Peletakan Batu Pertama Renovasi Rumah Prajurit di Korem 031/Wira Bima

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., diwakili oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.IP., M.S.I., melaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya renovasi rumah prajurit di lingkungan Korem 031/Wira Bima, Pekanbaru, Jumat (26/7/2024).

Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan para prajurit serta keluarganya dalam menempati rumah dinas. 

Brigjen TNI Dany Rakca berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi para prajurit beserta keluarganya demi meningkatkan semangat dan kinerja yang lebih baik.

Kasrem Kolonel Kav Eko Agus Nugroho dalam sambutannya menyatakan, "Kegiatan peletakan batu pertama renovasi mandiri rumah dinas asrama pancasila ini merupakan bentuk kepedulian pimpinan Korem 031/Wira Bima kepada prajurit dan keluarganya. Harapannya kita sama-sama menjaga dan merawatnya."

Sementara itu, Serda A.R. Siregar, salah satu prajurit yang menempati rumah dinas, mengucapkan terima kasih kepada Danrem 031/Wira Bima atas perhatiannya untuk merenovasi perumahan prajurit, sehingga kenyamanan dapat meningkat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi Korem serta prajurit dan PNS Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 

Read More

Picu Kerusakkan Lingkungan, SPR Laporkan Penambangan Ilegal Galian C

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Sinergi Pemuda Riau (SPR) menyoroti banyaknya jalan berlobang di kota pekanbaru yang tak kunjung usai. Padahal Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi Riau telah mengucurkan anggaran cukup besar untuk perbaikkan jalan, namun seolah persoalan ini tak kunjung terselesaikan.

SPR menilai, jalan - jalan rusak dan berlobang bukan saja di sebabkan oleh genangan air ataupun pekerjaan galian pipa saja, tetapi juga di akibatkan oleh adanya aktivitas truk muatan tanah urug yang semerawut. 

"Kami berharap dinas terkait benar-benar mengatensi persoalan ini, efek yang paling dekat dengan kita adalah potensi kerusakan jalan, dan kebersihan jalan," ujar Randi Syaputra, Ketua Sinergi Permuda Riau kepada Media ini, Kamis (25/07/2024).

Randi mengatakan, SPR telah membuat pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, terkait maraknya penambangan tanah timbun diduga tak berizin di kota Pekanbaru. 

"Pengaduan tertulis telah kami sampaikan, hal ini kami lakukan setelah melakukan kajian dan melakukan investigasi dilapangan bersama Tim yang kami bentuk sendiri," tegasnya. 

Randi juga membeberkan beberapa hal yang sangat krusial, sehingga penambangan tanah timbun tak berizin di kota Pekanbaru ini harus mendapatkan sanksi tegas. 

"Harus diproses hukum agar ada efek jera, sebab jalan umum rusak, lingkungan rusak, belum lagi berapa kerugian Pemko Pekanbaru akibat aktivitas penambangan tanah urug (tanah timbun) illegal ini," bebernya. 

"Berdasarkan pengamatan kami dilapangan, kami duga sudah jutaan kubik tanah yang di keruk untuk dijual pada proyek pembangunan, baik oleh swasta maupun Perusahaan berbau BUMN tentunya bisa mencapai ratusan milyar, Pemko Pekanbaru kehilangan PAD nya melalui pajak penambangan Galian C ini," tegasnya lagi. 

Lebih lanjut, ia tegaskan, sebagai bentuk kecintaan terhadap Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, Sinergi Pemuda Riau berkomitmen akan terus bergerak mengawasi setiap hal–hal yang merugikan masyarakat, lingkungan maupun potensi pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh oknum–oknum yang tidak bertanggungjawab. (Arianto)

Read More

Terus Berbenah, Dirbinganis Ditjen Badilag Gelar Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis – Ditjen Badilag menggelar rapat penyusunan standar kompetensi tenaga teknis selama tiga hari dari 22-24 Juli 2024 di Hotel Mecure, Tangerang, Senin (22/07/2024)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. ), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag), Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi (Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.), Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama (Rina Herlina, S.H., M.H.).

Turut hadir, Hakim Yustisial pada MA RI (Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H, M.H.I.), Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Akhmad Sahid, S.H.), Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Badan Urusan Administrasi MA RI (Muzhar Khotib, S.IP., S.H.), Pejabat Eselon IV pada Subdit Pengembangan dan Subdit Mutasi Hakim, beserta TIM IT Ditjen Badilag.

Program daripada kegiatan tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan hasil capaiannya adalah Terwujudnya Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat pedoman standar kompetensi tenaga teknis peradilan agama. 

Tujuannya :

- Agar kompetensi pegawai baik teknis dan manajerial, dapat terukur secara akurat

- Agar Setiap jabatan memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan;

- Agar setiap tenaga teknis dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI). 

Dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk mengingat kembali tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. ”Tugas kita dalam membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis yang salah satunya di bidang pembinaan tenaga teknis”, ujarnya.

Selain daripada itu, beliau juga menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan SDM yang menjadi faktor sentral penggerak roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensinya diukur menggunakan Kamus Kompetensi.  

Tidak lain tujuannya untuk membentuk karakter bagi para ASN. Beliau juga menegaskan “Program prioritas Ditjen Badilag Tahun 2024, pada area Penguatan Kepemimpinan dan SDM, salah satunya adalah ”Program pembibitan calon pimpinan peradilan agama (talent pool) ini merupakan tugas kita bersama. Dengan adanya pengklasifikasian dan standar kompetensi, nantinya akan terukur secara akurat. Pimpinan-pimpinan lembaga Peradilan Agama yang akan datang akan semakin baik dan berkompeten. Pemetaan kompetensi tenaga teknis juga harus dimulai dari dini, agar kedepannya jabatan-jabatan yang ada, sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya”

Pada kegiatan itu juga, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis juga memberikan arahan kepada tim penyusun standar kompetensi terkait dengan Merit System sebagai suatu kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Oleh karenanya dibutuhkan standar kompetensi di lingkungan Peradilan Agama. 

Nantinya dari standar kompetensi tersebut, dapat dijadikan evaluasi bagi Ditjen Badilag dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Lembaga Peradilan Agama.

Harapan dari kegiatan tersebut, bahwa standar kompetensi ini dapat sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

Sehingga kedepannya jabatan-jabatan yang ada di lembaga Peradilan Agama, dapat sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. (Arianto)

Read More

Kemenkes dan Mitra Jejaring TBC, Sepakat Fasilitas Kesehatan Harus Bersinergi dalam Penanggulangan TBC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM).

Acara yang bertajuk

“Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diadakan pada Rabu 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta yang juga ditayangkan secara langsung di YouTube STPI disini.

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC di dunia.

Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis (2017) menyatakan bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan swasta.

Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.

Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.

dr. Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI mengatakan, Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor.

"STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” imbuh dr. Nurul Luntungan 

Sementara itu, dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah, Dia ungkapkan, Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam pertemanan dan penganggaran yang ada di daerah

"Serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan media,” jelas dr. Henry.

Menanggapi hal tersebut, dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat

“Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dendam strategi PPM diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” ujar dr. Imran Pambudi.

Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC.

“Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” pungkas dr. Imran Pambudi.

Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan yang bisa diadopsi.

"Harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penekanan pada Atribut Fisik Perempuan dalam Pemberitaan: Tantangan dan Solusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemberitaan terkait perempuan masih sering menekankan pada atribut fisik seperti kecantikan, bukan pada kontribusi atau peran mereka. Hal ini diungkapkan oleh Anita Dhewy, penulis buku dan Wakil Pemimpin Redaksi Konde.co, dalam peluncuran Buku Panduan Peliputan untuk Jurnalis serta Diskusi Publik "Pemilu Berperspektif Gender dan Inklusi" di Jakarta, Rabu (24/07/2024).

Anita menyoroti bahwa media cenderung menggambarkan calon legislatif perempuan sebagai "caleg cantik" daripada membahas program dan visi mereka. "Contohnya, foto caleg cantik sering digunakan sebagai alat politik, menekankan penampilan daripada peran atau kontribusinya," ujar Anita. 

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada calon legislatif perempuan, tetapi juga terlihat pada gaya istri para capres dan cawapres yang lebih disorot pada penampilan daripada kontribusinya. "Penampilan luar selalu diutamakan, seolah-olah peran dan kontribusi mereka diabaikan," tambah Anita.

Anita juga mencatat bahwa jurnalis perempuan sering menghadapi kesulitan dalam memasukkan perspektif gender dan inklusi dalam pemberitaan. "Banyak jurnalis perempuan yang mengalami intimidasi, pelecehan, dan kekerasan seksual saat meliput berita di lapangan," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan media yang mendukung pemberitaan berperspektif gender dan inklusi. "Ruang redaksi harus punya peran besar dalam menentukan berita yang muncul, dan jurnalis harus diberdayakan untuk meliput dengan perspektif gender," tegas Anita.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Parkir Liar Di City Park, 32 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh Jaya 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, bekerja sama dengan TNI, Dishub, dan Satpol PP, menggelar apel penertiban parkir liar sebagai bagian dari Operasi Patuh Jaya 2024. 

Apel tersebut dilaksanakan dikantor Dishub Rawabuaya dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya, dengan melibatkan 62 personel gabungan dari berbagai instansi.

Dalam arahannya, Kompol Ridha Aditya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Operasi Patuh Jaya 2024. 

"Hari ini, di hari ke-9 Operasi Patuh Jaya 2024, kita akan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir liar di bahu jalan di belakang Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat," ujar Kompol Ridha Aditya saat memberikan pengarahan, Selasa, 23/7/2024. 

Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan memastikan bahu jalan tidak digunakan sebagai tempat parkir, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Selain penertiban parkir liar, Kompol Ridha Aditya juga menyampaikan bahwa Satpol PP Jakarta Barat akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan serta mengurangi potensi kemacetan.

Kasi Dal Ops Dishub Jakarta Barat, Bapak Afandi Nofrisal, turut memberikan penjelasan mengenai kegiatan ini. 

"Kami bersama Satlantas Jakbar, Garnisun, Pol PP, Pom AD, dan Brimob menindaklanjuti kegiatan CRM (City Road Management) yang berlokasi di City Park terkait parkir liar di lokasi tersebut. 

"Total kendaraan yang kami angkut kurang lebih ada 32 kendaraan, dengan rincian sebanyak 22 unit ditilang, 8 unit roda 2 ditindak ditempat dengan dikempesin dan 2 unit kendaraan roda empat dilakukan penderekan," ujar Bapak Afandi Nofrisal.

Beliau juga mengimbau para pengendara agar memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan. 

"Kami mohon kepada pengendara agar parkir di tempat yang telah disediakan. Di sini banyak lahan parkir yang kosong, yang mana lebih aman, lebih nyaman, dan tidak mengganggu kendaraan yang berlalu lalang," tambahnya.

Operasi Patuh Jaya 2024 ini merupakan bagian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. 

Dengan adanya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. 

Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat. (Arianto)

Read More

Dukung Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi Nasional, Kementerian PUPR Gelar Konstruksi Indonesia 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan event Konstruksi Indonesia (KI) pada tahun 2024 ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi dan media pertukaran informasi antar stakeholders kontruksi. 

"KI 2024 hadir kembali untuk menindaklanjuti kesuksesan KI 2023 serta sebagai bentuk dukungan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi melalui serangkaian agenda untuk menciptakan peluang usaha serta menjadi booster bagi stakeholder jasa konstruksi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis saat Launching KI 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024). 

Pada tahun 2024, daya saing nasional Indonesia berada di peringkat 27, naik 7 peringkat dari tahun 2023, sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand. Anggaran infrastruktur nasional pada tahun ini juga cukup besar yaitu sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. 

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tentunya harus dilakukan dengan akuntabel dan berkeadilan serta diikuti oleh kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya," kata Abdul Muis.

Dengan mengusung tema “Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing”, KI 2024 menjadi pengingat bahwa seluruh masyarakat jasa konstruksi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan industri konstruksi yang begitu cepat demi mencapai keberhasilan dan keberlanjutan proyek konstruksi di masa kini dan masa depan serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Industri konstruksi harus agile dalam merespon perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar dengan cepat dan efektif. Kita juga harus mampu beradaptasi untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi yang terus berubah agar dapat tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat," katanya. 

KI 2024 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya akan digelar pada 6-8 November 2024 di ICE BSD, Tangerang. Adapun agenda utamanya antara lain konferensi, fair and expo, penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video. 

Dengan terselenggaranya event KI 2024 ini diharapkan dapat menciptakan media pertukaran informasi supply and demand dan komunikasi stakeholder jasa konstruksi baik nasional dan internasional, sekaligus menjadi ajang promosi untuk mendorong investasi, kreativitas, teknologi konstruksi, dan kegiatan konstruksi nasional.

"Saya mengajak seluruh masyarakat jasa konstruksi untuk bersama-sama dan berkolaborasi memanfaatkan dan menyemarakkan rangkaian Konstruksi Indonesia 2024 ini sebagai ajang yang produktif dan inspiratif bagi kita semua untuk mendorong industri konstruksi menuju masa depan yang lebih baik," tutup Abdul Muis. 

Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Canka Amprawati Suryadi Putri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstuksi (LPJK) Taufiq Widjoyojo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PUPR, para Direktur Utama Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi, para Direktur Utama Perusahaan Asuransi dan Perbankan, dan para Direktur Utama Perusahaan Pendukung Industri Konstruksi. (Arianto)

Read More

Bareskrim Ungkap Pengedar Obat Perangsang Impor dari China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka peredaran obat perangsang berbahaya yang digunakan untuk pesta seks sesama jenis. Obat tersebut di impor langsung dari China.

“Obat perangsang dengan sebutan ‘poppers‘ didapat dengan cara mengimpor langsung dari China,” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Mukti mengatakan obat perangsang ‘poppers‘ dijual para tersangka melalui platform media sosial dan toko online. Obat berbahaya itu kini sudah diamankan.

“Bahan kimia obat berbahaya atau obat perangsang ‘poppers‘ yang diimpor dari China dipasarkan melalui media sosial,” ucapnya.

Pengungkapan jaringan tersebut dilakukan usai polisi mendapati rencana transaksi obat ‘Poppers‘ di kawasan Bekasi Utara, Jawa Barat.

“Pada tanggal 13 Juli 2024, tim Subdit III berhasil menahan satu tersangka selaku pengedar obat keras Poppers bernama RCL,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RCL telah mengedarkan obat berbahaya tersebut sejak tahun 2017. RCL mengaku membeli obat itu dengan cara impor kepada sosok E yang berada di negara China.

“Dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang. Obat perangsang itu biasa digunakan oleh kelompok LGBTQ,” jelasnya.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan kasus serupa di wilayah Banten. Lewat pengembangan itu, penyidik menangkap dua tersangka berinisial MS dan P selaku pengedar di Banten.

Kedua pelaku diketahui mendapatkan obat berbahaya Poppers dengan cara impor dari L yang merupakan WN China. Setelahnya, obat tersebut dijual lewat media sosial dengan nama samaran ‘hornet‘.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menyita total 825 obat perangsang popper di lokasi gudang Bekasi Utara dan 844 obat perangsang dari wilayah penangkapan Banten. Tersangka diancam hukuman Pasal 435 UU No 17 tahun 2003 tentang kesehatan, terkait dengan bagian farmasi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. (Arianto)

Read More

OJK Gelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Komisi XI DPR RI menggelar acara "Temu OJK Bedah Pinjaman Online" di Jakarta, Senin (22/07/2024). Acara ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dalam pembukaan acara, Nur Aliem mengucapkan terima kasih kepada para peserta, termasuk blogger, wartawan, dan tokoh masyarakat, yang hadir untuk bersama-sama lebih hati-hati dalam menggunakan data pribadi dan menghindari pinjaman online ilegal.

Di sesi paparan, akademisi Agung Budi Prasetyo, S.T, M.Eng, Ph.D, menyampaikan pandangannya. "Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan terkait pinjaman online karena dampak negatifnya semakin meningkat di Indonesia," ujarnya. Ia menyoroti kasus bunuh diri, perceraian, dan masalah lainnya akibat pinjaman online ilegal.

Agung menggarisbawahi bahwa kurangnya literasi keuangan di daerah-daerah membuat masyarakat mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal. "Mereka ini hitungannya dari gali lobang tutup lobang dan tetap untung," jelasnya. Agung mencurigai adanya praktik pencucian uang di balik bisnis pinjaman online ilegal ini.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa mendirikan usaha legal seperti bank konvensional membutuhkan modal besar dan proses perizinan yang ketat. "Namun, pinjaman online ilegal tumbuh subur karena prosedurnya yang sangat mudah dan tidak sesuai dengan aturan," tambahnya.

Masih kata Agung, bahayanya pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman tanpa banyak persyaratan. "Pinjaman online ilegal sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang minim literasi keuangan," katanya. Banyak korban pinjaman online ilegal adalah guru, karyawan, dan masyarakat yang kurang paham akan risiko yang bakal terjadi.

Bukan cuma itu, Agung juga menyoroti praktik pinjaman yang tidak transparan, di mana jumlah yang diterima seringkali lebih rendah dari yang dijanjikan. "Misalnya, pinjaman satu juta rupiah yang diterima hanya setengahnya," jelasnya.

Kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pinjaman online ilegal. Edukasi dan literasi keuangan harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko dan tidak mudah terjebak dalam pinjaman yang merugikan.

Tak ketinggalan, Agung juga mengingatkan tentang dampak negatif pinjaman online ilegal yang dapat mengambil identitas informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan data keuangan yang bisa disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk pelecehan, seperti mengirim pesan spam, melakukan panggilan telepon yang mengganggu, atau menyebarkan informasi pribadi korban di internet.

Kerugian reputasi juga perlu perhatian, di mana penyebaran data pribadi korban secara online bisa merusak reputasi mereka dan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Data pribadi yang disimpan oleh platform pinjaman online ilegal rentan dicuri oleh hacker, yang bisa menggunakannya untuk kejahatan siber lainnya.

Terlebih, Masalah penagihan yang agresif juga sering terjadi, di mana pelaku pinjaman online ilegal menggunakan cara penagihan yang agresif untuk menekan korban agar segera membayar hutang. Mereka bisa melakukan panggilan telepon yang mengganggu, mengirim pesan ancaman, atau bahkan mengunjungi rumah korban secara langsung.

Jika Anda menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ilegal, segera laporkan ke pihak berwenang dan hubungi lembaga perlindungan konsumen.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Pekanbaru Darurat Mafia BBM Ilegal, DPP SPKN Minta Kapolda Tindak Tegas

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Di tengah upaya pemerintah yang serius dalam menekan inflasi, Polda Riau juga gencar memberantas segala bentuk kejahatan, mulai dari kasus narkoba, judi togel, judi gelanggang permainan (gelper), kriminalitas, hingga mafia BBM dan Galian C. Namun, kondisi di Pekanbaru masih jauh dari kata aman.

Sekjen DPP SPKN, Romi Frans, mengungkapkan keprihatinannya pada Kamis, (20/07/2024), di kantor DPP SPKN Pekanbaru. Menurutnya, Pekanbaru saat ini dalam keadaan darurat akibat aktivitas mafia BBM ilegal.

"Kami sangat miris melihat permainan kotor ini. Kami menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas penimbunan BBM yang bebas beroperasi tanpa pengawasan dari aparat penegak hukum," ujar Romi Frans.

Hasil investigasi tim DPP SPKN menunjukkan bahwa aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal marak di Pekanbaru dan sudah berlangsung cukup lama tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Lokasi penimbunan BBM tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti di sekitar daerah Kulim, SMP 26 dekat masjid yang dikelola oleh Asep, Ucok, Bangbang, dan Epis, serta beberapa gudang di sekitar Tenayan Raya dan Kulim. Gudang BBM di kilometer 19 sebelah masjid Gunung Baru dan di Jalan Muda Raya dikelola oleh Napi, sementara penimbunan BBM di Jalan Pesantren dikelola oleh si Ragar.

Romi Frans menekankan bahwa penimbunan BBM merupakan kejahatan ekonomi dan berharap pihak kepolisian, terutama Polsek Tenayan Raya dan Kulim, dapat mengambil tindakan nyata terhadap para mafia BBM. Ia menegaskan bahwa Polda Riau sangat serius dalam memberantas kejahatan seperti narkoba, judi togel, gelper, serta mafia BBM, CPO, dan Galian C.

Lebih lanjut, Romi Frans juga mengungkapkan rencana untuk berkoordinasi dengan pihak PERTAMINA dan Polda Riau, serta membuat laporan tertulis lengkap dengan titik lokasi aktivitas BBM ilegal tersebut. Langkah ini dilakukan agar penimbunan BBM liar di sekitar Tenayan Raya dan Kulim, serta lokasi lainnya di Pekanbaru, dapat ditutup tanpa terkecuali.

Editor: Arianto 

Read More

Indonesia: Potensi Ekonomi Digital dan Tantangan Menuju 2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia, dengan lebih dari 78% dari 280 juta penduduknya terhubung online dan 215 juta pengguna internet aktif, memiliki potensi konsumen digital besar. Menyongsong bonus demografi pada 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan. 

Sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global, Indonesia menguasai 40% pangsa pasar Asia Tenggara, dengan nilai ekonomi digital mencapai US$82 miliar pada 2023. Pada 2022, sektor digital Indonesia menerima investasi sebesar US$5,1 miliar, menjadikannya destinasi investasi yang menarik.

Namun, paradoks muncul dengan dinamika startup yang kuat namun infrastruktur teknologi masih tertinggal. Tantangan literasi digital, privasi data, dan keamanan siber menjadi isu yang perlu diatasi. Anton Rizki, CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti ini dalam CIPS DigiWeek 2024 Press Briefing "Visi Masa Depan Digital Indonesia" di Jakarta, Jumat (19/07/2024).

Lebih rinci, Anton mengusulkan tujuh rekomendasi kebijakan untuk masa depan digital Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah adopsi koregulasi dan instrumen kebijakan inovatif seperti regulatory sandbox. 

Kedua, melindungi kebebasan berpendapat dan keamanan pengguna. Ketiga, memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN untuk meningkatkan daya saing global. 

Keempat, memprioritaskan pelindungan privasi data pribadi. Kelima, memastikan akses internet berkualitas merata melalui pendekatan partisipatoris dan Keenam, meningkatkan ketahanan infrastruktur digital. Ketujuh, inklusivitas digital untuk semua, termasuk penyandang disabilitas.

"Melalui kebijakan adaptif, kolaboratif, dan inovatif, Indonesia dapat mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur digital, perlindungan data, dan akses internet yang merata menjadi kunci agar seluruh segmen masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi digital yang optimal," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Dukung Harli Siregar Maju Capim KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah nama kini mulai bermunculan untuk mewarnai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024 - 2029.

Di antara sekian nama yang ada terdapat nama Dr Harli Siregar yang tak lain merupakan mantan Wakajati serta Plt. Kajati Babel tahun 2022 lalu. 

Harli saat ini menjabat sebagai kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI.

Munculnya nama Harli Siregar ini sekaligus menambah daftar anggota kejaksaan yang maju menjadi calon pimpinan pada lembaga antirasuah itu.

Masuknya nama Harli dalam daftar Capim KPK periode akan datang ini pun mendapat sambutan luas, utamanya dari Ikatan Media Online (IMO) Indonesia.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menilai Harli sebagai sosok yang punya pengalaman dan kredibilitas yang tinggi dalam hal leadership.

"Beliau punya segudang pengalaman di dunia kepemimpinan. Tidak perlu saya sebutkan satu per satu. Cukup dengan membaca rekam jejaknya saja sudah bisa disimpulkan betapa orang ini cukup berpengalaman," kata Yakub di Jakarta, Jumat (19/7).

Yakub mengaku belum terlalu lama mengenal beliau. Akan tetapi, nama Harli diakuinya telah jamak diketahui orang-orang khususnya mereka yang berada di lingkungan kejaksaan.

"Memang secara kedekatan belum terlalu lama. Tapi, beliau orang yang cukup dikenal di instansinya," ujar Yakub.

Ia pun berharap majunya Harli ini memberikan banyak opsi terbaik bagi penyeleksian Capik KPK ke depan.

"Kita butuh figur yang tidak hanya cakap dan handal dalam mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya, tapi juga keteguhan moral dan integritas dalam menegakkan keadilan. Dan kita optimis kualitas itu ada pada beberapa figur yang muncul belakangan ini, salah satunya adalah pak Harli Siregar," tandasnya. (Arianto)

Read More

Inilah Pemenang Beasiswa SEMESTA 2024 di Kampus Negeri & Swasta

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Di era digital ini, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Melihat pentingnya hal tersebut, SEVIMA, sebuah perusahaan teknologi pendidikan (Edtech) terkemuka di Indonesia, memberikan beasiswa kepada siswa berbakat dan memiliki minat di bidang IT melalui program Beasiswa SEMESTA (SEVIMA Mencari Siswa Bertalenta) batch ke-6.

Berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta menjadi mitra Beasiswa SEMESTA dari SEVIMA pada tahun ini. Kampus tersebut diantaranya ITS Surabaya, BINUS, Universitas Siber Asia Universitas Ciputra, hingga Telkom University. Beasiswa SEMESTA 2024 memberikan kesempatan kuliah program sarjana (S1) atau pascasarjana (S2) dengan beasiswa penuh hingga lulus. Beberapa peraih beasiswa juga akan kuliah sambil bekerja dan digaji tiap bulan.

CEO SEVIMA Sugianto Halim, M.M.T, mengucapkan, Selama enam tahun pelaksanaannya, Beasiswa SEMESTA selalu menarik minat yang tinggi dari para pelajar. Pada tahun ini, lebih dari 17 ribu pelajar dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mendaftar untuk mendapatkan Beasiswa SEMESTA. Menariknya ada yang istimewa di 2024, karena pertama kalinya SEVIMA juga memberikan beasiswa untuk program magister, selain program sarjana. 

"Antusiasme peserta membuat pekerjaan juri sulit menemukan siapa yang berhak menerima beasiswa bagi talenta-talenta yang luar biasa. Spesialnya lagi tahun 2024 untuk pertama kalinya SEVIMA membuka beasiswa program magister," kata Halim saat puncak Beasiswa SEMESTA Batch 6 yang diadakan secara daring pada Rabu (17/07) dan dihadiri ribuan pendaftar beasiswa.

CEO SEVIMA juga menambahkan Beasiswa SEMESTA memiliki tujuan mulia, yakni memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa yang berbakat untuk menempuh pendidikan tinggi baik di jenjang sarjana maupun magister. Tidak hanya itu, mereka yang beruntung sekaligus mendapatkan pengalaman nyata bekerja di bidang industri seperti SEVIMA.

"Beasiswa ini diadakan secara konsisten agar dapat membantu putra-putri Indonesia yang memiliki talenta untuk berkarya dan belajar di bidang IT, namun memiliki keterbatasan dalam mengenyam pendidikan tinggi," tambah Halim.

Sebagai CEO, Halim juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima beasiswa. "Kalian semua adalah talenta hebat yang dimiliki oleh Indonesia. Harapan saya, beasiswa ini menjadi motivasi tambahan untuk terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya," ucapnya penuh harapan.

Peraih Beasiswa SEMESTA kali ini pun cukup beragam, bahkan ada yang berasal dari Jayapura. Ini membuktikan bahwa Beasiswa SEMESTA diminati oleh pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.

Siapa saja mereka, berikut peraih Beasiswa SEMESTA:

Peraih Beasiswa Penuh S1

1. Alfida Zahra Firdausi- Tasikmalaya Jawa Barat

2. Fadilla Ratna Dwita - Malang Jawa Timur

3. Muhammad Zacky Kurniawan - Kepajen Malang Jawa Timur

4. Dinda Ragil Pramuda Wardani - Malang Jawa Timur

5. Richardus Eugene Tija - Jayapura Papua

6. Alini Syawalia Riski Fenanda - Dlanggu Mojokerto Jawa Timur

7. Arief Syaifuddin - Kudus Jawa Tengah

8. Nahda Ayuni Narindri - Malang Jawa Timur

9. Mohammad Bagus Andin Prakoso - Malang Jawa Timur

10. Reza Setyawan - Semarang Jawa Tengah

11. Sherly Eka Windiani - Malang Jawa Timur

12. Ahmad Abyansyah - Malang Jawa Timur

13. Ilham Maulana - Semarang Jawa Tengah

14. Nazwa Anindya - Panjalu Ciamis Jawa Barat

15. Rexxy Andrew Gunawan - Balikpapan Kalimantan Timur

16. Muhammad Alfatih - PKBM Harapan Bangsa

Peraih Beasiswa Penuh S2:

1. In'am Nabila Klisty Putri - Tulungagung Jawa Tengah

2. Andrew - Jakarta. (Arianto)

Read More

Dinamika Revisi UU TNI: Dikotomi Sipil-Militer Pasca Reformasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas oleh DPR menjadi topik hangat di kalangan politisi, militer, dan masyarakat sipil. Revisi ini dinilai memiliki relevansi signifikan dari berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem pertahanan hingga implikasi politik yang mendalam.

Revisi UU TNI dipandang relevan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dengan dinamika ancaman pertahanan termasuk keamanan yang berkembang. Di tengah tantangan global seperti klaim wilayah secara sepihak, perluasan ancaman pertahanan dan keamanan negara termasuk serangan siber, dan ketidakpastian global, TNI perlu memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, revisi ini juga berupaya untuk mengintegrasikan TNI dengan kebijakan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Beberapa poin utama dalam revisi UU TNI antara lain adalah kedudukan TNI dalam struktur negara, jabatan Wakil Panglima, opsi penempatan TNI pada jabatan Lembaga/Kementerian, dan usia pensiun.

Salah satu poin yang paling mendapat perhatian adalah peluang bagi aparat TNI untuk berperan di luar sektor pertahanan. Hal ini membuka perdebatan tentang potensi kembalinya dwifungsi militer yang pernah diberlakukan di masa Orde Baru. 

Beberapa pihak khawatir bahwa keterlibatan TNI dalam urusan non-militer dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi, mengingat sejarah panjang Indonesia di mana militer memainkan peran dominan dalam politik dan negara.

Peneliti dari lembaga riset Nusantara Foundation, Muhammad Gufron Rum, menilai, proses politik di legislatif pada dasarnya mencapai filosofi bernegara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap undang-undang, termasuk UU TNI, selalu terkait dengan dimensi politik. Proses revisi ini mencerminkan tarik-menarik kekuatan antara berbagai aktor politik yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan pertahanan negara. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah hubungan sipil-militer sering kali penuh ketegangan, revisi UU TNI menjadi ajang untuk bernegosiasi dan mencari keseimbangan baru,” sebutnya.

Rum menambahkan, sejatinya dinamika tarik ulur posisi personel militer dalam jabatan-jabatan birokrasi di luar konteks pertahanan telah banyak dibahas, baik secara ilmiah maupun dalam situasi yang lebih spesifik.

Menurutnya, perdebatan ini menjadi menarik dalam konteks demokrasi dan dinamika pertahanan dan keamanan negara. 

“Hubungan militer dan politik di Indonesia telah banyak menjadi subjek penelitian. Beberapa studi mengatakan bahwa perubahan legislasi tentang posisi militer sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik yang menyebabkan posisinya menjadi biaspasca rezim otoritarian yang dibawa Soeharto dan kroninya.”

Akan tetapi, Rum juga menyoroti bahwa delegasi posisi jabatan birokrasi pada personel militer bukan berarti membawa doktrin-doktrin militer ke dalam birokrasi, melainkan memperhatikan kualitas dan kapabilitas personel yang telah dibuktikan melalui portofolio yang panjang dan sikap mental yang positif. Selain itu, ia menyebut bahwa kinerja birokrasi pasca reformasi pun cenderung belum mencapai versi terbaik. 

“Publik masih bisa melihat bahwa di beberapa institusi birokrasi, tanpa kehadiran personel militer pun budaya paternalisme masih sangat kuat dan tidak seluruh posisi didasarkan pada asas meritokrasi dan good governance,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rum menambahkan, sejatinya peran militer di birokrasi sipil tidak perlu ditanggapi secara reaktif. Sebab, pendelegasian posisi itu pun tidak bersifat penuh, melainkan yang juga bersinggungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam waktu yang panjang, sehingga bukan pada persoalan dikotomisi militer-sipil semata.

“Peran militer dalam birokrasi pada dasarnya bisa diawasi dan diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai serta substansi good governance. Sebagai contoh, negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dan juga militer yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris tetap mampu mempertahankan supremasi sipil dan budaya demokrasi tanpa kehilangan efektivitas personalnya di luar bidang pertahanan dan doktrin militer.”

Dengan kata lain, Rum menilai bahwa keterlibatan personel militer di luar bidang militer bisa dilakukan dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat dan aturan hukum yang jelas sebagai upaya mempertahankan demokratisasi dan pemeliharaan supremasi sipil yang berjalan cukup positif dalam beberapa dekade terakhir. "Hal itu sekaligus menjadi pandangan kritis atas kekhawatiran publik tentang bagaimana proses substansi kepemimpinan sipil pada institusi dijalankan secara efektif," ujarnya. 

Editor: Arianto 

Read More

LPEM FEB UI Gelar Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, berkolaborasi dengan Australian National University (ANU), The SMERU Research Institute, dan Institute of Essential Reform (IESR), serta didukung oleh KONEKSI, menggelar diseminasi hasil kajian "Initiative for an Open, Inclusive, and Integrated Climate Change Model for Indonesia". Kegiatan ini juga dibarengi diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi yang Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024).

Kajian ini berfokus pada pengembangan model transisi energi yang inklusif, dengan analisis khusus terhadap dampak pada kelompok wanita dan disabilitas. Penelitian ini bertujuan menyebarluaskan hasil kajian serta membuka ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan terkait dampak sosial-ekonomi dari transisi energi di Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam transisi energi. "Masyarakat bisa saling berpihak antar kelompok masyarakat dan gender. Ketika pemerintah berusaha mencari solusi, kajian ini membantu mengidentifikasi mitigasi dampak terhadap berbagai kelompok masyarakat," ujarnya.

Acara ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antar berbagai pihak. Frank menambahkan bahwa persiapan oleh tim sangat dihargai, dengan fokus pada gender equality, disability, dan social equity. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi internasional ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita Silaban Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Transisi Energi Inklusif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menghadiri acara diseminasi hasil kajian dan diskusi publik bertema "Menuju Transisi Energi Inklusif di Indonesia" di Jakarta, Kamis (18/07/2024). Acara ini membahas tantangan dan dampak transisi energi terhadap masyarakat, terutama kelompok buruh.

Elly Rosita Silaban menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik menyoroti seringnya keterlibatan serikat buruh hanya sebatas di atas kertas. "Ide-ide kami sering tidak ditampung. Transisi energi menghadirkan tantangan besar, memerlukan keterampilan baru yang lebih mapan. Apa yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak dapat digunakan di masa depan," ujarnya.

Elly juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang dijanjikan. "Apakah kebijakan ini menyentuh kelompok perempuan? Kami sering diminta memberikan pendapat, tetapi keterlibatan nyata masih kurang. Kami berharap pemerintah lebih intens melakukan pertemuan dengan serikat buruh," tambahnya.

Rosita mengapresiasi undangan dari Universitas Indonesia yang telah dua kali melibatkan KSBSI dalam diskusi ini. "Kami meminta pemerintah melihat keterlibatan kami bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi juga dalam pelaksanaan nyata. Mari kita tata dari sekarang untuk memastikan keterlibatan yang lebih baik," tutupnya.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak terkait.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasrem 031/Wira Bima Hadiri Apel Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P.,M. Han., diwakili oleh Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 di Lapangan Mapolda Riau, Jalan Pattimura Pekanbaru, Senin (15/7).

Operasi Patuh Lancang Kuning 2024 kembali digelar di seluruh wilayah hukum Polda Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 

Operasi akan berlangsung selama dua minggu ini melibatkan berbagai unsur kepolisian, termasuk satuan lalu lintas dan satuan lainnya, yang akan bersinergi untuk menegakkan aturan di jalan raya.

Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pengendara roda dua, tetapi juga kepada pengemudi kendaraan roda empat dan angkutan umum. Sasaran utama operasi ini meliputi pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat mengemudi, serta pengemudi yang tidak memiliki SIM atau STNK.

Diketahui, terdapat 970 personil yang akan dikerahkan selama operasi ini berlangsung. Harapannya setelah Operasi Patuh Lancang Kuning, pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang. 

"Tentunya kami akan mengedukasi para pengguna jalan agar tidak melanggar lalu lintas. Secara teori, kecelakaan terjadi pasti didahului oleh pelanggaran berlalu lintas, himbauan-himbauan itu akan terus dilaksanakan, pendekatan-pendekatan kepada pengguna jalan, masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya, sehingga pelanggaran berlalu lintas dapat berkurang," jelas Kapolda Riau.

Sementara itu, Kepala Staf Korem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P.,M.Si. mengharapkan dengan adanya Operasi Patuh Lancang Kuning 2024, diharapkan kesadaran masyarakat terutama anggota TNI akan pentingnya tertib berlalu lintas semakin meningkat. 

Selain itu, diharapkan pula dapat menekan angka kecelakaan dan menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Riau. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Lantik 906 Perwira TNI-Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, hari ini memimpin upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7/2024). 

Dalam upacara tersebut, Jokowi melantik 906 calon perwira remaja (capaja) sebagai perwira TNI-Polri. 

Rinciannya yakni 417 capaja dari Akademi Militer (Akmil), 129 capaja sari Akademi TNI Angkatan Laut (AAL), 113 capaja dari Akademi TNI Angkatan Udara (AAU) dan 247 capaja dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Pelantikan kali ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 TNI Tahun 2024 dan Keppres Nomor 62 Polri 2024 Tentang Pengangkatan Taruna dan Taruni Akademi Militer dan Akademi Polisi menjadi Perwira TNI dan Perwira Kepolisian RI. Jokowi juga akan menyematkan tanda kepangkatan kepada empat orang perwakilan calon perwira dari alumni Akmil, AAL, AAU dan Akpol.

Perwakilan tersebut merupakan penerima penghargaan Adhi Makayasa atau alumni terbaik dari masing-masing akademi. 

Adapun, bertindak sebagai Komandan upacara Praspa TNI-Polri 2024 ini adalah Kolonel Penerbang Yoyon Kuscahyono yang merupakan Komandan Wing Taruna AAU.

Kemudian, bertindak sebagai perwira upacara yakni Brigadir Jenderal Heru Langlang Buana yang merupakan Direktur Pendidikan Akademi TNI. 

Turut hadir dalam upacara Praspa TNI-Polri 2024 kali ini antara lain, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. para Kepala Staf Angkatan, Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., dan para tamu undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Publik, Personel Humas Polri Dilatih Jadi Presenter

Duta Nusantara Merdeka | Depok

Divisi Humas Polri berkolaborasi dengan TVRI menggelar pelatihan presenter untuk personel bertajuk ‘Melalui Program Pelatihan Presenter Kita Tingkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Humas Polri’ di Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Depok, Senin (15/7/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro dalam pembukaannya, mengatakan pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Polri.

“Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang optimal di seluruh wilayah Indonesia,” terang Brigjen Tjahyono.

Tjahyono menyebut era digital kini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tak jarang banyaknya informasi hoaks serta propaganda menyesatkan berdampak langsung ke citra Polri.

Karena demikian, kata Tjahyono, Polri dituntut untuk mengatasi tantangan itu dengan meningkatkan komunikasi publik yang efektif.

“Dengan menyampaikan informasi secara akurat dan menarik, Polri dapat melawan informasi yang menyesatkan dan membangun kembali kepercayaan publik,” terangnya.

Tjahyono menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik. Dengan menyampaikan pesan yang benar dan tepat, serta mengklarifikasi isu-isu yang dapat merugikan citra institusi, bisa mewujudkan citra Polri sebagai institusi yang baik.

“Upaya komunikasi ini dinilai penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Polri di mata masyarakat,” ucapnya.

Adapun pelatihan ini, kata Tjahyono, tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh personel Humas Polri.

Terlebih para peserta yang telah lulus dari pelatihan ini nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi presenter.

“Saya percaya bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Polri dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Asintel Panglima TNI

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Mayor Jenderal TNI Djaka Budi Utama, S.Sos. kepada Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/07/2024).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan sebagai proses yang memiliki dua dimensi, yaitu dinamika dan pembinaan. 

Dari sisi dinamika, serah terima jabatan adalah kebutuhan dan keharusan untuk memelihara momentum reformasi dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok. 

Sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.

Panglima TNI juga menggarisbawahi peran penting fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando. Intelijen yang profesional, mampu memberikan informasi aktual dan akurat sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

"Kita memahami bahwa kemampuan deteksi dan ketajaman analisis terhadap setiap masalah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tugas-tugas intelijen, fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando baik dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan di lapangan menjadi acuan dasar bagi pengambil keputusan seorang pemimpin," ungkap Panglima TNI.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pejabat lama atas pengabdiannya yang penuh dedikasi dan profesionalitas. 

Beliau juga menyampaikan harapan besar kepada pejabat baru untuk melanjutkan tugas dan amanah dengan bekal pengalaman, dedikasi, dan profesionalitas yang dimiliki.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasum TNI, para Pangkogabwilhan, Danseko TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI serta Pejabat terkait lainnya. (Arianto)

Read More