TWK KPK Terbukti tidak ada Pelanggaran, Novel Gagal Framing Soal TWK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah terjawab kebenaranya kini sudah menjadi Terang Benderang Terbukti tidak Ada Pelanggaran di dalam TWK, seperti yang disebut pihak - pihak yang tidak lolos tes TWK, Tes tersebut yang merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). setelah Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, 

sedari awal materi asesmen wawasan kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sangat begitu juga dalam penyusunan materi TWK melihat hal ini sudah sangat jelas pimpinan KPK tidak ikut serta dalam menyusun materi pertanyaan TWK, karena sejatinya Pimpinan KPK hanya melaksanakan Undang - Undang yang di amanatkan pada No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, jelas langkah Pimpinan KPK melaksanakan TWK hanya menjalankan perintah Undang - Undang

Melihat persoalan TWK hari ini sudah berakhir dan tidak terbukti ada pelanggaran paska Dewas KPK telah melakukan musyawarah dan mufakat menyimpulkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang di tuduhkan kepada pimpinan KPK mengasilkan keputusan bahwa pimpinan KPK tidak terbukti karena dasarnya tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik, melihat persoalan TWK yang sempat menjadi konsumsi publik yang di lakukan oleh sekelompok orang dengan sengaja menggiring oponi bahwa pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik itu tidak benar dan sudah terbukti keputusan Dewas KPK bahwa Ketua KPK Firli Bahuri tidak bersalah 

Oleh dari itu kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia ( DPP LPPI ) menyampaikan stop lah melakukan framing opini soal TWK yang tidak terbukti kebenaranya terlebih kepada pak Novel Baswedan sebagai mantan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan tudingan stigma yang buruk terhadap pimpinan KPK karena cara cara ini tidak etis di lakukan oleh sebagai senior KPK juga pak novel gagal framing TWK terhadap ketua kpk, Karena pada dasarnya TWK di jalankan Karena amanah UU Nomor 19 2019 dengan demikian sangat jelas bahwa ketua kpk firly bahuri 

menjalankan tugas dengan tegak lurus menjalankan amanat rakyat terbukti pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang merupakan Perintah Undang - Undang dan berjalan lancar dan tidak ada kesalahan.

melihat akan hal ini tudingan yang menyebutkan bahwa adanya ketidak profesionalan yang di lakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri serta menyebutkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku itu Merupakan pernyataan hoax dan tidak mendasar, tidak ada yang berharap pada kabar tidak lolosnya pegawai pada TWK yang di dalamnya ada pak Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya, murni berjalan dengan mekanisme yang di lakukan oleh BKN oleh sebab itu stop menggiring opini TWK untuk menjadikan alat untuk memframing Pimpinan KPK 

Kami menilai keheboan yang di lakukan oleh pak Novel Baswedan dkk yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tidak menerimah hasil TWK KPK dengan penggiringan opini terhadap pimpinan KPK dan jajaranya akan mengganggu pokus nya KPK melakukan aktivitas" kembali kami sampaikan kepada pegawai KPK yang tidak lulus TWK agar menyudahi polemik TWK & masih banyak terdapat untuk berbakti pada nusa dan bangsa di republik ini.  **

Read More

PRAWITA GENPPARI AT A GLANCE

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Prawita GENPPARI is an association of Indonesian tourism activists or Indonesian Tourism Community. Born with a strong drive to promote tourism, arts and culture and empowering SMEs products to advance Indonesian tourism. As an archipelagic country that has tens of thousands of islands, Indonesia has an extraordinary diversity of tourism potential.

Both nature tourism, art and culture tourism, historical tourism, religious tourism, and various other types of tourism. Referring to this fact, Prawita GENPPARI is active in educating and training tourism human resources with various programs, including developing tourist villages throughout the country.

Vision :

Making Indonesian tourism a mainstay sector to increase love for the country and the welfare of the nation

Mission :

1. Identify and map all tourism potentials throughout Indonesia

2. Promote Indonesia tourism to domestic and foreign tourists in a planned, structured and massive manner

3. Develop creativity by organizing events to increase interest and tourism potential

4. Build international networks and cooperation with foreign tourism community, include all stakeholder related to advance the world of tourism

From the Vision and Mission, it is further elaborated on various programs, both internally consolidated to develop organizations and international cooperation to accelerate the process of achieving goals in advancing the world of tourism.

Tourism activities have a multiplier effect in moving the economic sector, ranging from travel agents, transportation, hotels, restaurants, SMEs products, and others. Thus, efforts to promote tourism are essentially oriented towards moving the economy of the community and at the same time prospering the nation.

Basic Concepts of National Tourism Development

1. Productive Tourism : tourism that is oriented towards increasing results productively in various fields so that there is economic value that can be obtained in the future

2. Educational Tours : tours that are oriented to the transfer of knowledge and experience from experts to all participants of educational tours

3. Creative Tourism (Creative Economy) : travel by promoting creativity and innovation so that something that has no value becomes something of value

4. Tourist Attractions: travel with the aim of pleasure and comfort in enjoying various natural beauties

5. Challenge Tour (Special Interest): travel by exploring something challenging and adrenaline-pumping

International Cooperation

The world of tourism is a field of business that demands international cooperation with all related parties to assist and facilitate the convenience of tourism activities from one place to another, including from one country to another. The world of tourism conveys a lot of messages of peace, security, comfort, cleanliness and friendliness. Thus tourism can accelerate the process of human civilization to be more dignified. **

Read More

Dewas BPJS Kesehatan Peringatkan Rumah Sakit Dan Klinik Yang Pungut Biaya Berobat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memberi peringatan keras terhadap pihak Rumah Sakit (RS) dan Klinik yang bermitra dengan BPJS Kesehatan terkait pungutan biaya berobat bagi peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, S.E., kepada wartawan, Jumat 4 Juni 2021 via telepon.

"Hal-hal seperti itu (pungutan biaya, red) sangat-sangat melukai perasaan Peserta BPJS Kesehatan. Pihak Rumah Sakit dan Klinik mitra BPJS Kesehatan tidak boleh memungut biaya pengobatan karena peserta sudah ditanggung dengan skema JKN," ujar Siruaya.

Ditegaskannya, pihak klinik ataupun rumah sakit yang bermitra tidak diperkenankan untuk mengambil uang dari Peserta BPJS Kesehatan, jika itu berkaitan dengan pembayaran obat maupun pelayanan.

Lebih jauh dikatakan Siruaya, peringatan ini berdasarkan adanya penemuan di lapangan dan atau laporan dari peserta BPJS Kesehatan yang dipungut biaya.

"Beberapa temuan kita di lapangan adanya Peserta BPJS Kesehatan diminta duit (Uang) dengan berbagai macam alasan, ada juga yang dikasih resep untuk menembus obat dengan alasan stok obat habis, mestinya itu tidak boleh terjadi, jika ada dipungut biaya begitu, segera lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa juga lapor ke saya," tegas Siruaya yang juga merupakan Ketua Harian DPP MOI (Perkumpulan Media Online Indonesia) itu.**

Read More

Tolak Segala Upaya Penggiringan Opini Untuk Melemahkan Pimpinan KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

TWK adalah metode yang tepat dan benar yang digunakan untuk melegalkan mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya, ada sejumlah pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN, 

Miris apabila mereka yang mengaku WNI menolak TWK serta menerima hasilnya, sedangkan TWK adalah seharusnya menjadi bagian jati diri sebagai anak bangsa Indonesia. dalam membangun fondasi bangsa, Pancasila, dan NKRI

KPK telah melakukan mekanisme yang benar pada TWK dalam rangka melaksanakan alih status pegawai menjadi ASN sebagaimana merujuk pada UU KPK yang baru. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi. harus dilihat di UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu pasal 3 itu menjelaskan, KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,”

KPK telah melakukan mekanisme yang benar pada TWK dalam rangka melaksanakan alih status pegawai menjadi ASN sebagaimana merujuk pada UU KPK yang baru. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi. harus dilihat di UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu pasal 3 itu menjelaskan, KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,”

Mereka Eks 51 pegawai KPK layak dipecat.

Mereka semua bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan dan reaksioner serta frontal,

ke 75 pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat Negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

Eks pegawai KPK Mengikuti perkembangan sejak awal penolakan revisi UU KPK 2019 sampai dengan TWK dan setelahnya ada yg lulus minta tunda dilantik semakin jelas dan terang-terangan dan terbuka bahwa mereka telah dengan sengaja dan mendesain untuk mengagalkan kebijakan proses legislasi (revisi UU KPK). Maka dapat di simpulkan bahwa saat ini mekanisme TWK adalah yang tepat untuk melakukan pembenahan dan penataan di dalam tubuh KPK. 

Ternyata apa yang selama ini di gembar-gemborkan oleh Eks 51 pegawai KPK di berbagai media semakin jelas, motivasi sejak awal dari mereka menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen, yg mereka maksudkan bukan hanya dalam proses penyelidikan, dan tuntutan peradilan saja akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif. Inilah yang menjadi permasalahannya, maka yang terjadi selama ini adalah KPK samakin sulit di kontrol dan terkesan adidaya dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berlawanan dengan NKRI. 

Strategi jihad korupsi yang selama ini di gaung-gaungkan sebagian eks 75 pegawai KPK seringkali dibangun melalui agitasi, propaganda, provokasi dan adu domba jelas tampak ketika ke 75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Maka sulit rasanya untuk menjadikan mereka ini sebagai abdi negara yang taat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI. 

Sudah tepat apabila pimpinan KPK melakukan TWK kepada seluruh pegawainya untuk melakukan alih status menjadi ASN, karena di situlah sarana yang di gunakan untuk menjaring pegawai KPK yang memiliki komitmen dan strategi pemberantasan korupsi yang berlandaskan semangat Membangun NKRI sesuai dengan Pancasila.

Seharusnya Mereka Eks 51 pegawai KPK dapat mengikuti aturan untuk menjadi ASN, jadi kalau ada keberatan. Silahkan menggunakan mekanisme hukum dan gugat ke peradilan TUN. Mereka kan paham hukum, jadi penyelesaiannya dg cara hukum bukan malah melakukan propaganda di media sosial dan membuat kegaduhan. Negara harus hadir dalam mengatasi persoalan ini, jangan sampai negara kalah dalam menghadapi kelompok yang sulit di atur sesuai dengan UU. sehingga tujuan bernegara dapat tercapai dan semakin terarah. **

Read More

Jokowi-Ma’ruf Sudah Bicara, Ini Daftar Menteri Layak Reshuffle

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hadirnya Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Ristek-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan isu reshuffle. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berbicara.

 Versi lembaga survei, ada sejumlah menteri yang layak di-reshuffle.

“Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh Presiden,” kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (18 /4/2021). 

Masduki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada-tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

Survei terbaru mengenai kinerja kementerian dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) yang disampaikan dalam acara diskusi Polemik Trijaya bertajuk ‘Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024’, Sabtu (10/4/2021).

Survei dilakukan 10 Maret sampai awal April, melibatkan 1.200 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, sampling error 2,5%, dengan tingkat akurasi data 97%. Hasil survei dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

Dalam survei IPO, ada kementerian paling populer, menteri paling populer, menteri berkinerja paling memuaskan hingga yang dianggap paling tidak memuaskan. Ada juga daftar menteri yang diharapkan di-reshuffle.

Sejumlah menteri yang diharapkan di-reshuffle dalam survei IPO di antaranya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Berikut ini hasil survei persepsi publik mengenai kinerja kementerian:

Kementerian paling populer on

1. Kemensos: 73,1%

2. Kemendagri: 64,8%

3. Kemenhan: 58%

4. Kemenkeu: 41%

5. KemenPUPR 37%

Menteri paling populer

1. Prabowo Subianto: 56%

2. Tito Karnavian: 43%

3. Sandiaga Uno: 39%

4. Mahfud Md: 30%

5. Sri Mulyani 29%

Menteri berkinerja paling memuaskan

1. Sri Mulyani: 54,7%

2. Retno LP Marsudi: 50%

3. Tri Rismaharini: 42%

4. Tito Karnavian: 38%

5. Mahfud Md: 34%

Menteri yang dianggap paling tak memuaskan

1. Yasonna H Laoly: 50%

2. Ida Fauziyah: 45%

3. Zainudin Amali: 40%

4. Syahrul Yasin Limpo: 33%

5. Tjahjo Kumolo: 31%

Kementerian yang diharapkan di-reshuffle

1. Kemenko Perekonomian: 36%

2. Kemenko Polhukam: 24%

3. Kemenko Maritim dan Investasi: 11%

4. Kemenko PMK: 29%

Menteri di bawah Kemenko Perekonomian yang diharapkan di-reshuffle

1. Ida Fauziyah: 46%

2. Teten Masduki: 28%

3. Syahrul Yasin Limpo: 27%

4. Wahyu Sakti Trenggono: 30%

5. Siti Nurbaya Bakar: 23%

6. Arifin Tasrif: 19%

Menteri di bawah Kemenko Polhukam yang diharapkan di-reshuffle

1. Yasonna H Laoly: 54%

2. Tjahjo Kumolo: 34%

3. Johnny G Plate: 29%

Menteri di bawah Kemenko PMK yang diharapkan di-reshuffle

1. Zainudin Amali: 41%

2. I Gusti Ayu Bintang Darmawati: 15%

3. Abdul Halim Iskandar: 12% **

Wartawan DNM : Ayub Nasution

Read More

BNPT Gandeng Pemuka Agama Untuk Cegah Pengaruh Radikal Terorisme Pada Generasi Milenial

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli dan Watimpres Habib Luthfi saat penandatangan Prasasti Kebhinekaan

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Generasi milenial sangat rentan terpengaruh pada paham radikal terorisme yang menjadi misi bagi organisasi terlarang dunia, seperti ISIS dan Wahabi. Guna mencegah hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Yayasan Harmoni Pemersatu Bangsa menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Kebhinekaan Penyelamat Bangsa’, pada Jumat malam (9/4/2021) di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia, Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dialog Kebangsaan tersebut dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., didampingi jajaran pejabat dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (Dewan Pertimbangan Presiden), perwakilan dari Gugus Tugas Pemuka Agama, dan tokoh lintas agama, serta Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Kehadiran mereka disambut baik oleh Ketua Umum Yayasan Amanah Kita, Hartono Limin selaku tuan rumah pada acara tersebut.

Peran aktif pemuka agama dalam mengoptimalkan pencegahan generasi muda terpapar paham radikal terorisme jadi fokus pembahasan pada Dialog Kebangsaan tersebut.

Seperti dikatakan Boy Rafli dalam acara tersebut, melalui pemahaman moderasi beragama, toleransi antar umat, serta nilai-nilai kebangsaan diharapkan generasi milenial tidak mudah terpengaruh ideologi yang dapat menimbulkan paham radikal intoleran yang dapat memicu aksi terorisme. Pemuka agama merupakan guru, pencerah umat di lingkungan agama. Bangsa ini merupakan sebuah kekayaan, ini patut kita syukuri dan wajib untuk dipelihara dari masa ke masa.

“Untuk meningkatkan ketahanan bangsa kita, ketahanan masyarakat, ketahanan umat kita, tiada lain kita semua harus memberikan edukasi, pencerahan kepada yang muda karena tantangan kita adalah bagaimana yang muda ini tidak mudah terpedaya oleh ajaran atau doktrin yang disampaikan oleh mereka yang mengusung ideologi terorisme ini. Kecenderungan anak muda dengan karakteristik yang idealis, pemberani, ingin mencari jati diri, inilah yang bisa dimanfaatkan mereka,” kata Boy Rafli. 

Menanggapi hal tersebut, Watimpres Habib Luthfi mengatakan bahwa lunturnya jiwa nasionalisme menjadi salah satu alasan maraknya radikalisme di kalangan milenial. Tentu tantangan ini bukan menjadi tugas BNPT semata. Perlu kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda agar ideologi yang bertentangan dengan konsensus bangsa tidak mudah tersusupi. 

“Melunturnya nasionalisme dan berbagai sebab lainnya menjadi permasalahan sekarang ini, kalau tidak ditanggulangi bersama, sulit. Ayo kita menambah kepedulian kita bersama terhadap generasi penerus yang akan menjadi pembangun bangsa ini, pembangun Republik ini,” kata Habib Luthfi.

Acara Deklarasi Kebangsaan tersebut ditutup dengan penandatanganan prasasti Kebhinekaan yang dilakukan oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli dan Watimpres Habib Luthfi. **

Read More

Ketua DPD RI Minta Presiden Dorong Negara G20 Adopsi Pajak Minimum Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk ikut mendorong negara-negara G20 mengadopsi pajak minimum global untuk korporasi. Dengan begitu, ia menilai perjanjian global dalam pajak akan memungkinkan pemerintah menarik pajak terhadap Unicorn yang sedang berkembang seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak serta platform digital e-commerce lainnya.

"Perusahaan Unicorn telah meraup keuntungan yang sangat besar melalui perdagangan digital dengan menggunakan infrastruktur yang tersedia," kata LaNyalla yang juga ketua dewan kehormatan Kadin Jawa Timur itu, Selasa (6/4/2021).

Senator asal Jatim itu menilai, transaksi perdagangan yang dilakukan perusahaan Unicorn semestinya tak hanya menguntungkan pihak mereka belaka, tetapi juga semestinya menjadi salah satu sumber penerimaan pajak negara.

"Praktik perusahaan Unicorn yang ada di Indonesia harus segera diatur melalui kebijakan Menteri Keuangan. Hal itu guna menekan defisit fiskal dan juga mengikis dampak negatif terhadap daya saing yang kurang sehat," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengingatkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengimbau negara-negara G20 untuk mengakhiri perlombaan perusahaan pajak digital yang minimal untuk menarik dana asing masuk.

Pada 2019, mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan Rp27 triliun pajak pertambahan nilai atau PPn dari perusahaan digital yang mengenakan pajak, seperti Google, Facebook, Netflix, dan lain-lain.

Perjanjian global dalam pajak akan memungkinkan Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak terhadap unicorn yang sedang berkembang seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak.

Kementerian Keuangan Indonesia perlu mengumpulkan lebih banyak pendapatan setelah pemotongan pajak perusahaan (dari 25 persen menjadi 22 persen) dalam Perppu tahun lalu, di atas kewajiban untuk mengembalikan defisit fiskal menjadi 3 persen pada 2023.(Arianto)

Read More

Empat Instruksi Presiden untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami dampak paling berat dengan bencana banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas secara virtual mengenai penanganan bencana di NTT dan NTB dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 April 2021.  

Dampak dari cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja berdampak pada berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami dampak paling berat dengan bencana banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada Selasa, 6 April 2021, menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk memberikan arahan terkait penanganan bencana di kedua provinsi tersebut. Instruksi pertama yang diberikan Kepala Negara ialah untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

“Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya untuk mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT seperti Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban,” ujarnya.

Selama proses pencarian dan pertolongan tersebut, Kepala Negara meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai lokasi sekitar untuk memudahkan proses pencarian. Apabila jalur darat masih sulit ditembus, Kepala Negara juga menginstruksikan percepatan pembukaan akses laut dan udara yang terputus akibat kerusakan sejumlah sarana infrastruktur penghubung.

Kedua, Kepala Negara meminta jajarannya untuk memastikan kehadiran pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang sangat dibutuhkan para korban. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan akan mengerahkan tim bantuan medis untuk secepatnya tiba di lokasi bencana.

“Saya minta Menteri Kesehatan juga memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo juga memberi penekanan pada pemenuhan kebutuhan logistik, sanitasi, dan lainnya bagi para pengungsi yang juga harus diperhatikan dengan baik dan segera diterima oleh mereka. Sejak hari pertama bencana di NTT dan NTB tersebut pemerintah memang telah mengirimkan sejumlah bantuan ke lokasi bencana. Namun, karena kendala cuaca ekstrem dan terputusnya akses penghubung menyebabkan bantuan tersebut belum sepenuhnya sampai ke titik lokasi.

“Saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian serta memastikan logistik, tenda, dan dapur lapangannya (sampai) untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK nya,” tuturnya.

Adapun untuk mendukung jalannya proses penanganan bencana, Kepala Negara secara khusus menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti jembatan yang roboh dan akses jalan penghubung yang terputus.

“Saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan internet segera pulihkan sehingga bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” ujarnya.

Terakhir, Presiden juga meminta antisipasi dini terhadap potensi dampak cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia. Informasi dan peringatan BMKG mengenai hal ini menjadi sangat krusial dan publikasi terhadapnya harus digencarkan.

“Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau, prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Mereka harus tahu semuanya sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman risiko baik itu angin kencang, bahaya banjir bandang, dan tanah longsor,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Ongky Prasetia Hulu, S.Kom Mengutuk Keras Aksi Bom di Depan Gereja Katedral Makassar

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Dewan Pimpinan Daerah GNI (Generasi Negarawan Indonesia) Kota Medan mengecam keras insiden bom yang diduga bom bunuh diri didepan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada hari minggu (28/3/2021) pagi.

Ketua DPD GNI (Generasi Negarawan Indonesia) Kota Medan Sdr. Ongky Prasetia Hulu, S.Kom menegaskan bahwa pihaknya mengecam dan mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dan intoleransi di negeri ini.

Baca Juga : Menag Yaqut Kutuk Keras Pengeboman di Depan Gereja Katedral Makassar

"Apapun motifnya, tindakan terorisme adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama apapun, dan kami mengutuk keras tindakan yang menciderai nilai - nilai Pancasila ini," tegas Ongky Prasetia Hulu, S.Kom. Minggu, (28/03/21).

Ongky Prasetia Hulu, S.Kom menuturkan bahwa jika pelaku terhubung dengan jaringan teroris tertentu, maka pihak yang berwenang perlu segera menyelidiki seluruh aktor yang terlibat dalam insiden bom di depan Gereja Katedral Makassar ini.

"Sebagai warga negara yang baik, kami mendorong pemerintah melalui aparat negara yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus yang diduga bom bunuh diri ini, dan segera membongkar seluruh jaringan teroris di Indonesia demi keamanan dan ketentraman warga negara,"

Baca Juga : Pimpinan Ormas Katolik Mengutuk Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Lanjutnya "Mari kita bergandeng tangan, bersama - sama melawan dan mengutuk keras tindakan terorisme, intoleransi yang merusak kerukunan bangsa ini adalah musuh kita bersama," tutur Ongky Prasetia Hulu, S.Kom.

DPD GNI Kota Medan juga berharap kepada pihak kepolisian agar meningkatkan keamanan di tempat - tempat ibadah. Kejadian seperti ini, sangatlah mengganggu ketenangan kerukunan umat beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara. **

Read More

Kemendagri Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat di Pandeglang

Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang 

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menyalurkan bantuan bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kemendagri, Yedi Rahmat dan diterima oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita, di Ruang Garuda II, Pendopo Pandeglang, Banten, Selasa (23/3/2021). 

"Alhamdulillah, kami di Korpri Kemendagri dan BNPP sudah menyalurkan bantuan untuk Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kabupaten Sumedang dan ini yang keempat ke Kabupaten Pandeglang," kata Yedi. 

Yedi juga menyampaikan dukungan pihaknya untuk pembangunan Kabupaten Pandeglang, dan berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

"Kami mendukung sekali program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, untuk itu kami dari Korpri Kemendagri dan BNPP menyampaikan bantuan untuk Pemda kabupaten Pandeglang agar bantuan tersebut berguna bagi masyarakat di sini," tandasnya. 

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku gembira dan mengapresiasi bantuan yang diberikan untuk masyarakat di wilayahnya. 

"Ini anugerah dari Allah, Bapak memberikan bantuan untuk masyarakat kami, jadi rasa gembira, akan kami sampaikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut," ujar Irna. 

Irna juga berharap Kemendagri selalu memberikan dukungan kepada Pemda, terutama pada masa pandemi, di samping melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 

"Kami doakan untuk tugas pokok dan fungsi, dan kinerja dari jajaran Kemendagri  ini bisa memberikan support kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia di tengah pandemi," imbuhnya. 

Bantuan yang diserahkan Korpri Kemendagri dan BNPP merupakan bantuan hasil penggalangan yang dilakukan di lingkungan Kemendagri dan BNPP, serta bantuan yang diperoleh dari lembaga lainnya. 

Adapun bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dari Mayapada, mie instan, sarden, biskuit, beras, teh, kopi, susu, gula, air mineral, sikat gigi, sabun mandi, detergen, minyak goreng, shampoo, vitamin C, Paracetamol (Promed), obat batuk, obat diare, masker, selimut, dan terpal plastik. (Arianto)

Read More

Ketum LSM Penjara 1 Mendukung Penuh Arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri Atasi Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum LSM Penjara 1 Teuku Z Arifin mendukung penuh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh agar semua daerah membantu pemerintahan Presiden Jokowi mengatasi masalah stunting. Hal ini disampaikannya di Jakarta kepada para awak media, Senin (15/3/2021)

"Para sahabat, mari bantu Pak Jokowi menyelesaikan stunting. Alurnya mulai data ibu hamil, kerjasama antara Dukcapil dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Puskesmas diberi hak akses, hingga seluruh masyarakat Jambi bisa dihitung dengan mudah. Ibu hamil kapan dia akan melahirkan, diberi treatment apa kepada para ibu hamil" tekan Arifin seirama dengan pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI.

Menjadi pengetahuan bahwa Dirjen Dukcapil menyampaikan pentingnya kemampuan dalam berkomunikasi sebagai ciri dari leadership yang baik. Ia mencontohkan dari empat sifat Rasulullah yang dapat diimplementasikan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

“Pertama fatonah, cerdas atau pintar, Bukan IQ yang tinggi, tapi orang cerdas itu adalah orang yang bisa menerima keadaan, ada masalah dicari solusinya bukan mengeluhkan masalahnya. Jadi setiap kita itu cerdas kalau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi,” ujar Zudan.

Arifin menegaskan ikut totalitas membantu mengkampanyekan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri contohnya sifat amanah, itu mau menunaikan apa yang sedang menjadi tugasnya atau apa yang diembankan negara pada kita,” tegasnya mengutip Zuhdan.

Begitu juga tabligh, kemampuan untuk mentransformasikan gagasan pikiran, semangat kepada anak buahnya, dan terakhir adalah Siddiq, kalau betul dibetulkan, kalau salah dinyatakan salah.

Arifin sangat sepakat dengan sikap tegas Dirjen Dukcapil bahwa negara harus hadir ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan, itulah manajemen sistem pemerintahan memberikan pelayanan ke yang terdekat ke masyarakat. Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum menjelaskan tentang teori trickle down effect, laksana sebuah gelas yang terisi air penuh, dampaknya akan mengalir ke masyarakat sekitar.

“Jadi kalau masyarakat itu diibaratkan gelas, setiap kali diisi air pelayanan ternyata airnya tidak tumpah-tumpah, karena semakin lama gelas airnya ditambah, juga gelasnya bertambah tinggi. Harapan masyarakat meningkat terus, jadi yang ingin saya sampaikan jangan kita berpuas pada pelayanan sekarang bagus, dua tahun lagi belum tentu bagus,“ ungkap Zudan.

Oleh sebab itu, menurut Zudan berpemerintahan itu harus bertransformasi terus-menerus berpindah untuk melakukan perbaikan, karena kalau berhenti melakukan perbaikan berhentilah hidup ini. Saat ini Dukcapil sudah bergeser ke arah digital dan terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari elemen pengawas dan mitra kemendagri maka saya sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM) akan terus mendukung dengan aksi nyata agar arahan-arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri terwujud secara menyeluruh khususnya program penanggulangan stunting."Pungkas Arifin.

Read More

Legalitas Koordinator Pusat BEM Nusantara dalam Temu Nasional XII

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Temu Nasional BEM Nusantara XII yang dilaksanakan Di Gedung Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tanggal 8 - 12 Maret 2021. 

M. V. Fauzan Adzima (Ketua Panitia Pelaksana Temu Nasional BEM Nusantara XII) mengatakan "Temu Nasional BEM Nusantara XII yang resmi dan legal dilaksanakan di Gedung Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berjalan selama 5 hari yang Dihadiri oleh 293 Orang Peserta dari delegasi PTN/PTS/PTKIN se indonesia." 

Dalam acara Temu Nasional XII tersebut, pembagian peserta pun dilakukan oleh panitia guna kemudahan administratif.

"Ada 132 orang peserta yang memiliki hak suara untuk memilih Calon Kordinator Pusat (Cakorpus) dan 161 orang dari delegasi kampus untuk yang menjadi peserta peninjau artinya mereka masih menjadi peserta pertama kali pada agenda Aliansi BEM Nusantara." Ungkap Fauzan. 

Menjawab dari kabar yang beredar bahwa terpilihnya Dimas Prayoga menjadi kordinator pusat BEM Nusantara merupakan bukan peserta Temu Nasional XII di UWKS. Karena berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia nomor 504/Rek/200.03.11/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Masa Jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Periode 2019/2020 yang dianggap telah di palsukan dengan diperkuat oleh Surat Klarifikasi dari Rektorat UNUSIA nomor 033/Dir.III/200.01.11/III/2021 yang ditanda tangani oleh Akhmad Nurul Huda, M.Pd (a.n. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan

Direktur Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaa) di Jakarta, 10 Maret 2021 menjelaskan bahwa TIDAK PERNAH mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 

504/Rek/200.03.11/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.   (12/03/2021). 

Ahmad Yusuf AlKhakim (Pimpinan Sidang 1 Temu Nasional BEM Nusantara XII / Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya) menyatakan "Saya sebagai Pimpinan Sidang Pleno Pemilihan Kordinator Pusat yang memimpin jalanya sidang yang berjalan secara demokratis serta menjadi saksi jalanya kontestasi politik yang di ikuti oleh perwakilan 293 kampus." Dalam sidang pleno yang dilakukan terdapat 5 orang calon kordinator pusat meliputi;

M. Suhendri (Riau)

Eko Pratama (Jawa Timur)

Adi Maliano (Sulawesi Utara)

M. Julianda Arisa (Sumatra Utara)

Taufiq Sirajjudin (Jawa Barat)

Dengan konsep pemilihan demokrasi yang melalui tahapan musyawaroh mufakat maka terpilih & terbentuklah hirarki kepengurusan BEM Nusantara 2021 - 2022 sebagai berikut:

Korpus : Eko Pratama (UWK Surabaya)

Sekpus : Juliandi Arisa (UISU) 

Papua

Kornus : Unaz Tabuni

Korda : Salman Wantik 

Sulawesi 

Kornus : Mahendra (IAIN Palopo)

Korda Sulteng : Fahruddin (IAIN Palu)

Korda Sulsel : Alif Firmansyah (STIE Amkop)

Korda Sultra : M. Taufiq (UNIV 19)

Korda Sulbar : Abdul Wahab (STIKES Marendung Majene)

Korda Gorontalo : M. Rifaldy (UNG Gorontalo) 

Jawa

Kornus : Taufiq Sirajuddin (UNU BA)

Korda Jatim : A. Faruuq (Unisma)

Korda Jateng : Wisnu (Univ Batik Surakarta)

Korda Jabar : Malik (UIN SGD)

Korda Banten : Mudhapip (Univ Falatehan) 

Sumatera

Kornus : Handika Karismon (STIE Indragiri)

Korda Riau : Alif Fadilah (Univ Pahlawan Tuanku Tambusa) 

Korda Sumut : Malik Lubis (Univa) 

Bali Nusra

Kornus : Ainun Samidah (Undikma)

Korda NTB : Dwiq (Univ Islam Al Azhar)

Korda NTT : Willy

Korda Bengkulu : Fariz Al Ataz (Univ Bengkulu)." Ungkap Yusuf 

Nama nama diatas merupakan perwakilan terpilih melalui rekomendasi masing masing daerah yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah yang dibuat. **

Read More

Satu Periode Vakum, Organisasi IPPI Harus Dibangunkan Dan Diaktifkan Kembali

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Organisasi Profesi Ikatan Pers Dan Penulis Indonesia (IPPI), akan kembali Aktif, hal itu disampaikan Oleh Ketua DPP IPPI Bidang Media dan Penerbitan, Ebiet Prayugo Radityo di Medan.

"Sudah Satu Periode Organisasi IPPI Vakum, dan tertidur jadi Perlu Bangun dan Diaktifkan kembali" Ujar Ebiet.

Dalam Konferensi Pers nya, Ebiet menjelaskan kenapa Organisasi IPPI yang sudah terbentuk di Sejumlah Provinsi tiba-tiba Vakum dan tertidur lelap, hal itu bukan karena adanya Dinamika Organisasi, tapi karena Hilangnya Sosok Tokoh Penggerak Organisasi Pers dan Penulis tersebut pasca Meninggalnya Ketua Umum Rahmat Hidayat dan Sekretaris Umum Yudhi Harsoyo sejak Tahun 2017 silam.U Ungkapnya.

Organisasi IPPI seakan tertidur dan mati suri sampai saat ini, Karena belum ada Sosok yang Dapat Menggantikan 2 Orang Tokoh Pers dan Penulis tersebut sehingga terjadi kevakuman, walaupun ada dibeberapa daerah yang aktif, ujar Pemimpin Redaksi DNM ini.

Setelah Adanya Masukan dan Konsolidasi Ke Beberapa daerah, maka dalam waktu dekat akan ada Kepengurusan DPP IPPI yang baru, saat ini Kami bersama para Pendiri dan Penasehat sedang melakukan Konsolidasi Persiapan Pengurus. Kata Ebiet Mengakhiri. **

Read More

Presiden Jokowi Melantik Jajaran DIreksi BPJS Ketenagakerjaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bertempat di Istana Negara Republik Indonesia, Presiden RI Joko Widodo melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026. Adalah Anggoro Eko Cahyo yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menahkodai BPJAMSOSTEK dalam mencapai tujuannya memberikan perlindungan menyeluruh dan kesejahteraan kepada pekerja Indonesia dan keluarganya. Selasa, (23/02/2021).

 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 ini terbagi dalam 6 (enam) Direktorat yang masing-masing dijabat oleh Direktur yang berkompeten dalam bidangnya dan mendukung Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama dalam mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan.

 

Anggoro menyatakan dirinya dan jajaran direksi diberi amanah langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan mengelola dana pekerja yang besar ini dengan integritas yang tinggi, tata kelola yang baik dan tentu saja harus tetap inovatif. 

 

“Kami juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial karena ada 3 tantangan utama yang harus kami hadapi, yaitu peningkatan cakupan peserta, peningkatan manfaat dan layanan bagi pekerja, dan optimalisasi hasil investasi dana pekerja,” tambahnya.

 

Dirinya juga menyoroti relasi yang baik harus dijaga dengan pemangku kepentingan baik eskternal, seperti dengan kementerian dan lembaga, juga dengan jajaran Dewan Pengawas sebagai perwakilan stakeholder di internal, karena akan sangat membantu dalam mewujudkan visi dan misi kami ke depannya.

 

Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menyusun jajaran Direktur teknis yang membidangi Direktorat Kepesertaan, Direktorat Pelayanan, Direktorat Pengembangan Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan Strategis, dan Direktorat Umum & SDM.

 

Tugas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan dipimpin oleh Zainudin yang menjabat sebagai Direktur Kepesertaan. Zainudin sebelumnya merupakan pejabat karir di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dengan posisi terakhir sebagai Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi dan merupakan pejabat aktif hingga dilantik sebagai Direksi periode 2021-2026.

Terkait dengan bidang layanan, Roswita Nilakurnia diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM & Umum di PT Pulo Mas Jaya yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (JAKPRO).

 

Edwin Michael Ridwan dipercaya untuk mengelola dana peserta dengan jabatan sebagai Direktur Investasi. Edwin terakhir menjabat sebagai SVP Investasi Pasar Uang dan Pasar Modal PT Taspen (PERSERO) dan untuk periode 2021-2026 mendatang, dirinya akan mengelola dana pekerja dengan integritas yang tinggi, sesuai dengan mandat dari Direktur Utama BPJAMSOSTEK.

 

Sementara itu, Asep Rahmat Suwandha ditunjuk sebagai Direktur Keuangan untuk mengelola keuangan badan. Dirinya sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan merupakan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (ASN KPK) sebagai koordinator wilayah VI dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

 

Pramudya Iriawan Buntoro, yang sebelumnya merupakan Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJAMSOSTEK, kini dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi di BPJAMSOSTEK. Dirinya merupakan salah satu direktur termuda yang pernah menjabat sejak PT Jamsostek (PERSERO) berdiri dan merupakan talenta internal BPJAMSOSTEK yang berkarir dari level staf.

 

Terakhir, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan kepada Abdur Rahman Irsyadi. Yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur Human Capital BPJAMSOSTEK dan berasal dari internal atau karyawan BPJAMSOSTEK. Jika ditilik dari keseluruhan jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 ini, total ada 3 orang karyawan BPJAMSOSTEK yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. 

 

“Formasi Direksi ini bukan merupakan formasi permanen dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Saya berharap, formasi ini solid dan harmonis mewujudkan sinergi positif dengan seluruh stakeholder sehingga mampu meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan serta mewujudkan visi dan misi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada peserta. Mohon dukungan seluruh stakeholder agar kami bisa mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia," tutup Anggoro.

 

Eko Nugriyanto Selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten menambahkan semoga Jajaran Direksi yang baru dilantik ini dapat menjadikan BPJS Ketenagakerjaan menjadi semakin lebih baik lagi kedepannya.

"Semoga Direksi yang baru dilantik untuk periode 2021-2026 ini dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih baik lagi," ungkap Eko. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Dukung UMKM, Prawita GENPPARI Gelar Pelatihan Manajemen Ekspor Impor

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

“ Indonesia memiliki banyak pelaku UMKM dan sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar di luar negeri terhadap produk – produk yang mereka buat. Tentu mereka ingin meningkatkan pangsa pasarnya dengan melakukan penjualan ke luar negeri. Namun permasalahannya kebanyakan mereka belum memahami terkait dengan berbagai seluk beluk perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor dan impor.

Oleh karena itu, pembekalan pengetahuan dan wawasan dalam ekspor dan impor menjadi sangat penting sekali. Pemberdayaan pelaku UMKM sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Prawita GENPPARI selaku organisasi pegiat pariwisata, seni, budaya dan UMKM “, ujar Ketua Umum DPP Prawita GENPPAI Dede Farhan Aulawi di Bandung, Minggu (21/2).

Kemudian dia juga menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan keterampilan serta pemahaman dasar mengenai ekspor impor, prosedur dan mekanismenya serta dokumen – dokumen yang terkait baik yang berhubungan dengan kepabeanan dan kepelabuhan serta instansi terkait lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang disediakan Pemerintah serta mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alur kerja transaksi ekspor impor, kepabeanan dan pelabuhan yang sangat berkait erat dengan besarnya Bea Masuk dan pajak guna meminimalisir high cost, resiko serta biaya tak terduga dalam setiap pengurusan dokumen dan transaksi ekspor impor. Ujar Dede.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan para pelaku UMKM agar bisa meningkatkan pangsa pasarnya di luar negeri dengan melakukan ekspor produk – produk yang dibuatnya. Semangat dan keinginan untuk memperluas pangsa pasar di luar negeri, menurutnya harus diimbangi oleh pengetahuan dan wawasan yang baik terhadap mekanisme ekspor itu sendiri. Sebab jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Sementara itu subjek materi yang dibahas dalam pelatihan tersebut meliputi, Konsep Dasar Perdagangan Internasional, Tarif, Kuota dan Kurs, Prosedur Ekspor dan Impor, Metode Pembayaran Internasional, Dokumen Ekspor Impor, Letter of Credit (L/C), Bill of Lading (B/L), asuransi dan freight forwarder. Sebuah proses pembelajaran singkat yang dipadatkan dalam satu hari.

“ Harapan kita, para pelaku UMKM yang memiliki orientasi untuk pengembangan pasar ke luar negeri bisa mengikuti program ini di angkatan berikutnya. Apalagi pelatihan ini bersifat gratis, kecuali pengganti administrasi saja. Meskipun sangat singkat, tetapi semua peserta pelatihan merasakan manfaat berupa pemahaman yang mendasar terhadap rencana pengembangan pasar produknya ke luar negeri “, pungkas Dede.

Pelatihan Manajemen Perdagangan luar negeri atau Manajemen Ekspor Impor ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021. Dimulai pada jam 10.00 dan berakhir pada jam 15.00 wib. Tidak sekedar mengikuti pelatihan saja, karena setelah selesai langsung dilakukan ujian untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Adapun tempat pelatihan diselenggarakan di Rumah Para Pecinta Ilmu (RUMPPI) yang beralamat di Jl. Mega Asri I no. 8 Bandung. Kemudian apabila ada calon peserta yang berminat untuk mengikutinya di kemudian hari bisa menghubungi Ibu Nuni : 0813-8330-7997, Ibu Lilis : 0813-1253-5153 atau Ibu Ines : 0813-2498-5928. **

Read More

Tokoh Nasional dan Toleransi Indonesia Laksanakan Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Program pemulihan kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah presiden Jokowi dan wapres Ma'ruf Amin selayaknya didukung bersama. Harapan ini disampaikan oleh Haidar Alwi tokoh nasional toleransi Indonesia kapada para awak media Senin (22/2) siang di Jakarta. 

"Saat ini kita lakukan melalui gerakan program Rakyat Bantu Rakyat berfokus bergerak di pemulihan ekonomi rakyat melalui berbagai aksi sosial kemasyarakatan seperti pemberian bantuan sembako langsung, nasi kotak, vitamin dan obat-obatan,"tukas Haidar.

"Kegiatan ini kita laksanakan secara gotong royong dimana rakyat bantu rakyat yang terus dilakukan untuk mewujudkan bakti kita kepada bangsa."Jelasnya.

 Menurut Gubernur Akademi Ilmu Pancasila ini, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar gerakan nasional rakyat bantu rakyat ini dapat berjalan sukses dan lancar. 

Selama ini Haidar telah melaksanakan kegiatan tersebut melalui Haidar Alwi Care membantu 10.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat.

Sebagai informasi penanggung jawab utama kegiatan ini adalah

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) sebagai tim pemenangan pilpres 2019 - 2024 dengan sejumlah 1200 organ yang tergabung di ARJ.

"Tetap berbuat baik dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024."Papar Haidar

"Selama musim pandemi program nasional rakyat bantu rakyat tetap dilaksanakan. Mari kita bergotong royong bahu membahu membantu rakyat dan membantu pemerintah,"tungkasnya.

"Tetap berbuat baik dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024."Papar Alwi yang sudah menyantuni hampir 500 ribu anak yatim dari rencana program satu juta anak yatim.

Di lain tempat, pengamat sosial ekonomi Suta Widhya SH berharap hendaknya Pemprop DKI Jakarta turun langsung ke bawah untuk melihat nasib para pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM. Tujuan agar mengambil langkah _force major_ demi menyelamatkan para pelaku usaha.

"Kami berharap pemangku kekuasaan Pemprop DKI Jakarta mengurangi atau bahkan menggratiskan sewa warung, kios, toko dan jenis tempat usaha lainnya pada mereka yang menjadi pelaku usaha mikro, hingga kecil dan menengah. Minimal selama 2 tahun ke depan dimana ekonomi jatuh merosot sehingga diberlakukan moratorium membayar sewa ditiadakan atau maximal hanya 10%," tutup Suta. **

Read More

Presiden Jokowi Lantik Siruaya Utamawan Ketua Harian MOI, Jadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Jokowi secara resmi melantik Siruaya Utamawan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021). Siruaya duduk sebagai Dewas setelah melalui serangkaian tes oleh Pansel dan fit and proper tes di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili unsur pekerja.

Siruaya Utamawan, pria asal Lampung yang juga Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu dilantik setelah Presiden menerbitkan Surat Keputusan Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Periode 2021-2026.

Selain Siruaya Utamawan dari unsur pekerja, Presiden Jokowi juga melantik Dewas BPJS Kesehatan lainnya dari unsur Pemerintah, sebagai Ketua Dewas Achmad Yurianto dan anggota Regina Maria Wiwieng. Dari Unsur Pekerja yaitu Indra Yana, Unsur Pemberi Kerja Iftida Yasar dan Indah Deryanie Hasman. Mewakili Unsur Tokoh Masyarakat adalah H. Ibnu Naser Arrohimi.

Kemudian pada kesempatan yang sama, juga dilantik Direksi BPJS Kesehatan Periode 2021-2026 yaitu Direktur Utama, Ali Gideon Mukti, Para Direktur yaitu Andi Afdal, Arief Witjaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby dan Mundiharto.

Kepada media, Siruaya Utamawan yang juga Sekretaris Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu mengatakan siap mengemban amanah rakyat untuk mengawasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebuh baik bagi peserta.

Ia juga mengatakan akan membangun jaringan dan komunikasi dengan Federasi maupun Konfederasi Serikat Pekerja yang ada guna memperoleh masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan BPJS Kesehatan. Selain itu membuka saluran informasi dengan memanfaatkan media sosial maupun Media Online seperti MOI dan PWMOI.

“Jabatan ini amanah. Untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan. Untuk itu mohon dukungan semua pihak agar apa yang menjadi harapan kita semua untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik,” tegas Siruaya yang juga aktivis pekerja dan buruh itu. **

Read More

Dino Patti Djalal Diduga Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Klien Dari Andita's Law Firm

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Yusri Yunus terkait ada 3 Aset Ibunda Dino Patti Djalal diserobot oleh mafia tanah tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Fredy Kusnadi, Klien dari Andita's Law Firm yang dipimpin oleh Ir Tonin Tachta Singarimbun SH. 

"Seperti yang diberitakan oleh media massa pada Rabu (10/2) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus telah berujar minimalis ada 3 laporan berkaitan dengan dugaan pemalsuan sertifikat tanah dan bangunan milik orang tua mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal. Tiga aset milik orang tua Dino Patti Djalal telah berubah kepemilikan." Jelas Suta Widhya SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum dari Andita's Law Firm. 

 Yusri di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (10/2) 10 Februari 2021 merinci tiga sertifikat tanah dan bangunan atas nama orang tua Dino Patti Djalal yang telah berganti kepemilikan. Pertama, yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Kedua, yang berlokasi di kawasan Kemang, Mampang, Jaksel. Hal serupa pun dilakukan pelaku guna mengambil alih tanah disana. 

Kemudian ketiga, yang berlokasi di daerah Cilacap. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus ini.

"Adapun modus operandinya, ada orang mengaku akan membeli tanah tersebut, namun kemudian memalsukan sertifikat tanah. Diawali dengan cara tawar-menawar akan membeli tanah dari ibu saudara DPJ tersebut. Kemudian dengan meminjam sertifikat dan mengubah identitasnya sesuai nama orang tersebut untuk membuat sertifikat hak milik," Jelas Suta.

Untuk memuluskan laporan Polisi (LP), maka Julianta Sembiring SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP /860/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 13 Pebruari 2021 terkait perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Dino Patti Djalal diduga melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini memenuhi Pasal 27 ayat (3)jo. Pasal45 (3) dan atau Pasal 28 ayat (2)jo Pasal 45 A ayat (2)UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang 6 perubahan atas UU nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE." Tutup Suta Widhya SH.

Dirinya mengaku tidak kuatir dengan nuansa di luar hukum yang mungkin akan menjadi dampak dari laporannya. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah orang sembarangan. Dari data yang ada dalam rekam jejak Dino Patti Djalal adalah orang dekat kekuasaan sekitar lebih 7 tahun silam. **

Read More

Kartika Oman Silaturahmi Bersama Wartawan Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada kesempatan di hari Imlek, Kartika Oman nama sudah tidak asing di kalangan Media. Baik media cetak maupun media elektronik dan juga televisi. Dengan segudang Ilmu yang di milikinya. Tepat di hari Jumat malam di tempat makan wilayah Tebet Timur Raya No 20D, Jakarta Selatan. Mbak Tika panggilan akrabnya, bersilaturahmi dengan rekan-rekan Wartawan Jakarta. Jumat (12/02/2021).

Dalam Silaturahmi tersebut, mbak Tika bercerita tentang kehidupanya dari kecil hingga dewasa. Sambil bersenda gurau dengan rekan-rekan Wartawan Jakarta. Dalam ceritanya tersebut, mbak Tika yang Lahir dari Kalangan Orang Biasa, Ayahnya pun dulu seorang tukang becak sampai pembisnis besar rental mobil angkutan barang untuk beberapa perusahaan yang ada di wilayah Indonesia khususnya wilayah Bekasi baik Kabupaten maupun kota dengan nama perusahaannya “Oman Trans” mempunyai perusahaan dengan kendaraan Truk Fuso, Cold Diesel Engkel dan Double total memiliki 50 mobil, dan beberapa kontrakan daerah Cikarang, beberapa 4 villa di Bogor, dan Banten.

Ayahandapun ingin menyekolahkan anaknya harus minimal Sarjana / strata 1. Karena anak harus berpendidikan sangat penting modal hidup sukses, aman dan nyaman. Dengan ilmu bisa mendapatkan uang mudah dan berkarir masa depan cemerlang. Sangat di hargai orang lain dan menjaga nama baik keluarga.

Walaupun itu perempuan atau laki-laki harus berkarir dengan ilmu yang kita miliki, itu pesan almarhum Ayahanda. Dan pesan mama sering tingginya ilmu maupun karir harus bisa jadi ini rumah tangga yang baik menjadi ibu untuk anak-anaknya dan menjadi istri yang baik untuk suaminya. Mbak Tika pun sempat mondok selama 2 tahun, akan tetapi mbak Tika akhirnya pindah ke Sekolah Negeri. Orang Tua (Ayah) selalu menekankan kepada mbak Tika, bahwa Pendidikan Agama itu harus dikuatkan, supaya imanya tidak mudah goyah dan mempunyai prinsip hidup maupun akhlak yang baik untuk menjaga nama baik keluarga (kata Ayahnya mbak Tika).

"Sampai akhirnya mbak Tika Lulus Sekolah dan melanjutkan kuliah di luar negeri dengan mendapatkan bea siswa. Pertukaran kebudayaan selama 2 minggu perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia dengan beberapa mahasiswa lainnya sekitar 20 orang dan mbak Tika pun tes kembali mengikuti program aupair beasiswa kembali di Eropa Dan dari homestay dihadapkan pada 3 pilihan dalam kuliah di luar negeri tersebut. Yaitu : Newzeland, Jerman dan Paris. Akhirnya mbak Tika memilih negara Perancis, kala itu karena pilihan orangtuanya dan di negara Perancis pun mbak Tika tidak hanya kuliah, akan tetapi untuk menambah penghasilan mbak Tika rela menjadi pengasuh anak disana. dengan kegigihanya seorang Kartika Oman pun berhasil menyelesaikan kuliahnya di Perancis", tutur nya mbak Tika (Kartika Oman).

Kartika Oman dalam silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan, sengaja mengambil momen pas hari Raya Imlek dan makan mie ayam. Karena Filosofi mie ayam itu sendiri adalah : bisa membuat panjang umur, memperpanjang kebaikan dan murah rizki.

Selesai bersilaturahmi dengan rekan-rekan wartawan, mbak Tika pun lanjut berbagi makanan dengan kaum duafa, lalu yayasan Bilpin (Bilik Pintar Indonesia) yang didirikan oleh mbak Kartika beserta rekan-rekannya yang peduli akan kemanusiaan di tempat penampungan yang didirikan mbak Kartika dan teman-temannya kurang lebih ada 60 anak-anak dan 100 orang dewasa yang latar belakang semua pemulung di daerah ibu kota Jakarta tempat Bilpin di daerah Menteng Pulo, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang sudah dibuatkan surat hukumnya atau legalitasnya berakta notaris yang dibantu oleh temannya mba Kartika, ibu Sari Dewi Layanan notaris dna PPAT, lalu warga masyarakat kaum duafa dan keliling pinggir jalan sambil bersedekah Jum'at.

Seiring berjalanya waktu, dan menjelajahi 23 negara dengan berbagai kesibukan yang digelutinya, selain menjadi sorang Reporter, Presenter, moderator dan Wartawan, mbak Tika pun mendapatkan segudang prestasi seperti mantan Juara model di Majalah Remaja Aneka Yes, juara penyanyi tingkat perwakilan sekolah SMA Negeri lalu penyanyi bergabung di Aneka Musik Center dan juara putri persahabatan di Tabloit Gaul semua diraih saat masa sekolah menegah ke atas tahun 2005 dan 2006. Pernah menjadi Juri penentuan Nilai dari 5 Juri finallis “Top Model Indonesia” pada saat tanggal (8/12/2018) di Mall Epicentrum Jakarta Selatan, bersama Brigjend Pol Victor dari BNN Indonesia, Dinas Pariwisata, Artis Sandi Tumiwa, Ivan Gunawan.

Tika pun lebih luar biasanya mendapatkan gelar kebangsawanan Dari Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat dengan gelar RAjT (Raden Ajeng Tumenggung... Putriwijaya) Gelar yang tidak mudah didapatkan. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa mendapatkan Gelar Kebangsawanan dari Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, sebagai bentuk penghargaan keluarga kraton untuk mba Tika, dan sekarang mbak Tika mempunyai Nama Lengkap RADEN AJENG TUMENGGUNG KARTIKA OMAN PUTRIWIJAYA S,S.,S.H. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Oknum Perangkat Desa Ditangkap Polres Bogor Karena Penyalahgunaan Dana Bansos

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Miris ! Seorang oknum perangkat Desa terungkap sebagai Pelaku Penyalahgunaan Dana BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos terhadap 30 orang warga Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor (12/02).

Aksi pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas,S.I.K. Bermula dari laporan pengaduan keluhan dari warga masyarakat penerima bantuan dengan nilai Bantuan Sosial senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

"Kita telah berhasil mengungkap dan menangkap seorang pelaku oknum perangkat Desa di Kecamatan Rumpin, dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dari Kemensos. Kegiatan ini sedang kami kembangkan terkait ada tidak keterlibatan oknum lainnya," ungkap Kapolres Bogor AKBP Harun,S.I.K.S.H. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More