Gejolak Timur Tengah Picu Kenaikan Biaya Umrah di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kenaikan harga tiket pesawat akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah mulai menekan biaya perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Di Provinsi Riau, harga paket umrah musim 1448 Hijriah diperkirakan melonjak hingga Rp5-6 juta per jamaah.

Lonjakan itu dipicu kenaikan harga avtur serta melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mendekati Rp17.500 per dolar AS. Dampaknya merembet ke hampir seluruh komponen perjalanan umrah, mulai tiket pesawat hingga hotel di Arab Saudi.

Situasi tersebut membuat puluhan pemilik travel umrah di Pekanbaru berkumpul pada Senin, 11 Mei 2026. Mereka mencoba mencari jalan keluar di tengah kenaikan tarif maskapai yang dinilai mulai memberatkan jamaah.

Travel Umrah di Riau Mulai Tertekan

Pertemuan para pelaku usaha travel itu turut dihadiri owner Riau Wisata Hati, HM Dawood, yang juga dikenal sebagai wholesaler tiket Batik Air.

Dalam forum tertutup tersebut, mayoritas travel mengaku mulai kesulitan menjaga harga paket tetap stabil. Sebagian bahkan harus menghitung ulang biaya keberangkatan jamaah yang sudah lama mendaftar.

“Kami memahami situasi geopolitik di Timur Tengah memang berdampak pada kenaikan bahan bakar pesawat. Namun kenaikan harga tiket yang dirilis maskapai sangat memberatkan travel maupun jamaah,” ujar salah seorang pemilik travel di Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026.

Di sejumlah kantor travel, suasana mulai berubah. Biasanya calon jamaah sibuk membahas jadwal manasik atau pilihan hotel dekat Masjidil Haram. Kini, pertanyaan paling sering muncul justru soal tambahan biaya keberangkatan.

Rupiah Melemah, Biaya Operasional Ikut Naik

Tidak hanya tiket pesawat, pelemahan rupiah ikut menambah tekanan pada biaya hotel, transportasi darat, dan konsumsi jamaah selama berada di Tanah Suci.

Muhammad Dawood mengatakan pihaknya memahami keresahan travel umrah di Riau dan akan mencoba menyampaikan aspirasi tersebut kepada maskapai.

“Saya akan mencoba mengomunikasikan aspirasi rekan-rekan travel kepada pihak maskapai,” kata Dawood.

Meski keberatan dengan kenaikan tarif, sebagian besar travel memilih tetap memberangkatkan jamaah sesuai jadwal. Mereka menilai penundaan keberangkatan justru berisiko memicu kenaikan biaya lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Para pelaku usaha juga meminta jamaah memahami kondisi global yang sedang terjadi. Sebab, kenaikan biaya umrah saat ini dinilai bukan semata persoalan internal maskapai atau travel, melainkan efek berantai konflik geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MIRA Catat Rugi Rp9,1 Miliar di Tengah Tekanan Transportasi

Duta Nusantara Merdeka   Jakarta 

PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) mencatat penurunan pendapatan sepanjang 2025 di tengah tekanan bisnis transportasi darat dan angkutan barang. Dalam Paparan Publik di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2026, perusahaan membukukan pendapatan bersih Rp63.279 juta atau turun 4,2 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp66.023 juta.

Direktur MIRA, Darminto, mengatakan penurunan pendapatan belum sepenuhnya menekan operasional perusahaan. Perseroan masih mampu memperbaiki laba bruto secara signifikan menjadi Rp7.361 juta, dari sebelumnya hanya Rp128 juta pada 2024. Namun, rugi tahun berjalan justru meningkat menjadi Rp9.178 juta.

Tekanan Bisnis Transportasi Masih Terasa

Di sektor transportasi darat, kondisi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Pelaku industri kerap menghadapi biaya operasional yang bergerak cepat, mulai dari harga suku cadang hingga beban logistik yang terus naik. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan angkutan juga dipaksa lebih disiplin mengatur arus kas.

MIRA mencatat EBITDA turun menjadi Rp5.149 juta dibandingkan Rp6.096 juta pada tahun sebelumnya. Meski demikian, rugi usaha membaik dari Rp4.644 juta menjadi Rp4.131 juta.

“Perseroan tetap optimis akan keberlangsungan industri transportasi darat mengingat pertumbuhan perekonomian sangat membutuhkan peran transportasi angkutan barang,” ujarnya.

Di sisi neraca, total aset perusahaan mencapai Rp233.564 juta. Nilai tersebut terdiri dari aset lancar Rp35.068 juta dan aset tidak lancar Rp198.496 juta. Adapun total liabilitas tercatat Rp88.227 juta dengan ekuitas sebesar Rp145.337 juta.

Infrastruktur Jadi Andalan Pertumbuhan

Manajemen MIRA menilai peluang industri transportasi truk masih terbuka lebar, terutama untuk distribusi material konstruksi dan semen. Pemerintah yang masih mendorong pembangunan infrastruktur dinilai menjadi ruang tumbuh baru bagi bisnis angkutan barang.

Perseroan juga mulai menata ulang jalur distribusi agar lebih efisien. Strategi itu ditempuh lewat peningkatan utilisasi armada, pembukaan rute baru, hingga pengendalian biaya administrasi dan operasional.

Rasio laba bruto terhadap pendapatan bersih ikut melonjak menjadi 11,63 persen dari sebelumnya 0,19 persen. Namun current ratio perusahaan masih berada di level 0,68, mencerminkan tekanan likuiditas jangka pendek yang belum sepenuhnya pulih.

Bagi industri transportasi, efisiensi kini bukan lagi sekadar pilihan tambahan. Banyak operator truk mulai sadar, keuntungan kecil tetap bisa bertahan jika biaya berhasil ditekan secara ketat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya Kejar Harta WNI di Luar Negeri hingga Akhir Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat hingga enam bulan bagi warga negara Indonesia yang masih menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa dana tersebut ke Indonesia dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kebijakan itu disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.

Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan bagian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty baru. Pemerintah, kata dia, hanya memberi ruang transisi agar wajib pajak mematuhi prosedur perpajakan secara normal hingga akhir tahun.

“Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.

Pemerintah Perketat Pengawasan Harta di Luar Negeri

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kepatuhan pajak dan perluasan basis penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak memang semakin agresif memanfaatkan pertukaran data keuangan lintas negara.

Di kalangan pelaku usaha, isu pemeriksaan pajak sering memunculkan kecemasan lama. Seorang konsultan pajak di kawasan Sudirman bahkan mengaku telepon kantornya ramai sejak pagi hanya untuk memastikan tidak ada “tax amnesty jilid baru”.

Namun Purbaya buru-buru meluruskan persepsi tersebut. Ia memastikan peserta Program Pengungkapan Sukarela atau PPS yang telah melaporkan asetnya tidak akan diperiksa ulang secara menyeluruh.

“Yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi,” kata dia.

Menurut Purbaya, pemerintah hanya akan menelusuri wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya secara benar, terutama terkait komitmen repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.

Peserta Tax Amnesty Diminta Tak Panik

Purbaya juga meminta pengusaha tidak panik menghadapi kebijakan itu. Ia menegaskan Kementerian Keuangan tidak sedang memburu seluruh peserta tax amnesty untuk diaudit kembali.

“Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai, yang dikejar adalah yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan strategi pemerintah saat ini lebih diarahkan pada perluasan basis pajak ketimbang sekadar mengejar wajib pajak lama. Pendekatan itu, menurut dia, penting agar penerimaan negara tumbuh lebih sehat.

“Kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Jadi, kita tidak akan berburu di kebun binatang,” kata Purbaya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hari Pendidikan Nasional, KPK Dorong Pelajar Bikin Film Antikorupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ACFFEST bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perpustakaan Nasional RI menggelar pemutaran film serta diskusi antikorupsi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 di Gedung Perpusnas, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan itu menyasar pelajar sebagai target utama kampanye integritas dan pendidikan karakter antikorupsi.

Tiga film yang diputar dalam kegiatan tersebut yakni “Sandal Bupati”, “Tumbuhlah!”, dan “Ada yang Salah dengan Cinta”. Selain pemutaran film, acara juga diisi diskusi bersama pejabat KPK, Pemprov DKI Jakarta, serta pengelola Perpustakaan Nasional RI.

Perpusnas Dorong Literasi dan Pendidikan Sepanjang Hayat

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Dra. Adriati, menyebut Perpusnas merupakan “rumah ilmu pengetahuan” yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Ini adalah rumah kita semua. Silakan bapak dan ibu, adik-adik untuk berkegiatan apa saja di sini,” ujar Adriati.

Ia menjelaskan, Perpusnas memiliki lebih dari 2,5 juta judul koleksi dengan hampir 9,8 juta eksemplar. Koleksi tersebut meliputi buku, surat kabar, majalah, film, musik, hingga arsip digital seperti iPusnas dan Khastara.

Di tengah derasnya konsumsi konten digital singkat, suasana Perpusnas justru menghadirkan pengalaman berbeda. Pengunjung masih bisa melihat pelajar duduk berjam-jam membaca atau sekadar berburu sudut tenang di antara rak-rak buku tinggi.

Adriati juga mengingatkan pentingnya menjaga koleksi buku. “Kalau buku hilang, tidak ada penggantinya,” katanya.

KPK Soroti Regenerasi Koruptor Muda

Inspektur DKI Jakarta Danis Sukma mengatakan pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini karena praktik korupsi dapat menghancurkan negara meski memiliki sumber daya melimpah.

Menurut dia, film menjadi media efektif membangun kesadaran integritas karena mampu mempengaruhi cara pandang generasi muda.

“Film akan mengubah mindset bahwa korupsi akan menghancurkan suatu bangsa,” ujar Danis.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana menyoroti munculnya fenomena koruptor usia muda. Ia menyebut penindakan hukum saja tidak cukup menghentikan praktik korupsi.

“Sekarang koruptor termuda usianya 22 tahun. Artinya regenerasi koruptor berjalan,” kata Wawan.

Karena itu, KPK memperkuat jalur pendidikan melalui kampanye nilai integritas “JUMAT BERSEPEDA KAK”, yang mencakup nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

ACFFEST Jadi Ruang Kreatif Pelajar

KPK juga membuka kesempatan bagi pelajar mengikuti kompetisi film pendek dalam program Anti-Corruption Film Festival atau ACFFEST hingga akhir Mei 2026.

Wawan mengatakan pelajar tidak perlu takut soal keterbatasan alat produksi. Banyak film pendek ACFFEST dibuat hanya menggunakan telepon genggam.

“Yang penting esensinya, isinya tentang nilai kejujuran dan integritas,” ujarnya.

Bagi KPK, festival ini bukan sekadar lomba film. ACFFEST diposisikan sebagai gerakan sosial untuk membangun budaya antikorupsi melalui medium yang dekat dengan generasi muda.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Agustatius Sitepu Tekankan Amanah dalam Sertijab Kasiter

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komando Resor Militer 031/Wira Bima menggelar serah terima jabatan Kepala Seksi Teritorial Kasrem 031/WB di Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026. Acara dipimpin langsung Danrem 031/WB Brigjen TNI Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han.

Pergantian jabatan dari Kolonel Inf N. Wahyu Nugroho S.E kepada Kolonel Kav. Nanang Siswoko ST berlangsung sederhana, namun sarat pesan mengenai regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan pengabdian di tubuh TNI AD.

Danrem 031/WB Tekankan Tanggung Jawab Jabatan

Acara sertijab dihadiri Kasrem 031/WB, para kepala seksi, Dandim 0301, perwira, prajurit, hingga anggota Persit. Suasana terlihat hangat sejak awal kegiatan.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian penting dalam dinamika organisasi militer. Menurut dia, rotasi dilakukan untuk menjaga ritme organisasi tetap sehat dan adaptif.

“Jabatan adalah amanah sekaligus bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas,” ujar Danrem.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kolonel Inf N. Wahyu Nugroho S.E atas kontribusi dan pengabdiannya selama bertugas di Korem 031/WB.

Di lingkungan militer, pergantian pejabat memang bukan sekadar formalitas administrasi. Ada proses adaptasi, kesinambungan program, hingga kepercayaan antaranggota yang ikut dibangun perlahan.

Momen seperti ini biasanya terasa paling hangat saat sesi ramah tamah. Beberapa prajurit tampak berbincang santai sambil mengenang pengalaman bertugas bersama pejabat lama.

Kasiter Baru Diminta Perkuat Sinergi Teritorial

Kepada pejabat baru, Kolonel Kav. Nanang Siswoko ST, Danrem meminta agar segera menyesuaikan diri dengan pola kerja dan melanjutkan program yang telah berjalan.

Menurut Agustatius Sitepu, peran teritorial memiliki posisi penting dalam menjaga hubungan TNI dengan masyarakat, termasuk memperkuat stabilitas wilayah.

Suasana kekeluargaan terlihat menonjol sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak banyak seremoni berlebihan, tetapi nuansa soliditas antar personel terasa cukup kuat.

“Dengan terlaksananya sertijab ini, diharapkan Kasiter yang baru dapat membawa semangat baru serta terus meningkatkan sinergi teritorial demi mendukung tugas-tugas Korem 031/WB ke depan,” kata Danrem.

Acara kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah bersama keluarga besar Korem 031/WB sebagai bagian mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan satuan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dukcapil Tegaskan Fotokopi KTP-el Masih Bisa Digunakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat masih dapat menggunakan fotokopi KTP-el untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Klarifikasi itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Penjelasan tersebut muncul setelah beredarnya beragam tafsir mengenai penggunaan KTP elektronik atau KTP-el. Dukcapil mengakui ada penyampaian informasi sebelumnya yang memicu kebingungan di tengah masyarakat.

Dukcapil Klarifikasi Penggunaan Fotokopi KTP-el

Teguh Setyabudi mengatakan KTP-el tetap menjadi identitas resmi yang sah untuk berbagai keperluan administrasi maupun layanan publik lainnya.

“Masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Teguh, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih diperbolehkan selama dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan pelayanan.

Belakangan, isu soal pembatasan penggunaan fotokopi KTP-el memang ramai dibicarakan. Di sejumlah hotel dan layanan administrasi, warga sempat bertanya apakah identitas fisik masih berlaku atau seluruh proses harus beralih digital.

Kondisi itu menunjukkan persoalan perlindungan data pribadi makin sensitif. Banyak warga mulai berhati-hati saat menyerahkan salinan identitas karena khawatir disalahgunakan untuk pinjaman online atau pembukaan akun ilegal.

Teguh menegaskan aspek keamanan data tetap menjadi perhatian utama Dukcapil. Karena itu, pengelolaan dan penyimpanan data kependudukan harus mengikuti aturan perlindungan data pribadi.

Dukcapil Perkuat Sistem Verifikasi Data Digital

Ditjen Dukcapil saat ini telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna data kependudukan, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia.

Kerja sama itu dilakukan melalui berbagai sistem verifikasi seperti card reader, web service, web portal, face recognition, hingga Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Dukcapil mendorong proses verifikasi data kependudukan dilakukan secara elektronik agar lebih aman dan meminimalkan penyalahgunaan identitas.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat,” ujar Teguh.

Ia memastikan layanan administrasi kependudukan tetap diberikan secara cepat, aman, akurat, dan gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mendes Yandri Dorong Literasi Karantina di 75 Ribu Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta peningkatan literasi karantina bagi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Langkah itu dibahas saat Yandri bertemu Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding di Ruang Rapat Menteri Kemendes PDT, Senin, 11 Mei 2026.

Pemerintah menilai minimnya pemahaman soal karantina berpotensi menghambat pengembangan desa berbasis ekspor. Karena itu, Kemendes PDT dan Badan Karantina Indonesia mulai menyiapkan pola kerja sama untuk memperkuat standar mutu komoditas desa.

Kemendes Soroti Rendahnya Literasi Karantina Desa

Yandri Susanto mengatakan jumlah kepala desa di Indonesia mencapai 75.266 orang. Namun, literasi mengenai sistem karantina dan pengawasan komoditas dinilai masih rendah.

“Jumlah Kepala Desa itu 75.266 dan kami melihat masih minim literasi karantina. Untuk itu, kami mengajak Barantin untuk MoU dan PKS untuk pertebal literasi karantina,” ujar Yandri.

Kemendes PDT juga bakal melibatkan delapan asosiasi desa, termasuk Apdesi Merah Putih, PAPDESI, dan PABPDSI. Langkah itu diarahkan agar pemahaman karantina tidak berhenti di level kebijakan pusat.

Yandri mengatakan kepala desa dan perangkat desa perlu memahami aturan karantina agar tidak tersandung persoalan administratif maupun distribusi komoditas.

Di sejumlah daerah, persoalan seperti sertifikasi hingga standar mutu produk desa memang masih sering dianggap urusan belakangan. Padahal, ketika produk mulai masuk pasar antardaerah atau ekspor, aturan karantina menjadi pintu pertama yang harus dilalui.

“Kami siap bekerja sama karena ini sangat penting untuk diketahui semua yang ada di desa termasuk 34.000 pendamping,” kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Desa Ekspor dan Biosekuriti Jadi Fokus Baru

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyambut rencana kerja sama tersebut. Menurut dia, desa kini bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama penggerak ekonomi.

Ia menilai potensi desa cukup besar, tetapi masih terkendala standarisasi dan sertifikasi produk. Akibatnya, banyak komoditas desa sulit menembus pasar ekspor.

“Olehnya itu kita harus dorong desa prioritas ekspor harus punya standarisasi dan sertifikasi hingga mudahkan untuk ekspor,” ujar Karding.

Barantin kemudian mengusulkan program Desa Ekspor Berbasis Biosekuriti dan Mutu Terjamin. Program itu mencakup Desa Berbasis Biosekuriti, Klinik Karantina Desa, BUMDesa Export Hub, hingga Digital Traceability Desa.

Kemendes PDT diusulkan memperkuat kelembagaan BUMDesa, kapasitas produksi masyarakat, dan infrastruktur desa. Sementara Barantin menyiapkan sistem biosekuriti, pengawasan komoditas, hingga fasilitas gerbang ekspor.

Turut hadir mendampingi Mendes Yandri antara lain Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PEID Tabrani, dan Staf Ahli Sugito.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Satgas Garuda Lebanon Diminta Perkuat Disiplin Tempur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta 744 prajurit Satgas Kontingen Garuda UNIFIL meningkatkan disiplin, kualitas latihan, dan kesiapan tempur sebelum diberangkatkan ke Lebanon akhir Mei 2026.

Arahan itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Pemerintah menilai situasi kawasan penugasan semakin kompleks dan penuh risiko.

Menko Polkam Ingatkan Risiko Misi Perdamaian Lebanon

Di hadapan ratusan prajurit, Djamari Chaniago mengingatkan bahwa misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan sekadar penugasan luar negeri. Ada nama Indonesia yang ikut dipertaruhkan dalam setiap tindakan prajurit di lapangan.

Sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Djamari menyinggung pengalamannya saat bertugas dalam misi United Nations Emergency Force II di Sinai pada dekade 1970-an.

Ia mengatakan kedisiplinan dan latihan keras menjadi fondasi utama keselamatan personel di wilayah konflik. Menurut dia, prajurit yang disiplin cenderung lebih siap menghadapi situasi tidak terduga.

“Latihan yang keras adalah bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada para prajurit. Dengan latihan keras dan disiplin, prajurit kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Djamari.

Suasana pengarahan berlangsung serius. Sejumlah prajurit tampak mencatat arahan sambil sesekali berdiskusi kecil dengan rekan di sebelahnya. Bagi sebagian personel, penugasan ke Lebanon bukan pengalaman pertama, tetapi ancaman di kawasan itu terus berubah.

Djamari juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Pemerintah ingin reputasi pasukan Indonesia tetap terjaga di bawah bendera PBB.

“Kalian mengemban tugas negara untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia. Di pundak kalian ada bendera Merah Putih dan baret biru PBB,” ujar Djamari.

Pemerintah Dorong Reputasi Indonesia di Misi PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan rapat koordinasi tersebut penting untuk memperkuat kesiapan antarlembaga di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

Menurut Sugiono, kawasan penugasan UNIFIL di Lebanon memiliki tingkat risiko tinggi sehingga kemampuan prajurit harus benar-benar matang sebelum diberangkatkan.

“Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko,” kata Sugiono.

Ia meminta seluruh prajurit menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab karena setiap keberhasilan operasi akan ikut memperkuat reputasi Indonesia di mata internasional.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, dan kementerian terkait lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harga Cabai Merah Naik, Kemendagri Tegur 242 Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera mengendalikan kenaikan harga cabai merah yang terjadi di 242 daerah pada pekan pertama Mei 2026. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Lonjakan harga cabai merah dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kemendagri menyoroti masih adanya daerah yang belum aktif bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam program peningkatan produksi cabai merah.

Kemendagri Soroti Daerah yang Belum Ikut Program Cabai

Tomsi Tohir mengatakan pemerintah daerah tak bisa hanya menunggu pasokan pasar berjalan normal. Menurut dia, daerah perlu bergerak sejak awal untuk menjaga stabilitas harga pangan.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi dalam forum tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sejumlah daerah belum mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi atau CPCL untuk peningkatan produksi cabai merah. Bahkan, ada daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut.

Padahal, pola kenaikan harga cabai hampir selalu berulang setiap musim berganti. Di sejumlah pasar tradisional, harga cabai sering melonjak cepat hanya dalam hitungan hari. Pedagang kecil biasanya paling dulu merasakan dampaknya karena pembeli mulai mengurangi belanja.

Tomsi mengingatkan pengalaman menghadapi musim hujan, cuaca panas, hingga gelombang tinggi seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, kita harus sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu,” kata Tomsi.

Stok Beras Melimpah, Distribusi Tetap Jadi Catatan

Di tengah lonjakan harga cabai merah, Kemendagri justru mengapresiasi stok beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton. Angka itu disebut menjadi cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah.

Namun Tomsi meminta Perum Bulog memastikan distribusi beras berjalan merata. Sebab, masih ditemukan daerah yang harga berasnya berada di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” ujarnya.

Rapat itu turut dihadiri Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wisuda Tahfidz Darul Aman Makassar, 27 Santri Hafal 30 Juz

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Suasana haru bercampur bangga menyelimuti Kampus 1 Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar, Ahad, 10 Mei 2026. Sebanyak 184 santri dan santriyah resmi ditamatkan dalam Penamatan Santri Angkatan ke-32 dan Wisuda Tahfidzul Qur’an Tahun 2026.

Momen itu makin terasa istimewa setelah pondok pesantren tersebut meresmikan lapangan baru bernama Konstantinopel Hall. Peresmian dilakukan di tengah antusiasme orang tua santri, dewan guru, serta sejumlah tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Wisuda Tahfidz Jadi Sorotan Penamatan Santri

Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh santri program takhassus, lalu dilanjutkan lagu Indonesia Raya. Nuansa khidmat langsung terasa sejak pagi.

Dari total 184 santri yang ditamatkan, terdiri atas 95 santri putra dan 89 santriyah putri. Sebanyak 27 santri di antaranya diwisuda sebagai hafiz dan hafizah Al-Qur’an.

Rinciannya, hafiz dan hafizah 30 juz kategori Kubro terdiri dari empat putra dan enam putri. Sementara kategori Sughro diikuti 14 putra dan enam putri.

Ketua panitia, Ust. Baharuddin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga acara wisuda dan penamatan santri dapat berjalan sukses,” ujarnya.

Di tengah prosesi wisuda, suasana sempat menghangat ketika salah satu wisudawan, Rafly, menyampaikan kesan selama enam tahun belajar di pesantren. Sejumlah wali santri terlihat menahan air mata saat nama anak mereka dipanggil satu per satu.

Bagi sebagian orang tua, momen seperti ini bukan sekadar seremoni kelulusan. Ada perjuangan panjang yang ikut tumbuh bersama hafalan demi hafalan para santri.

Konstantinopel Hall dan Spirit Generasi Santri

Ketua Yayasan Buq'atun Mubarakah H.M. Iqbal Djalil, Lc, meminta para lulusan menjaga tanggung jawab sosial setelah kembali ke masyarakat.

“Banggalah menjadi seorang santri dan jadilah generasi yang membawa manfaat bagi bangsa,” katanya.

Wakil Sekretaris Yayasan Buq'atun Mubarakah menjelaskan, nama Konstantinopel Hall dipilih sebagai simbol perjuangan dan semangat menuntut ilmu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pontren Kementerian Agama Sulawesi Selatan, KH. Hasan Pinang, S.Ag., M.Phil, menilai santri memiliki peran penting sebagai pewaris nilai agama dan harapan bangsa.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada santri berprestasi dan santri teladan Angkatan ke-31. Hadir pula pendiri Ponpes Darul Aman KH. Abdul Djalil dan Hj. Khaeriyah Abd Djabbar, unsur pemerintah setempat, hingga perwakilan pondok pesantren lain di Makassar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penggerebekan Judi Online Jakbar Jadi Alarm Keras bagi DKI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penggerebekan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, oleh Satuan Brimob Polda Metro Jaya pada Sabtu, 9 Mei 2026, memicu sorotan dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu.

Menurut Kevin, kasus penggerebekan judi online Hayam Wuruk Jakarta Barat tidak bisa dipandang sebagai perkara kriminal biasa. Ia menilai kasus tersebut berkaitan langsung dengan keamanan kota, pengawasan warga negara asing, dan kejahatan siber lintas negara.

Kevin Wu Nilai Jakarta Hadapi Ancaman Serius

“Menurut saya ini alarm keras untuk Jakarta. Saya mengapresiasi langkah Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat,” ujar Kevin Wu.

Ia menilai keberadaan ratusan WNA yang diduga beroperasi dari gedung perkantoran di pusat kota menunjukkan adanya celah pengawasan yang tidak kecil. Terlebih, Jakarta sedang mendorong citra sebagai kota global.

Kevin mengingatkan, konsep kota global semestinya dibarengi sistem keamanan dan pengawasan yang kuat. Bukan justru memberi ruang bagi praktik ilegal berskala internasional berkembang di tengah kawasan bisnis.

“Jangan sampai gedung perkantoran legal di Jakarta dipakai sebagai ‘pabrik kejahatan digital’,” katanya.

Di Jakarta, cerita soal penyalahgunaan apartemen atau ruko untuk aktivitas ilegal sebenarnya bukan hal baru. Seorang pengelola properti di kawasan pusat bisnis pernah bercerita, aktivitas mencurigakan biasanya terlihat dari lalu-lalang pekerja dengan jam operasional tidak wajar dan akses ruangan yang tertutup rapat.

Pemprov DKI Diminta Perkuat Deteksi Dini

Kevin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan kepolisian, imigrasi, Satpol PP, hingga Kesbangpol untuk memperketat pengawasan terhadap gedung perkantoran, rumah sewa, dan apartemen.

Menurut dia, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada operator lapangan semata. Aparat juga diminta menelusuri pengendali utama, aliran dana, hingga pihak yang memberi akses operasional.

“Pengelola gedung juga harus dimintai keterangan secara serius, karena kegiatan sebesar ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan,” ujarnya.

Kevin menegaskan judi online bukan hanya merusak pemainnya, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga dan keamanan lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak bersikap reaktif setelah penggerebekan terjadi.

“Jakarta harus ramah bagi investasi yang sehat, tapi tidak boleh ramah bagi mafia judi online,” kata dia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Rotasi Pejabat Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis Kodam XIX/TT di Makodam XIX/TT, Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026.

Rotasi jabatan itu mencakup posisi Aster Kasdam, Kakomlekdam, Kabekangdam, hingga Kakumdam. Pergantian dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan ritme kerja satuan di lingkungan TNI AD.

Pangdam Tekankan Loyalitas dan Integritas Jabatan

Suasana aula Makodam XIX/TT pagi itu berlangsung khidmat. Jajaran pejabat utama Kodam, para komandan satuan, prajurit, hingga Persit Kartika Chandra Kirana mengikuti prosesi sertijab secara penuh.

Dalam tradisi militer, pergantian jabatan bukan sekadar formalitas administrasi. Ada kesinambungan komando yang harus dijaga, terutama di wilayah teritorial yang ritme kerjanya terus bergerak cepat.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang tulus selama mengemban tugas,” ujar Agus Hadi Waluyo dalam sambutannya.

Pejabat yang melaksanakan pindah satuan yakni Victor Andhyka Tjokro, Sasmito, dan Andi Sugandi. Ketiganya mendapat penugasan baru di lingkungan TNI AD.

Struktur Baru Kodam XIX/TT Mulai Dibentuk

Pada saat bersamaan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga menerima sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis. Mereka diharapkan memperkuat koordinasi internal dan kesiapan operasional satuan.

Pejabat baru tersebut yakni Hermawan Weharema sebagai Aster Kasdam, Rubenson Bulo sebagai Kabekangdam, Raden Gustaman Wiradinata sebagai Kakumdam, dan Bayu Wibowo sebagai Kakomlekdam XIX/TT.

Bagi kalangan internal TNI, rotasi seperti ini lazim menjadi momentum evaluasi sekaligus regenerasi kepemimpinan. Seorang perwira senior pernah mengatakan, jabatan di tubuh militer selalu berjalan bersama tanggung jawab moral yang berat, bukan sekadar pangkat di pundak.

“Jabatan yang diamanahkan merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan dari pimpinan, sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan dedikasi,” tegas Pangdam.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai berharap sertijab pejabat strategis ini dapat memperkuat soliditas organisasi, profesionalisme prajurit, serta kesiapan satuan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Horor Dosa: Penebusan atau Pengampunan Tayang 11 Juni 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film horor “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dijadwalkan tayang pada 11 Juni 2026. Film produksi HAS Pictures dan HAS Creative itu menandai debut penyutradaraan Sondang Pratama di layar lebar.

Trailer dan poster terbaru film ini diperkenalkan dalam acara peluncuran beberapa waktu lalu. Nuansa gelap, konflik keluarga, hingga adegan berdarah langsung menjadi sorotan penonton yang hadir di lokasi.

Konflik Menantu dan Mertua Jadi Pintu Teror

Berbeda dari horor jump scare biasa, film ini membuka cerita lewat konflik rumah tangga yang terasa dekat dengan keseharian. Hubungan menantu dan mertua dijadikan pintu masuk menuju teror psikologis yang lebih dalam.

“Karena secara psikologis konflik itu mudah dipahami penonton,” ujar Sondang Pratama saat menjelaskan alasan memilih tema tersebut.

Di tengah maraknya horor yang hanya mengandalkan suara keras dan visual ekstrem, pendekatan seperti ini justru terasa menarik. Penonton seperti diajak masuk perlahan ke ruang gelap yang akrab, lalu diseret ke situasi yang makin tidak nyaman.

Film “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dibintangi Ratu Sofya, Riza Irsyadillah, Revaldo Fifaldi Surya Permana, Jennifer Eve, dan Dominique Sanda.

Kecelakaan di Perbukitan Berujung Mimpi Buruk

Cerita berpusat pada Bima dan Ersya yang memutuskan pergi ke luar kota meski sudah diperingatkan sang ibu, Nungki. Keputusan itu berubah menjadi petaka setelah mobil mereka mengalami kecelakaan di kawasan perbukitan.

Dalam kondisi terluka, keduanya terdampar di hotel tua misterius. Di tempat itu, mereka mulai diteror penampakan ganjil, pesan misterius, hingga sosok algojo tak kasat mata yang perlahan membuka rahasia masa lalu mereka.

Irish Bella yang kali ini menjadi produser eksekutif mengaku pengalaman tersebut memberi sudut pandang berbeda baginya di industri film.

“Biasanya sebagai pemain, sekarang harus menjaga syuting agar lancar,” kata Irish Bella. Ia juga menilai efek CGI dan atmosfer film membawa pesan tentang penyesalan dan pertobatan.

Bagi penonton film horor Indonesia, tema dosa dan hukuman sebenarnya bukan hal baru. Namun, kombinasi drama keluarga dan horor psikologis dalam film ini memberi ruang tafsir yang lebih personal. Ada rasa takut yang datang bukan hanya dari makhluk gaib, melainkan dari keputusan manusia sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jelang 500 Tahun Jakarta, Bamus Betawi Dorong Sertifikasi Budaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Adat Bamus Betawi (DABB) menggelar Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Rapat Kerja III di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026. Agenda itu bukan sekadar forum internal organisasi. Di forum tersebut, muncul dorongan serius agar masyarakat Betawi memperoleh ruang lebih besar menjelang 500 tahun Kota Jakarta.

Ketua Umum DABB, Eki Pitung, menegaskan rapat kerja merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Menurut dia, forum itu dipakai untuk merumuskan gagasan strategis demi memperkuat posisi masyarakat Betawi di Jakarta maupun tingkat nasional.

“Rapat kerja adalah bagaimana kita menginisiasi gagasan, ide, apapun yang sifatnya memajukan organisasi, khususnya kaum Betawi di Jakarta,” ujar Eki dalam sambutannya di Jakarta.

Sertifikasi Budaya Betawi Jadi Agenda Utama

Dalam forum itu, Eki juga meminta dukungan pemerintah agar DABB bisa bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Targetnya, pelaku budaya Betawi memiliki sertifikasi profesi resmi.

Usulan itu menyasar seniman gambang kromong, pelaku palang pintu, pedagang kerak telor, hingga penggiat kuliner Betawi. Menurut Eki, profesi berbasis budaya lokal selama ini hidup dari tradisi, tetapi belum memperoleh perlindungan administratif yang memadai.

Di banyak sudut Jakarta, profesi budaya Betawi sebenarnya bertahan lewat kerja sunyi. Seorang pedagang kerak telor di kawasan Kota Tua, misalnya, bisa bertahun-tahun berjualan tanpa perlindungan profesi apa pun. Ketika sakit atau kehilangan ruang usaha, mereka nyaris tak punya pegangan hukum.

Karena itu, DABB ingin hadir sebagai pendamping sekaligus kurator sertifikasi budaya Betawi. Eki menyebut langkah awal bisa dimulai dengan sekitar 500 sertifikasi profesi budaya.

Melalui kegiatan ini, Eki Pitung selaku Ketum Dewan Adat Bamus Betawi memberikan Prabowo Gelar Bapak Perdamaian Dunia.

Menjelang 500 Tahun Jakarta, Betawi Dinilai Belum Dapat Peran

Selain isu budaya, Raker Dewan Adat Bamus Betawi juga menyoroti posisi masyarakat Betawi dalam status kekhususan Jakarta. Eki menyinggung Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan daerah khusus.

Ia membandingkan Jakarta dengan Aceh, Yogyakarta, dan Papua yang dinilai telah memperoleh bentuk kekhususan politik maupun adat. Sementara itu, menurut dia, masyarakat Betawi belum mendapatkan ruang serupa di Jakarta.

“Pertanyaannya untuk DKI Jakarta sebagai daerah khusus, Betawi sudah berdaulat belum?” kata Eki.

Pernyataan itu langsung memancing diskusi panjang di arena rapat kerja. Sebagian peserta terlihat mengangguk ketika isu keterwakilan masyarakat Betawi dalam pemerintahan daerah disinggung. Tema itu memang lama menjadi percakapan di komunitas adat Jakarta, terutama menjelang transformasi Jakarta pasca-ibu kota negara pindah.

Di akhir sambutannya, Eki mengatakan hasil rekomendasi Raker III DABB nantinya akan disampaikan kepada Prabowo Subianto. Salah satu usulan yang muncul ialah mendorong pengakuan lebih besar terhadap masyarakat Betawi sebagai bagian dari kekhususan Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Afriansyah Noor Soroti Sertifikasi SDM Betawi di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, menyoroti tantangan besar masyarakat Betawi menghadapi perubahan ekonomi Jakarta menuju kota global. Hal itu disampaikan dalam Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Rapat Kerja III Dewan Adat Bamus Betawi di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Afriansyah menegaskan reposisi masyarakat Betawi tidak cukup hanya bertumpu pada identitas budaya. Menurut dia, penguatan sumber daya manusia, vokasi, dan sertifikasi kompetensi menjadi syarat utama agar warga lokal tidak tersisih di tengah ekonomi digital.

SDM Betawi Dinilai Harus Naik Kelas

Afriansyah memaparkan Indonesia memiliki 216,79 juta penduduk usia kerja. Dari jumlah itu, sekitar 145 juta orang sudah bekerja, tetapi mayoritas masih berada di sektor informal dengan perlindungan minim dan penghasilan tidak tetap.

“Transformasi pekerja informal menuju pekerja formal terampil harus dipercepat,” ujar Afriansyah.

Ia menilai kondisi itu juga terjadi di Jakarta. Di tengah gedung pencakar langit dan pertumbuhan industri digital, banyak tenaga kerja lokal justru belum mampu memenuhi kebutuhan pasar modern.

Fenomena itu terlihat nyata di sejumlah kawasan Jakarta. Di satu sisi, kafe dan kantor digital tumbuh cepat. Namun di sisi lain, masih banyak pemuda lokal yang bekerja serabutan tanpa kepastian pendapatan. Situasi itu disebut Afriansyah sebagai alarm serius.

Menurut dia, masyarakat Betawi tidak bisa lagi hanya mengandalkan aset fisik atau warisan tanah. Arsitektur ekonomi Jakarta kini berubah menjadi ekonomi berbasis talenta dan keterampilan digital.

Sertifikasi dan Vokasi Jadi Kunci

Afriansyah mendorong kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Dewan Adat Bamus Betawi untuk memperluas sertifikasi kompetensi warga Betawi.

Menurut dia, keahlian tanpa sertifikat sering kali tidak dianggap dalam sistem industri modern. Karena itu, pemerintah menyiapkan lebih dari 9.000 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI sebagai acuan resmi tenaga kerja.

Ia juga menyoroti ancaman disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan atau AI yang mulai menggantikan pekerjaan rutin. Karena itu, generasi muda Betawi diminta cepat beradaptasi dengan ekonomi digital.

“Kalau gap ini dibiarkan, posisi strategis di Jakarta akan diisi talenta luar yang lebih siap,” kata Afriansyah.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut dia, telah menyiapkan program skilling, reskilling, dan upskilling melalui BLK Komunitas serta platform digital SIAPkerja.

Selain tenaga kerja formal, Afriansyah juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM Betawi berbasis kuliner dan jasa kreatif. Ia menilai sektor itu bisa berkembang lebih besar jika dipadukan dengan manajemen modern dan pemasaran digital.

Di akhir sambutannya, Afriansyah meminta Bamus Betawi menjadi penghubung aktif antara program pemerintah dan masyarakat. Target akhirnya, kata dia, melahirkan masyarakat Betawi yang kompeten, adaptif, produktif, dan mampu bersaing di kota global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lansia Surabaya Disekap Setahun, ATM dan Emas Dikuras

Duta Nusantara Merdeka |  Surabaya 

Selama hampir satu tahun, keluarga Kusnadi Chandra, 80 tahun, percaya pria lanjut usia asal Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya itu sedang menikmati masa tua dengan bepergian keliling Indonesia. Belakangan, cerita itu ternyata hanya kedok.

Polisi mengungkap Kusnadi diduga disekap di sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Surabaya. Ironisnya, pelaku utama disebut merupakan orang yang sudah lama dekat dengan keluarga korban, yakni Lisa Andriana, 31 tahun, pacar anak korban sendiri.

Kasus lansia Surabaya disekap itu terbongkar setelah keluarga mulai curiga karena korban tak pernah pulang selama berbulan-bulan. Situasi makin janggal ketika Lisa mendadak menghilang dan mengganti nomor telepon sejak Februari 2026.

“Dijawab oleh pacarnya bahwa engkong lagi jalan-jalan sama bapak saya, keliling Indonesia menikmati hari tua,” ujar Luthfie Sulistiawan saat menjelaskan hasil penyelidikan, Jumat, 8 Mei 2026.

Disekap di Apartemen Tanpa Alat Komunikasi

Menurut polisi, drama itu bermula dari hubungan asmara Lisa dengan Agus Pranoto, anak korban, pada 2025. Lisa sempat tinggal bersama keluarga dan dikenal dekat dengan Kusnadi.

Kedekatan itu diduga menjadi pintu masuk aksi kejahatan. Pada Oktober 2025, korban diminta datang ke sebuah lokasi untuk bertemu Lisa. Namun sesampainya di sana, Kusnadi justru dihadang dua pria lalu dibawa ke apartemen.

Di tempat itu, korban disebut dikurung di dalam kamar tanpa akses komunikasi. Polisi menyebut Kusnadi hanya diberi makanan setiap hari dan beberapa kali dipindahkan ke lokasi berbeda.

“Korban dikurung di satu kamar tanpa handphone dan tanpa alat komunikasi apa pun,” kata Luthfie.

Ada satu detail yang membuat penyidik cukup terkejut. Selama korban hilang, lingkungan sekitar nyaris tidak menaruh curiga. Aktivitas di apartemen terlihat biasa saja. Korban pun disebut jarang keluar kamar.

ATM Korban Dikuras untuk Gaya Hidup

Saat Kusnadi disekap, Lisa diduga menguasai ATM korban. Awalnya, kartu itu dipakai dengan alasan membantu pembayaran tagihan harian. Namun rekening korban justru terkuras perlahan.

Polisi memperkirakan uang yang hilang mencapai sekitar Rp2 miliar. Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan nilai setara sekitar 1 kilogram emas juga dilaporkan raib dari rumah.

“ATM korban terus dipegang tersangka dan dikuras sampai kurang lebih Rp2 miliar,” ujar Luthfie.

Penyidik menduga uang tersebut dipakai untuk memenuhi gaya hidup mewah pelaku. Salah satunya menginap di hotel dengan tarif mencapai Rp2 juta per malam.

Kini Lisa bersama pembantunya, Naily, telah ditahan. Polisi juga masih memburu dua pria lain yang diduga ikut membantu proses penyekapan.

Kasus penyekapan apartemen Surabaya ini masih dikembangkan. Penyidik membuka kemungkinan adanya pelaku lain yang ikut menikmati hasil kejahatan maupun membantu menyembunyikan korban selama hampir setahun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Homeless Media Makin Populer, Gen Z Ubah Cara Konsumsi Berita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena homeless media makin populer di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Media digital tanpa situs resmi itu tumbuh cepat melalui Instagram, TikTok, X, hingga Telegram, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi harian.

Model media semacam ini berkembang karena biaya operasionalnya murah dan distribusi kontennya jauh lebih cepat dibanding media konvensional. Di tengah banjir informasi digital, homeless media hadir dengan format singkat, visual kuat, dan bahasa yang lebih dekat dengan kebiasaan pengguna internet muda.

Homeless Media Tumbuh dari Perubahan Pola Konsumsi Informasi

Homeless media pada dasarnya tidak memiliki “rumah” utama berupa situs berita atau kantor redaksi besar. Seluruh aktivitas publikasi dilakukan lewat akun media sosial aktif yang fokus mengejar interaksi dan penyebaran cepat.

Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Banyak kreator muda mulai melihat media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan, melainkan saluran distribusi berita yang murah dan efektif. Dalam beberapa kasus, satu unggahan pendek bahkan bisa menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam.

Situasi itu terasa akrab bagi banyak orang. Di warung kopi atau ruang tunggu commuter line, semakin sering terlihat orang membaca berita langsung dari Instagram atau TikTok, bukan lagi membuka portal berita seperti satu dekade lalu.

Data We Are Social 2025 menunjukkan 62,9 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Angka tersebut memperlihatkan perubahan besar perilaku publik dalam mencari informasi dan mengambil keputusan sehari-hari.

Cepat dan Menarik, Tapi Rentan Minim Verifikasi

Kekuatan utama homeless media ada pada kecepatannya. Konten dibuat singkat, mudah dipahami, dan dirancang menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Model ini cocok dengan pola konsumsi informasi generasi muda yang serba cepat.

Namun, di balik pertumbuhan itu, muncul persoalan serius. Banyak homeless media belum menerapkan standar jurnalistik yang ketat. Verifikasi data sering terabaikan karena tekanan mengejar trafik dan viralitas.

Akibatnya, risiko penyebaran hoaks menjadi lebih besar. Beberapa akun bahkan menghapus unggahan tanpa klarifikasi ketika informasi yang disampaikan terbukti keliru.

Selain itu, perlindungan hukum homeless media juga belum jelas. Sebagian besar belum berbadan hukum atau memiliki struktur redaksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika muncul sengketa informasi.

Di tengah perubahan lanskap digital itu, publik kini dituntut lebih kritis memilih sumber informasi. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi tetap menjadi fondasi utama jurnalisme.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemendagri Minta Hotel Tak Lagi Fotokopi KTP, Ini Risikonya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai mendorong masyarakat serta lembaga layanan publik meninggalkan kebiasaan menyerahkan fotokopi e-KTP saat check in hotel maupun registrasi rumah sakit. Imbauan itu disampaikan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.

Kebijakan tersebut muncul karena e-KTP saat ini sudah dilengkapi cip elektronik yang menyimpan data kependudukan secara digital. Pemerintah menilai proses verifikasi identitas sebenarnya dapat dilakukan lewat card reader atau sistem digital tanpa perlu menggandakan dokumen fisik yang rawan disalahgunakan.

Kemendagri Soroti Risiko Penyalahgunaan Fotokopi KTP

Direktorat Jenderal Dukcapil menilai praktik fotokopi KTP sudah terlalu lama dianggap prosedur biasa. Padahal, salinan identitas itu dapat tersebar tanpa kontrol yang jelas. Dalam beberapa kasus, data KTP bahkan dipakai untuk pinjaman online hingga pendaftaran akun ilegal.

Situasi tersebut membuat pemerintah mulai mendorong layanan publik dan swasta beralih ke sistem verifikasi digital. Langkah ini dianggap lebih aman karena data kependudukan tidak lagi berpindah tangan dalam bentuk lembaran kertas.

Di sejumlah hotel besar, proses pemindaian identitas sebenarnya sudah mulai diterapkan. Namun di lapangan, banyak pengelola masih meminta tamu meninggalkan fotokopi KTP di meja resepsionis. Kebiasaan itu dianggap praktis, meski menyimpan risiko besar.

Beberapa rumah sakit juga masih menerapkan prosedur serupa untuk mempercepat administrasi pasien. Padahal, menurut Dukcapil, teknologi e-KTP sejak awal dirancang agar identitas warga cukup diverifikasi secara elektronik.

Transisi ke Verifikasi Digital Dinilai Belum Merata

Peralihan menuju sistem digital memang tidak mudah. Banyak layanan daerah belum memiliki perangkat card reader maupun integrasi data yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga masih terbiasa menyerahkan fotokopi identitas tanpa mempertanyakan keamanan datanya.

Pengalaman semacam itu cukup sering terjadi. Ada warga yang baru sadar data pribadinya tersebar setelah menerima tawaran pinjaman mencurigakan dari nomor asing. Sebagian lainnya mengaku tidak tahu ke mana fotokopi KTP mereka berakhir setelah check in hotel.

Karena itu, Kemendagri meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menyerahkan data identitas. Penggunaan KTP diimbau hanya untuk kebutuhan resmi dengan sistem keamanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Putusan MA 179KAg2017 Tegaskan Risiko Bisnis Bukan Force Majeure

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 179/K/Ag/2017 menegaskan penurunan omzet usaha tidak dapat otomatis dikategorikan sebagai force majeure dalam akad perbankan syariah. Putusan itu menjadi penanda penting dalam menjaga kepastian hukum dan integritas akad pembiayaan syariah di Indonesia.

Majelis Hakim Kasasi menilai kerugian usaha akibat perubahan pasar merupakan risiko bisnis yang semestinya telah diperhitungkan debitur sejak awal menandatangani akad. Karena itu, alasan kesulitan ekonomi biasa tidak cukup untuk menghapus kewajiban pembayaran utang.

Dalam praktik perbankan, dalih force majeure memang kerap muncul ketika usaha debitur mulai goyah. Seorang praktisi hukum perbankan syariah pernah bercerita, perkara seperti ini meningkat setiap kali ekonomi melambat dan daya beli masyarakat turun.

Gugatan Nasabah Kandas di Tingkat Kasasi

Perkara bermula ketika Hajjah Fulanah menggugat Bank XX Syariah setelah usahanya di bidang obat herbal mengalami penurunan omzet. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait BPJS Kesehatan membuat pelanggan beralih ke fasilitas kesehatan negara.

Nasabah kemudian meminta dibebaskan dari sisa kewajiban utang sekaligus menuntut pembatalan lelang jaminan yang dilakukan pihak bank.

Namun, Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Hakim menyatakan tidak ada hubungan sebab-akibat langsung antara kebijakan BPJS dengan ketidakmampuan absolut debitur membayar kewajibannya.

Majelis menilai perubahan regulasi dan pergeseran pasar adalah bagian dari dinamika bisnis. Kondisi itu berbeda dengan force majeure yang sifatnya luar biasa, tidak terduga, dan benar-benar menghalangi pemenuhan kewajiban.

MA Perkuat Perlindungan Sistem Perbankan Syariah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menegaskan beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak debitur. Dalil keadaan memaksa harus dibuktikan secara konkret dan empiris.

Bank XX Syariah dinilai telah menjalankan prosedur sesuai aturan, termasuk pemberian somasi sebanyak tiga kali sebelum lelang agunan dilakukan melalui KPKNL.

Putusan ini sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas sistem pembiayaan. Jika setiap penurunan omzet dianggap force majeure, fondasi perbankan dinilai bisa terganggu.

Di kalangan pelaku usaha, situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak pebisnis kecil merasakan pasar berubah cepat setelah kebijakan baru muncul. Namun hukum tetap membedakan antara kerugian usaha biasa dengan keadaan yang benar-benar memaksa.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung mengirim pesan tegas bahwa integritas akad syariah harus dijaga. Kegagalan usaha semata tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum debitur terhadap kewajiban pembiayaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PWMOI Kepri Dilantik, Profesionalisme Media Online Disorot

Duta Nusantara Merdeka | Batam 

Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik di Aula Engku Hamidah, Kompleks Kantor Wali Kota Batam, Sabtu, 9 Mei 2026. Pelantikan itu sekaligus menjadi momentum penguatan profesionalisme wartawan media online di tengah derasnya arus informasi digital.

Acara bertema “Memperkuat Profesionalisme Wartawan Media Online dalam Mewujudkan Informasi yang Akurat, Berimbang dan Berintegritas di Era Digital” itu dihadiri pengurus DPW PWMOI Riau bersama sejumlah pengurus daerah lain di Sumatera. Kehadiran mereka menegaskan upaya memperkuat jaringan organisasi pers berbasis digital di kawasan tersebut.

DPW PWMOI Riau Dorong Soliditas Organisasi

Ketua DPW PWMOI Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos hadir bersama Bendahara Nurhayati, Hendra Saputra selaku humas, dan Sadrail sebagai Sekretaris OKK. Mereka memberikan dukungan langsung kepada Hendri yang kembali dipercaya memimpin DPW PWMOI Kepulauan Riau periode 2026–2029.

Rio juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian kepengurusan PWMOI Kepri pada periode sebelumnya. Menurut dia, perkembangan organisasi di Kepri terlihat cukup aktif dibanding beberapa daerah lain.

“Dan semoga di periode keduanya, PWMOI Kepri bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi ke depan,” ujar Rio dalam sambutannya.

Di sela acara, suasana pelantikan sempat terasa cair ketika sejumlah pengurus daerah berbincang soal tantangan media online saat ini. Obrolan kecil di lorong aula itu berkisar dari persoalan biaya server hingga tekanan kecepatan berita yang sering mengorbankan akurasi.

MoU Hosting Jadi Sorotan di Tengah Tantangan Media Digital

Selain pelantikan, perhatian peserta juga tertuju pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PWMOI Kepri dan Lira Hosting. Kerja sama itu dinilai penting untuk menopang kebutuhan teknis media online yang terus berkembang.

Rio berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di Provinsi Riau. Menurut dia, dukungan hosting menjadi kebutuhan mendasar bagi media digital, terutama bagi media kecil yang sering terkendala biaya operasional.

“Dan semoga dengan MoU ini, bisa juga ditularkan ke Riau, sehingga kita bisa membantu hosting kawan-kawan yang habis dan akan habis,” kata Rio.

Ia menegaskan kehadiran PWMOI Riau di Batam bukan sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, solidaritas antardaerah menjadi modal penting memperkuat posisi media online di Pulau Sumatera.

“Dan mari kita besarkan PWMOI di Pulau Sumatera ini,” ujar Rio.

Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Ketua DPD PWMOI Kota Pekanbaru Aprianto yang mendampingi rombongan DPW PWMOI Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More