Pangdam XIX/TT Hadiri May Day Pekanbaru, Dorong Harmoni Industri

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo menghadiri Senam Sehat K3 dalam rangka Hari Buruh Internasional 2026 di Lapangan Purna MTQ, Pekanbaru, Minggu pagi, 3 Mei 2026.

Sejak pukul 06.30 WIB, sekitar 500 pekerja, Forkopimda, dan perwakilan perusahaan berkumpul. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kesejahteraan pekerja dan kemajuan industri.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Sorotan Utama

Dalam suasana santai, Pangdam XIX/TT tampak berbaur dengan peserta. Tidak ada sekat yang kaku antara aparat, pekerja, dan pejabat daerah.

Selain senam, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama Forkopimda. Agenda ini dimaknai sebagai simbol komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Agus Hadi Waluyo menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang sehat. “Kebersamaan seperti ini perlu terus dipelihara,” ujarnya di lokasi acara.

Ia menambahkan, stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan industri. Tanpa kondisi yang kondusif, aktivitas ekonomi akan sulit berkembang optimal.

Saya sempat meliput peringatan May Day di kota lain beberapa tahun lalu. Nuansanya cenderung tegang. Dibandingkan itu, suasana di Pekanbaru kali ini terasa lebih cair dan komunikatif.

Stabilitas Keamanan dan Dukungan Kebijakan

Pangdam juga menegaskan kesiapan Kodam XIX/Tuanku Tambusai dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pekerja.

“Kodam XIX/TT berkomitmen memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Agus Hadi Waluyo. Ia menegaskan pendekatan tetap mengedepankan hukum dan ketertiban.

Pesan ini penting di tengah dinamika hubungan industrial yang kerap fluktuatif. Stabilitas keamanan sering kali menjadi faktor penentu kepercayaan investor.

Di sisi lain, kegiatan seperti ini menjadi ruang komunikasi informal antara pekerja dan pemerintah. Dialog yang biasanya formal, di sini berlangsung lebih cair.

Acara ditutup dengan pengundian grand prize dan sesi foto bersama. Menjelang siang, para pejabat meninggalkan lokasi, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan.

Momentum May Day di Pekanbaru tahun ini tidak hanya seremonial. Ia menjadi cermin bagaimana kolaborasi bisa dibangun tanpa tekanan, tapi lewat interaksi langsung.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto ,

Read More

Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Janji Lindungi Buruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK. Kebijakan ini diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Jumat, 1 Mei 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah tekanan ekonomi. Pemerintah menegaskan akan hadir melindungi pekerja yang terdampak.

Satgas Mitigasi PHK dan Sinyal Kuat ke Dunia Usaha

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan posisi pemerintah yang berpihak pada buruh. “Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh,” ujarnya di hadapan ribuan pekerja.

Ia menambahkan, negara tidak akan tinggal diam jika terjadi gelombang PHK. Bahkan, pemerintah membuka opsi intervensi ketika perusahaan tidak mampu bertahan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih,” kata Prabowo.

Pernyataan ini memberi sinyal keras ke pelaku usaha. Di satu sisi, ada jaminan perlindungan tenaga kerja. Di sisi lain, ada peringatan bahwa negara siap turun tangan.

Saya teringat liputan krisis 2008. Saat itu, banyak buruh kehilangan pekerjaan tanpa skema mitigasi jelas. Situasi sekarang terasa berbeda—pemerintah mencoba lebih proaktif sejak awal.

Perlindungan Sosial dan Arah Kebijakan Ekonomi

Selain Satgas Mitigasi PHK, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Angka ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo juga menekankan arah kebijakan kabinet. Ia meminta para menteri memastikan setiap keputusan berdampak langsung pada rakyat kecil.

“Saya selalu instruksikan, kalau kebijakan menguntungkan rakyat kecil, laksanakan,” ujarnya.

Pendekatan ini menunjukkan strategi ganda: menahan laju PHK sekaligus menjaga daya beli. Dalam konteks ekonomi global yang belum stabil, kombinasi ini menjadi krusial.

Namun, efektivitas Satgas Mitigasi PHK akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Koordinasi lintas kementerian dan respons cepat terhadap kasus konkret menjadi kunci.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, kebijakan ini setidaknya memberi pesan jelas. Negara ingin hadir lebih awal—bukan sekadar memadamkan krisis, tapi mencoba mencegahnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ayunani Bali, Kreativitas Persit Seskoad Angkat Seni Lukis Nusantara

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Di tengah rutinitas militer yang ketat di Seskoad Bandung, Ny. Dwi Ismawanti mengembangkan Ayunani Bali sejak 2014. Usaha ini lahir dari kecintaan pada seni lukis Bali yang diolah menjadi produk fashion bernilai ekonomi.

Istri Kolonel Czi Ade Heri itu memulai dari lingkup kecil Persit KCK PCBS Seskoad. Dari sana, karya lukis tangan di atas tas dan kain perlahan menemukan pasar yang lebih luas.

Dari Hobi Jadi Identitas Kreatif

Bagi Ny. Dwi Ismawanti, melukis bukan sekadar pengisi waktu luang. Aktivitas itu berubah menjadi medium menjaga identitas budaya di tengah gaya hidup modern yang serba cepat.

Ia memilih kanvas yang tidak biasa: tas, dompet, hingga kain. Semua dilukis manual menggunakan cat khusus. Setiap goresan punya karakter berbeda, tak ada yang benar-benar sama.

Saya pernah melihat langsung produk serupa di sebuah pameran kecil di Bandung beberapa tahun lalu. Yang menarik bukan hanya motifnya, tapi cerita di balik setiap lukisan—seolah tiap kain punya napas sendiri.

Seiring waktu, Ayunani Bali tak lagi hanya menjual aksesori. Produk berkembang menjadi busana lukis dan kain eksklusif berbahan tenun, katun, hingga sutra.

Menjaga Tradisi, Menggerakkan Ekonomi

Keunikan Ayunani Bali terletak pada kombinasi tradisi dan fungsi modern. Produk tidak hanya estetis, tetapi juga dirancang nyaman dipakai di berbagai suasana, dari acara resmi hingga santai.

Lebih dari itu, usaha ini membuka ruang kolaborasi dengan seniman lokal. Ny. Dwi Ismawanti secara aktif melibatkan perajin untuk menjaga kesinambungan karya.

Di lingkungan Seskoad, inisiatif ini menjadi contoh bahwa peran Persit tidak berhenti pada pendampingan keluarga militer. Ada kontribusi nyata di sektor ekonomi kreatif.

Langkah kecil ini mencerminkan tren yang lebih besar: kebangkitan produk berbasis budaya lokal. Ketika banyak produk massal membanjiri pasar, karya unik justru punya nilai lebih tinggi.

Di akhir percakapan, satu hal terasa jelas. Ayunani Bali bukan sekadar merek. Ia adalah cara sederhana menjaga warisan tetap hidup—melalui sesuatu yang bisa dipakai sehari-hari.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Kebut Jembatan Muara Musu, Akses 3 Desa Terbuka

Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hulu 

Pembangunan jembatan gantung di Desa Muara Musu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, terus dipacu Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Hingga Sabtu, 2 Mei 2026, progres fisik proyek strategis ini telah mencapai 47 persen.

Pengerjaan di lapangan dilakukan oleh Satgas Kodim 0313/KPR. Percepatan terlihat dalam beberapa hari terakhir, seiring cuaca yang relatif bersahabat dan memungkinkan pekerjaan konstruksi berjalan lebih stabil.

Progres Konstruksi Mulai Masuk Tahap Krusial

Fokus utama saat ini ada pada struktur bawah jembatan. Pengecoran beton untuk tower dan anchor atau jangkar seling sudah mendekati rampung, masing-masing mencapai sekitar 90 persen.

Di sisi lain, pekerjaan bekisting tercatat mencapai 60 persen. Tahap awal pemasangan tower atau pylon mulai berjalan, meski masih di kisaran 10 persen. Ini menandai proyek segera beranjak ke fase perakitan struktur atas.

Seorang anggota tim satgas di lapangan menyebutkan, percepatan ini bukan kebetulan. “Pengecoran struktur utama telah mendekati tahap penyelesaian. Kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya agar pembangunan ini segera rampung,” ujarnya.

Dalam beberapa proyek infrastruktur daerah yang pernah saya liput, fase peralihan dari fondasi ke struktur atas biasanya menjadi titik penentu. Jika fase ini mulus, proyek cenderung lebih terjaga dari keterlambatan.

Dampak Langsung bagi Mobilitas dan Ekonomi Warga

Jembatan sepanjang 100 meter ini akan menjadi penghubung utama tiga desa: Muara Musu, Sirombou Indah, dan Sungai Dua Indah. Total sekitar 3.000 jiwa akan bergantung pada akses ini.

Selama ini, warga kerap terisolasi saat musim hujan. Debit sungai bisa naik hingga 5–7 meter, membuat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan terganggu.

Saya pernah menemui kasus serupa di daerah lain, ketika warga harus memutar hingga puluhan kilometer hanya untuk menjual hasil kebun. Infrastruktur sederhana seperti jembatan justru menjadi pembeda antara stagnasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menekankan pentingnya kolaborasi antara prajurit TNI AD dan masyarakat setempat. Sinergi ini dinilai mempercepat pekerjaan sekaligus memastikan proyek tepat sasaran.

Dengan progres yang terus bergerak, jembatan ini diharapkan segera berfungsi sebagai akses vital yang memperkuat konektivitas dan membuka peluang ekonomi baru di wilayah Rokan Hulu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Buruh, Kodam XIX Pastikan Situasi Aman Kondusif

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo memantau langsung situasi wilayah saat peringatan Hari Buruh Internasional, di Pekanbaru, Jumat (1/5/2026). Pemantauan dilakukan bersama Pejabat Utama Kodam untuk memastikan keamanan tetap terkendali.

Langkah ini ditempuh di tengah potensi kerawanan yang kerap muncul saat May Day. Pangdam menekankan kesiapsiagaan aparat sekaligus pendekatan humanis agar aspirasi buruh tetap tersalurkan tanpa gesekan di lapangan.

Pemantauan Terpusat dan Respons Lapangan

Pemantauan dilakukan melalui komunikasi terpusat yang terhubung dengan satuan kewilayahan. Laporan masuk secara real-time dari berbagai daerah yang menjadi titik konsentrasi massa buruh.

Model ini bukan hal baru. Dalam beberapa momentum serupa, pendekatan berbasis laporan cepat terbukti efektif meredam potensi konflik sejak dini. Seorang perwira yang pernah bertugas di wilayah industri bahkan menyebut, “yang krusial itu bukan jumlah personel, tapi kecepatan membaca situasi.”

Pangdam Agus Hadi Waluyo menegaskan, aparat harus hadir tanpa memancing eskalasi. “Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kedepankan komunikasi yang baik, serta hindari tindakan yang dapat menimbulkan eskalasi di lapangan,” ujarnya.

Pendekatan Humanis dan Sinergi Lintas Sektor

Kodam XIX menekankan sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pengamanan dan kebebasan menyampaikan aspirasi.

Hari Buruh, bagi banyak pekerja, bukan sekadar agenda tahunan. Ini ruang ekspresi yang sensitif. Pengalaman di beberapa kota industri menunjukkan, pendekatan represif justru memicu ketegangan. Karena itu, instruksi humanis menjadi garis tegas dalam pengamanan kali ini.

Selain itu, Pangdam mengingatkan pentingnya disiplin dan etika prajurit. Profesionalisme dianggap sebagai fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap TNI.

Hasil pemantauan menunjukkan situasi wilayah Kodam XIX/Tuanku Tambusai berlangsung aman dan kondusif. Aksi buruh berjalan tertib tanpa gangguan berarti.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Irjen Yan Sultra Ungkap 774 Pelanggaran ASN Kemenimipas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Yan Sultra I., mengungkap 774 kasus pelanggaran disiplin ASN hingga 24 April 2026. Data ini dipaparkan di Aula Inspektorat Jenderal Gedung Kemenimipas, Kamis (29/4/2026).

Penegakan disiplin ASN Kemenimipas dilakukan dengan pendekatan tegas, objektif, dan transparan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus menjaga kualitas layanan publik di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.

Penegakan Disiplin ASN Kemenimipas: Potret Pelanggaran

Dari total 774 kasus, sebanyak 212 masuk kategori ringan, 341 sedang, dan 159 berat. Sementara 62 kasus masih dalam proses penjatuhan sanksi.

Pelanggaran paling banyak terjadi di lini depan pelayanan publik dan pengamanan. Bahkan, pejabat struktural dari Eselon IV hingga Kepala Kantor Wilayah juga tak luput dari sanksi disiplin.

Ada pola yang menarik. Mayoritas pelanggaran dilakukan pegawai usia 30–40 tahun, kelompok yang biasanya berada di fase paling produktif. Ini mengingatkan pada satu percakapan dengan seorang auditor internal beberapa tahun lalu. Ia menyebut, tekanan kerja tinggi sering kali membuat standar disiplin goyah jika pengawasan longgar.

Sebanyak 71 pegawai diberhentikan akibat pelanggaran berat. Kasusnya meliputi mangkir kerja, tindak pidana, hingga pelanggaran norma perkawinan.

“Kemenimipas memastikan setiap proses hukuman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan,” ujar Yan Sultra I., Kamis (29/4/2026).

Pembinaan dan Sistem Pencegahan Diperkuat

Selain penindakan, Kemenimipas menjalankan pembinaan terhadap 365 pegawai di Pulau Nusakambangan. Program ini ditujukan untuk memperbaiki perilaku sekaligus memperkuat integritas.

Dalam praktiknya, pendekatan ini sering jadi titik balik. Seorang pegawai yang pernah mengikuti program serupa mengaku mulai memahami ulang makna tanggung jawab sebagai pelayan publik. Perubahan kecil, tapi berdampak pada kultur kerja.

Di sisi lain, pengawasan diperketat melalui SPIP, manajemen risiko, hingga sistem peringatan dini berbasis LHKPN. Pola hidup dan perilaku kerja pegawai ikut dipantau sebagai indikator awal potensi pelanggaran.

“Kemenimipas menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dan tidak ada perlindungan bagi pelanggar,” kata Yan Sultra.

Masyarakat juga dilibatkan melalui kanal SP4N Lapor, PANTAU IMIPAS, dan Whistle Blowing System. Skema ini membuka ruang kontrol publik yang selama ini sering kurang dimanfaatkan.

Upaya ini menunjukkan satu arah: disiplin ASN bukan sekadar urusan internal, tetapi fondasi kepercayaan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tips Aman Pantau Pendidikan Anak, WhatsApp Dinilai Menyesatkan

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Keyakinan jutaan orang tua bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak cukup lewat grup WhatsApp dipatahkan. Prof. Imas Maesaroh menilai pola ini keliru dan berisiko menghambat perkembangan akademik anak.

Peringatan itu disampaikan dalam talkshow EduFun East di Tunjungan Plaza 3, Surabaya, Kamis (30/4/2026). Forum ini mempertemukan sekolah dan orang tua, membahas kolaborasi konkret demi prestasi siswa di tengah momentum ujian dan seleksi masuk perguruan tinggi.

WhatsApp Bukan Solusi Komunikasi Pendidikan

“WhatsApp itu tidak dirancang untuk pendidikan,” ujar Prof. Imas Maesaroh, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ia menilai, penggunaan WhatsApp hanya solusi darurat karena ketiadaan sistem yang lebih tepat. Akibatnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi dangkal dan terlambat.

Saya pernah mendengar keluhan serupa dari seorang orang tua di Jakarta. Ia merasa aktif karena selalu membaca grup kelas, tapi baru tahu anaknya bermasalah saat rapor dibagikan. Terlambat.

Masalah utamanya bukan niat, melainkan sistem. Grup WhatsApp tidak mampu menangkap sinyal awal penurunan nilai, absensi, atau masalah disiplin.

Lima kelemahan utama disorot: informasi bersifat umum, pesan penting tenggelam, isu sensitif tak layak dibuka, tidak terhubung data akademik, dan notifikasi berlebihan justru membebani.

Riset Global: Informasi Rutin Dongkrak Prestasi

Prof. Imas merujuk riset Profesor Peter Bergman (2021). Orang tua yang menerima laporan rutin dua mingguan melihat peningkatan signifikan prestasi anak.

Dari peringkat 30, siswa bisa naik ke 10 atau 15. Sebaliknya, tanpa informasi rutin, tidak ada perubahan berarti.

Penelitian lanjutan di West Virginia mencatat penurunan kegagalan pelajaran hingga 27 persen dan peningkatan kehadiran 12 persen.

Temuan serupa muncul di Chile (2024). Artinya, pola ini relevan juga untuk Indonesia.

“Komunikasi rutin dan akurat langsung berdampak pada karakter dan kompetensi anak,” kata Imas.

Sistem Terintegrasi Jadi Kunci

Menurut Imas, orang tua berhak mendapat empat informasi utama: kehadiran real-time, nilai akademik, aktivitas ekstrakurikuler, dan pengawasan kegiatan luar sekolah.

Namun, beban guru membuat komunikasi personal harian tidak realistis.

Solusinya adalah sistem otomatis berbasis platform terintegrasi. Contohnya, aplikasi akademik yang mengirim notifikasi langsung ke orang tua.

Dalam praktiknya, orang tua bisa langsung tahu anak tidak masuk kelas hari itu, tanpa menunggu laporan akhir semester.

Di titik ini, pertanyaan sederhana menjadi penting: seberapa cepat sekolah memberi informasi kritis? Jawaban itu mencerminkan kualitas sistem pendidikan yang dijalankan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA Kaji Rusun Negara di IKN untuk Standar Nasional

Duta Nusantara Merdeka | IKN 

Rencana rusun hakim Mahkamah Agung di IKN mulai dimatangkan. Tim Naskah Urgensi MA mengunjungi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Rabu, 29 April 2026, untuk mengkaji desain hunian negara bagi aparatur peradilan.

Audiensi berlangsung di Gedung Kemenko 3 Tower 1, IKN, dan diterima Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Aswin Grandiarto Sukahar. Fokus utama pembahasan adalah integrasi kawasan perkantoran dan hunian hakim.

Desain Kawasan Yudikatif dan Rusun Hakim

Aswin Grandiarto Sukahar menjelaskan, gedung Mahkamah Agung akan dibangun dalam satu kawasan bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kawasan itu diberi nama Kompleks Kawasan Perkantoran Yudikatif.

Plt. Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan OIKN, Cakra Nagara, memaparkan rencana teknis. Gedung kantor MA akan berdiri di atas lahan sekitar 79.179 meter persegi.

Kompleks tersebut terdiri dari tiga bangunan, masing-masing lima lantai, dengan target penyelesaian pada Januari 2028. Skema ini dirancang untuk mendukung integrasi kerja lembaga yudikatif.

Hunian Dekat Kantor dan Efisiensi Mobilitas

Selain gedung perkantoran, OIKN juga merancang rumah susun negara khusus untuk MA. Lokasinya berjarak sekitar 1,2 kilometer dari kantor, memungkinkan mobilitas jalan kaki bagi pegawai.

Cakra Nagara menyebut rusun tersebut terdiri dari tiga tipe. Tipe 65 akan dibangun empat tower, tipe 45 sebanyak enam tower, dan tipe 390 sebanyak lima tower.

Pembangunan rusun ditargetkan rampung pada Januari 2029. Fasilitas ini diharapkan menjadi standar nasional bagi hunian hakim di berbagai daerah.

Anggota Tim Naskah Urgensi MA, Fikri Habibi, menegaskan kunjungan ini bertujuan mencari acuan desain. “Desain dari rumah susun negara di OIKN diharapkan dapat menjadi benchmark,” ujarnya.

Dalam kunjungan lapangan, tim melihat langsung fasilitas rusun yang telah dibangun. Pengalaman ini penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Jika desain ini berjalan sesuai rencana, konsep hunian terintegrasi bisa menjadi model baru. Bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari sistem kerja yang lebih efisien.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Terkuak di Sidang, Misri Dibayar Rp35 Juta Kasus Nurhadi

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Fakta sidang pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi kembali mengemuka. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 12 Januari 2026, saksi Misri Puspitatari mengaku menerima total sekitar Rp35 juta dari terdakwa Kompol I Made Yogi Purusa Utama.

Pengakuan itu membuka detail baru aliran uang dalam kasus yang menewaskan Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Jaksa menilai ada perbedaan antara keterangan saksi dan isi dakwaan.

Aliran Uang dan Perbedaan Keterangan Saksi

Perwakilan jaksa penuntut umum, Budi Mukhlish, menjelaskan uang Rp35 juta diberikan bertahap oleh Kompol I Made Yogi Purusa Utama kepada Misri.

“Pada intinya, tadi dalam surat dakwaan kan (terima) Rp10 juta sehari, ternyata dapatnya Rp35 juta,” ujar Budi Mukhlish di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (12/1/2026).

Rinciannya, Misri menerima transfer awal Rp2 juta. Kemudian Rp10 juta diberikan secara tunai saat bertemu di Gili Trawangan.

Selanjutnya, Rp10 juta disebut untuk kontrak rumah. Sisa Rp10 juta lainnya diberikan karena Misri memperpanjang masa tinggalnya selama dua hari.

Dalam sidang yang sama, jaksa juga mengungkap adanya pemberian uang Rp5,5 juta kepada teman kencan terdakwa Gde Aris Candra Widianto.

Sidang Tertutup dan Posisi Saksi Mahkota

Majelis hakim yang diketuai Lalu Moh. Sandi Iramaya memutuskan sidang digelar tertutup. Pertimbangannya, perkara ini mengandung unsur asusila dan melibatkan saksi perempuan.

Misri sendiri disebut sebagai saksi mahkota karena berada di lokasi saat Brigadir Muhammad Nurhadi diduga dianiaya hingga tewas.

Korban mengalami luka fatal berupa pendarahan di kepala belakang serta patah pangkal lidah. Peristiwa itu terjadi di Villa Tekek The Beach House Resort, Gili Trawangan.

Jaksa berencana mengonfrontasi keterangan Misri dengan saksi lain, Meylani Putri, untuk menguji konsistensi kesaksian.

Dalam pengalaman saya mengikuti sidang-sidang besar, konfrontasi seperti ini kerap menjadi titik balik. Di situlah hakim biasanya mengukur siapa yang paling mendekati fakta.

Kasus ini masih jauh dari putusan akhir. Namun satu hal mulai jelas: aliran uang dan relasi antar pihak menjadi kunci untuk mengurai kronologi kematian Brigadir Nurhadi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Koperasi Desa Merah Putih Berbasis Merek Kolektif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Strategi koperasi desa merah putih berbasis merek kolektif menjadi sorotan dalam peluncuran buku “Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif” karya Dr. Dewi Tenty di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini telah membentuk 80.081 unit.

Pemerintah menargetkan koperasi menjadi penggerak ekonomi desa di tengah tekanan ekonomi nasional. Namun, tantangan lama seperti lemahnya kontribusi terhadap PDB masih membayangi.

Koperasi Desa Merah Putih dan Masalah Klasik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai kondisi ekonomi sedang tidak ringan. Rupiah melemah, harga energi naik, dan efisiensi perusahaan berdampak pada daya beli masyarakat.

“Hari ini kita bicara dalam konteks tekanan ekonomi luar biasa. Harga naik, PHK terjadi, daya beli tertekan,” ujar Bambang Soesatyo.

Di sisi lain, Dr. Dewi Tenty mengingatkan realitas yang jarang dibahas. Indonesia memang memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia, tetapi kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 5,1 persen.

Saya pernah mendatangi koperasi di pinggiran Yogyakarta. Kantornya rapi, papan nama besar, tapi aktivitas minim. Pengurus mengaku kesulitan menggerakkan anggota. Di situ terasa, problem koperasi bukan sekadar struktur, tapi partisipasi.

Merek Kolektif dan Taruhan Reformasi Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan pemerintah ingin mengubah arah koperasi ke sektor riil. Fokusnya bukan lagi dominasi simpan pinjam, melainkan produksi dan distribusi.

“Kalau swasta dan BUMN maju, koperasi tertinggal jauh. Ini yang diminta Presiden untuk kita kejar,” kata Ferry.

Program ini ditopang anggaran besar, sekitar Rp3 miliar per koperasi. Totalnya bisa mencapai Rp240 triliun untuk 80.000 unit.

Dr. Dewi Tenty menawarkan pendekatan berbeda melalui merek kolektif. Menurutnya, model ini sudah terbukti di negara maju seperti Jepang, Amerika, hingga kawasan Skandinavia.

“Merek kolektif menjadi identitas komunal. Anggota fokus produksi, koperasi mengurus standar dan pasar,” ujar Dewi.

Ia juga menekankan pentingnya militansi anggota. Dalam konsep dual identity, anggota bukan hanya pengguna, tetapi juga pemilik koperasi.

Pengalaman meliput UMKM menunjukkan pola yang sama. Produk lokal sering bagus, tetapi kalah di branding dan konsistensi. Merek kolektif bisa menjembatani, jika tata kelola disiplin.

Pada akhirnya, keberhasilan strategi koperasi desa merah putih berbasis merek kolektif akan bergantung pada kualitas SDM, bukan sekadar jumlah koperasi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Eks Puteri Indonesia Riau Ditangkap, Kasus Dokter Ilegal Terbongkar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kasus praktik dokter kecantikan ilegal di Pekanbaru kembali mencuat. Seorang perempuan berinisial JRF, eks Puteri Indonesia Riau, ditangkap Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau pada Selasa, 27 April 2026. Ia diduga menjalankan tindakan medis tanpa kompetensi resmi.

Penangkapan dilakukan di Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah JRF dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Polisi menyebut praktiknya telah memakan korban dengan luka serius.

Dugaan Praktik Medis Tanpa Kompetensi

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menyatakan tersangka diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan tindakan medis kepada pasien.

“Tersangka diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan tindakan medis terhadap korban,” ujar Ade Kuncoro, Rabu, 29 April 2026.

Kasus ini mencuat setelah laporan korban berinisial NS. Ia mengalami komplikasi serius usai menjalani prosedur facelift dan eyebrow facelift di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru.

Dampak Serius bagi Korban dan Pengawasan Lemah

Menurut polisi, tindakan yang dilakukan tersangka menyebabkan pendarahan hingga infeksi berat di wajah dan kepala korban. Kondisi ini menunjukkan prosedur dilakukan tanpa standar medis yang benar.

“Setelah tindakan tersebut, korban mengalami pendarahan hingga infeksi serius,” kata Ade.

Fenomena ini menyoroti celah pengawasan praktik layanan kecantikan. Di lapangan, banyak klinik beroperasi tanpa tenaga medis bersertifikat, sementara masyarakat kerap tergiur hasil cepat dengan biaya lebih murah.

Pengalaman pribadi penulis beberapa tahun lalu saat meliput kasus serupa di Surabaya menunjukkan pola yang mirip: pelaku memanfaatkan kepercayaan publik, mengandalkan citra, bukan kompetensi.

Kasus JRF menjadi pengingat bahwa sektor estetika bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan layanan medis yang membutuhkan standar ketat. Tanpa itu, konsekuensinya bisa berujung pada kerusakan permanen.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Nilai Keterbukaan MA RI Dorong Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) mengapresiasi keterbukaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam membangun dialog dengan insan pers. Pertemuan berlangsung dalam suasana halalbihalal di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Sejumlah pimpinan MA hadir, termasuk Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.Hum., serta Kepala Badan Urusan Administrasi merangkap Plt Humas MA Dr. Soebandi, S.H., M.H. Forum ini menjadi ruang diskusi isu strategis peradilan dan kebebasan pers.

Dialog Keterbukaan MA RI dan Media

Keterbukaan MA RI dalam forum ini terlihat dari kehadiran langsung jajaran pimpinan, termasuk Hakim Agung sekaligus Juru Bicara MA, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. Kehadiran mereka memberi sinyal bahwa komunikasi publik mulai dipandang sebagai kebutuhan, bukan beban.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., yang baru dilantik sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA, juga sempat hadir. Meski singkat, ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan media sebelum mendampingi Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Saya teringat satu momen saat meliput sidang besar beberapa tahun lalu. Akses informasi saat itu terasa kaku, bahkan untuk konfirmasi sederhana. Forum seperti ini menunjukkan perubahan, meski tentu belum sempurna.

Dr. Soebandi menegaskan pentingnya transparansi. “Keterbukaan informasi adalah kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Isu Kebebasan Pers dan Reformasi Peradilan

Dalam dialog, Wakil Ketua MA Suharto menegaskan batasan bagi hakim. Ia menyebut hakim tidak diperkenankan memberi komentar pribadi terkait perkara, demi menjaga independensi lembaga peradilan.

“Hubungan yang baik dengan media adalah bagian penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik,” kata Suharto dalam diskusi yang berlangsung terbuka.

Isu perlindungan jurnalis juga mengemuka. Sejumlah wartawan menyoroti potensi kriminalisasi saat meliput perkara sensitif. MA merespons dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan pers dan kepatuhan hukum.

Diskusi turut menyinggung reformasi internal MA, mulai dari modernisasi sistem, kenaikan tunjangan hakim hingga 280 persen pada 2026, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi.

FORSIMEMA mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap MA mencapai 76,6 persen pada awal 2026. Ketua Umum FORSIMEMA, Syamsul Bahri, menilai capaian itu tidak lepas dari konsistensi keterbukaan informasi.

“Kepercayaan publik adalah aset paling berharga,” ujar Syamsul.

Penasihat FORSIMEMA, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. yang akrab disapa Hoky, menilai forum ini sebagai tanda perubahan pola komunikasi. Dari yang semula satu arah, kini mulai menjadi dialog yang lebih setara.

Ia juga menyambut rencana coffee morning rutin dua bulanan antara MA dan media. Menurutnya, langkah ini bisa memperkuat akses informasi dan memperjelas pedoman peliputan perkara.

Di ujung acara, kesimpulannya sederhana: transparansi bukan lagi pilihan tambahan. Ia sudah menjadi kebutuhan dasar bagi lembaga peradilan yang ingin tetap dipercaya publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Aset Lelang Properti Murah 2026, Rumah123-BSI Buka Akses

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah123 bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka akses 1.200 aset lelang properti melalui platform digital. Inisiatif ini menawarkan harga hingga 56,8 persen lebih rendah dibanding pasar reguler.

Kolaborasi ini menandai langkah pertama bank syariah di Indonesia yang mendigitalisasi portofolio aset lelang secara nasional. Targetnya jelas: mempercepat kepemilikan rumah di tengah tekanan daya beli masyarakat.

Aset Lelang Properti Murah 2026 Jadi Alternatif Nyata

Data internal Rumah123 menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang makin sensitif terhadap harga. Pencarian properti kini condong ke segmen lebih terjangkau, bahkan sebagian beralih ke opsi sewa.

Di titik ini, aset lelang muncul sebagai alternatif rasional. Rata-rata harganya 56,8 persen lebih rendah dari pasar, bahkan bisa mencapai efisiensi 79,6 persen, terutama pada aset komersial seperti gudang.

CEO Rumah123, Wasudewan, menyebut integrasi ini sebagai bagian dari evolusi ekosistem properti digital. “Kami melihat pergeseran perilaku konsumen ke arah value dan transparansi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, kehadiran 1.200 aset dari BSI memperluas pilihan, mulai dari rumah tapak hingga properti komersial. Platform juga dilengkapi panduan agar pengguna memahami risiko dan proses lelang.

Digitalisasi BSI dan Jaminan Kepastian Hukum

Dari sisi perbankan, BSI menekankan aspek legalitas. Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head BSI, Immadha Handy Kusuma, memastikan setiap aset telah diverifikasi secara hukum.

“Setiap pembeli akan menerima Risalah Lelang yang memiliki kekuatan hukum setara dengan Akta Jual Beli,” kata Immadha.

Pernyataan ini penting. Selama ini, stigma soal kerumitan hukum menjadi penghambat utama minat terhadap aset lelang. Digitalisasi diharapkan mengikis persepsi tersebut.

BSI juga memanfaatkan skema ini untuk mempercepat pemulihan aset di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Di sisi lain, masyarakat mendapat akses hunian berbasis syariah dengan harga lebih kompetitif.

Rumah123 sebagai aggregator memastikan seluruh listing memenuhi standar kelayakan, termasuk aspek legalitas dan prinsip syariah. Ini menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan pasar.

Kolaborasi ini pada akhirnya bukan sekadar soal diskon harga. Ia mencerminkan perubahan struktur pasar properti, di mana transparansi, efisiensi, dan akses digital menjadi kunci.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT Persit ke-80, Penanaman Mangrove Bengkalis Jadi Sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Peringatan Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-80 tak hanya diisi seremoni. Di pesisir Kabupaten Bengkalis, Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai bersama jajaran Korem 031/Wira Bima memilih turun langsung menanam mangrove sebagai pesan nyata menjaga lingkungan, Selasa, 28 April 2026.

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han mendampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai bersama Ketua Persit KCK Pengurus Daerah XIX/Tuanku Tambusai dalam kegiatan itu. Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031 juga ikut terlibat langsung di lapangan.

Penanaman Mangrove Bengkalis Jadi Langkah Nyata

Kegiatan penanaman mangrove Bengkalis ini bukan sekadar agenda simbolis. Wilayah pesisir Bengkalis selama ini menghadapi ancaman abrasi yang terus menggerus garis pantai dan berdampak pada kehidupan warga sekitar.

Mangrove dipilih karena menjadi benteng alami yang efektif menahan abrasi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Akar-akar tanaman ini mampu menahan sedimen dan memperkuat bibir pantai dari hempasan gelombang.

Karena itu, Brigjen TNI Agustatius Sitepu bersama Pangdam XIX/TT ikut menanam langsung bibit mangrove di lokasi kegiatan. Kehadiran pimpinan di lapangan memberi pesan bahwa urusan lingkungan tidak bisa hanya diserahkan pada slogan.

Libatkan TNI, Pemda, dan Masyarakat

Kegiatan ini melibatkan prajurit TNI, anggota Persit Kartika Chandra Kirana, Pemerintah Daerah Bengkalis, serta masyarakat setempat. Ratusan bibit mangrove ditanam di sepanjang garis pantai sebagai upaya pemulihan kawasan pesisir.

Kolaborasi semacam ini penting. Sebab, menjaga pesisir tidak bisa selesai dalam satu hari. Perlu konsistensi, perawatan, dan kesadaran bersama agar tanaman yang ditanam hari ini benar-benar tumbuh menjadi perlindungan jangka panjang.

Di banyak daerah, program serupa sering berhenti setelah foto bersama selesai. Bengkalis tentu berharap berbeda. Penanaman ini diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih berkelanjutan.

Momentum HUT Persit ke-80 akhirnya menjadi pengingat sederhana: menjaga negara tidak selalu lewat barisan dan senjata, tetapi juga lewat lumpur pesisir dan bibit mangrove yang ditanam dengan tangan sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IKAL Lemhannas Soroti Keamanan Siber Nasional Berbasis AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ancaman siber global kini tak lagi sekadar isu teknologi, melainkan sudah menyentuh langsung aspek ketahanan nasional. Itu menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta bertema Penguatan Keamanan Siber Nasional Berbasis Artificial Intelligence dalam Menghadapi Ancaman Siber Global di Jakarta, Rabu (29/04/2026).

Forum ini menghadirkan pakar nasional dan internasional di bidang cybersecurity dan artificial intelligence (AI), dengan lebih dari 200 peserta hadir langsung dan lebih dari 400 peserta mengikuti secara daring dari berbagai daerah di Indonesia.

Keamanan Siber Nasional Tak Bisa Lagi Ditunda

Seminar tersebut mempertemukan akademisi, praktisi, hingga pemangku kepentingan untuk membahas meningkatnya ancaman siber yang makin kompleks. Percepatan pemanfaatan AI dinilai menjadi pisau bermata dua: membantu pertahanan, sekaligus mempercepat serangan.

Ketua Umum IKAL Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan Indonesia perlu memperkuat tiga pilar utama: strategic, people, dan technology.

Menurut dia, tanpa strategi yang matang, sumber daya manusia unggul, dan penguasaan teknologi yang kuat, kedaulatan digital Indonesia akan berada dalam posisi rawan.

Pernyataan itu terasa relevan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh kebocoran data dan gangguan layanan digital. Hal yang dulu dianggap urusan belakang layar, kini langsung terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari.

Senada, Ketua IKAL DKI Jakarta, Sylviana Murni, juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun literasi keamanan siber melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.

Sektor Publik dan Utilitas Jadi Titik Rawan

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin yang diwakili Anugrah Esa, mengingatkan sektor utilitas publik menjadi salah satu titik paling rentan terhadap serangan siber.

Menurutnya, infrastruktur air bukan sekadar layanan biasa, tetapi menyangkut keselamatan publik. Serangan terhadap sistem air dapat mengubah parameter kimia dan berisiko membahayakan masyarakat.

Ini bukan ancaman yang jauh. Di sejumlah negara, serangan terhadap sistem air bersih pernah memicu alarm serius. Bayangkan jika air yang dipakai masyarakat setiap hari justru menjadi sumber bahaya akibat kelengahan digital.

Dalam sesi utama, Dr. Ian Josef Matheus Edward, dosen Teknik Telekomunikasi ITB, menjelaskan bahwa AI telah mengubah lanskap ancaman siber secara fundamental.

“Serangan yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu kini dapat dilakukan dalam hitungan menit dengan bantuan AI,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mulai dari rendahnya investasi keamanan siber hingga tingginya kerentanan di sektor publik dan BUMN.

Meski begitu, Ian menegaskan talenta digital Indonesia sebenarnya mampu bersaing di level global. Persoalannya, banyak SDM IT dalam negeri belum mendapat apresiasi yang layak.

Karena itu, ia mendorong pergeseran menuju sistem pertahanan siber berbasis AI yang mampu bekerja secara otonom dan real-time, sekaligus membangun ekosistem nasional yang lebih serius menghargai talenta digital bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Perkuat Keterbukaan Informasi Bersama Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar silaturahmi bersama puluhan jurnalis media cetak, elektronik, dan online di Ruang Pleno Lantai 2, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (29/04/2026). Pertemuan ini menegaskan upaya MA memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dengan insan pers.

Forum itu menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, Hakim Agung Kamar Perdata Heru Pramono, serta Kepala Badan Urusan Administrasi Sobandi sebagai moderator. Fokus utama diskusi adalah transparansi peradilan, akses informasi hukum, dan peran media dalam menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.

Sinergi Mahkamah Agung dan Media Bukan Hubungan Baru

Suharto menegaskan hubungan antara Mahkamah Agung dan media massa sudah terjalin lama. Menurut dia, relasi itu bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemahaman publik terhadap proses hukum.

Di ruang redaksi, saya sering melihat satu putusan pengadilan bisa menimbulkan tafsir berbeda hanya karena informasi awal yang tidak lengkap. Dari situ terlihat, akses informasi yang jelas memang bukan pelengkap, melainkan kebutuhan utama.

Suharto mengatakan masyarakat membutuhkan informasi yang benar, objektif, dan mudah dipahami, terutama terkait kebijakan dan putusan pengadilan yang berdampak luas.

“Sinergi antara Mahkamah Agung dan insan pers sangat penting. Media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan,” ujar Suharto.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, komunikasi antara MA dan media harus terus diperkuat.

Peran Jurnalis dalam Menjaga Informasi Hukum yang Bertanggung Jawab

Hakim Agung Kamar Perdata Heru Pramono menilai media memiliki posisi penting dalam menyebarkan informasi hukum yang akurat kepada masyarakat. Ia menekankan, jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga memberi pemahaman yang utuh.

Heru, yang pernah menjadi juru bicara di Pengadilan Tinggi Jakarta, menyoroti pentingnya etika peliputan perkara sensitif. Menurutnya, ada batas yang harus dijaga, terutama menyangkut privasi para pihak.

“Termasuk menjaga privasi para pihak. Misalnya terhadap perkara yang menyangkut anak, perceraian, dan lain-lain,” ujar mantan Panitera MA tersebut.

Pernyataan itu terasa relevan. Dalam praktiknya, kecepatan berita sering berbenturan dengan kehati-hatian. Di situlah kualitas jurnalisme diuji.

Forum Dialog untuk Peradilan yang Lebih Transparan

Sobandi menilai forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat dan berkelanjutan antara Mahkamah Agung dan media. Menurut dia, ruang dialog semacam ini membantu menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi publik.

Diskusi berlangsung dinamis. Para jurnalis menyampaikan masukan soal pola komunikasi kelembagaan, akses informasi, hingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Mahkamah Agung berharap pemberitaan tentang lembaga peradilan semakin konstruktif dan edukatif. Bukan hanya soal putusan, tetapi juga tentang bagaimana publik memahami wajah peradilan Indonesia secara utuh.

Silaturahmi ini menjadi penanda bahwa keterbukaan informasi Mahkamah Agung bukan sekadar slogan, melainkan pekerjaan yang harus dijaga bersama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ristadi: KSPN Dorong Upah Minimum Lebih Adil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah konfederasi serikat pekerja menggelar konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026). Dengan mengusung tema Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, peringatan May Day tahun ini bukan lagi sekadar panggung tuntutan keras, melainkan penyampaian aspirasi sekaligus bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah respons pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.

“Besok itu sebetulnya sebagai wujud ucapan terima kasih ke Pak Presiden atas sebagian besar aspirasi pekerja buruh Indonesia yang sudah dipenuhi,” ujar Ristadi kepada awak media usai konferensi pers.

Isu yang kembali ditekankan antara lain pembentukan Satgas PHK, aturan pekerja outsourcing, hingga percepatan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Menurut Ristadi, persoalan paling mendasar masih berkutat pada ketimpangan upah minimum antarwilayah.

Upah Minimum Dinilai Masih Jomplang

KSPN menilai sistem upah minimum saat ini belum mencerminkan rasa keadilan. Buruh di sektor yang sama, dengan jam kerja serupa, bisa menerima gaji yang sangat berbeda hanya karena bekerja di kota yang berbeda.

Ia mencontohkan pekerja sektor otomotif di Yogyakarta dan Karawang. Selisih upah keduanya bisa mencapai 2,5 kali lipat.

“Kami menuntut upah yang berkeadilan, berimbang, dan adil,” kata Ristadi.

Menurut dia, alasan perbedaan biaya hidup tak selalu relevan. Berdasarkan survei internal serikat pekerja, kebutuhan hidup layak di Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan Karawang.

Harga beras sama, BBM sama, biaya kos pun nyaris setara. Bahkan Yogyakarta sebagai kota pendidikan justru memiliki beban hidup tersendiri.

“Kalau sistem upah sekarang ini jomplang, sampai Yogyakarta sama Karawang beda 2,5 kali lipat, itu tidak adil,” ujarnya.

Ia mengatakan aspirasi soal upah minimum berkeadilan sudah disampaikan ke DPR dan akan didorong masuk dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Revisi Aturan Outsourcing dan Omnibus Law

Selain soal upah, serikat buruh juga menyoroti klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ristadi menegaskan, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pembaruan, bukan sekadar revisi.

Salah satu titik benturan ada pada aturan outsourcing. Dalam Omnibus Law, skema itu dinilai terlalu longgar dan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan.

Sementara pemerintah disebut berencana mengubahnya agar kembali mendekati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Pak Presiden sudah menyampaikan akan merubah itu, minimal kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.

Artinya, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan dibatasi dan masa kerjanya tidak lagi sebebas sebelumnya.

Biasanya, setiap kali isu outsourcing dibahas, respons buruh selalu cepat: cemas. Sebab di lapangan, status kerja yang tidak pasti sering kali lebih menakutkan daripada angka gaji yang kecil.

Harapan Buruh untuk Pemerintah

Menjelang May Day 2026 yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo, buruh membawa empat harapan utama.

Pertama, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang masih menganggur.

Kedua, memperkuat perlindungan bagi pekerja agar ancaman PHK tidak terus menghantui.

Ketiga, mendukung industri dalam negeri lewat modernisasi teknologi, insentif modal, pajak ringan, dan pemberantasan impor ilegal.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah dan perluasan jaminan sosial.

Bagi pekerja, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat bahwa stabilitas ekonomi nasional selalu punya wajah yang paling nyata: dapur rumah tangga buruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita: Buruh Sambut May Day 2026, Soroti PHK dan Outsourcing

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta, diproyeksikan menjadi panggung besar konsolidasi buruh nasional. Sebanyak 24 konfederasi serikat pekerja dipastikan terlibat, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung bersama para pimpinan serikat pada 1 Mei 2026.

Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni Hari Buruh Internasional. Buruh justru menjadikannya ruang untuk menagih komitmen pemerintah terkait ratifikasi konvensi ILO, perlindungan pekerja ojek online, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga pembentukan Satgas PHK.

Presiden KSBSI Elly Rosita menyebut kehadiran Presiden selama dua tahun berturut-turut menjadi sinyal penting bagi gerakan buruh. Menurut dia, hal itu bukan kekuatan satu orang, melainkan hasil dari kekuatan kolektif serikat pekerja.

“Di negara mana pun ini tidak mudah, tapi ini adalah kekuatan kolektif serikat buruh, bukan kekuatan satu orang,” ujar Elly Rosita dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Saya teringat obrolan singkat dengan seorang buruh tekstil di Tangerang tahun lalu. Ia bilang, yang paling melelahkan bukan jam kerja panjang, tetapi rasa tidak pasti apakah bulan depan masih bekerja atau justru terkena PHK. Kalimat itu terasa relevan hingga hari ini.

Buruh Dorong Pengumuman Soal PHK dan Outsourcing

Elly berharap Presiden Prabowo mengumumkan ratifikasi Konvensi 188 yang sebelumnya sudah dijanjikan. Selain itu, buruh juga meminta ratifikasi Konvensi 190 tentang kekerasan di tempat kerja.

Pekerja ojek online juga masuk dalam daftar perhatian utama. Buruh menilai kelompok ini membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang lebih jelas.

Tak hanya itu, serikat pekerja juga meminta pernyataan resmi soal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditargetkan disahkan pada September atau Oktober 2026.

“Lalu di statement beliau nanti akan kita minta dan bisikkan supaya beliau ber-statement tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Elly.

May Day Dinilai Bukan Sekadar Perayaan

Dalam forum yang sama, pimpinan serikat pekerja menepis anggapan bahwa May Day hanya seremoni tahunan tanpa substansi. Mereka menegaskan tema besar tahun ini adalah perjuangan nyata untuk perlindungan dan keadilan buruh.

Data pengangguran menjadi alasan utama. Serikat pekerja mencatat sekitar 7,2 juta rakyat Indonesia masih menganggur, sementara 11 juta lainnya masuk kategori setengah pengangguran dan rentan kehilangan pekerjaan.

Setiap tahun, sekitar 2 juta angkatan kerja baru juga masuk ke pasar kerja. Tekanan itu membuat isu PHK, outsourcing, dan upah layak menjadi semakin mendesak.

“Perayaan May Day secara bersama-sama dan Pak Prabowo hadir, ini adalah wujud kepedulian luar biasa dari pemerintah terhadap pekerja buruh Indonesia,” ujar salah satu pimpinan konfederasi.

Panitia juga meminta seluruh peserta menjaga ketertiban, terutama saat pembagian makan siang dan sembako usai salat Jumat. Pengamanan akan diperketat bersama aparat kepolisian.

Tema May Day 2026 adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Bagi buruh, tema itu sederhana, tetapi sangat nyata: kerja yang aman, upah yang cukup, dan pulang ke rumah tanpa dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Prabowo dan Buruh Siapkan Kejutan Besar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 dipastikan menjadi salah satu momentum terbesar gerakan buruh tahun ini. Sejumlah konfederasi serikat pekerja menyiapkan kehadiran sekitar 400 ribu massa dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, seluruh presiden konfederasi buruh akan duduk bersama Presiden Prabowo Subianto di panggung utama. Situasi ini dinilai menjadi sinyal penting bahwa isu kesejahteraan buruh kembali masuk ke pusat perhatian negara.

“Seluruh presiden konfederasi akan bersama Presiden Republik Indonesia di panggung utama. Ini menjadi simbol bahwa perjuangan buruh harus didengar langsung oleh kepala negara,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026).

Bagi kalangan buruh, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Saya masih ingat, beberapa tahun lalu seorang pekerja pabrik di Bekasi pernah berkata, yang mereka tunggu bukan panggung megah, melainkan keputusan nyata soal upah dan kepastian kerja. Tahun ini, harapan itu terasa lebih besar.

Agenda Besar May Day 2026

Panitia membuka pintu masuk sejak pukul 05.30 WIB melalui dua akses utama dan satu pintu tambahan yang dirahasiakan untuk kepentingan keamanan. Peserta yang berada di area dekat Presiden juga dilarang membawa tas agar pemeriksaan berjalan cepat.

Pengamanan dilakukan ketat. Panitia menegaskan akan bertindak tegas terhadap penyusup atau pihak yang mencoba memprovokasi kerusuhan. Satuan tugas dari berbagai organisasi buruh seperti: Garda Metal, SP KEP, KSPN, hingga Brigade akan bekerja sama dengan Paspampres dan Kepolisian.

Jumlah peserta yang sudah terkonfirmasi mencapai sekitar 400 ribu orang. Sebanyak 211 ribu berasal dari unsur buruh, ditambah komunitas ojek online yang juga menjadi bagian penting dalam agenda tahun ini.

Kejutan Presiden untuk Kesejahteraan Buruh

Andi Gani menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan sejumlah pengumuman penting. Salah satunya terkait kesejahteraan pengemudi ojek online, ratifikasi ILO, hingga kebijakan lain yang menyentuh langsung nasib pekerja.

Selain itu, kabar mengenai regulasi outsourcing dan pembentukan Satgas PHK juga diharapkan terbit sebelum perayaan May Day berlangsung. Dua isu ini menjadi perhatian besar karena gelombang efisiensi perusahaan belakangan mulai memicu kecemasan pekerja.

Urutan acara dimulai dari menyanyikan Indonesia Raya, pidato para presiden konfederasi, pidato Presiden Republik Indonesia, lalu ditutup dengan lagu perjuangan Internationale dan lagu kebangsaan lainnya.

Panitia juga menyiapkan lima titik salat Jumat lengkap dengan fasilitas wudu. Acara diperkirakan selesai pukul 17.00 WIB.

Hadiah Khusus dan Pesan Simbolik

Presiden disebut menyiapkan kaus khusus yang desainnya dibuat langsung bersama pimpinan buruh sejak Maret 2026. Selain itu, payung juga disediakan khusus untuk buruh perempuan agar tidak kepanasan selama acara.

Ada pula hadiah tambahan yang akan dibagikan setelah salat Jumat. Panitia menyebut seluruh pembiayaan, mulai dari kaus, panggung, konsumsi hingga fasilitas lainnya, tidak menggunakan APBN.

“Semua murni dari donasi pihak-pihak yang peduli terhadap gerakan buruh. Tidak ada satu rupiah pun dari APBN,” kata Andi Gani.

Tema May Day 2026 sendiri adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Tema itu terdengar sederhana, tetapi bagi buruh, maknanya selalu sama: bekerja dengan layak, pulang dengan tenang, dan hidup tanpa rasa cemas soal besok.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sekolah Rakyat Jadi Strategi Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. 

Dalam peringatan satu tahun perjalanan program itu di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (29/04/2026), pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah berasrama, melainkan model pengentasan kemiskinan yang menyasar seluruh keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pendekatan ini dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini nyaris tak terlihat oleh sistem, mereka yang hidup dalam kemiskinan turun-temurun dan sulit keluar dari lingkaran tersebut.

Sekolah Rakyat Menyasar Warga yang Selama Ini Tak Terlihat

“Biasanya anak orang miskin, anaknya tetap miskin. Kita harus berani merubah,” ujar Gus Ipul, menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut.

Ia menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok yang kerap luput dari perhatian meski hidup sangat dekat. Ada keluarga yang hanya mampu makan sekali sehari, ada pula orang tua yang tak sanggup menebus ijazah anaknya karena tunggakan sekolah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 4 juta anak usia sekolah belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Mayoritas tersendat saat hendak masuk jenjang SMA.

Miniatur Pengentasan Kemiskinan, Bukan Sekadar Ruang Kelas

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan. Anak disekolahkan, orang tua diberdayakan, rumah tidak layak huni diperbaiki, dan keluarga didorong masuk ekosistem ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.

Target akhirnya jelas: keluarga keluar dari daftar penerima bantuan sosial dan menjadi mandiri.

Sekolah ini juga tidak membuka pendaftaran umum. Negara justru melakukan outreach berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), mendatangi rumah warga, lalu memastikan anak usia sekolah tetap mendapat akses pendidikan.

Tidak ada tes akademik. Anak yang mengalami trauma, korban KDRT, bahkan yang pernah terpapar narkoba tetap diterima dengan pendekatan rehabilitasi lebih dulu.

Abdul Muhaimin: Sekolah Rakyat Harus Jadi Game Changer

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Sekolah Rakyat harus menjadi pengubah permainan dalam penanggulangan kemiskinan nasional.

Menurut dia, saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi di 34 provinsi. Program itu diperkuat melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2025 dan sinkronisasi data lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

“Sekolah Rakyat adalah solusi Indonesia mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan,” kata Muhaimin.

Setelah sembilan bulan berjalan, perubahan mulai terlihat. Anak-anak lebih sehat, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Bagi sebagian dari mereka, makan tiga kali sehari saja dulu terasa seperti kemewahan.

Kini, negara ingin memastikan mereka tidak lagi menjadi angka statistik kemiskinan, melainkan generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarganya sendiri.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More