Danrem 031 Ajak Warga Pulihkan Tesso Nilo, Seruan Keras dari Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu mengajak masyarakat Riau bergerak bersama memulihkan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo.

Agustatius Sitepu menegaskan komitmen TNI menjaga kelestarian Tesso Nilo dengan mengajak semua unsur masyarakat terlibat aktif mengembalikan fungsi kawasan hutan nasional.

Ajakan itu disampaikan Rabu, 28 Januari 2026, di kawasan sekitar Tesso Nilo, Riau, menyasar pemerintah desa, tokoh adat, aparat, dan warga sebagai satu kesatuan gerak pemulihan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Desa Air Hitam, Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo, pengurus koperasi desa, perangkat pemerintahan, serta tokoh masyarakat yang selama ini bersentuhan langsung dengan kawasan hutan.

Diskusi berlangsung terbuka, menekankan bahwa pemulihan Tesso Nilo tak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan menuntut kesadaran kolektif, sinergi sosial, dan komitmen jangka panjang lintas elemen.

Danrem menyoroti nilai ekologis Tesso Nilo sebagai habitat satwa dilindungi, penyangga lingkungan, sekaligus sumber kehidupan masyarakat, yang manfaatnya hanya terjaga jika hutan tetap lestari.

Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan dukungan penuh, menilai kehadiran TNI memberi rasa aman, memperkuat kepercayaan, dan memicu keterlibatan warga dalam menjaga hutan secara berkelanjutan.

Melalui kebersamaan, komitmen, dan aksi nyata, pemulihan Tesso Nilo diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan warisan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Pola Global Pelemahan Peradilan, MK Dinilai Masuk Zona Rawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakar hukum menilai polemik seleksi Hakim MK mencerminkan pola global pelemahan peradilan, ketika hukum digunakan untuk mengamankan kepentingan kekuasaan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan Satriawan, menyebut situasi Mahkamah Konstitusi saat ini tidak berdiri sendiri.

Menurutnya, banyak negara mengalami kemunduran demokrasi melalui cara serupa, yakni mengendalikan lembaga peradilan lewat prosedur yang tampak legal.

Iwan menyoroti kelemahan mendasar Undang-Undang MK yang tidak mengatur mekanisme seleksi hakim secara rinci dan baku.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara menerapkan standar ketat dalam rekrutmen hakim konstitusi.

Di Korea Selatan, misalnya, calon hakim wajib menjalani uji kelayakan terbuka di parlemen dengan partisipasi publik luas.

Model serupa diterapkan di Jerman dan Taiwan untuk memastikan integritas dan kapasitas calon diuji secara transparan.

Menurut Iwan, absennya mekanisme serupa di Indonesia membuka ruang kompromi politik dan konflik kepentingan sejak awal.

Ia menilai pesan yang muncul berbahaya, yakni hakim konstitusi dapat diganti jika putusannya tidak sejalan dengan kepentingan pengusul.

Preseden penggantian Hakim Konstitusi Aswanto disebut sebagai sinyal keras bagi independensi yudisial di Indonesia.

Senada, Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut fenomena ini sebagai autocratic legalism.

Ia menjelaskan konsep tersebut merujuk pada penggunaan hukum secara formal untuk tujuan yang justru merusak nilai demokrasi.

Bivitri menilai pelemahan lembaga peradilan sering diawali dengan perubahan undang-undang dan penyusupan figur titipan politik.

Ia mengingatkan pola serupa pernah terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga pengawas lainnya.

Menurut Bivitri, demokrasi jarang runtuh secara mendadak, melainkan perlahan melalui prosedur yang tampak sah.

Ia mengibaratkan kondisi ini seperti katak direbus, di mana bahaya baru disadari ketika kerusakan sudah parah.

Akademisi muda Violla Reininda menambahkan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting bagi generasi muda dalam memperjuangkan hak konstitusional.

Namun, ia menilai ruang tersebut terancam ketika hakim dihasilkan dari proses seleksi yang tidak mencerminkan kenegarawanan.

Violla menegaskan konflik kepentingan akan berdampak pada kualitas putusan dan merusak kepercayaan publik.

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini mengingatkan pelemahan MK akan berdampak sistemik pada pemilu dan demokrasi elektoral.

Ia merujuk riset International IDEA yang menempatkan pelemahan peradilan sebagai pintu masuk kemunduran demokrasi di banyak negara.

Para pembicara sepakat bahwa penyelamatan Mahkamah Konstitusi harus dimulai dari perbaikan proses seleksi hakim.

Ketika seleksi hakim kehilangan integritas, Mahkamah Konstitusi berisiko menjadi simbol kekuasaan, bukan lagi benteng terakhir konstitusi.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Seleksi Hakim MK Disorot, Akademisi Ingatkan Ancaman Politisasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menuai sorotan setelah akademisi dan masyarakat sipil menilai prosedurnya berisiko menggerus independensi kekuasaan kehakiman.

Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik Constitutional and Administrative Law Society yang digelar di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026, dengan menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara.

Forum ini membedah proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang dinilai tidak mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyebut mekanisme seleksi kali ini lebih menyerupai penunjukan tertutup dibanding proses seleksi terbuka.

Ia menilai publik kehilangan ruang untuk menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon hakim sebelum ditetapkan secara resmi oleh lembaga pengusul.

Menurut Susi, Mahkamah Konstitusi secara historis memang selalu berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik, terutama saat memutus perkara strategis.

Putusan MK kerap menentukan arah kebijakan negara, mulai dari pemilu, relasi kekuasaan, hingga pengujian undang-undang yang berdampak luas.

Dalam situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi sasaran empuk bagi kekuatan politik yang ingin memastikan stabilitas kekuasaan mereka tetap terjaga.

Susi mengingatkan fenomena ini pernah dibahas dalam kajian internasional tentang runtuhnya lembaga peradilan akibat intervensi politik yang sistematis.

Ia menilai pola pelemahan MK saat ini tidak dilakukan secara frontal, melainkan melalui perubahan aturan dan manipulasi prosedur seleksi.

Perubahan Undang-Undang MK yang berulang kali terjadi disebut lebih banyak mengatur syarat hakim ketimbang memperkuat substansi hukum acara.

Menurut Susi, kondisi tersebut membuka ruang tafsir politis karena undang-undang merupakan produk kompromi kekuasaan di parlemen.

Cara lain yang disoroti adalah pengabaian asas transparansi, termasuk tidak diumumkannya daftar calon kepada publik secara terbuka.

Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kesempatan memberikan masukan atau keberatan sebelum keputusan final diambil.

Susi menilai praktik ini berpotensi melahirkan hakim konstitusi melalui prosedur yang cacat secara etik dan konstitusional.

Ia menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh putusan, tetapi dimulai sejak proses seleksi hakimnya.

Diskusi tersebut menegaskan kekhawatiran publik bahwa seleksi hakim yang tidak akuntabel dapat merusak kepercayaan terhadap MK sebagai penjaga konstitusi.

Forum ini menjadi alarm bahwa demokrasi konstitusional hanya bisa bertahan jika proses seleksi hakim dijaga dari intervensi dan kepentingan politik jangka pendek.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Kasus Es Gabus Viral, Aparat Keamanan Akui Kekeliruan Prosedur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus viral dugaan es gabus berbahan spons yang menyeret dua aparat keamanan membuka refleksi penting tentang prosedur, etika komunikasi publik, dan kehati-hatian di era digital.

Peristiwa ini bermula ketika dua aparat kewilayahan, Aiptu Ikwan Mulyadi dan Serda Heri Purnomo, menyampaikan dugaan terhadap penjual es gabus bernama Sudrajat tanpa disertai bukti ilmiah memadai.

Kasus tersebut mencuat pada awal 2026 di Jakarta Pusat, ketika tudingan es berbahan spons disampaikan ke ruang publik, memicu viralitas, sorotan media sosial, dan reaksi luas masyarakat.

Respons publik yang deras mendorong Polres Metro Jakarta Pusat bersama tim profesional melakukan uji sampel laboratorium terhadap es yang dipersoalkan, guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan fakta berbeda dari tudingan awal, di mana es yang dijual Sudrajat tidak terbukti mengandung bahan berbahaya, meski hasil resmi masih menunggu rilis final.

Peristiwa ini memperlihatkan betapa eratnya relasi aparat keamanan dengan masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi berbasis kehati-hatian agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Alih-alih memperkuat citra pengayoman, penyampaian informasi yang belum terverifikasi justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat kecil dan menimbulkan dampak psikologis bagi pihak tertuduh.

Sejumlah pengamat menilai niat baik aparat dalam melindungi warga perlu diimbangi kecermatan prosedural, terutama saat berhadapan dengan informasi yang cepat menyebar melalui media sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, setiap tindakan aparat idealnya berpijak pada prosedur baku, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Kasus ini juga menjadi cermin bagaimana penggunaan media oleh aparat tanpa verifikasi berlapis dapat berubah menjadi bumerang, merugikan individu sekaligus berimplikasi pada reputasi institusi.

Tudingan yang disampaikan sebelum proses uji laboratorium menegaskan pentingnya pengamanan sampel, keterlibatan pihak berkompeten, dan validasi ilmiah sebelum informasi disampaikan ke publik.

Penggunaan media oleh aparat tidak bisa dilepaskan dari kode etik dan standar komunikasi profesional, karena setiap pernyataan berpotensi ditafsirkan sebagai sikap resmi negara.

Di era keterbukaan informasi, aparat keamanan kerap berada di persimpangan antara tugas lapangan dan praktik komunikasi publik yang menyerupai kerja jurnalistik.

Pengambilan gambar, video, dan narasi peristiwa telah menjadi bagian keseharian tugas, namun membutuhkan literasi jurnalistik agar informasi tetap akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Kasus es gabus ini memperlihatkan pentingnya pembekalan jurnalistik bagi aparat, agar memahami prinsip verifikasi, check and recheck, serta tidak menuduh tanpa dasar bukti kuat.

Selain verifikasi, prinsip keberimbangan atau cover both sides juga dinilai krusial untuk mencegah bias informasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembekalan tersebut bukan sekadar meningkatkan kualitas komunikasi publik, tetapi juga melindungi aparat dari risiko pelanggaran etik, disiplin, hingga hukum.

Kasus ini menegaskan profesionalisme aparat di era digital diukur bukan hanya dari ketegasan, tetapi dari kecakapan mengelola informasi secara akurat dan bertanggung jawab.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Metrodata Percepat Ekspansi Cloud Lewat Kolaborasi Alibaba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) mempercepat ekspansi bisnis dengan memperkuat layanan cloud, sebagai bagian dari strategi memperluas peran perusahaan dalam ekosistem solusi digital terintegrasi di Indonesia.

Manajemen MTDL menyatakan langkah ini merupakan bagian dari transformasi portofolio bisnis, dengan fokus pada penguatan unit solusi dan konsultasi digital berbasis cloud, data analytics, serta artificial intelligence yang terus berkembang di berbagai sektor industri.

Dalam mendukung strategi tersebut, MTDL menjalin kemitraan strategis dengan Alibaba Cloud. Kerja sama yang diumumkan di Jakarta Jum'at (30/01/2026), ditujukan untuk memperluas akses layanan cloud global yang aman, andal, dan scalable bagi kebutuhan pasar nasional.

Presiden Direktur MTDL, Susanto Djaja, mengatakan penguatan portofolio cloud diarahkan untuk memosisikan perseroan sebagai penyedia one stop solution teknologi informasi, dengan kemampuan menghadirkan solusi terintegrasi yang fleksibel dan relevan bagi pelanggan.

Selain Alibaba Cloud, MTDL juga mengintegrasikan berbagai platform cloud global, termasuk Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Huawei Cloud, Oracle, SAP, dan Salesforce, guna membangun ekosistem teknologi yang saling terhubung.

Seluruh kapabilitas tersebut berada dalam delapan pilar solusi digital MTDL, yang memungkinkan perusahaan menyediakan layanan end-to-end, mulai dari infrastruktur cloud, kecerdasan buatan, analitik data, keamanan siber, hingga pengelolaan data.

Penguatan strategi ini sejalan dengan kinerja keuangan perseroan sepanjang 2024 hingga kuartal III. MTDL mencatatkan penjualan sebesar Rp18,8 triliun, tumbuh 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama dari segmen cloud, AI, cyber security, dan managed services.

Dengan dukungan teknologi global dan kinerja yang terus bertumbuh, Metrodata menatap 2025 sebagai momentum strategis untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan ekosistem digital nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pelantikan Pejabat Kemenekraf, Sinyal Kuat Ekosistem Kreatif Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Ekonomi Kreatif mengawali 2026 dengan melantik dua pejabat strategis, menegaskan arah serius membangun ekosistem ekonomi kreatif yang tangguh, digital, dan berdampak luas.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya resmi melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai langkah memperkuat tata kelola sekaligus mempercepat mesin ekonomi kreatif nasional.

Pelantikan digelar di Kantor Kementerian Ekraf Jakarta, Kamis 29 Januari 2026, menetapkan Kiagoos Irvan Faisal sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Tri Wahyudi sebagai Direktur Aplikasi.

Dalam sambutan resminya, Teuku Riefky menegaskan kedua sosok tersebut dipilih karena rekam jejak, kapasitas, dan kepercayaan untuk mengawal kebijakan strategis ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Menurutnya, Biro Komunikasi memegang peran penting membangun narasi kebijakan yang kredibel, sementara Direktorat Aplikasi menjadi motor transformasi digital bagi pelaku industri kreatif nasional.

Ia mengingatkan sumpah jabatan bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab moral, konstitusional, dan sosial untuk bekerja profesional, transparan, serta menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Ajakan kolaborasi pun ditegaskan, sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto mendorong kemandirian bangsa dan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui industri kreatif berdaya saing global.

Pelantikan ini disaksikan jajaran pimpinan Kemenekraf, mulai dari sekretaris utama, deputi, staf ahli, hingga pejabat tinggi pratama, mencerminkan soliditas internal birokrasi ekonomi kreatif.

Respons positif datang dari Ketua Umum APTIKNAS, APKOMINDO, dan PERATIN, Soegiharto Santoso, yang menilai pelantikan ini memperkuat fondasi ekosistem kreatif modern dan inklusif.

Hoky, sapaan akrabnya, menegaskan kesiapan asosiasi memperdalam kolaborasi pada 2026, mulai pengembangan aplikasi, talenta digital, standardisasi profesi, hingga adopsi teknologi pelaku kreatif.

Ia menyoroti pergeseran pendekatan kolaborasi menuju Hexa-Helix, melibatkan pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, komunitas, serta investor demi dampak berkelanjutan.

Kedekatan personal dan sejarah kerja sama dinilai menjadi modal penting, terutama dengan figur-figur yang sebelumnya berkiprah di Kominfo dan BSSN, termasuk Tri Wahyudi.

Sinergi ini diyakini mempercepat transformasi ekonomi kreatif Indonesia agar tidak hanya tumbuh, tetapi benar-benar memberi nilai tambah dan kesejahteraan nyata.

Dengan kepemimpinan baru dan kolaborasi luas, ekonomi kreatif Indonesia diarahkan naik kelas, bukan sekadar jargon, tetapi mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

TKA SD–SMP 2026 Resmi Disiapkan, Mendikdasmen Bongkar Arah Baru Penilaian Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah mematangkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SD dan SMP 2026, menekankan literasi, numerasi, dan kejujuran sebagai fondasi arah baru mutu pendidikan nasional.

Pelaksanaan TKA resmi dipersiapkan lewat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), melibatkan dinas daerah, UPT pendidikan, serta Kanwil Kemenag dari berbagai wilayah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membuka agenda nasional ini di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026, menjelaskan TKA mengukur kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan Matematika secara objektif dan terstandar.

Menurut Mu’ti, literasi dan numerasi adalah pintu masuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif, sekaligus fondasi penguasaan ilmu lain, sejalan dengan standar internasional seperti PISA dan pembelajaran mendalam.

Ia menegaskan TKA bukan hanya membaca angka, tetapi membangun karakter jujur, mental siap, dan sikap sportif, agar pemetaan kemampuan peserta didik benar-benar mencerminkan kondisi riil pembelajaran.

Sementara itu, Kepala BSKAP Toni Toharudin menambahkan, pengalaman TKA SMA/SMK November 2025 membuktikan data asesmen mampu mengubah arah kebijakan pendidikan dan metode pengajaran berbasis fakta lapangan.

“TKA harus dijalankan dengan jujur dan gembira,” ujar Toni, menekankan suasana ramah anak, bebas tekanan, agar hasilnya menjadi cermin bersama untuk perbaikan guru dan sekolah.

Hasil TKA juga akan dimanfaatkan secara proporsional dalam Sistem Penerimaan Murid Baru 2026, dengan prinsip adil, transparan, dan menghargai keberagaman konteks satuan pendidikan.

Dari pusat hingga daerah, TKA 2026 diarahkan menjadi alat refleksi bersama, bukan momok, demi pendidikan yang lebih jujur, manusiawi, dan benar-benar berpihak pada peserta didik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ramadan Penuh Cinta 2026, SCTV Pamer Program dan Aksi Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, SCTV resmi meluncurkan Ramadan Penuh Cinta 2026 lewat konferensi pers meriah, menghadirkan deretan program unggulan, wajah lama, kejutan baru, dan aksi sosial.

Suasana konferensi pers Ramadan Penuh Cinta 2026 terasa hangat sejak awal, menampilkan trailer eksklusif program unggulan, pernyataan resmi manajemen SCTV, serta kehadiran para bintang yang akan menemani pemirsa sepanjang bulan suci.

Sorotan langsung tertuju pada Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 19 bertajuk “Tobat, Woy!”, Lorong Waktu Jilid 2, serta program anak terbaru Petualangan Rahasia Quena yang memperluas warna Ramadan keluarga.

Nuansa human interest menguat saat Bro Baim Wong kembali turun gunung lewat Tiba-Tiba Kuis, membawa hiburan ringan, spontan, dan nostalgia khas Ramadan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Deputy Director Programming SCTV, Banardi Rachmad, menegaskan Ramadan Penuh Cinta telah menjadi tradisi tahunan SCTV dalam menyambut Ramadan dengan tayangan bernuansa iman, refleksi diri, dan kepedulian sosial.

“Lewat Ramadan Penuh Cinta, kami ingin menebar cinta kepada Tuhan dan sesama, menghadirkan program yang relevan, hangat, dan menemani pemirsa menjalani Ramadan,” ujar Banardi di Jakarta, Kamis (29/01),

Kedekatan emosional terlihat dari kehadiran lengkap para pemain Lorong Waktu Jilid 2, seluruh cast Para Pencari Tuhan Jilid 19, hingga jajaran pemain Petualangan Rahasia Quena yang menyasar penonton anak dan keluarga.

Tak hanya hiburan, SCTV kembali menegaskan komitmen sosial melalui program SCTV Cinta Anak Yatim, yang konsisten berjalan setiap Ramadan dengan menyalurkan donasi dari pemirsa dan rumah produksi.

Pada kesempatan ini, donasi simbolis diserahkan oleh Demi Gisela Citra Sinema melalui Haji Deddy Mizwar kepada SCTV, disaksikan Banardi Rachmad dan perwakilan rumah produksi lainnya.

Sejumlah Production House seperti SinemArt Indonesia, Creative Indigo Production, Bintang Abis Multimedia, dan Screenplay Production turut berpartisipasi, menegaskan sinergi industri televisi dalam berbagi kepedulian.

Perwakilan SinemArt menyampaikan rasa bahagia dapat kembali mendukung SCTV Cinta Anak Yatim, berharap kontribusi tersebut membawa manfaat nyata bagi anak-anak panti asuhan di berbagai daerah.

Rangkaian konferensi pers dibagi ke dalam beberapa sesi, termasuk pengenalan program baru, diskusi kreatif, hingga sesi khusus bersama para pemain dan kreator, menciptakan suasana akrab dan penuh antusiasme.

Selain PPT Jilid 19 yang tayang pukul 02.45 WIB, SCTV juga menghadirkan Mutiara Hati bersama Prof. Quraish Shihab, Lorong Waktu Jilid 2 mulai 19 Februari 2026, Mengetuk Pintu Hati, FTV Ramadan, Gema Ramadan, dan Galeri Ramadan Liputan 6.

Dengan hiburan, dakwah, dan aksi sosial berjalan beriringan, Ramadan Penuh Cinta 2026 menegaskan posisi SCTV sebagai teman setia pemirsa menjalani Ramadan yang hangat dan bermakna.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Buka RNTC 2026, Taekwondo Riau Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Gedung Olah Raga (GOR) Gelanggang Remaja Pekanbaru mendadak bergemuruh saat Pangdam XIX/Tuanku Tambusai membuka Riau National Taekwondo Championship (RNTC) 2026, membawa pesan disiplin, karakter, dan mental juang generasi muda.

Panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, memimpin langsung upacara pembukaan RNTC 2026 di Pekanbaru, Kamis 29 Januari 2026, sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Ajang nasional ini dihadiri Forkopimda Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, serta insan olahraga, menegaskan kejuaraan ini sebagai agenda strategis pembinaan atlet taekwondo nasional.

Rangkaian acara berlangsung tertib, diawali pengibaran semangat kebangsaan lewat Indonesia Raya dan Mars Patriot, laporan panitia, sambutan pengurus taekwondo, pembukaan resmi, seni budaya, doa, hingga penutupan khidmat.

Dalam amanatnya, Pangdam menegaskan RNTC 2026 bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang pembentukan karakter, mental juang, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan bagi generasi muda Indonesia.

“Kejuaraan ini diharapkan melahirkan atlet unggul teknik dan fisik, sekaligus berkarakter kuat, berjiwa ksatria, serta menjunjung persatuan dan kebangsaan,” tegas Pangdam di hadapan ribuan peserta.

Kehadiran Pangdam sebagai Inspektur Upacara mencerminkan dukungan nyata TNI AD, khususnya Kodam XIX/Tuanku Tambusai, dalam pembinaan olahraga prestasi dan penguatan karakter pemuda berdaya saing.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai konsisten hadir di tengah masyarakat, mendukung kegiatan positif olahraga sebagai fondasi generasi sehat, tangguh, dan berprestasi, sejalan dengan semangat TNI AD bersama rakyat.

Pangdam juga mengapresiasi panitia, Pengprov Taekwondo Indonesia Riau, serta seluruh pihak pendukung, menyebut kejuaraan ini bukti sinergi nyata memajukan taekwondo dan olahraga prestasi di Bumi Lancang Kuning.

“Kepada atlet, jadikan arena ini tempat belajar, menambah jam terbang, dan menjaga sportivitas serta persaudaraan,” pesan Pangdam, disambut antusias peserta dari berbagai daerah Indonesia.

RNTC 2026 diharapkan berjalan aman dan lancar, melahirkan atlet tangguh sekaligus menanamkan nilai karakter yang akan hidup jauh melampaui arena pertandingan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

 

Read More

Game Theory Bongkar Mitos Sukses: Kaya Makin Kaya, Ini Alasannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah video Game Theory bertajuk Rich Dad, Poor Dad viral karena membongkar mitos sukses, kegagalan, dan privilege kelas sosial dengan logika dingin yang bikin banyak orang terdiam.

Video tersebut menjelaskan secara kronologis mengapa orang kaya cenderung makin kaya, sementara kelompok miskin sulit naik kelas, memakai pendekatan teori permainan, bukan motivasi kosong atau jargon pengembangan diri.

Yang dibahas adalah apa itu kesuksesan struktural, siapa yang diuntungkan, kapan pola ini terbentuk lintas generasi, di mana ketimpangan terjadi, mengapa sistem menentukan hasil, dan bagaimana individu terjebak di dalamnya.

Salah satu contoh yang dipatahkan adalah Marshmallow Test, eksperimen klasik soal kontrol diri, yang selama ini dianggap bukti anak disiplin akan lebih sukses di masa depan.

Profesor Jiang menjelaskan, anak kaya mampu menunda kepuasan bukan karena lebih hebat, tetapi karena hidup dalam dunia stabil yang menepati janji, membuat keputusan menunggu jadi rasional.

Sebaliknya, anak dari keluarga miskin hidup di lingkungan tidak pasti, janji sering gagal ditepati, sehingga memilih “sekarang” adalah strategi bertahan hidup, bukan tanda kelemahan karakter.

Narasi growth mindset juga ikut dibedah. Keberanian mencoba dan gagal disebut bukan sekadar mental pemenang, melainkan hasil dari adanya jaring pengaman finansial yang tidak dimiliki semua orang.

“Growth mindset itu privilege,” tegas Prof Jiang, karena kegagalan bagi orang kaya hanyalah jatuh di kasur empuk, sementara bagi kelas bawah bisa berarti tamatnya hidup.

Pembahasan berlanjut ke pola asuh. Anak keluarga mapan dibiasakan berdebat dan berpendapat karena mereka disiapkan memimpin, mengatur, dan mengambil keputusan tanpa takut konsekuensi sosial.

Di keluarga ekonomi pas-pasan, kepatuhan justru diajarkan sebagai bentuk perlindungan, karena melawan atasan atau aparat bisa berujung kehilangan pekerjaan atau masalah hukum serius.

Video ini juga menampar logika kebiasaan sukses, seperti bangun pagi. Prof Jiang menyebut itu sering efek dari keberhasilan, bukan penyebab tunggal yang bisa ditiru mentah-mentah.

Realitanya, mobilitas sosial butuh faktor keberuntungan besar atau perubahan sistem ekstrem. Opsinya merantau jauh, menikah dengan orang kaya, atau menunggu revolusi akibat "Elite Overproduction".

Konsep elite overproduction, menjelaskan mengapa konflik sosial sering dipicu oleh kelebihan elite yang berebut kursi kekuasaan, lalu menarik massa bawah sebagai alat perubahan.

Intinya, sukses itu 1% strategi individu dan 99% struktur sistem. Berhentilah menghakimi nasib orang lain sembarangan, karena level kesulitan hidup tiap orang berbeda-beda sejak garis start.

Kesimpulan besarnya: kesuksesan hanya sebagian kecil soal strategi individu, selebihnya ditentukan struktur, sistem, dan titik awal yang tidak pernah benar-benar setara.

Video ini bukan untuk mematahkan harapan, tetapi mengajak berhenti menghakimi nasib orang lain hanya dari mindset, karena level kesulitan hidup tiap orang jelas berbeda.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pertemuan APDESI Riau dan Mendes Perkuat Arah Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPD APDESI Riau Zulfahrianto bertemu Menteri Desa membahas percepatan pembangunan desa tertinggal, menegaskan desa sebagai kunci pemerataan ekonomi nasional.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, Zulfahrianto menyampaikan langsung agenda strategis penguatan desa, sekaligus menegaskan posisi APDESI sebagai mitra aktif pemerintah pusat.

Agenda tersebut membahas apa yang dihadapi desa di Riau, Kamis 29 Januari 2026, di tingkat kementerian, dengan tujuan mempercepat pembangunan melalui kebijakan tepat sasaran.

Isu penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi dana desa, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat mengemuka, memperlihatkan kebutuhan sinergi nyata pusat dan desa.

“Desa adalah fondasi pembangunan bangsa,” kata Zulfahrianto, menekankan kedekatan emosional kepala desa dengan warga, sekaligus harapan agar kebijakan lahir dari realitas lapangan.

Ia menegaskan APDESI Riau siap menjadi jembatan aspirasi, mengawal program Kementerian Desa, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat desa.

Menteri Desa menyambut positif masukan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah pusat memperkuat pembangunan desa sebagai jalan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pertemuan ini menjadi awal kolaborasi yang diharapkan melahirkan desa Riau lebih mandiri, maju, dan sejahtera, dengan kebijakan yang terasa hingga ke tingkat akar rumput.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kasdam XIX Tinjau Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Rohil

Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hilir 

Kepala Staf Kodam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih di Kepulauan Melayu Besar, Rokan Hilir, memberi sinyal kuat dukungan ekonomi desa.

Kasdam XIX tiba sekitar pukul 09.39 WIB dan disambut Forkopimcam serta aparat kewilayahan, menandai agenda resmi pembinaan teritorial yang menyasar langsung denyut ekonomi masyarakat desa.

Kunjungan berlangsung Rabu, 28 Januari 2026, di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dihadiri Kajasdam, Dandim Rohil, camat, Danramil, Kapolsek, dan perangkat desa setempat.

Kasdam meninjau operasional koperasi, berdialog hangat dengan pengurus dan anggota, mendengar cerita usaha, tantangan lapangan, sekaligus memberi arahan agar koperasi tetap sehat dan adaptif.

Ia mengapresiasi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berjalan baik, sembari menekankan pentingnya sinergi TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam menguatkan ekonomi kerakyatan.

“Kalau koperasi kuat, desa ikut kuat,” ujar Brigjen Rudi, pesan yang disambut optimisme pengurus, mencerminkan kedekatan aparat dengan warga dalam membangun kemandirian ekonomi lokal.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB, aman dan lancar, meninggalkan semangat baru bagi koperasi untuk terus tumbuh dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan Kepulauan Melayu Besar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RI–Australia Perkuat Keamanan, MCM Bahas Ancaman Kawasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia dan Australia kembali menegaskan penguatan kerja sama keamanan melalui forum tingkat menteri yang membahas tantangan strategis kawasan dan global.

Pertemuan ke-11 Australia–Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) yang digelar di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Rabu (28/1/2026), sebagai langkah mempererat kemitraan keamanan bilateral.

Forum dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP, membahas isu keamanan domestik, regional, dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Berbagai isu strategis menjadi perhatian, mulai kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, kejahatan transnasional, hingga ancaman siber dan perlindungan infrastruktur kritikal kedua negara.

Menko Polkam menegaskan kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki makna lebih luas karena menyentuh kepentingan regional dan berkontribusi menjaga keseimbangan keamanan kawasan.

“Kerja sama ini adalah kepentingan bersama dan berdampak langsung bagi stabilitas regional, sehingga harus terus diperkuat dan ditingkatkan,” ujar Djamari Chaniago dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan kedua negara berkomitmen memperkuat koordinasi penanganan pelayaran ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, narkoba, serta pelanggaran di ruang siber.

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan ancaman global yang kian kompleks menuntut Indonesia dan Australia melangkah lebih jauh dalam kerja sama keamanan yang konkret.

“Apa yang telah kita lakukan sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu lebih banyak langkah nyata demi melindungi masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan pengesahan Joint Communique yang memuat hasil pembahasan dan arah tindak lanjut, termasuk kesepakatan MCM berikutnya digelar di Indonesia.

Delegasi Indonesia dan Australia melibatkan unsur kementerian, lembaga keamanan, penegak hukum, serta perwakilan diplomatik, mencerminkan sinergi lintas sektor menghadapi tantangan bersama.

Penguatan kerja sama keamanan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Australia menjaga kawasan tetap stabil di tengah dinamika ancaman global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Hari Bakti Imigrasi 76, Negara Hadir dari Pintu Pertama Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 menegaskan peran Imigrasi sebagai wajah negara, penjaga kedaulatan, sekaligus penggerak pembangunan nasional di tengah tantangan global.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-76, pada Senin 26 Januari 2026, sebagai momentum refleksi pengabdian dan penguatan peran Imigrasi Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat sejarah penyerahan kedaulatan keimigrasian sejak 26 Januari 1950.

“Tanggal ini menandai lahirnya Djawatan Imigrasi, simbol kedaulatan bangsa. Kini kita rayakan dedikasi insan imigrasi melayani masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Menteri Agus.

Mengusung tema Imigrasi Berbakti Indonesia Maju, jajaran diminta memaknai catur fungsi keimigrasian, mulai pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, hingga fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Agus, tema tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, sekaligus memperkuat posisi Imigrasi sebagai garda terdepan negara.

Peringatan yang digelar di Kampus Politeknik Pengayoman Tangerang dirangkaikan penandatanganan nota kesepahaman, pencanangan Zona Integritas, peresmian 18 Kantor Imigrasi, serta penutupan Rakorpimti Imigrasi 2026.

Sepanjang 2025, Ditjen Imigrasi mencatat capaian program 101,67 persen, dengan PNBP keimigrasian Rp10,45 triliun, meningkat 16,08 persen dan melampaui target pemerintah.

Transformasi layanan juga diperkuat lewat paspor elektronik nasional, aplikasi All Indonesia, Golden Visa bernilai Rp48,29 triliun, Makkah Route, hingga pengawasan melalui Operasi Wira Waspada.

Menghadapi kejahatan transnasional, ancaman siber, dan perdagangan orang, Menteri Agus menegaskan pentingnya kolaborasi dan kehadiran Imigrasi sebagai solusi bagi masyarakat.

“Kunci keberhasilan adalah bekerja bersama. Dengan kewenangan yang ada, kita harus memberi dampak nyata dan pelayanan terbaik,” tegas Menteri Agus.

Di usia 76 tahun, Imigrasi Indonesia menegaskan komitmen hadir sebagai wajah negara yang tegas, melayani, dan relevan menghadapi dinamika global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Perselingkuhan Pengusaha, Hotman Paris Bakal Terbang ke Pontianak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memastikan dirinya bersama tim pengacara dari Jakarta akan segera bertolak ke Pontianak untuk menangani laporan dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang pengusaha.

Kedatangan Hotman bertujuan mendampingi seorang perempuan yang merasa dirugikan, setelah sang suami diduga menjalin hubungan dengan dua perempuan berbeda di Pontianak.

Hotman mengungkapkan kasus ini memiliki dimensi sosial yang kompleks, karena salah satu perempuan yang diduga terlibat diketahui juga berstatus sebagai istri orang lain.

“Dalam waktu dekat tim kami akan datang ke Pontianak untuk mendampingi istri melaporkan suaminya, dugaan perselingkuhannya bukan satu, tapi dua orang,” ujar Hotman di akun @hotmanparisofficial, Minggu (25/1/2026).

Ia menambahkan, situasi tersebut membuka kemungkinan lahirnya dua laporan polisi terpisah, mengingat jumlah pihak yang terlibat dan potensi pelanggaran hukum yang berbeda.

“Ini bisa menjadi dua laporan polisi yang berbeda, nanti kita lihat siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Hotman menegaskan.

Menurut Hotman, terlapor merupakan seorang pengusaha, sehingga proses hukum kasus ini diyakini akan menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan luas masyarakat.

Ia menegaskan pendampingan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, tanpa intervensi kepentingan apa pun di luar proses hukum.

Rencana pertemuan dengan klien disebut akan berlangsung di salah satu lokasi strategis di Kota Pontianak, yang menurut Hotman berpotensi menarik perhatian publik.

“Pontianak, sampai ketemu. Ini bakal heboh,” ucap Hotman singkat, memantik rasa penasaran publik terhadap perkembangan kasus tersebut.

Kasus ini diprediksi segera menjadi sorotan setelah laporan resmi diajukan ke kepolisian, seiring reputasi Hotman Paris dan status sosial para pihak terkait.

Dengan kehadiran langsung Hotman Paris di Pontianak, kasus ini dipastikan bergerak cepat dan berpotensi menjadi perhatian publik nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Coffee Morning Kodam XIX/TT, Pangdam Tegaskan Pers Mitra Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menggelar coffee morning bersama insan pers di Makodam Pekanbaru, Rabu (28/01/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi dan komunikasi berkelanjutan.

Kegiatan dipimpin Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dihadiri jajaran pejabat Kodam, Ketua PWI Riau, serta wartawan media cetak, elektronik, dan daring.

Pangdam menegaskan pers merupakan mitra strategis Kodam dalam menyampaikan informasi objektif, berimbang, dan menyejukkan di tengah derasnya arus informasi publik.

“Kodam tidak alergi terhadap pemberitaan. Kami terbuka pada kritik membangun, selama disampaikan proporsional dan sesuai kaidah jurnalistik,” ujar Pangdam di hadapan wartawan.

Ia menilai dialog terbuka penting untuk mencegah kesalahpahaman antara institusi TNI dan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Dalam kesempatan itu, Pangdam menjelaskan peran TNI AD mencakup operasi militer perang dan selain perang, termasuk penanggulangan bencana, karhutla, pengamanan objek vital, dan tugas kemanusiaan.

Pembinaan teritorial menjadi penekanan utama, sebagai fondasi kemanunggalan TNI dan rakyat, memperkuat kesadaran bela negara, serta menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Ketua PWI Provinsi Riau mengapresiasi inisiatif Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membuka ruang komunikasi sehat dan konstruktif dengan insan pers.

Ia menegaskan PWI berkomitmen menjaga profesionalisme wartawan, mengedepankan konfirmasi dan klarifikasi, agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan bertanggung jawab.

Sebagai kodam baru, Kodam XIX/Tuanku Tambusai dipandang strategis memperkuat pembinaan teritorial, mendukung pemerintah daerah, dan menjaga kondusivitas wilayah dengan dinamika tinggi.

Kodam XIX/TT membawahi Korem 031/Wira Bima dan Korem 033/Wira Pratama, serta berkomitmen hadir bersama masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

Melalui coffee morning ini, Kodam XIX/Tuanku Tambusai berharap sinergi dengan pers semakin solid, menjaga Riau tetap aman, sejuk, dan kondusif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KKP Gebrak WEF 2026, Siap Boyong Investasi Biru Triliunan ke Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja mengamankan kesepakatan krusial dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos demi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci ekonomi biru.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/01/2026) bahwa kehadiran Menteri Sakti Wahyu Trenggono membawa misi besar kedaulatan maritim.

Langkah strategis ini terjadi di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto turut memaparkan visi "Prabowonomics" yang menekankan modernisasi pesisir di hadapan pemimpin dunia.

Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya konkret menarik investasi global di tengah ancaman perubahan iklim dan pemanasan suhu laut yang mulai merusak biota perairan Indonesia.

Menteri Trenggono bahkan melakukan lobi eksklusif dengan bos OceanX, Ray Dalio, serta para pangeran Eropa untuk memastikan teknologi riset bawah laut terbaru bisa segera masuk ke nusantara.

Sinergi ini semakin kuat setelah penandatanganan kerja sama dengan WEF sebagai *think tank* dunia, yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru di sektor perikanan berkelanjutan bagi masyarakat.

Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik menegaskan bahwa "Ocean Impact Summit" di Bali pada Juni 2026 akan menjadi panggung pembuktian Indonesia sebagai hub kelautan paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik.

"Kami ingin menggeser narasi laut yang tadinya hanya soal konservasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nyata," tegas Desri Yanti, Ketua Tim Kerja Kerja Sama Multilateral dalam sesi yang penuh optimisme terhadap masa depan pangan biru.

Langkah berani ini diharapkan menjadi titik balik bagi kesejahteraan nelayan lokal sekaligus menempatkan inovasi teknologi Indonesia dalam peta persaingan ekonomi maritim dunia yang semakin kompetitif dan hijau.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX/TT Tancap Gas, Rapat TPI Dorong Zona Integritas Bersih

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menggelar rapat strategis Tim Penilai Internal sebagai langkah serius memperkuat reformasi birokrasi dan budaya kerja bersih di lingkungan satuan.

Rapat koordinasi digelar di Ruang Yudha Makodam XIX/TT, Selasa 27 Januari 2026, dipimpin Inspektur Kodam Brigjen TNI Totok Sutriono selaku Ketua Tim Penilai Internal wilayah tertib reformasi birokrasi.

Dalam sambutan Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo yang dibacakan Irdam, ditegaskan rapat ini menjadi bagian konsistensi satuan membangun organisasi profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perbaikan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjawab kebutuhan penguatan internal, melibatkan seluruh satuan jajaran Kodam XIX/TT, berlangsung di Makodam, sebagai upaya nyata mendorong Zona Integritas menuju standar nasional TNI AD.

Pangdam menekankan penilaian internal bukan mencari kekurangan, melainkan ruang refleksi bersama agar perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja satuan berjalan selaras dan terukur secara objektif.

Kehadiran para pejabat utama menunjukkan hubungan kerja yang solid, mulai Asrendam Kolonel Arh Andre Wira hingga para asisten Kasdam, mencerminkan sinergi struktural dan komitmen kolektif.

Tim Penilai Internal akan menilai tujuh komponen utama sebagai dasar pengusulan ke TNI AD hingga Kemenpan RB, membuka ruang perbaikan jujur dan berkelanjutan dari tingkat satuan.

Langkah ini menegaskan Kodam XIX/TT tidak sekadar mengejar predikat, tetapi menanamkan budaya bersih, tertib, dan melayani sebagai nilai kerja harian prajurit.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPSK Banjarmasin Terancam Vakum, Adam Nugraha Angkat Suara

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Isu penonaktifan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin memantik reaksi keras, menyusul kekhawatiran terhentinya layanan perlindungan konsumen akibat persoalan kantor dan anggaran.

Anggota Majelis BPSK Kota Banjarmasin, H. Adam Nugraha Wiradhana, menegaskan lembaga tersebut tidak boleh dinonaktifkan dengan alasan apa pun, termasuk perpindahan kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel.

Pernyataan itu disampaikan Adam, Senin 26 Januari 2026, menanggapi isu penonaktifan BPSK Banjarmasin setelah kantor Disdag Kalsel berpindah ke Banjarbaru, yang dinilai berpotensi menghentikan layanan publik.

Adam menyebut, jika BPSK dinyatakan tetap ada, maka aktivitas harus berjalan normal, anggaran tidak boleh dihapus, dan pelayanan konsumen wajib terus dilakukan tanpa jeda.

“BPSK ini lembaga pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak boleh ada alasan administratif yang membuatnya berhenti bekerja,” tegas Adam yang juga Ketua SMSI Kota Banjarmasin.

Ia menilai persoalan gedung seharusnya bisa diselesaikan dengan solusi konkret, seperti memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lain yang berada di Kota Banjarmasin.

Menurut Adam, secara hukum BPSK berkedudukan di kabupaten atau kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak bisa digeser sepihak.

“Negara harus hadir. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses keadilan hanya karena urusan kantor dan anggaran,” ucapnya dengan nada prihatin.

Adam juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Fauzan Ramon, sesama Anggota Majelis BPSK Banjarmasin, yang secara terbuka menyuarakan keberatan hingga menyurati Presiden RI.

Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan pada konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum dari praktik merugikan.

Selain itu, Adam mengapresiasi peran Ketua YLK Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, yang konsisten mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan melanggar regulasi.

“BPSK bukan beban. Prestasinya menyelamatkan miliaran rupiah uang konsumen adalah bukti lembaga ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Adam berharap Gubernur Kalimantan Selatan turun tangan, memastikan BPSK Banjarmasin tetap aktif, didukung anggaran, dan tidak menjadi preseden buruk nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Warga Sentul City Laporkan SGC, Dugaan Penipuan BPPL Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Sejumlah warga Perumahan Sentul City mendatangi Polres Bogor dan melaporkan PT Sukaputra Graha Cemerlang (PT SGC) beserta jajaran hukumnya atas dugaan penipuan dan pembohongan konsumen.

Pelaporan dilakukan Minggu, 25 Januari 2026, oleh warga dari beberapa kluster di Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menyusul penagihan BPPL yang dinilai bertentangan hukum.

Dodi Hindratmo, warga Kluster Bogor Golf Hijau, menyebut PT SGC masih mengklaim sebagai pengelola perumahan, padahal status tersebut telah dipatahkan putusan Mahkamah Agung.

“Hari ini kami melaporkan PT SGC dan head of legal karena tetap menagih BPPL, seolah-olah putusan MA tidak pernah ada,” ujar Dodi dikutip dari inilahkoran.id.

Ia menjelaskan, Putusan MA RI Nomor 3145 K/Pdt/2018 tertanggal 18 Desember 2018 menegaskan SGC tidak lagi berhak memungut BPPL dari warga Sentul City.

Menurut Dodi, jika SGC mengelola prasarana, sarana, dan utilitas, seluruh biaya harus ditanggung perusahaan, bukan dibebankan ke warga sebagaimana amanat undang-undang.

Keluhan serupa disampaikan Wati, warga Sentul City lainnya, yang mengaku bukan hanya ditagih, tetapi juga mengalami tekanan psikologis akibat penagihan berulang.

Wati mengungkap penagihan BPPL dilakukan bergantian oleh beberapa orang dengan nomor berbeda setiap bulan, meski ia sudah menyatakan patuh pada putusan Mahkamah Agung.

“Saya sudah sampaikan tidak membayar BPPL dan menyerahkan keamanan serta kebersihan ke RT-RW, tapi justru diteror dan dirundung secara manipulatif,” tuturnya.

Kasus ini membuka kembali luka lama warga Sentul City, sekaligus menjadi ujian penegakan hukum atas putusan Mahkamah Agung di tingkat lapangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More