Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Jelang Imlek 2026, Kevin Wu dan Rano Karno Sambangi Glodok


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu bersama Wakil Gubernur Rano Karno meninjau Pecinan Glodok, menyerap dinamika sosial dan ekonomi jelang Imlek 2026.

Kevin Wu bersama Rano Karno dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyusuri Glodok, meninjau aktivitas warga serta mendengarkan aspirasi pedagang menjelang perayaan Imlek 2026.

Kunjungan Selasa pagi, 20 Januari 2026, di Jakarta Barat ini menjawab kebutuhan melihat langsung kesiapan kawasan Pecinan, mulai perdagangan, keamanan, hingga dinamika sosial masyarakat.

Glodok dipahami bukan sekadar pusat niaga, melainkan ruang perjumpaan budaya, sejarah panjang, serta simbol toleransi yang terus hidup di tengah keberagaman Jakarta.

“Glodok adalah ruang hidup kebudayaan dan harmoni sosial. Semangat Kuda Api membawa keberanian dan energi positif bagi Jakarta yang rukun,” ujar Kevin Wu.

Rangkaian agenda mencakup Pasar Imlek Glodok, Pasar Petak Sembilan, Vihara Kim Tek Yan, hingga Gedung Candra Naya sebagai warisan budaya Tionghoa Jakarta.

Kevin menilai Imlek merupakan momentum kebersamaan lintas etnis, memperkuat persatuan warga sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM lokal yang bergantung pada keramaian kawasan.

Rano Karno menegaskan Glodok memiliki nilai strategis sebagai simpul budaya dan ekonomi rakyat yang tumbuh seiring sejarah Jakarta sejak masa lampau.

“Keberagaman di Glodok berjalan berdampingan. Budaya hidup, ekonomi bergerak, dan pemerintah hadir menjaga kawasan tetap inklusif,” kata Rano Karno.

Kehadiran pemerintah dan DPRD di ruang-ruang budaya menjadi pesan kuat bahwa kebebasan beragama, keamanan warga, dan keberlanjutan ekonomi kecil terus dijaga.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Jakarta merawat toleransi, sejarah, dan denyut ekonomi rakyat agar terus menyala menyambut Imlek 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



 

Share:

JMA Syariah Tancap Gas, Aset Rp391 Miliar dan Laba Melejit


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) mencatat kinerja gemilang sepanjang 2025, ditopang lonjakan aset, penguatan laba, serta rasio solvabilitas jauh di atas ketentuan regulator.

"Hingga 31 Desember 2025 unaudited, Pendapatan usaha tercatat Rp75,62 miliar bila dibandingkan 31 Desember 2024 Rp79.47 miliar," ujar Direktur Utama (JMAS), Basuki Agus, dalam Public Expose via zoom meeting, Selasa (20/01/2026).

Sedangkan Laba bersih mencapai Rp4,04 miliar, sementara laba komprehensif menyentuh Rp4,95 miliar, menandai penguatan kinerja operasional dan efisiensi berkelanjutan.

Per 31 Desember 2025 unaudited, total aset JMA Syariah mencapai Rp391,01 miliar dari tahun sebelumnya Rp306,18 miliar. Investasi tumbuh Rp161,60 miliar dengan ekuitas Rp127,45 miliar.

Dari sisi underwriting, pendapatan kontribusi meningkat Rp295,72 miliar. Beban klaim turun menjadi Rp164,46 miliar, mendorong surplus underwriting dana tabarru’ berbalik positif Rp1,75 miliar.

“Kami fokus menjaga kualitas portofolio risiko dan keberlanjutan bisnis syariah,” ujar Basuki Agus, menegaskan komitmen memperkuat kepercayaan peserta dan mitra strategis Perseroan.

Rasio keuangan menunjukkan kondisi sangat sehat. RBC perusahaan mencapai 398,73 persen, RBC dana tabarru’ 120 persen, serta rasio klaim terhadap kontribusi turun menjadi 55,61 persen.

Sepanjang 2025, JMA Syariah meraih berbagai penghargaan nasional, termasuk Indonesia Best Sharia Life Insurance dan Indonesia Top Insurance Awards, memperkuat citra merek di industri asuransi syariah.

Memasuki 2026, Perseroan telah memenuhi ekuitas minimum Rp100 miliar sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023 dan berkomitmen konsisten menerapkan Good Corporate Governance secara menyeluruh.

Dengan fondasi modal kuat dan tata kelola solid, JMA Syariah optimistis memperluas peran strategis dalam membangun industri asuransi jiwa syariah berkelanjutan.

Reporter Lakalim Adalin 
Editor Arianto 



Share:

Ducati Masuk Motocross, Era Baru Dimulai dari Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ducati akhirnya turun ke dunia motocross Indonesia. Tanpa banyak gembar-gembor, Ducati MX Team Indonesia resmi diperkenalkan dan langsung mengirim sinyal keras ke lintasan tanah nasional.

Tim motocross Ducati pertama di Indonesia ini diresmikan di Jakarta pada Selasa (20/01/2026). Namun sebelum peresmian, mereka sudah lebih dulu turun balap dan mengumpulkan podium.

Sejak kuartal akhir 2025, Ducati MX Team Indonesia diam-diam mengikuti berbagai Kejurnas dan Grasstrack. Tujuannya riset, adaptasi, dan pembuktian. Hasilnya di luar dugaan.

Podium ganda diraih di sejumlah seri. Kemenangan dicetak di Bali, Semarang, hingga Tapin. Ducati datang bukan untuk belajar, tetapi langsung bersaing di papan atas.

Di balik layar, tim ini dipimpin Jimmy Budhijanto sebagai Team Principal. Ia mempercayakan manajemen balap kepada Johny Pranata, legenda motocross Indonesia yang paham medan dan karakter lintasan lokal.


Dua nama pembalap dipilih sebagai ujung tombak. Diva Ismayana dan Hilman Maksum. Kombinasi pengalaman internasional dan konsistensi nasional menjadi senjata utama Ducati MX Team.

Motor yang digunakan bukan sembarangan. Ducati Desmo450 MX dengan mesin 449,6 cc, tenaga 63,5 hp, rangka aluminium, dan suspensi Showa siap dihajar lintasan ekstrem Indonesia.

Memasuki musim 2026, Ducati menaikkan level. Versi Desmo450 MX Factory disiapkan untuk ajang nasional, sementara kompetisi internasional dibuka lewat seri Thailand FMSCT.

Targetnya jelas. Konsisten podium. Menang lebih sering. Dan membangun fondasi jangka panjang motocross Ducati dari Indonesia.

Dengan teknologi Italia, manajemen berpengalaman, dan pembalap lapar prestasi, Ducati MX Team Indonesia datang membawa satu pesan tegas: persaingan berubah.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Pangdam XIX Pimpin Sertijab Danrem 031, Tongkat Komando Berpindah


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Panglima Kodam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo memimpin upacara serah terima jabatan Danrem 031/Wira Bima secara resmi dan khidmat.

Pergantian jabatan dari Brigjen TNI Jarot Suprihanto kepada Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu berlangsung Selasa, 20 Januari 2026, di Aula Kharuddin Nasution Makodam XIX, Pekanbaru.

Upacara dihadiri Kasdam, pejabat utama Kodam, Danrem jajaran, prajurit, PNS, serta Persit Kartika Chandra Kirana, mencerminkan sinergi dan soliditas keluarga besar TNI AD.

Prosesi penanggalan tanda jabatan, penyerahan tongkat komando, serta Dhuaja Korem menjadi simbol peralihan kepemimpinan yang berlangsung tertib, aman, dan penuh penghormatan.

“Serah terima jabatan adalah dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan,” tegas Pangdam, seraya mengapresiasi pengabdian Brigjen Jarot Suprihanto.

Pangdam juga menyampaikan selamat bertugas kepada Brigjen Agustatius Sitepu, berharap kepemimpinan baru memperkuat stabilitas keamanan dan pengabdian TNI kepada masyarakat.

Pergantian Danrem ini menegaskan komitmen TNI AD menjaga profesionalisme, kesinambungan, dan kebersamaan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
 
Share:

Putusan MK Tegas, Wartawan Tak Bisa Dipidana Sembarangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi soal perlindungan wartawan bersifat final dan wajib dihormati seluruh pemangku kepentingan pers.

Heintje menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi kerja jurnalistik merupakan keputusan konstitusional final yang tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Heintje di Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2025, merespons putusan MK yang menegaskan sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme pers, bukan jalur pidana.

Menurut Heintje, keputusan MK memperkuat roh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekaligus menutup ruang kriminalisasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik profesional.

“Putusan MK ini menegaskan bahwa karya jurnalistik dilindungi undang-undang dan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar pemidanaan,” ujar Heintje dalam pernyataan resminya.

Ia menekankan bahwa setelah putusan dibacakan, seluruh pihak termasuk Dewan Pers dan konstituennya wajib tunduk, meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan dalam proses persidangan.

“Dalam negara demokrasi, perbedaan sikap itu wajar, namun setelah MK memutus, tidak ada lagi ruang penafsiran sepihak,” tegas Heintje dengan nada lugas.

SPRI memandang putusan MK sebagai momentum memperkuat sinergi antara insan pers, Dewan Pers, perusahaan media, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kemerdekaan pers.

Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia menilai perlindungan wartawan bukan semata kepentingan profesi, melainkan fondasi penting bagi demokrasi dan hak publik atas informasi.

Ia mengingatkan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tetap memiliki jalur hukum yang sah melalui hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme Dewan Pers.

“Pendekatan pidana terhadap karya jurnalistik justru bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Lebih jauh, Heintje menegaskan aparat penegak hukum harus menghentikan penggunaan pasal pidana umum dalam perkara yang jelas berkaitan dengan produk jurnalistik.

“Wartawan bukan pelaku kriminal. Mereka adalah pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik,” kata Heintje menambahkan.

SPRI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi putusan MK agar benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan, bukan sekadar menjadi dokumen hukum.

Putusan MK kini menjadi garis tegas, bahwa melindungi wartawan berarti menjaga demokrasi tetap hidup dan kebebasan pers tidak boleh lagi dikriminalisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Menko Polkam Tegaskan Keamanan Siber Pilar Negara Digital


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan keamanan siber sebagai fondasi stabilitas nasional, menghadapi ancaman digital kompleks yang terus berkembang pesat.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan keamanan siber sebagai penjaga integritas informasi, data, sistem, dan ruang digital negara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka BSSN Executive Town Hall 2026 di Depok, Jawa Barat, Senin, 19 Januari 2026, dihadiri jajaran pimpinan dan personel BSSN.

Forum ini membahas kesiapan nasional menghadapi eskalasi ancaman siber, sekaligus memperkuat konsolidasi kebijakan keamanan digital di tengah percepatan transformasi teknologi.

Menko Polkam menyebut keamanan siber bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mutlak demi menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, serta kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

Ia mengapresiasi peran BSSN sebagai garda terdepan pertahanan digital, sekaligus mengajak seluruh personel menjaga profesionalisme, integritas, responsivitas, dan inovasi berkelanjutan.

“Ancaman siber bergerak lebih cepat dari regulasi, mulai serangan berbasis kecerdasan artifisial, quantum computing, hingga deepfake untuk disinformasi masif,” tegasnya.

Menurutnya, kebersamaan dan disiplin menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun kedaulatan digital yang tangguh serta melindungi kepentingan nasional secara menyeluruh.

Menko Polkam optimistis dengan visi yang sama, Indonesia mampu mengelola sumber daya strategis digital demi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa.

Keamanan siber kini menjadi garis depan pertahanan negara, menuntut kesiapan kolektif agar Indonesia tetap berdaulat di tengah turbulensi era digital.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

 


Share:

Pangdam XIX Sambut Mentan, Ketahanan Pangan Kepri Disorot


Duta Nusantara Merdeka | Tanjung Balai 
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian RI di Kepulauan Riau, menegaskan sinergi lintas sektor menjaga ketahanan pangan perbatasan.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyambut langsung kedatangan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja strategis di Kepulauan Riau.

Kunjungan berlangsung Senin, 19 Januari 2026, dimulai dari Bandara Raja Haji Abdullah, Kabupaten Karimun, sebagai bagian monitoring pengawasan komoditas pertanian wilayah perbatasan.

Agenda dilanjutkan menuju Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, menandai penguatan koordinasi antarinstansi dalam menjaga distribusi pangan nasional.

Menteri Pertanian menegaskan Kepulauan Riau memiliki posisi krusial sebagai pintu gerbang negara, sehingga pengawasan ketat diperlukan guna mencegah masuknya produk pertanian ilegal.

Ia mengapresiasi sinergi Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, TNI, Polri, serta pemerintah daerah yang dinilai efektif menjaga stabilitas logistik pangan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga ketersediaan pangan nasional, terutama di wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan TNI AD siap mendukung penuh kebijakan pemerintah, memastikan pengawasan berjalan optimal serta stabilitas wilayah tetap terjaga.

Menurutnya, kehadiran aparat di perbatasan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab menjaga kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan.

Sinergi TNI dan Kementerian Pertanian di Kepulauan Riau menjadi simbol komitmen negara menjaga kedaulatan pangan dari perbatasan hingga pusat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

 

Share:

Jangan Seperti Bapak, Drama Aksi Keluarga Penuh Luka dan Dendam


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Film drama aksi Jangan Seperti Bapak siap tayang Februari 2026, menghadirkan kisah ayah dan anak dengan konflik kriminal, emosi mendalam, dan aksi menegangkan.

Jayashree Movie Production bersama Amazing Grace Production resmi mengumumkan film layar lebar Jangan Seperti Bapak, karya sutradara Daniel Tito Pakpahan, dengan balutan drama keluarga dan aksi intens.

Film berdurasi 100 menit ini akan tayang serentak mulai 12 Februari 2026 di bioskop Indonesia, menyoroti hubungan ayah dan anak, trauma masa lalu, serta konflik kriminal yang berlapis.

Mengangkat kisah Angel, gadis muda yang kehilangan ayahnya secara tragis, cerita berkembang menjadi pencarian kebenaran yang menyeretnya ke pusaran mafia dan dunia kejahatan.

Tema keluarga menjadi napas utama, dipertajam isu sosial seperti judi online dan premanisme, menggambarkan realitas pahit yang kerap menghantui keluarga kelas menengah Indonesia.

Sutradara Daniel Tito Pakpahan menyebut film ini dirancang sebagai hiburan lengkap, memadukan aksi keras dengan emosi mendalam, serta kejutan cerita yang terus memancing rasa penasaran penonton.

“Jangan Seperti Bapak bukan sekadar tontonan aksi, tetapi refleksi tentang luka keluarga dan pilihan hidup yang diwariskan tanpa disadari,” ujar Daniel Tito Pakpahan.

Kekuatan cerita diperkuat jajaran pemain lintas generasi, termasuk Zee Asadel, Donny Damara, Aulia Sarah, Verdi Solaiman, Zack Lee, hingga Coach Justin, menghadirkan dinamika karakter yang kuat.

Kolaborasi Daniel Tito Pakpahan dan produser Nico Rosto kembali berlanjut setelah kesuksesan Gereja Setan, menandai konsistensi mereka menghadirkan warna baru perfilman nasional.

Jangan Seperti Bapak hadir sebagai tontonan reflektif di bulan Februari, mengajak penonton merenungkan arti keluarga, luka masa lalu, dan keberanian menentukan jalan hidup.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

DAMRI Tebar Promo Januari, Rute Yogya–Denpasar Jadi Rebutan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
DAMRI menghadirkan promo perjalanan khusus Januari 2026 bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan long weekend menuju Yogyakarta dan Denpasar dengan tarif lebih hemat.

DAMRI resmi meluncurkan promo perjalanan antarkota selama Januari 2026, menyasar pelanggan yang belum sempat berlibur saat Natal dan Tahun Baru menuju Yogyakarta serta Denpasar.

Program promo ini berlaku untuk rute Yogyakarta–Denpasar dan Jakarta–Yogyakarta pulang-pergi, memberikan potongan harga 25 persen maksimal Rp25.000 melalui pemesanan DAMRI Apps.

Kebijakan tersebut berlaku untuk pembelian tiket 12–18 Januari 2026, dengan jadwal keberangkatan 15–31 Januari 2026, menggunakan kode voucher khusus LONGWE1626 secara daring.

Kemudahan pemesanan menjadi nilai utama, karena pelanggan dapat membeli tiket kapan saja tanpa antre, sekaligus menghindari risiko kehabisan kursi di periode perjalanan padat.

Selain efisiensi, DAMRI Apps menghadirkan poin loyalitas pada setiap transaksi, memungkinkan pelanggan memperoleh manfaat lanjutan untuk perjalanan berikutnya dengan sistem yang terintegrasi.

Perhatian terhadap kenyamanan turut diperkuat melalui fitur Pink Zone, ruang aman bagi pelanggan perempuan agar merasa lebih tenang selama perjalanan jarak jauh.

Head of Corporate Communication DAMRI, P. Septian Adri S., menyebut promo ini memberi fleksibilitas perjalanan long weekend dengan tarif terjangkau, bahkan mulai Rp200 ribuan.

Melalui promo Januari ini, DAMRI menegaskan komitmennya menghadirkan perjalanan antarkota yang aman, nyaman, terjangkau, serta relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat modern.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
 

Share:

Ditjen Hubla Wajibkan Laporan Tiga Aplikasi, Ini Alasannya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan kewajiban pelaporan program melalui tiga aplikasi nasional demi transparansi, akuntabilitas anggaran, dan pengambilan kebijakan strategis berkelanjutan.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menegaskan pentingnya kepatuhan pelaporan program dan kegiatan melalui tiga aplikasi resmi dalam agenda Finalisasi Data Capaian di Jakarta.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh UPT dan Satker Ditjen Perhubungan Laut, disampaikan 12 Januari 2026 di Jakarta, untuk memastikan evaluasi kinerja, efektivitas anggaran, serta keselarasan perencanaan lintas kementerian.

Menurut Lollan, data capaian program bukan sekadar laporan administratif, melainkan cerminan keberhasilan kerja kolektif, sinergi antarsatker, serta dasar pengambilan keputusan pembangunan transportasi laut nasional.

“Kepatuhan pelaporan menunjukkan komitmen integritas organisasi,” ujar Lollan, seraya menekankan pentingnya ketertiban pengisian E-Monev Bappenas, SMART DJA Kemenkeu, dan E-Monitoring Kemenhub.

Ia menambahkan, kualitas data yang akurat dan tepat waktu memperkuat kepercayaan publik, mendukung transparansi anggaran, serta mempererat koordinasi antara aparat pusat dan unit pelaksana daerah.

“Kita ingin pelaporan bukan formalitas, tetapi alat perbaikan berkelanjutan,” kata Lollan, mengajak seluruh satker menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja bersama.

Kegiatan finalisasi data berlangsung 12–16 Januari 2026, diikuti perwakilan UPT dan Satker, dengan dukungan narasumber Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

Penguatan pelaporan digital Ditjen Perhubungan Laut diharapkan melahirkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, serta berdampak nyata bagi pembangunan sektor transportasi laut nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
 
 

Share:

Ahmad Rofiq Deklarasikan Partai Gema Bangsa di JICC Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Deklarasi Partai Gema Bangsa di Jakarta menjadi penanda babak baru politik nasional, membawa janji kemandirian, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap praktik mahar kekuasaan.

Jakarta International Convention Center menjadi saksi deklarasi Partai Gema Bangsa, Sabtu, 17 Januari 2026, saat Ahmad Rofiq secara resmi mengumumkan kelahiran partai dengan visi perubahan politik nasional.

Deklarasi ini menjawab apa dan mengapa Partai Gema Bangsa hadir, dipimpin Ketum Ahmad Rofiq, sebagai respons atas politik transaksional, sentralisasi kekuasaan, dan kegelisahan publik terhadap oligarki.

Ahmad Rofiq menegaskan komitmen mengakhiri politik mahar dan menguatkan desentralisasi, menempatkan daerah sebagai pusat pengambilan keputusan demi keadilan sosial dan demokrasi yang lebih substantif.

“Partai ini bukan milik saya, melainkan milik seluruh struktur dari desa hingga pusat,” ujar Ahmad Rofiq, menekankan kedekatan emosional dengan kader daerah dan akar rumput.

Ia menyoroti kemandirian ekonomi sebagai fondasi bangsa, mendorong petani berdaulat atas tanah, nelayan atas laut, serta UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional berkeadilan.

“Kemandirian berarti berdiri tegak tanpa didikte,” ucap Ahmad Rofiq, sembari menyerukan bank tanah, swasembada pangan, penguatan teknologi nelayan, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Gema Bangsa juga mengusung politik hijau, menginstruksikan kader menanam pohon di setiap rumah, serta membuka ruang luas bagi generasi muda dan perempuan sebagai pelaku perubahan.

Deklarasi Partai Gema Bangsa menandai harapan baru demokrasi Indonesia, menawarkan politik bermoral, berakar di daerah, dan berorientasi pada keadilan serta kemandirian bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 

Share:

Dana BPSK Tak Dianggarkan, Fauzan Ramon Kritik Kadisdag Kalsel


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 
Polemik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin memanas setelah Fauzan Ramon menilai pernyataan Kadisdag Kalsel hanya klasik, sementara anggaran operasional justru tak dialokasikan.

Pernyataan Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengenai rencana pemindahan kantor ke Banjarbaru memantik kritik keras dari anggota BPSK Kota Banjarmasin.

Kadisdag Kalsel menegaskan BPSK tidak akan dinonaktifkan dan hanya berpindah lokasi mengikuti kantor dinas, seraya menilai lembaga tersebut tetap penting melindungi hak konsumen.

Anggota BPSK Kota Banjarmasin DR H Fauzan Ramon menyebut pernyataan tersebut jawaban klasik, disampaikan kepada awak media di Banjarmasin, Jumat, 16 Januari 2026.

Fauzan mempertanyakan ketiadaan anggaran operasional BPSK dalam APBD 2026, meski alasan pemindahan kantor dianggap wajar dan tidak seharusnya mematikan fungsi kelembagaan.

“Kalau sekadar pindah kantor kami maklum, tapi mengapa anggaran BPSK tidak dianggarkan, ini jelas mengarah pada upaya penonaktifan,” tegas Fauzan Ramon.

Sebagai Ketua YLK Intan Kalimantan, Fauzan menekankan BPSK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ia menyebut BPSK Kota Banjarmasin memiliki dasar hukum kuat melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008, sehingga eksistensinya tidak bisa dihapus sepihak.

Karena itu, Fauzan menyatakan siap melaporkan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pembelaan terhadap hak konsumen.

Menurutnya, pelayanan BPSK tidak terbatas wilayah administratif, melainkan melayani seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk bila operasional dipindah ke Banjarbaru.

Fauzan mencontohkan Bandara Syamsudin Noor dan kawasan Citraland yang secara legal berada di wilayah berbeda, namun tetap melekat dengan nama Banjarmasin.

Ia juga menyoroti perbedaan sikap pimpinan Dinas Perdagangan saat ini dibandingkan pejabat sebelumnya yang dinilai aktif mengawasi dan mendukung kinerja BPSK.

Polemik anggaran BPSK Banjarmasin menyoroti komitmen perlindungan konsumen, sekaligus menguji keseriusan pemerintah daerah menjaga lembaga penyelesaian sengketa.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

  
Share:

Isra Mi’raj Jadi Cermin Integritas Aparatur Peradilan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Peringatan Isra Mi’raj menjadi momentum spiritual penting untuk meneguhkan integritas dan profesionalisme aparatur peradilan dalam menjaga keadilan, moralitas, dan kepercayaan publik.

Peringatan Isra Mi’raj menghadirkan refleksi mendalam bagi aparatur peradilan untuk memperkuat komitmen integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Peristiwa agung perjalanan Nabi Muhammad SAW mengajarkan keteguhan moral, kejujuran, dan tanggung jawab, nilai universal yang relevan diterapkan dalam tugas peradilan modern di Indonesia.

Dalam konteks peradilan nasional, tuntutan untuk melangkah bersih menjadi keniscayaan, mengingat aparat peradilan memegang peran strategis dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Setiap keputusan hukum menuntut kejernihan nurani, bebas dari kepentingan pribadi, tekanan eksternal, serta praktik menyimpang yang mencederai etika dan martabat institusi peradilan.

Nilai Isra Mi’raj menjadi landasan spiritual agar aparatur peradilan menjaga ketulusan niat, konsistensi sikap, dan integritas moral dalam setiap proses penegakan hukum.

Integritas dipahami bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan keberanian mengambil keputusan benar meski menghadapi tekanan kekuasaan, opini publik, atau kepentingan ekonomi tertentu.

Kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab menjadi pilar utama agar lembaga peradilan tetap dipercaya sebagai benteng terakhir pencari keadilan masyarakat.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan penuh ujian mengajarkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, sebuah prinsip yang harus melekat pada setiap aparatur peradilan.

Profesionalisme turut menjadi unsur krusial, mencakup kecakapan teknis, ketepatan putusan, disiplin kerja, serta kemampuan menyeimbangkan hukum positif dan nilai keadilan sosial.

Aparatur peradilan dituntut menghadirkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Profesionalisme yang dijalankan dengan niat bersih menciptakan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan keadilan substantif.

Integritas dan profesionalisme saling menguatkan, membentuk fondasi kokoh bagi peradilan yang bersih, berwibawa, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Momentum Isra Mi’raj juga menjadi ajakan refleksi diri bagi aparatur peradilan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut telah diterapkan secara konsisten.

Introspeksi berkelanjutan diperlukan agar prinsip integritas tidak berhenti sebagai slogan, melainkan tercermin nyata dalam setiap keputusan dan tindakan hukum.

Perjalanan Isra Mi’raj mengingatkan bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi moral, sebagaimana setiap putusan hukum membawa dampak langsung bagi kehidupan manusia.

Pelajaran tentang surga dan neraka dalam Isra Mi’raj mengandung pesan kuat mengenai akibat dari perbuatan baik dan buruk, relevan dalam etika profesi peradilan.

Keputusan adil dan profesional akan melahirkan kepercayaan publik, sementara keputusan ceroboh atau berpihak dapat merusak legitimasi institusi peradilan.

Dalam Isra Mi’raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai golongan manusia beserta balasan amalnya, mengandung hikmah moral bagi penyelenggara keadilan.

Nilai disiplin, kejujuran, dan kepedulian sosial tercermin dari golongan yang mendapat balasan kebaikan, mengajarkan pentingnya konsistensi dalam tugas.

Sebaliknya, perilaku menyimpang seperti keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan menjadi peringatan keras bagi aparatur peradilan.

Profesionalisme menuntut kehati-hatian dalam tutur kata, ketepatan pertimbangan hukum, serta keberanian menolak praktik yang merusak etika dan nurani.

Konsistensi antara ucapan dan tindakan menjaga kehormatan institusi, mencegah fitnah, provokasi, dan degradasi kepercayaan publik terhadap peradilan.

Isra Mi’raj menjadi cermin moral agar aparatur peradilan senantiasa menjaga fitrah, akal sehat, dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama.

Kisah Nabi memilih susu dibanding arak mengajarkan pentingnya memilih jalan yang menjaga kejernihan akal dan kemurnian moral dalam setiap keputusan.

Bagi peradilan, hikmah tersebut relevan sebagai pedoman memilih keadilan substantif dibanding kepentingan sesaat yang merusak integritas institusi.

Dengan meneladani nilai Isra Mi’raj, aparatur peradilan diharapkan menjadi pelaku keadilan yang humanis, profesional, dan bermartabat.

Peringatan Isra Mi’raj menegaskan langkah bersih, profesional, dan berintegritas adalah kunci menghadirkan peradilan yang adil, bermartabat, serta dipercaya masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Vonis Laras Faizati Jadi Putusan Perdana KUHP Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan terhadap Laras Faizati, menandai penerapan perdana paradigma pemidanaan KUHP Baru di Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis masa percobaan enam bulan kepada Laras Faizati atas perkara penghasutan melalui media sosial terkait aksi unjuk rasa Agustus 2025.

Putusan dibacakan Kamis, 15 Januari 2026, di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, dipimpin I Ketut Darpawan, dengan perintah jaksa segera membebaskan terdakwa setelah putusan diucapkan.

Majelis menyatakan terdakwa terbukti bersalah membuat konten media sosial yang mengarah pada hasutan pembakaran Mabes Polri dan penangkapan polisi, namun tanpa tindakan lanjutan pengorganisasian massa.

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut tidak disertai upaya mengumpulkan orang-orang sepaham, baik melalui sarana elektronik maupun kegiatan konvensional, sehingga risiko berulang dinilai dapat ditekan.

“Majelis menilai terdakwa memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan,” ucap hakim, menekankan pendekatan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana pengawasan.

Latar belakang kehidupan terdakwa serta kondisi sosial menjadi faktor penting, memperkuat keyakinan majelis bahwa pembinaan berbasis pengawasan lebih proporsional dibanding pidana penjara.

Putusan ini merujuk Pasal 70 ayat (1) KUHP Baru yang menegaskan pidana penjara sedapat mungkin dihindari, khususnya bagi pelaku pertama dengan peluang rehabilitasi tinggi.

Majelis juga mengacu Pasal 75 dan Pasal 76 KUHP Baru, yang memungkinkan pidana pengawasan diterapkan bagi tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.

Vonis ini dinilai sebagai preseden penting yang menandai pergeseran paradigma pemidanaan nasional, dari pendekatan retributif menuju korektif, rehabilitatif, dan restoratif secara seimbang.

Putusan Laras Faizati menjadi simbol awal penegakan hukum modern, menempatkan keadilan, pembinaan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama KUHP Baru.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

 
 
Share:

Panen Raya Lapas Cirebon, Menteri Imipas Dorong Ketahanan Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Cirebon 
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen raya nasional di Lapas Cirebon sebagai kontribusi nyata pembinaan Warga Binaan mendukung ketahanan pangan.

Agus Andrianto melaksanakan panen raya hasil pertanian dan perikanan di Lapas Kelas I Cirebon, Kamis, 15 Januari 2026, bersama jajaran Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut menjawab peran Kemenimipas dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembinaan Warga Binaan, melibatkan pertanian, perikanan, dan pengelolaan usaha produktif berkelanjutan di lingkungan lapas.

Dalam panen tersebut, Menteri Imipas memanen padi varietas inpari, singkong, dan ikan nila yang dikelola langsung Warga Binaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Cirebon.

Panen raya ini mencerminkan sinergi pemerintah, aparat pemasyarakatan, dan Warga Binaan dalam menggerakkan ekonomi produktif sekaligus membangun rasa percaya diri melalui keterampilan nyata.

“Ketahanan pangan sejatinya dimulai dari lingkungan keluarga hingga komunitas yang lebih besar,” ujar Menteri Agus, menegaskan keterkaitan program pembinaan dengan kebijakan nasional makan bergizi gratis.

Ia menyebut hampir 60 juta penerima manfaat makan bergizi gratis membutuhkan ekosistem pasokan pangan yang bisa dikembangkan dari komunitas, termasuk Warga Binaan yang dibina secara berkelanjutan.

Panen raya serentak ini menegaskan komitmen Kemenimipas menjadikan lapas pusat pembinaan produktif, memberi harapan baru bagi Warga Binaan dan masyarakat luas.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
 



Share:

Pangdam XIX/TT Tinjau Koperasi Merah Putih Batam, Soroti Ketahanan Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Batam 
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo meninjau pembangunan Koperasi Merah Putih di Batam sebagai penguatan ekonomi dan stabilitas nasional.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melanjutkan kunjungan kerja di Batam dengan meninjau pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tembesi, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam agenda tersebut, Pangdam didampingi Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto bersama unsur pemerintah daerah untuk memastikan progres pembangunan sesuai rencana kerja.

Peninjauan ini menjawab fokus apa dan bagaimana peran TNI mendukung program pemerintah pusat, melibatkan aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah strategis Batam.

Pangdam menegaskan pentingnya pemahaman wilayah tugas serta kewaspadaan prajurit terhadap dinamika global, mengingat Batam berada di jalur perdagangan internasional berbatasan langsung Singapura.

“Kuasai wilayah dan pahami perkembangan konflik global maupun nasional. Kewaspadaan adalah kunci menjaga stabilitas keamanan,” tegas Pangdam dalam pengarahan kepada prajurit dan jajaran.

Ia juga menyoroti ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional, menekankan kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menggerakkan sektor pertanian berkelanjutan.

Kehadiran Pangdam di Batam mencerminkan komitmen TNI mendukung ekonomi kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas nasional dari wilayah perbatasan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Trailer Film Titip Bunda di Surga-Mu Rilis, Hangatkan Lebaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menjelang Lebaran 2026, film drama keluarga Titip Bunda di Surga-Mu resmi merilis trailer dan poster, menghadirkan kisah hangat tentang cinta ibu, keluarga, dan arti pulang.

Kolaborasi RRK Pictures, Spectrum Film, dan Festival Pictures secara resmi memperkenalkan trailer serta poster Titip Bunda di Surga-Mu dalam konferensi pers di Metropole XXI, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Film drama keluarga ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026, menghadirkan refleksi emosional tentang relasi keluarga, konflik batin anak, serta cinta ibu tanpa syarat.

Poster resmi menampilkan sosok Bunda Mozza yang diperankan Meriam Bellina, tertidur dalam pelukan keluarga, merepresentasikan rasa aman, kehangatan rumah, serta makna kebersamaan yang sering terlupakan.

Sutradara Hanny R. Saputra menyebut film ini sebagai karya paling personal dalam kariernya, terinspirasi memori tentang pelukan ibu, kebersamaan keluarga, dan cinta yang kerap dianggap abadi.

Trailer resmi memperkenalkan konflik tiga bersaudara, Alya, Adam, dan Azzam, yang terjebak tekanan ekonomi, jarak emosional, serta kekecewaan pada orang tua hingga memicu keputusan berisiko.

Benturan antara warisan, ego, dan kasih sayang orang tua menjadi inti konflik, memperlihatkan bagaimana pilihan anak dewasa kerap menguji makna keluarga, pengorbanan, dan tanggung jawab emosional.

Meriam Bellina tampil berbeda sebagai Bunda Mozza yang lembut dan penuh empati, meninggalkan karakter antagonis yang melekat, sekaligus menghadirkan transformasi emosional yang menyentuh penonton lintas generasi.

Diangkat dari novel Dono Indarto dan Zora Vidyanata, film ini dibintangi Acha Septriasa, Kevin Julio, Abun Sungkar, Ikang Fawzi, Natalie Zenn, Chiki Fawzi, hingga Asri Welas.

TITIP Bunda di Surga-Mu menjadi pengingat untuk pulang, memeluk, dan berdamai dengan keluarga, menghadirkan kehangatan yang relevan bagi Indonesia menjelang Lebaran 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Ketum PERADIN Buka Suara soal Netflix Mens Rea Pandji


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Firman Wijaya mengajak publik tetap tenang menyikapi polemik konten Netflix Mens Rea, menegaskan pentingnya membedakan kritik demokratis dan serangan martabat.

Firman meminta masyarakat tidak terbawa emosi dalam polemik konten Netflix Mens Rea, serta menghindari penghakiman terhadap karya maupun personal komedian Pandji Pragiwaksono.

Firman menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 15 Januari 2026, merespons perdebatan publik mengenai kritik politik, kebebasan berekspresi, serta implikasi hukum pidana dalam KUHP Nasional yang mulai berlaku.

Menurut Firman, demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat, namun juga menuntut penghormatan terhadap martabat, termasuk relasi antara warga, negara, serta figur publik dalam sistem hukum konstitusional Indonesia.

“Kita tidak sedang mengadili karya atau memvonis siapa pun. Yang dibahas adalah batas kritik sah dan serangan martabat, serta bagaimana negara dan warga bersikap dewasa,” ujar Firman dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan kehormatan, dengan pembatasan melalui undang-undang demi moral, keamanan, ketertiban umum, serta penghormatan hak orang lain.

Firman juga mengingatkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dibatalkan Mahkamah Konstitusi 2006, namun kembali diatur dengan desain berbeda dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Menanggapi substansi kritik, Firman membedakan opini dengan tuduhan faktual, menegaskan frasa keyakinan pribadi tidak menghapus tanggung jawab hukum jika memuat tudingan tanpa dasar yang dapat diverifikasi.

“Hukum pidana adalah upaya terakhir. Klarifikasi, hak jawab, etika penyiaran, dan dialog publik harus diutamakan agar demokrasi tetap sehat tanpa merusak martabat,” tegasnya.

Firman menutup dengan pesan reflektif bahwa wibawa negara tumbuh dari kedewasaan berdemokrasi, bukan pembungkaman kritik, serta penghormatan timbal balik antara kebebasan dan martabat.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

 
Share:

Jakarta Diuji Awal 2026, Pramono Anung di Titik Penentuan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Awal 2026 menjadi fase paling menentukan bagi Gubernur Pramono Anung, saat tekanan cuaca ekstrem, persoalan lama Jakarta, dan ekspektasi publik bertemu dalam ujian kepemimpinan sesungguhnya.

Memasuki 2026, Jakarta kembali berada di bawah sorotan tajam, dan Pramono Anung berdiri di garis depan sebagai pemimpin yang harus menjawab tantangan kota paling kompleks di Indonesia.

Beban itu bukan soal kurangnya rencana, melainkan tumpukan persoalan struktural, mulai dari banjir, rob, penurunan tanah, hingga ketergantungan kawasan hulu yang kerap melampaui kendali pemerintah daerah.

Pramono dilantik pada 20 Februari 2025 dan kini mendekati satu tahun masa jabatan, memimpin kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus bergerak cepat.

Cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi memperberat situasi, menjadikan awal 2026 sebagai periode krusial ketika setiap keputusan pemimpin daerah berpotensi menuai pujian atau hujan kritik publik.

Di tengah tekanan tersebut, Pramono memilih gaya kepemimpinan tenang dan berhati-hati, menjaga kesinambungan kebijakan tanpa terjebak respons instan yang berisiko memperburuk persoalan jangka panjang.

Pendekatan itu terlihat dari penguatan integrasi transportasi publik, menyatukan MRT, LRT, TransJakarta, dan moda pengumpan dalam satu sistem mobilitas yang diharapkan mengurangi beban kemacetan kota.

Langkah simbolis lain muncul dari penataan ulang proyek monorel mangkrak di HR Rasuna Said, yang selama 22 tahun menjadi monumen kegagalan tata kota dan kini mulai dibereskan secara bertahap.

Dalam isu banjir, Pramono menegaskan strategi kombinasi, memadukan normalisasi sungai, pengerukan waduk, perbaikan drainase lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi.

Ia juga mendorong kerja sama lintas wilayah, menegaskan bahwa banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa kolaborasi serius dengan daerah penyangga dan kawasan hulu.

Pendekatan kolaboratif ini membangun harapan baru bagi warga, terutama mereka yang selama bertahun-tahun hidup dalam kecemasan setiap kali musim hujan datang.

Di sektor pelayanan publik, Pramono mempercepat digitalisasi, menyederhanakan perizinan, dan menegakkan disiplin birokrasi demi menciptakan layanan yang lebih transparan dan responsif.

Bagi pelaku usaha kecil dan warga perkotaan, perubahan administratif tersebut menjadi sentuhan langsung kepemimpinan, menghadirkan rasa dilayani di tengah kompleksitas kehidupan ibu kota.

Menjelang usia hampir 500 tahun, Jakarta berada di persimpangan sejarah, bersiap bertransformasi dari kota administratif menjadi pusat ekonomi global yang sarat kompetisi dan inovasi.

Pada fase transisi inilah, kepemimpinan Pramono Anung dinilai krusial, karena keberhasilannya akan dikenang sebagai penggerak perubahan, sementara kegagalan akan tercatat sebagai peluang yang terlewat.

Awal 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan ujian nyata yang akan menentukan apakah Pramono Anung mampu membawa Jakarta melangkah lebih jauh, atau justru terseret beban sejarahnya sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

KPA Bongkar Paradoks Agraria Prabowo-Gibran, Konflik Meledak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2025, menilai kebijakan agraria pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat namun keliru, memperparah ketimpangan tanah dan konflik struktural nasional.

Untuk itu, KPA menggelar peluncuran Catatan Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026, mengangkat tajuk “Tancap Gas di Jalur yang Salah”, disampaikan langsung Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.

Laporan tersebut memotret perjalanan kebijakan agraria sepanjang 2025, sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti konflik agraria, agenda Asta Cita, serta pilihan politik negara pasca pelantikan Oktober 2024.

Menurut Dewi Kartika, janji reforma agraria tidak menjadi prioritas, sementara kebijakan justru memperluas konsesi skala besar, membuka kawasan hutan, dan mempercepat proyek pangan-energi berbasis investasi.

KPA menilai arah kebijakan ini menciptakan paradoks kekuasaan, karena negara mengklaim percepatan pembangunan, tetapi mengabaikan koreksi struktural terhadap ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung puluhan tahun.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, KPA mencatat 341 letusan konflik agraria, meningkat 15 persen dibanding 2024, berdampak pada lebih dari 123 ribu keluarga dan hampir satu juta hektar lahan.

Konflik agraria paling banyak dipicu sektor perkebunan, diikuti infrastruktur, pertambangan, kehutanan, dan fasilitas militer, memperlihatkan akumulasi konflik lama bertemu konflik baru di berbagai wilayah Indonesia.

KPA menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat keamanan dalam proyek pangan, energi, dan penertiban kawasan hutan, yang memicu eskalasi konflik, kriminalisasi warga, serta kekerasan di lapangan.

Pendekatan keamanan dinilai menggeser konflik agraria dari persoalan keadilan tanah menjadi isu ketertiban, mempersempit ruang dialog, serta memperlemah posisi petani, masyarakat adat, dan warga pedesaan.

Dewi Kartika menyatakan berbagai kebijakan agraria justru menjauhkan rakyat dari tanahnya, termasuk petani gurem, nelayan, dan masyarakat adat, di tengah narasi swasembada pangan dan investasi nasional.

"Krisis agraria 2025 juga berkelindan dengan krisis ekologis, terlihat dari banjir dan longsor di Sumatera, yang dianggap sebagai bencana ekologis akibat pembiaran konflik dan perusakan lingkungan," ungkapnya.

Laporan KPA menegaskan konflik agraria tidak berdiri sendiri, melainkan terkait konsolidasi kekuasaan ekonomi, politik, dan militer, yang memperkuat dominasi korporasi besar atas sumber-sumber agraria.

KPA juga menilai klaim capaian reforma agraria pemerintah masih berorientasi sertifikasi tanah, tanpa menyentuh penyelesaian konflik dan pemulihan hak rakyat atas tanah secara menyeluruh.

Dalam refleksi kebijakan, KPA menyebut 2025 sebagai tahun pelembagaan paradoks agraria, ketika janji reforma justru diiringi reproduksi krisis melalui kebijakan yang bersifat business as usual.

KPA mendorong negara segera melakukan koreksi arah, menghentikan militerisasi kebijakan agraria, serta memprioritaskan penyelesaian konflik sebagai fondasi keadilan sosial dan demokrasi.

KPA menegaskan reforma agraria sejati adalah jalan keluar krisis nasional, menuntut keberanian politik untuk mengoreksi kebijakan, memulihkan hak rakyat, dan menghentikan reproduksi konflik agraria.

Reporter: Lakalim Adalin 
EditorArianto 



Share:

Categories

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Affandi Affan Agama Agraria AIDS Air Air Bersih Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Boardgame Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kisaran Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka mak Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Manggarai Barat Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak ment Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Nasional pers Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila pangan Papua Parawisata Pariwisata Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serambi Law Firm Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumur Bor Sumut Sunat Massal Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini