Ibu dan Anak Buronan Kredit Fiktif Rp4,75 Miliar Ditangkap

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit modal kerja fiktif di salah satu Bank BUMD Jawa Timur dengan nilai kerugian mencapai Rp4,75 miliar. Kedua terpidana, Liauw Inggarwati dan Bastian Widjaja, yang merupakan ibu dan anak, telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2022.

Penangkapan dilakukan setelah tim kejaksaan melakukan pengintaian dan pengejaran selama sekitar tiga pekan. Keduanya akhirnya diamankan di sebuah rumah yang berada di kawasan klaster perumahan elite di wilayah Lakarsantri, Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu, mengungkapkan bahwa operasi penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Menurutnya, proses pelacakan tidak berjalan mudah karena kedua terpidana terus berpindah lokasi untuk menghindari aparat penegak hukum.

Buronan Sering Berpindah Tempat Persembunyian

Putu menjelaskan, tim sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan para buronan. Selama menjadi DPO, keduanya diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian di sejumlah wilayah, termasuk Magetan dan Surabaya.

“Sebelumnya, kami sempat mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kedua terpidana, karena kerap berpindah-pindah lokasi pelarian ke beberapa lokasi di Magetan dan Surabaya,” ujar Putu.

Selain berpindah lokasi, kedua terpidana juga berupaya menghilangkan jejak dengan mengganti identitas serta menghapus aktivitas digital yang berpotensi mengungkap keberadaan mereka.

Tiga Pekan Pengamatan Berujung Penangkapan

Meski menghadapi berbagai hambatan, tim kejaksaan akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian para terpidana. Operasi pengamatan yang dilakukan secara intensif selama tiga minggu membuahkan hasil hingga keduanya dapat diamankan.

“Namun, berkat kejelian tim akhirnya keduanya dapat ditangkap untuk diserahkan ke jaksa eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya,” kata Putu.

Setelah ditangkap, proses eksekusi terhadap terpidana langsung dilakukan. Saat ini, Liauw Inggarwati telah menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Surabaya yang berlokasi di Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Penangkapan buronan kasus kredit fiktif Rp4,75 miliar ditangkap ini menjadi bagian dari upaya kejaksaan menuntaskan eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan memastikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Desak Perluasan Pengelolaan Laut Aceh hingga ZEE

Duta Nusantara Merdeka | Aceh 

Revisi UUPA kewenangan laut Aceh 200 mil kembali menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pendiri International Institute for Aceh Studies, Dr. Fachrul Razi, menilai revisi regulasi tersebut harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat dan komitmen politik yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.

Dalam kajian akademik dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada media pada Senin (22/06/2026), Fachrul Razi menegaskan bahwa perluasan kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 200 mil laut perlu dimasukkan ke dalam revisi UUPA. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi rekonsiliasi politik pascakonflik yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kewenangan Laut Dinilai Masih Terbatas

Fachrul menjelaskan, Pasal 156 UUPA saat ini hanya memberikan kewenangan pengelolaan laut kepada Aceh sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Ketentuan tersebut, menurut dia, mengadopsi pola pengelolaan wilayah provinsi secara umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan Aceh.

Ia menilai pembatasan tersebut mengabaikan aspek sejarah, kondisi geografis, serta sistem tata kelola kelautan yang telah lama hidup melalui lembaga adat Panglima Laot.

“Guna mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi, menjaga kedaulatan maritim, dan mewujudkan keadilan distributif, perluasan kewenangan hingga 200 mil laut menjadi imperatif dalam revisi UU PA. Saatnya harus dikembalikan sebagaimana janji Jakarta pada kesepakatan MoU Helsinki,” ujar Fachrul Razi.

Landasan Filosofis dan Konstitusional

Menurut Fachrul, Aceh memiliki status daerah khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayah laut dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ia menekankan bahwa secara filosofis negara berkewajiban mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Bagi masyarakat Aceh, laut bukan sekadar wilayah perairan, melainkan ruang ekonomi dan sumber kehidupan yang memiliki nilai historis serta kultural.

Tidak Mengurangi Kedaulatan Negara

Fachrul juga merujuk pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Menurutnya, wilayah 200 mil laut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.

“Pemberian kewenangan kepada Aceh dalam radius 200 mil bukanlah penyerahan kedaulatan negara kepada daerah karena Aceh tetap bagian dari NKRI, melainkan delegasi kewenangan atributif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menilai perluasan kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi pesisir, mengurangi kemiskinan, serta menjaga integrasi nasional melalui pemenuhan hak-hak daerah yang lahir dari proses perdamaian pascakonflik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GPSO Pasang Target Pendapatan Rp92,47 Miliar pada 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) menatap tahun 2026 dengan agenda transformasi bisnis yang agresif setelah masuknya PT PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group, sebagai pemegang saham pengendali. Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp92,47 miliar dan laba tahun berjalan Rp10,36 miliar, berbalik dari kerugian Rp3,18 miliar pada tahun sebelumnya.

Target tersebut tercantum dalam laporan tahunan perseroan dan menjadi bagian dari strategi percepatan pertumbuhan setelah proses akuisisi yang rampung pada Oktober 2025. Pada saat itu, PT PIMSF Pulogadung mengambil alih 303,03 juta saham atau setara 45,45 persen kepemilikan GPSO.

Lonjakan target pendapatan tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap efektivitas transformasi bisnis PT Geoprima Solusi Tbk 2026 yang kini tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan mesin dan jasa survei, tetapi juga mengembangkan lini usaha baru yang lebih luas.

GPSO Ubah Arah Bisnis

Melalui keterbukaan informasi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada 24 April 2026, GPSO mengungkapkan rencana perubahan kegiatan usaha utama menjadi industri komponen sepeda motor, real estate, serta perdagangan besar mesin industri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Tjokro Group dalam membangun ekosistem industri mekanikal terpadu yang mengintegrasikan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.

Untuk mendukung transformasi tersebut, perseroan berencana mengakuisisi aset milik PT Jakarta Indah Casting (JIC), yang mencakup lahan seluas 15.400 meter persegi di Bekasi, fasilitas pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak atau ferro casting.

Prospek Didukung Infrastruktur dan Investasi

Manajemen GPSO menilai prospek usaha dalam beberapa tahun mendatang masih menjanjikan seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Di dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, investasi sektor industri, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dipandang menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Berbagai proyek tersebut membutuhkan dukungan teknologi survei, pemetaan, dan data geospasial yang akurat.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan efisiensi, digitalisasi, dan presisi pada sektor konstruksi, pertambangan, serta tata ruang dinilai membuka peluang baru bagi perusahaan. Dengan pengalaman teknis dan portofolio proyek yang dimiliki, GPSO optimistis dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kinerja dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Ke depan, perseroan berkomitmen memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memperkuat kualitas layanan sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis PT Geoprima Solusi Tbk 2026 yang tengah dijalankan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Black Rocks Golf Belitung Kian Lengkap, GOLF Resmikan Tiga Proyek Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Belitung 

PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF) mempercepat pengembangan golf tourism terintegrasi di Belitung melalui serangkaian proyek dan aktivitas strategis di kawasan Black Rocks Golf. Langkah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama The Links Golf Villa Belitung, peresmian The Links Coffee Belitung, penyelenggaraan turnamen golf dan footgolf, serta pembukaan Laskar Pelangi Beach Food Plaza pada 19-21 Juni 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri Bupati Belitung Djoni Alamsyah bersama jajaran manajemen perusahaan, mitra usaha, komunitas golf, dan berbagai pemangku kepentingan daerah. Program ini menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam mengintegrasikan sektor olahraga golf, properti, kuliner, dan rekreasi untuk memperkuat daya tarik pariwisata Belitung.

The Links Golf Villa Jadi Motor Pengembangan Kawasan

Peletakan batu pertama The Links Golf Villa Belitung dilakukan di area Black Rocks Golf dengan tahap awal pembangunan di atas lahan sekitar 8.990 meter persegi yang terdiri atas 22 kavling. Kawasan ini sebelumnya diakuisisi PT New Kuta Golf & Ocean View, anak usaha GOLF.

Proyek tersebut mengadopsi konsep yang sebelumnya diterapkan pada The Links Golf Villa Bali. Perseroan menargetkan pengembangan hunian yang terhubung langsung dengan fasilitas golf dan destinasi wisata pantai. Ke depan, pengembangan berpotensi diperluas hingga mencakup sekitar 300 kavling residensial di kawasan Black Rocks Golf.

Harga villa dipasarkan mulai kisaran Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Perseroan juga membuka peluang kolaborasi dengan pemilik kavling yang ingin mengembangkan properti menggunakan konsep serupa.

Perluas Aktivitas Wisata dan Leisure

Pada saat yang sama, GOLF meresmikan The Links Coffee Belitung di kawasan Pantai Tanjung Tinggi. Fasilitas ini dirancang sebagai coffee shop dan restoran dengan konsep santai yang menggabungkan panorama pantai, budaya lokal, dan pengalaman kuliner khas Belitung.

Perseroan juga menggelar turnamen "Mangkuluhur Goes to Belitung" yang memadukan kompetisi golf dan footgolf. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas keterlibatan komunitas sekaligus meningkatkan eksposur kawasan Black Rocks Golf kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Food Plaza dan Komitmen Keberlanjutan

Puncak rangkaian acara ditandai dengan peresmian Laskar Pelangi Beach Food Plaza di Pantai Tanjung Tinggi. Fasilitas ini menghadirkan 70 tenant kuliner pilihan dengan kapasitas sekitar 900 kursi dan ditargetkan menjadi pusat aktivitas wisata keluarga serta penggerak ekonomi lokal.

Komisaris Utama GOLF, Darma Mangkuluhur Hutomo, mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membangun destinasi golf tourism kelas nasional.

“Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Kami ingin membangun ekosistem yang memperkuat daya tarik kawasan sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata,” ujar Darma.

Sementara itu, Direktur Utama GOLF, Dwi Febri Astuti, menambahkan seluruh fasilitas dirancang saling melengkapi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan memperpanjang masa tinggal wisatawan. 

Menurutnya, strategi tersebut diharapkan menjadikan Black Rocks Golf sebagai salah satu destinasi golf dan leisure unggulan di Indonesia.

Selain pembangunan fasilitas wisata, GOLF juga melaksanakan penanaman terumbu karang dan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bagian dari komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan MHKI Melonjak 24 Persen, Laba Bersih Capai Rp40 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) mencatat pertumbuhan kinerja yang kuat sepanjang tahun buku 2025. Emiten yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp213 miliar atau meningkat 24 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp172 miliar.

Pencapaian tersebut disampaikan manajemen perseroan dalam agenda Public Expose yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6/2026). Selain pertumbuhan pendapatan, MHKI juga berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 25 persen menjadi Rp40 miliar.

Kinerja keuangan MHKI 2025 ditopang oleh tingginya permintaan dari pelanggan utama, khususnya sektor energi serta berbagai industri lainnya yang membutuhkan layanan pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Kondisi ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu pemain strategis di industri pengolahan limbah yang memiliki standar kepatuhan lingkungan dan keselamatan yang ketat.

Strategi Ekspansi Dorong Pertumbuhan

Direktur Utama MHKI, Alwi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil implementasi strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun.

"Pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi ekspansi yang terarah, penguatan kapabilitas operasional, serta disiplin dalam pengelolaan keuangan. Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja," ujar Alwi.

Menurutnya, perusahaan terus berupaya menjaga kualitas pertumbuhan melalui penguatan kapasitas operasional dan pengelolaan keuangan yang prudent.

Efisiensi Tetap Terjaga

Dari sisi operasional, MHKI menghadapi kenaikan biaya usaha, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja. Namun demikian, perseroan mampu mempertahankan efisiensi sehingga struktur biaya tetap terkendali.

Manajemen mencatat beban penjualan masih berada pada tingkat yang proporsional, sementara efisiensi administrasi terus dilakukan guna menjaga profitabilitas perusahaan.

Fokus Investasi Jangka Panjang

Sepanjang 2025, MHKI juga merealisasikan sejumlah investasi strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pengembangan fasilitas operasional di Lamongan serta peningkatan infrastruktur di Semarang dilakukan guna memperbesar kapasitas layanan dan memperluas jangkauan operasional.

Ke depan, perseroan menilai prospek usaha masih menjanjikan seiring permintaan pasar yang tetap kuat. MHKI akan melanjutkan strategi ekspansi secara terukur dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KDTN Cetak Laba Rp2,04 Miliar di 2025, Bidik Bisnis Mineral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2025. Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp33,49 miliar, meningkat 5,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp31,87 miliar.

Sekretais Perusahaan KDTN, Aan Rohanah, dalam Public Expose Tahunan di Jakarta, Senin (22/6/2026), menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan ditopang oleh bisnis perhotelan, khususnya segmen sewa kamar yang menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan.

Pendapatan dan Laba Tumbuh Positif

Berdasarkan laporan perseroan, pendapatan dari sewa kamar mencapai Rp28,02 miliar atau meningkat dibandingkan Rp25,27 miliar pada 2024. Sementara pendapatan dari makanan dan minuman tercatat Rp5,36 miliar. Adapun pendapatan lainnya mencapai Rp99,71 juta.

Di sisi lain, beban langsung perusahaan naik tipis menjadi Rp18,14 miliar dari Rp18 miliar pada tahun sebelumnya. Meski demikian, laba bruto KDTN meningkat 10,68 persen menjadi Rp15,34 miliar dibandingkan Rp13,86 miliar pada 2024.

Peningkatan efisiensi operasional turut mendorong laba usaha menjadi Rp2,75 miliar atau naik 18,97 persen dari Rp2,31 miliar pada periode sebelumnya.

KDTN juga berhasil menekan beban keuangan menjadi Rp269,05 juta dari Rp720,63 juta. Dengan kondisi tersebut, laba sebelum pajak tercatat Rp2,69 miliar atau meningkat 16,56 persen dibandingkan tahun 2024.

Setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar Rp651,33 juta, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,04 miliar. Angka tersebut tumbuh 12,84 persen dibandingkan laba tahun sebelumnya sebesar Rp1,81 miliar.

Liabilitas Naik karena Pengembangan Hotel

Dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat 6,54 persen menjadi Rp79,94 miliar pada akhir 2025 dari Rp75,03 miliar pada tahun sebelumnya.

Namun, total liabilitas melonjak 52,33 persen menjadi Rp11,77 miliar dari Rp7,72 miliar. Direktur KDTN, Irene Nursalim, menjelaskan peningkatan kewajiban tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk untuk mendukung pembangunan fasilitas hotel di Rest Area KM 379 serta pengembangan Kedaton 8 Hotel Sentul.

"Kenaikan tersebut dikarenakan adanya fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk yang digunakan untuk pembangunan fasilitas hotel di Rest Area KM379 dan Kedaton 8 Hotel di Sentul," ujar Aan.

Fokus Transformasi Bisnis pada 2026

Memasuki 2026, KDTN menyiapkan sejumlah agenda strategis. Perseroan berencana menuntaskan proses pengambilalihan dan perubahan pengendalian oleh Ruby Mining (Hongkong) Limited.

Selain itu, perusahaan akan mengubah kegiatan usaha menjadi holding company guna memperluas peluang bisnis. Sejalan dengan strategi tersebut, KDTN juga berencana mengakuisisi entitas usaha di sektor perdagangan mineral serta melakukan penataan portofolio melalui pengalihan aset dan bisnis eksisting.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus membuka sumber pertumbuhan baru di luar bisnis perhotelan yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perseroan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke-499, Jakarta Hadapi Kasus Kebakaran dan Kriminalitas yang Mengkhawatirkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki usia ke-499 tahun pada Senin (22/6/2026), Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di antara berbagai tantangan tersebut, tingginya angka kebakaran dan kriminalitas menjadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu.

Usai mengikuti rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta, Kevin menilai dua persoalan tersebut harus menjadi prioritas pembenahan jika ibu kota ingin berkembang sebagai kota global yang aman, nyaman, dan berbudaya.

Menurut data yang disampaikan Kevin, hingga pertengahan 2026 tercatat sedikitnya 625 kasus kebakaran terjadi di Jakarta. Sebagian besar insiden tersebut menimpa kawasan permukiman padat penduduk dan menimbulkan kerugian besar bagi warga terdampak.

"Peristiwa kebakaran tentu menciptakan banyak kerugian. Kerugiannya mereka harus kehilangan tempat tinggalnya yang ludes dilalap api. Secara materi untuk membangun lagi tidak mudah buat mereka," ujar Kevin.

Tingginya Risiko Kebakaran di Permukiman

Kevin menegaskan bahwa dampak kebakaran tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga korban jiwa. Ia mencontohkan kebakaran di kawasan Citarum, Gambir, yang menewaskan seorang warga lanjut usia pada awal Juni lalu.

Hambatan Petugas Saat Pemadaman

Menurutnya, kemacetan lalu lintas dan akses jalan yang sempit masih menjadi kendala utama petugas pemadam kebakaran saat menangani kebakaran. Selain itu, penggunaan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lain.

Kevin juga menyoroti perilaku sebagian warga yang berkerumun untuk menonton kebakaran sehingga menghambat mobil pemadam mencapai lokasi kejadian. Ia meminta masyarakat lebih disiplin, termasuk tidak memarkir kendaraan di jalur yang dapat mengganggu akses petugas.

Selain kawasan permukiman, ia mengingatkan pentingnya peningkatan standar keselamatan pada gedung perkantoran. Pengelola gedung diminta memastikan ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi yang memadai guna meminimalkan risiko korban saat terjadi kebakaran.

Kriminalitas dan Tawuran Pelajar Jadi Perhatian

Selain kebakaran, Kevin juga menyoroti masih tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta. Ia menilai tawuran pelajar kini semakin berbahaya karena melibatkan penggunaan senjata tajam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Politikus PSI itu menilai sanksi berupa pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum cukup memberikan efek jera. Karena itu, diperlukan langkah pembinaan dan penegakan aturan yang lebih efektif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Kevin turut meminta kepolisian meningkatkan patroli malam hari untuk menekan aksi kejahatan jalanan, termasuk kasus begal yang masih meresahkan warga. Menurutnya, penguatan pencegahan kebakaran dan penanggulangan kriminalitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta yang lebih aman dan maju di usia hampir lima abad.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menteri Iftitah: Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Laboratorium Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Pemerintah mendorong transformasi paradigma transmigrasi nasional dengan menempatkan distribusi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul sebagai fokus utama pembangunan masa depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan kemajuan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa konsep transmigrasi pada abad ke-21 tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Menurut dia, transmigrasi kini harus menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan talenta terbaik bangsa.

"Jika abad ke-20 adalah era transmigrasi penduduk, maka abad ke-21 harus menjadi era transmigrasi pengetahuan, teknologi, dan talenta," kata Iftitah saat menyampaikan pidato dalam Pertemuan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) di Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung, Jumat (19/6).

Talenta Unggul Harus Hadir untuk Indonesia

Iftitah menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas yang lahir dari berbagai perguruan tinggi. Namun tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya mencetak individu berprestasi, melainkan memastikan mereka bersedia berkontribusi langsung bagi pembangunan nasional.

Menurutnya, negara membutuhkan lebih banyak talenta yang mengabdikan kemampuan dan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kita sedang mencari talenta terbaik yang bersedia mengabdi untuk bangsanya," ujarnya.

Kawasan Transmigrasi Jadi Ruang Implementasi Inovasi

Dalam pandangannya, perguruan tinggi dan program transmigrasi memiliki tujuan yang saling melengkapi. Kampus berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kawasan transmigrasi menjadi ruang nyata untuk menguji, menerapkan, dan mengembangkan hasil riset agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui Program Transmigrasi Patriot. Pada 2025, program tersebut melibatkan tujuh PTNBH, yakni UI, IPB, ITB, Unpad, Undip, UGM, dan ITS. Tahun ini, kolaborasi diperluas dengan bergabungnya Unair, UB, serta Unhas.

Perluasan Manfaat Ilmu Pengetahuan

Iftitah berharap seluruh PTNBH dapat berpartisipasi dalam upaya pemerataan pembangunan melalui distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi ke berbagai daerah.

Menurut dia, kawasan transmigrasi harus berkembang menjadi laboratorium hidup pembangunan Indonesia, tempat teori bertemu praktik, riset menjawab kebutuhan masyarakat, dan inovasi menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

"Kami ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup pembangunan Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh reputasi global, tetapi juga sejauh mana manfaat keilmuan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam Agus Hadi Pimpin Simulasi Karhutla Secara Virtual

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX Tuanku Tambusai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang puncak musim kemarau. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan paparan pengendalian Karhutla yang dipimpin langsung Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo di Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) Makodam XIX Tuanku Tambusai, Senin (22/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan yang sama dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Evaluasi Wilayah Rawan dan Kesiapan Personel

Paparan diikuti Kasdam XIX Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, para asisten Kasdam, serta sejumlah pejabat utama Kodam. Pembahasan difokuskan pada perkembangan situasi terkini, pemetaan daerah rawan Karhutla, serta kesiapan personel dan satuan dalam menghadapi meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau.

Kegiatan diawali dengan pemaparan intelijen mengenai tingkat kerawanan wilayah, potensi ancaman, serta perkembangan kondisi Karhutla di daerah tanggung jawab Kodam XIX Tuanku Tambusai.

Tactical Floor Game Virtual Uji Respons Satuan

Untuk mengukur kesiapan lapangan, Pangdam memimpin Tactical Floor Game (TFG) Virtual melalui konferensi video yang melibatkan seluruh unsur terkait. Simulasi tersebut dirancang untuk menguji kecepatan respons, memperkuat koordinasi antarsatuan, serta memastikan prosedur penanganan dapat berjalan efektif ketika terjadi kebakaran.

“Setiap satuan harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengendalian Karhutla tidak boleh terlambat. Kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons cepat harus menjadi prioritas sehingga setiap potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani secara efektif,” ujar Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Fokus pada Pencegahan dan Respons Cepat

Kodam XIX Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian operasi dalam penanganan Karhutla. Selain meningkatkan kapasitas personel, satuan juga didorong membangun sinergi yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan sistem penanggulangan yang terpadu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat deteksi dini, memperkuat pencegahan, serta meningkatkan efektivitas penanganan Karhutla di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Dengan kesiapan yang lebih matang, potensi kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat ditekan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APKOMINDO dan BSSN Dorong AI Aman untuk Rumah Sakit Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital rumah sakit berbasis AI semakin menjadi agenda penting dalam penguatan layanan kesehatan nasional. Menjawab kebutuhan tersebut, Yorindo Communication bersama APKOMINDO, APTIKNAS, dan BSSN RI menggelar Workshop & Festival AI Driven Secure & Efficient bertema "Engineering Digital Transformation Blueprint in Hospital" di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 10 Juni 2026.

Kegiatan yang menjadi kota ketujuh dalam rangkaian Roadshow Nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 itu dihadiri direksi rumah sakit, pengelola teknologi informasi, tenaga kesehatan, serta pengambil kebijakan yang berperan dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Forum tersebut difokuskan pada penyusunan strategi transformasi digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Transformasi Digital Rumah Sakit Jadi Kebutuhan Strategis

Direktur Yorindo Communication, Yolanda Roring, mengatakan bahwa rumah sakit kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga perlindungan data pasien.

"Rumah sakit menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tuntutan peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, hingga perlindungan data pasien. Karena itu diperlukan blueprint transformasi digital yang mampu mengintegrasikan AI secara tepat guna, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Workshop tersebut mengangkat empat pilar utama transformasi digital, yakni Smart Infrastructure, Autonomous Cyber Defense, People Intelligence, dan Autonomous Automation. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam penerapan kecerdasan buatan di sektor kesehatan.

Infrastruktur dan Tata Kelola Jadi Fondasi

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, menegaskan bahwa transformasi digital rumah sakit harus dimulai dari infrastruktur digital yang andal.

Menurutnya, layanan kesehatan masa depan akan bergerak menuju konsep borderless healthcare melalui telemedicine, Internet of Medical Things (IoMT), hingga telesurgery. Karena itu, rumah sakit memerlukan jaringan berkinerja tinggi, integrasi data yang kuat, serta tata kelola yang sesuai regulasi.

Hoky juga mengingatkan risiko penerapan AI tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan fenomena Black Box Syndrome, yakni ketika sistem AI berjalan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

Ancaman Siber terhadap Sektor Kesehatan Meningkat

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., mengungkapkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu target utama serangan siber karena menyimpan data sensitif bernilai tinggi.

Menurutnya, sepanjang tahun sebelumnya tercatat sekitar 351,7 juta anomali trafik siber, dengan lebih dari 66 persen didominasi aktivitas malware. Karena itu, penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital rumah sakit.

"Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan siber. Rekam medis elektronik, data pasien, dan data operasional rumah sakit harus dilindungi melalui tata kelola keamanan yang baik," tegasnya.

Selain seminar dan diskusi, kegiatan ini juga menghadirkan Festival 12 Solusi AI untuk Rumah Sakit yang menampilkan beragam inovasi, mulai dari AI Customer Service berbasis voicebot, analitik data, AI Vision untuk pengelolaan limbah medis, hingga solusi keamanan siber dan otomasi proses bisnis.

Rangkaian Roadshow Nasional AI Driven Secure & Efficient 2026 akan ditutup di Balikpapan pada 25 Juni 2026. Penyelenggara berharap kolaborasi antara pemerintah, asosiasi teknologi, dan pelaku industri dapat mempercepat transformasi digital rumah sakit berbasis AI yang aman, efisien, dan berdaya saing global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PTTUN Medan Batalkan Putusan PTUN, OJK Riau Menang Banding

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

PTTUN Medan mengabulkan banding Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang sebelumnya memenangkan PT BPR Fianka Rezalina Fatma. Dalam putusan tingkat banding tersebut, majelis hakim juga menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak bank perkreditan rakyat tersebut terhadap OJK.

Putusan perkara Nomor 104/B/2025/PT.TUN.MDN yang dibacakan pada 24 Oktober 2025 itu sekaligus membatalkan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 5/G/2025/PTUN.PBR serta mencabut penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang sebelumnya dikabulkan pengadilan tingkat pertama.

PTTUN Nilai Ada Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Perkara bermula dari gugatan PT BPR Fianka Rezalina Fatma terhadap Surat Kepala OJK Provinsi Riau Nomor S-447/KO.154/2024 tertanggal 17 Desember 2024 mengenai sanksi administratif dan perintah kepada perusahaan tersebut.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim banding menemukan adanya praktik pencairan dana nasabah yang tidak sesuai prosedur dan berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Kondisi itu dinilai membuka ruang terjadinya penyalahgunaan yang berujung pada kerugian konsumen.

Majelis hakim yang dipimpin Dr. H. Mustamar, S.H., M.H. menyebut kesalahan administrasi pencairan dana terjadi karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Dampaknya, dana deposan disebut dapat dibobol hingga miliaran rupiah dan sebagian kerugian belum sepenuhnya terselesaikan secara sah dan berkeadilan.

Penundaan Objek Sengketa Dinilai Cacat Formil

Hakim banding juga menyoroti penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang sebelumnya diterbitkan PTUN Pekanbaru. Menurut majelis, asas audi alteram partem mengharuskan pihak yang berpotensi terdampak terlebih dahulu dimintai keterangan.

Namun, dua nasabah yang disebut dalam perkara, yakni Bie Hoi dan Halim Hilmy, tidak pernah dipanggil sebelum penetapan tersebut diterbitkan. Karena itu, majelis menilai penundaan tersebut mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga harus dicabut.

Sementara itu, Bie Hoi mengaku baru mengetahui adanya gugatan tersebut setelah namanya disebut berulang kali dalam putusan banding. “Saya tidak tahu adanya gugatan tersebut. Saya hanya berharap permasalahan yang saya hadapi ini dapat segera memperoleh penyelesaian yang adil,” ujarnya kepada awak media, 9 Juni 2026.

Proses Kasasi Masih Berjalan

Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menegaskan sengketa tersebut kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Menurut dia, surat sanksi administratif OJK yang menjadi objek sengketa tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disusun, PT BPR Fianka Rezalina Fatma belum memberikan tanggapan resmi meski telah dihubungi secara langsung maupun tertulis. Publik kini menanti putusan kasasi Mahkamah Agung yang akan menjadi penentu akhir sengketa antara OJK Riau dan BPR Fianka serta memberikan kepastian hukum atas temuan yang diungkap dalam putusan PTTUN Medan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PLN Pastikan Sistem Kelistrikan Jawa Tetap Terkendali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan Jawa masih berada dalam kondisi terkendali meskipun menghadapi sejumlah kendala operasional pada pembangkit listrik. Untuk menjaga keandalan pasokan kepada pelanggan, perusahaan menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di beberapa wilayah.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya gangguan teknis pada dua unit pembangkit berkapasitas besar yang untuk sementara waktu tidak dapat beroperasi. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kemampuan pasokan listrik dalam sistem kelistrikan Jawa.

Dalam keterangannya pada Minggu (21/6/2026), PLN menegaskan bahwa upaya pengaturan beban dilakukan sebagai langkah mitigasi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik masyarakat serta sektor industri.

PLN Optimalkan Pasokan dari Pembangkit Lain

PLN saat ini terus melakukan percepatan pemulihan terhadap unit pembangkit yang mengalami gangguan. Di saat yang sama, PLN mengoptimalkan operasi pembangkit lain yang masih tersedia untuk menopang kebutuhan listrik di wilayah Jawa.

Selain itu, PLN juga melakukan penyesuaian pola operasi sistem kelistrikan guna memastikan keandalan jaringan tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

Manajemen menilai langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko gangguan yang lebih luas serta menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan di berbagai sektor.

Manajemen Beban Bersifat Sementara

PLN menegaskan bahwa kebijakan manajemen beban yang diterapkan saat ini hanya bersifat sementara. Pengaturan tersebut akan dihentikan secara bertahap setelah kondisi pasokan listrik kembali normal dan kapasitas pembangkit yang terganggu berhasil dipulihkan.

PLN juga memastikan seluruh tim teknis terus bekerja untuk mempercepat proses penanganan gangguan agar sistem dapat kembali beroperasi secara optimal.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Perseroan berkomitmen menjaga keandalan layanan sekaligus memastikan sistem kelistrikan Jawa tetap terkendali selama proses pemulihan berlangsung.

Ke depan, PLN akan terus memantau kondisi sistem secara real time serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia guna menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Eko Erwanto Resmi Pimpin ASPERDA Riau Hasil Musda Perdana

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Kendaraan Indonesia (ASPERDA) Riau resmi menetapkan Eko Erwanto sebagai Ketua DPD ASPERDA Riau melalui mekanisme aklamasi. Agenda yang berlangsung di Hotel Prime Park Pekanbaru, Sabtu (20/6/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi pengusaha rental kendaraan di Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum ASPERDA Erwin Suyana bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta anggota aktif yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Musda I ASPERDA Riau menjadi forum perdana sejak organisasi tersebut terbentuk di tingkat provinsi.

Musda I ASPERDA Riau Perkuat Organisasi

Dalam sambutannya, Ketua Umum ASPERDA Erwin Suyana menekankan pentingnya membangun organisasi yang solid dan profesional agar mampu menjadi wadah pemersatu seluruh pelaku usaha rental kendaraan di Indonesia.

“ASPERDA harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha rental kendaraan. Dengan organisasi yang kuat, kita dapat meningkatkan profesionalisme, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri transportasi yang semakin kompetitif,” ujar Erwin.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku usaha di berbagai daerah guna menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Eko Erwanto Terpilih Secara Aklamasi 

Agenda utama Musda adalah pemilihan Ketua DPD ASPERDA Riau periode mendatang. Dalam proses musyawarah yang berlangsung demokratis dan penuh semangat kekeluargaan, forum hanya mengusulkan satu kandidat, yakni Eko Erwanto.

Karena memperoleh dukungan penuh dari peserta yang memiliki hak suara, Eko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPD ASPERDA Riau secara aklamasi. Keputusan tersebut disambut positif oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam pidato perdananya, Eko menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini adalah amanah besar yang harus kita jalankan bersama dengan penuh tanggung jawab dan kebersamaan,” katanya.

Menurut Eko, kepengurusan baru akan berfokus pada penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme anggota, serta perluasan kolaborasi usaha. Ia menegaskan ASPERDA Riau akan diarahkan menjadi organisasi yang terbuka, progresif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan.

Musda I ASPERDA Riau ditutup dengan penetapan hasil sidang, sesi foto bersama, serta ramah tamah antara pengurus DPP, pengurus daerah terpilih, dan seluruh peserta yang hadir. Kehadiran kepengurusan definitif diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan industri rental kendaraan di Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Viral Narasi Kritik terhadap Gereja, Ini Pokok Isunya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Viralnya narasi kritik terhadap gereja di media sosial TikTok @averyilkngp memicu perdebatan luas di kalangan warganet. Konten tersebut menampilkan sejumlah klaim yang mempertanyakan peran gereja, doktrin keagamaan, hingga hubungan antara institusi agama dan umat.

Dalam video yang beredar, pembuat konten menyampaikan enam poin yang disebut sebagai bentuk kritik terhadap praktik keagamaan. 

Narasi Kritik terhadap Gereja Viral di Berbagai Platform

Tahukah Anda bahwa gereja telah menggunakan enam kebohongan ini untuk mengendalikan pikiran jutaan orang? Benar sekali. Ini bukan sebuah hiperbola atau perkiraan yang berlebihan, melainkan fakta yang berdampak langsung pada Anda. 

Hari ini, kita akan membongkar semuanya:

1. Anda Harus Melalui Gereja untuk Mendekatkan Diri kepada Tuhan

Ini adalah kebohongan terbesar. Tuhan tidak terbatas pada bait suci atau tempat ibadah mana pun. Anda tidak membutuhkan perantara. Dia selalu bersama Anda selama Anda tulus. Agama menggunakan kebohongan ini agar Anda bergantung pada kendali mereka, sembari mengabaikan iman yang sejati.

2. Anda Harus Memberikan Persepuluhan untuk Menerima Berkat Tuhan

Ini adalah kebohongan yang nyata. Tuhan tidak membutuhkan uang, tetapi gereja membutuhkannya. Iman telah diubah menjadi bisnis raksasa, dengan doktrin yang dijual layaknya produk, dan berkat pun tidak terkecuali.

3. Alkitab adalah Satu-satunya Kebenaran

Jika memang benar itu satu-satunya kebenaran, mengapa ada begitu banyak versi? Mengapa beberapa kitab dihapus? Mengapa kitab tersebut dimanipulasi oleh kerajaan dan raja-raja yang berkuasa? Mereka membuat Anda percaya bahwa Alkitab itu sakral, padahal kenyataannya, kitab tersebut terus-menerus disunting untuk melayani kepentingan pihak yang berkuasa.

4. Keraguan adalah Godaan Iblis

Keraguan sebenarnya adalah awal dari proses berpikir. Agama menggunakan rasa takut untuk mengunci pikiran Anda, karena mereka tahu begitu Anda mulai berpikir, Anda akan melihat dengan jelas menembus ilusi-ilusi ini.

5. Jika Anda Tidak Percaya pada Tuhan, Anda Akan Masuk Neraka

Ini adalah penyalahgunaan rasa takut. Konsep neraka diciptakan sebagai alat untuk intimidasi. Jika Tuhan adalah kasih, mengapa Dia mengizinkan penderitaan yang abadi? Ini murni rasa takut yang diciptakan oleh agama untuk mengendalikan Anda.

6. Tuhan Ingin Anda Patuh Tanpa Bertanya

Jika Tuhan memberi kita kehendak bebas (free will), mengapa agama menganggapnya sebagai ancaman? Mereka memberi tahu Anda bahwa iman itu buta, karena begitu Anda membuka mata, Anda akan melihat rantai yang membelenggu Anda.

Perdebatan tentang Otoritas dan Kebebasan Berpikir

Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah hubungan antara iman dan nalar. Dalam konten tersebut, keraguan diposisikan sebagai bagian dari proses berpikir kritis. Pandangan ini memunculkan beragam respons dari masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda.

Pengamat sosial menilai perdebatan mengenai otoritas agama, kebebasan berpikir, dan interpretasi kitab suci merupakan isu yang telah berlangsung selama berabad-abad dan tidak dapat disimpulkan secara sederhana melalui potongan video singkat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Sunarto Bangun Kepercayaan Publik Lewat The Law Integrity Mansion

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., terus mendorong penguatan budaya integritas di lingkungan peradilan melalui konsep "The Law Integrity Mansion" atau Istana Integritas Hukum. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Konsep The Law Integrity Mansion menegaskan bahwa keberhasilan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan hukum, tetapi juga dari moralitas dan integritas seluruh aparatur yang menjalankan fungsi peradilan. Mulai dari hakim agung, hakim di tingkat pertama, hingga tenaga administrasi, seluruh elemen diharapkan menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas.

Integritas Jadi Fondasi Peradilan

Menurut Prof. Sunarto, lembaga peradilan yang kuat harus dibangun di atas fondasi moral yang kokoh. Sebuah institusi hukum, seberapa pun besar dan megahnya, tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal apabila integritas para penegak hukumnya mengalami kemunduran.

Karena itu, penguatan budaya integritas menjadi agenda penting dalam proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan Mahkamah Agung hingga ke satuan kerja di berbagai daerah.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Salah satu tujuan utama dari The Law Integrity Mansion adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam pandangan Sunarto, keadilan tidak cukup hanya diputuskan melalui proses hukum, tetapi juga harus terlihat transparan dan dapat dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan.

Kepercayaan publik dinilai menjadi modal penting bagi keberlangsungan sistem hukum yang sehat dan berwibawa.

Dorong Transparansi dan Sinergi dengan Media

Selain penguatan integritas internal, Sunarto juga menekankan pentingnya keterbukaan institusi peradilan terhadap pengawasan publik. Mahkamah Agung didorong untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat dan media.

Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong adalah kerja sama dengan FORSIMEMA melalui kegiatan diskusi rutin di Media Centre, termasuk agenda Coffee Morning bulanan yang bertujuan mengevaluasi kinerja aparatur peradilan sekaligus memperkuat mekanisme koreksi internal.

Melalui konsep The Law Integrity Mansion, Prof. Sunarto berharap tercipta budaya kepemimpinan yang memberi teladan, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan badan peradilan Indonesia yang modern, independen, dan bebas dari intervensi maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Reformasi Birokrasi Kodam XIX Tuanku Tambusai Diperkuat Menuju WBK

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai terus memperkuat reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan Reformasi Birokrasi (RB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), serta pendampingan satuan kerja prioritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar di Aula Khaharudin Nasution, Pekanbaru, Jumat (19/6).

Kegiatan ini diikuti seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Tim Pusat Reformasi Birokrasi (PUS RB) TNI hadir sebagai narasumber dengan memberikan penguatan terkait berbagai aspek tata kelola organisasi yang modern dan akuntabel.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Dalam pembekalan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP), hingga optimalisasi aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kodam XIX/Tuanku Tambusai untuk mendorong peningkatan transparansi, efektivitas birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

Pendampingan Khusus Satker Prioritas Menuju WBK

Selain pembekalan umum, Satker prioritas di lingkungan Korem 031/Wira Bima dan Korem 033/Wira Pratama memperoleh pendampingan khusus dalam proses menuju predikat WBK.

Tim PUS RB TNI menegaskan pentingnya penyempurnaan data dukung sebagai salah satu indikator penilaian. Di samping itu, satuan kerja juga diminta memperkuat tata kelola organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan implementasi Zona Integritas berjalan efektif.

Setiap Satker juga didorong menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat transformasi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dukungan penuh terhadap program reformasi birokrasi ini turut ditunjukkan oleh pimpinan Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui kehadiran langsung Kasdam XIX/TT. Kehadiran tersebut menjadi simbol komitmen pimpinan dalam mendorong seluruh satuan kerja meraih predikat WBK serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan berkualitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Tuanku Tambusai Buka Latkadertih PSM 2026

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai resmi membuka Latihan Kader Pelatih (Latkadertih) Pencak Silat Militer (PSM) Gelombang III Tahun Anggaran 2026 sekaligus melepas kontingen Judo dan PSM yang akan berlaga pada dua kejuaraan nasional. Kegiatan berlangsung di Lapangan Pancasila Jasdam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026).

Upacara dipimpin Asisten Operasi Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani, S.E., M.Han. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan Jasdam, para pembina dan pelatih, serta peserta latihan dan atlet yang akan mewakili satuan pada kompetisi tingkat nasional.

Kodam XIX Tuanku Tambusai Buka Latkadertih PSM 2026

Pembukaan Latkadertih PSM ditandai dengan penyematan tanda peserta latihan kepada perwakilan peserta. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera kontingen kepada atlet Judo dan Pencak Silat Militer sebagai simbol pelepasan resmi menuju arena pertandingan.

Dalam amanatnya, Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani menegaskan bahwa program Latkadertih PSM merupakan bagian penting dari pembinaan personel untuk mencetak prajurit yang memiliki kemampuan bela diri sekaligus kompetensi sebagai pelatih di satuan masing-masing.

“Pencak Silat Militer bukan sekadar keterampilan bela diri, tetapi juga sarana pembentukan karakter, pengendalian diri, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Ikuti latihan ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab agar mampu menjadi pelatih yang profesional di satuan masing-masing,” tegas Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani.

Lepas Kontingen Menuju Dua Kejuaraan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga melepas atlet terbaiknya untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasad 2026 di Cilodong dan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Rektor UNP Championship 2026 di Padang.

Menurut Rendra, keikutsertaan dalam dua ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para prajurit untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama baik satuan di tingkat nasional.

“Pada hari ini juga kita melepas prajurit terbaik Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasad 2026 di Cilodong dan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Rektor UNP Championship 2026 di Kota Padang. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dan raih prestasi setinggi-tingginya,” ujarnya.

Komitmen Membangun Prajurit Berprestasi

Melalui penyelenggaraan Latkadertih PSM 2026 dan pengiriman kontingen ke berbagai kompetisi nasional, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya dalam membangun prajurit yang profesional, disiplin, dan bermental juang tinggi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga militer sekaligus memperkuat citra satuan di tingkat nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RUPS PLN 2026 Reshuffle Direksi, Fokus Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT PLN (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 yang digelar di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (18/6/2026). Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus menjaga kesinambungan transformasi PLN di tengah perkembangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis.

Melalui RUPS tersebut, PLN juga menambah nomenklatur baru dalam struktur organisasi perusahaan dengan membentuk posisi Wakil Direktur Utama. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kepemimpinan perusahaan dalam menjalankan agenda transformasi bisnis dan mendukung target pembangunan sektor energi nasional.

RUPS PLN 2026 Tetapkan Direksi Baru

Manajemen PLN menyampaikan apresiasi kepada para anggota direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya. Penghargaan diberikan atas kontribusi dalam mendorong transformasi perusahaan, meningkatkan kinerja korporasi, memperkuat pelayanan pelanggan, serta mendukung agenda transisi energi nasional.

PLN juga menyampaikan optimisme terhadap jajaran pimpinan baru yang dinilai memiliki pengalaman, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan untuk membawa perusahaan menghadapi tantangan industri energi ke depan.

Posisi Wakil Direktur Utama Resmi Dibentuk

Dalam susunan baru hasil RUPS PLN 2026, Darmawan Prasodjo tetap dipercaya menjabat Direktur Utama. Sementara itu, Yusuf Didi Setiarto ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, posisi baru yang dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan strategi perusahaan.

Susunan Lengkap Direksi PLN Terbaru

Selain Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, susunan direksi PLN kini terdiri dari Nurlely Aman sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan, Rakhmad Dewanto Haris J. sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, serta Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

Jajaran lainnya meliputi Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan, M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga, Denny Triyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko, Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, serta Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

Dengan susunan direksi baru tersebut, PLN menargetkan penguatan transformasi perusahaan, peningkatan keandalan pasokan listrik nasional, serta percepatan program transisi energi untuk mendukung ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, GULA Cetak Laba Rp36,8 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Aman Agrindo Tbk (GULA) mencatat perbaikan kinerja keuangan pada kuartal I 2026 dengan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp36,8 juta. Capaian tersebut menandai keberhasilan perseroan membalikkan posisi rugi menjadi laba pada awal tahun ini.

Direktur Utama GULA, Andreas Utomo, menyampaikan bahwa kinerja positif tersebut didukung oleh pertumbuhan penjualan serta peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pendapatan dan Laba Bruto Tumbuh

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan GULA pada kuartal I 2026 mencapai Rp40,9 miliar atau meningkat sekitar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp39,4 miliar.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan bisnis perdagangan gula. Perseroan juga memperoleh kontribusi dari pelanggan korporasi baru, yakni PT Kino Indonesia Tbk dengan nilai transaksi Rp9,05 miliar dan PT Bersama Era Sentosa Tama sebesar Rp7,34 miliar.

Di sisi profitabilitas, laba bruto melonjak 43,32 persen secara tahunan menjadi Rp3,31 miliar, dari Rp2,31 miliar pada kuartal I 2025. Sementara itu, beban usaha berhasil ditekan menjadi Rp1,299 miliar dibandingkan Rp1,309 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Aset dan Liabilitas Mengalami Kenaikan

Hingga 31 Maret 2026, total aset perseroan meningkat sekitar 1 persen dibandingkan posisi akhir 2025. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya nilai persediaan untuk mendukung kebutuhan operasional.

Adapun total liabilitas naik sekitar 2 persen akibat peningkatan utang bank jangka pendek yang digunakan untuk menunjang aktivitas usaha perusahaan.

Strategi Ekspansi dan Prospek Industri Gula

Saat ini GULA mengoperasikan gudang penyimpanan produk jadi di kawasan industri Candi, Semarang. Perseroan juga memiliki perkebunan dan pabrik gula merah di Kabupaten Pandeglang serta tengah menjalani transformasi menuju model manufaktur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Manajemen menilai prospek industri gula nasional masih menjanjikan seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya kebutuhan konsumsi gula domestik dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk mendukung pertumbuhan, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi, antara lain menawarkan harga yang kompetitif, memperluas pasar UKM dan ritel, menjaga ketersediaan stok, serta membangun fasilitas produksi guna meningkatkan efisiensi.

Meski demikian, perseroan mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga gula, potensi keterlambatan pembangunan fasilitas produksi, hingga ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Kendati demikian, manajemen optimistis kinerja operasional dan keuangan GULA sepanjang 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Minta Kajian Mendalam Sebelum Ratifikasi Konvensi ILO Pekerja Platform

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APINDO meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai pekerjaan layak di ekonomi platform. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dampak sosial maupun ekonomi dari penerapan standar internasional tersebut dapat diukur secara menyeluruh.

Permintaan itu disampaikan menyusul hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang berlangsung pada 1–12 Juni 2026. Dalam forum tersebut, negara-negara anggota menyepakati Konvensi tentang Decent Work in Platform Economy sebagai standar baru perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital.

APINDO Tekankan Pentingnya Kajian Sebelum Ratifikasi

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, mengatakan setiap konvensi internasional yang telah disepakati tidak otomatis berlaku di Indonesia. Pemerintah terlebih dahulu harus melalui proses ratifikasi sesuai ketentuan nasional.

Menurut dia, ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat suatu negara terhadap standar internasional. Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, termasuk Regulatory Impact Assessment (RIA), guna memetakan konsekuensi ekonomi, sosial, dan regulasi yang mungkin muncul setelah konvensi diterapkan.

“Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut,” ujar Darwoto dalam keterangannya, Kamis (19/6).

Status Pekerja Platform Tidak Diseragamkan

Darwoto menjelaskan, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa hubungan hukum pekerja platform tidak harus memiliki satu model yang sama di seluruh negara.

Negara Diberi Fleksibilitas Mengatur

Konvensi ILO memberikan ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan status pekerja platform sesuai karakteristik pasar tenaga kerja domestik. Dengan demikian, pekerja platform dapat dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja maupun sebagai pelaku usaha mandiri.

“Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing,” kata Darwoto.

APINDO menegaskan mendukung peningkatan perlindungan serta kesejahteraan pekerja, termasuk mereka yang bekerja melalui platform digital. Namun, kebijakan yang disusun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kemampuan sektor ekonomi digital dalam menciptakan lapangan kerja baru agar keseimbangan antara perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More