Ketua KPK: Esensi Paskah Ajarkan Umat Agar Senantiasa Berperilaku Jujur dan Sederhana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari ini, Minggu 17 April 2022, saudara-saudara kita yang beragama kristen diseluruh penjuru tanah air, kembali memperingati serta merayakan Paskah, salah satu hari besar keagamaan umat Nasrani. 

"Jika dicermati dan ditelaah dengan baik, sejarah atau kisah peristiwa Paskah banyak memberikan tauladan serta nilai-nilai kehidupan yang baik, bukan hanya bagi Nasrani semata namun juga untuk umat manusia di dunia," ungkap ketua KPK H. Firli Bahuri dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Minggu (17/4/22).  

Firli memuturkan bahwa melalui buku dan cerita kisah Paskah dari beberapa sahabat yang beragama Nasrani, dapat saya simpulkan bahwasanya peristiwa Paskah memiliki terkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi. 

Dalam kisah Paskah, disebutkan bahwa murid Yesus bernama Yudas Iskariot, menerima suap 30 keping uang perak dari imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus agar didakwa bersalah karena menghujat Tuhan, hingga dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib seperti lazimnya hukuman bagi seorang penjahat kala itu. 

Kematian Yesus tidak berlangsung lama, ia bangkit dan dianggap sebagai obat penyembuh bagi jiwa tersakiti oleh umat Nasrani. 

"Dari peristiwa ini, sangat lugas menunjukkan betapa  berbahayanya suap, salah satu praktek korupsi yang dampak destruktifnya bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian semata, namun juga dapat menghancurkan bahkan menghilangkan nyawa manusia dan sebuah negara," ujar Firli.

Bayangkan, hanya disuap 30 koin perak tetradrachm zaman dulu yang saat ini setara dengan 19,2 Dollar AS atau jika dirupiahkan sekitar Rp 250.000 saja, seorang murid tega mengkhianati gurunya hingga meregang nyawa. 

Namun sayangnya, kejahatan korupsi serupa dalam kisah masa lalu tersebut, masih terjadi hingga zaman kini dimana praktik suap, menjadi jenis tindak pidana korupsi yang paling disukai para koruptor diseluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan data penanganan korupsi yang telah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan sepanjang 2004 hingga 2021, suap merupakan kasus yang paling banyak kami tangani yakni 761 kasus. 

Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan faktor utama penyebab korupsi menurut teori Jack Bologne, yakni greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). 

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena minimnya moral, etik dan integritas, serta buruk atau lemahnya sistem sehingga dapat membuka celah bagi kejahatan korupsi. 

Untuk mengantisipasi terjadinya faktor-faktor tersebut, KPK tengah menjalankan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang merupakan core business KPK, yakni Pendekatan Pendidikan Masyarakat, Pendekatan Pencegahan melalui Perbaikan Sistem, dan Pendekatan Penindakan secara Tegas dan Profesional 

Kami sangat menyadari bahwa  pemberantasan korupsi bukan hanya OTT, walaupun itu perlu dan penting. Namun langkah sukses pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem itu juga tidak kalah pentingnya. 

Disamping upaya pencegahan korupsi, membangun budaya antikorupsi melalui pendidikan masyarakat itu juga bersifat fundamental. Kami menamainya sebagai Orkestrasi Pemberantasan Korupsi yaitu langkah efektif dan konferehensif pemberantasan korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi yang mendasar, sistemik dan holistik serta terintegrasi merupakan semangat baru dalam Orkestrasi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan masyarakat menimbulkan kesadaran sehingga orang tidak mau melakukan korupsi.  

Pencegahan dengan perbaikan sistem menutup  peluang dan celah untuk melakukan korupsi. Sementara, penindakan membuat orang takut melakukan korupsi karena ancaman pemiskinan dengan perampasan harta kekayaan dan TPPU.

Kembali ke peristiwa Paskah, Yesus ditampilkan sebagai sosok sederhana dalam hidupnya. Begitu pula dengan Baginda Rasulullah, Nabi Besar Muhammad SAW yang juga dikenal sebagai sosok sederhana, meski beliau adalah pemimpin besar umat di dunia. 

Sederhana adalah sifat dan sikap bersahajanya seseorang, yang senantiasa mengedepankan kesederhanaan dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia fana ini. 

Dalam konteks ini, kita semua tentunya memiliki pandangan yang sama bahwasanya korupsi adalah perbuatan jahat, buruk nan tercela yang dilarang oleh agama apapun dimuka bumi ini. 

Korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh agama, sehingga tidak berlebihan jika saya katakan koruptor sejatinya perusak agama khususnya agama yang dianutnya sendiri. 

"Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK sudah tentunya membutuhkan peran serta andil nyata segenap pemeluk agama dan kepercayaan di republik ini termasuk umat nasrani, untuk mengentaskan penyakit kronis (korupsi) yang telah berurat akar di NKRI," kata ketua KPK H. Firli Bahuri.

Untuk itu, sebagai wujud nyata peran dan andil pemeluk agama bukan hanya ikut mengkampanyekan pentingnya budaya ANTIKORUPSI di kegiatan keagamaan saja, namun menerapkan pola hidup sederhana dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, agar menginfluence budaya ANTIKORUPSI hingga terbentuk cluster-cluster ANTIKORUPSI dilingkungan masyarakat. 

Syukur Alhamdulillah, budaya ANTIKORUPSI mulai menjadi trend atau gaya hidup baru di Indonesia, sehingga diharapkan ANTIKORUPSI menjadi kelaziman dalam setiap tatanan dan sendi kehidupan berbangsa-bernegara di bumi pertiwi. 

Peringatan Paskah seyogianya bukan hanya sekedar perayaan yang identik dengan pesta keagamaan. 

Paskah sejatinya adalah sarana atau momentum untuk merefleksikan diri terhadap nilai-nilai perjuangan, pengorbanan khususnya kesederhanaan yang juga diajarkan oleh agama lainnya. 

Selamat merayakan Hari Paskah, mari bersama kita tebar kasih serta semai selalu nilai-nilai kesederhanaan dan semangat ANTIKORUPSI disegenap jantung serta urat nadi seluruh anak bangsa di republik ini, agar Indonesia benar-benar bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. 

"Bebas dan bersihnya Indonesia dari korupsi merupakan prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, cerdas, aman dan damai sentosa, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, dimana kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terwujud apabila korupsi benar-benar sirna dari bumi pertiwi," pungkas ketua KPK. (Lak/Tha)

Read More

Tahan 2 Tersangka, KPK Tuntaskan Perkara Pengadaan e-KTP Kemendagri TA 2011-2013

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan pengembangan perkara pengadaan surat tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Bahwa KPK pada sekitar Agustus 2019 telah mengumumkan pengembangan perkara ini dengan meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut:

1. MSH Anggota DPR RI 2014-2019

2. PLS Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra

3. ISE Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

4. HSF Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT.

"Maka, untuk kepentingan penyidikan telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ISE dan HSF untuk 20 hari pertama terhitung 3 Februari 2022 sampai dengan tangga 22 Februari 2022 dan kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (3/2/22) malam.

Adapun setelah dilakukan gelar perkara Firli mengungkap bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan negara negara kurang lebih sebesar Rp2,3 Triliun.

Selanjutnya, Tersangka ISE dan HSF tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

KPK mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelidikan dan penyidikan pada perkara ini. 

Hal tersebut sebagaimana konsep bahwa pemberantasan korupsi penting melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Pengadaan e-KTP merupakan salah satu proyek penting pemerintah yang membutuhkan dana besar, guna melakukan perbaikan administrasi

kependudukan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri.

Oleh karenanya, pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proyek ini seharusnya memegang teguh amanah rakyat dan mengerjakannya dengan penuh Integritas.

Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak jujur.

Perkara e-KTP memang  sudah cukup lama. Kerja KPK ini membuktikan bahwa KPK berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi hingga tuntas.

"Komitmen KPK untuk terus memberantas korupsi. Para Tetsangka KORUPSI  tidak ada tempat untuk bersembunyi," tegas Firli

Kami juga mengingatkan juga terkait masa kadaluwarsa perkara korupsi. KPK akan bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi asas tugas pokok KPK dan tentu berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti.

"Siapapun jika cukup bukti, dipastikan akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Itu prinsip kerja KPK," tutup Firli Bahuri. (Arianto)

Read More

Ketua KPK: Catatan Akhir Pekan Minggu Pertama Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akhir pekan di awal tahun 2022, Ketua KPK H. Firli Bahuri menyampaikan catatan ringan terkait peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di awal tahun ini dan apa yang ia baca dari peristiwa tersebut. 

"Sungguh disayangkan bahwa memasuki tahun baru justru kita mendapatkan sebuah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang tinggal tidak jauh dari ibukota. Bahkan dia tinggal tidak jauh dari rumah saya di Bekasi," ujarnya, sabtu (8/01).

Dirinya menuturkan, "Sungguh menjadi keprihatinan yang mendalam bahwa peristiwa ini adalah yang berulang untuk sekian kalinya dengan modus yang hampir sama".

Lebih lanjut, Firli mengatakan bahwa karena itu melalui catatan dengan ini bahwasanya ingin mengajak kita semua berfikir agar kita bisa menemukan jalan keluar yang menyeluruh dan tuntas atas peristiwa yang baru. 

Dirinya sudah sering menyampaikan bahwa KPK adalah pelaksana undang undang dan KPK bukan pembuat UU oleh sebab itu apa yang bisa dilakukan KPK hanyalah sebatas apa yang bisa dan tercantum dalam undang undang kita. 

Maka tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat pejabat yang berada pada posisi cukup strategis. 

Seperti Bekasi adalah salah satu kota yang berada di sekitar ibu kota berpenduduk jutaan dan tentu adalah kota yang strategis menopang jalannya ibukota negara kita. 

"Seandainya posisi walikota itu betul digunakan untuk menciptakan kecintaan rakyat kepada pemimpin nya dan ketauladanan tentang bagaimana mengelola kepemimpinan yang baik tentu seharusnya walikota Bekasi berhak juga memimpin pada tingkat yang lebih tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi sejak dari Solo," ungkap Firli Bahuri.

Saya membuat catatan akhir pekan ini sekedar sebagai renungan dan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama memahami apa yang terjadi. 

Lalu kita masing masing bergerak di wilayah kita berada untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna. 

Sekali lagi, saya ulangi dan berkali-kali saya katakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga apalagi satu orang, dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan. 

Para legislator harus membaca kemungkinan ada lubang dalam regulasi kita Yang menyebabkan mudahnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. 

Para pejabat di lingkungan Yudikatif juga harus memastikan bahwa peradilan berjalan adil sehingga tidak saja pelaku korupsi tapi juga masyarakat melihat bahwa mereka telah dihukum secara setimpal,  memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Demikian juga, di kamar kekuasaan Partai politik, juga menunjukkan bersih dari korupsi dan tidak ada lagi sistem  politik yang ramah korupsi.

Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran sebagian besar dialokasikan para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah hendaknya dalam pelaksanaan harus betul betul memastikan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan tidak saja harus Taat kepada undang-undang tetapi juga dipenuhi oleh etika dan moral penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik dan benar. 

Inilah catatan dengan akhir pekan menemani teman teman, semoga ke depan kita makin sedikit menyaksikan korupsi di sekitar kita karena perbaikan sistem yang kita lakukan secara terus menerus di semua bidang kehidupan. 

"Pada akhirnya ini semua akan menciptakan budaya antikorupsi yang masif yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional, membanggakan kita semua," pungkas Ketua KPK. (Lak/Tha)

Read More

OTT Dugaan TPK Pemkot Bekasi 'KPK Tangkap 14 Orang Termasuk Walikota'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada kamis (6/01), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Firli menuturkan, kegiatan tangkap tangan tersebut, Tim KPK mengamankan 14 orang orang pada Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 14.00 Wib di beberapa tempat di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, sebagai berikut:

a. RE Walikota Bekasi periode 2013-2018 dan periode 2018-2022,
b. AA Swasta / Direktur PT ME,
c. NV Makelar Tanah
d. BK staf sekaligus ajudan RE,
e. MB Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
f. HR Kasubag TU Sekretariat Daerah,
g. SY Direktur PT KBR dan PT HS, h. HD Direktur PT KBR dan PT HS, i. MS Camat Rawalumbu,
j. JL Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi,
k. AM Staf Dinas Perindustrian,
l. MY Lurah Kati Sari,
m. WY Camat Jatisampurna,
n. LBM Swasta.

Adapun, Kronologis Tangkap Tangan adalah menindak lanjuti laporan masyarakat atas informasi adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara, selanjutnya Rabu 5 Januari 2022, tim KPK bergerak menuju disebuah lokasi di Kota Bekasi.

Kemudian, tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Walikota Bekasi.

Selanjutnya, Tim melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah masuk ke rumah dinas Walikota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan diduga telah diserahkan kepada Walikota Bekasi.

Tim KPK selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB bergerak mengamankan MB pada saat keluar dari rumah dinas Walikota.

Setelah itu, tim masuk ke rumah dinas Walikota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK dan beberapa ASN Pemkot Bekasi. Selain itu ditemukan bukti uang dengan jumlah miliaran dalam pecahan rupiah.

Secara paralel tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta antara lain NV di wilayah Cikunir, AA di Daerah Pancoran serta SY di daerah Sekitar Senayan Jakarta.

Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Malamnya sekitar jam 19.00 wib tim KPK juga bergerak mengamankan MS dan JL masing-masing di rumah pribadinya di Bekasi.

Kemudian pada kamis, 6 Januari 2022, tim KPK juga kembali mengamankan 2 orang yaitu WY dan LBM alias Anen beserta bukti uang ratusan juta dalam pecahan rupiah.

Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 Miliar.

"Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi; Pemerintah kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD-P Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp286,5 Miliar," jelas Firli.

Adapun, ganti rugi dimaksud diantaranya, a. Pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 Miliar, b. Pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 Miliar, c. Pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 Miliar, d. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 Miliar .

Atas proyek-proyek tersebut, Tersangka RE selaku Walikota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

"Sebagai bentuk komitmen, Tersangka RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk “Sumbangan Mesjid," terangnya.

Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaannya yaitu JL yang menerima uang sejumlah Rp4 Miliar dari LBM, WY yang menerima uang sejumlah Rp3 Miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu Mesjid yang berada dibawah yayasan milik keluarga RE sejumlah Rp100 juta dari SY.

Selain itu, Tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi.

Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp600 juta rupiah.

Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, RE diduga menerima sejumlah uang Rp30 juta dari AA melalui MB.

KPK menetapkan 9 (sembilan) orang Tersangka Sebagai Pemberi, sebagai berikut ; 1. AA, 2. LBM , 3. SY, 4. MS dan Sebagai Penerima ; 1. RE, 2. MB, 3. MY, 4. WY, 5. JL.

Para Tersangka tersebut disangkakan, Sebagai Pemberi ; AA dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Sebagai Penerima ; RE dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP.

Penahanan Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022.

Rutan Pomdam Jaya Guntur ; AA, LBM, SY, MS kemudian pada Rutan gedung Merah Putih ; RE, WY dan Rutan KPK pada Kavling C1 ; MB, MY, JL.

Adapun, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing.

Operasi Tangkap Tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan.

Tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah ini sekaligus menjadi PR kita bersama bahwa perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan harus terus
ditingkatkan guna mencegah tindak pidana korupsi tidak kembali terulang.

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan pelaksanaan hingga pengawasannya. Dimana dampak akhirnya adalah penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sebagai produk pembangunan yang dirasakan lagsung oleh masyarakat.

KPK mengingatkan, tanggung jawab seorang kepala daerah atas amanah rakyat adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya. Bukan justru mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenanganannya.

"Demikian halnya, pelaku usaha juga harus punya komitmen yang sama dalam upaya membangun budaya antikorupsi, melalui praktik bisnis jujur, berintegritas, dan menghindari praktip suap," tutup ketua KPK. (Arianto)

Read More

Catatan Akhir Pekan H. Firli Bahuri, 'Orkestrasi Pemberantasan Korupsi' di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua KPK H. Firli Bahuri membuat bebarapa catatan ringan akhir pekan sekedar mengingatkan tentang posisi KPK sebagai penegak hukum.

Menurutnya, lembaga KPK dibuat untuk mencari jalan keluar bagi maraknya korupsi di masa lalu, sehingga diperlukan terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi.

"Untuk itu, KPK dibuat sebagai lembaga independen dan profesional," demikian disampaikan Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam releasenya yang diterima redaksi, selasa 28/12 pagi.

Firli mengatakan bahwa sejak awal kami menyadari begitu banyak harapan, namun kami tidak bisa bertindak sesuai opini publik saja selain menggunakannya sebagai masukan dan koreksi. Kami akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur due process of law.

"Maka untuk itu, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan "Simsalabim" lalu ditangkap," ungkap Firli.

Kami mohon bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya-nya.

Kami pasti mau mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik. 

"Karena sudah jelas bahwa sesuai UU 19/2019 Tentang KPK disebut bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun," jelasnya

Bahwa KPK akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui 3 tahapan. 

Pertama adalah regulasi yang jelas. 

Kedua adalah institusi yang terbuka, sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan 'ruh' demokrasi.

Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. 

Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. KPK senantiasa terus mendampingi.

"Untuk diketahui, saat ini KPK juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula". 

Pada Trisula Pemberantasan Korupsi; pertama ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang ANTIKORUPSI. 

Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik. 

Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang ANTIKORUPSI. 

Trisula terakhir adalah penindakan yang tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal penting adalah pengembalian kerugian negara hingga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara. 

Sekali lagi, pasca revisi UU KPK kami tambah kuat karena kami bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. 

Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik.

Sebab tidak ada pemberantasan korupsi yang bisa dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan, tapi itu utopia.

Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi, padahal sistem itu memerlukan integrator.

KPK harus menjadi integrator pemberantaan korupsi dengan mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna.

Inilah tugas KPK, hanya kebersamaan dan kesadaran yang bisa membuatnya sukses. Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya. 

Untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga. 

Penguatan kualitas sumberdaya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai UU No. 19 Tahun 2019.

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, transparansi adalah 'ruh' demokrasi dan kunci menerangkan jalan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. 

Termasuk di KPK, saluran opini sebagai masukan korektif, informatif dan pelaporan sudah tersedia. Masyarakat berhak menggunakan seluruh saluran tersebut untuk menjaga KPK dari kekeliruan dan menjaga Negara dari korupsi.  

KPK dibawah kepemimpinan saya dan seluruh pimpinan sampai akhir periode kerja kami, akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga dan amanah undang-undang.

"Doakan KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara sehingga tercipta budaya Antikorupsi," tutup Firli. (Arianto)

Read More

Natal 2021, Ketua KPK: Penuh Makna dan Nilai - Nilai Perjuangan 'Jadikan Tauladan'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, saudara-saudara kita yang beragama nasrani, kembali merayakan Hari Raya Natal, hari penuh makna akan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan khususnya kesederhanaan, yang tentunya dapat kita jadikan tauladan baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. 

"Dalam ajaran nasrani, Yesus disebutkan telah memperlihatkan kesederhanaan dalam hidupnya. Begitu pula Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang dikenal sebagai sosok sederhana, meski beliau adalah pemimpin besar umat di dunia," demikian dikatakan ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, Sabtu 25/12 sore.

Firli mengungkapkan bahwa sederhana adalah sikap yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memandang serta menjalani hidup dan kehidupan di alam fana ini. Sebaliknya glamoristik, sifat seseorang yang bergaya hidup ‘hedon’ dan gemar menonjolkan kemewahannya, sudah tentu tidak memiliki kebijaksanaan sehingga cenderung tergerak mengikuti hawa nafsu dan rasa tamak. 

Tamak atau ketamakan dapat mengamputasi sisi dan nilai-nilai kemanusiaan seorang manusia, merubah tabiat serta perilakunya menjadi rakus layaknya se-ekor tikus, tidak pernah puas karena selalu merasa kurang dengan apa yang sudah diperoleh atau dimilikinya.

"Dan yang pasti, rasa tamak adalah pemicu utama seseorang untuk berperilaku koruptif, sehingga berani melakukan tindak pidana korupsi yang dampak destruktifnya, bukan hanya merugikan keuangan atau perekonomian semata namun juga dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa," ungkapnya.

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK tentunya membutuhkan peran serta andil nyata segenap pemeluk agama dan kepercayaan di republik ini termasuk umat nasrani, untuk mengentaskan penyakit kronis (korupsi) yang telah berurat akar di negeri ini. 

Salah satu wujud nyata peran dan andil pemeluk agama adalah ikut mengkampanyekan pentingnya budaya ANTIKORUPSI, bukan hanya di kegiatan keagamaan namun juga dalam kehidupan se hari-hari agar dapat di contoh masyarakat hingga membentuk cluster-cluster ANTIKORUPSI dilingkungan sekitar. 

"Dari informasi dan data yang kami himpun, trend mengkampanyekan budaya ANTIKORUPSI di Indonesia mulai meningkat, terutama setelah para pemeluk agama dan eksponen bangsa lainnya bersama-sama menjadi influencer budaya ANTIKORUPSI bagi masyarakat luas di Indonesia," ujar Ketua KPK.

Hal ini tentunya dapat mengakselerasi transformasi trend ANTIKORUPSI berlanjut menjadi gaya hidup ANTIKORUPSI dimasa depan, yang diharapkan menjadi kelaziman dalam setiap tatanan dan sendi kehidupan berbangsa-bernegara di bumi pertiwi. 

Semangat hari raya tahun ini, sejatinya memberikan banyak tauladan baik akan indah dan nikmatnya kesederhanaan dalam menjalani hidup serta kehidupan. Nilai-nilai sederhana seyogianya dapat membentengi sisi-sisi kemanusiaan umat manusia dari pengaruh sifat glamoristik, agar ketamakan, naluriah binatang tidak bangkit apalagi menjadi jiwa dalam pikiran dan raga manusia. 

Peringatan natal bukan sekedar perayaan yang identik dengan pesta keagamaan, natal sejatinya adalah sarana atau momentum untuk merefleksikan diri terhadap nilai-nilai perjuangan, pengorbanan khususnya kesederhanaan yang juga diajarkan oleh agama lainnya dimuka bumi ini. 

"Selamat merayakan Hari Natal, mari bersama kita tebar kasih serta semai selalu nilai-nilai kesederhanaan dan semangat ANTIKORUPSI disegenap jantung serta urat nadi seluruh anak bangsa di republik ini, agar Indonesia maju, sejahtera, aman dan damai sentosa, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, dimana kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terwujud apabila korupsi benar-benar sirna dari bumi pertiwi," pungkas Ketua KPK seraya mengucap salam. (Arianto)

Read More

Hari Anak Sedunia 2021, Ketua KPK: Bersama Bangun Komitmen dan Dedikasi Untuk Bangsa Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari ini, Sabtu 20 November 2021, anak-anak di seluruh penjuru dunia khususnya di Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Sedunia 2021.  

"A Better Future for Every Child" atau masa depan yang lebih baik untuk setiap anak" yang menjadi tema besar peringatan tahun ini, seyogianya kita jadikan momentum untuk lebih memperkuat dedikasi kita para orang tua dan seluruh eksponen masyarakat, bangsa dan negara dalam melindungi anak-anak dari ragam persoalan bangsa yang dapat mengancam masa depannya kelak. 

"Jelas dan pasti, korupsi serta perilaku koruptif adalah salah satu permasalahan besar bangsa yang sangat mengancam masa depan anak-anak Indonesia, mengingat penyakit kronis tersebut masih dianggap laten atau budaya di republik ini," ujar Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, sabtu (20/11) pagi.

Firli menuturkan bahwasanya melindungi anak-anak dari persoalan laten korupsi dan perilaku koruptif, seyogianya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya para orang tua atau keluarga semata. 

"Seluruh elemen dan eksponen bangsa di republik ini, wajib turut serta menjadi bagian dari keluarga besar dengan memberikan kontribusi positif dalam proses 'asah, asih dan asuh' anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa agar mereka terbebas dari bahaya laten korupsi dan perilaku koruptif," ungkap Ketua KPK.

Selain ilmu pengetahuan, Firli menyebut bahwa nilai-nilai ANTIKORUPSI seyogianya kita semaikan kedalam hati sanubari serta pikiran anak-anak Indonesia sedini mungkin, untuk menumbuhkan budaya ANTIKORUPSI dalam diri mereka agar negeri memiliki generasi penerus masa bangsa yang memiliki karakter kuat, berintegritas, cerdas, berperilaku jujur, adil, sederhana serta memiliki moral dan etika yang baik. 

Hanya dengan menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI, generasi bangsa ini dapat terlepas dari pengaruh buruk korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini, terang Firli.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang jalur pendidikan sangat penting dan menjadi urat nadi serta elemen vital dalam upaya membangun karakter serta integritas anak bangsa, agar ruh ANTIKORUPSI senantiasa bersemayam dan bergelora di jiwa dan raga anak-anak Indonesia," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri.

Maka atas dasar itulah, KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu "national interest" dalam Rencana strategi tahun 2019-2024 dan road map KPK 2022-2045. 

Bukan hanya itu, lanjut Firli, KPK juga menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dalam Trisula pemberantasan korupsi yang menjadi core bussiness KPK. "Dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Peguruan Tinggi," ucapnya.

KPK telah memasukan unsur dan nilai-nilai pendidikan ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak dini, remaja hingga dewasa untuk membentuk sekaligus menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar tidak terpengaruh dengan laten korupsi maupun perilaku koruptif. 

Harus bersama kita fahami, muara dari persoalan korupsi di negeri ini adalah telah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri, sehingga siapapun yang kehilangan nilai-nilai tersebut, tentunya akan terpapar virus korupsi. 

Penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI agar mata batin anak-anak generasi penerus bangsa ini dapat melihat jernih, korupsi adalah jalan sesat, perbuatan maksiat yang hanya menyuguhkan kenikmatan sesaat dimana dosanya harus ditanggung dunia akhirat. 

Wajib bagi anak-anak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI dalam dirinya, agar mereka dapat memandang lebih jauh, bahwasanya korupsi adalah hal terhina dan aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa. 

Selain itu, keluarga dirumah juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan jatidiri anak-anak, untuk membentuk cluster-cluster ANTIKORUPSI dalam rangka memperkokoh ketahanan serta konsistensi nasional mewujudkan cita-cita, impian dan harapan NKRI lepas dari perilaku koruptif dan laten korupsi. 

Dimulai dari sebuah keluarga-lah, ruh ANTIKORUPSI yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika, kita hembuskan kepenjuru kalbu setiap individu khususnya anak-anak untuk membentuk karakter keluarga ANTIKORUPSI. 

Jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI dari dalam individu sehingga pendidikan ANTIKORUPSI wajib ditanamkan sedari dini kepada anak-anak Indonesia. 

"Hal ini menjadi penting, mengingat pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai, membentuk karakter dan Budaya Antikorupsi serta menjadi peradaban Antikorupsi," harap Firli.

Pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bersama segenap elemen bangsa ANTIKORUPSI di Republik ini, melalui berbagai upaya, diantaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergitas antar lembaga dan lain sebagainya. 

Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tentu tidak cukup bahkan jauh dari kata berhasil, apabila tidak di ikuti pergeseran mindset dan kultur bangsa untuk mengarah pada gerakan sosial nasional ANTIKORUPSI, sehingga korupsi dan perilaku koruptif bukan lagi dianggap kultur bangsa dan hal biasa yang dilakukan sejak dulu hingga saat ini di bumi pertiwi. 

Keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di republik ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memiliki pandangan bahwa keluarga ANTIKORUPSI dapat mempengaruhi individu dan keluarga lainnya serta memiliki peran sentral dalam membangun budaya ANTIKORUPSI dalam masyarakat. 

Dari pandangan itulah, kami membuat Konsep Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga, dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain gerakan PAK ( Penyuluh Anti Korupsi) , API ( Agen Pembangun  Integritas),  Paku Integritas ( Penguatan Anti Korupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas),  menerbitkan buku dengan tema Membangun Gen Aksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia.

Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini, Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga, sebagai acuan yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga dengan tujuan membentuk karakter kuat yang menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. 

Secara eksplisit kami gambarkan bahwa dari sebuah keluarga, perubahan sikap, perilaku masyarakat akan terjadi, dan memunculkan tatanan sosial budaya dan kultur baru yang melihat korupsi sebagai musuh bersama, memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang hina, dan yang tak kalah penting membudayakan budaya ANTIKORUPSI dibumi pertiwi. 

Kami tegaskan, KPK hadir dalam rangka mengawal berjalannya tujuan negara, cita-cita didirikannya republik ini, yang tak lain untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

Mewujudkan tujuan negara adalah kewajiban kita bersama untuk memberikan kepastian masa depan lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia. 

kewajiban dan kepastian tersebut akan benar-benar terlaksana apabila NKRI benar-benar terbebas dari penyakit kronis korupsi. 

Kembali kami Ingatkan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya, namun mencegah korupsi sedini mungkin dengan menanamkan pendidikan ANTIKORUPSI untuk melindungi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa dari pengaruh korupsi dan perilaku koruptif, adalah kewajiban mulia seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. 

Insya Allah, segenap upaya dan daya KPK bersama seluruh elemen bangsa dalam melindung generasi penerus bangsa dari perilaku koruptif dan laten korupsi yang menggurita di republik ini, masa depan republik ini dan cita-cita serta tujuan negara dapat benar-benar terwujud.

"Kepada anak-anakku diseluruh penjuru tanah air, kami ucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Anak Sedunia, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa senantiasa meridhoi perjalanan panjang anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa yang dapat menjadi motor untuk mengakselerasi terwujudnya cita-cita Indonesia Jaya, Indonesia Sejahtera, Indonesia Makmur, Indonesia Aman, Damai, dan Berkeadilan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kabar Terbaru dari Firli Bahuri, Terkait 2 Menteri yang Dilaporkan ke KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal kasus dugaan bisnis tes PCR yang melibatkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dia menjamin pihaknya akan mengikuti prosedur ketentuan hukum yang berlaku dalam memproses kasus tersebut.

“KPK sangat mendengar suara rakyat, keinginan rakyat hanya satu bahwa negera Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi, kalau itu terjadi tentu KPK akan mengikuti prosedur ketentuan hukum,” ujar Firli di Gedung Gradhika kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/11/2021).

Hingga kini Firli menyebut pihaknya masih mendalami laporan terkait dugaan bisnis PCR itu.

Jika memang terbukti ada unsur korupsi dan melibatkan kedua menteri itu, Firli berjanji KPK akan memprosesnya lebih lanjut.

KPK pun masih terus mencari keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan tersebut.

Sebelumnya, Partai PRIMA laporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke KPK pada Kamis (4/11/2021).

Dalam pelaporan ini, Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal membawa pemberitaan Majalah Tempo sebagai bukti awal.

PT Genomik atau GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta.

Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di GSI. Kedua perusahaan itu mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Sementara itu, Jubir Luhut dan Stafsus Erick Thohir telah membantah hal tersebut. (Arianto)

Read More

Novel Diminta Stop Menggoreng Isu Soal Rapat Pimpinan KPK Di Hotel Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akhir-akhir ini di media sosial sering kali terlihat  pernyataan dari Novel Baswedan yang secara terang-terangan menebarkan ujaran kebencian terhadap pimpinan KPK untuk membangun opini yang dapat menyudutkan KPK. Terkini yang menjadi sorotan tajam Novel adalah mengenai adanya pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan KPK untuk melakukan harmonisasi pimpinan KPK yang di gelar di hotel Jogjakarta, Novel pun menuding bahwa pimpinan KPK berpotensi menghambur-hamburkan uang negara saat pandemi dan dapat  merugikan negara, justru tuduhan itu tidak benar dan bisa jadi sebaliknya, malah hal ini bisa berpotensi menimbulkan keuntungan naiknya  pendapatan daerah Jogyakarta.

Perlu di ingat bahwa Jokowi pun pernah menegaskan bahwa pemerintah tak melarang aparaturnya menyewa hotel untuk urusan kedinasan pejabat negara, Menurut kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi justru dengan adanya rapat pimpinan KPK di Jogyakarta sangat menguntungkan daerah, dan perlu diketahui bahwa 

pendapatan asli daerah terbesar Yogyakarta selama ini berasal dari pajak sektor perhotelan, di seluruh hotel banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu. kami mendukung rapat pimpinan KPK di Hotel Jogyakarta karena bagaimanapun Jogyakarta merupakan daerah tujuan wisata nasional dan memberikan pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah maupun UKM setempat. 

Pernyataan Novel seakan tidak pernah berhenti dari blunder dan selalu menyerang pimpinan KPK tanpa memikirkannya terlebih dahulu agenda KPK di Jogya serta manfaat untuk KPK dalam kegiatan pimpinan KPK di hotel Jogyakarta tersebut, tentunya Novel tidak selayaknya menebarkan kebencian dan menggoreng isu rapat pimpinan KPK  tersebut yang bisa memicu konflik dan kegaduhan. Isu tersebut santer terlihat di hampir seluruh media sosial, terlihat Novel pun secara intensif menggoreng isu ini di media untuk tujuan  mendiskreditkan pimpinan KPK, 

Kegiatan pimpinan KPK itu telah lama di agendakan, namun tertunda akibat covid 19, maka pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, kemudian pimpinan KPK perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU" publik sangat mendukung KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi agar berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat melalui penyesuaian dan penyempurnaan itu.

UU nomor 19 tahun 2019 diundangkan pada tanggal 16 oktober 2019, artinya sudah 2 tahun berlaku. Sesuai dengan amanat UU tentang peralihan pegawai harus selesai dalam 2 tahun. Dan KPK telah berhasil melaksanakan amanat UU terkait peralihan pegawai KPK. KPK tentu perlu melakukan evaluasi dalam 2 tahun pada  pelaksanaan UU 19 tahun 2019, maka perlu untuk mengetahui apa yg telah dicapai oleh KPK selama 2 tahun, apakah secara kelembagaan KPK sudah pas dengan tugas pokok, fungsi dan peran  untuk capai tujuan dan kinerja KPK. Serta KPK juga mengkaji dan mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi dengan trisula, apakah perlu dilakukan penyempurnaan. Semoga KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan.

Jelas kelihatan sekali motif Novel seakan berkesan reaktif melakukan politisasi untuk kepentingan menyerang KPK, Novel sengaja menggoreng isu terkait rapat pimpinan KPK di hotel Jogyakarta, Sementara tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh pimpinan KPK, Sampai saat ini tidak ada aturan yang tegas melarang kegiatan maupun acara pejabat negara, dan pegawai instansi perusahaan pelat merah di laksanakan di hotel mewah. 

“Masyarakat sendiri sudah muak dengan pernyataan Novel di media yang selalu membangun narasi yang provokatif serta membuat keresahan di masyarakat. Masyarakat sudah muak sudah terjebak dalam permainan yang di buat novel cs yang hanya untuk mencari sensasi semata. **

Read More

Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Dp 0 Persen Yang Tengah di Periksa KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tindak pidana korupsi telah merampas hak dasar rakyat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Indonesia yang menjadi musuh utama rakyat karena dengan korupsi akan dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Proyek perumahan DP 0 persen adalah salah satu proyek dan program yang digaungkan oleh Anies Baswedan sejak kampanye pilkada 2017 silam. Namun pada pelaksanaannya mengalami permasalahan yang cukup menyita perhatian publik karena banyak terjadi kejanggalan dalam proses pengadaan anggarannya dan pengadaan lahannya dan terkesan sangat di paksakan untuk sebuah program yang sebenarnya tidak begitu meyakinkan, sehingga aroma busuk tentang manipulasi anggaran dana daerah ahirnya tercium oleh KPK.

PT. Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya bermasalah. Kasus korupsi pengadaan lahan perumahan DP 0 persen dinilai menjadi momentum penelusuran transaksi ganjil selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat.

Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut dalam surat dakwaan eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/10/2021). Kami menilai adanya peranan penting dari Gubenur DKI Anies yang telah merestui penyertaan modal daerah (PMD) untuk Sarana Jaya sebesar Rp1,8 triliun untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 rupiah. Dengan persetujuan dari Gubenur DKI Anies, pada November 2018, Yoory menyampaikan kepada Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian bahwa Sarana Jaya akan memperoleh PMD yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program rumah DP 0 rupiah. 

Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada Sarana Jaya. Selain itu, diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil atau row jalan tidak sampai 12 meter. Namun, Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian. "Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan standar operasional prosedur," 

Oleh karena itu kami sangat mendukung KPK untuk terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dalam pengadaan lahan yang juga melibatkan Gubenur Anis, dan jangan pernah lelah untuk menuntaskan korupsi DP 0% tersebut, KPK jangan gentar dengan siapa pun pelakunya, dan KPK juga jangan pandang bulu jika cukup bukti, karena rakyat selalu akan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi sesuai prinsip kerja KPK," 

Rakyat berterima kasih kepada ketua KPK yang sampai saat ini masih berjuang dalam jalur yang benar dalam berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berhadapan dengan lingkaran elit penguasa.

Melalui Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam rilisnya menyatakan terus mendukungan KPK dalam menjalankan tugas utama nya melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa KPK masih sangat di percaya dan menjadi tumpuan dari harapan rakyat dalam menjaga negara dari jurang kehancuran akibat praktek-praktek korupsi. **

Read More

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, H. Firli Bahuri: Aktualisasi Ahlakul Karimah Sebagai Motor ANTIKORUPSI dan Pemberantasannya di NKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Syukur Alhamdulillah, umat Muslim dunia khususnya di Indonesia dapat kembali memperingati sekaligus merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriyah, dimana kelahiran Baginda Rasullullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021. 

Meski tidak dapat diperingati dan dirayakan seperti biasa karena masih mewabahnya pandemi Covid-19 di tanah air, saya yakin esensi, makna serta keutamaan lahirnya Baginda Rasulullah SAW, memberikan banyak tauladan dan nilai-nilai luhur penuh kebajikan bukan hanya kepada muslim semata namun bagi seluruh umat manusia dan kehidupan alam semesta, seperti tertuang dalam 

QS. Al-Anbiya' ayat 107

*وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ* 

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

dan QS. Al-Ahzab ayat 21

* حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ* 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Dua ayat ini menunjukan betapa luar biasanya seorang hamba-Nya yang bernama Muhammad, terlahir dengan akhlakul karimah yang baik sebagai pembawa rahmat serta hidayah bagi seluruh kehidupan bagi alam semesta. 

Pada awal diangkat sebagai Rasul, Nabi Besar Muhammad SAW menyatakan bahwa* *إِنَّمَابُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ

(sesungguhnya aku tiada diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki, mengoreksi dan menyempurnakan akhlak manusia).

Jelas sudah bahwanya misi mengembalikan akhlak yang sejatinya ada pada diri setiap manusia, adalah satu dari berjuta legacy Baginda Rasulullah untuk seluruh umat, dan seyogianya menjadi kaidah bagi setiap manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia fana ini, ujar ketua KPK H. Firli Bahuri dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Selasa 19/10 pagi.

Firli juga mengungkap bahwasanya akhlak yang baik tentu harus senantiasa dijaga dalam diri seorang manusia untuk meredam ketamakan, sifat binatang yang menjadi sisi kelam terdalam dan sejatinya juga ada pada setiap manusia. 

Dengan kata lain, ketamakan yang sifatnya sangat jahat akan bangkit dikala akhlak seorang manusia rusak, terangnya.

"Adapun, sebagai contoh nyata jahatnya ketamakan dapat kita lihat pada seorang koruptor, manusia yang tak mampu lagi mengontrol hasrat dan hawa nafsu duniawi yang membuat dirinya rakus layaknya se-ekor tikus, serakah dan tamak karena tidak pernah puas dan selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimilikinya," ungkap Ketua KPK H. Firli Bahuri.

"Seberapa kecilnya pendapat kita akan cukup jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup". 

"Akan tetapi sebaliknya seberapa besarnya pendapatan kita yang kita peroleh akan selalu kurang , jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup," jelas ketua KPK.

Selanjutnya, rasa tamak, rakus layaknya tikus inilah yang menghilangkan sisi kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya, serta norma dan etika pada diri seorang koruptor, sehingga berani dan tega melakukan pidana korupsi.

Dimana kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian semata, namun dapat menggagalkan hingga meluluh lantakkan sistem, tatanan kehidupan bangsa serta tujuan bernegara. 

Ingat, korupsi bukan hanya terjadi di zaman ini. Korupsi juga menjadi masalah di masa lalu termasuk pada era kepemimpinan Nabi Besar Muhammad SAW. 

Namun demikian, berbicara penanganan korupsi perlu dicatat, di zaman Nabi juga terjadi OTT dimana Baginda Rasulullah SAW sangat membenci dan melaknat orang yang berani korupsi atau berperilaku koruptif. 

Dikisahkan, Rasulullah SAW yang baru saja memenangi pertempuran Khaibar, enggan menyolatkan satu jenazah tentara yang ikut berperang dengannya. 

Meski heran, berapa sahabat yang melihat jelas raut kekecewaan di wajah Nabi, sigap berperan layaknya penyidik yang melakukan OTT, menemukan kharazan, semacam perhiasan manik-manik khas yahudi seharga dua dirham pada jasad tentara tersebut. 

"Sungguh! Saudara kalian ini telah menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah SWT," Sabda Rasulullah. 

Dalam beberapa kisah lain seperti Perang Khaibar disebutkan Nabi Muhammad SAW, enggan menshalatkan jenazah siapapun termasuk sahabatnya yang terbukti melakukan 'ghulul '(korupsi)".

Dari Hadis Riwayat (HR) Muslim dari kisah tersebut yang dapat disimpulkan bahwasanya shalat yang dikerjakan, sedekah yang diberikan, haji yang ditunaikan atau kebaikan lain yang telah dilakukan, tidak bermakna ibadah sama sekali di mata Allah SWT apabila seorang Muslim masih melakukan praktik  korupsi dalam hidupnya. 

Dari kisah dan sejarah ini jelas akhlak baik adalah kunci utama yang dapat membelenggu ketamakan, sifat dan naluriah binatang yang terendam dalam namun sewaktu-waktu dapat bangkit dan mampu mengubah tabiat seorang manusia berperangai seperti seekor binatang. 

Tauladan akhlakul karimah yang tercermin dari Baginda Rasulullah, sepatutnya dapat menjadikan kita sebagai pribadi sederhana yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, menjaga integritas agar senantiasa teguh dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak dan menjalankan kabajikan serta menjauhi setiap larang-Nya), khususnya dalam Perang Badar melawan korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini. 

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW seyogianya bukan sekedar ceremony untuk diperingati atau menjadi sejarah yang hanya dipelajari bagi generasi dari masa ke masa sejak dulu hingga zaman ini. 

"Tidak berlebihan rasanya jika aktualiasi esensi dan makna peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang hanya dapat kita peringati dan rayakan dengan penuh kesederhanaan ditengah pandemi, menjadi motor perbaikan hingga kebangkitan akhlakul karimah segenap anak bangsa di negeri ini," harap Firli.

Maka untuk itu, dengan semangat ANTIKORUPSI, kita gelorakan dan lanjutkan kebangkitan kesempurnaan akhlakul karimah sebagai manusia sesuai visi Baginda Rasulullah Muhammad SAW khususnya di bumi pertiwi.

Agar kiranya cita-cita, harapan dan tujuan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara yang cerdas, dan terlaksana merata serta terasa dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

Selamat memperingati dan merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriyah, mari kita patrikan selalu akhlakul karimah serta tauladan dari keutamakan Maulid Nabi Muhammad SAW ke seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah dalam tiap langkah perjalanan kita memberantas korupsi sampai  NKRI bebas dan bersih dari praktik-praktik korupsi," tutup Firli seranya mengucap salam. (Tha/Lak)

Read More

HUT TNI KE-76, Ketua KPK: Menjaga Kedaulatan Negeri Dari Korupsi 'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang'

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Tidak terasa, Tentara Nasional Indonesia (TNI), anak kandung yang dilahirkan dan dibesarkan oleh rakyat Indonesia, hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, genap berusia 76 Tahun. 

'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang' yang di usung sebagai tema besar peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat hanya dengan bersatu, berjuang bersama, Insya Allah kita pasti menang dalam menghadapi dan menyelesaikan ragam persoalan bangsa yang seolah datang silih berganti, seperti situasi pandemi (Covid-19) hingga kejahatan korupsi, yang telah berurat akar di bumi pertiwi. Demikian dikatakan ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, selasa 05/10 pagi.

Ketua KPK juga menuturkan bahwasanya tema besar tersebut juga mengingatkan kita kembali bahwasanya TNI yang terlahir dari rahim rakyat Indonesia, sejatinya adalah pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa di republik ini. 

Saya jadi teringat masa-masa indah bersama para sahabat yang terpanggil menjadi bagian dari abdi negara, dengan mengikuti Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Angkatan 1990 (Tidar 90 Navati AD - Moro 36 AL - Kompak 90 AU - Dhira Brata Polri), yang sangat berkesan bagi kami hingga akhir hayat nanti. Ujarnya.

Masih terngiang ditelinga ini bisikan hingga lantang seruan 'Together Forever, Bersama Selamanya', semboyan AKABRI Angkatan 90 yang dikenal dengan sebutan GELAR 90 (Gema Lembah Tidar 90) yang senantiasa dipekikkan untuk membakar semangat juang kami, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan AKABRI.

"Semboyan inilah yang senantiasa mengiringi suka duka, mulai tangis, canda hingga tawa para taruna Gelar 90, saat jiwa dan raga digembleng oleh pendidik, pengajar dan pelatih serta senior di Akabri, untuk membentuk fisik, watak dan kepribadian kami sebagai seorang abdi negara, agar siap sebagai pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa dan rakyat Indonesia," ungkap Firli Bahuri.

"Alhamdulillah, tekad kuat, kerja keras, dedikasi serta pengabdian tanpa batas lulusan Taruna Akabri Angkatan 1990 kepada bangsa dan negara, dapat kita lihat dari capaian kinerja alumnus yang luar biasa, sehingga negara menyematkan pangkat serta menempatkan taruna GELAR 90 untuk memimpin sejumlah pos atau tempat strategis," tuturnya.

Firli juga mengungkap lulusan AKABRI Angkatan 1990, tercatat 90 alumnus menjadi Pejabat Tinggi (Pati) TNI AD dengan rincian 6 orang menyemat pangkat Mayor Jenderal (Mayjen⭐⭐) sebagai Pangdam (Kasuari dan Hasanudin), 1 orang sebagai Deputi 3 Bin, 1 orang menjadi Wadan Pussenif, 1 orang di Ir Kodiklat AD, 1 orang sebagai Pati Ahki Tk 3 dan 25 alumnus lainnya dapat meraih pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen ⭐) di lingkungan TNI AD. 

Untuk TNI AL, tercatat 3 orang alumnus Akabri 1990 menyemat pangkat Laksamana Muda (Laksda ⭐⭐) dan 30 orang sebagai Pati di TNI AL. 

Sedangkan di TNI AU, sebanyak 3 orang alumnus Akabri Angkatan 1990 menjadi Pati dengan pangkat Marsekal Muda (Marsda⭐⭐) dan 25 lainnya menyandang pangkat Marsekal Pertama (Marsma⭐) 

Sementara lulusan Akabri Angkatan 90 dari unsur Bhayangkara, tercatat 1 orang menyemat Pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol⭐⭐⭐), 17 berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol⭐⭐) dan 41 orang alumnus lainnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol⭐).

Kembali ke tema besar HUT TNI Ke-76, makna serta nilai-nilai kehidupan seyogianya dapat kita gali dari esensi lahirnya TNI di bumi pertiwi. 

Semangat dan tauladan baik dari figur seorang TNI, sepatutnya dijadikan role model dalam pembentukan sifat, watak dan karakter bagi setiap anak-anak bangsa di republik ini, agar memiliki pandangan serta wawasan kebangsaan yang luas dan senantiasa menjaga integritas sebagai bagian dari eksponen bangsa, yang turut andil dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

Esensi dan nilai plus inilah yang kami lihat dari TNI sehingga KPK memerlukan sinergitas dengan TNI dalam menjalankan tugas utama sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Beberapa waktu lalu (21/9) kami menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Gedung KPK, dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi 

Memang betul Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupai belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer, karena itulah KPK memiliki kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI. 

Akan tetapi, KPK dan Puspom TNI memiliki kaitan yang sangat erat dalam penanganan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang telah memberi ruang tentang peradilan koneksitas. 

Dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan tentang pembentukan tim koneksitas atau tim tetap. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Dengan kunjungan tersebut, akan dirumuskan kerjasama dalam bentuk MoU antara KPK dan Puspom TNI dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui salah satu tugas pokok melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanaksn pemberantasan korupsi.

Maka  pelatihan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan unsur TNI adalah suatu keniscayaan dan wajib dilakukan.

Untuk tahap ini, KPK  akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu mengingat pada praktiknya, ruang tersebut belum diberdayakan secara optimal, terangnya.

Baik KPK maupun TNI meyakini sinergitas semangat patriotisme TNI dengan nilai-nilai ANTIKORUPSI yang senantiasa di semai dan ditumbuhkan KPK dalam hati sanubari segenap anak bangsa di republik ini, tentunya akan mengakselerasi setiap upaya pemberantasan korupsi yang telah lama mengakar di NKRI. 

Dirgahayu TNI Ke-76, dengan semangat Bersatu, Berjuang, Kita pasti Menang. Berbekal Marwah TNI yang kuat, hebat, profesional dan menggelorakan selalu Ruh dan nilai-nilai ANTIKORUPSI.

Mari bersama kita jaga kedaulatan negeri ini dari ragam permasalahan bangsa, salah satunya korupsi yang menjadi musuh nyata dan utama dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tak lain untuk kesejahteraan dan kemakmuran segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote, pungkas Ketua KPK seranya mengucap salam. (Arianto)

Read More

PANCASILA SAKTI, Ketua KPK: Mampu Menjadi Energi Pengentasan Laten Korupsi di NKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, hari bersejarah yang membuktikan betapa 'sakti' nya Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bagi segenap bangsa, rakyat dan negara Indonesia. 

"Lebih dari setengah abad lalu, Kesaktian Pancasila di uji dan teruji menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten komunis yang menjadi satu dari beragam persoalan besar negara, dimana situasi sosial kemasyarakatan kala itu sangat rentan terfragmentasi," ujar H. Firli Baruri Ketua KPK dalam siaran persnya yang diterima redaksi. Jumat (01/10) 

Firli menuturkan bahwa dari cerita dan catatan sejarah serta rentetan peristiwa kelam laten komunis yang mengancam keutuhan dan masa depan republik ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Kesaktian Pancasila bukan sekedar jargon apalagi dijadikan ajian mandraguna untuk menghadapi berbagai permasalahan besar bangsa. 

Pancasila benar-benar sakti dan berdayaguna bagi kehidupan, keutuhan dan masa depan negara, apabila Ruh yang terpancar dari 5 butir Pancasila, senantiasa dijaga dan mengisi sukma serta relung jiwa setiap anak bangsa di republik ini.

Untuk itu, kata Firli, tanpa harus merubah fundamentalnya, Ruh Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan bagi bangsa ini dalam menghadapi tantangan, dinamika serta ragam persoalan negara sejak zaman dulu hingga masa kini.

"Setelah teruji menjadi solusi pengentasan laten komunis di masa lalu, Ruh dari Kesaktian Pancasila sangat kita butuhkan untuk menangani laten korupsi yang sifatnya mirip-mirip Covid-19 karena kerap berevolusi, mampu bermutasi dan beradaptasi hingga dapat terus hidup dari masa ke masa," terang Firli.

"Lebih buruk dan jahat dari laten komunis, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini adalah permasalahan besar yang menjadi penghalang utama pergerakan segenap eksponen bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara," ungkap Ketua KPK.

Tidak dapat dipungkiri, lanjutnya, tidak sedikit oknum-oknum di negeri ini yang melihat Kesaktian Pancasila sebagai mantra politik saja, dari pada memandangnya sebagai sebuah ideologi sakti, yang seyogianya menjadi landasan hidup dan kehidupan sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia. 

"Akibatnya, laten jahat korupsi lambat laun akan merubahnya menjadi manusia berperilaku koruptif, dimana sudah tidak ada lagi Ruh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, pada dirinya," paparnya.

"Kembali kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi, adalah pengkhianat Pancasila mengingat kejahatan kemanusiaan ini, jelas sangat bertentangan dengan setiap prinsip atau azaz yang terkandung dalam 5 butir Pancasila," tegas Firli Bahuri.

Bahwa butir pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini seyogianya mengingatkan kita akan nilai-nilai ketuhanan yang senantiasa memberikan tauladan akan kebaikan. 

Dengan meyakini dan mengamalkan nilai ketuhanan yang maha esa maka, kita akan menjaga perilaku dan selalu menjauhi perbuatan buruk termasuk korupsi. 

Kita juga tidak akan ramah dengan hal buruk seperti berperilaku koruptif dan korupsi, karena kita memahami hak-hak orang lain. 

Kita tidak akan mengambil yang bukan hak, dengan begitu kita menjadi manusia yang adil dan beradab, sesuai dengan butir kedua Pancasila.

Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ketiga, Persatuan Indonesia akan terwujud, senantiasa menjadi kekuatan bagi segenap bangsa Indonesia dalam Perang Badar Melawan Korupsi. 

Kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan sekedar merugikan keuangan semata namun dapat menghancurkan tujuan bernegara dan masa depan bangsa. 

"Agar efektif, terukur, cepat dan efisien, perang melawan laten korupsi ini seyogianya harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari butir ke empat Pancasila," jelasnya.

Perang bandar melawan korupsi dinegeri ini, tak lain untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seperti yang termaktub dalam butir kelima Pancasila. 

Sungguh jelas dan lugas makna, esensi, tauladan serta nilai-nilai baik yang dapat kita peroleh dari Kesaktian Pancasila, dimana Panca (lima) dan Sila (asas atau prinsip) yang terkandung didalammya telah menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat untuk kita jadikan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. 

Kesaktian Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tidak hanya perlu di ingat, hanya dikenang atau menjadi bahan perenungan semata. 

Nilai-nilai dari Kesaktian Pancasila sepatutnya kita jiwai dan dijadikan Ruh serta energi untuk membentuk karakter bangsa ini, agar terbebas dari rong-rongan golongan dan paham-paham yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK telah menjadikan Kesaktian Pancasila sebagai energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, sebagai motor untuk mengakselerasi percepatan penanganan laten korupsi di Indonesia. 

Dan sebagai bagian dari penyelenggara negara, pelaksana undang-undang, seluruh ASN yang bertugas di KPK, wajib menjiwai Pancasila saat menjalankan tugas dan kewajiban, dimana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, selalu kami kedepankan dan utamakan. 

Kami ingatkan, tegas Firli, KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen agar terbebas dari rong-rongan dan pengaruh paham-paham tertentu serta kekuasaan apapun, dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara dan Rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di NKRI. 

"Mari bersama kita peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Ruh dan semangat ANTIKORUPSI untuk Indonesia bebas korupsi, sesuai cita-cita, impian dan harapan segenap bangsa di republik ini, demi terwujudnya kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Read More

30 September, Ketua KPK H. Firli Bahuri: Bersama Kita Ganyang dan Hancurkan Laten Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari ini, bangsa kita kembali memperingati  peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam bagi republik ini, yakin Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). 

"Dalam catatan sejarah, laten komunis yang dibiarkan dapat merubah sikap, perilaku dan paradigma seseorang hingga kehilangan akal dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia, hingga tega melakukan sesuatu hal yang keji dan pilu diluar batas pri kemanusiaan," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri, Kamis 30/09.

Tidak sedikit nilai-nilai kehidupan yang dapat kita gali dari rentetan sejarah hitam ini.

Adapun, salah satunya cara menyikapi bahayanya suatu laten yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, agama, budaya, moral dan etika, namun dianggap sebagai kultur atau budaya bangsa sehingga menjadi hal biasa dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat Indonesia. 

"Korupsi adalah contoh nyata sebuah laten jahat yang awalnya tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan namun sekarang muncul setelah dianggap sebagai budaya hingga menjadi kebiasaan dan sesuatu hal yang biasa di negeri ini," ungkap Firli. 

"Maka, jika dibiarkan perilaku koruptif lambat laun menjadi kelaziman yang zolim".

Karena, lanjutnya...bukan hanya merusak sendi-sendi perekonomian semata namun dapat merusak hingga menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tidak ada kata lain, tegas ketua KPK, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini, harus dibasmi tumpas mulai jantung hingga akar-akarnya sampai tuntas dan tidak berbekas.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif dan konsistensi nasional seluruh eksponen bangsa dan negara, agar penanganan kejahatan korupsi mulai hulu hingga hilir berjalan efektif, tepat, cepat dan efisien. 

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK tentu harus terlebih dahulu terbebas dari laten atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan NKRI, falsafah Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK wajib 'Merah Putih', setia mengabdi kepada NKRI, bukan laten atau kepada paham-paham tertentu.

"Tegak lurus dengan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku, fokus dalam jihad menumpas korupsi yang kami pandang bukan sekedar tugas atau kewajiban semata namun ladang amal sebagai bekal di akhirat nanti," jelasnya.

"Sekaligus mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945". 

"Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan segenap eksponen serta elemen bangsa dan rakyat Indonesia, adalah wujud nyata dari upaya dan komitmen kita bersama untuk menghancurkan laten korupsi dan perilaku koruptif yang menjadi tembok besar bagi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang cerdas, aman, damai serta berkeadilan, dapat kita raih dengan memberikan sumbangsih apapun dalam upaya luar biasa kita bersama menumpas laten korupsi dan perilaku koruptif. 

Melihat destruktifnya dampak korupsi, kami memandang kejahatan kemanusiaan ini lebih keji dari laten apapun yang pernah ada di bumi pertiwi, karena siapapun yang menganut paham laten korupsi, jelas telah menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan pada dirinya, telah mengingkari nilai-nilai agama dan ketuhanan yang dipercayainya dan yang pasti telah mengkhianati bangsa serta negaranya. 

Mari, kita jadikan momentum peringatan tragedi berdarah G30S PKI, untuk menggelorakan selalu semangat dan Ruh kesetiasn kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang Sah.

Menumbuhsuburkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan nilai budaya ANTIKORUPSI dalam menumpas laten korupsi yang terlanjur menggurita di republik ini.

Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan cita-cita, mimpi dan impian Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Indonesia sejahtera, Indonesia yang adil dan Makmur, Indonesia Damai dan Berkeadilan, yang dapat kita raih apabila NKRI benar-benar lepas dari laten korupsi," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Read More

Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Warga Lampung: Ahmad Bastian Kapan Ditangkap?

Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung 

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menangkap dan menahan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, terduga pelaku tindak pidana korupsi, yakni memberikan uang dan/atau janji kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp. 3,1 miliar, pada Sabtu dini hari, 25 September 2021. Pemberian suap Rp. 3,1 miliar itu dimaksudkan untuk memuluskan pengurusan kasus yang sedang disidik KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat Indonesia terlihat senang dan bersemangat kembali menjalani hidup kesehariannya di tengah bangsa yang sarat perilaku koruptif para pejabatnya ini. Namun tidak demikian bagi sebagian besar rakyat Lampung. Mereka masih belum menunjukkan rasa puas atas kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri itu. Mereka menilai masih banyak pejabat di Provinsi Lampung yang korup tapi selama ini terkesan dibiarkan melenggang, bahkan mendapatkan jabatan dengan gaji belasan miliar per tahun.

“Salah satunya, itu si terduga koruptor Ahmad Bastian, pengusaha Lampung Selatan yang terindikasi kuat menyuap mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Padahal nilai uang yang dikorupsi Ahmad Bastian jauh lebih besar dari Azis Syamsuddin, yakni Rp. 9,6 miliar. Tapi mengapa dia belum ditangkap dan ditahan KPK? Apakah ada kekuatan maha kuat yang menjadi backing Ahmad Bastian itu sehingga KPK tidak bernyali untuk menetapkannya sebagai tersangka?” beber Edi Suryadi, warga Bandar Lampung yang menjabat sebagai Sekjen Topan-RI ini keheranan, Sabtu, 25 September 2021.

Berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa suap-menyuap fee-proyek di Lampung Selatan, lanjut Edi Suryadi, sudah memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor, yang menerangkan bahwa Ahmad Bastian terlibat dalam pemberian fee-proyek kepada mantan Bupati Lampung Selatan melalui orang kepercayaan mantan Bupati itu, Agus Bakti Nugroho. Bahkan, Ahmad Bastian sendiri sudah mengakui memberi fee proyek kepada Zainuddin Hasan, walaupun yang diakuinya hanya Rp. 500 juta. Hingga saat ini KPK terlihat enggan dan/atau ragu-ragu dalam menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka.

“Zainuddin Hasan sudah divonis dan sedang menjalani masa tahanan 12 tahun penjara. Demikian juga Agus Bakti Nugroho, sudah divonis 4 tahun. Beberapa orang yang terlibat dalam lingkaran mafia korupsi fee-proyek mantan Zainuddin Hasan juga sudah diputus, seperti mantan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara yang divonis 4 tahun dan Hermansyah Hamidi dengan vonis 7 tahun. Lah, para penyuapnya, seperti Ahmad Bastian kok belum diproses lanjut menjadi tersangka?” tanya Edi Suryadi lagi.

Dalam pemberitaan yang beredar sebelumnya, sebagaimana dikutip dari media www.kirka.co, Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, menilai ada keterlibatan Ahmad Bastian untuk kasus korupsi fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan. “Dalam pandangan saya, jelas dong adanya keterlibatan saksi dalam kaloborasi tindak pidana korupsi,” ungkap Romli.

Penyidik KPK, menurut Romli, wajib mendalami keterangan dari saksi tersebut. Karena, jika melihat dari keterangan saksi Ahmad Bastian, terlepas kebenaran itu uang pinjaman atau buka, kata dia, ada aliran dana disana.

Juga, kata Romli lagi, berdasarkan keterangan Jaksa KPK, Taufiq Ibunugroho, saat membacakan BAP Ahmad Bastian di persidangan, anggota DPD RI itu pernah memberikan uang Rp 500 juta kepada Agus Bakti Nugroho dengan maksud mendapat paket pekerjaan Rp 9 miliar.

“Jelas ada aliran dana lewat dia, dengan perjanjian proyek. Hal ini wajib dilakukan penyidikan oleh KPK agar persoalan tersebut jelas di permukaan. Karena sudah bisa diambil kesimpulan bahwa saksi punya peran juga dalam lingkaran fee proyek Lampung Selatan,” tegas Romli.

Untuk itu, harap Edi Suryadi, pihaknya mendorong KPK untuk mengusut dengan serius dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Bastian yang kini sedang berleha-leha menghabiskan uang negara miliaran rupiah sebagai anggota DPD-RI di Senayan sana. “Rugi berkali-kali lipat rakyat di negara ini, sudah dikorup uang mereka, sekarang kita bayar pula biaya hidupnya si terduga koruptor itu di Senayan sana. Kita ini benar-benar rakyat yang mudah dibodohi para koruptor!” ungkap Edi Suryadi dengan nada kesal.

Edi Suryadi selanjutnya menyertakan berbagai referensi pemberitaan tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan Ahmad Bastian, berikut ini.

- Ahmad Bastian Ada Peluang Jadi Tersangka https://kirka.co/ahmad-bastian-ada-peluang-jadi-tersangka/

- Anggota DPD RI Ahmad Bastian Akui Garap Proyek Lamsel Rp70 M https://www.rmollampung.id/anggota-dpd-ri-ahmad-bastian-akui-garap-proyek-lamsel-rp70-m

- Ahmad Bastian Garap Proyek Rp 70 Miliar Lampung Selatan https://kirka.co/ahmad-bastian-garap-proyek-rp-70-miliar-lampung-selatan/

- DPD RI Lihai Bicara Suap, TOPAN RI: Kasus Suap Ahmad Bastian Apa Khabarnya Pak? https://pewarta-indonesia.com/2021/06/dpd-ri-lihai-bicara-suap-topan-ri-kasus-suap-ahmad-bastian-apa-khabarnya-pak/

- KPK Periksa Anggota DPD-RI Asal Lampung, Topan RI: Tangkap Ahmad Bastian! https://pewarta-indonesia.com/2020/12/kpk-periksa-anggota-dpd-ri-asal-lampung-topan-ri-tangkap-ahmad-bastian/

- KPK Tangkapi Menteri, TOPAN RI: Ahmad Bastian Kok Belum Ditangkap? https://pewarta-indonesia.com/2020/12/kpk-tangkapi-menteri-topan-ri-ahmad-bastian-kok-belum-ditangkap/

- Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian https://pewarta-indonesia.com/2020/08/terkait-penelusuran-pelaku-korupsi-di-lampung-kpk-harus-berani-menangkap-ahmad-bastian/

- Ahmad Bastian Belum Ditangkap, Warga Lampung Sesalkan Sikap Tebang Pilih Aparat Hukum https://pewarta-indonesia.com/2019/11/ahmad-bastian-belum-ditangkap-warga-lampung-sesalkan-sikap-tebang-pilih-aparat-hukum/

- KPK Melempem terhadap Kasus Dugaan Korupsi Ahmad Bastian, TOPAN RI Ancam Perkarakan KPK https://pewarta-indonesia.com/2019/09/kpk-melempem-terhadap-kasus-dugaan-korupsi-ahmad-bastian-topan-ri-ancam-perkarakan-kpk/

- Terduga Koruptor Leha-leha di Senayan, Apa Khabar KPK? https://pewarta-indonesia.com/2021/03/terduga-koruptor-leha-leha-di-senayan-apa-khabar-kpk/

- Lampung Bakal Punya Senator Terlibat KKN, Alumni Lemhannas: KPK Mesti Cegah Senayan jadi Sarang Koruptor https://pewarta-indonesia.com/2019/08/lampung-bakal-punya-senator-terlibat-kkn-alumni-lemhannas-kpk-mesti-cegah-senayan-jadi-sarang-koruptor/

“Pemberitaan tentang kasus korupsi (suap fee proyek – red) yang diduga melibatkan Ahmad Bastian sudah sangat banyak. Tapi kelihatannya oknum anggota DPD-RI asal Lampung ini kebal hukum. Aneh bin ajaib,” pungkas Edi Suryadi yang juga menjabat sebagai Koordinator Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Regional Sumatera ini. (Arianto)

Read More

Jadi Tersangka Dugaan TPK, Wakil Ketua DPR RI AZ Ditahan KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan  informasi  terkait  penyidikan  perkara dugaan tindak pidana  korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.  

Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai bahan keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,  KPK melanjutkan ke tahap  penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri di Jakarta. Sabtu (25/09)

KPK sejak awal September 2021 meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan dengan mengumumkan tersangka AZ, Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024. 

Adapun, dalam perkara ini Tim  Penyidik yang dipimpin oleh  Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di Jakarta Selatan.  

Mengingat yang bersangkutan  meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini, karena  mengaku sedang menjalani  isoman sebab sempat  berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan  positif covid-19.

"Untuk itu, KPK mengkonfirmasi dan  melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dengan melibatkan petugas medis," ungkap Firli.

Selanjutnya, pengecekan  kesehatan terhadap AZ  berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan  non-reaktif covid-19, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK. "Tim KPK kemudian membawa AZ ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan," ucapnya.

Adapun, dalam konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong  mengurus kasus yang melibatkan  AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  

Selanjutnya, SRP menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut.  

Setelah itu, MH menyampaikan pada AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp2 Miliar.

Dan kemudian, SRP juga  menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud yang kemudian disetujui oleh AZ. 

Setelah itu, MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp300 juta kepada AZ.

Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik MH.   

"Selanjutnya SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ".  

Maka, sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga  mengirimkan uang sejumlah Rp200 juta ke rekening bank MH secara bertahap.    

*Masih di bulan Agustus 2020* 

SRP juga diduga datang menemui AZ di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima  uang secara bertahap yang  diberikan oleh AZ, yaitu USD  100.000, SGD 17.600 dan SGD  140.500.   

Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut, kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp4 Miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 Miliar," jelas ketua KPK.

Maka atas perbuatannya tersebut, Tersangka AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 mayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain, maka Tim Penyidik melakukan penahanan kepada  tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai  tanggal 24 September 2021  s/d 13 Oktober 2021 di Rutan  Polres Jakarta Selatan.  

Adapun, sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan  dimaksud.  

KPK sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan AZ...... 

Sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat, seharusnya AZ bisa menjadi contoh untuk tidak  melakukan tindak pidana korupsi. 

Untuk itu, kembali kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ketua KPK juga menyampaikan, terkait pemanggilan seseorang. Tentunya penyidik  menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga dengan keterangan dan bukti bukti akan membuat terangnya suatu perkara.

KPK berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud perhormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan.

"KPK tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan," tegas Firli.

Bahwa KPK juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip: the sun rise and the sun set principle.

Asal tahu saja, Kami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi, karenya penyidik KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak.

"Rakyat menaruh harapan kepada KPK dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum," pungkasnya. (Arianto)

Read More