Kemenpan RB: Masyarakat Diminta Cermat Kenali Gelagat Calo CASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan meminta imbalan tertentu. 

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. “Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal, dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan,” ungkap Sri saat ditemui usai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kementerian PANRB di Gedung Nanggala Kopassus, Jakarta, Jumat (15/10).

Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CPNS. Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi. 

Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. “Mereka bisa saja menyerupai pegawai Kementerian PANRB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan _cross check_ dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan. Sri menekankan, bahwa pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga.

Lebih lanjut dikatakannya, seluruh calon ASN juga sudah harus mulai memahami _core values_ BerAKHLAK yang harus diterapkan seluruh ASN, terutama pada nilai Akuntabel dan Kompeten. Hal tersebut tak hanya didasari atas penerapan ujian berbasis komputer yang hasilnya bisa dilihat secara _real-time_, tapi juga mengedepankan kompetensi peserta untuk dapat melewati nilai ambang batas dengan melakukan tes secara mandiri dan jujur.

Hal tersebut diamini oleh Nabilla Andini, salah satu peserta SKD CPNS yang melamar di Kementerian PANRB. Nabilla mengapresiasi panitia pelaksana yang telah melakukan pemeriksaan peserta dan verifikasi dokumen secara teliti dan menyeluruh. 

Meski belum pernah didekati oleh calo, ia optimis bahwa adanya seleksi dengan menggunakan sistem _Computer Assisted Test_ (CAT), akan meminimalisir praktik penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Calo itu pasti ada, di tes apapun itu, baik PNS, BUMN, dan lain-lain. Adanya CAT ini tentu menutup celah praktik calo, setidaknya dapat meminimalisir risiko penipuan,” ujarnya. 

Selain memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, panitia pelaksana juga melakukan pemeriksaan peserta secara ketat. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan diminta untuk mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melakukan pencocokan wajah peserta dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Peserta Ujian. (Tha/Lak)

Read More

Bea Cukai dan Empat Instansi Lain Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bea Cukai bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam upacara pembukaan operasi laut interdiksi terpadu tahun 2021 yang diselenggarakan di Dermaga Bintang 99, Batam pada Selasa (14/09).

Perjanjian kerja sama pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika merupakan pedoman dan payung hukum dalam melakukan koordinasi dan kerja sama, serta untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan operasi yang berdaya guna, lebih efektif dan efisien, dan juga mengefektifkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di ranah narkotika dan prekusor narkotika serta pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani yang memuat ruang lingkup tentang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu, pemanfaatan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang disepakati dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Para pihak juga memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang.

Pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu mencakup operasi rutin, operasi khusus dan operasi tertentu. Operasi laut interdiksi terpadu 2021 menggunakan sandi operasi PURNAMA ”Gempur Narkotika Bersama” Menuju Indonesia Bersinar dengan konsep unity of effort yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan BNN sebagai leading sector khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kegiatan operasi akan menyasar perairan Aceh, Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Natuna, Selat Karimata, Kepulauan Seribu dan perairan Sulawesi Utara. Operasi semacam ini merupakan pelaksanaan yang kedua kali, dimana Bea Cukai telah ikut serta sejak pelaksanaan yang pertama di tahun 2020 dan berhasil melakukan lima penindakan terhadap total 85,5kg sabu, 23kg ekstasi dan 30,3gr ganja.

Sesuai dengan fungsi Bea Cukai sebagai community protector dan sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2020, Bea Cukai memiliki tanggung jawab dan mengambil peran aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika lewat operasi laut bersama. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan para pihak yang terlibat dapat berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan operasi interdiksi terpadu 2021 demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba. (Arianto)

Read More

Era Disrupsi, ASN Harus Dinamis dan Adaptif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era disrupsi dunia saat ini yang dikenal istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) memerlukan peran ASN yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan berpikir dan memahami keadaan dengan cepat atau Agility Skill. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pun menjadi keniscayaan untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat PPSDM Aparatur Susetyo Edi Prabowo dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Forum ASN Internasional terkait Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi, Kamis (9/9).

"Dalam rangka mengembangkan kompetensi dan membangun pola pikir ASN yang adaptif dan agile, organisasi harus menumbuhkan keterlibatan pegawai dan juga membenahi struktur organisasi. Oleh karena itu PPSDM Aparatur menyelenggarakan acara Sosialisasi Forum ASN Internasional Terkait Penulisan Artikel Pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi ini," ujar Susetyo.

"Tujuan dari acara sosialisasi ini adalah menumbuhkan semangat menulis dan turut serta berperan aktif dalam pembangunan pola pikir ASN yang adaptif dan Agile serta berwawasan global," Susetyo menambahkan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Muhammad Rizwi menyatakan hal yang sama, Presiden menginginkan SDM Apartur yang dapat bekerja keras melayani masyarakat, dinamis, trampil serta memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Acara sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara serta mampu memunculkan terobosan baru dan meniru pola-pola organisasi yang lebih lincah, dinamis dan bersifat fleksibel sehingga menjadi birokrat yang responsif," ungkap Rizwi.

Target dan output dari kegiatan ini bisa tersampaikannya informasi serta kesadaran akan pentingnya profesionalitas dalam rangka mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau good government serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien perlu didukung dengan adanya profesionalitas dari ASN.

"Diharapkan juga dari acara ini akan timbul kesadaran pentingnya publikasi ilmiah bagi pejabat fungsional yang dapat dimaknai sebagai sebagai upaya untuk menyebar luaskan suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam dalam bentuk laporan penelitian, makalah, buku atau artikel yang bersifat ilmiah," jelas Rizwi.

Sementara itu masih ditempat yang sama, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wawan Supriatna menambahkan, "Di BPSDM itu, karya tulis ilmiah itu sudah menjadi salah KPI di setiap satker karena disadari benar bahwa sebagai suatu institusi yang bertanggung jawab didalam kerangka pengembangan kompetensi ya harus menjadi leading dari suatu produk-produk yang harusnya inovatif terhadap kondisi yang dibutuhkan saat ini".

Jabatan fungsional itu menjadi engine sehingga produktivitas karya tulis ilmiah itu tidak hanya sekedar memenuhi pengembangan profesi jabatan, untuk melengkapi atau memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan yang dipersyaratkan dengan peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 13 tahun 2019.

Wawan berharap para ASN memiliki perubahan mainset tidak hanya memuhi kewajiban saja tetapi kita rubah untuk dapat memberikan kontribusi yang terbesar bagi bangsa dan negara ini melalui perannya masing-masing khususnya jabatan fungsional tertentu melalui sebuah produk penelitian.

"Kalau itu saja yang menjadi orientasi itu hanya sampai tunai sebuah kewajiban atau melaksanakan kewajiban, kita belum sampai pada posisi yang lebih jauh yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan peran terbesar untuk mendorong agar kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman melalui bukti-bukti tulisan yang levelnya tidak hanya sekedar kepada skala yang tidak dikenal tetapi harus minimal skala yang dikenal," pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

Kemenperin Apresiasi Industri Serahkan 1.000 Konsentrator Oksigen

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Kementerian Perindustrian terus mendorong para pelaku industri untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air. Melalui langkah sinergi ini diyakini dapat mengakselerasi kebijakan pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

“Kemenperin senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh sektor industri untuk turut berperan atau berkontribusi dalam menangani dampak pandemi saat ini,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika pada acara Serah Terima Bantuan 1.000 konsentrator oksigen dari Djarum Foundation di Semarang, Jumat (10/9).

Putu menuturkan, Kemenperin memberikan apresiasi kepada Djarum Foundation yang mendonasikan sebanyak 1000 unit konsentrator oksigen. Dari jumlah tersebut, akan dihibahkan kepada sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini merupakan langkah yang positif dan suatu bentuk kepedulian sosial dari pelaku industri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, bantuan ini untuk langkah antisipasi munculnya varian baru Covid-19 yang dapat mengakibatkan lonjakan kasus dan kebutuhan terhadap oksigen seperti yang terjadi beberapa bulan lalu.

Putu menambahkan, donasi konsentrator oksigen dari Djarum Foundation ini merupakan wujud nyata kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor industri. “Kepedulian ini memberikan makna bahwa industri dalam negeri tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian, tetapi juga berbagi beban di kala negara sedang dalam kondisi sulit,” imbuhnya.

Selama pandemi, Kemenperin bertekad untuk menjaga aktivitas sektor industri terus berjalan karena untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan pasar ekspor. “Dengan sektor industri tetap beroperasi, juga turut menjaga investasi dan serapan tenaga kerja yang ada, yang tentunya memacu pertumbuhan ekonomi,” jelas Putu. Adapun kebijakan strategis yang mendukung hal tersebut, antara lain pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

“Di samping itu, melalui Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2021 tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Strategis Industri dalam Masa Kedarutan Kesehatan Covid-19, produsen oksigen memaksimalkan produksinya untuk penggunaan medis. Selanjutnya, Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021, meminta industri pengguna oksigen mengurangi pemakaian oksigennya dalam operasional produksi, karena oksigennya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan medis,” ungkap Putu.

Selama ini, peran industri sudah sangat banyak dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. “Kemenperin juga turut memfasilitasi sektor industri dalam pembuatan alat pelindung diri (APD) hingga penyediaan oksigen, tabung oksigen dan generator oksigen,” tandasnya.

Dari hasil upaya strategis Kemenperin tersebut, Industri Hasil Tembakau (IHT) mencatatkan kinerja yang gemilang dan berperanan penting dalam peningkatan ekonomi negara. Pada tahun 2020, ekspor produk IHT dapat dipertahankan senilai USD864,41 juta.

Sektor IHT merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau, PPN dan PPh. Pada tahun 2020, pendapatan cukai hasil tembakau mencapai Rp170,24 triliun atau berkontribusi 10,4% bagi APBN.

Disamping itu, IHT mampu menyerap tenaga kerja dari hulu ke hilir dengan jumlah mencapai 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu tenaga pabrik, dan 2 juta tenaga kerja di sektor distribusi dan retail.

*Jadi contoh*

Plt. Dirjen Industri Agro berharap upaya yang telah dilakukan oleh Djarum Foundation dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya. “Kami juga sempat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung sejumlah penerapan protokol kesehatan di sektor industri hasil tembakau. Dari hasil pemantauan kami, secara keseluruhan penerapannya sangat baik, bahkan bisa menjadi model di sektor lain,” terangnya.

Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto mengemukakan, sebagai salah satu binaan Kemenperin, perusahaan berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam program penanggulangan pandemi Covid-19. “Kami berharap, dari donasi konsentrator oksigen ini dapat mengantisipasi bilamana lonjakan pasien Covid-19 terjadi kembali. Tapi tentunya mari sama-sama kita berdoa semoga lonjakan kasus tidak terjadi lagi dan Indonesia segera keluar dari pandemi,” ujar Budiharto.

Menurut Budiharto, saat ini, konsentrator oksigen menjadi alternatif terapi oksigen yang digunakan masyarakat. Alat ini menjadi populer karena mudah dibawa, memiliki bobot yang lebih ringan dan tidak perlu melakukan isi ulang oksigen seperti layaknya tabung oksigen konvensional. “Dan juga, selain untuk pasien Covid-19, konsentrator oksigen dapat digunakan bagi pasien lain yang menderita penyakit di bagian penapasan dan penurunan saturasi oksigen di dalam darah,” ujarnya.

Donasi konsentrator oksigen ini merupakan kelanjutan rangkaian bantuan dari Djarum Foundation sejak April 2020 guna membantu menanggulangi pandemi Covid-19 di tTanah air. Beberapa bantuan yang telah diberikan ke berbagai rumah sakit untuk membantu mempercepat pemulihan pasien saat terjadi lonjakan kasus diantaranya alat terapi oksigen High Flow Nasal Cannula (HFNC), hospital bed, air purifier, hingga ventilator.

Djarum Foundation juga memberikan perlengkapan kesehatan berupa masker, goggle, faceshield, dental protective face, baju coverall hingga suplemen dan multivitamin kepada tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan menyampaikan, pihaknya turut melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap upaya sektor industri dalam menanggulangi pandemi Covdi-19. “Kami melihat peran pentingnya sektor industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun tak dapat dipungkiri, kesehatan dan keselamatan pegawai industri juga merupakan hal utama produktivitas untuk terus dijaga dan ditingkatan,” tegasnya.

Apalagi, telah diterbitkan SE Menperin Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menperin 3/2021 tentang IOMKI Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. “Aturan ini harus dilaksanakan industri sebagai jaminan dan upayanya menerapkan protokol kesehatan. Dengan kegiatan usahanya dapat dipastikan ekonomi tetap berjalan, namun tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19 di sektor industri,” paparnya.
Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. (Arianto)

Read More

Kemenhub Gelar Donor Darah dan Plasma Konvalesen Menyambut Hari Perhubungan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) menggelar kegiatan donor darah dan plasma konvalesen yang diikuti oleh pejabat dan staf Kementerian Perhubungan. Gelaran donor darah dan plasma konvalesen ini berlangsung pada Selasa (7/9) hingga Rabu (8/9) di Gedung Balitbanghub, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan juga sebagai upaya percepatan pemulihan pandemic Covid-19. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Balitbanghub Umar Aris, “Kegiatan donor darah dan plasma konvalesen ini dilakukan sebagai salah satu upaya bersama dalam membantu mempercepat penyembuhan pasien yang terinfeksi Covid-19 serta sebagai bentuk empati dan wujud peduli kemanusiaan.”

Hal ini senada dengan ucapan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono. Menurut Djoko, Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat turut terpanggil untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan tujuan mulia ini. 

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk empati, dan diharapkan mampu meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia,” ujar Djoko.

Kegiatan yang didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ini diikuti oleh 293 peserta, yang akan berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 7 – 8 September 2021, dan tahap kedua akan berlangsung pada 13 – 14 September 2021.

“Tahap kedua pelaksanaan donor darah dan plasma konvalesen yaitu pada tanggal 13 dan 14 September 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,” ujar Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Perhubungan sekaligus Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto.

Pada tahap pertama ini, terdapat 147 Peserta donor darah, dimana 30 peserta diantaranya tidak lolos pemeriksaan tahap awal dikarenakan kadar hemoglobin yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga tersisa 117 peserta yang mengikuti kegiatan ini. 

“Peserta yang terdaftar pada donor plasma konvalesen berjumlah 135 peserta, dengan 71 orang lolos wawancara via telepon yang dilakukan oleh Halo Donor, dan peserta yang lolos pemeriksaan kesehatan berjumlah 27 peserta,” ujar Pandu.

Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI Arya Sandiyudha mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan ini karena sangat bermanfaat dan bermakna bagi mereka yang membutuhkan setiap hari, seperti ibu yang baru melahirkan dan pendarahan, ataupun kasus lainnya.

Kebutuhan kantung darah tiap harinya pun cukup tinggi. “setiap hari permintaan yang masuk ke kami sebesar 57.000 kantung darah, namun hanya dapat terlayani 24.000 kantung darah, sehingga setiap harinya membutuhkan 1000 hingga 2000 kantung darah,” ujar Arya.

Umar berharap Kemenhub kedepannya dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan yang lain, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 

“Peringatan Harhubnas harus dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu dalam penanggulangan Covid-19,” tandas Umar. (Arianto)

Read More

Dirjen Bina Adwil Mengapresiasi Terbentuknya Jabatan Fungsional Damkar dan Analis Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menetapkan Keputusan Mendagri Nomor 821.29-4006 Tahun 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran di Daerah 26 Agustus 2021. Terbitnya regulasi tersebut, sebagai bentuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaraan dan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

Terkait hal itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional (JF) bagi aparatur Damkar dan Penyelamatan di daerah. Surat tersebut diberikan kepada 59 dari 68 Pemda yang mengusulkan untuk mengikuti pelaksanaan Inpassing JF Damkar dan JF Analis Kebakaran. Adapun jumlah rekomendasi pengangkatan yang dikeluarkan, yakni sebanyak 2.371 orang untuk JF Damkar dan 207 orang untuk JF Analis Kebakaran.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak khususnya kepada kepala daerah yang telah memberikan perhatian dalam mendukung terbentuknya JF Damkar dan JF Analis Kebakaran di daerah. Ia menilai, langkah tersebut sebagai upaya peningkatan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan.

"Pembentukan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran dapat menjadi bagian untuk mendorong terbentuknya kemandirian organisasi damkar dan penyelamatan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Damkar dan Penyelamatan di Provinsi/Kab/Kota," kata Safrizal dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Lebih lanjut, Syafrizal berpesan kepada seluruh aparatur Damkar dan penyelamatan, agar dapat menjadikan momentum ini sebagai semangat dalam membangun profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan, eksistensi, dan kinerja Damkar dalam memberikan perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran kepada seluruh warga masyarakat secara prima.

Untuk diketahui, 57 daerah yang mendapat surat rekomendasi tersebut terdiri dari 1 Provinsi, 37 Kabupaten dan 19 Kota. Mereka telah menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Kemendagri. Adapun total formasi inpassing sebanyak 1.925 orang, yang terdiri dari 1.725 JF Damkar dan 200 JF Analis Kebakaran. Merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, seluruh pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran harus diangkat dan dilantik paling lambat 5 September 2021. 

Sementara itu, dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Maros merupakan Pemda yang pertama kali melalukan pelantikan, yang terdiri dari 7 pejabat fungsional Damkar dan 6 pejabat fungsional analis kebakaran. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang mengikuti proses inpassing. Mereka telah melantik sebanyak 975 orang, untuk menempati posisi sebagai pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kualitas SDM Transportasi, Kemenhub Berikan Beasiswa Program S2 Double Degree Sektor Transportasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memberikan beasiswa S2 (Magister) double degree untuk program studi sektor transportasi kepada 78 orang. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi. Ke 78 mahasiswa penerima beasiswa S2 double degree ini terdiri dari sebanyak 64 orang PNS Kemenhub, 5 orang PNS dari Pemerintah Daerah, dan 9 orang pegawai BUMN sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis (2/9), memberikan pembekalan dan arahan kepada para mahasiswa baru peserta beasiswa double degree dan para taruna/i transportasi Kemenhub, pada acara “Studium Generale” yang diselenggarakan secara virtual oleh BPSDM Perhubungan. Menhub mengatakan, program beasiswa ini dilakukan dalam rangka menyediakan SDM transportasi yang berintegritas, andal, inovatif, beretika dan berdaya saing baik secara nasional maupun internasional dalam bidang transportasi.

“Program double degree ini merupakan wujud konkrit, bahwa kita tidak sembarangan dalam menyediakan SDM Transportasi. Melalui program double degree ini diharapkan kalian memiliki jejaring dan relasi baru di luar negeri. Karena kolaborasi ini sangat penting,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, pengembangan SDM sektor transportasi yang dilakukan Kemenhub juga merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden RI Joko Widodo untuk memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional guna meningkatkan daya saing bangsa.

“Oleh karena itu, saya harapkan kalian adalah orang-orang pilihan yang dapat menelurkan ide, riset gagasan, inovasi dan akhirnya memberikan suatu sumbangsih bagi kemajuan sektor transportasi nasional,” ujar Menhub.

Menhub berpesan kepada para peserta beasiswa untuk memperhatikan empat aspek soft skill yang harus dimiliki yaitu: berfikir secara kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Menhub juga meminta para peserta beasiswa dapat membuat tesis yang mempunyai manfaat bagi kemajuan sektor transportasi dan memiliki keterhubungan (link and match) antara yang dipelajari dengan yang dibutuhkan di industri transportasi.

Program Pascasarjana (S-2) Double Degree ini merupakan program studi khusus (tailor made) untuk memenuhi kebutuhan SDM Transportasi yang unggul dalam bidang akademik dan mumpuni pada bidang implementasi di lapangan.

Asal tahu saja, Program ini merupakan Kerjasama BPSDM Kemenhub dengan sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu: Universitas lndonesia (Ul) dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Transportasi Jalan, Universitas Gajah Mada dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Perkeretaapian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Rotterdam University of applied Sciences (RUAS) Belanda untuk Program Moda Transportasi Laut, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Ecole Nationale de I’aviation Civile (ENAC) Perancis untuk Program Moda Transportasi Udara. (Arianto)

Read More

Mentan SYL Dorong Hutan Sagu Papua Barat Menjadi Lahan Agrowisata

Duta Nusantara Merdeka | Sorong, Papua

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mendorong lahan hutan sagu menjadi kawasan agrowisata di Sorong, Papua Barat untuk mewujudkan pertanian yang maju menuju kedaulatan pangan di Papua Barat.

Di samping itu, Mentan mengharapkan hilirisasi yang dilakukan oleh para pelaku stakeholder pertanian bekerjasama untuk mendapatkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini integrated farm, tolong Muspida koordinasi bantu Bupati untuk kerubutin, kita buat industrinya, tidak hanya sagu saja, tidak hanya saja Melki (petani) membuat sagu saja, tapi sekitarnya ada peternakan, di sana ada buah horti, kemudian tanaman pangan, dan lainnya, jadi ada integrated farm dan modern, semua yang dimiliki rakyat." demikian disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ketika melakukan kunjungan kerja di Distrik Aimas, kelurahan Malawi, kabupaten Sorong, Jum'at 3 September 2021.

Mentan menegaskan Papua Barat merupakan wilayah penghasil sagu terbesar nusantara, dan berharap pertanian yang diusahakan secara bersama dapat dipoles dengan sentuhan teknologi melalui pelatihan-pelatihan.

"Di sini sagunya oke, dan pertanian ngga bisa sendiri sendiri, harus ramai ramai. Agrowisata, satu kali turun semua kena, jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek, Istri istri harus bimtek, anak muda harus kursus, kursus harus ada hasilnya, seperti sagu harus jadi mie, kemudian ada perlakuan teknologi, biar tampilan (pati) menjadi putih bersih." ungkap Mentan Syahrul.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan beberapa syarat yang dapat menunjang pertanian di Sorong menjadi baik, mulai dari tunjangan infrastruktur alam, sumberdaya manusia dan modal yang dibutuhkan seperti penerapan kredit usaha bagi rakyat pertanian.

"Syarat pertanian yang bagus itu yang pertama lahannya oke, kemudiaan yang kedua airnya bagus, yang ketiga rakyat nya mau bersama pemerintah, jangan rakyat saja pemerintah nya ngga, atau pemerintahnya saja rakyatnya ngga, kemudian seterusnya membutuhkan pelatihan, lalu butuh modal pak Jokowi sudah memberikan KUR" pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sorong, Jhony Kamuru yang hadir dalam kunjungan kerja Mentan menyampaikan kesediaannya atas saran Mentan untuk dilakukan pengembangan agrowisata di daerahnya.

"Pak Menteri, kami sangat bersedia untuk pengembangan-pengembangan komoditi pertanian untuk memajukan Sorong, bukan hanya bantuan dari Gurbernur namun kami berharap ada bantuan bantuan langsung untuk pengembangan Sorong dari Kementerian melalui dinas pertanian" katanya.

Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Mentan berkesempatan meninjau lahan dan rumah pengolahan sagu sederhana milik petani Melkianos Malagam, yang mengelola kurang lebih tiga hektar lahan sagu.

Tercatat sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengekspor sagu tahun 2020 sebesar 13 ribu ton atau senilai 40 milyar rupiah. Kemudian selama kurun waktu tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2021, volume ekspor sagu meningkat 5,1 persen.

Luasan areal sagu nasional saat ini mencapai 196.831 hektar dengan 99,65% areal berupa perkebunan rakyat. Papua dan Papua Barat merupakan sentra terbesar sagu nasional yang berkontribusi sebesar 29,2% dari areal sagu nasional. (Arianto)

Read More

Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Tak Cukup dengan Bansos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. 

Dia menerangkan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Hal itu disampaikan Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/8).

"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujarnya. 

Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Muhadjir mengapresiasi pembangunan KOTAKU di kawasan Semanggi. Menurutnya, upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain. 

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," tuturnya.

"Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK bersama Walikota Surakarta juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya Rusunawa Semanggi akan dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

"Kebijakan ini sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni. Sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung," ujar Muhadjir.

Selain itu, Menko PMK juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Belanja Modal Barang Harus untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, pihaknya menemukan banyak masalah pada perencanaan program dan belanja daerah yang dijalankan tidak sesuai atau ganjal apabila disandingkan dengan sistem penganggaran seharusnya.

"Temuan ada banyak beberapa perencanaan yang kurang pas, waktu dieksekusi sudah kurang pas," katanya dalam acara peluncuran Monitor Center For Prevention (MCP), Selasa (31/8).

Masalah tersebut, salah satunya dipicu perbedaan prinsip saat perencanaan program yang seharusnya program dibuat barulah dihitung anggarannya. Namun saat realita pelaksanaan terbalik, dimana pemerintah daerah kerap mendahulukan anggaran baru program disiapkan.

Bahkan, lanjut Tito, masalah ini telah menjadi atensi dari Presiden Jokowi. Akibat dari sistem penganggaran yang kurang tepat semisal harga program yang berlebihan sampai belanja pegawai yang terlalu besar.

"Dalam pelaksanaan program, sekali lagi ini juga telah menjadi atensi dari presiden yang kami ingatkan dalam kesempatan baik ini. Belanja aparatur banyak yang lebih besar dari pada belanja modal dan barang. Belanja modal barang itu belanja yang betul-betul itu menyentuh kepada masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

"Tetapi banyak pembelajaran aparaturnya, mulai dari belanja pegawai gaji pegawai tentu wajib. Tetapi ada juga belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk rapat-rapat, metting-metting, pembuatan program-program kegiatan ramai masif. Tetapi kemudian manfaatnya tidak banyak," tambah Tito.

Selain itu, dia juga menemukan adanya kejanggalan anggaran yang ditujunkan pada model market untuk porsi kepentingan masyarakat sangat kecil. Sehingga dia menduga hal tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan aparatur atau pegawai yang mencari bonus.

"Sehingga bisa mendapatkan apalah, bonus dari situ akhirnya yang betul-betul buat masyarakat begitu kecil sekali proporsinya. Dan itu akan berakibat pada pembangunan yang kurang berjalan maksimal, jalan tidak terawat sampah bertebaran sungai-sungai tidak terurus dan lain-lain," ungkapnya.

Termasuk temuan selanjutnya, Tito mengatakan dimana para pemda kerap membuat program-program yang hasil anggaranya malah kembali dinikmati oleh aparatur atau pegawai. Seperti penguatan-penguatan yang sering dilakukan lembaga atau instansi, dimana hal ini sering tidak tepat sasaran.

"Kalau dianggarkan justru anggaran dipakai sebagian lagi untuk aparat lagi, kita lihat banyak temuan isinya, penguatan penguatan, penguatan. Saya sampai mengatakan kapan ini kuatnya, jadi penguatan untuk aparat sendiri gitu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Tito mengimbau seperti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet bahwa pandemi memberikan pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya berkaitan dengan kontak sistem kerja pemerintah.

“Pandemi ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita semua. Salah satunya mengenai masalah mekanisme bekerja kita. Salah satunya mengenai masalah mekanisme bekerja kita, kegiatan-kegiatan kontak fisik yang kurang WFH atau sebagian wfh atau wfo kita melihat bahwa pemerintahan tetap berjalan," jelasnya.

Sehingga, Tito berharap bahwa hal ini hendaknya dapat mengubah budaya kerja saat ini. Menurutnya dengan pengalaman pandemi saat ini maka belanja pegawai perlu dikurangi.

"Nah ini hendaknya bisa mengubah juga budaya kerja kita, work culture kita dengan pengalaman pandemi ini, maka komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi. Kemudian dialihkan kepada belanja untuk kepentingan yang langsung dapat dirasakan masyarakat saya kira ini point penting untuk masalah belanja aparatur," tutupnya. (Arianto) 

Read More

Tuntaskan Kemiskinan Ekstrim, Gus Halim Koordinasi dengan Empat Provinsi di Indonesia Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi dengan Para Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat membahas pengentasan kemiskinan ekstrim secara virtual, Senin (30/8/2021).

Halim Iskandar memaparkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2024, Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim.

Menindaklanjuti Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin menentukan Pilot Project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten.

Diharapkan hingga awal 2022, diharapkan bisa diwujudkan zero kemiskinan ekstrim, karena keberhasilan di wilayah ini bakal dibawa menuju ke 250 Kabupaten berikutnya tahun 2022 hingga 2024.

"Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrim di daerah yang jadi Pilot Project," kata Halim Iskandar.

Halim Iskandar mengatakan, Project ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Ini Lima Strategi yang bakal dijalankan oleh Kemendes PDTT dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten yang telah ditetapkan.

- Point pertama
Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.

- Point kedua
Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.

- Point ketiga 
Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.

- Poin keempat

Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

- Point kelima 
Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Penanganan warga miskin dan miskin ekstrim dilaksanakan oleh kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan. Dasar pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Jumlah posyandu sebanyak 660.116 posyandu atau rata-rata 9 pos per desa.

Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu tinggi di 70.086 desa sebesar 93 persen.

Gus Halim menambahkan, perlu ada basis data yang akurat yang by name by address untuk wujudkan pilot Project.

Kemendes telah menyiapkan pemutakhiran data desa sejak Maret 2021 berbasis SDGs Desa.

"Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat," kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Data berbasis SDGs merupakan pijakan untuk penyusunan APBDes, RKDes hingga penyusunan Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrim.

35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.

Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.

Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya

Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.

Provinsi Papua di Membrami Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.

Sedang di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan. (Arianto)

Read More

Zidam Tingkatkan Sinergitas Dengan Instansi Pemerintah Serta Jaga Komsos

Duta Nusantara Merdeka |Pontianak, KALBAR

 “Tak kenal maka tak sayang” kata kata yang sederhana tersebut adalah merupakan faktor utama penentu dalam setiap kegiatan. 

Zidam XII/Tpr yang memiliki tugas utama bergerak di bidang konstruksi, pembuatan sertifikat tanah negara dan pengawasan penggunaan Listrik dan Air harus memiliki soliditas yang baik dengan instansi instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. 

Berangkat dari hal tersebut Zidam selalu menjaga komunikasi sosial yang baik untuk bersinergi bersama sama menyelesaikan tugas pokok demikian disampaikan oleh Kepala Zidam XII/Tanjungpura Letnan Kolonel Czi Srihartono pada Selasa (8/6/2021).

"Tugas yang saat ini menjadi tantangan Zidam adalah pembuatan sertifikat tanah milik TNI AD, kendala kendala dilapangan tentunya sangat banyak dan bisa diatasi apabila terjadi komunikasi dengan baik dengan instansi Badan Pertanahan Nasional," paparnya.

Dengan semangat untuk mengamankan aset negara tersebut Mayor Czi Deden Sopandi yang merupakan Kepala seksi pengurusan sertifikat hak milik TNI AD yang berada diwilayah Kalbar dan Kalteng melaksanakan komunikasi sosial dengan BPN untuk mencari solusi solusi dan terobosan baru dalam mengamankan aset negara.

Berawal dari hal tersebut Mayor Czi Deden Sopandi pada hari Selasa 08 Juni 2021 mengunjungi kantor BPN wilayah Kalbar untuk sekedar mempererat silaturahmi dan membahas program program yang memiliki keterkaitan dengan kantor Badan Pertanahan Nasional. 

"Dengan harapan adanya komunikasi yang intens tersebut dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kekompakan serta mempercepat pendeteksian permasalahan dalam pembuatan sertifikat tanah milik TNI AD," ucap Mayor Czi Deden Sopandi mengakhiri. **

Read More

Personel Polsek Medan Baru Bersama Tim Gabungan Gelar Operasi KRYD

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Petugas gabungan dari personel Polsek Medan Baru, TNI, Dishub, Satpol PP melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Pos Pengamanan (Pospam) V Carrefour Jalan Gatot Subroto Kecamatan Medan Petisah,  Rabu (19/5/2021).

Sebelum pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) diawali dengan apel bersama yang dipimpin Kanit Lantas Polsek Medan Baru Iptu R.H Situmorang.

"Kegiatan ini merupakan lanjutan Operasi Ketupat 2021 yang sudah selesai pelaksanaanya, dimana kegiatan KRYD ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2021 yang akan berakhir pada 24 Mei 2021,"kata Iptu R.H Situmorang.

Selain melakukan pendataan dan pemeriksaan, pada kegiatan KRYD ini petugas membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat.

"Petugas juga menghimbau kepada warga untuk selalu mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker apabila keluar dari rumah, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak guna mencegah penularan Covid-19," pesannya. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Kapolda Kaltim Dampingi Gubernur Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Kutai Kartanegara

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur

Gubernur Katim (Kalimantan Timur) Isran Noor melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didampingi oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Pangdam VI/MLW Mayjen TNI Heri Wiranto beserta rombongan, Kamis (6-5-2021) siang..

Kunjungan Forkopimda Kaltim ini guna memantau langsung penerapan PPKM Mikro di Desa dan menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan serta Pelaksanaan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan menyambut Idul Fitri 1442 H / 2021 M di Kabupaten Kukar.

Kedatangan Gubernur Kaltim, Pangdam VI/MLW dan Kapolda Kaltim beserta rombongan disambut baik oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting, Dandim 0906/Tgr Letkol Inf. Charles Alling dan Sekda Kukar Sunggono.

Rombongan langsung melihat kesiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dan juga Pembentukan RT SIGAP, RT 002 Desa Rempangan Kec. Loa Kulu.  Sasaran inspeksi kali ini adalah pelaksanaan PPKM di RT. 002 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu.

Selanjutnya, rombongan menuju Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, untuk melihat pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Sumber Sari apakah sudah berjalan baik dan juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

"Saya melihat pelaksanaan PPKM Mikro di sini sudah cukup baik, semua sudah disiapkan mulai dari sarana dan prasarana sampai dengan petugasnya sudah mengetahui tugasnya masing-masing. Tadi sama-sama kita lihat di Posko PPKM Mikro, di situ sudah ada tempat Pemeriksaan, Ruang Isolasi, termasuk Dapur Umum," tutur Gubernur Kaltim.

Disamping melakukan pengecekan Posko PPKM Mikro di Desa Rempanga dan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu, Kab. Kukar, Gubernur, Pangdam dan Kapolda juga menerima paparan dari Bupati Kukar yang diwakili oleh Wakil Bupati Kukar tentang kesiapan Kab. Kukar dalam menghadapi PPKM Mikro saat memasuki libur idul fitri dan juga melaksanakan virtual dengan Kecamatan, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kegiatan virtual tersebut Gubernur Kaltim memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD, Camat, Kades Dan Lurah Se Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penerapan PPKM Mikro dan Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan menyambut Idul Fitri 1442 H.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kab. Kukar, Dandim dan Kapolres Kukar yang bersama-sama telah melaksanakan dengan baik terhadap pengendalian penyebaran covid 19 ini dan juga saya mengucapkan terimakasih kepada kades, bhabinsa , dan bhabinkamtibmas yang kiranya telah bekerja keras dilapangan guna melakukan upaya-upaya pencegahan covid 19 hingga sampai saat ini," ucap Gubernur Kaltim.

Kemudian diakhir kegiatan kunjungan kerja, rombongan melanjutkan kegiatan peninjauan ke kawasan pangan strategis Nasional Desa Sinergi Hijau Desa Tanjung Batu di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kemendagri Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat di Pandeglang

Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang 

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menyalurkan bantuan bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kemendagri, Yedi Rahmat dan diterima oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita, di Ruang Garuda II, Pendopo Pandeglang, Banten, Selasa (23/3/2021). 

"Alhamdulillah, kami di Korpri Kemendagri dan BNPP sudah menyalurkan bantuan untuk Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kabupaten Sumedang dan ini yang keempat ke Kabupaten Pandeglang," kata Yedi. 

Yedi juga menyampaikan dukungan pihaknya untuk pembangunan Kabupaten Pandeglang, dan berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

"Kami mendukung sekali program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk itu kami dari Korpri Kemendagri dan BNPP menyampaikan bantuan untuk Pemda kabupaten Pandeglang agar bantuan tersebut berguna bagi masyarakat di sini," tandasnya. 

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku gembira dan mengapresiasi bantuan yang diberikan untuk masyarakat di wilayahnya. 

"Ini anugerah dari Allah, Bapak memberikan bantuan untuk masyarakat kami, jadi rasa gembira, akan kami sampaikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut," ujar Irna. 

Irna juga berharap Kemendagri selalu memberikan dukungan kepada Pemda, terutama pada masa pandemi, di samping melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 

"Kami doakan untuk tugas pokok dan fungsi, dan kinerja dari jajaran Kemendagri  ini bisa memberikan support kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di tengah pandemi," imbuhnya. 

Bantuan yang diserahkan Korpri Kemendagri dan BNPP merupakan bantuan hasil penggalangan yang dilakukan di lingkungan Kemendagri dan BNPP, serta bantuan yang diperoleh dari lembaga lainnya. 

Adapun bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dari Mayapada, mie instan, sarden, biskuit, beras, teh, kopi, susu, gula, air mineral, sikat gigi, sabun mandi, detergen, minyak goreng, shampoo, vitamin C, Paracetamol (Promed), obat batuk, obat diare, masker, selimut, dan terpal plastik. (Arianto)

Read More

Erick Thohir: MES Harus Mampu Optimalkan Potensi Ekonomi Syariah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengatakan MES dapat menjadi wadah ekosistem ekonomi syariah bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Erick saat pelantikan pengurus MES di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (22/3).

"Kita ingin mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang efektif sehingga tidak perlu terjadi lagi yang namanya dikotomi sektor keuangan dan perbankan syariah dengan sektor riil," ujar Erick.

Pengurus MES, kata Erick, siap menjalankan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap untuk segera menyusun rencana program kerja yang efektif, solutif, dan berdampak besar. 

Erick menyebut peran penting sektor keuangan dan perbankan Syariah yang memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai situasi krisis. Menurut Erick, kehadiran sebuah ekosistem ekonomi syariah merupakan keharusan mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

"Kita berkaca dari situasi krisis sebelumnya, terbukti sektor ekonomi syariah memiliki kekuatan besar dalam menghadapi krisis tersebut," ucap Erick.

Erick berharap MES dapat menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah, khususnya antara regulator seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, dan KNEKS dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. 

Tak hanya itu, ucap Erick, MES juga bisa bersinergi dengan BUMN dalam mendorong perkembangan industri syariah atau halal, seperti makanan, minuman, fashion, obat-obatan dan kosmetik, media, kesehatan, serta pariwisata.

"Seperti yang disampaikan Pak Wapres, MES harus bisa hadir dan menberikan/ menyediakan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. MES juga harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki bangsa," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPN GEPENTA: Perlu Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari Dua Jadi Tiga Periode

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ditengah pandemi Covid-19, Wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode menjadi isu perdebatan saat ini. Sebab, wacana tersebut  menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Banyaknya dukungan masyarakat yang menginginkan Presiden Jokowi bersedia memimpin sampai tiga periode, tentunya perlu ada payung hukum dan sesuai konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya," kata Ketua Umum DPN GEPENTA, Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) saat virtual zoom bertajuk "Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode". Selasa (17/03)

Ditinjau dari sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapa dibandingkan dengan yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Menurut Parasian, keberhasilan Program Nawacita yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota. Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun (1987 - 1999) Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, tidak kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri. Selanjutnya Indonesia Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Terlebih lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

"Kesimpulannya, dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera," ungkapnya.

Jika rakyat menghendaki, lanjut Pensiunan Jenderal Polisi ini, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar Undang-undang tentang masa jabatan presiden di amandemen terlebih dahulu. Sehingga segala upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

Selanjutnya juga disampaikan, langkah yang harus ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.

Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga. Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden RI tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung. "Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia," ungkapnya.

"Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia, maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut," tandas Parasian.

"Oleh karena itu, MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif. Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Alisha Sanger: Perlu Transformasi Digital di UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelengara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mengelar seminar yang bertujuan untuk penguatan kaderisasi seluruh Indonesia pada Rabu (03/03)  di Hotel Aston City Kemayoran Jakarta Pusat.

"Pelayanan publik yang bagus serta penegakan hukum yang tegas selalu menjadi prioritas kami untuk kemajuan negara. Jadi dibutuhkan sinergitas antara BPI KPNPA RI dengan seluruh stackholder yang ada di negara Indonesia ini" kata Rahmad Sukendar saat seminar bertajuk Dasar Hukum Tipikor dan Membangun potensi UMKM lewat teknologi digital.

Selain itu, lanjutnya, Adanya kerjasama yang baik dari semua stateholder yang ada membuat penegakan hukum itu akan berjalan sempurna. Semua lembaga penegakan hukum harus selalu menjadi teman dengan berbagai lembaga agar dapat menyerap dan mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Disaat yang sama, Alisha Fianne J Sanger, SE Executive Board UKM Memiles PT Aku Cinta Memiles (PT ACM) mengatakan, saat ini kita perlu tranformasi Digital supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan tambahan penghasilan.

Ini merupakan salah satu terobosan, ujar Alisha, jadi mau tidak mau kita harus memaksa anggota UMKM untuk mengenal dan membuat mereka untuk mengerti serta memahami kalau menggunakan aplikasi tidaklah sulit atau ribet seperti kata orang-orang.

Ia mencontohkan, saat ini kita punya Virtual Shopping Assisten yakni merupakan terobosan baru dari PT ACM untuk lebih efektif membantu pelanggan dan juga para UMKM dalam Penjualan dan Pembelian Produk serta yang menyangkut dengan internet atau kuota dan lain sebagainya.

Selain itu, lanjutnya, kami mempunyai program mengumpulkan beberapa pelaku UMKM di daerah dalam satu tempat yang ada internet gratisnya. Supaya mereka bisa memakai internet itu untuk melakukan transaksi, jatah kuota internet untuk Pelaku UMKM itu sebesar 50 Gb per 1 bulan selama 3 bulan.

Dalam BPI KPNPA RI ini, kata Alisha, saat ini tercatat sudah ada 300.000 UMKM dan kita targetkan sampai 1 juta program.

"Jadi, harapan kita semua kedepan negara ini bisa bebas dari korupsi sehingga Indonesia akan maju. Untuk itu diperlukan sinergitas yang kuat dari semua lembaga yang ada, baik penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang terkait," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kapolres Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kukar 2021 - 2024 Secara Virtual

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Masa Jabatan 2021-2024 Secara Virtual, di kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02/2021).

Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Ps. Kasubbag Humas Polres Kukar IPTU I Ketut Kartika mengatakan bahwa kegiatan prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar merupakan puncak dari Pilkada serentak tahun 2020.

IPTU I Ketut Kartika juga menyampaikan, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kukar dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.

“Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah – Rendi Solihin periode 2021-2024, harapannya semoga menjadi amanah serta bisa membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lebih maju," pungkas ucapnya IPTU I Ketut Kartika. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Mahkamah Agung RI Menuju Modernisasi Peradilan Songsong Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 menjadi ujian yang sangat berat di masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Hampir setahun wabah virus corona telah memporak porandakan tatanan kehidupan manusia. Dua Hakim Agung yaitu Yang Mulia Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dan Yang Mulia Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, S.H., M.S. meninggal dunia setelah sebelumnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan berdasarkan data yang diunggah pada situs corona.mahkamahagung.go.id, per tanggal 29 Desember 2020, jumlah aparatur peradilan yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 213 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 862 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 402 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 15 orang.

Dr. HM, Syarifuddin, SH.,MH, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi.

"Padahal, Pandemi ini merupakan sarana pembuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini," kata Ketua Mahkamah Agung saat memberikan penjelasan terkait kerja-kerja MA semenjak dirinya menjabat pada April 2020 di Jakarta. Rabu (30/12)

Disisi lain, katanya, Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur.

Oleh karena itu, lanjut Syarifuddin, Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk SEMA yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1.SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

SEMA tersebut mengatur tentang mekanime pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO).

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (new normal) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparatur peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparatur peradilan dalam jumlah yang besar.

Selain itu, dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan atas SEMA Nomor 8 dan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Di samping penerbitan SEMA sebagai bentuk respons terhadap kondisi Covid-19, Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan peristiwa hukum terbaru.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya.

Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker -Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Selanjutnya, Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Perma sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama, dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ruhnya keadilan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pedoman pemidanaan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak bertujuan untuk membatasi kemerdekaan dan kemandirian para hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemerdekaan dan kemandirian merupakan prinsip utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya; 
Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; Perma tersebut merupakan implementasi dari agenda Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mana pada periodisasi lima tahunan ketiga merupakan fase peradilan elektronik atau e-Court serta sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik yang mengatur bebrapa hal yaitu tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa melalui teleconference, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

Bahkan, tutur Syarifuddin, Sistem peradilan elektronik telah dimulai sejak tahun 2018 untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara dengan penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan memasukan fitur e-Litigasi.

Untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan yang terjadi akibat Covid-19, sambungnya, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengizinkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan.

5. Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Kemanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Perma tersebut mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim, aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan.

Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan, juga  mengatur bagi yang akan mengambil foto atau rekamanan pada saat berlangsungnya persidangan, untuk meminta izin terlebih dulu kepada Hakim/Ketua Majelis yang menyidangkan perkaranya agar pelaksanaan pengambilan foto dan rekaman bisa berjalan dengan tertib dan teratur.

Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan.

Oleh karena itu, saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada pelarangan untuk pengambilan foto dan rekaman, baik audio maupun visual di persidangan sepanjang bukan dalam perkara yang ditentukan undang-undang bahwa persidangannya dilakukan secara tertutup dan senantiasa menjaga ketertiban di ruang sidang.

Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah berhasil memutus perkara sebanyak 20.550 dari jumlah beban perkara tahun 2020 sebanyak 20.749 perkara atau sebesar 99,04%.

Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang.

Capaian tersebut menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara.

Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara. Atas capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan perkara.

Di bidang kesekretariatan, total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2020, per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp9.329.291.000.954 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total Pagu sebesar Rp9.855.005.914.000 (sembilan triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,67%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020.

Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.

Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan.

Atas hal itu, saya mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu itu semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selain itu, pada Tanggal 23 Desember 2020 Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang. Di bidang pengawasan dan penegakan disiplin aparatur. Selama tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.512 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.684 telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.828 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatam Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi, Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

• 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan

• 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.
Saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja apartur, dengan tetap menjaga kehormatan dan kemandirian lembaga peradilan.

"Sebagai insan pers yang profesional, sudah semestinya memiliki tanggung jawab untuk turut meluruskan isu-isu negatif terkait Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan akuntabel, karena kehormatan lembaga peradilan merupakan cerminan dari kerhormantan bangsa dan negara," ucap Ketua Mahkamah Agung RI," pungkasnya. (Arianto)

Read More