KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

Duta Nusantara Merdeka | Jatim 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim, Kamis (10/7/2025), terkait kasus dana hibah kelompok masyarakat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memastikan jadwal pemeriksaan tetap sesuai rencana tanpa perubahan.

Kehadiran Khofifah diharapkan membantu penyidikan yang tengah berlangsung intensif di wilayah Jatim.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Khofifah.

Pemeriksaan di Polda Jatim dilakukan karena penyidik sedang melakukan serangkaian kegiatan di daerah tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai bagian efisiensi proses hukum yang sedang berjalan di Jatim.

KPK menegaskan semua pihak harus kooperatif dalam pengusutan dugaan korupsi ini.

Khofifah sebelumnya dipanggil KPK pada 20 Juni 2025 namun tidak hadir.

Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari kasus dana hibah APBD Jatim tahun 2019–2022.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut dana publik yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KPK Dorong Pencegahan Korupsi di BUMN melalui Penerapan Tata Kelola yang Berintegritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pentingnya penguatan upaya pencegahan korupsi pada lembaga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, pada kegiatan Leader Forum Human Capital PT. Pertamina Tahun 2025, yang diselenggarakan di Semarang, Kamis (6/2). 

“BUMN agar tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada implementasi tata kelola yang baik, termasuk dalam pencegahan korupsi,“ kata Fitroh.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh Komisaris Independen PT Pertamina Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono, Direktur SDM PT Pertamina Muh. Erri Sugiarto, serta jajaran pimpinan di PT Pertamina dan perwakilan dari BUMN lainnya ini, Fitroh juga menyampaikan bahwa selain perbaikan sistem tata kelola sebagai pendekatan pencegahan korupsi, BUMN juga harus menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada para pegawainya sebagai bentuk pendekatan pendidikan antikorupsi. 

“Sebaik apapun sistem yang dibuat, sebaik apapun aturan yang dibuat, kalau yang menjalankannya tidak punya amanah, tidak punya Integritas, pasti hasilnya jauh dari harapan,“ pesannya.

Hal tersebut selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan KPK melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Melalui pendekatan pendidikan, KPK terus intens melakukan sosialisasi, kampanye, dan berbagai kegiatan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN.

Kemudian melalui pendekatan pencegahan korupsi, KPK terus mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas, salah satunya melalui penerapan Panduan Cegah Korupsi (Pancek). 

Panduan ini berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang secara praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi untuk dapat diadopsi serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan korporasi.

Melalui penerapan Pancek ini, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di sektor swasta dapat berjalan, sehingga tercipta iklim usaha yang berintegritas, adil, dan berdaya saing tinggi. 

Pancek juga dapat diakses secara terbuka melalui laman https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/cek-panduan-cegah-korupsi

Namun, penerapan panduan ini bukan sebagai jaminan hilangnya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi apabila tindak pidana korupsi masih terjadi. Oleh karenanya, upaya-upaya penindakan pada sektor usaha masih perlu dilakukan. (Arianto)

Read More

KPK Gelar Serah Terima Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Terpilih 2024-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan serah terima jabatan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewan Pengawas) KPK terpilih periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12). 

Acara ini diawali dengan pembacaan dan penandatanganan pakta integritas oleh Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.

Pada agenda ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto secara resmi menjabat bersama wakil ketua terpilih, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. 

Dalam sambutannya, Setyo menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan KPK periode 2019-2024 dan berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program strategis pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh insan KPK. 

“Tiba giliran kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Apa yang telah ditorehkan melalui pengabdian dan bakti para pendahulu kini menjadi tugas kami untuk melanjutkannya dengan sebaik-baiknya. Kami berlima dari berbagai latar belakang tetapi memiliki satu tujuan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Setyo.

Harapannya, kami dapat melaksanakan tugas secara profesional, mengedepankan kesadaran hati, merendahkan ego, mendengarkan, serta menaungi seluruh pegawai.

Setyo juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks. 

“Kami menyadari, tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin rumit. Oleh karena itu, kami berharap kerja sama dan kolaborasi baik pada upaya penindakan, pencegahan maupun pendidikan yang telah terjalin antara KPK dan seluruh stakeholder dapat terus ditingkatkan. Sehingga, ke depannya pemberantasan korupsi semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas KPK terpilih, Gusrizal, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kredibilitas KPK. 

“Tujuan pengawasan adalah memperbaiki keadaan yang sebelumnya ada permasalahan. Maka, kami sebagai Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap kinerja yang ada sebelumnya. Kami, Dewan Pengawas, memohon bantuan untuk mencapai satu tujuan, yaitu menjaga marwah KPK melalui peningkatan integritas,” kata Gusrizal.

Selain Gusrizal, anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 terpilih yang secara resmi menjabat adalah Wisnu Baroto, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto, dan Chisca Mirawati. 

Kelima anggota dewan pengawas tersebut akan menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif, memastikan integritas KPK tetap terjaga, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Di era kepemimpinan baru, pimpinan, dewan pengawas, dan juga pegawai sebagai satu kesatuan insan KPK akan berkomitmen untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik dan marwah KPK sekaligus melanjutkan berbagai capaian strategis yang telah diraih. 

Capaian tersebut meliputi optimalisasi asset recovery, sinergi antar-aparat penegak hukum, perbaikan sistem dan tata kelola melalui upaya pencegahan, penyebaran nilai-nilai antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, serta perbaikan internal kelembagaan.

Ketua KPK periode 2019-2024, Nawawi Pomolango, turut memberikan pesan dan harapannya. “Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas yang baru, selamat bertugas. Kami yakin, di bawah kepemimpinan yang baru, KPK akan terus memperjuangkan pemberantasan korupsi. Tantangan besar masih menanti, dan perjuangan kita belum selesai. Kami akan selalu mendukung penuh kepemimpinan baru karena kita memiliki misi yang sama,” ungkap Nawawi. 

Serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang telah dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12) . Pelantikan tersebut didasari pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan serta Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029.

Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Baru Tuntaskan Induksi

Sebelum pelaksanaan serah terima jabatan, Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 telah menyelesaikan Program Induksi yang berlangsung selama tiga hari, pada 17-19 Desember 2024, di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta. Program ini secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, pada Kamis (19/12).

Dalam sambutan penutupnya, Cahya menegaskan pentingnya komitmen Pimpinan dan Dewan Pengawas untuk menghadapi tantangan pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan. “Tantangan KPK adalah mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini tercermin pada indikator, seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) serta beberapa survei reputasi yang selama beberapa tahun ini menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, Pimpinan dan Dewan Pengawas diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan publik melalui kerja nyata dalam berantas korupsi,” ujar Cahya.

Dalam sesi materi, Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, juga turut mendorong penguatan komunikasi antara Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dengan media dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga. “Harapan kami, di periode kepemimpinan baru ini, hubungan dengan media dan stakeholder dapat semakin erat untuk memperkuat komunikasi lembaga kepada publik,” harap Yuyuk.

Melalui program induksi ini, Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mendapatkan materi dari pejabat eselon I pada setiap unit kerja guna memahami tugas, tanggung jawab, dan proses kerja di KPK secara lebih mendalam. Pemberian materi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK nantinya. (Arianto)

Read More

KPK Tegaskan Pemuda Harus Berintegritas pada Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi

Duta Nusantara Merdeka | Sorong 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan pemuda harus berintegritas di Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi bertema “Pemuda dan LSM Beraksi, Bersihkan Negeri dari Korupsi” di Ballroom Hotel Aimas Sorong. 

Hal itu disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting saat membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa (12/11).

“Pemuda sebagai generasi masa depan bangsa harus berintegritas. Pemuda harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi karena pemuda adalah penerus nilai-nilai luhur bangsa dan agen perubahan,” ucapnya kepada 100 Pemuda yang tergabung dalam Organisasi Pemuda maupun Lembaga Swadaya Masyarakat se-Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 12 – 14 November 2024 ini juga dihadiri Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad dan unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya. 

Pada kesempatan tersebut, Johnson menekankan kehadiran KPK di Papua Barat Daya, untuk membangun karakter antikorupsi, meningkatkan kompetensi dengan mampu mengenali dan memahami korupsi serta antikorupsi.

“Setelah mengenal dan memahami, kemudian mampu mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi dan mencegah orang lain untuk tidak Korupsi. Ke depannya semoga dapat mewujudkan generasi berkarakter Antikorupsi di Sorong dan Papua serta Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Musa'ad menyambut baik kegiatan kelas pemuda, karena melalui kelas pemuda mampu membentuk pemuda dan LSM yang berkarakter, kuat, jujur dan berintegritas, bebas dari korupsi. 

“Pemuda masuk ke dalam civil society yang memiliki tugas saling mendukung dan saling mengawasi, sehingga semangat untuk menciptakan pembangunan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud. Terutama pencegahan Korupsi di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk kemaslahatan banyak orang,” paparnya.

Selama dua hari, peserta Kelas Pemuda diberikan pendalaman materi mengenai wawasan kebangsaan, pengaduan masyarakat yang berkualitas, menanamkan nilai-nilai integritas, maupun Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Korupsi melalui peran serta masyarakat.

Kegiatan ini dikemas secara intensif dengan pendekatan fun learning, sehingga diharapkan para peserta mampu berpartisipasi aktif melalui peran serta masyarakat, untuk melaporkan, maupun membantu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan benar dan efektif, dan menjadi Penyuluh Antikorupsi. Sebelum kegiatan ditutup, peserta mengisi post test, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akan materi yang sudah diberikan. (Arianto)

Read More

IMO Indonesia Dukung Harli Siregar Maju Capim KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah nama kini mulai bermunculan untuk mewarnai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024 - 2029.

Di antara sekian nama yang ada terdapat nama Dr Harli Siregar yang tak lain merupakan mantan Wakajati serta Plt. Kajati Babel tahun 2022 lalu. 

Harli saat ini menjabat sebagai kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI.

Munculnya nama Harli Siregar ini sekaligus menambah daftar anggota kejaksaan yang maju menjadi calon pimpinan pada lembaga antirasuah itu.

Masuknya nama Harli dalam daftar Capim KPK periode akan datang ini pun mendapat sambutan luas, utamanya dari Ikatan Media Online (IMO) Indonesia.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menilai Harli sebagai sosok yang punya pengalaman dan kredibilitas yang tinggi dalam hal leadership.

"Beliau punya segudang pengalaman di dunia kepemimpinan. Tidak perlu saya sebutkan satu per satu. Cukup dengan membaca rekam jejaknya saja sudah bisa disimpulkan betapa orang ini cukup berpengalaman," kata Yakub di Jakarta, Jumat (19/7).

Yakub mengaku belum terlalu lama mengenal beliau. Akan tetapi, nama Harli diakuinya telah jamak diketahui orang-orang khususnya mereka yang berada di lingkungan kejaksaan.

"Memang secara kedekatan belum terlalu lama. Tapi, beliau orang yang cukup dikenal di instansinya," ujar Yakub.

Ia pun berharap majunya Harli ini memberikan banyak opsi terbaik bagi penyeleksian Capik KPK ke depan.

"Kita butuh figur yang tidak hanya cakap dan handal dalam mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya, tapi juga keteguhan moral dan integritas dalam menegakkan keadilan. Dan kita optimis kualitas itu ada pada beberapa figur yang muncul belakangan ini, salah satunya adalah pak Harli Siregar," tandasnya. (Arianto)

Read More

KPK dan Polri Bersinergi untuk Pemberantasan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat sinergisitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut, KPK dan Polri menandatangani kesepakatan sinergitas koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Nawawi Pomolango, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (04/12).

Dalam keterangannya, Sigit mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi. Polri siap berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK dalam penegakan hukum.

“Ini menjadi komitmen kami Polri untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK RI dalam menegakkan hukum, khususnya di bidang tindak pidana korupsi dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi terus mendukung, termasuk kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang menjadi ranah dan kewenangan KPK,” ujar Sigit.

Sigit juga mengatakan sinergisitas penegak hukum sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinergitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya korupsi.

“KPK dan Polri tentunya terus berkomitmen untuk penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, bagaimana melakukan sistem,bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan bila memang tindakan tersebut harus dilakukan. Dan ini merupakan bagian dari program kita untuk menciptakan budaya antikorupsi,” ujar Sigit.

Kerja sama KPK dan Polri ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan sinergisitas yang kuat, KPK dan Polri dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Sementara itu, penandatanganan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Direktur Supervisi KPK Yudhiawan yang disaksikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Hadir dalam acara tersebut para wakil ketua KPK, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syahar Diantono, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo. 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua KPK Raih Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Kemenkeu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua ketua KPK Firli Bahuri.

Pemberian penghargaan ini berkaitan langsung dengan kinerja dalam pengelolaan BMN dalam strategi pencegahan korupsi secara nasional. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut barang milik negara (BMN) adalah salah satu komponen aset negara yang dikumpulkan dan dikelola secara baik untuk mendorong akuntabilitas terhadap rakyat. 

"Di dalam rangka menciptakan kultur, meningkatkan budaya aset negara ini, maka kita juga terus melakukan edukasi, sosialisasi, mengenai pentingnya peranan aset negara. Tidak hanya sebagai koleksi aset di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian," jelas Menkeu dalam sambutannya di Anugerah Reksa Bandha, Rabu (22/11/23). 

Selain Firli, Sri Mulyani juga memberikan penghargaan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai juara I Kualitas Pelaporan BMN Kelompok II. Kemudian penghargaan khusus untuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas sebagai kementerian yang secara strategis memposisikan indeks pengelolaan aset sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi, serta beberapa K/L lainnya.

Reksa Bandha merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada kementerian/lembaga dan stakeholders di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset negara dan lelang. (Red)

Read More

Tiga Hak Uji Materiil Terkait Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Togap Marpaung, seorang pelapor dugaan korupsi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), telah mengajukan tiga permohonan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013, yang melibatkan mark up sekitar Rp 1,4 miliar pada alat XRF, Togap memperjuangkan keadilan dan transparansi.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi, Jum'at (06/20/2023). Permohonan HUM pertama, yang didaftarkan dengan nomor registrasi 30/PR/VI/HUM/2023 pada 26 Juni 2023, mencakup revisi Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018. Permohonan ini bertujuan memperjelas pemberian penghargaan dan premi atas penindakan tindak pidana korupsi, serta menetapkan batas waktu penyelidikan dan penuntutan.

Sementara itu, permohonan HUM kedua, dengan nomor registrasi 36/PR/VIII/HUM/2023 pada 16 Agustus 2023, menuntut pengambil alihan perkara dalam tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlangsung selama 1 tahun lebih, sesuai revisi Pasal 9 Peraturan Presiden No.102 Tahun 2020.

Permohonan HUM ketiga, didaftarkan dengan nomor registrasi 38/PR/IX/38 P/HUM/2023 pada 5 September 2023, mengusulkan penambahan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi dan klarifikasi terhadap perlindungan bagi aparatur sipil negara.

Meskipun ICW, Perludem, Abraham Samad, dan Saut Sitomorang telah memperoleh kemenangan dalam permohonan HUM mereka, putusan MA untuk Togap Marpaung masih tertunda. Keputusan ini memiliki dampak besar pada komitmen Presiden Jokowi dalam memerangi korupsi, terutama dalam konteks pengawasan terhadap pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Sementara beberapa pejabat publik, termasuk lima menteri dan satu kepala badan serta satu menteri lagi, telah dan sedang berproses hukum terkait korupsi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, kegagalan dalam mengatasi kasus korupsi ini dapat membahayakan integritas pemerintahannya. Hal ini menciptakan kekhawatiran di masyarakat, terutama setelah degradasi KPK yang dianggap telah memperkuat dominasi politik Jokowi, seperti yang disoroti oleh The Jakarta Post.

Satu hal lain yg menjadi keprihatinan Togap Marpaung adalah dirinya selaku pelapor korupsi menjadi korban kejahatan birokrasi di Bapeten, dia dipaksa pensiun sehingga tidak dapat gaji 5 tahun. Kejadian semuanya itu bisa menjadi legasi buruk bagi Presiden Jokowi jika pelapor korupsi yg wajib dilindungi sesuai konstitusi menjadi dibiarkan korban. Perkara korupsinya pun tak kunjung tuntas yg sdh 9 tahun berproses di Polri.

Situasi ini menciptakan tekanan besar pada sistem hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menyoroti perlunya perubahan yang mendalam dalam memerangi korupsi dan memberantas ketidakadilan di negara ini.

Akankah Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung perubahan ini, atau apakah pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran yang lebih lanjut di masa mendatang?

Semua mata tertuju pada putusan Mahkamah Agung yang akan datang. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Ketua KPK Tegaskan Esensi dan Hikmah Maulid Nabi dalam Pemberantasan Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, menekankan pentingnya mengambil hikmah dan nilai-nilai luhur dari kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk pemberantasan korupsi.

"Maulid Nabi seharusnya tidak hanya diperingati sebagai hari besar keagamaan dengan seremonial semata, melainkan juga sebagai landasan hidup dan kehidupan bagi umat manusia dan alam semesta," kata Firli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/09/2023).

Firli menyoroti pentingnya amanah dalam kepemimpinan, yang tidak dapat dipilih-pilih, terutama dalam hal keuangan dan pelaksanaan tugas. Ia juga menyoroti sifat Tabligh dari Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan untuk menyampaikan pesan-pesan anti-korupsi secara efektif kepada masyarakat. 

Firli berharap KPK, pemerintah, lembaga lain, dan masyarakat sipil bersama-sama menyampaikan pesan bahwa korupsi merugikan bangsa dan negara, serta mengajak generasi muda untuk turut melawan korupsi.

Sifat kecerdasan (Fathonah) yang tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga ditekankan oleh Firli. Kecerdasan ini sangat diperlukan dalam merancang strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk merancang sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Firli juga membahas nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar yang senantiasa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amar ma'ruf nahi munkar berarti melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, termasuk pencegahan terhadap perilaku koruptif.

Firli mengajak semua komponen bangsa untuk bersama-sama dengan KPK dalam memerangi korupsi, menyadari bahwa penanganan korupsi memerlukan dukungan dan doa dari seluruh anak bangsa di Indonesia. 

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Firli Bahuri menekankan nilai-nilai universal dan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan pondasi kuat untuk membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rakyat Tidak Percaya Issu Yang Di Lontarkan Novel Baswedan Terhadap Pimpinan KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Terbaru, yang menjadi sorotan publik adanya pernyataan dan selentingan yang beredar di media sosial yang dilontarkan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebutkan bahwa telah terjadinya pertemuan antara tahanan KPK dengan  pimpinan KPK di lantai 15 gedung KPK, Novel juga mempertanyakan alasan tahanan bisa melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK. Terlebih dugaan momen pertemuan itu terjadi di markas KPK sendiri di gedung Merah Putih.

Nah, menanggapi banyaknya tuduhan yang beredar yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK telah bertemu dengan tahanan  di lantai 15, kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi buka suara. Dia meminta kepada Novel Baswedan untuk stop membuat tuduhan dan memproduksi hoax untuk  tujuan mendiskreditkan KPK dengan tuduhan yang menyesatkan publik. Pernyataan yang dibangun Novel tanpa fakta dapat menimbulkan seolah ada sentimen bernuansa dendam pribadi."

Kami sangat prihatin  dengan berbagai narasi dan opini yang di bangun Novel terhadap pimpinan KPK yang tidak memiliki bukti yang jelas sehingga menimbulkan berita bohong dan asumsi-asumsi yang salah dan menyesatkan masyarakat. Secara mutlak, tuduhan Novel Baswedan kepada pimpinan KPK merupakan penghinaan dan merendahkan kinerja Firli Bahuri, padahal KPK saat ini jauh lebih baik”.

Lebih jauh, kami malahan  sangat percaya dan mendukung adanya pernyataan yang di lontarkan oleh wakil ketua KPK Nawawi Pomolango bahwa dia membantah terkait adanya informasi tersebut. Dan tuduhan Novel Baswedan itu tidak benar. "Kalau dalam daftar giat pimpinan tanggal 28 Juli tidak ada giat yang seperti itu," ujar Nawawi. Dengan demikian maka bisa di simpulkan bahwa pernyataan novel yang sempat beredar di media terkait dengan hal ini bisa di nilai merupakan fitnah, omong kosong dan penuh dengan kebohongan sebab dia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukan pernyataannya itu benar adanya.

Novel Baswedan merupakan ASN polri yang seharusnya fokus saja bekerja untuk bekerja menuntaskan persoalan yang menjadi tugas pokoknya ketimbang sibuk melakukan tuduhan terhadap institusi KPK. Oleh karena itu bahwa apa yang dituduhkan oleh Novel Baswedan kepada pimpinan KPK merupakan hal yang tidak boleh dibiarkan apalagi dibenarkan karena ini menyangkut integritas dari pimpinan KPK yang mesti di hormati. Oleh karena itulah maka kami mengecam keras statmen novel yang penuh dengan kebohongan. 

Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan  terpancing oleh opini liar yang di lontarkan Novel  dan kami juga yakin bahwa publik pasti paham, mana pernyataan yang berbasis fakta, dengan ujaran yang hanya dibangun berdasarkan asumsi tanpa validitas data dan bukti, dimana hal itu sering dilakukannya," yang pasti rakyat lebih percaya institusi KPK ketimbang statmen novel yang tidak pernah berbukti kebenarannya. **

Azmi Hidzaqi

Kordinator LAKSI

(Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia)

Read More

Himlab Jakarta Geruduk KPK Menuntut KPK Usut Korupsi Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Raya Jakarta merupakan organisasi Primordial yang menaungi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, yang berdomisili Jakarta. Organisasi yang mempunyai akta notaris dan SK MenkumHam itu melaksanakan aksi damai di depan gedung KPK RI (11/9).

Adapun mereka mengeluarkan 4 tuntutan yang di suarakan di depan gedung KPK RI : Pertama : Usut Tuntas Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa berbentuk Peralatan (TIK) Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Labuhanbatu Selatan.

Kedua : Panggil dan Periksa Kepala Dinas Kab. Labuhanbatu Selatan Karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Senilai 12.750.000.000,00

Ketiga : Meminta KPK RI untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labusel.

Keempat : Panggil dan Periksa Kejaksaan Negeri Kab. Labusel karena kami menduga adanya keterlibatan dalam kasus tindak Pidana Korupsi dan merugikan negara.

"Kami melakukan aksi ini merupakan aduan dari masyarakat dan data real yang telah di kumpulkan serta ada juga hasil wawancara melalui telepon langsung dari masyarakat. Ujar Umar Sagala selaku ketua Umum sekaligus Koordinator aksi"

Sebelumnya kasus ini sudah pernah di laporkan kepada kejaksaan Negeri Kabupaten Labubanbatu selatan, namun tidak ada respon baik terhadap pelapor. "Kami Kecewa kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, ini bukanlah kasus yang kecil dan mereka menganggap ini adalah hal sepele sampai negara mengalami kerugian  senilai 12.750.000.000,00 dan kami menduga bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan ikut telibat dalam hal ini. Tegas Umar Sagala sebagai Ketua umum ".

Melalui data yang di terima yaitu kegiatan 1-01.02.2-01.002, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  berbentuk  Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Labuhanbatu Selatann dengan anggaran belanja Rp. 12.750.000.000,00 (DAK 2022).

Melalui aduan masyarakat dan survey bahwa program ini tidak terlaksana dengan baik hanya beberapa sekolah yang memang di berikan di Kab. Labuhanbatu Selatan itupun tidak sesuai dengan anggaran belanja yang di tentutukan, adapun anggaran belanja per sekolah (Paket) senilai Rp. 125.000.000,00 dengan koifisien/volume 1.00.

"Kami berharap dan menantang kepada KPK RI untuk turun langsung dalam hal ini, kami akan melakukan aksi jilid II dan sampai kasus ini ada titik terang dan kejelasannya. Tutup Umar Sagala".

Read More

Ferdinand Hutahaean: Survei LPI adalah Cambuk bagi KPK untuk Lebih Proaktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengadakan sebuah survei yang menarik berjudul "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih" di Jakarta, Rabu (06/09/2023). Survei ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaga integritas pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Hasil survei ini mengejutkan banyak pihak, termasuk politisi PDIP dan calon legislatif DPR RI Dapil 3 Jakarta, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengapresiasi hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia. Baginya, hasil survei ini adalah cambuk bagi KPK untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya. Dia melihat demokrasi sebagai pondasi dari semua hal, dan ketika pondasi ini bisa diawasi dan dicegah dari praktik korupsi, itu membawa harapan besar bagi perkembangan negara.

Salah satu poin yang menarik dalam pandangan Ferdinand adalah bahwa ketua-ketua lembaga di negara kita semuanya bermuara di DPR. Ini menyoroti pentingnya menjaga kebersihan di tingkat legislatif. Jika DPR sudah bersih dari praktik korupsi, maka kerja sama antara KPK dan lembaga lain seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan lembaga lainnya akan lebih efektif dalam menjalankan tindakan pencegahan.

Menurut dia, Kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat adalah dengan membangun sistem yang bersih. Ferdinand meyakini bahwa jika sistemnya sudah bersih, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik. Ini adalah pandangan yang penting dalam konteks upaya menjaga integritas pemilu.

Survei LPI ini menunjukkan betapa pentingnya peran KPK dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dalam era di mana demokrasi dan transparansi menjadi fokus utama, bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya adalah langkah yang bijaksana. Ini juga menegaskan bahwa pemilu yang bersih adalah hak masyarakat, dan upaya untuk mencapainya harus diperjuangkan bersama-sama oleh semua pihak.

Masyarakat Indonesia tentunya berharap bahwa hasil survei ini akan mendorong perubahan positif dalam upaya memastikan pemilu yang adil, bebas dari korupsi, dan berintegritas pada tahun 2024. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi yang sehat, dan dukungan dari para politisi seperti Ferdinand Hutahean adalah langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua KPK Dorong Efek Jera Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi & Hak Politik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif, dibutuhkan sebuah penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. 

"Sehingga kita bisa benar-benar menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, karena pelaku ataupun masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Rabu (30/8).

Oleh karena itu, menurut dia instrumen hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi selain adanya penjara badan sebagai pidana pokok, juga adanya pidana tambahan. 

"Pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi diantaranya berupa pembayaran uang pengganti, yang menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery dan pencabutan hak politik," ucapnya.

Ia melanjutkan, pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan sanksi yang berakibat pada penghilangan hak politik kepada pelaku. Yang bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan.

Dalam UU Pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov/Kab/Kota adalah tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

Terhadap ketentuan tersebut, MK melalui beberapa Putusan Pengujian UU (judicial review) menyatakan bahwa bagi mantan terpidana, dapat dicalonkan/mencalonkan dengan beberapa ketentuan:

1. Harus telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

2. Membuat pernyataan bahwa ybs pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana dan diserahkan kpd KPU.

3. Membuat pengumuman di media massa bahwa dirinya pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana.

4. Memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung sejak telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan tidak ada ketentuan tertulis yang melarang mantan terpidana korupsi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri.

"Namun, yang perlu diperhatikan bahwa seorang mantan terpidana sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan mengumumkan status hukum dirinya, dan dengan demikian publik menjadi tahu status caleg," terangnya.

Untuk itu, kata dia, pernyataan dan pengumuman caleg sebagai mantan terpidana kepada publik, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu.

"Maka masyarakat penting memahami bahwa pemilu sebagai pesta rakyat adalah untuk memilih para pemimpin, yang nantinya akan mengemban amanah dari rakyat. Yaitu melalui amanah jabatannya membawa masyarakat pada gerbang kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga yang dibutuhkan adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berintegritas," bebernya.

Ia berharap masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih saja, namun juga turut mengawasi pelaksanaan pemilu. Termasuk secara cermat memilih para calon bupati, walikota, DPR/DPRD/DPD, bahkan presiden/wakil presiden yang berintegritas. (Arianto)

Read More

Dewas KPK: Firli Bahuri Tidak Langgar Kode Etik Prihal Endar dan Dokumen ESDM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keputusan yang diambil Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lainnya terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan tidak melanggar kode etik.

Dewas KPK menilai laporan dugaan pelanggaran kode etik Firli cs tak bisa dilanjutkan karena tak cukup bukti. 

Adapun laporan itu disampaikan Endar dan Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni.

"Bahwa laporan saudara Endar dan saudara Sultoni yang menyatakan pimpinan KPK melanggar kode etik terkait pemberhentian Endar adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6).

Syamsuddin menjelaskan Dewas menyimpulkan bahwa surat keputusan pemberitahuan dengan hormat Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final yang merupakan produk dari kewenangan pejabat administrasi negara dan penilaian keabsahannya merupakan kewenangan PTUN.

Selain itu, kata dia, secara prosedural, surat keputusan pemberhentian dengan hormat Endar diputuskan oleh pimpinan KPK dalam rapat pimpinan tanggal 29 Maret 2023 secara kolektif kolegial.

Pihaknya menyebut pimpinan KPK selaku pengguna dari pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat mengangkat, memperpanjang, maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, pimpinan KPK mengembalikan Endar ke Mabes Polri. Surat pengembalian itu dikirimkan ke Mabes pada 30 Maret 2023.

Di samping itu, Dewas juga menilai bahwa tidak ada cukup bukti pelanggaran etik oleh Firli terkait dugaan pelanggaran berupa pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. 

Dewas menyatakan "Memutuskan bahwa laporan Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean di gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Tumpak mengataan pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Firli dan Plh Dirjen Minerba M Idris Froyoto Sihite. Dewas juga menyatakan tidak ada dugaan perintah Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menyuruh Sihite menghubungi Firli.

"Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Sihite dengan saudara Firli. Dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sihite untuk menghubungi saudara Firli," ujarnya. (Arianto)

Read More

Firli Bahuri: Putusan MK Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun Sebuah Keharusan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut masa jabatan pimpinan KPK yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lima tahun sejatinya merupakan sebuah keharusan.

“Hal itu untuk mengintegrasikan pemberantasan korupsi dalam kerja rumpun eksekutif,” katanya kepada Putraindonews, Sabtu (17/6). 

Dia menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Nurul Ghufron salah satu pimpinan KPK sebenarnya bukan dalam rangka menambah 1 tahun masa jabatan. 

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan revisi undang undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang undang nomor 19 tahun 2019. Sehingga, kata dia, substansi dari keputusan mahkamah Konsitusi adalah integrasi kerja pemberantasan korupsi dalam Rumpun kerja lembaga eksekutif. 

“Untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang lebih masif dan efektif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban,” ujarnya.

“Keputusan ini juga menemukan momentumnya dengan jadwal terbesar dalam cabang kekuasaan eksekutif yaitu pemilihan presiden tahun 2024. Ini memungkinkan KPK ke depan akan semakin memperkuat fungsi koordinasi supervisi dan pencegahan serta penindakan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang,” tambahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-undang (UU). Hakim yang memutuskan sangat memahami perkara yang diputuskannya, Ius Curia Novit dan putusan hakim harus dianggap benar Res Judicata Pro veriatate habeteur. Putusan MK sesuai amarnya pada prinsipnya langsung berlaku.

“Pada ranah sebagai pelaksana undang-undang, kami fokus menyelesaikan tugas selaku Ketua KPK bersama pimpinan KPK lainnya. Kami pastikan selama sisa waktu tugas ini, tidak akan ada proses kerja yang cacat hukum sebagai legacy,” cetusnya. 

Jika kenyataannya masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun, berdasarkan putusan MK beberapa waktu lalu. Disebutnya, aparat negara dan penegak hukum hanya memiliki sikap tegak lurus, yaitu memandang sumber hukum sebagai panglima. 

Ia mengatakan, apabila melalui putusan MK tentang waktu masa pengabdian diatur dan ditetapkan hingga 2024, maka amanah tersebut wajib dilaksanakan. 

“Pada prinsipnya, kami tetap berkomitmen untuk bekerja membersihkan negeri ini dari praktik korupsi. Dengan bertambahnya waktu masa pengabdian, KPK membutuhkan kerjasama seluruh elemen untuk terus memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi terutama jelang tahun Pemilihan Umum. KPK berharap semua persiapan menjelang pesta demokrasi besar-besaran tersebut, disambut dengan tabur prestasi bukan bertabur korupsi,” tandasnya. 

Menurut Firli, tahun 2024 adalah tahun yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia, Indonesia harus menunjukkan identitas dan integritas kebangsaannya. Indonesia mampu melepaskan diri dari jeratan dan godaan korupsi. 

“Kita akan mengajak segenap anak bangsa untuk mengawal demokrasi tanpa korupsi. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan untuk itu Suara rakyat tidak boleh diperjual belikan. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan,” sebutnya. 

“Kami berkomitmen untuk terus memburu dan menangkap para pelaku korupsi. Kami pastikan bahwa KPK tidak akan pandang bulu, siapapun yang melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kami juga akan terus menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK,” sambungnya.

Independensi, menurut dia, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 tahun 2019 bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Komitmen kami jelas akan menjaga teguh indepedensi KPK, secara mutlak. 

“Kami berharap dukungan seluruh masyarakat indonesia. Mohon doa semoga kami diberikan kesehatan dan kekuatan serta keselamatan untuk menjalankan tugas sampai 20 Desember 2024. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua,” imbuhnya.

“Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama KPK memberantas korupsi. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan segenap anak bangsa dan rekan-rekan media yang selalu membersamai KPK selama ini dan berharap terus mendukung kami. Mari, Bersatu Berantas Korupsi, Mengabdi untuk Negeri Membersihkan NKRI dari Korupsi,” kata dia lagi. (Arianto)

Read More

OTT Bupati Meranti, Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan profesionalisme KPK dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berkat profesionalisme tersebut, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, pada Kamis (6/4/2023) malam.

Firli Bahuri mengatakan bahwa pimpinan KPK selalu berhati-hati dalam membuat keputusan untuk menghindari cacat hukum. la menambahkan bahwa setiap keputusan diambil secara bulat, termasuk keputusan untuk melakukan OTT Bupati Kepulauan Meranti.

Komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi tetap kuat. Firli Bahuri menegaskan, "Kita bersihkan Indonesia dari praktik- praktik korupsi."

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang, namun jumlahnya masih dalam proses perhitungan. Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, mengatakan bahwa besar kecilnya jumlah uang bukanlah pertimbangan dalam menetapkan bukti korupsi. Transaksi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan sudah masuk kategori tindak pidana korupsi (tipikor).

Selain Bupati Kepulauan Meranti, KPK juga menangkap 24 pejabat lain di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, termasuk Sekda dan beberapa kepala dinas.

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, telah tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (Arianto)

Read More

Terima Barang Rampasan Rp56 Miliar, Kemenkumham Optimalkan Layanan Keimigrasian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap senilai Rp56.744.674.000,-. Nantinya aset berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan digunakan dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengapresiasi upaya KPK dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

“Selama ini, layanan keimigrasian dan operasionalisasi Kantor Imigrasi Jakarta Utara dilakukan di dalam komplek ruko yang disewa dari pihak ketiga setiap tahun,” katanya dalam Serah Terima PSP Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara.

Yasonna berharap tanah dan bangunan yang telah diterima ini dapat meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Aset yang diterima ini akan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) BMN sehingga pencatatan asetnya jelas dan akuntabel.

Saat ini Kemenkumham masih menunggu proses PSP dari KPK berupa tanah dan bangunan untuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung, Rupbasan Jakarta Utara, dan Rupbasan Jakarta Selatan. Selain tiga satuan kerja tersebut, Kemenkumham masih membuka harapan untuk menerima PSP BMN yang berasal dari barang rampasan negara untuk aset-aset lainnya.

“Kita terus mendorong KPK agar melakukan penguatan lembaga pemerintahan, untuk tidak melakukan tipikor,” kata Yasonna, Kamis (16/02/2023) di Gedung Merah Putih KPK.

“Kemenkumham akan selalu mendukung upaya KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya.

Pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto ini, Kemenkumham mengajukan permohonan PSP Barang Rampasan KPK berupa tanah seluas 2.700 meter persegi dan bangunan seluas 1.994,5 meter persegi dengan Hak Guna Bangunan (HGB) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kemenkumham tidak sendiri dalam menerima aset hasil rampasan ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menerima aset senilai Rp1.197.177.000,- berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Bandung. (Lak/Tha)

Read More

Kementerian ATR/BPN Terima Barang Rampasan Negara Berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dari KPK RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) berupa sebidang tanah seluas 240m2 serta bangunan rumah seluas 135m2 yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Barang tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Kamis (16/02/2023).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK karena telah mempercayakan Kementerian ATR/BPN untuk menerima Barang Rampasan Negara. Ia menuturkan, penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. "Dengan diberikannya sebidang tanah serta bangunan rumah, akan kami gunakan untuk rumah dinas bagi pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat," ujar Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, ia melaporkan, saat ini masih terdapat 15 satuan kerja yang belum memiliki tanah. Sementara itu, terdapat 24 satuan kerja yang masih belum memiliki gedung dan semuanya masih pinjam pakai milik pemerintah daerah setempat. "Pemberian ini tentunya akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami bersyukur hari ini mendapatkan satu bidang dan bagunan untuk Jawa Barat," tuturnya.

"Kami juga berharap bukan dari perampasan saja tapi mungkin ada yang lain. Khususnya adalah wilayah timur semuanya masih banyak yang menumpang pemerintah daerah, seperti Kalimantan Utara juga masih belum punya gedung. Dan kami berupaya terus melakukan perbaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Hal lain yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui layanan elektronik. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan layanan elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017, di mana dengan diberlakukannya peraturan tersebut, berbagai layanan elektronik telah diterapkan seperti Hak Tanggungan Elektronik, Roya Elektronik, pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

"Empat layanan ini sudah mencakup 56% dari total layanan yang ada di Kantor Pertanahan dan sudah bisa mengurai hambatan layanan sampai 40%. Dari empat layanan ini, saya yakin bisa mereduksi praktik pungutan liar di lapangan," ucap Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, tidak mudah untuk melelang barang rampasan yang merupakan aset eks koruptor. Oleh sebab itu, PSP merupakan cara efektif KPK untuk memulihkan kerugian negara dan memanfaatkan asetnya. "Mudah-mudahan dengan pelimpahan aset ini dapat digunakan dengan baik, harapan kami seperti itu. Jadi koordinasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan upaya kita pemberantasan korupsi juga bisa berjalan dengan baik," tutur Wakil Ketua KPK.

Turut hadir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang juga menerima barang rampasan negara dari KPK; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan KPK RI. (Lak/Tha)

Read More

Ketum NCW: KPK Pulangkan Deputi Penindakan dan Dirlidik ke Polri Tanpa Dasar yang Jelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Meruaknya isu Pemulangan Dua Pimpinan KPK ke Polri mendapat sorotan Nasional Coruption Watch (NCW) yang menganggap bahwa KPK saat ini sedang dalam kondisi Carut Marut dalam hal penindakan Korupsi. Keterbukaan informasi dan data secara transparan kepada masyarakat, terutama kepada Pers dan lembaga-lembaga penggiat anti korupsi, agar Undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan Darurat. KPK tidak bisa 'memulangkan' Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi, Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan ke Polri melalui surat rekomendasi Ketua KPK Firli Bahuri untuk promosi jabatan," kata Ketua Umum Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna SE, MSM, CSP,CIB,CATS,CPSD dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/02).

Disisi lain, ujar Ketum NCW, Pengembalian pegawai KPK ke instansi hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik atau masa penugasannya telah selesai. Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan mereka.

Beredar kabar, terjadinya perselisishan antara Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan dengan Ketua KPK mengenai kasus Formula E. "Jika penarikan ini memang dilatarbelakangi gesekan tersebut, maka tindakan Firli merupakan suatu hal yang berbahaya. Sebab, penarikan itu menjadi bentuk persoalan non hukum yang mengintervensi penegakan hukum," tuturnya.

Senada, Nasional Coruption Watch juga sependapat dengan Zaenur Rohman selaku Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang mengatakan, baik Deputi Penindakan maupun Direktur Penyelidikan tidak tunduk Ketua KPK. Berdasarkan kode etik, Karyoto dan Endar harus tunduk kepada lembaganya, KPK. "Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan kedua pimpinan tersebut. Mereka harus tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan," jelas Hanifa.

Lebih rinci, Hanifa menyampaikan, Permintaan Ketua KPK terkait pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahya. Kenapa? karena pegawai di KPK apalagi bidang penyelidikan, jika meraka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

Dalam perkara ini, Hanifa juga meminta kepada Kapolri Jendral Lisityo Sigit Prabowo agar Ketua KPK Firli Bahuri menarik surat rekomendasi atas pemulangan Karyoto dan Endar Priantoro ke instansi Korps Bhayangkara. Mengingat loyalitas pegawai KPK itu bukan kepada pribadi pimpinan, melainkan loyalitas itu kepada sistem. Mereka harus menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan SOP, peraturan perundang- undangan, maupun kode etik.

Menurut Hanifa, Permintaan Ketua KPK terkait Pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahaya, kenapa? Karena pegawai di KPK apalagi bidang Penyelidikan, jika mereka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar dan alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

"Institusi KPK secara organisasi bisa saja mengembalikan personil yang sifatnya penugasan atau perbantuan, terlebih jika ada permintaan Institusi Polri dalam tujuan promosi atau pembinaan karier personil. Namun, alangkah baiknya dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak ada persepsi negatif dari publik bahwa adanya intervensi Pimpinan KPK terhadap kasus tertentu," ungkapnya.

Selanjutnya, NCW mengusulkan kepada Presiden RI Ir Joko Widodo agar memerintahkan KPK, segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan yang terpenting, NCW juga meminta Presiden RI, Ir Joko Widodo agar segera membentuk Panja Khusus atau Satuan Tugas Khusus dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengamanan hak-hak Pegawai KPK.

"Terlebih, NCW meminta Ketua KPK untuk menarik surat pengembalian Deputi Penindakan dan Dirdik ke Korps Bhayangkara karena terindikasi di intervensi dan otoriter," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KPK Tahan Lukas Enembe 20 Hari Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan Gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua, Lukas Enembe (LE) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim Penyidik KPK akan menahan LE untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, LE saat ini masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto karena yang bersangkutan sebelumnya diduga sedang sakit.

Dari pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari Dokter menyimpulkan bahwa Tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD.

“Sejak hari ini sampai dengan kondisi membaik sesuai dengan pertimbangan Tim Dokter,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1).

Firli mengatakan, dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, LE ditangani langsung oleh Tim Dokter dengan pendampingan Tim Penyidik dan Dokter KPK.

Lebih lanjut, Firli juga menyampaikan bahwa selama proses penangkapan, LE dinilai tidak kooperatif.

Diketahui, LE diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu di antaranya perusahaan milik Tersangka RL (Rijatono Lakka), yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek multi years. 

Agar dimenangkan, Tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. 

Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL diantaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. 

Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka LE diduga menerima uang dari Tersangka RL sebesar Rp 1 Miliar.

Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 Miliar.

Hingga sekarang Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi 76 orang, penggeledahan di 6 tempat di daerah papua, jakarta, sukabumi, bogor, tangerang, batam dan melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp4,5 Miliar.

KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76.2 Miliar.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lak/Tha)

Read More