Nita Ariani Sebar Ribuan Benih Lele di Kolam DPC HNSI

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Sebanyak 3 ribu bibit ikan lele disebar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai, ibu Nita Ariani bersama Ketua PAC HNSI Kecamatan Dumai Selatan Husni Thamrin dan jajaran pengurusan DPC HNSI Dumai beserta BEMD Dumai di Kolam DPC HNSI Dumai, Minggu (15/01/2022) di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan.

"Ide dalam membudidaya ikan lele tak lepas dari niat untuk memberikan motivasi bagi seluruh PAC Se-Kota Dumai agar terus berusaha dan berani mengambil langkah untuk memajukan perekonomian di tengah masa pandemi Covid-19," kata Nita.

Menurut Nita, Jenis ikan yang ditabur berupa Ikan Lele 3000 ekor, kedepan nya HNSI akan mengembangkan budidaya ikan gurami, ikan Nila bahkan udang Vaname.

"Dan yang pasti, Saya ingin menjadi contoh kepada masyarakat pengurus PAC HNSI Se-Kota Dumai agar berani mengambil langkah dalam berusaha, dengan cara budidaya ikan lele, semoga apa yang HNSI lakukan ini bisa menjadi motivasi kepada yang lain, dan bagi warga yang ingin bergabung saya persilahkan," pungkasnya. 

Editor: Arianto

Read More

Ekspor Sabun 150 Kontainer, Kadin Indonesia Komitmen Dorong UMKM Go Internasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menunjukkan komitmen mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui ekspor sabun sebanyak 150 kontainer ke enam negara tujuan.

Kegiatan pelepasan ekspor sabun tersebut digelar di Pelabuhan Tanjuk Priok, Jakarta pada Sabtu (15/1) pagi dan disaksikan langsung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo dalam sambutannya mengatakan, pihaknya akan terus bekerja keras demi memajukan UMKM di Indonesia melalui serangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha serta mempercepat akselerasi UMKM Ekspor.

"Karena, cita-cita kami dari Kadin Indonesia adalah membina dan memajukan UMKM untuk naik kelas".

Kami ingin menjadikan para pengusaha UMKM ini menjadi pahlawan devisa. Artinya, mereka ini kita harapkan dapat menghasilkan devisa. Mengisi pundi-pundi negara ini melalui ekspor," kata Eddy Ganefo dalam sambutan pelepasan 150 Kontainer Sabun di Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (15/1).

Eddy menjelaskan, realisasi ekspor 150 kontainer sabun dari UMKM ini adalah buah dari perjalanan dirinya bersama Kadin Indonesia ke Turki pada bulan September lalu dalam acara Konferensi Kadin Se-Asia-Afrika dan Eropa. 

"Jadi dari sana, Alhamdulillah berbuah, mendapat pesanan sabun sebanyak sebanyak 150 kontainer dan akan terus berlanjut, bukan hanya saat ini," terangnya.

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat Kadin juga mendapat pesanan, yaitu akan melakukan ekspor kertas ke negara-negara baik di Asia maupun ke Eropa dan lainnya.

"Jadi, mudah-mudahan Kadin bersama UMKM ini menjadi UMKM ekspor, ini akan membantu ekonomi negara. Dan kita beraharap semoga ini menjadi langkah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bagi negara Indonesia," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga mengaku sangat bangga dan turut apresiasi atas kehadiran Menteri Koperasi dan UKM yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Deputi UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.

"Karena menteri kami hanya satu, yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Ada menteri lain, yakni Menteri Perdagangan tapi lebih senang impor. Padahal kita maunya ekspor. Dan ini mudah-mudahan Menteri Koperasi dan UKM dapat membina seluruh pengusaha-pengusaha UMKM berorientasi ekspor sehingga dapat memberdayakan pengusaha lokal," ujarnya.

Keberhasilan yang baru saja ditunjukkan Kadin Indonesia itu, menurutnya merupakan wujud dari komitmen bersama antara Kadin, UMKM Naik Kelas dan Kementerian Koperasi dan UKM yang selama ini terus mendorong program-program pembinaan UMKM dari kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar serta dengan omset yang terus bertambah.

Eddy juga kembali mempertegas soal peran Kadin Indonesia sebagaimana mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. 

Bahwa mengacu pada UU Kadin, maka tanggung jawab utama Kadin Indonesia adalah membina pelaku usaha kecil dan informal, bukan pelaku usaha besar.

"Perlu digarisbawahi kenapa kami solid untuk menghibahkan diri kami di UMKM, karena UU No. 1 Tahun 1987 di Pasal 7D itu jelas bahwa tugas utama dari Kadin Indonesia adalah membina pengusaha menengah, pengusaha kecil dan pengusaha informal, dalam hal ini adalah pengusaha mikro," tegasnya.

"Jadi bukan pengusaha besar. Bukan konglomerasi yang selama ini selalu diagung-agungkan Kadin yang gak jelas. Karena mereka (pengusaha besar), sebenarnya tidak perlu dibina lagi karena sudah besar. Jadi yang harus dibina itu pengusaha-pengusaha kecil dan informal. Ini amanah UU no 1 Tahun 1987," tambahnya.

Selain itu, dirinya menambahkan, dalam beberapa waktu ke depan, Kadin Indonesia akan melakukan serangkaian kegiatan ekspor yang semuanya merupakan produk UMKM yang mendapat pembinaan intens dari Kadin.

Kami juga kemarin sudah melakukan ekspor palm oil di Aceh berkat kerja sama dengan UMKM. Kemudian setelah ini akan ada lagi di Gorontalo. Kita akan ekspor kelapa dan turunan kelapa. 

Kemudian di Magelang juga kita akan ekspor keripik buah. Di Palembang nanti kopi. Kemudian di Jambi nanti ada kayu manis. Kemudian, di Sumatera Barat itu ada rempah-rempah, ucapnya.

Pihaknya berharap dengan adanya pembinaan bersama Kadin Indonesia, UMKM Naik Kelas dan Kementerian Koperasi dan UMKM mampu mewujudkan visi UMKM ekspor.

Kami juga bangga dengan Bapak Menteri dan Deputi di Kementerian Koperasi dan UKM karena semangatnya dalam membina UMKM yang kini sangat terasa sekali bersinergi dengan kita.

"Kita satu visi dan satu misi dalam membina UMKM. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik untuk ke depan," pungkasnya.

Hadir dalam acara pelepasan 150 kontainer sabun, Deputi UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Komisoner Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Prof Muhamad Mufti Mubarok , Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, , Ketua Umum UKM Naik Kelas sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia, Tedi Ayudin serta lainnya dari berbagai pihak. (Lak/Ant)

Read More

Waspada Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Guru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya surat palsu yang mencatut nama Menteri PANRB. Surat palsu yang tengah beredar berisi pengangkatan tenaga guru honorer berumur lebih dari 35 tahun untuk mengisi kekosongan kebutuhan. 

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. “Sudah dipastikan surat tersebut palsu,” tegasnya di Jakarta, Minggu (09/01).

Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan Menteri PANRB. Surat palsu itu ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah. Surat tersebut bernomor B/1552/5.5M.01.00/2022 dan tertulis ditandatangani Menteri PANRB pada 3 Januari 2022 dengan perihal pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN tahun 2022. 

Averrouce mengatakan bahwa beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama yakni pengangkatan tenaga honorer. Surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CASN tahun 2021 yang harus dipenuhi. Dengan adanya kekosongan ini, seolah Menteri PANRB memberikan kesempatan kepada bagi tenaga guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tertulis juga bahwa rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi ke Bagian Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat atas nama Drs. Satya Pratama, S. Sos dengan nomor Whatsapp 0823-37805109.

Terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut yakni Selasa, 03 Januari 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR Senayan Jakarta untuk pengangkatan tenaga honorer umur 35 tahun keatas.

Averrouce mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kepanjangan dari nama lembaga/menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan. “Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menteri PANRB. Tertulis Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika mendapatkan informasi terkait pengangkatan ASN dan mengonfirmasi kebenarannya kepada Kementerian PANRB jika menemukan hal serupa. “Kami harapkan masyarakat selalu waspada dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi yang beredar melalui situs resmi instansi pemerintah terkait atau menanyakan kebenarannya kepada Kementerian PANRB,” tegasnya. 

Selanjutnya, Averrouce menyatakan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2022 akan diinfokan setelah proses pengadaan CASN Tahun 2021 baik CPNS maupun PPPK (Jabatan Fungsional Guru dan Non-Guru) telah selesai dilaksanakan. Seperti diketahui proses seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru baru memasuki tahap 2 dari 3 tahapan yang akan dilaksanakan. (Lak/Tha)

Read More

Tingkatkan Kualitas Permukiman, Capaian Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun 2021 Sebesar 96,39%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat salah satunya melalui program kerja pada bidang Cipta Karya/permukiman. 

Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan data emonitoring, realisasi anggaran bidang Cipta Karya Kementerian PUPR mencapai sebesar 96,39% atau senilai Rp25,39 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp26,34 triliun. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, capaian realisasi anggaran tersebut terdiri dari sejumlah program pada Direktorat Jenderal Cipta Karya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penanganan kawasan kumuh, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, serta rehabilitasi atau revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Tercatat berdasarkan data, pada tahun 2021 capaian program Ditjen Cipta Karya berupa 1.984 liter/detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk 480.073 sambungan rumah (SR) dari target sebesar 2.012 liter/detik. 

Selanjutnya, pada tahun 2021 juga telah dibangun pengelolaan air limbah untuk 272.431 Kartu Keluarga (KK) dari target program sebanyak 131.342 KK. Sedangkan untuk pembangunan pengelolaan persampahan tercapai sebanyak 979.927 KK dari target 642.224 KK. 

Capaian berikutnya pada bidang Cipta Karya yakni penanganan kawasan kumuh seluas 4.194,99 hektar , pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, serta 1.599 unit rehabilitasi atau revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp5,58 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi. Tercatat realisasi padat karya tahun 2021 yang sudah dilaksanakan sebesar 99,5% senilai Rp5,53 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 416.168 orang. 

Program PKT reguler bidang Cipta Karya terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). (Lak/Ant)

Read More

Hebat! PMI Manufaktur Indonesia Kalahkan Thailand dan China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aktivitas sektor industri manufaktur di tanah air masih cukup menggeliat hingga tutup tahun 2021, sejalan dengan meningkatnya produksi dan permintaan pasar ekspor. Hal ini tercemin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Desember sebesar 53,5 atau masih di atas level ekspansif (50), berdasarkan hasil survei IHS Markit.

“Kami mengapresiasi kepercayaan para pelaku industri manufaktur yang masih tinggi. Bahkan, mereka tetap optimistis pada tahun ini seiring dengan tekad pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk meciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (3/1).

Menperin menyampaikan, pihaknya tetap fokus memacu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya ini dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, di antaranya pembukaan lapangan kerja dan penerimaan devisa dari ekspor, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, ekonomi nasional mulai pulih dan kuat kembali. Hal ini ditandai dengan neraca dagang kita yang surplus USD34,4 miliar, dan kondisi surplus tersebut dapat dipertahankan selama 19 bulan. Ekspor kita juga naik secara y-on-y hingga 49,7 persen,” ungkapnya.

Menperin menyebutkan, selama ini sektor industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Pada Januari-November 2021, nilai ekspor dari industri manufaktur mencapai USD160 miliar atau berkontribusi sebesar 76,51 persen dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang tahun 2020 sebesar Rp131 miliar, dan bahkan lebih tinggi dari capaian ekspor tahun 2019. 

Jika dibandingkan dengan Januari-November 2020 (c-to-c), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 meningkat sebesar 35,36 persen. Kinerja ekspor sektor manufaktur ini sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak bulan Mei 2020.

“Kenapa ekspor kita bisa naik setinggi itu? Salah satunya karena kita berani untuk menghentikan ekspor raw material, seperti bahan mentah dari minerba, yaitu nikel. Dari awalnya, ekspor sekitar USD1-2 miliar, kini sudah hampir mencapai USD21 miliar. Oleh sebab itu, Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk melanjutkan setop ekspor bauksit, tembaga, timah, dan lainnya, karena hilirisasi menjadi kunci dalam kenaikan ekspor kita,” paparnya.

Sementara itu, impor untuk bahan baku dan bahan penolong juga naik sebesar 52,6 persen. Bahan baku dan bahan penolong ini sebagai kebutuhan untuk diolah oleh industri di dalam negeri sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. 

Indikator pulihnya perekonomian nasional, juga ditunjukkan dari peringkat daya saing Indonesia yang terus meningkat, baik itu dari aspek bisnis maupun digital. “Dalam posisi yang sangat berat pada tahun 2021 karena dampak pandemi, kita masih mampu naik ranking. Di aspek bisnis dan digital, naik tiga peringkat semuanya,” tutur Agus.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional, Menperin menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,5-5 persen pada tahun 2022. “Kami fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif,” tegasnya.

Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia terkini, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director IHS Markit mengatakan, keseluruhan sentimen bertahan sangat positif, dengan tingkat kepercayaan diri bisnis di atas rata-rata jangka panjang menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia masih optimistis terhadap pertumbuhan produksi berkelanjutan selama periode tahun 2022.

PMI Manufaktur Indonesia pada Desember 2021 melampaui PMI Manufaktur negara-negara ASEAN seperti Thailand (50,6), Filipina (51,8), Vietnam (52,2), dan Malaysia (52,8). Bahkan juga mampu unggul terhadap PMI Manufaktur Korea Selatan (51,9), Rusia (51,6), dan China (49,9).

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan. (Tha/Ari)

Read More

Pertama dalam Sejarah KKP, PNBP Pengelolaan Ruang Laut Melesat 400 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) mencatat total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor pengelolaan ruang laut sebesar Rp27,26 miliar atau 399 persen di tahun 2021. Jumlah ini melampaui target Rp6,82 miliar yang sebelumnya ditetapkan. 

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menerangkan bahwa realisasi tersebut bersumber dari beberapa kegiatan yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil. 

“Sesuai mandat yang diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, capaian dari subsektor pengelolaan ruang laut diperoleh dari KKPRL, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan total PNBP Rp27,26 miliar di tahun 2021 atau meningkat 399 persen dari target semula Rp6,82 miliar,” terang Tari saat jumpa pers yang berlangsung di Media Center KKP pada Jumat, (17/12/2021).

Lebih lanjut Tari juga menjelaskan dari rencana tata ruang laut, PNBP yang diperoleh melalui manfaat ekonomi langsung dari rencana zonasi per hari ini senilai Rp. 20.972.003.572,- melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.233.595.000,-.

Selain tata ruang laut, KKP juga memperoleh capaian lainnya meliputi penanggulangan pencemaran di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; fasilitasi masyarakat hukum adat; serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. Sedangkan dalam hal konservasi, target SDGs 14 yakni 10% dari 32,5 juta hektare luas perairan Indonesia, saat ini telah mendapatkan penetapan luasan kawasan konservasi seluas 28,4 juta hektare sehingga tersisa target 8,39 juta hektare hingga tahun 2030. 

Agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terus menjaga kawasan lebih baik, selama tahun 2021 KKP melalui Ditjen PRL juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada 28 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Di tahun ini juga, KKP telah menjadi Management Authority CITES untuk pisces, peralihan dari KLHK dan mendapatkan mandat untuk pengembangan usaha garam rakyat yang difokus pada kualitas dan produktivitasnya. 

Sementara itu, guna mendorong implementasi ekonomi biru, program unggulan pengelolaan ruang laut di tahun 2022 meliputi peningkatan nilai investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perizinan dasar berusaha (KKPRL) dan perizinan berusaha di antaranya melalui penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut, wisata bahari, pemanfaatan BMKT, sumberdaya nonhayati/nonkonvensional, pengusahaan pariwisata alam dan perairan di kawasan konservasi serta pemanfaatan jenis ikan. Selain itu, Ditjen PRL juga memiliki proyek percontohan (pilot project) pengembangan ekonomi biru meliputi penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur untuk budidaya lobster, penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut, penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa dan pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Kepulauan Momparang, Belitung Timur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menambahkan di tahun 2022, Ditjen PRL mengalokasikan  Rp378 miliar dengan program prioritas yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta proses integrasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai mandat Undang-Undang.

“Target penambahan wilayah konservasi dan wilayah efektif yang dikelola juga tetap menjadi capaian di tahun mendatang. Dalam aspek pesisir dan pulau-pulau kecil, Ditjen PRL tetap akan mendorong kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan laut dan pesisir. Ragam jasa kelautan seperti pergaraman dan learning business center juga akan dikembangkan sehingga produktivitas petambak garam sebagai pelaku utama bisa meningkat,” pungkas Hendra.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial. (Lak/Ari)

Read More

Menteri Trenggono Ajak Insinyur Bangun Industri Perikanan Ramah Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk bersama-sama pemerintah menghadirkan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menurutnya, insinyur memiliki kemampuan dalam merekayasa teknik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dapat mendorong tumbuhnya industri perikanan dalam negeri yang ramah lingkungan.

Hal ini disampaikan Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXII di Bali, Jumat (17/12/2021). 

"Saya berharap dalam kongres ini, Persatuan Insinyur Indonesia dapat memberikan solusi terhadap isu-isu aktual kelautan dan perikanan dan mampu mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan antara ekosistem darat dan laut secara berkelanjutan," ujar Menteri Trenggono.

Berdasarkan hasil kajian, potensi total ekonomi sektor kelautan dan perikanna Indonesia mencapai USD 1.338 miliar per tahun. Sedangkan kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar empat puluh juta orang. Sementara ekspor perikanan Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 3,5 persen dari pangsa pasar dunia.

Potensi lainnya, Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan jalur transportasi perdagangan dunia, dimana barang dan komoditas yang dilalulintaskan setara USD 1.500 triliun per tahun.

Menurut Menteri Trenggono, salah satu kunci optimalisasi potensi yang ada adalah dengan mendorong tumbuhnya industri di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia yang proses produksi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Kunci pengelolaan laut ada pada optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara dengan tidak mengabaikan ekologi laut," papar Menteri Trenggono.

KKP berkomitmen memberi kemudahan kepada para pelaku usaha mulai dari skala kecil, menengah hingga besar untuk mendorong tumbuhnya industri kelautan dan perikanan tersebut. Wujudnya dalam bentuk kemudahan perizinan, pinjaman modal, hingga kebijakan yang spesifik seperti Kebijakan Penangkapan Terukur. 

"Dengan kemampuan Indonesia mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, maka permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada akan terpecahkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kongres PII XXII dibuka oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Selain Menteri Trenggono, hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sebagai pembicara dalam kongres bertemakan 'Penguatan Insinyur Profesional Indonesia Menuju Kepemimpinan Indonesia di Panggung Dunia' tersebut. (Lak/Ari)

Read More

Berkat Pengendalian Mutu, KKP Bisa Tingkatkan Kualitas Produk Perikanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Produk kelautan dan perikanan dari Indonesia semakin menjangkau pasar global. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengungkapkan, sejak Januari-November 2021, produk Indonesia sudah diterima di 171 dari 195 negara anggota PBB. Keberterimaan tersebut, tak lepas dari sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan salah satu pelayanan dari BKIPM.

"Tentu ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri, di tengah pandemi, produk kita hampir diterima di semua negara di dunia sehingga menggairahkan perekonomian perikanan domestik" ujar Rina saat memaparkan Refleksi 2021 dan Proyeksi 2022 di Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Total, 3.203 unit pengolahan ikan (UPI) dan unit usaha pembudidayaqn ikan (UUPI) telah terdaftar di berbagai negara mitra. Terbaru, 343 UPI dan UUPI baru teregistrasi untuk ekspor ke Arab Saudi, Vietnam, Kanada dan Tiongkok di tahun 2021. Selama 11 bulan 2021, sebanyak 3.771 sertifikat HACCP diterbitkan.

"UPI dan UUPI ini tersebar di seluruh Indonesia, dan di tahun ini 343 sudah teregistrasi bisa ekspor ke Arab Saudi, Vietnam, Kanada dan Tiongkok. Lalu 164 lainnya juga masih dalam proses registrasi ke Tiongkok," sambungnya.

Terhitung sejak Oktober 2021, BKIPM menerapkan pungutan sertifikasi lalu lintas domestik sebesar Rp0. Hal ini untuk mendorong geliat usaha masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekaligus memudahkan arus pelintasan komoditas perikanan. 

"PNBP kita sampai dengan 11 Desember 2021 sebesar Rp67,06 miliar dari target Rp74,4 miliar. Kebijakan relaksasi penerapan Rp0 untuk lalulintas barang domestik mendorong bergeliatnya usaha sektor hulu," urainya. 

Pelaku usaha pengiriman produk perikanan domestik Indonesia mendapatkan kemudahan usaha dari kebijakan KKP melalui BKIPM, berupa keringanan biaya  sertifikasi kesehatan dan mutu  rata-rata Rp3,4 miliar per bulannya.

Dari sisi pengawasan, 46 unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM bersinergi dengan lembaga penegak hukum telah menindak 112 kasus pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Hasilnya, Rp192 miliar nilai sumber daya ikan (SDI) yang diselamatkan. Rina merinci kasus-kasus pelanggaran tersebut melibatkan komoditas lobster, kepiting, hingga ikan hias/hidup.

"Sinergitas kita dengan lembaga penegak hukum lain makin kuat, ini ditunjukkan dengan penyelamatan nilai SDI mencapai Rp192 miliar," urai Rina.

Tak hanya itu, dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai amanat Inpres I tahun 2017 BKIPM juga melakukan pengawasan mutu di 266 lokasi yang tersebar di 80 kabupaten/kota. 

Kemudian di sisi pelayanan, Rina menegaskan jajarannya melakukan transformasi digital untuk mendukung kinerja sekaligus memudahkan pelayanan publik. Inovasi yang dihasilkan di antaranya pelayanan online di 46 UPT dan 273 wilayah kerja melalui sistem informasi terpadu karantina online (Sisterkaroline). Inovasi lain yakni sertifikasi HACCP online (Honest) bagi UPI yang akan melakukan ekspor, serta sertifikasi IKI/CKIB online bagi UUPI yang akan melakukan ekspor.

"Kita juga punya inovasi yang kemarin dapat penghargaan di ajang SINOVIK Kemenpan RB yakni Si Chupang serta ada inovasi lain seperti Patin Jambi Kito, serta inovasi lain seperti PASTI, Jesika MO dan Si Cantik," tutup Rina.

Sinergi BKIPM bersama instansi terkait telah berhasil membuka rute ekspor langsung, direct call dari bandara Indonesia, produk perikanan ke beberapa negara diantaranya Ambon – Manado – Jepang;  Manado – Singapura, serta Makassar – Hong Kong. Direct Call ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan survival rate, selain itu menekan risiko  penurunan karena waktu pengiriman menjadi jauh lebih cepat.

Pada akhirnya produk perikanan Indonesia mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena biaya pengiriman menjadi lebih murah dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat. (Ari/Lak)

Read More

Dukung Pengelolaan Tuna, KKP Kembangkan Indikator Sosek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar membangun Harvest Strategy yang mengembangkan sistem pengelolaan perikanan tuna sesuai dengan kondisi di Indonesia atau berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagai perwujudan program prioritas yang tengah digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. 

Dalam pengembangan Harvest Strategy perikanan tuna di Indonesia dipandang perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi. Guna menyusun indikator sosek perikanan tuna sebagai bahan pada pembangunan Harvest Strategy perikanan tuna Indonesia, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) menyelenggarakan Webinar ‘Perikanan Tuna dalam Perspektif Sosial Ekonomi’, pada 15 Desember 2021. Ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Pekan Webinar Hari Nusantara 2021. 

Dalam arahannya, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro, menerangkan bahwa tuna merupakan kelompok ikan dengan highly migratory fish stock yang praktik pengelolaannya harus berdasarkan resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), sehingga tindakan pengelolaannya dilakukan dengan penerapan Harvest Strategy. 

Di samping itu, tuna merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2020 mencapai US$ 724 Juta dengan market share sebesar 5,33% dan menduduki peringkat ke-enam eksportir tuna dunia setelah Thailand, Tiongkok, Spanyol, Ekuador dan Taiwan. 

"Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) berada di posisi kedua komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia setelah Udang, dengan volume ekspor mencapai 195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,13 ribu ton. Kontribusi komoditas tersebut sebesar 15,5 persen dari total volume ekspor hasil perikanan Indonesia," papar Kusdiantoro. 

Tentunya pengembangan Harvest Strategy perikanan tuna di Indonesia, lanjut Kusdiantoro, perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi mengingat berbagai aspek penting dari mata pencaharian atau usaha perikanan tangkap tuna sangat tergantung pada faktor sosial serta lingkungan. Sehingga dibutuhkan pendekatan spesifik dengan memasukkan indikator dan dampak sosial ekonomi dari tindakan pengelolaan perikanan tuna sehingga rancangan pengelolaan menjadi lebih sesuai dan dapat diterima oleh para pelaku usaha. 

“Saat ini BRSDM melalui BBRSEKP tengah melaksanakan kegiatan penelitian yang membutuhkan sintesis dari berbagai studi ke dalam kerangka yang lebih luas, sehingga monitoring dan evaluasi sosial ekonomi perikanan tuna di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara yang sistematis dan diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan tuna nasional,” ucapnya. 

Dengan adanya indikator aspek sosial ekonomi, Kusdiantoro pun berharap dapat digunakan sebagai referensi penting bagi Indonesia dalam negosiasi kuota penangkapan ikan tuna dalam forum perundingan RFMO, di antaranya Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) nantinya. 

“Melalui webinar ini kami berharap mendapat masukan serta sharing knowledge dan wawasan sosial ekonomi perikanan tuna dari seluruh perguruan tinggi pengampu perikanan tuna di Indonesia sehingga dapat saling mengisi dalam penyusunan indikator sosial ekonomi perikanan tuna ini sebagai bahan masukan pada pembangunan Harvest Strategy perikanan tuna Indonesia,” tandasnya. 

Webinar Perikanan Tuna dalam Perspektif Sosial Ekonomi menghadirkan beragam pakar dari perguruan tinggi di Indonesia, yakni Dr. Selvy Tebay, FPIK, Universitas Papua, (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Perairan Papua); Irdam Riani, M.Si, Universitas Halu Oleo (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Sulawesi Tenggara atau WPP 714/716); Prof. Dr. Mukti Zainuddin, FPIK Universitas Hassanudin, (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di di Sulawesi Selatan atau WPP 713).

Narasumber lainnya yakni Djuwita Rosthati Ruth Aling, Univeritas Samratulangi (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Sulawesi atau WPP 716); Dr. Luky Adrianto, IPB University (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Barat atau WPP 712); Haekal Azief Haridhi, M.Sc, Universitas Syiah Kuala (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Aceh atau WPP 571/572; Dr. Abdul Kohar Muzakhir, Universitas Diponegoro (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Tengah atau WPP 572); dan Dr. Rizky Agung L, Universitas Brawijaya (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Timur atau WPP 573). 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan menyampaikan atensinya pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Dalam mengelola perikanan tuna, pihaknya pun menilai perlu memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. (Arianto)

Read More

Pertama Kali Dalam Sejarah KKP, PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai 700 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan tangkap terus mengalami kenaikan. Diperkirakan per hari ini, PNBP yang diterima mencapai Rp700 miliar melampaui capaian total PNBP pada tahun 2020 sebesar Rp 643, 60 miliar.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan 2.248 surat izin usaha perikanan (SIUP), 4.908 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 573 surat izin kapal pengangkut ikan sejumlah (SIKPI).

Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda mengatakan usaha perikanan tangkap terus bergeliat meski dalam situasi pandemi. Adanya perubahan regulasi dan kenaikan pungutan hasil perikanan juga tidak membuat pelaku usaha perikanan tangkap lesu.

“Awalnya memang ada penolakan terhadap kenaikan pungutan hasil perikanan. Meski demikian, KKP gencar melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Ini merupakan bukti keterbukaan KKP yang mau menerima masukan untuk merevisi beberapa peraturan dibantaranya harga patokan ikan dan produktivitas kapal penangkap ikan,” kata Trian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/12).

Catatan positif juga ditorehkan Ditjen Perikanan Tangkap pada kinerja tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Nilai tukar nelayan (NTN) mencapai angka 105,9 pada bulan November tahun 2021. Volume produksi perikanan pada triwulan III tercatat sebesar 5,80 juta ton dengan nilai produksi mencapai Rp168,2 triliun.

“Seiring perkembangan penanganan covid-19 termasuk berbagai kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan KKP, sejak bulan Mei 2020 NTN menunjukkan tren yang meningkat kembali. NTN telah mengalami rebound. Begitu pula volume, nilai produksi dan aktivitas usaha perizinan perikanan tangkap,” lanjutnya.

Adapun program prioritas untuk PEN yang telah digulirkan antara lain 14 unit kapal penangkap ikan, 12.525 paket bantuan alat penangkapan ikan, 1.875 sertifikasi awak kapal perikanan, 76.597 fasilitasi perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, 12.896 identifikasi dan fasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan.

Selain itu juga telah dilaksanakan 32 lokasi bakti nelayan,  pengembangan 17 pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan maju di 5 lokasi, 2 paket rumah ikan, pengembangan TPI perairan darat 1 lokasi, 200 paket bantuan alat bantu usaha perikanan dan perlindungan nelayan serta fasilitasi permodalan kepada 1.588 nelayan.

Sedangkan kegiatan prioritas melalui dana alokasi khusus kelautan dan perikanan 2021 yaitu 2.284 unit kapal laut <5GT, 612 kapal perairan darat <3GT, 24.182 alat penangkapan ikan, 11.550 paket sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu dan coolbox) serta pengembangan pelabuhan perikanan di 69 lokasi.

Di kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur menerangkan sepanjang tahun 2021 KKP juga telah mereformulasi sejumlah regulasi untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Langkah ini diyakini dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.

“Salah satu reformasi peraturan di subsektor perikanan tangkap yaitu larangan penggunaan cantrang yang diatur dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pengajuan perizinan pengalihan cantrang menjadi jaring tarik berkantong pada kapal berukuran >30 GT telah mencapai 874 unit,” ungkapnya.

Untuk mendukung program pemberdayaan nelayan, petunjuk teknis bantuan pemerintah tahun 2022 juga telah diterbitkan pada tahun 2021 dan diharapkan penyaluran bantuan rampung pada pertengahan tahun 2022. Adapun bantuan tersebut berupa 75 unit kapal perikanan, 1.000 bantuan alat penangkapan ikan, 120.000 bantuan premi asuransi nelayan, 2 TPI perairan darat dan 10 paket rumah ikan.

Kegiatan pemberdayaan lainnya yaitu 55 lokasi bakti nelayan, 1 lembaga korporasi nelayan, 7.500 orang difasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, 2.000 orang diversifikasi usaha nelayan, 1.500 nelayan difasilitasi kredit perikanan tangkap, dan 2.500 peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama (KUB).

Sedangkan peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan yaitu sertifikasi 23.600 awak kapal perikanan, fasilitasi sertifikasi HAM perikanan pada 60 badan usaha, perjanjian kerja laut pada 12.350 awak kapal perikanan dan peningkatan kompetensi 6.490 nelayan.

Sementara kegiatan pemberdayaan nelayan melalui dana DAK 2022 yaitu 2.163 unit kapal laut <5 GT, 250 unit kapal perairan darat <3 GT, 46.931 alat penangkapan ikan, 3.291 unit mesin kapal, 7.580 unit sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu, coolbox) dan 12.136 sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.

KKP juga menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan izin pusat yang akan dikembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca produksi. Didukung pula dengan pengembangan 120 kampung nelayan maju termasuk dukungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di dalamnya.

Di samping itu, akan dilakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan 11 lokasi integrated fishing port & internasional fish market  melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 provinsi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis melalui penangkapan ikan terukur, perekonomian di Indonesia akan meningkat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.  Selain itu, akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan dalam mewujudkan prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan. (Arianto)

Read More

KKP Siapkan Riset dan SDM Unggul untuk Sukseskan Program Terobosan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting riset inovatif dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) , Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) memiliki fungsi strategis dalam menyediakan dasar ilmiah dan sumber daya manusia kompeten dalam implementasi tiga kebijakan dan program prioritas KKP di bawah prinsip keseimbangan ekonomi dan ekologi yakni ekonomi biru.  

Memasuki penghujung tahun 2021, KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022, Selasa 14 Desember 2021. Kegiatan ini terlaksana secara daring dan luring, dengan menghadirkan Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro; dengan didampingi para pejabat Eselon II lingkup BRSDM, yakni Kepala Pusat Riset Kelautan, I Nyoman Radiarta, Kepala Pusat Riset Perikanan, Yayan Hikmayani; Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Lilly Aprilia Pregiwati; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (BBRSEKP), Rudi Alek Wahyudin; dan Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (BBRP2BKP), Hedi Indra Januar, serta dimoderatori oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin.

“BRSDM merupakan Eselon I KKP dengan jumlah pegawai terbanyak, mencakup 40 persen dari seluruh pegawai KKP dengan 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kami  membidangi riset kelautan, riset perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi serta riset sosial ekonomi KP, pendidikan serta pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya program prioritas KKP yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ucap Kusdiantoro.                                                                                           

Lebih lanjut disampaikan, bahwa riset inovatif yang menjadi fokus BRSDM turut terlaksana guna mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penguatan SDM terlaksana sebagai modal utama pembangunan nasional yang akan meningkatan produktivitas dan daya saing nasional. 

Di bawah Pusat Riset Kelautan, selama tahun 2021, BRSDM telah melaksanakan serta menghasilkan beragam program inovasi dan mendiseminasikannya kepada masyarakat. Dengan program unggulan berupa Inovasi Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi berupa Teknologi Pengolahan Garam Rekristal Skala Rumah Tangga, untuk meningkatkan produktivitas industri garam masyarakat. 

Terdapat pula riset Kajian Terintegrasi Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob Pantura Jawa; pengembangan Kampung Perikanan berbasis 4.0; diseminasi hasil riset Kajian Arkeologi Maritim Situs ‘Kapal Tenggelam’ yang bertujuan untuk pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dan penguatan narasi sejarah dan budaya maritim; hingga Aplikasi Laut Nusantara, yang dimanfaatkan oleh lebih dari 57.000 nelayan yang tersebar di 75 desa nelayan, untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik. 

“Untuk mengawal program prioritas KKP, salah satunya penangkapan ikan terukur,  BRSDM melalui Pusriskel bersama dengan Eselon 1 KKP turut menggagas pembentukan data center yang memberikan data hasil analisis sebagai  dasar kebijakan untuk seluruh Eselon I lingkup KKP, berupa data oseanografi, budidaya laut, dan lainnya,” terang Kepala Pusriskel, I Nyoman Radiarta.

Di bawah Pusat Riset Perikanan, selama tahun 2021, telah menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan, 243 karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan, 17 teknologi hasil riset perikanan, hingga informasi stok sumber daya perikanan melalui riset stock assessment di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan 5 Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD). 

Sebanyak 31 produk hasil riset Pusat Riset Perikanan juga telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Budidaya sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas perikanan budidaya. Selain itu juga telah dilaksanakan pendistribusi Calon Induk Varietas Unggul ke seluruh wilayah Indonesia, di antaranya yakni 8.961 paket Lele Mutiara kepada 218 kabupaten/kota di 31 provinsi; 87.400 ekor Nila Srikandi untuk 36 kabupaten/kota di 15 provinsi; 16.378 Ikan Mas Mustika kepada 25 kabupaten/kota di 12 provinsi; 13.902 ekor calon induk Udang Galah GI Macro II di 26 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta 33.000 calon induk dan 1.115 indukan Patin Perkasa untuk 11 kabupaten/kota di 7 provinsi,” papar Kepala Pusriskan, Yayan Hikmayani.

Melalui BBRP2BKP, pada tahun 2021, BRSDM telah mengembangkan produk turunan bioteknologi laut, di antaranya berupa Bioplastik Rumput Laut Merah yang merupakan produk inovasi plastik biodegradabel berbahan baku polimer alami lokal yang aman dan berdaya saing.  Produk inovasi lainnya yakni Kapsul Nutraseutikal Minyak Ikan yang merupakan hasil samping dari pengolahan ikan patin, yang dapat digunakan sebagai komposisi suplemen pangan.  

Inovasi lainnya adalah pengembangan metode dan aplikasi untuk deteksi penyalahgunaan formaldehida yang kerap ditambahkan sebagai bahan pengawet untuk ikan segar, sehingga pengawas perikanan maupun inspektur mutu perikanan ke depan memiliki tools untuk dapat medeteksi penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya ini di produk perikanan segar.

Melalui BBRSEKP, BRSDM telah merilis Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2020 yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP.  IKMKP dikembangkan mengacu pada konsep IkraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan dan dimensi ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh IKMKP pada tahun 2020 naik menjadi 58,31 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,66 persen. Merujuk pada kategori indeks IkraR, maka nilai IKMKP pada tahun 2020 masuk dalam kategori tinggi (>52). 

Dalam menciptakan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten, KKP mendorong Pusat Pendidikan KP, untuk dapat meluluskan entrepreneur produktif dan inovatif yang mampu menguasai pasar nasional hingga mancanegara. Di mana pada tahun 2021, sebanyak 52, 56 persen lulusan satuan pendidikan KP terserap di dunia kerja bidang KP; 55,2 persen anak pelaku utama diterima sebagai peserta didik; dan 181 lulusan satuan pendidikan KP melakukan rintisan wirausaha di bidang KP.

Sementara itu, dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat, BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih hampir 48.000 kelompok usaha dari target 41.000 kelompok, melatih 14.900 masyarakat KP; tersebarnya 263 P2MKP di seluruh wilayah Indonesia; melatih 5.580 aparatur KKP, hingga melaksanakan Mega Pelatihan Masyarakat yang diikuti 10.660 peserta dari seluruh wilayah Indonesia hingga meraih Rekor MURI dengan kategori Pelatihan Kelautan dan Perikanan Secara Daring dengan Jumlah Peserta Terbanyak.  Di samping itu, saat ini Puslatluh KP tengah mengusulkan Paten atas Hasil Kaji Terap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2021.

Di tahun 2022, Riset Kelautan dan Perikanan berupa dukungan dalam mewujudkan Blue Economy, dengan fokus riset pada Blue Carbon, Zonasi Budidaya, Pemetaan Wilayah Pesisir, serta Mangrove dan Terumbu Karang. Dalam hal pendidikan, BRSDM menargetkan penerimaan peserta didik sebanyak 8.535, dengan komposisi penerimaan sebesar 55 persen berasal dari anak pelaku utama; di bidang pelatihan dan penyuluhan, BRSDM menargetkan pelatihan untuk 25 ribu masyarakat KP serta 41.000 kelompok yang akan disuluh.

“Riset inovatif akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Mari bersama wujudkan ekonomi biru, laut sehat, indonesia sejahtera,” tutup Kusdiantoro. (Arianto)

Read More

Kementan Sabet Peringkat Pratama KPPU Award 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menyabet peringkat pratama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 kategori kemitraan tingkat pusat. Penganugrahan ini diserahkan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dalam kegiatan Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan yang dilaksanakan di Hotel Pullman,Thamrin, Jakarta,(14/12/21).

Wapres mengatakan saat ini seluruh sektor mengalami perubahan dan mengharapkan kekuatan pasar untuk memberikan insentif untuk beradaptasi dengan dunia baru dalam waktu yang cepat. Ini bertujuan agar jika dalam kondiai krisis tidak mengarah pada krisis sosial.

"Peran negara dalam transisi ini sangat besar, khususnya dalam meminimalisir dampak langsung dari krisis," demikian dikatakan Wapres dalam KPPU Award 2021 tersebut.

Peran persaingan dibutuhkan untuk jangka panjang, yakni untuk mencegah agar tindakan negara atas sektor atau pelaku usaha tidak mengarah kepada konsentrasi pasar yang tinggi paska pemulihan. Karena itu, Wakil Presiden menekankan peran KPPU sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakannya. 

"Diharapkan KPPU terus meningkatkan pengawasan di sektor digital dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang diambil di sektor tersebut, yang berpengaruh pada peta persaingan usaha," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyo yang mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima KPPU Award 2021 ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari KPPU melalui penghargaan KPPU Award 2021 kategori kemitraan pusat peringkat pratama. Kedepan Kementan akan terus mengembangkan kemitraan di Kementan dan mengupayakan kemitraan pada target-target yang sudah ditetapkan.

"Oleh karena itu membangun kemitraan sangat penting karena kita ingin memajukan khususnya terkait dengan usaha - usaha yang dilakukan oleh para petani kita," ujarnya.

"Dan juga pengembangan usaha dalam bentuk usaha kecil menengah mikro untuk bisa dicarikan satu kemitraaan yang strategis. Ini untuk mengangkat usahanya melipat gandakan dari pada usaha usaha tersebut jadi nilai yang semakin besar dimasa mendatang," sambung Kasdi.

KPPU Award merupakan apresiasi rutin yang diberikan KPPU kepada Pemerintah yang mendukung KPPU dalam menjalankan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dukungan pengawasan pelaksanaan kemiteraan yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.

Penilaian untuk KPPU Award didasari nilai Indeks Persaingan Usaha (Competition Index) yang telah dilakukan oleh oleh Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran (CEDS UNPAD) dan pengukuran keterlibatan dengan KPPU berdasarkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang ada.

Khususnya, pelibatan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan ekonomi yang diambil serta peningkatan tumbuh kembang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat. (Arianto)

Read More

Refleksi 2021, KKP Buktikan Zero Tolerance Terhadap Illegal Fishing dan Jaga Ketat Pemanfaatan Laut Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku illegal fishing, 96 pelaku destructive fishing, dan penanganan berbagai kasus di bidang pemanfaatan laut selama tahun 2021.

“Selama tahun 2021, kami menangkap 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Selain itu, kami juga mengamankan 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Satu penangkapan kapal ikan asing asal Malaysia bahkan baru saja terjadi di WPP 571 Selat Malaka dan saat ini kapal tersebut sedang dalam proses ad hoc ke Pangkalan PSDKP Batam hari ini,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Kantor KKP pada Senin (13/12/2021).

Lebih lanjut, Adin menjelaskan, proses penanganan kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh PPNS Perikanan. Dari 212 kasus yang ditangani, sebanyak 10 kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 36 kasus dikenakan sanksi administrasi, 9 kasus dikenakan tindakan lain dan 157 diproses hukum. 

“Untuk kasus yang diproses hukum, sebanyak 144 telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht),” terang Adin.

Terkait dengan pengawasan pelaku usaha dalam negeri, Adin menyampaikan bahwa secara umum tingkat kepatuhannya cukup tinggi yaitu mencapai 93,59%. Kepatuhan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1.898 pelaku usaha penangkapan ikan, 599 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, 665 pelaku usaha budidaya ikan dan 308 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. 

Selain kasus illegal fishing dan destructive fishing, selama 2021, KKP juga menangani sejumlah kasus pelanggaran di bidang kelautan, di antaranya terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penanganan pencemaran perairan, serta penyelesaian sengketa kapal kandas yang merusak terumbu karang di berbagai daerah.

“Pengawasan pemanfaatan ruang laut ini tidak kalah kompleks, tahun ini kami menangani beberapa kasus pencemaran dan kapal kandas,” terang Adin.

Menghadapi tahun 2022 ke depan, Adin menjelaskan bahwa kebijakan pengawasan akan didorong untuk mengawal program-program prioritas KKP khususnya penangkapan ikan terukur. Beberapa strategi operasional saat ini telah mulai disimulasikan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Prinsipnya kita akan awasi dari kapal sebelum berangkat (before fishing), pada saat di laut (while fishing) dan setelah ikan hasil tangkapan didaratkan (post landing),” jelas Adin

Sebelumnya, dalam pelaksanaan Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bitung, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengawal program terobosan KKP. Menteri Trenggono juga menginstruksikan jajaran pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Arianto)

Read More

Jasa Raharja Fasilitasi Silaturahmi Online Nataru 2021 untuk Mencegah Covid-19 dan Tekan Angka Laka Lantas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Jasa Raharja meluncurkan program silaturahmi online bertajuk “Sayang JR - Silaturahmi Online bersama yang Tersayang Bareng Jasa Raharja”, untuk liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengatakan, program tidak mudik pada libur Nataru dibuat sebagai bentuk dukungan Jasa Raharja terhadap kebijakan pemerintah membatasi mobilitas orang di masa pandemi. Sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan memfasilitasi masyarakat untuk bersilaturahmi secara online dengan keluarga di kampungnya.

“Mudik online merupakan solusi bagi masyarakat untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halamannya, tanpa melakukan perjalanan fisik yang berisiko di masa pandemi covid-19,” kata Dewi Aryani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Untuk silaturahmi online bersama keluarga/kerabat, Jasa Raharja akan memberikan kuota data internet senilai Rp150.000 secara gratis kepada 5.000 pendaftar.

 

Adapun, kata Dewi, pendaftaran dilakukan melalui aplikasi JRku dengan mengikuti syarat antara lain; melampirkan KTP, memiliki nomor pra bayar, wajib membantu sosialisasi kegiatan Sayang JR melalui Instagram dengan menyampaikan kepada minimal 3 orang teman dan mengunggah bukti berupa screen shot pada saat melakukan pendaftaran

Selain itu, lanjutnya, pendaftar harus berada di kota domisili pada saat melakukan pendaftaran, mengisi data diri pendaftar dan keluarga/kerabat di formulir pendaftaran dengan benar dan jujur, domisili pendaftar dan keluarga yang didaftarkan tidak boleh dalam kota yang sama, peserta menyatakan setuju untuk tidak melakukan mobilitas selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

"Data pendaftar akan diverifikasi tim Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku. Masa pendaftaran berlangsung hingga Jumat 17 Desember 2021.Sedangkan pembagian pulsa kepada masyarakat yang terpilih akan dilakukan seluruhnya pada 22-23 Desember 2021," ungkapnya.

Disisi lain, Dewi menambahkan, peserta silaturahmi online juga berhak mengikuti puncak acara Sayang JR “Extravaganza” yang diselenggarakan secara live streaming di Youtube pada 23 Desember 2021 dengan total hadiah Rp10 juta.

Asal tahu saja, Acara puncak Sayang JR diisi dengan talkshow dan quiz, serta yang paling menarik adalah Silaturahmi Online antara 5 orang terpilih dengan keluarganya di kampung halaman secara live. Peserta juga akan mendapat hadiah menarik dengan total Hadiah 10 juta Rupiah dari Jasa Raharja. Acara ini akan dipandu Surya Insomia dan Nabila Putri, dengan nara sumber Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwanto. (Arianto)

Read More

Ekspor Produk Perikanan Naik 6,6 Persen di 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, selama 2021, penguatan ketahanan ekonomi terlihat dari peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan. Sejak Januari – Oktober 2021 nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,56 miliar atau naik 6,6% dibanding periode yang sama tahun 2020.

"Pada periode tersebut nilai impor mencapai USD408 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus USD4,15 miliar atau meningkat 5,8% dibanding periode yang sama tahun 2020," terang Artati saat refleksi akhir tahun di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Artati menambahkan, angka tersebut dihasilkan dari komoditas ekspor utama yakni Udang (40%), Tuna-Cakalang-Tongkol (13%), Rajungan-Kepiting (11%), Cumi-Sotong-Gurita (10%), dan Rumput Laut (6%). Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (45%), Tiongkok (15%), Jepang (11%), ASEAN (9%), dan Uni Eropa (6%).

"Kami perkirakan nilai ekspor produk perikanan tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar," sambungnya.

Kemudian dari sisi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, Artati memastikan Ditjen PDSPKP melaksanakan program Klaster Daya Saing (KDS) atau hilirisasi industri udang. Program ini memuat fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan penyedia saprokan, mempertahankan  mutu pasca panen dan distribusi yang handal dan efisien, fasilitasi bantuan Pemerintah berupa sarana pasca panen, pembinaan mutu  pada penanganan  hasil fasilitasi sistem rantai dingin.

Hasil dari KDS telah mampu mendongkrak produksi usaha Koperasi Nelayan Paloh Jaya, Kalimantan Barat yang semula 12 ton/tahun menjadi 132 ton/tahun dalam kurun waktu 2 tahun.

"Kita juga dorong ke peningkatan ekspor dan perluasan pasar dalam negeri, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan UPI sebagai off-taker dan fasilitasi bussines matching hingga edukasi ekspor," urainya.

Selain KDS, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Selama periode Januari-September 2021, penyerapan KUR melesat 69,3% dengan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 58,5% serta pertumbuhan berdasarkan bidang usaha dibanding periode yang sama tahun 2020. Artati merinci, di bidang budidaya terdapat peningkatan 64,4%, pengolahan dan pemasaran meningkat 94,03%, penangkapan meningkat 50,5%, jasa perikanan meningkat 57,4%.

"Total dana yang akan disalurkan melalui KUR kami perkirakan mencapai Rp8 triliun di akhir tahun 2021," terang Artati.

Program lain yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ialah dukungan Ditjen PDSPKP pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun bantuan yang disalurkan berupa penyediaan sarana dan prasarana gudang beku/penyimpanan ikan. Artati menyebut koperasi/kelompok penerima bantuan rata-rata mendapatkan efisiensi biaya operasional penyimpanan hasil perikanan sebesar 30% - 40% setelah menerima bantuan sarana gudang beku portabel. Bahkan, harga jual produk terjangkau, mutu lebih terjaga, dan omzet meningkat.

Selain kegiatan tersebut, Ditjen PDSPKP juga mendorong pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak dan Mimika. Hasilnya, terdapat peningkatan volume produksi tahun 2016 – 2020 sebesar 47,8% di SKPT Biak dan 42,72% di SKPT Mimika. Dampak positif lainnya, adanya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiatan usaha di kedua SKPT tersebut. Bahkan, kedua SKPT ini juga telah melakukan ekspor seperti SKPT Biak pada 28 Agustus 2021 lalu sukses melakukan ekspor perdana produk perikanan berupa tuna loin dan kepiting ke Singapura. Terkini, Rabu 8 Desember 2021 di SKPT Mimika melaksanakan ekspor perdana oleh PT. Bartuh Langgeng Abadi dengan komoditas udang laut ke Jepang sebanyak 11,3 ton.

"Kedua SKPT ini bisa kita bilang from zero to hero," ujarnya.

Kemudian dari sisi pemasaran, Artati menegaskan jajarannya juga melakukan penguatan brand Indonesia Seafood. Dari sekian kegiatan tersebut, Artati mengaku siap untuk menyukseskan terobosan KKP terkait hilirisasi perikanan tangkap dan budidaya secara kolaboratif, integratif, partisipatif dan mempromosikan kemudahan berusaha menuju KKP rebound.

"Kami pun adaptif dan responsif terhadap ekosistem usaha baru seperti fasilitasi startup milenial, inovasi dan diversifikasi produk, penerapan masif GMP/SSOP, penguatan logistik dan rantai pasok serta digitalisasi dan hybrid marketing," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar pelaku usaha perikanan Indonesia untuk bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Dia pun meminta Ditjen PDSPKP melakukan profiling terhadap pasar perikanan dunia, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan pengembangan pasar. (Arianto)

Read More

KKP Optimistis Subsektor Perikanan Budidaya Bisa Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mulai mengimplementasikan dua program terobosan KKP di awal tahun 2022, untuk menggenjot produktivitas sektor perikanan budidaya di Indonesia. Peningkatan produksi salah satunya bertujuan untuk memenuhi target ekspor, khususnya untuk komoditas perikanan budidaya.

Dua program terobosan yang dimaksud yakni pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global. Serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.  

“Kami yang berada di DJPB baik pusat maupun di daerah melalui Unit Pelaksana Teknis serta bersinergi dengan lintas sektoral akan berjuang sama-sama untuk merealisasikan dan menjalankan dua program terobosan yang akan kami jalankan di tahun 2022 ini," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Kinerja Subsektor Perikanan Budidaya di 2022 yang berlangsung secara hybrid, Selasa (7/12/2021).

Merefleksikan program terobosan tersebut, lanjut Tebe, pihaknya fokus pada komoditas berorientasi ekspor yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Untuk udang sendiri sudah ada target produksi yakni 2 juta ton pada tahun 2024. Strategi KKP berupa revitalisasi tambak udang tradisional menjadi tambak semi intensif melalui peranan teknologi dengan target seluas 45 ribu hektare (ha). Melalui strategi ini, produktivitas tambak dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan meningkat menjadi 30 ton/ha/tahun.

Strategi lainnya melalui Modelling tambak udang seluas 1.000 ha yang merupakan percontohan kawasan tambak udang modern terintegrasi yang menerapkan good aquaculture practices dari hulu hingga hilir. Melalui modelling tambak ini diharapkan produktivitas dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan bisa menjadi 80 ton/ha/tahun. 

“Peningkatan produksi komoditas berorientasi ekspor jadi harga mati. Guna pemulihan ekonomi nasional selama pandemi yang masih membayangi kita semua. Salah satu komoditas yang akan kita kejar terus produksinya adalah udang karena memang udang masih jadi primadona ekspor," tegas Tebe. 

Program terobosan berikutnya adalah pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal dengan tujuan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan menjaga komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan. 

Lokasi kampung perikanan budidaya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, antara lain berada di Kabupaten Pasaman untuk komoditas ikan mas, Kabupaten OKU Timur untuk patin, Kabupaten Pati untuk komoditas nila salin, Kabupaten Gresik untuk ikan bandeng, Kabupaten Lombok Timur untuk lobster, dan Kabupaten Kupang untuk kampung budidaya kerapu. Keenamnya sudah ditetapkan, dan akan ada 130 lokasi lainnya yang akan dibangun pada 2022.

“Kampung perikanan budidaya menjadi salah satu andalan untuk bisa menjadi ketahanan pangan nasional. Selain itu, program terobosan KKP terkait subsektor perikanan budidaya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, melalui pembentukan korporasi, maupun lahirnya entrepreneur baru, meningkatkan penerimaan negara melalui devisa ekspor, pajak, PNBP, maupun sumber penerimaan subtitusi impor serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Harapannya program yang akan kita jalankan mampu memberikan manfaat yang besar baik untuk masyarakat khususnya pembudidaya," tutur Tebe.

Sementara itu, kinerja subsektor Perikanan Budidaya sepanjang tahun 2021 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dan para pembudidaya. Di antaranya nilai tukar pembudidaya ikan pada triwulan III 2021 sebesar 103,08, meningkat dibandingkan capaian triwulan III tahun 2020 sebesar 100,34. Kemudian pendapatan pembudidaya ikan pada triwulan III 2021 sebesar Rp 4.367.018,- meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 sebesar Rp 3.544.245,-

Dari sisi produksi, jumlah produksi perikanan budidaya pada triwulan III 2021 sebesar 12,25 juta ton, meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 yang sebesar 11,53 juta ton. Produksi Ikan Hias pada triwulan III 2021 sebesar 1,02 miliar ekor, meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 sebesar 0,78 miliar ekor. Dan capaian nilai PNBP Perikanan Budidaya sampai dengan November 2021 mencapai Rp 27,80 miliar melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 19,91 miliar.

Capaian kinerja yang positif tersebut didukung oleh realisasi program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2021 melalui pengelolaan perbenihan yang telah dilakukan per November 2021 kemarin di antaranya penyediaan benih bermutu sebanyak 172 juta ekor, penyediaan calon induk unggul 170,6 ribu ekor, penyediaan bibit rumput laut sebanyak 92,7 ribu kg, penyediaan KJA Budidaya Laut sebanyak 150 unit, Rehabilitasi UPR/HSRT sebanyak 3 unit dan kebun bibit rumput laut sebanyak 30 unit. Selain itu melalui pengelolaan produksi dan usaha budidaya diantaranya penyediaan minapadi 100 unit, penyediaan sarana dan prasarana ikan hias sebanyak 63 unit, penyediaan sarana dan prasarana produksi sebanyak 609 paket dan budidaya ikan sistem bioflok sebanyak 192 unit.

Selain itu, pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan telah dilakukan per November 2021 kemarin di antaranya Pengelolaan Irigasi perikanan partisipatif (PITAP) sebanyak 55 unit dan bantuan excavator sebanyak 29 unit. Sementara pengelolaan pakan dan obat ikan juga telah dilakukan di antaranya penyediaan pakan alami 5 unit, penyediaan pakan ikan mandiri 703,5 ribu kg serta mesin dan bahan baku pakan sebanyak 40 unit.

Adapun dampak dari pengembangan program perikanan budidaya pada kegiatan padat karya telah melibatkan tenaga kerja sebanyak 3.124 orang dengan upah yang terbayarkan sebanyak Rp 13,82 miliar. Di antaranya untuk program kegiatan KJA Budidaya laut sebanyak 150 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 300 orang, kegiatan minapadi sebanyak 100 unit dengan menyerap tenaga kerja 667 orang, kegiatan PITAP sebanyak 55 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.400 orang, kegiatan kluster tambak udang (MSF) sebanyak 1 unit dengan tenaga kerja terlibat sebanyak 58 orang dan kluster tambak udang sebanyak 8 unit dengan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 699 orang.

“Poinnya apa yang sudah dilakukan di tahun 2021 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2022, kami berharap perikanan budidaya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya khususnya, dengan tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Agar kelak anak cucu kita masih bisa menikmati potensi sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya di masa depan," tandas Tebe. (Arianto)

Read More

Terkait Test PCR dan Antigen, Kaukus Masyarakat Sipil Siap Audit PT GSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi covid-19 membuat rakyat menderita, menelan korban materi serta jiwa. Banyak pihak kehilangan mata pencaharian serta kehilangan penghasilan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah wajib mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum. 

"Pemerintah tidak boleh membiarkan pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan sepihak dari kondisi pandemi. Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari eksploitasi yang merampas keuangan masyarakat atas nama pandemi," kata Ferry Juliantono, Kaukus Masyarakat Sipil dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/11).

Namun, sambung Ferry, faktanya mengenaskan. Pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah membiarkan pihak swasta menguasai bisnis barang publik seperti test PCR dan test antigen yang seharusnya dikuasai oleh negara. Pemerintah bahkan membiarkan pihak swasta mengeksploitasi pasar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara mengenakan harga yang sangat tinggi dan abnormal.

Ironisnya, lanjut Ferry, perampasan uang masyarakat ini difasilitasi pemerintah dan pejabat negara, dengan membiarkan dan bahkan menetapkan kebijakan harga sangat tinggi. Dengan terbongkarnya keterlibatan pejabat negara yang diberi wewenang atas kebijakan pengendalian pandemi yang juga merangkap sebagai pemilik atau terafiliasi dengan perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir.

"Maka kami berpendapat bahwa ini adalah tindakan KKN yang bukan saja merugikan masyarakat secara langsung tetapi juga merugikan keuangan negara bila Kementerian Kesehatan, Dinas-Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia membeli PCR dengan harga yang sangat tinggi tersebut," ungkapnya.

Disatu sisi, Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui keterlibatannya di salah satu perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen tersebut, yaitu PT GSI. "Namun dia mengaku PT GSI didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk tujuan sosial dan membantu masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyatakan perusahaannya, PT GSI, siap di audit," ucapnya.

Asal tahu saja, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (atau singkatnya Kaukus Masyarakat Sipil) mendukung pernyataan Luhut untuk diaudit, dan mendorong masyarakat agar tidak menduga-duga dan berprasangka buruk terhadap PT GSI yang katanya didirikan untuk aktivitas sosial. Pelaksanaan audit ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir.

Selain itu, tegasnya, Untuk mendukung rencana yang sangat baik ini, Kaukus Masyarakat Sipil siap bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, serta sudah menyiapkan Auditor resmi dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

"Semoga rencana audit ini dapat dilaksanakan secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat segera memperoleh kejelasan atas dugaan perampasan uang masyarakat dan negara triliunan rupiah yang dilakukan oleh pengusaha, dan difasilitasi pemerintah melalui penetapan kebijakan harga yang abnormal tinggi," imbuhnya. 

"Kami berharap bahwa rencana audit ini dapat dilakukan secepat mungkin agar masyarakat luas segera mendapat informasi yang lebih valid akan kasus PCR ini," pungkasnya.

Untuk mendorong kelancaran proses pengungkapan Kasus PCR ini, Ferry mengaku, kami siap melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, yaitu tempat masyarakat melaporkan atau menyampaikan bukti-bukti terkait kasus PCR ini.

2. Menyiapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang siap ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan cq. PT. GSI untuk mengaudit PT. GSI sehingga bisa diketahui jumlah pasti aliran uang dan keuntungan perusahaan tersebut.

Selain Ferry Juliantono, hadir juga dalam kegiatan ini, Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Boyamin Saiman dan Refly Harun. (Arianto)

Read More

Terima Habib Zein, Wapres Pastikan Hadiri Muktamar Nasional Ke-25 Rabithah Alawiyah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin hari ini menerima Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zein bin Umar bin Smith, di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2021). 

Menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, kedatangan Habib Zein di kediaman Wapres selain bersilaturahmi juga untuk mengundang Wapres menghadiri pembukaan Muktamar Nasional Ke-25 Rabithah Alawiyah yang akan diselenggarakan di Hotel Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat. 

"Habib Zein berharap kepada Wapres untuk hadir dalam acara Muktamar (Rabithah Alawiyah) yang akan dilaksanakan pada Jumat malam, 3 Desember 2021," ungkap Masduki dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres dalam pertemuan. 

Terhadap undangan ini, sambung Masduki, Wapres menyambut baik dan menyatakan kesediaannya untuk hadir pada acara tersebut. 

Namun, kehadiran Wapres belum dapat dipastikan secara fisik atau virtual karena pada saat yang sama Wapres telah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. 

"Ketepatan pada malam itu Wapres sedang ada di Bandung, sehingga apakah kemungkinan bisa hadir fisik ataukah hadir secara virtual," terangnya. 

Selama ini, kata Masduki, kegiatan-kegiatan Rabithah Alawiyah sering dihadiri Wapres-Wapres sebelumnya, sehingga Habib Zein sangat berharap kehadiran Wapres Ma'ruf Amin pada Muktamar nanti. 

"Yang pasti Habib Zein bin Smith bersama dua orang panitia yang mendampingi, sangat berharap kepada Wapres untuk mendatangi acara itu," ujarnya. 

Untuk itu, menurut Masduki, mengingat keakraban yang terjalin antara kedua ulama yang sama-sama pernah menjadi pengurus PBNU tersebut, Wapres memastikan bahwa dirinya akan hadir pada Muktamar Rabithah Alawiyah, Desember mendatang.

"Hubungannya bukan lagi hubungan yang sifatnya resmi struktural tapi sudah semacam ada hubungan yang akrab kekeluargaan. Apalagi sebagaimana kita ketahui para ulama NU itu adalah para pencinta keturunan nabi, para habaib," tutur Masduki.

"Sehingga dengan demikian Wapres menerima dengan baik dan insya Allah akan hadir dalam acara itu," imbuhnya.

Terakhir, Masduki mengungkapkan bahwa pertemuan Wapres dengan Habib Zein berlangsung sangat akrab selama kurang lebih 30 menit. 

"Suasananya berlangsung sangat akrab," pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Wacana Pembubaran MUI, Wapres: Tuntutan Tersebut Tidak Rasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan adanya penangkapan tiga orang terduga teroris yang disinyalir menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Salah satu dari kegita tersangka tersebut adalah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ahmad Zain An Najah.

Menanggapi penangkapan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat menyatakan bahwa MUI bukan lembaga teroris. MUI telah menjadi rekan pemerintah dalam memberantas terorisme. Oleh karena itu, kedua hal tersebut (penangkapan anggota dan terorisme), tidak dapat dihubungkan. 

“MUI bersama BNPT terus melakukan upaya-upaya untuk kontra radikalisme dan juga langkah-langkah deradikalisasi. Jadi, kalau MUI secara lembaga dianggap justru tidak memperhatikan terorisme, itu suatu kesalahan besar karena memang sejak awal MUI sudah justru merupakan partner pemerintah di dalam penanggulangan terorisme. Jadi, saya kira Ini yang perlu dipahami,” tegas Wapres dalam keterangan persnya di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, komitmen MUI dalam memberantas terorisme telah ditunjukkan sejak lama. Bahkan, MUI merupakan salah satu lembaga yang turut menginisiasi terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam. TPT (Tim Penanggulangan Terorisme) ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” urai Wapres. 

Terkait upaya yang disinyalir sebagai penyusupan teroris ke dalam MUI, Wapres menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang tidak dapat dihindari. Sebab, MUI merupakan organisasi besar yang di dalamnya berkumpul banyak sekali representasi organisasi massa. Selain itu, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor tercepat dalam mengubah pola pikir seseorang. 

“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” ungkap Wapres.

“MUI itu kan sebenarnya merupakan lembaga representasi lebih dari 60 organisasi Islam yang bergabung di situ. Dan juga ada beberapa tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh zuama yang juga bergabung. Artinya, MUI itu adalah organisasi yang berkumpulnya, selain representasi ormas dan pemimpin-pemimpin, yang begitu besarnya itu,” tambahnya.

Menutup keterangan pernya, Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus [dihukum],” pungkas Wapres. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Layanan Publik di Sulsel, Menteri Basuki Tandatangani 7 Prasasti Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Di sela-sela peninjauan untuk kesiapan peresmian  

Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani 7  prasasti tanda selesainya pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (22/11/2021). 

 

Tujuh infrastruktur yang telah selesai sebagai wujud peningkatan layanan infrastruktur publik adalah Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Gedung Kuliah Politeknik Pertanian Pangkajene dan Kepulauan, Pondok Pesantren Modern dan Pendidikan Alquran IMMIM, Gedung Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Tol Layang A.P Pettarani, Kolam Regulasi Nipa-Nipa serta Bendungan Karalloe sendiri.

"Penandatangan prasasti ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas infrastruktur yang sudah selesai dibangun, di mana tertera pula nama kontraktor dan konsultan. Kami semua ikut bertanggung jawab," kata Menteri Basuki. 

Pembangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR merupakan sarana dasar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung kualitas permukiman, ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan peningkatan konektivitas untuk peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas sumberdaya manusia.

Menteri Basuki mencontohkan pembangunan Bendungan Karalloe yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air sejak 2013, namun mulai efektif bekerja sejak 2017 setelah tanah bebas, akan memberikan manfaat suplai air  untuk  mengairi lahan irigasi seluas 7.004 hektar di Kabupaten Gowa dan Jeneponto serta meningkatkan Indeks Pertanaman dari 150% menjadi 250% dan reduksi banjir di Jeneponto dan sekitarnya 49%.

“Pembangunan bendungan harus diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” tutur Menteri Basuki. 

Bendungan berkapasitas 40,53 juta m3 dengan luas genangan 248,50 hektare ini juga akan memberikan suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW, dan pengendali banjir untuk Kabupaten Gowa sebesar 49 m3/detik. 

Usai penandatangan prasasti, Menteri Basuki meninjau pekerjaan rehabilitasi Bendung Kelara dan Karalloe yang telah selesai pada tahun ini. Daerah Irigasi Kelara dan Karalloe dengan luas kurang lebih 4.000 hektare akan mengairi area persawahan di Kabupaten Jeneponto yang bersumber dari 2 bendungan, yakni Bendungan Kerala dan Karalloe. 

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Hariyono Utomo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel  Muhammad Insan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Ahmad Asiri, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Perumahan Sulawesi III Sugiharjo, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono.  (Lak/Ant)

Read More