisial diperlukan karena tidak semua kasus bisa ditangani melalui pengadilan (judicial), mensyaratkan kesepahaman dari pihak-pihak terkait. Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan korban pelanggaran HAM serta DPR harus duduk bersama untuk mengesahkan RUU KKR pada tahun 2020 nanti.

Keempat, Pemerintah Indonesia sudah mengikatkan diri dalam kesepakatan pembangunan global bernama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Setelah empat tahun implementasi TPB berjalan, strategi dan cara percepatan menjadi kata kunci dalam komitmen pelaksanaan dan pencapaian TPB ke depan, baik untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara proses, percepatan yang perlu dilakukan di antaranya seperti tata kelola multipihak, akses universal, data inklusif serta pembiayaan inovatif.

Kelima, perbaikan dan perluasan jaminan sosial. Indonesia lima tahun ke depan akan menyaksikan jumlah Lansia yang terus meningkat dibanding penduduk usia muda.

Sementara itu, jaminan sosial yang melindungi Lansia masih sangat terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi perlu memperluas cakupan jaminan sosial yang telah ada termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ketenagakerjaan untuk dua lapisan penduduk: (i) Kaum muda dan pekerja; jaminan sosial pekerjaan (Unemployment Benefits) dan (i) Kelompok Lansia; jaminan kesehatan dan hari tua kepada Lansia lepas dari profesi dan daya beli mereka (pegawai negeri dan non-pegawai negeri, kaya dan miskin).

Keenam, INFID mengapresiasi bahwa aspek-aspek mengenai penghormatan HAM oleh sektor bisnis (Bisnis dan HAM) telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM tahun 2019), tetapi tantangan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di sektor bisnis masih besar.

Ketujuh, pada tahun 2019 ada semakin banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengadopsi prinsip dan norma HAM dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka
Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities). Festival HAM 2019 di Jember sebagai forum bertukar strategi, inovasi dan pengalaman para pemangku pihak Kabupaten/Kota HAM berlangsung sangat
ramai dan meriah.

Kami mengharapkan, kata Sugeng, adanya dukungan yang lebih konkret dari pemerintah terkait inisiatif melokalkan HAM ini melalui kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden. Komitmen dukungan ini juga bisa diukur dengan kehadiran Presiden Jokowi di Festival HAM 2020 di Banjarmasin. Terkait masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh Pemkab dan Pemkot yang mendapat anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, INFID mendorong Kemenkumham untuk memperbaiki kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah melalui Kemendagri telah memberi anugerah penghargaan kepada berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah dan nirlaba dalam berbagai bidang. Kami menyambut baik langkah ini karena praktik seperti ini telah banyak dilakukan oleh berbagai negara maju di dunia dan karena organisasi nirlaba dan non-pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, telah terbukti memberi nilai tambah dan kontribusi besar melalui: (i) Produksi dan difusi pengetahuan teknis; (ii) Dana-dana pembangunan dan (iii) Pemecahan masalah yang langsung dan inovatif; serta (iv) Modal sosial yang luas.

Menurutnya, Kami selanjutnya mengajak dan mendorong pemerintah untuk melanjutkan langkah baik ini dengan melembagakannya dalam kebijakan "Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat" dalam upaya memajukan partisipasi masyarakat sipil untuk dapat ikut serta mengatasi isu-isu publik jangka panjang seperti Toleransi, Perubahan Iklim-Kerusakan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi serta Hak Asasi Manusia.

"Kami merekomendasikan agar Presiden Jokowi segera memberi instruksi agar Kementerian PPA bersama Komnas Perempuan dan DPR bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang, dan KSP bersama Kemenkopolhukam segera merumuskan langkah-langkah untuk memulai pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pemerintah segera mengeluarkan Inpres tentang kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan peran dan kontribusi OMS untuk bisa mengatasi masalah-masalah publik yang besar dan jangka panjang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kinerja SKK Migas 2019 Lampaui 5 Target

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Melalui koordinasi yang intens dan peran aktif SKK Migas yang mendorong KKKS untuk senantiasa melakukan continual improvement, best practice serta berbagai forum yang menjadi ajang meningkatkan kompetensi, sharing knowledge telah mampu mendorong KKKS untuk merevisi target produksi migas menuju kemampuan produksi maksimum yang dapat dilakukan.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, Patut kita syukuri, ditengah tantangan hulu migas di tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, sektor ini mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada aspek 1. lifting, 2. Realisasi cost recovery, 3. realisasi investasi hulu migas, 4. reserve replacement ratio (RRR), 5. penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN.

Terkait hal tersebut, kata Dwi Soetjipto, proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD, maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD. Pada tataran pelaksanaannya, melalui berbagai langkah dalam mencapai operational excellence melalui antara lain : Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya, maka lifting minyak berhasil ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD.

“Adapun jika dibandingkan dengan RUEN yang pada tahun 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD, maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS”, ujar Dwi Soetjipto saat Konferensi Pers "Capaian Kinerja Hulu Migas Tahun 2019 dan Target Tahun 2020 di Gedung City Plaza, SKK Migas Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta. Kamis (09/01)

Untuk gas, kata Dwi Soetjipto, realisasi lifting tahun 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan dalam target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Adapun untuk target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Kepala SKK Migas menambahkan “Kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Namun, adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Kemudian kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD”.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, lanjutnya, secara keseluruhan lifting Migas di tahun 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% diatas target WP&B sebesar 1,790 MBOEPD, meskipun masih dibawah target APBN sebesar 2,025 MBOEPD.

Pada APBN 2019, kata Dwi Soetjipto, cost recovery ditetapkan sebesar US$ 10,1 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang realisasi cost recovery mencapai US$ 12,1 miliar, maka capaian di tahun 2019 menurun secara signifikan.

"Kami senantiasa bekerja keras dan terus menerapkan corporate governance dalam menjalankan tugas, agar target dapat dipenuhi dan dalam pelaksanaanya memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan”, kata Dwi Soetjipto.

Upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, Kepala SKK Migas mengungkapkan, SKK Migas telah menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah mendeteksi dan menangani penyuapan.

"Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. SKK Migas terus mempromosikan investasi di sektor hulu migas. Realisasi investasi hulu migas di tahun 2019 mencapai US$ 11,49 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi di tahun 2018 sebesar US$ 11 miliar maupun tahun 2017 sebesar US$ 10,27 miliar," jelasnya.

Selain itu, kata Dwi Sucipto, kontribusi dalam pendapatan negara, melalui pajak maupun pendapatan negara langsung, sektor hulu migas masih merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, imbuhnya, SKK Migas akan konsisten menerapkan 5 (lima) pilar transformasi yang telah ditetapkan untuk meraih visi bersama yaitu second golden era, 1 million BOPD di tahun 2030. Di tahun 2020 upaya yang dilakukan SKK Migas untuk meningkatkan produksi antara lain dengan : Mempertahankan Tingkat Produksi Eksisting yang tinggi melalui Pengeboran pengembangan naik 20-25% dengan rincian rencana kerja 2020 mencapai 407 sumur pengembangan.

Dalam rangka mencapai target RRR 100% di tahun 2020, SKK Migas akan memenuhinya dari 28 persetujuan POD/POFD/POP yang akan menambah cadangan sebesar 198 MMBO Minyak & 3,693 BSCF Gas atau setara 857 MMBOE.

Disisi lain, kata Kepala SKK Migas, Memangkas prosedur perijinan dan waktu penyelesaiannya menjadi salah satu target SKK Migas sebagai bagian untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hulu migas.

“Setelah melakukan persiapan di kuartal keempat tahun 2019, termasuk melakukan beberapa kali workshop dengan KKKS, dalam waktu dekat di bulan Januari 2020, SKK Migas akan melaunching layanan one door stop policy”, pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPK dan Kejaksaan Agung Bahas Pemeriksaan Asuransi Jiwasraya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Kejaksaan Agung pada Rabu (8 Januari 2020) melakukan koordinasi terkait pemeriksaan Asuransi Jiwasraya, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menjelaskan dalam kurun 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2016 dan Pemeriksaan Investigasi (Pendahuluan) Tahun 2018.

Dalam PDTT Tahun 2016, lanjutnya, BPK mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT AJS Tahun 2014 s.d. 2015. Temuan tersebut antara lain: investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP Tahun 2014 dan 2015 tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai.

"PT AJS berpotensi menghadapi resiko gagal bayar atas Transaksi Investasi Pembelian Medium Term Note PT Hanson Internasional (HI) dan PTAJS Kurang Optimal Dalam Mengawasi Reksadana yang Dimiliki dan Terdapat Penempatan Saham Secara Tidak Langsung Di Satu Perusahaan yang Berkinerja Kurang Baik," ujar Agung saat konferensi pers Terkait Pemeriksaan Asuransi Jiwasraya di Kantor Pusat BPK Jakarta. Rabu (08/01)

Menindaklanjuti hasil PDTT Tahun 2016 tersebut, Ketua BPK menjelaskan, BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan yang dimulai tahun 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan Saving Plan dan Investasi.

Selain itu, kata Agung, BPK juga mendapat permintaan dari DPR dengan Surat Nomor PW/19166/DPR RIXI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT atas permasalahan PT AJS.

Sementara itu, kata Agung, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pada PT AJS, BPK mendapat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung, yaitu melalui Surat tertanggal 30 Desember 2019.

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, saat ini BPK sedang melakukan dua pekerjaan yaitu: Pemeriksaan Investigatif untuk memenuhi menindaklanjuti Permintaan DPR dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan; dan Penghitungan Kerugian Negara atas Permintaan Kejaksaan Agung.

Terkait dengan hasil ekspose dengan Kejaksaan, Agung menambahkan, pada 30 Desember 2019 Kejaksaan Agung telah mengirimkan Surat Permintaan kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada kasus PT AJS. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada BPK.

Menurutnya, Dari hasil pemaparan tersebut BPK menyimpulkan terjadi penyimpangan (perbuatan melawan hukum) dalam pengumpulan dana dari produk Saving Plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Namun nilai kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara.

Agung menjelaskan, BPK saat ini terus bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk dapat menghitung nilai Kerugian Negara dalam kasus tersebut, dan direncanakan dapat selesai dalam waktu paling cepat dua bulan. BPK akan sepenuhnya mendukung pihak Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum pada kasus PTAJS.

Selain melakukan penghitungan kerugian negara, kata Agung, BPK juga mulai melakukan Pemeriksaan Investigatif pada PT AJS. Tujuan Pemeriksaan Investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya
ketidakpatuhan, ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (fraud), serta indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di PT AJS yang meliputi kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Pengawasan oleh OJK, pembinaan dan pengawasan olen Komisaris dan Kementerian BUMN serta pemeriksaan oleh Akuntan Publik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

LPSK: Meningkatnya Ekspektasi Saksi Korban vs Perhatian Negara Yang Landai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tahun 2019 baru saja berlalu. Banyak catatan dan capaian yang direngkuh selama setahun terakhir, khususnya dalam upaya perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia.

Selama tahun 2019, LPSK RI memiliki sejumlah catatan, mulai dari jumlah permohonan perlindungan yang masuk, jumlah terlindung serta berbagai layanan yang diberikan, angka tindak pidana yang paling banyak dimintakan perlindungan, termasuk fasilitasi restitusi dan realisasi pembayaran kompensasi dan pemenuhan rehabilitasi psikososial.

Untuk itulah, LPSK RI menggelar Konferensi Pers dengan tajuk "LPSK: Catatan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020, Meningkatnya Ekspektasi Saksi Korban vs Perhatian Negara Yang Landai" di Restaurant Handayani Prima Jl. Matraman Jakarta. Pada Selasa (7/1/2020) dengan Narasumber Pimpinan LPSK RI.

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim, Ketua LPSK menyampaikan, Memasuki tahun ke 12, kinerja LPSK sudah mulai mendapat pengakuan dari banyak kalangan, hal itu ditandai dengan kenaikan angka jumlah pemohon saksi/korban tindak pidana dari tahun ke tahun. Untuk melihat ikhtiar LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban selama 2019, kami merangkumnya dalam sebuah catatan singkat sebagai berikut:

Catatan Permohonan Saksi/Korban di 2019

Hasto menjelaskan, Perlahan mulai dikenal publik, membawa konsekuensi pada kenaikan jumlah permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK. Kami mencatat terjadi kenaikan yang cukup siginifikan perihal jumlah permohonan yang masuk ke LPSK. Statistik menunjukan, jumlah permohonan perlindungan pada 2019 meningkat 41,54 persen dengan jumlah total mencapai 1983 permohonan.

"Kami mencatat terdapat empat tindak pidana yang mengalami kenaikan jumlah permohonan siginifikan pada 2019. Permohonan kasus terorisme mengalami lonjakan siginifikan mencapai 129 persen dibanding pada 2018 yang hanya berjumlah 142 permohonan," ujar Hasto saat jumpa pers di Jakarta. Selasa (07/01)

Dia menambahkan, Disusul oleh Tindak Pidana Lainnya yang mengalami kenaikan mencapai 60 persen dibanding tahun 2018 yang hanya berjumlah 347 permohonan. Kasus lain yang mengalami kenaikan adalah kasus TPPO mencapai 49 persen dibanding tahun 2018 yang berjumlah 109 permohonan, dan yang terakhir adalah kasus Kekerasan Seksual Anak yang mengalami kenaikan sebesar 29 persen dibanding pada 2018 yang berjumlah 271 permohonan.

Menurutnya, Provinsi Jawa Barat menduduki posisi 5 teratas wilayah asal permohonan perlindungan selama tahun 2019 dengan mencapai 517 permohonan. disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 358. Jawa Tengah sebanyak 268, DKI Jakarta sebanyak 182 dan Jawa Timm sebanyak 113 Sedangkan tidak terdapat permohonan sama sekali dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat ditahun 2019.

Catatan Lembaga Perlindungan Saksi/Korban 2019

Hasto mengatakan, Setelah LPSK memutuskan menerima permohonan, tahapan selanjutnya adalah pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan terlindung (saksi/korban). Pada 2019, jumlah terlindung mencapai 3365 orang. Sebagai informasi, jumlah terlindung mungkin saja lebih banyak ketimbang jumlah permohonan masuk di tahun yang sama karena terlindung LPSK pada tahun 2017 atau 2018 masih dimungkinkan menerima program perlindungan di 2019 dan seterusnya.

Di tahun 2019, kata Hasto, LPSK memiliki capaian yang cukup baik terkait fasilitasi layanan psikososial kepada terlindung.

"LPSK telah menggandeng Kementerian Sosial dan Perum Pegadaian serta membangun kemitraan dengan filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Lazismu. LPSK telah memfasilitasi layanan psikososial dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha berbentuk uang tunai dan perlengkapan dagang serta biaya pengobatan rumah sakit kepada sejumlah terlindung LPSK," jelas Hasto.

Sepanjang tahun 2019, lanjutnya, LPSK telah memfasilitasi restutusi bagi 105 orang korban tindak pidana dengan total 46 perkara.

Menurut Hasto, Sebanyak 44 orang dan 21 perkara merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sebanyak 61 orang dari 25 perkara merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual. Jumlah restitusi yang difasilitasi dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp 6.312.733 233. Jumlah restitusi yang dikabulkan mencapai Rp. 1.692.944.025. restitusi yang tidak dikabulkan sejumlah Rp 524.932.000 dan jumlah restitusi yang masih menunggu proses pengadllan mencapai Rp. 2.977.153.280.

LPSK menyongsong tahun 2020

Hasto mengungkapkan, Di tahun 2020 banyak tugas berat yang masih menanti, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi LPSK untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada saksi dan korban di Indonesia.

Adapun tantangan sekaligus peluang yang LPSK hadapi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Tren Penurunan Anggaran dan Menuju Organisasi Mandiri

b. Kehadiran LPSK Perwakilan

c. Pembayaran Kompensasi Terorisme Masa Lalu.

d. Pengalihan Korban Tindak Pidana Oleh BPJS

e. Restitusi dalam RKUHP

f. Terkait Peneguhan Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

g. Tumbuhnya Inisiatif dan Peran Serta Masyarakat.

Selain itu, kata Hasto, LPSK menyadari adanya keterbatasan yang dimilikinya untuk menjangkau dan melaksanakan program perlindungan kepada saksi dan korban, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran.

Namun, lanjutnya, ditengah keterbatasan yang dimiliki, LPSK melihat munculnya banyak inisiatif dari gerakan karitatif yang tumbuh di tengah masyarakat untuk menolong banyak korban tindak pidana. Hal ini bisa terlihat dari perbuatan elok yang dilakukan oleh seorang figur publik Baim Wong yang telah membantu korban kejahatan TPPO dan aksi simpatik Wakil Rakyat Andre Rosiade yang membantu pengobatan medis korban kekerasan seksual di Sumatera Barat.

"Tindakan serupa juga terjadi ketika masyarakat bahu membahu membantu korban kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta melalui penggalangan donasi online. LPSK memberikan apresiasi atas tindakan luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kami percaya masih banyak tindakan semacam iní yang belum naik ke permukaan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rhenald Kasali: Fokus pada Permainan si Pelaku

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Diviralkan tandatangannya pada sertifikat penghargaan Jiwasraya, Rhenald Kasali angkat bicara. Ada yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi, karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track itu. Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur.

Menurut website resminya, pada tahun yang sama, perusahaan menerima banyak penghargaan mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi. Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan menteri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.

Gurubesar UI ini pun menjelaskan bahwa fraud di perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi. Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.

Untuk menangkap pelaku kejahatan, ujarnya, tak bisa dilakukan “asal bicara.” Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang  telah menimbulkan unsur kerugian negara.

“Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri," kata Rhenald Kasali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Selasa (31/12)

“Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permainan si pelaku. Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” pungkasnya. (Arianto).

Read More

Rhenald Kasali: Ada yang Sedang Mengalihkan Persoalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kasus Jiwasraya merebak sejak
Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan. Dan laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publikpun tidak tahu.

Penghapusbukuan memerlukan persetujuan pemegang saham, karena ada unsur kerugian negara.  Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.

Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi.  Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 trilyun.

Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.

Rhenald Kasali mengatakan, Sebagaimana diketahui, pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan. Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik.

“Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?,” kata Rhenald dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Selasa (31/12)

Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri  independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year. “ Semuanya bersifat nonkomersial” ujarnya.

Padahal, kata Rhenald, Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansi Top 5, PWC dan dinyatakan untung Rp1,6T pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7T.  Namun direksi baru mencium “bau amis” dan meminta KAP mengecek kembali sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.

Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi 13,6T.

Penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017,” tambahnya.

“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakuya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik,“ tutupnya.

Read More

MA Capai Rekor Penyelesaian Perkara di Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bertepatan dengan akhir tahun 2019, Mahkamah Agung menggelar acara Refleksi Akhir Tahun 2019 pada Jum'at pagi, 27 Desember 2019. Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2019 ini merupakan rutinitas Mahkamah Agung pada setiap akhir tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas MA terhadap masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH dengan turut dihadiri oleh sekitar 150 lebih jurnalis baik dari media cetak maupun media online.

Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Jurnalis adalah mitra strategis yang menjembatani  Mahkamah Agung dengan masyarakat, penyampai informasi tentang program dan kinerja Mahkamah Agung kepada masyarakat, sekaligus juga penyampai ide, gagasan, dan pendapat dari masyarakat kepada Mahkamah Agung.

Hatta Ali mengungkapkan, Tujuan saya mengundang kawan-kawan hadir pada hari ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Jurnalis. Sebab kawan-kawan Jurnalis telah berperan aktif sebagai alat kontrol sosial bagi Mahkamah  Agung  dan badan-badan peradilan yang  berada di bawahnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Selain itu, kata Hatta Ali, Implementasi kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di Mahkamah Agung sebanyak  19.370 perkara. 

Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar  12,91% dari tahun sebelumnya, Mahkamah Agung berhasil memutus 20.021  perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras Mahkamah Agung tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara.

“Jumlah sisa perkara ini,  memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh Mahkamah Agung,” ujar Hatta Ali yang didampingi oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Para Ketua Kamar Mahkamah Agung pada Kegiatan Refleksi akhir tahun 2019 di Gedung Tower MA Jakarta. Jum'at (27/12)

“Data ini masih dinamis, kata Hatta Ali, karena hingga hari terakhir tahun 2019, Mahkamah Agung  masih terus bersidang dan menyelesaikan perkara, sehingga jumlah itu masih bisa meningkat lagi.

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, lanjutnya, 96,20% perkara di Mahkamah Agung  dapat  diputus dalam waktu kurang dari  3 (tiga) bulan, sesuai dengan SK  KMA Nomor 214 Tahun 2014.  Capaian tersebut diikuti pula dengan kinerja minutasi/penyelesaian perkara. Sebanyak  18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Dari sisi transparansi peradilan, Direktori Putusan telah mengunggah 4.326.850 putusan.

Pada penghujung acara, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para hakim agung, panitera  pengganti Mahkamah Agung, dan  semua unit penunjang lainnya.  “Saudara sekalian telah turut mencatatkan sejarah di Mahkamah Agung,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Anies: Jakarta Kota Paling Powerful di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Baznas (Bazis) DKI Jakarta menggelar Puncak Acara Jakbee Hackathon dan Masa Depan Jakarta di Gedung Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu (7/12). Turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pimpinan wilayah, ini merupakan rangkaian puncak dari tiga kegiatan besar yang digelar oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam dua bulan terakhir.

Jakbee, kependekan dari Jakarta Baznas (Bazis) Entrepreneur Empowerment atau Jakbee Bisnis Proposal merupakan kompetisi bisnis di tingkat pelajar SMP dan SMU/SMK dan Hackathon merupakan ajang kompetisi di tingkat mahasiswa yang menantang mereka untuk ikut mencarikan solusi berbasis teknologi dan aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta.

Selain itu, Launcing Program Masa Depan Jakarta (MDJ), yaitu program pemberian bantuan biaya Pendidikan (beasiswa) bagi para Mahasiswa penduduk Jakarta yang tidak mampu, tetapi belum mendapatkan beasiswa dari lembaga manapun. Program ini berhasil menjaring 2264 mahasiswa Jakarta dari berbagai perguruan tingga di Jabodetabek.

Para penerima bantuan ini setiap bulannya akan menerima bantuan sebesar 500 ribu rupiah, yang akan diberikan setiap tiga bulan sekali. Jadi, dalam satu tahun masing-masing mahasiswa ini akan mendapat bantuan sebesar 6 juta rupiah. Artinya, dalam satu tahun, Baznas (Bazis) DKI Jakarta akan mengeluarkan total bantuan beasiswa kepada mahasiswa sebesar 13.584.000.000,-

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat menyampaikan sambutan di hadapan peserta acara mengatakan Jakarta merupakan kota paling powerful di Indonesia.

"Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki networking se powerful Jakarta," ujar Anies di Jakarta Internasional Velodrome Jakarta. Sabtu (7/12).

Menurut Anies, Jakarta memiliki banyak networking baik nasional maupun international, apalagi ada ratusan kedutaan besar dan perusahaan multinasional ada di Jakarta. Ia pun menganjurkan para mahasiswa untuk mempunyai kartu nama untuk membangun jaringan di Jakarta.

"Teman-teman mahasiswa, saya anjurkan untuk punya kartu nama, saat datang ke event manapun, berikan kartu nama anda sekalian berkenalan dan networking, supaya bisa terhubung dengan lainnya," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Suharto selaku Wakil Ketua II Baznas (Bazis) DKI Jakarta Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur di kalangan pelajar sehingga ke depan mereka diharapkan bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di ibukota.

"Selain bantuan berupa biaya pendidikan, mereka juga akan diberikan pembinaan dan mentoring serta peningkatan kapasitas lainnya agar mereka memiliki SDM yang lebih baik dan mampu bersaing di tengah kompetisi global," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menteri Tjahjo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Sekaligus Penghargaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

"Prinsipnya pemerintah harus optimal berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berani membuat terobosan," ujar Menteri Tjahjo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11).

Perbaikan pelayanan publik harus meningkatkan kemudahan berusaha. Tak hanya itu, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas. "Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun juga digerakkan dan diorganisir," ungkapnya.

Menteri Tjahjo menegaskan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD. Di sisi lain, instansi pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.

"Harus berani membuat terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum dapat pelayanan terbaik," imbuhnya.

Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di wilayah II. Tahun 2019, ada 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi di wilayah II yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.

Jumlah ini merupakan hasil dari penambahan tahun 2018, yaitu lima kabupaten dan dua kota yang dievaluasi. Ketujuh kabupaten dan kota yang baru pertama kali dievaluasi ini antara lain Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kotabaru, Kota Mataram dan Kota Bima.

Berdasarkan hasil evaluasi maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah II adalah sebesar 3,39 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,03.

“Secara kualitas dan rata-rata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional,” ungkap Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Pada acara ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dievaluasi dengan kategori nilai Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-). Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada kepada 4 (empat) Kepala Daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik. Kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut ialah Wali Kota  Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Menurut Diah, penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki layanannya menuju pelayanan prima sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Perlu diketahui, wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Fokus pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten dan kota masih tetap sejak tahun 2015, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Sementara, pada pemerintah provinsi unit pelayanan yang dievaluasi adalah  DPMPTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.

Diah menerangkan, instrumen yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik tahun 2019 adalah berdasarkan PermenPANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

"Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam aspek yang dinilai dalam evaluasi antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi," tutupnya. (Arianto)

Read More