Warga Sentul City Laporkan SGC, Dugaan Penipuan BPPL Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Sejumlah warga Perumahan Sentul City mendatangi Polres Bogor dan melaporkan PT Sukaputra Graha Cemerlang (PT SGC) beserta jajaran hukumnya atas dugaan penipuan dan pembohongan konsumen.

Pelaporan dilakukan Minggu, 25 Januari 2026, oleh warga dari beberapa kluster di Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menyusul penagihan BPPL yang dinilai bertentangan hukum.

Dodi Hindratmo, warga Kluster Bogor Golf Hijau, menyebut PT SGC masih mengklaim sebagai pengelola perumahan, padahal status tersebut telah dipatahkan putusan Mahkamah Agung.

“Hari ini kami melaporkan PT SGC dan head of legal karena tetap menagih BPPL, seolah-olah putusan MA tidak pernah ada,” ujar Dodi dikutip dari inilahkoran.id.

Ia menjelaskan, Putusan MA RI Nomor 3145 K/Pdt/2018 tertanggal 18 Desember 2018 menegaskan SGC tidak lagi berhak memungut BPPL dari warga Sentul City.

Menurut Dodi, jika SGC mengelola prasarana, sarana, dan utilitas, seluruh biaya harus ditanggung perusahaan, bukan dibebankan ke warga sebagaimana amanat undang-undang.

Keluhan serupa disampaikan Wati, warga Sentul City lainnya, yang mengaku bukan hanya ditagih, tetapi juga mengalami tekanan psikologis akibat penagihan berulang.

Wati mengungkap penagihan BPPL dilakukan bergantian oleh beberapa orang dengan nomor berbeda setiap bulan, meski ia sudah menyatakan patuh pada putusan Mahkamah Agung.

“Saya sudah sampaikan tidak membayar BPPL dan menyerahkan keamanan serta kebersihan ke RT-RW, tapi justru diteror dan dirundung secara manipulatif,” tuturnya.

Kasus ini membuka kembali luka lama warga Sentul City, sekaligus menjadi ujian penegakan hukum atas putusan Mahkamah Agung di tingkat lapangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

DN-PIM dan Paramadina Bedah Pancasila di Era Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina menggelar Serial Sarasehan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, membuka ruang diskusi kritis soal ideologi bangsa.

Forum kebangsaan ini menghadirkan tokoh lintas agama, akademisi, dan cendekiawan, membahas arah pembangunan nasional, tantangan ideologis, serta relevansi Pancasila di masa depan.

Ketua Umum DN-PIM, M. Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa PIM merupakan gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender, dengan struktur nasional hingga daerah yang merepresentasikan kebinekaan Indonesia.

"Sarasehan ini menjadi langkah awal membedah Asta Cita Presiden Prabowo, yang dipandang sebagai visi relevan bagi kebangkitan Indonesia, dimulai dari sila pertama Pancasila," ujar Din di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Ia mengajukan pertanyaan tajam, apakah Pancasila masih hidup dalam kenyataan, atau sekadar menjadi cita-cita indah yang berubah menjadi fatamorgana dalam praktik bernegara.

Din menjelaskan Pancasila lahir sebagai philosophical foundation, sekaligus ideologi negara setelah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewarnai arah politik, ekonomi, serta kehidupan sosial bangsa.

Ia menilai Pancasila adalah jalan tengah, memadukan Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Persatuan, dan Keadilan, menolak ekstrem kapitalisme maupun sosialisme, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Namun, ia juga menyinggung perubahan besar pasca-amandemen konstitusi, yang dinilai membuka ruang kapitalisme dan demokrasi liberal, menjauh dari ruh kerakyatan sebagaimana dimaksud para pendiri bangsa.

Din mengungkap kebanggaan sekaligus kegelisahan ketika Pancasila diakui dunia internasional sebagai ideologi relevan, namun justru kerap diperdebatkan dan dicemooh di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Phillip K. Widjaja menekankan bahwa Pancasila harus ditempatkan secara utuh, menjadi landasan nyata dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Phillip mengingatkan bonus demografi hanya bermakna jika disertai pendidikan, kemampuan, dan niat, seraya menekankan pentingnya karakter, pendidikan kebangsaan, serta kesadaran membangun negara kuat.

Menurutnya, Asta Cita harus mendekatkan cita-cita dengan realitas, dari persoalan gizi, pendidikan, hingga akhlak, yang semuanya saling terkait dan tak bisa dipisahkan dalam perjuangan kebangsaan.

Dari Jakarta, sarasehan ini menegaskan Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan pekerjaan rumah bersama untuk menjembatani cita dan nyata Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dirut RS Columbia Hadiri Seminar K3, Soroti Bahaya Kimia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Utama RS Columbia Asia BSD Jeffry Oeswadi menghadiri Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta, menunjukkan komitmen sektor kesehatan mendukung penguatan keselamatan kerja berbasis kolaborasi.

Kegiatan bertajuk Chemical Hazard at Workplace: Bahaya Senyap yang Perlu Dikendalikan digelar Selasa, 27 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan pelaku industri, asosiasi K3, dan layanan kesehatan.

Jeffry menyampaikan kehadirannya sebagai bentuk partisipasi RS Columbia Asia BSD bersama PPDP2K3, asosiasi penyelenggara pemeriksaan kesehatan kerja yang berperan penting dalam ekosistem K3 nasional.

“Kami memfasilitasi laboratorium dan rumah sakit anggota PJK3 agar pelayanan kesehatan K3 berjalan optimal,” ujarnya, menekankan pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan dan dunia kerja.

Ia menjelaskan RS Columbia Asia BSD telah melayani pasien BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai kontribusi nyata rumah sakit dalam perlindungan pekerja.

Jeffry juga memaparkan jaringan RS Columbia Asia Group yang tersebar di Medan, BSD, Pulomas, Semarang, serta RS Premier Surabaya dan Jatinegara, mendukung layanan kesehatan terintegrasi.

Menurutnya, kehadiran rumah sakit dalam forum K3 bukan sekadar simbol, melainkan wujud tanggung jawab moral menjaga keselamatan pekerja dari risiko kimia yang kerap tak disadari.

“Saya hadir untuk menyukseskan kegiatan ini,” kata Jeffry, menegaskan dukungan pribadi sebagai anggota PPDP2K3 terhadap penguatan budaya K3 nasional.

Dari Jakarta, komitmen RS Columbia menegaskan bahwa keselamatan kerja hanya terwujud lewat kolaborasi nyata antara dunia kesehatan, industri, dan regulator.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Balai Besar K3 Dorong Budaya Aman Lewat Seminar Nasional 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertema Chemical Hazard at Workplace digelar di Jakarta, mengangkat bahaya kimia kerja sekaligus edukasi K3 lintas usia demi menekan risiko kecelakaan.

Kegiatan berlangsung di Jakarta, Selasa (27/01/2026), diikuti pemangku kepentingan K3, menghadirkan dua seminar utama tentang bahan kimia dan kesehatan jantung, dilengkapi pameran K3L.

Plt. Kepala Balai Besar K3 Jakarta Waluyo menjelaskan seminar ini menjadi ruang edukasi publik, memperkenalkan pengujian alat kerja di ketinggian, lingkungan kerja, hingga pemeriksaan keselamatan.

“Dalam K3, memastikan lingkungan kerja aman itu kuncinya pengujian dan pemeriksaan,” ujarnya, menekankan pendekatan nyata agar risiko bisa dikenali sebelum terjadi kecelakaan.

Selain diskusi, ada demonstrasi pemadaman kebakaran serta pengenalan K3 bagi anak usia dini, sebagai investasi kesadaran keselamatan sejak generasi awal.

Menurutnya, edukasi sejak dini penting agar anak-anak tumbuh memahami risiko kerja, sehingga ke depan terbentuk budaya aman yang melekat di dunia industri dan masyarakat.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan ini berlangsung hingga esok hari, dengan harapan perusahaan semakin aktif menerapkan K3 secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Jika risiko dipahami dan dikendalikan, angka kecelakaan kerja bisa ditekan,” katanya, menautkan edukasi K3 dengan target nasional menurunkan kecelakaan kerja.

Dari Jakarta, pesan K3 digaungkan sederhana namun kuat, keselamatan kerja dibangun dari edukasi, kolaborasi, dan kesadaran sejak dini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar K3 Nasional 2026 Bongkar Bahaya Kimia di Tempat Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta menyorot bahaya kimia kerja yang kerap tak disadari, namun berdampak serius pada kesehatan pekerja dan produktivitas nasional.

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertajuk Chemical Hazard at Workplace resmi dibuka di Balai Besar K3 Jakarta, menegaskan komitmen negara memperkuat pengelolaan keselamatan kerja berbasis risiko nyata.

Kegiatan ini berlangsung Selasa, 27 Januari 2026, menghadirkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, dibuka Sekretaris Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Dr. Agus Triyono, mewakili Direktur Jenderal.

Dalam sambutannya, Dr. Agus menekankan bahaya kimia sering tak terlihat, tak tercium, dan tak langsung terasa, namun berpotensi memicu penyakit akibat kerja hingga kecelakaan serius.

“Paparan bahan kimia di tempat kerja menuntut pengelolaan risiko yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya, menautkan tema Bulan K3 2026 dengan pengendalian berbasis data.

Ia menyoroti peran strategis Balai K3 sebagai penggerak layanan, pembinaan, sosialisasi, sekaligus pengujian faktor bahaya kimia yang menjadi fondasi keputusan manajemen perusahaan.

Menurutnya, pengelolaan chemical hazard tak cukup berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan membutuhkan pengukuran akurat, evaluasi berkelanjutan, dan konsistensi pengendalian di lapangan.

“Kegiatan pengujian dan evaluasi faktor kimia adalah langkah promotif dan preventif untuk melindungi pekerja sejak dini,” tegasnya, menempatkan Balai K3 sebagai rujukan layanan kredibel.

Ia menambahkan, penguatan peran tersebut menuntut kesamaan pemahaman, peningkatan kapasitas, serta komitmen lintas pihak agar perlindungan pekerja berjalan seiring produktivitas nasional.

Dari Jakarta, seminar ini mengirim pesan jelas bahwa bahaya kimia bukan isu sunyi, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dikendalikan konsisten.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pengarahan Danrem 031, Prajurit Diminta Dewasa dan Tangguh

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima rigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu memberikan pengarahan kepada prajurit dan PNS, menegaskan profesionalisme, kedewasaan sikap, dan kepedulian sebagai dasar kekuatan satuan.

Arahan itu disampaikan Senin, 26 Januari 2026, kepada seluruh personel Korem 031/Wira Bima, menekankan peran masing-masing individu dalam mendukung tugas pokok dan stabilitas wilayah.

Danrem mengingatkan prajurit dan PNS agar tidak menjadikan keluhan sebagai pembenaran menurunnya kinerja, melainkan memaksimalkan kemampuan pribadi demi keberhasilan organisasi bersama.

“Setiap prajurit dan PNS harus bekerja penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan perannya,” tegas Brigjen Agustatius Sitepu, menekankan disiplin sebagai cermin kehormatan institusi TNI.

Ia juga menyoroti pentingnya kepekaan sosial, memahami lingkungan masyarakat, serta menjaga perilaku agar kehadiran TNI terus dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh warga di wilayah binaan.

Menghadapi dinamika organisasi, Danrem menegaskan kesiapan rotasi jabatan dan penugasan sebagai bagian pembinaan karier, sekaligus ujian kedewasaan, loyalitas, dan kematangan prajurit.

Khusus prajurit kewilayahan, Danrem meminta kemandirian, profesionalitas tanpa pengawasan ketat, menghindari pelanggaran, menjaga penampilan, serta terus meningkatkan kapasitas diri.

Dengan budaya kerja damai dan kondusif, Danrem berharap pengabdian prajurit dan PNS terus mengalir tulus, kuat, dan berkelanjutan demi bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031 Wira Bima Sambangi Tuan Guru Syafri Perkuat Kerukunan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu melakukan silaturahmi ke kediaman Tuan Guru H.M. Syafri Sinulingga sebagai wujud penghormatan sekaligus penguatan komunikasi TNI dengan tokoh agama berpengaruh.

Tuan Guru Syafri Sinulingga dikenal luas berkiprah dalam pendidikan dan dakwah, lahir di Sungai Buluh Serdang Bedagai, serta aktif membina umat lewat Pondok Pengajian Al Barokah dan jejaring sosial keagamaan.

Dialog hangat membahas peran ulama dan aparat dalam merawat persatuan, membangun rasa aman, serta memperkuat kedekatan emosional dengan masyarakat lintas latar belakang.

“Kami mengapresiasi kontribusi Tuan Guru dalam pembinaan umat. Sinergi TNI dan ulama penting demi keamanan dan keharmonisan Riau,” ujar Brigjen Agustatius Sitepudi Pekanbaru, Senin (2601/2026).

Tuan Guru Syafri menegaskan kolaborasi tokoh agama, masyarakat, dan negara adalah kunci menjaga nilai persatuan, sekaligus mendoakan kesinambungan kerja sama demi ketentraman bersama.

Silaturahmi ditutup penyerahan cendera mata dan foto bersama, menjadi simbol persaudaraan, dihadiri jajaran Korem 031/Wira Bima serta keluarga besar Tuan Guru.

Kunjungan ini menjadi pesan tenang bahwa harmoni Riau dijaga bersama, lewat dialog, keteladanan, dan kedekatan yang tumbuh dari rasa saling percaya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

PB HMI Bongkar Kesiapan Gizi Nasional di Tengah Program MBG

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menakar kesiapan ketahanan gizi nasional lewat diskusi strategis, menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi kesehatan dan masa depan generasi muda.

PB HMI Bidang Kesehatan Masyarakat menggelar Health Strategic Talk di Jakarta, Senin 26 Januari 2026, mengangkat kesiapan ketahanan gizi sebagai fondasi ketahanan kesehatan nasional.

Forum ini menghadirkan Kepala BPOM Prof Taruna, perwakilan Badan Gizi Nasional Prof Aida, serta akademisi kesehatan Dr Ray Wagiu Batrawi, membahas pengawasan, tata kelola, serta dampak Program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Pelaksana PB HMI Raihan Fudloli menegaskan diskusi ini bertujuan mengawal program prioritas nasional MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun dan menyentuh langsung masyarakat luas.

Ia menyoroti besarnya peluang ekonomi dari pengelolaan dapur MBG yang menyerap puluhan tenaga kerja muda, menggerakkan ekonomi desa, serta membuka ruang partisipasi generasi muda secara masif.

Namun di balik dampak positif, Raihan mengingatkan adanya koreksi serius, mulai dari tata kelola dapur, disparitas kualitas, hingga kasus keracunan siswa yang menuntut pengawasan ketat lintas lembaga.

“Program ini menyentuh langsung anak-anak kita, jadi pengawasan BPOM dan Badan Gizi Nasional harus kuat agar tidak ada mal-administrasi maupun praktik koruptif,” ujar Raihan dalam diskusi.

Dr Ray Wagiu Batrawi menambahkan, masalah gizi Indonesia masih menghadapi beban ganda, mulai dari stunting dan wasting hingga obesitas, sehingga intervensi gizi harus komprehensif dan berkelanjutan.

Ia menyebut MBG lahir dari urgensi menurunkan stunting dan anemia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pangan, edukasi gizi, dan konsistensi pengawasan dari hulu ke hilir.

Kepala BPOM Prof Taruna menegaskan tanggung jawab negara bukan hanya menyejahterakan, tetapi melindungi rakyat, terutama menjelang target Indonesia Emas 2045.

Ia memaparkan fakta bahwa sekitar 80 persen penduduk Indonesia masih bermasalah gizinya, mencerminkan ketimpangan pembangunan di tengah kekayaan sumber daya alam nasional.

Menurutnya, keamanan pangan adalah prinsip utama, dengan target nol keracunan, sehingga BPOM terlibat penuh dalam pengawasan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga edukasi pangan.

Prof Taruna juga menekankan kolaborasi BPOM dan PB HMI melalui MoU sejak 2025, melibatkan kader HMI sebagai relawan pengawasan pangan di daerah-daerah.

“Ini kerja bersama, bukan sekadar program pemerintah. HMI jangan jadi penonton, tapi ikut turun tangan mengawal masa depan generasi bangsa,” tegasnya disambut antusias peserta.

Diskusi PB HMI menegaskan ketahanan gizi bukan sekadar program, melainkan jalan strategis menuju Indonesia Emas yang sehat, adil, dan bermartabat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Enzim PRDX2 Ungkap Harapan Baru Terapi CTEPH Langka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penelitian terbaru mengungkap enzim antioksidan PRDX2 meningkat alami pada CTEPH, berperan melindungi pembuluh paru sekaligus memperbaiki fungsi jantung dan paru.

Sebuah studi ilmiah terbaru menunjukkan PRDX2 meningkat sebagai respons protektif pada chronic thromboembolic pulmonary hypertension, membantu menekan kerusakan pembuluh darah paru akibat tekanan dan peradangan kronis.

Temuan ini diperoleh dari riset berbasis model tikus laboratorium yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports, meneliti mekanisme biologis CTEPH yang selama ini masih minim pemahaman medis mendalam.

CTEPH terjadi ketika bekuan darah lama menyumbat arteri pulmonalis, memicu tekanan tinggi dan memaksa jantung kanan bekerja ekstra hingga berujung pada gagal jantung progresif.

Peneliti menemukan PRDX2 bekerja menekan stres oksidatif, peradangan, serta gangguan mitofagi, proses penting pembersihan mitokondria rusak yang menentukan kesehatan sel pembuluh darah.

“Overekspresi PRDX2 terbukti mengurangi remodeling pembuluh paru, menegaskan perannya sebagai pelindung alami sekaligus kandidat target terapi masa depan,” tulis tim peneliti dalam laporannya.

Pada jaringan paru tikus, PRDX2 dominan ditemukan di sel endotel pembuluh darah, meningkat seiring waktu bersamaan dengan memburuknya tekanan darah paru pada model CTEPH.

Saat PRDX2 diturunkan, protein peradangan seperti interleukin dan TNF-alpha melonjak tajam, memperparah kerusakan jaringan dan mempercepat kehancuran mitokondria penghasil energi.

Sebaliknya, peningkatan PRDX2 mampu menormalkan proses mitofagi, memperbaiki mitokondria, menekan ROS, sekaligus menurunkan peradangan pembuluh paru secara signifikan.

Dampak paling nyata terlihat pada fungsi jantung kanan, di mana peningkatan PRDX2 memperbaiki RVSP dan TAPSE, indikator penting kekuatan kontraksi jantung menuju paru-paru.

Para peneliti menggunakan vektor virus untuk meningkatkan PRDX2 sebelum induksi CTEPH, hasilnya angka kematian menurun dan remodeling pembuluh paru berkurang drastis.

“Temuan ini menyoroti PRDX2 sebagai pelindung biologis alami yang bekerja saat tubuh menghadapi tekanan vaskular ekstrem,” tulis peneliti menegaskan relevansi klinisnya.

Meski masih berbasis model hewan, hasil ini membuka peluang besar pengembangan terapi baru yang menargetkan PRDX2 untuk penderita CTEPH yang selama ini pilihan terapinya terbatas.

Studi ini menegaskan PRDX2 bukan sekadar enzim pelindung, melainkan harapan baru terapi CTEPH berbasis mekanisme alami tubuh manusia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskusi Publik KJAK Bongkar Borok Jampidsus dan Reformasi Kejaksaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi publik Koalisi Jurnalis Anti Korupsi (KJAK) di Jakarta menyoroti kinerja Jampidsus, transparansi aset sitaan, serta urgensi reformasi Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi nasional.

Koalisi Jurnalis Anti Korupsi menggelar diskusi publik bertajuk penanganan korupsi ala Jampidsus dan urgensi reformasi Kejaksaan di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Forum ini menghadirkan aktivis, akademisi, dan pemerhati hukum yang menyoroti praktik penegakan hukum korupsi, khususnya kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Direktur Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda yang akrab disapa Bung Dendi menilai persoalan mendasar berada pada sistem penegakan hukum yang tak bisa dilepaskan dari kekuasaan eksekutif dan kepentingan politik.

Menurutnya, Jampidsus berada dalam posisi rawan dijadikan alat politik, sehingga penanganan perkara korupsi kerap berujung pada selektivitas dan kepentingan popularitas semata.

“Ketika penegakan hukum dipakai sebagai barter politik, maka kita akan terjebak pada pola lama, mematikan lawan politik dan membalas budi kekuasaan,” ujar Bung Dendi.

Pandangan senada disampaikan Yerikho Manurung, Indonesia Millennials Center yang menilai penanganan perkara Jampidsus belum menyentuh akar persoalan dan cenderung berhenti pada aspek viral semata.

Ia menyoroti kewenangan luas Jampidsus dari penyelidikan hingga pengawalan putusan, namun tidak diiringi keterbukaan publik soal pemulihan dan pengembalian aset negara.

“Kita melihat penangkapan dan tumpukan uang, tapi publik tak tahu bagaimana aset dikembalikan dan sejauh mana perkara menyentuh aktor utama,” kata Yerikho.

Isu transparansi aset sitaan menjadi sorotan utama, karena masyarakat dinilai belum memiliki akses utuh terhadap informasi pengelolaan barang bukti hasil korupsi.

Yerikho menegaskan, tanpa keterbukaan dari tahap penyelidikan hingga penuntutan, reformasi Kejaksaan hanya akan menjadi jargon politik yang berulang.

Sementara itu, Rona Fortuna HS, Perkumpulan Aktivis 98, menilai persoalan korupsi tidak bisa dilepaskan dari relasi sistem dan personal dalam struktur penegakan hukum yang ada saat ini.

Ia menyebut banyak kasus besar tampak spektakuler di awal, namun hanya menyentuh lingkar kedua, sementara aktor kunci di lingkar kekuasaan tetap aman.

“Mustahil bawahan bergerak tanpa sepengetahuan pimpinan. Tapi yang tersentuh hanya ring dua, ring satu selalu luput,” tegas Rona dalam diskusi.

Menurutnya, penanganan korupsi kerap diarahkan untuk kepentingan pencitraan, dengan menampilkan uang sitaan, namun tanpa pembenahan tata kelola dan sistem.

Diskusi ini menegaskan pentingnya reformasi Kejaksaan yang substantif, bukan sekadar simbolik, agar penegakan hukum benar-benar adil dan berintegritas.

Pemberantasan korupsi yang berani, transparan, dan menyentuh aktor utama dinilai menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rakor Dandapala 2026, MA Siapkan Lompatan Digital Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rapat Koordinasi perdana Dandapala Digital 2026 menjadi momen evaluasi kinerja dan penegasan arah baru transformasi media peradilan Mahkamah Agung berbasis digital.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menggelar Rapat Koordinasi Pertama Dandapala Digital Tahun 2026 pada Senin, 26 Januari 2026, secara daring dan luring.

Kegiatan berlangsung di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, dipimpin Dirjen Badilum MA Bambang Myanto, didampingi jajaran pimpinan, serta diikuti seluruh tim pengelola Dandapala Digital.

Pemimpin Redaksi Dandapala, Hasanudin, memaparkan capaian 2025 yang mencolok, dengan lebih dari 10 juta pengunjung dan trafik harian stabil di kisaran 70.000 hingga 100.000 pembaca.

Sepanjang 2025, Dandapala mempublikasikan 2.997 artikel news, 429 artikel opini, dan satu artikel viral dengan 108.000 views, menjadikannya rujukan media nasional isu peradilan.

“Ini bukan sekadar angka, tapi tanda hidupnya budaya menulis di kalangan hakim dan aparatur peradilan,” ujar Hasanudin dalam presentasi capaian di hadapan pimpinan Badilum.

Menurutnya, menulis menjadi bagian tugas moral hakim untuk menyampaikan nalar hukum kepada publik, memperkuat transparansi, sekaligus membangun kedekatan institusi peradilan dengan masyarakat.

Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase transformasi, di mana Dandapala tidak hanya menyajikan berita, tetapi berfungsi sebagai platform edukasi, advokasi, dan inovasi digital peradilan.

Strategi utama mencakup penguatan struktur redaksi, pembenahan budaya kerja, serta ekspansi kanal melalui infografis, komik hukum, dan peluncuran aplikasi mobile Dandapala.

Program kolaboratif juga diperluas lewat DandapalaTalks Goes to Campus, jambore media peradilan, benchmarking ke Google dan Meta, hingga Dandapala Award dan Rewind 2026.

Dandapala kini telah terindeks Google News, menegaskan posisinya sebagai sumber resmi peradilan Indonesia yang diakui global dan semakin dipercaya media arus utama.

Target akhir 2026, Dandapala diproyeksikan menjadi portal hukum paling diakui di Asia Tenggara, dengan konten informatif, edukatif, sekaligus inspiratif.

“Dandapala bukan sekadar portal berita, melainkan ruang membangun kesadaran hukum dan kepercayaan publik terhadap peradilan,” tegas Hasanudin menutup pemaparan.

Transformasi Dandapala mencerminkan komitmen Mahkamah Agung menghadirkan peradilan modern, transparan, dan dekat dengan masyarakat melalui kekuatan narasi digital.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KUHAP Baru Lindungi Hakim, Izin MA Jadi Kunci Penangkapan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Berlakunya KUHAP baru memunculkan sorotan tajam publik, terutama terkait aturan penangkapan hakim yang kini mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung sebagai mekanisme pengaman lembaga peradilan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana, termasuk pengaturan penangkapan dan penahanan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 dan Pasal 101.

Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap upaya penangkapan maupun penahanan terhadap hakim wajib memperoleh izin Ketua Mahkamah Agung sebelum dilakukan oleh penyidik, berbeda dari prosedur umum hukum acara pidana.

Kebijakan ini sontak memunculkan pertanyaan publik, mulai dari isu kesetaraan di hadapan hukum hingga kekhawatiran munculnya kesan perlakuan istimewa terhadap profesi hakim.

Dalam sistem ketatanegaraan, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan peran sentral memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang kerap menyentuh kepentingan politik dan ekonomi besar.

Posisi strategis tersebut membuat hakim rentan terhadap tekanan, kriminalisasi, hingga balas dendam hukum, terutama ketika memutus perkara sensitif yang berdampak luas bagi masyarakat.

Karena itu, syarat izin Ketua Mahkamah Agung dipahami sebagai perlindungan institusional, bukan perlindungan personal, untuk memastikan setiap tindakan hukum terhadap hakim benar-benar berbasis alasan yuridis sah.

Perlindungan ini juga sejalan dengan standar internasional yang menekankan pentingnya menjaga independensi peradilan tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum.

Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP baru memang menjadi pengecualian dari prinsip umum, di mana penyidik biasanya dapat langsung melakukan penangkapan atau penahanan jika syarat terpenuhi.

Namun pengecualian tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol tambahan, agar kewenangan upaya paksa tidak disalahgunakan untuk mengganggu pelaksanaan fungsi yudisial.

Perbandingan dengan subjek hukum lain kerap menimbulkan persepsi ketidakadilan, karena pejabat negara atau aparat penegak hukum lain tidak memerlukan izin serupa.

Meski demikian, perbedaan perlakuan ini dipandang bersifat fungsional, mengingat hakim bukan sekadar profesi, melainkan pilar kekuasaan kehakiman dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memegang peran krusial sebagai penjaga keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas hakim sebagai pejabat negara.

Mahkamah Agung tidak memaknai kewenangan pemberian izin sebagai bentuk kekebalan hukum, melainkan sebagai filter objektif terhadap permintaan penyidik.

Permohonan izin akan dinilai secara transparan, profesional, dan berbasis hukum, untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi non-yuridis.

Dengan mekanisme ini, KUHAP baru tidak menutup ruang penindakan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan menambahkan lapisan kehati-hatian.

Pendekatan tersebut diharapkan mencegah kriminalisasi sekaligus menjaga martabat peradilan di tengah dinamika politik, sosial, dan hukum yang terus berkembang.

Bila dijalankan konsisten, aturan ini justru berpotensi memperkuat kepercayaan publik bahwa penegakan hukum terhadap hakim dilakukan secara adil dan berintegritas.

Pengaturan izin Ketua Mahkamah Agung menegaskan keseimbangan baru, bahwa independensi hakim dijaga tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum dalam sistem peradilan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kemenkum Sosialisasi KUHP Nasional, Aparatur Diperkuat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Hukum menggelar sosialisasi KUHP Nasional guna memperkuat pemahaman aparatur, menyiapkan implementasi hukum pidana baru yang adil, adaptif, dan relevan dengan dinamika masyarakat.

Kegiatan sosialisasi KUHP Nasional digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid di Graha Pengayoman, Senin, 26 Januari 2026, melibatkan jajaran pusat dan wilayah.

Forum ini membahas implementasi serta tantangan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai fondasi baru sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Wakil Menteri Hukum RI Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej dalam keynote speech menekankan kesiapan seluruh pemangku kepentingan agar KUHP Nasional diterapkan komprehensif, terstruktur, dan berkeadilan.

Ia menegaskan KUHP baru merupakan hasil ikhtiar terbaik bangsa, meski tidak sempurna, dan membutuhkan dialog terbuka di tengah realitas masyarakat Indonesia yang beragam.

“KUHP dan KUHAP baru membuka ruang diskusi sehat. Tugas kita memastikan implementasinya sejalan dengan keadilan, kepentingan publik, dan nilai kemanusiaan,” ujar Edward.

Para narasumber memaparkan tantangan nyata di lapangan, mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, hingga pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Dengan pemahaman menyeluruh, aparatur diharapkan mampu menjadi penghubung antara regulasi dan masyarakat, menjaga kepastian hukum, perlindungan HAM, serta rasa keadilan di daerah.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal menyatukan persepsi, agar KUHP Nasional benar-benar hadir sebagai hukum yang hidup, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Menteri KKP Jatuh Pingsan Saat Pelepasan ATR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat mengikuti upacara penghormatan korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang digelar penuh suasana duka dan keheningan.

Peristiwa terjadi Minggu, 25 Januari 2026, di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta, saat prosesi penyerahan jenazah korban dari keluarga kepada negara.

Trenggono tak sadarkan diri tepat setelah pernyataan penyerahan jenazah dibacakan perwakilan keluarga, disusul suara tubuh terjatuh yang menggema dan membuat suasana auditorium seketika riuh.

“Dengan ini kami menyerahkan jenazah kepada negara untuk dimakamkan secara kedinasan,” ucap Muhamad Hidayat, kakak Alm. Ferry Irawan, beberapa saat sebelum kejadian mengagetkan itu.

Kehadiran pejabat, keluarga korban, dan aparatur negara menciptakan suasana emosional, memperlihatkan kedekatan antara negara dan keluarga korban dalam duka mendalam musibah penerbangan tersebut.

Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan segera maju mengambil alih posisi inspektur upacara, memastikan prosesi tetap berjalan khidmat meski sorot mata hadirin masih diliputi kecemasan.

Usai upacara, Didit memastikan kondisi Trenggono telah membaik dan kembali sadar, menyebut kelelahan sebagai penyebab insiden di tengah padatnya rangkaian kegiatan kedinasan.

Upacara tersebut merupakan penghormatan terakhir bagi Alm. Ferry Irawan, Alm. Yoga Naufal, dan Capt. Andy Dahananto yang gugur dalam kecelakaan ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Pangkep.

Enam korban pesawat ATR 42-500 ditemukan tim SAR gabungan TNI di Sulawesi Selatan, hasil pencarian intensif sejak Sabtu, 17 Januari 2026, hingga Kamis, 22 Januari.

Upacara itu meninggalkan kesan mendalam, mengingatkan bahwa di balik jabatan dan seragam negara, ada rasa kemanusiaan yang rapuh dalam duka bersama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Natal PWI Pusat Bersama Polri Jadi Ruang Refleksi Bersama

Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bersama Romo Yos Bintoro saat memberikan berkat pada Perayaan Natal Bersama PWI Pusat di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Ibadah dan Perayaan Natal bersama dengan dukungan Polda Metro Jaya, membawa pesan iman, persaudaraan, dan harapan di tengah tantangan bangsa.

Kegiatan berlangsung Sabtu, 24 Januari 2026, di Balai Pertemuan Metro Jaya, Semanggi, Jakarta, dihadiri insan pers, jajaran Polri, tokoh nasional, serta tamu undangan lintas institusi.

Perayaan Natal PWI Pusat tahun ini mengusung tema Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga, dengan subtema Natal Membawa Berita Sukacita dan Keselamatan bagi Manusia.

Pengkhotbah ibadah Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan tema yang diangkat dari Matius 1:21–24 menegaskan Natal sebagai peristiwa keselamatan, bukan sekadar perayaan rutin tahunan.

“Natal mengajak kita melihat kelahiran Yesus sebagai peristiwa penyelamatan umat manusia,” ujar Daniel, menekankan makna iman yang harus hidup dalam keseharian.

Makna kebersamaan juga tercermin dari kehadiran Wakil Uskup Katolik TNI-Polri Romo Yos Bintoro yang menilai Natal PWI Pusat menjadi simbol sinergi nyata insan pers dan Polri.

“Sinergi ini seperti lilin Natal, kecil tapi memberi terang di situasi yang tidak baik-baik saja,” ungkap Romo Yos, menyoroti peran keluarga sebagai fondasi perubahan.

Rangkaian doa bersama turut dipanjatkan untuk bangsa Indonesia, khususnya masyarakat terdampak banjir, longsor, serta kenaikan air laut yang memaksa banyak keluarga kehilangan tempat tinggal.

Ketua Panitia Natal PWI Pusat Edison Siahaan mengaku terharu melihat perayaan berlangsung lancar, hangat, dan penuh sukacita berkat kerja sama seluruh panitia dan dukungan berbagai pihak.

“Saya merinding dan gemetar melihat acara ini bisa berjalan dengan sangat baik,” ujar Edison, menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menegaskan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diharapkan memperkuat silaturahmi, persaudaraan, serta semangat toleransi di kalangan wartawan.

“Wartawan diharapkan menjadi lilin kecil yang menerangi bangsa melalui karya jurnalistik yang bertanggung jawab dan mencerahkan,” kata Zulmansyah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan salam Natal dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhalangan hadir karena agenda lain.

Irjen Sandi juga menyinggung dinamika global yang penuh tantangan, namun optimistis Indonesia tetap dijaga Tuhan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5 persen dan posisi kuat di G20.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir, termasuk Benny Jozua Mamoto, Beni Siga Butarbutar, Iman Brotoseno, I. Hendrasmo, Rosiana Silalahi, serta pengurus PWI Pusat.

Ketua Dewan Pengawas FORSIMEMA-RI Ir. Soegiharto Santoso mengapresiasi Natal PWI Pusat sebagai momentum memperkuat toleransi, integritas, dan tanggung jawab sosial insan pers.

“Ini bukan hanya perayaan spiritual, tetapi refleksi untuk menghadirkan jurnalisme yang menyejukkan dan membangun optimisme bangsa,” ujarnya.

Perayaan Natal PWI Pusat pun menjadi ruang hangat bagi pers dan aparat untuk merawat iman, persaudaraan, serta harapan bersama bagi Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Di Jerat Sanksi Pidana atau Perdata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materi UU Pers, menegaskan karya jurnalistik profesional tak bisa langsung diseret ke pidana maupun perdata.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Ikatan Wartawan Hukum terkait Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999, menegaskan ulang makna perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.

Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang Senin, 19 Januari 2025, di Gedung MK Jakarta, menyangkut uji materi UU Pers yang diajukan Iwakum.

MK menyatakan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan hanya dimungkinkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai norma perlindungan wartawan mencerminkan komitmen negara demokratis menjaga kebebasan pers sebagai pilar kedaulatan rakyat.

“Produk jurnalistik adalah implementasi hak konstitusional warga negara,” tegas Guntur, menyoroti kebebasan menyatakan pendapat serta hak publik memperoleh dan menyebarluaskan informasi.

Ia menegaskan perlindungan hukum harus melekat sejak pencarian fakta, verifikasi, pengolahan, hingga penyajian berita, bukan hanya saat karya jurnalistik dipersoalkan.

Putusan ini memberi napas lega bagi pers nasional, menegaskan jurnalisme bekerja untuk publik, bukan di bawah bayang-bayang kriminalisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Hadir di Unilak, PMB 2026 Dibuka dengan Spirit Nasionalisme

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmen membina karakter generasi muda dengan hadir langsung dalam Launching PMB Unilak 2026 yang sarat disiplin dan nasionalisme.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai berpartisipasi aktif dalam Launching Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lancang Kuning 2026/2027 yang dirangkai LOBB U-19, Unilak Cup, serta penguatan wawasan kebangsaan pelajar.

Kegiatan berlangsung Sabtu, 24 Januari 2026, pukul 07.30 WIB di Kampus Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, diikuti pelajar SMA/SMK se-Provinsi Riau dengan antusias tinggi.

Pangdam XIX Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo hadir bersama Rektor Unilak Prof. Dr. Junaidi, unsur Forkopimda Riau, TNI-Polri, sivitas akademika, serta ratusan peserta lomba baris-berbaris.

Rektor Unilak menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pangdam XIX, seraya menegaskan penggabungan agenda PMB, LOBB U-19, dan sosialisasi kebangsaan sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda.

Ia juga menyoroti perjalanan Unilak selama 82 tahun dengan 40 program studi dari S1 hingga S3, termasuk kepercayaan menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi masyarakat luas.

Pangdam XIX menilai LOBB bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah menanamkan disiplin, kepemimpinan, kekompakan, serta jiwa nasionalisme yang relevan menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.

“Pelajar tidak hanya dilatih bergerak serempak, tetapi membangun mental kuat, sportivitas, dan kerja sama. Inilah fondasi generasi berkualitas,” tegas Pangdam di hadapan peserta.

Sebagai simbol sinergi, Pangdam menyerahkan Piala Bergilir kepada Rektor Unilak, dilanjutkan pelepasan balon, foto bersama, serta dialog langsung yang membangun kedekatan emosional.

Sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Kolonel Inf Victor Andhyka Tjokro menegaskan pentingnya persatuan, toleransi, dan kontribusi positif generasi muda di tengah arus globalisasi.

Rangkaian kegiatan berakhir tertib dan penuh semangat, meninggalkan pesan kuat bahwa kampus, aparat, dan pelajar bisa bersatu membangun masa depan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nazali Lempo: Deklarasi DPP LHI Dorong Penegakan Hukum Berwibawa Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Laskar Hukum Indonesia (LHI) mendeklarasikan dan mengukuhkan pengurus pusat di Jakarta, menegaskan peran strategis ormas hukum dalam mengawal penegakan hukum berkeadilan nasional.

Deklarasi dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Laskar Hukum Indonesia berlangsung di Aula Walikota Jakarta Utara, menjadi penanda sikap organisasi terhadap masa depan penegakan hukum Indonesia.

Agenda ini digelar Jumat, 24 Januari 2026, di Jakarta Utara, dihadiri jajaran pengurus pusat, tokoh hukum, perwakilan pemerintah, serta elemen masyarakat sipil yang konsisten mengawal keadilan hukum.

Kehadiran Laskar Hukum Indonesia diposisikan sebagai mitra kritis negara, membangun sinergi dengan aparat penegak hukum agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan menjangkau kepentingan publik luas.

Dewan Pembina LHI, Nazali Lempo, menyampaikan bahwa organisasi ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik hukum yang kerap dinilai belum sepenuhnya adil dan setara.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak cukup hanya berlabel adil, tetapi harus berwibawa, bebas diskriminasi, serta menghindari kesan hukum tajam ke bawah namun lunak ke atas.

“Penegakan hukum harus berwibawa. Jika berwibawa, hukum tidak memilih sasaran dan tidak tunduk pada kekuasaan,” ujar Nazali di hadapan peserta deklarasi.

Deklarasi ini menegaskan posisi Laskar Hukum Indonesia sebagai bagian dari kontrol sosial yang mendorong hukum bekerja adil, tegas, dan dipercaya publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pengurus Baru LHI Dideklarasikan, Penegakan Hukum Jadi Prioritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Laskar Hukum Indonesia menggelar deklarasi dan pengukuhan pengurus pusat sebagai langkah konsolidasi nasional memperkuat penegakan hukum berkeadilan, berintegritas, dan akuntabel.

Deklarasi dan pengukuhan pengurus pusat Laskar Hukum Indonesia digelar di Jakarta Jumat (24/01/2026), disertai pernyataan resmi organisasi dalam mengawal penegakan hukum yang adil, objektif, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, unsur pemerintah, praktisi hukum, serta elemen organisasi kemasyarakatan yang mendukung penguatan supremasi hukum nasional.

Momentum ini menegaskan peran Laskar Hukum Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat kedekatan sosial dalam menghadirkan keadilan yang dirasakan langsung masyarakat.

Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, menekankan komitmen organisasi membantu pemerintah menegakkan hukum secara transparan, berintegritas, serta menghindari praktik anarkis yang mencederai demokrasi.

Ia juga menyoroti keberpihakan Laskar Hukum Indonesia terhadap masyarakat yang hak-haknya terampas, terintimidasi, atau diperlakukan sewenang-wenang, dengan pendekatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

“Deklarasi ini adalah komitmen moral kami menjaga marwah penegakan hukum agar profesional, adil, dan bertanggung jawab, demi kepercayaan publik,” ujar Edy Imran di hadapan peserta kegiatan.

Melalui konsolidasi nasional ini, Laskar Hukum Indonesia berharap hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keadilan hukum yang bermartabat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Kunjungi Kepri, Koperasi hingga Beras Selundupan

Duta Nusantara Merdeka | Kepri 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menjalani kunjungan kerja padat di Kepulauan Riau, menggabungkan penguatan satuan, ekonomi rakyat, dan ketahanan pangan nasional.

Pada 15 hingga 19 Januari 2026, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo melaksanakan kunjungan kerja intensif di Kepulauan Riau, meninjau pembangunan, memberi pengarahan satuan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Agenda diawali 15 Januari 2026 di Batam, Pangdam ikut meninjau percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama pemda dan mitra, mendorong koperasi produktif sebagai penguat ekonomi rakyat.

Langkah tersebut menegaskan keterlibatan TNI dalam pembangunan sosial-ekonomi. Kehadiran Pangdam memberi sinyal kuat sinergitas aparat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sekaligus kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pada 17 Januari 2026, Pangdam hadir di Kodim 0315 Tanjungpinang. Ia memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS TNI, dan Persit, menekankan kesiapsiagaan menghadapi dinamika global.

Dalam arahannya, Pangdam mengingatkan bahwa wilayah perbatasan menuntut kepekaan, disiplin, dan soliditas. Pesan itu terasa personal, memperkuat kedekatan pimpinan dengan keluarga besar satuan teritorial.

Puncak agenda terjadi 19 Januari 2026 di Karimun. Pangdam mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau penanganan 1.000 ton beras selundupan hasil sitaan aparat.

Kasus tersebut dinilai merugikan petani dan mengancam swasembada pangan. Pangdam menegaskan TNI AD siap mendukung langkah tegas pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Rangkaian kunjungan ini menunjukkan peran TNI yang adaptif, hadir bukan hanya menjaga wilayah, tetapi juga memastikan ekonomi rakyat dan pangan nasional tetap terlindungi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More