Danrem 031/Wira Bima Pimpin Aksi Bersih Lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., memimpin langsung kegiatan aksi bersih lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menumbuhkan budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi sosial ini melibatkan prajurit TNI, tenaga pendidik, serta para siswa. Mereka bersama-sama membersihkan area sekolah, halaman, saluran drainase, dan lingkungan sekitar guna menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan.

Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Dalam arahannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas individu, melainkan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun sejak usia sekolah.

Menurutnya, lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam di sekitarnya.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan membangun kesadaran para pelajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang bersih akan mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kualitas belajar siswa,” ujar Danrem.

Edukasi Pengelolaan Sampah dan Perilaku Peduli Lingkungan

Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi para siswa mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan untuk Dunia Pendidikan

Kepala Sekolah Kartika Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi Korem 031/Wira Bima dalam mendukung dunia pendidikan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam kegiatan lingkungan memberikan teladan positif bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Melalui aksi nyata seperti ini, budaya hidup bersih di lingkungan sekolah diharapkan terus berkembang dan menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia yang peduli terhadap lingkungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CGAS Tebar Dividen Rp7,1 Miliar, Siapkan Tiga Stasiun CNG Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) memutuskan membagikan dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar tahun ini. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp7,1 miliar atau setara Rp4 per saham, sementara sisa laba akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi Perseroan.

Selain membagikan keuntungan kepada pemegang saham, emiten energi bersih tersebut juga memasang target pertumbuhan agresif pada 2026. Manajemen membidik pendapatan sebesar Rp879 miliar dan laba bersih Rp23,9 miliar, ditopang peningkatan volume penjualan gas serta ekspansi infrastruktur energi berbasis gas alam.

Target Pendapatan dan Laba Meningkat Tajam

Direktur Utama CGAS, Andika Purwonugroho, mengatakan Perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 43,65 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, laba bersih diproyeksikan naik 68,14 persen seiring meningkatnya utilisasi fasilitas CNG yang dimiliki perusahaan.

“Kami menargetkan pertumbuhan kinerja keuangan sejalan dengan peningkatan volume penjualan menjadi 3.539.000 MMBTU pada 2026, naik 41,83 persen secara tahunan,” ujar Andika dalam Paparan Publik, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, strategi pertumbuhan akan difokuskan pada pengembangan bisnis berkelanjutan, peningkatan layanan pelanggan, serta perluasan jaringan distribusi energi gas bagi sektor industri.

Ekspansi CNG dan LNG Jadi Mesin Pertumbuhan

Untuk mendukung target tersebut, CGAS berencana menambah tiga stasiun Compressed Natural Gas (CNG) sekaligus memperkuat ekspansi ke segmen Liquefied Natural Gas (LNG).

Saat ini, Perseroan mengoperasikan enam fasilitas CNG Station dengan total kapasitas 12,2 MMSCFD yang tersebar di Cikarang, Gresik, Waru, Grobogan, Palembang, dan Majalengka. Selain itu, CGAS juga memiliki enam CNG Hub di Bandung, Klaten, Kediri, Malang, Lampung, dan Jombang guna melayani pelanggan yang belum terhubung jaringan pipa gas.

Pada segmen LNG, CGAS telah memiliki fasilitas LNG Station di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas 1,5 MMSCFD. Secara keseluruhan, kapasitas infrastruktur gas yang dikelola Perseroan mencapai 13,7 MMSCFD.

LNG Komersial Mulai Beroperasi Akhir 2026

Manajemen menargetkan proyek LNG baru dapat beroperasi secara komersial pada kuartal IV/2026. Saat ini, tahapan engineering, procurement, and construction (EPC) masih berlangsung untuk memastikan kesiapan operasional dan pemenuhan standar keselamatan.

Produk LNG CGAS nantinya menyasar pelanggan industri maupun ritel. Beberapa perusahaan yang masuk daftar calon pelanggan potensial antara lain PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, PT Indo Kordsa Tbk, PT Magnolia Energi Lestari, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Ateja Tritunggal, PT Bumi Marga Konstruksi, serta PT Genthala Arta Mandiri.

Andika menegaskan pengembangan bisnis LNG diyakini mampu memperluas pangsa pasar, memperkuat diversifikasi pelanggan, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Strategi tersebut juga diharapkan memperkokoh posisi CGAS sebagai penyedia solusi energi gas terintegrasi bagi sektor industri nasional.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian kinerja 2025 yang solid. CGAS membukukan pendapatan Rp611,90 miliar atau tumbuh 20,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih Perseroan juga melonjak 62,79 persen menjadi Rp15,88 miliar dari Rp9,76 miliar pada 2024, mencerminkan fundamental usaha yang semakin kuat di tengah ekspansi bisnis energi gas yang terus berlanjut.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 Jadi Wadah Pembinaan Talenta Muda

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) resmi menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Seskoad. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Melati Mekar Seskoad, Bandung, Senin (15/6/2026), tersebut diikuti lebih dari 120 klub sepak bola kelompok usia dini kategori U-11 dan U-9.

Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han). Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat daerah, antara lain H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para pejabat utama Seskoad.

Seskoad Resmikan Virajati FC

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen TNI Agustinus Purboyo meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad. Peresmian ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol dimulainya pengembangan pembinaan olahraga sepak bola di lingkungan Seskoad.

Kehadiran Virajati FC diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan berkelanjutan bagi atlet muda yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pesepak bola berprestasi pada masa mendatang.

Diikuti Ratusan Atlet Usia Dini

Tingginya jumlah peserta yang mencapai lebih dari 120 klub mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola usia dini. Ratusan atlet muda yang ambil bagian dalam kompetisi ini menjadi gambaran bahwa pembinaan sepak bola akar rumput terus berkembang dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Fokus pada Karakter dan Sportivitas

Komandan Seskoad Mayjen TNI Agustinus Purboyo menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda.

Menurutnya, melalui kompetisi yang sehat, para peserta dapat meningkatkan kemampuan teknis bermain sepak bola sekaligus belajar mengenai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, serta sikap menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Ia berharap turnamen sepak bola Piala Danseskoad 2026 pembinaan talenta muda dapat melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung lahirnya generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kekayaan Alam Berlimpah, Mengapa Kepercayaan Investor Menjadi Persoalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling lengkap di dunia. Cadangan minyak, gas, nikel, emas, batu bara, hingga potensi maritim yang besar menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun di tengah kelimpahan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering diperbincangkan kalangan ekonomi dan pelaku pasar: mengapa krisis kepercayaan investor terhadap Indonesia masih menjadi isu yang terus muncul?

Dalam berbagai indikator makroekonomi, Indonesia menunjukkan sejumlah capaian positif. Produk domestik bruto (PDB) terus tumbuh, ekspor komoditas tetap menjadi penopang utama, dan pasar domestik yang besar menawarkan peluang investasi yang menjanjikan.

Kepercayaan Menjadi Faktor Penentu

Meski demikian, banyak pengamat menilai persoalan mendasar saat ini bukan semata terkait ketersediaan sumber daya atau ukuran ekonomi nasional. Faktor yang dianggap jauh lebih penting adalah tingkat kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan.

Bagi investor, keputusan menanamkan modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi keuntungan. Mereka juga mempertimbangkan stabilitas regulasi, perlindungan kontrak, independensi lembaga negara, dan kualitas institusi yang menjamin kepastian usaha.

Dalam praktiknya, arus modal global cenderung bergerak menuju negara yang dianggap mampu memberikan rasa aman bagi investasi jangka panjang.

Pasar Membaca Lebih dari Sekadar Angka

Pelaku pasar tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi atau besarnya cadangan sumber daya alam. Mereka juga mencermati kondisi fiskal, kemampuan negara meningkatkan penerimaan, serta efektivitas pengelolaan anggaran.

Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan atau kualitas tata kelola, sentimen pasar dapat berubah dengan cepat. Dampaknya terlihat pada nilai tukar, pasar saham, hingga keputusan investor untuk menunda atau memindahkan investasinya ke negara lain.

Pentingnya Ruang Kritik dan Evaluasi

Sejumlah pengamat menilai kemampuan menerima kritik menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Kritik berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar kebijakan publik dapat dievaluasi secara objektif.

Dalam sejarah banyak negara, kemajuan sering kali lahir dari keberanian mengakui kelemahan dan melakukan perbaikan secara terbuka. Sebaliknya, budaya yang menutup ruang kritik berisiko menciptakan lingkungan yang hanya memperkuat pandangan kelompok tertentu tanpa evaluasi yang memadai.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan alam atau besarnya jumlah penduduk. Keunggulan tersebut baru akan menghasilkan manfaat maksimal apabila ditopang oleh kepercayaan publik, kepastian hukum, serta tata kelola yang kredibel.

Kepercayaan merupakan aset yang tidak dapat ditambang, dicetak, maupun dipinjam. Namun dalam ekonomi modern, nilainya sering kali jauh lebih mahal dibandingkan seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KKP dan KITB Percepat Penataan Ruang Laut Industropolis Batang

Duta Nusantara Merdeka | Batang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memperkuat kolaborasi dalam penataan ruang laut untuk Industropolis Batang. Langkah tersebut dilakukan melalui penyelarasan tata ruang darat dan laut guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sinergi tersebut mencakup pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir, pengembangan sistem transportasi, pelabuhan, hingga pengelolaan kawasan pantai yang terintegrasi. Kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP dan PT KITB ditandatangani di Batang, Jawa Tengah, pada 5 Juni 2026.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan mendukung peningkatan kapasitas ekonomi kawasan secara berkelanjutan sekaligus memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan selaras dengan pembangunan industri.

“Saat ini potensi sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kartika dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/6).

Dukung Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Menurut Kartika, dukungan KKP sejalan dengan pengembangan KEK Industropolis Batang yang diharapkan mampu mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Penataan ruang laut yang terencana juga akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“KKP hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk mensinergikan penataan dan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Batang dengan KEK Industropolis Batang, memberikan kepastian ruang untuk percepatan investasi dan meningkatkan peran masyarakat,” katanya.

Fokus pada Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kerja sama antara KKP dan KITB mencakup sejumlah program strategis, mulai dari penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga diseminasi informasi terkait kebijakan tata ruang laut.

Industri Pesisir dan Kelestarian Lingkungan

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT KITB, Indri Septa Respati, menilai sinergi antara pemerintah, investor, mitra strategis, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kawasan industri pesisir yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan.

“Kerja sama ini adalah aksi nyata yang akan memberikan dampak ekonomi konkret bagi masyarakat Batang sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia,” ujar Indri.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong penerapan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan. Melalui penataan ruang laut untuk Industropolis Batang, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi kawasan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian ekosistem pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wamenaker: Ijazah Saja Tak Lagi Cukup untuk Dunia Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah kembali menyiapkan Program MagangHub untuk lulusan siap kerja sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sumber daya manusia di tengah perubahan kebutuhan industri akibat transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Program pemagangan nasional tersebut ditujukan bagi lulusan diploma, sarjana, serta fresh graduate yang membutuhkan pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini bukan lagi satu-satunya faktor yang menentukan peluang seseorang memasuki pasar kerja. Dunia usaha dan industri, menurutnya, semakin mengutamakan keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, dan kompetensi yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat memberikan kuliah umum dalam Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

MagangHub Jembatani Kesenjangan Keterampilan

Program MagangHub untuk lulusan siap kerja didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Program ini dirancang untuk membantu mengatasi kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Sertifikasi Jadi Nilai Tambah di Pasar Kerja

Afriansyah menilai sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Tantangan Dunia Kerja di Era AI

Meski tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen, pemerintah menilai tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar. Otomatisasi, digitalisasi, dan perkembangan AI mendorong munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus diantisipasi melalui penguatan pelatihan vokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mengajak perguruan tinggi memperluas kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan pasar.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Karena itu, lulusan perguruan tinggi didorong untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Kemnaker Buka Pelatihan Kaigo dan Pemagangan Jepang 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026 dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub yang terintegrasi dalam ekosistem SIAPkerja. Program ini disiapkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja di Jepang yang terus berkembang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja global. Peserta akan dibekali keterampilan teknis, kemampuan bahasa Jepang, hingga pemahaman budaya dan etos kerja yang berlaku di negara tujuan.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6/2026).

Program Pemagangan Jepang Siapkan Pengalaman Kerja Langsung

Melalui Program Pemagangan Jepang 2026, peserta akan mengikuti serangkaian pelatihan pra-keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, peserta berkesempatan memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai perusahaan Jepang.

Rekrutmen program dilakukan secara bertahap melalui dinas ketenagakerjaan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

Pelatihan Kaigo Buka Peluang di Sektor Perawatan Lansia

Selain pemagangan, Kemnaker juga menghadirkan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang ingin berkarier sebagai tenaga perawatan lansia atau caregiver di Jepang. Program ini berlangsung selama enam bulan dengan materi pelatihan bahasa Jepang serta kompetensi pelayanan perawatan sesuai standar yang berlaku di negeri tersebut.

Kebutuhan Tenaga Kaigo Terus Meningkat

Menurut Darmawansyah, sektor perawatan lansia memiliki prospek yang menjanjikan seiring bertambahnya populasi usia lanjut di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan proses instan. Seluruh tahapan seleksi dan rekrutmen, kata dia, dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi lengkap mengenai pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026, persyaratan administrasi, jadwal seleksi, dan Pelatihan Kaigo dapat diakses melalui platform resmi yang telah disediakan Kemnaker.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Panduan Menulis Lead Feature untuk Jurnalis dan Content Writer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Teknik menulis lead feature yang menarik menjadi salah satu keterampilan penting dalam dunia jurnalistik. Berbeda dengan berita langsung yang mengutamakan penyampaian fakta secara cepat, feature mengajak pembaca masuk ke dalam cerita melalui pendekatan yang lebih naratif dan humanis. Karena itu, paragraf pertama atau lead memegang peran krusial dalam menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau berhenti di tengah jalan.

Praktik jurnalistik menunjukkan setidaknya ada empat pendekatan umum yang kerap digunakan wartawan untuk membangun lead feature yang kuat, yakni melalui tokoh, aksi, tempat, dan masalah.

Memulai Cerita dari Seorang Tokoh

Pendekatan ini menjadikan satu individu sebagai pintu masuk untuk memahami isu yang lebih luas. Tokoh dipilih karena dianggap mewakili realitas sosial, budaya, ekonomi, atau lingkungan yang sedang diangkat.

Pembaca diajak mengenal kehidupan tokoh terlebih dahulu sebelum masuk ke persoalan utama. Teknik ini banyak digunakan dalam liputan mendalam karena mampu membangun kedekatan emosional sejak awal.

Mengawali dengan Sebuah Aksi

Cara menulis feature berikutnya adalah langsung membawa pembaca ke tengah peristiwa. Tokoh diperkenalkan melalui tindakan yang sedang dilakukan, baik aktivitas sehari-hari maupun bentuk perjuangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

Pendekatan ini menciptakan suasana dinamis dan memberikan kesan seolah pembaca hadir langsung di lokasi kejadian. Lead yang dibangun dari aksi umumnya efektif untuk cerita investigatif, konflik sosial, atau gerakan masyarakat.

Tempat Sebagai Bagian dari Cerita

Dalam teknik ini, lokasi tidak hanya berfungsi sebagai latar, melainkan menjadi elemen penting yang menjelaskan persoalan. Deskripsi suasana, kondisi lingkungan, maupun karakter wilayah digunakan untuk memperkuat konteks cerita.

Melalui gambaran lokasi yang detail, pembaca dapat memahami situasi yang dihadapi masyarakat tanpa harus dijelaskan secara panjang lebar.

Memulai dari Masalah yang Tersembunyi

Pendekatan lain yang sering dipakai adalah membuka cerita dengan kondisi yang tampak baik, kemudian mengungkap persoalan yang tersembunyi di baliknya. Teknik ini efektif membangun rasa ingin tahu pembaca karena menghadirkan kontras antara harapan dan kenyataan.

Metode tersebut banyak digunakan dalam laporan mengenai pembangunan, lingkungan, ekonomi, hingga kebijakan publik yang memiliki dampak kompleks bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tidak ada satu formula baku dalam menulis feature. Namun, pemilihan lead yang tepat akan membantu jurnalis menyampaikan cerita secara lebih hidup, mendalam, dan mudah diingat. Oleh karena itu, memahami teknik menulis lead feature yang menarik menjadi bekal penting bagi siapa pun yang ingin menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Demonstrasi Mahasiswa di Sejumlah Kota Desak Evaluasi Kebijakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah kembali terjadi di sejumlah daerah. Aksi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyebar ke Bandung, Semarang, dan Makassar.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional.

Tuntutan Mahasiswa Meluas

Para demonstran menuntut pemerintah menghentikan pemotongan anggaran pada sejumlah sektor serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti dugaan menguatnya praktik militerisme di ruang sipil dan meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik.

Di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di kawasan pusat ibu kota. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di sekitar Bundaran HI akhirnya bergeser ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin setelah dilakukan pengalihan lokasi oleh aparat.

Pada hari yang sama, ratusan mahasiswa di Semarang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengalihkan sebagian anggarannya untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, termasuk subsidi energi.

Sementara itu, mahasiswa di Bandung dan Makassar juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan serupa. Fenomena ini memperpanjang rangkaian aksi protes publik yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir terkait berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

Pemerintah Minta Kritik Disampaikan Secara Bijak

Menanggapi berbagai aksi tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.

"Kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan mencampur kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," kata Dudung.

Ia menambahkan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna mewujudkan pembangunan yang lebih kuat, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026 Cetak Wirausaha Muda

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia kembali menggelar Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026: Asian Market sebagai ajang pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-6 tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch, Sabtu (13/6/2026).

Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026 tidak hanya menghadirkan pameran produk dan jasa karya mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi generasi muda untuk memahami praktik bisnis di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat.

Kampus Dorong Mahasiswa Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Wakil Rektor I Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Prof. Dr. Teddy Chandra, mengatakan kampus terus mendorong perubahan pola pikir mahasiswa agar tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah lulus, melainkan mampu menciptakan peluang usaha baru.

"Sekitar 85 persen lulusan Pelita Indonesia sudah bekerja. Melalui Studentpreneur Fair ini, kami ingin mahasiswa belajar membuka usaha sendiri. Setidaknya mereka memiliki pengalaman berbisnis sebagai sumber pendapatan tambahan," ujar Prof. Teddy.

Menurutnya, penguatan kewirausahaan mahasiswa menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Pekanbaru. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Beri Apresiasi

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengapresiasi konsistensi Pelita Indonesia dalam menghadirkan ruang praktik bisnis bagi mahasiswa.

"Ini bukan sekadar bazar UMKM saja, tetapi merupakan laboratorium nyata bagi mahasiswa untuk belajar berwirausaha, berinovasi, membangun jejaring, serta memahami dinamika dunia usaha secara langsung," kata Markarius.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk berani memulai usaha dari skala kecil sebagai langkah awal membangun mental dan pengalaman menjadi entrepreneur.

Tinjau Stand Kendaraan Listrik

Usai membuka acara, Markarius meninjau area pameran yang diisi 173 stand peserta. Salah satu yang mendapat perhatian adalah stand sepeda dan motor listrik Yadea. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan Direktur Operasional Nata Hedy Nyo dan tenaga pemasaran bernama Rima.

Markarius menilai kendaraan listrik menjadi solusi transportasi yang relevan di tengah meningkatnya biaya energi serta kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Mantap, sepeda dan motor listrik ini sangat bermanfaat, hemat, dan mengurangi polusi alias ramah lingkungan. Apalagi dengan keadaan sekarang di tengah efek kenaikan harga BBM," tuturnya.

Melalui Pelita Indonesia Studentpreneur Fair 2026, kampus berharap kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dapat terus memperkuat ekosistem kewirausahaan serta melahirkan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cara Ignasius Jonan Selesaikan Proyek Jalur Ganda Tanpa Gejolak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepemimpinan Ignasius Jonan dalam pembangunan jalur ganda KAI kembali menjadi sorotan sebagai salah satu contoh pendekatan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek kemanusiaan. 

Saat memimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan menghadapi tantangan besar berupa penataan lebih dari 20.000 kepala keluarga yang terdampak proyek jalur ganda lintas utara Cirebon–Surabaya–Pasar Turi sepanjang sekitar 500 kilometer.

Proyek berskala besar tersebut berpotensi memunculkan konflik sosial, sebagaimana kerap terjadi dalam berbagai pembangunan infrastruktur yang melibatkan relokasi warga. Namun, proses penataan berlangsung relatif kondusif dan tidak diwarnai gejolak besar yang menghambat pelaksanaan proyek.

Pendekatan Humanis dalam Relokasi Warga

Selain memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, Jonan menerapkan pendekatan yang dinilai berbeda. Keluarga yang terdampak proyek diberi kesempatan mengusulkan satu anggota keluarganya untuk mengikuti proses rekrutmen di PT KAI.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau lahannya akibat proyek untuk memperoleh akses pekerjaan formal. Persyaratan yang diterapkan juga relatif sederhana, yakni minimal lulusan sekolah menengah atas, memenuhi batas usia tertentu, serta lolos pemeriksaan kesehatan.

Dalam berbagai kesempatan, Jonan menegaskan bahwa proses rekrutmen harus berlangsung transparan dan bebas praktik suap. Ia bahkan meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan indikasi pungutan atau penyimpangan dalam proses penerimaan pegawai.

"Saya tidak mengusir Anda. Anda pergi, tapi akhirnya keluarga Anda jadi pegawai di kami," ujar Ignasius Jonan dalam salah satu penjelasannya mengenai kebijakan tersebut.

Bagian dari Transformasi Besar PT KAI

Pendekatan itu sejalan dengan agenda reformasi yang dijalankan Jonan saat memimpin PT KAI. Ketika mulai menjabat pada 2009, perusahaan pelat merah tersebut menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kinerja keuangan yang lemah, kualitas pelayanan yang rendah, hingga budaya kerja yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Melalui sejumlah langkah transformasi, PT KAI perlahan mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi pelayanan maupun kinerja bisnis. Program pembangunan jalur ganda menjadi salah satu proyek strategis yang mendukung peningkatan kapasitas angkutan kereta api nasional.

Infrastruktur dan Kepentingan Masyarakat

Pengamat tata kelola menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, serta kebijakan yang berpihak pada warga terdampak, pembangunan dan perlindungan sosial dapat berjalan beriringan.

Kisah kepemimpinan Ignasius Jonan dalam pembangunan jalur ganda KAI menjadi contoh bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari panjang lintasan yang terbangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terdampak memperoleh manfaat yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jumlah Lansia Melonjak, Negara Dituntut Perkuat Jaminan Hari Tua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tantangan populasi menua Indonesia menuju 2045 semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dalam beberapa dekade terakhir. Data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 menunjukkan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 34,9 juta jiwa atau 11,97 persen dari total populasi nasional.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan populasi yang menua. Para ahli menilai perubahan struktur demografi ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi agar tidak menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi di masa depan.

Jumlah Lansia Diproyeksikan Capai 65,8 Juta Jiwa pada 2045

Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia diperkirakan meningkat menjadi 65,82 juta jiwa atau sekitar 20,31 persen dari total penduduk pada 2045. Dengan kata lain, satu dari lima warga Indonesia akan memasuki kelompok usia lanjut saat Indonesia genap berusia 100 tahun.

Pada periode yang sama, rasio ketergantungan ekonomi diproyeksikan mencapai 49,3 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 49 orang yang berada di luar kelompok usia kerja.

Perlindungan Sosial Lansia Dinilai Masih Terbatas

Di tengah peningkatan jumlah lansia, cakupan perlindungan sosial masih menjadi tantangan besar. Hasil penelitian Smeru menunjukkan penerima manfaat bantuan sosial nonkontribusi di kalangan lansia masih relatif rendah, yakni sekitar 2 persen dari total populasi lansia nasional.

Sementara itu, hanya sekitar 12 persen penduduk berusia 60 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap skema perlindungan sosial berbasis kontribusi, termasuk program pensiun dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sejumlah pengamat juga menyoroti pembubaran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. Sebelumnya, lembaga tersebut berfungsi sebagai penghubung lintas sektor dalam perumusan kebijakan terkait kesejahteraan lansia.

Kesehatan dan Kemandirian Lansia Jadi Pekerjaan Rumah

Tantangan lainnya muncul dari aspek kesehatan. Meski usia harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 71,85 tahun, angka harapan hidup sehat tercatat sekitar 62,8 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan banyak warga menghabiskan masa tua dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Selain itu, sekitar 85 persen lansia yang masih bekerja berada di sektor informal dan belum memiliki jaminan pensiun yang memadai. Di sisi lain, layanan geriatri di berbagai daerah masih terbatas, terutama di wilayah terpencil.

Para pakar menilai Indonesia perlu segera memperkuat jaminan pensiun bagi pekerja informal, memperluas layanan kesehatan lansia, membangun basis data yang akurat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. 

Langkah tersebut dinilai penting agar target Indonesia Emas 2045 tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kehidupan lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Festival Film Horor Soroti Persaingan Bioskop dan Platform Streaming

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Strategi distribusi film horor Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk "Distribusi dan Peredaran Film: Horor yang Ngeri-Ngeri Sedap" yang digelar dalam rangka Festival Film Horor (FF Horor) di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Forum bulanan tersebut menghadirkan pelaku industri perfilman untuk membahas tantangan, peluang, hingga perubahan pola distribusi film di tengah berkembangnya platform digital.

Diskusi menyoroti bagaimana film horor tidak hanya dipandang sebagai karya seni, tetapi juga sebagai produk industri yang harus mampu bersaing di pasar hiburan. Selain membahas tren perpaduan genre horor dan komedi, para pembicara juga mengulas strategi agar film dapat menjangkau penonton secara optimal melalui jaringan bioskop maupun layanan streaming.

Film Horor Harus Diposisikan sebagai Produk Industri

Produser film Riko Michael menegaskan bahwa pelaku industri perlu memahami perbedaan antara film sebagai karya festival dan film yang ditujukan untuk pasar komersial.

"Film itu pada akhirnya adalah bisnis. Kalau kita berbicara masuk ke bioskop, maka yang ditawarkan adalah produk komersial. Sementara di festival, film merupakan karya seni," ujar Riko dalam diskusi tersebut.

Menurut dia, keberhasilan distribusi tidak hanya ditentukan kualitas cerita, tetapi juga strategi pemasaran yang kini semakin bergantung pada kekuatan media sosial. Karena itu, rumah produksi harus memahami karakter pasar sebelum menentukan jalur distribusi.

Riko juga menjelaskan bahwa bioskop pada dasarnya merupakan mitra bisnis yang memiliki pertimbangan komersial dalam menentukan film yang akan ditayangkan. Pendapatan dari tiket, kata dia, umumnya dibagi antara pengelola bioskop dan produsen film setelah dikurangi pajak.

OTT Menjadi Sumber Pendapatan Alternatif

Selain bioskop, platform over-the-top (OTT) seperti Netflix dinilai semakin penting dalam ekosistem industri film Indonesia. Namun, Riko menegaskan bahwa kerja sama dengan platform streaming memiliki skema bisnis yang berbeda dibandingkan bioskop.

"Kalau Netflix sifatnya putus. Mereka membeli hak tayang dalam periode tertentu dan tidak bergantung pada jumlah penonton yang menyaksikan film tersebut," katanya.

Ia menambahkan bahwa platform global menerapkan standar produksi yang tinggi, mulai dari penggunaan kamera profesional, kualitas gambar hingga pengawasan kreatif selama proses produksi.

Peluang dan Tantangan Perfilman Nasional

Diskusi juga menghadirkan Toto Sugriwo dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia yang turut memberikan pandangan mengenai perkembangan industri perfilman nasional.

Para peserta sepakat bahwa perkembangan layanan streaming telah membuka peluang distribusi yang lebih luas bagi film Indonesia. Namun, di saat yang sama, rumah produksi dituntut meningkatkan kualitas produksi agar mampu bersaing di pasar global.

Melalui forum Festival Film Horor, pelaku industri berharap lahir strategi distribusi film horor Indonesia yang lebih adaptif sehingga karya sineas nasional dapat menjangkau penonton yang lebih luas, baik melalui jaringan bioskop maupun platform digital internasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waspadai Transaksi yang Undang Perhatian Petugas Pajak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepatuhan administrasi perpajakan menjadi faktor penting yang dapat menentukan apakah suatu wajib pajak akan mendapat perhatian lebih dari otoritas pajak. Meski tidak semua transaksi otomatis berujung pada pemeriksaan, terdapat sejumlah pola yang kerap menjadi fokus pengawasan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Praktisi perpajakan menilai, transaksi yang mengundang perhatian petugas pajak umumnya berkaitan dengan perbedaan data, kurangnya dokumen pendukung, hingga ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan perpajakan yang disampaikan wajib pajak.

Transaksi dengan Bukti Pajak Tidak Lengkap Jadi Sorotan

Salah satu transaksi yang sering menjadi perhatian adalah pembayaran honorarium, sewa, atau jasa yang tidak disertai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan dari fiskus karena kewajiban pemotongan pajak merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan.

Selain itu, perusahaan dengan omzet besar namun melaporkan PPh Pasal 29 dalam jumlah relatif kecil juga berpotensi menjadi objek klarifikasi. Otoritas pajak umumnya akan menelaah apakah struktur biaya yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Ketidaksesuaian Data dan Lonjakan Biaya Perlu Penjelasan

Penggunaan akun biaya "lain-lain" dalam jumlah signifikan tanpa rincian yang memadai juga dapat memicu permintaan penjelasan. Transparansi pencatatan menjadi aspek penting agar seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Hal serupa berlaku ketika laporan keuangan komersial tidak selaras dengan laporan pajak, sementara wajib pajak tidak menyertakan rekonsiliasi atau ekualisasi yang memadai. Dalam kondisi tertentu, otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta klarifikasi.

Petugas pajak juga cenderung mencermati lonjakan biaya operasional yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Apabila terjadi kenaikan biaya yang signifikan sementara omzet relatif stagnan, wajib pajak perlu memiliki dokumentasi dan penjelasan yang kuat.

Respons Cepat terhadap SP2DK Sangat Penting

Transaksi tunai dalam nominal besar yang terjadi berulang kali tanpa dokumen pendukung turut menjadi perhatian karena dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, seluruh transaksi sebaiknya didukung bukti administrasi yang lengkap.

Di sisi lain, wajib pajak yang menerima SP2DK disarankan segera memberikan tanggapan. Komunikasi yang baik dengan Account Representative (AR) dapat membantu proses klarifikasi berjalan lebih efektif serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Memahami transaksi yang mengundang perhatian petugas pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko permasalahan perpajakan di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX dan PELTI Riau Gelar Friendly Match Tenis di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Friendly match tenis Kodam XIX dan PELTI Riau berlangsung penuh semangat dan kebersamaan di Lapangan Tenis Makodam XIX Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti langsung Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., C.H.R.M.P. bersama jajaran Persatuan Lawn Tennis Indonesia (PELTI) Provinsi Riau sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pembinaan olahraga tenis di daerah.

Pertandingan persahabatan yang dimulai pukul 07.00 WIB itu turut dihadiri para Pejabat Utama Kodam XIX Tuanku Tambusai, Ketua Umum PELTI Provinsi Riau H. Ravi, Sekretaris Umum PELTI Provinsi Riau Iwan Daulay, serta pengurus dan atlet dari kedua institusi.

Pertandingan Berlangsung Kompetitif dan Penuh Sportivitas

Sejak laga dimulai, para peserta menampilkan permainan yang atraktif. Reli-reli panjang dan sejumlah pukulan akurat menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun tamu undangan yang menyaksikan pertandingan dari sekitar lapangan.

Meski berstatus pertandingan persahabatan, atmosfer kompetitif tetap terasa. Para pemain menunjukkan semangat juang tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai sportivitas yang menjadi ruh utama olahraga.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang lebih erat antara TNI dan komunitas olahraga di Provinsi Riau.

Kodam XIX dan PELTI Riau Perkuat Kolaborasi Pembinaan Atlet

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa olahraga memiliki peran penting dalam memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun hubungan yang semakin erat dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Riau. Tenis bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga media untuk memperkuat sinergi, kebersamaan, dan semangat berprestasi,” ujar Agus Hadi Waluyo.

Senada dengan itu, Ketua Umum PELTI Provinsi Riau H. Ravi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kodam XIX terhadap perkembangan olahraga tenis di wilayah tersebut.

“Kolaborasi seperti ini sangat positif bagi pembinaan atlet dan kemajuan tenis Riau. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan di masa mendatang,” katanya.

Sebagai penutup, seluruh peserta mengikuti sesi ramah tamah dan foto bersama. Momentum tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara Kodam XIX Tuanku Tambusai dan PELTI Riau untuk terus mendorong pembinaan atlet tenis, memperkuat ekosistem olahraga daerah, serta melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Riau di tingkat nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhan Tekankan Profesionalisme dalam Tata Kelola Pertahanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan pentingnya penguatan sinergi, disiplin, dan profesionalisme di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat memberikan pengarahan kepada pejabat Eselon I dan II di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat Eselon I dan II tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan visi, arah kebijakan, serta memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas strategis Kementerian Pertahanan. 

Dalam arahannya, Menhan menekankan bahwa tantangan sektor pertahanan terus berkembang dan menuntut kesiapan seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional serta berorientasi pada kepentingan nasional.

Menhan Tekankan Tanggung Jawab dan Loyalitas

Sjafrie mengingatkan bahwa setiap pejabat Kemhan memegang peran penting dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan. Karena itu, amanah jabatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi tinggi.

Menurut Menhan, berbagai agenda yang dijalankan Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan negara sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, seluruh pejabat diharapkan mampu menjaga kualitas kinerja serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja.

“Berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Kemhan merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian kepentingan nasional serta agenda strategis pemerintah,” tegas Sjafrie dalam arahannya.

Pentingnya Disiplin dan Kebersamaan

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyoroti pentingnya menjaga kekompakan organisasi di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Ia meminta seluruh jajaran tetap mengedepankan semangat kebersamaan, disiplin, dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional.

Selain itu, Sjafrie menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus berlandaskan konstitusi serta kepentingan bangsa dan negara. Prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Perkuat Nasionalisme dan Profesionalisme

Menhan turut mengingatkan pentingnya menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun institusi pertahanan yang kuat dan adaptif.

Melalui pengarahan ini, Kemhan berharap sinergi dan koordinasi antarpejabat semakin solid sehingga mampu mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh, modern, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dudung Temukan Dapur MBG Kotor, BGN Langsung Bertindak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pelanggaran standar kebersihan pada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat. Temuan tersebut diperoleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan.

Dari hasil sidak, ditemukan kondisi dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, mulai dari tumpukan sampah hingga keberadaan belatung di area pengolahan makanan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menjatuhkan sanksi penghentian sementara operasional terhadap kedua penyedia layanan makanan tersebut.

“Jadi memang menurut saya itu tidak layak dan itu oleh Kepala BGN langsung direspons, sehingga di-suspend saya lihat itu,” ujar Dudung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (10/6).

Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Diperluas

Menurut Dudung, langkah tegas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh penerima manfaat program MBG memperoleh makanan yang sehat, aman, dan bergizi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan pengawasan tidak hanya dilakukan di Jakarta. Dalam waktu dekat, pemeriksaan juga akan diperluas ke sejumlah daerah menyusul adanya laporan mengenai ketidaksesuaian standar pelaksanaan program.

“Saya mendengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada hal-hal yang prosesnya dari mulai penentuan titik sampai kepada proses pembuatan makanan, pengiriman dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan standar,” katanya.

Peringatan untuk Yayasan dan Investor

Selain menyoroti aspek teknis, Dudung juga mengingatkan yayasan maupun investor yang terlibat dalam pengelolaan program MBG agar tidak menjadikan program strategis nasional tersebut semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, guna mengantisipasi potensi penyimpangan yang dapat mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan, ini agar betul-betul diwaspadai,” tegasnya.

Menurut Dudung, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Karena itu, aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi harus menjadi prioritas utama.

Kantor Staf Presiden bersama BGN berkomitmen terus melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mencegah munculnya risiko kesehatan, termasuk potensi keracunan makanan. Pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan program ini dengan integritas demi mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Gelar Kejurnas PTWP 2026 dengan Semangat Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Kejuaraan Nasional Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Tahun 2026 resmi digelar pada 12–16 Juni 2026 dengan mengusung tema “Bersatu Bangkit Bersama Menjaga Integritas dan Sportivitas”. Ajang yang melibatkan insan peradilan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas, integritas, dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Ketua Panitia Pusat Kejurnas PTWP 2026, Prof. Yanto, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini diikuti 71 kontingen dari berbagai satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia. Tingginya jumlah peserta dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen warga peradilan dalam membangun budaya organisasi yang sehat melalui olahraga.

“Kejurnas PTWP 2026 tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga wadah mempererat persaudaraan dan memperkuat karakter warga peradilan,” ujar Prof. Yanto.

Partisipasi PPPK Perkuat Regenerasi Atlet

Dalam upaya menyiapkan regenerasi atlet tenis di lingkungan peradilan, panitia memberikan kesempatan kepada 55 atlet dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ambil bagian dalam kompetisi. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kesinambungan pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas persaingan pada masa mendatang.

Penyelenggara juga menyiapkan 10 venue pertandingan yang tersebar di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Seluruh rangkaian pertandingan dapat diakses melalui layanan siaran langsung berbasis digital sehingga warga peradilan di berbagai daerah tetap dapat mengikuti jalannya kompetisi secara real time.

Menjaga Profesionalisme dan Independensi

Selain fokus pada aspek kompetisi, panitia turut memberikan perlindungan asuransi kepada seluruh peserta sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan selama kejuaraan berlangsung.

Menurut Prof. Yanto, Kejurnas PTWP 2026 juga dirangkaikan dengan agenda pembinaan yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena itu, kegiatan ini menjadi media untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat karakter, serta mempererat hubungan antarsesama warga peradilan.

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian dan kesederhanaan. Pembiayaan kejuaraan sepenuhnya berasal dari iuran PTWP Pusat tanpa dukungan sponsor eksternal.

Melalui Kejurnas PTWP 2026, Mahkamah Agung berharap semangat persatuan, integritas, dan sportivitas terus tumbuh di lingkungan peradilan. Selain melahirkan atlet-atlet potensial, kejuaraan ini juga diharapkan memperkuat sinergi dan profesionalisme insan peradilan Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pajak, SDA dan APBN: Menguji Klaim Negara Gagal, Ini Datanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Narasi yang menyebut sebuah negara gagal hanya karena masih memungut pajak kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Pendapat tersebut muncul dari anggapan bahwa negara semestinya mampu membiayai seluruh kebutuhan publik melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA), tanpa membebani rakyat melalui pajak.

Namun, jika ditelaah menggunakan data fiskal dan praktik ekonomi global, kesimpulan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.

Pajak Masih Menjadi Tulang Punggung APBN

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada APBN 2024, penerimaan negara mencapai sekitar Rp2.802 triliun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp1.988 triliun atau lebih dari 70 persen total pendapatan.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk dari sektor sumber daya alam, berkontribusi sekitar Rp492 triliun atau 17,5 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa SDA memiliki peran penting, tetapi belum mampu menggantikan fungsi pajak sebagai penopang utama belanja negara.

Negara Kaya SDA Tetap Memungut Pajak

Pandangan bahwa negara kaya sumber daya alam tidak memerlukan pajak juga tidak sepenuhnya tepat. Norwegia, misalnya, dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak besar dan dana abadi bernilai sangat besar. Namun negara tersebut tetap menerapkan tarif pajak dan pajak pertambahan nilai yang relatif tinggi.

Hal serupa terjadi di negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak. Meski memperoleh pendapatan besar dari sektor energi, pemerintah tetap memungut pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas.

Ketergantungan SDA Menyimpan Risiko

Ekonom menilai pendapatan berbasis komoditas sangat rentan terhadap perubahan harga global. Ketika harga batu bara, minyak, atau mineral turun drastis, penerimaan negara dapat tergerus dalam waktu singkat.

Karena itu, mayoritas negara modern menggabungkan berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak, investasi, dan pengelolaan SDA. Model ini dinilai lebih stabil dibanding mengandalkan satu sumber penerimaan saja.

Kritik yang Perlu Diperhatikan

Meski demikian, kritik terhadap tata kelola SDA dan penggunaan pajak tetap relevan. Kebocoran akibat korupsi, rendahnya penerimaan dari sektor strategis, hingga efektivitas program bantuan sosial masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Di sisi lain, penerimaan SDA Indonesia menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didorong kebijakan hilirisasi mineral dan penguatan kepemilikan nasional pada sejumlah aset strategis.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pajak. Yang lebih penting adalah bagaimana pajak dan kekayaan alam dikelola secara transparan, efisien, serta mampu menghasilkan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hak Memahami Algoritma Jadi Isu Baru Perlindungan Konsumen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam perdagangan elektronik memunculkan tantangan baru bagi perlindungan konsumen digital era AI. Di tengah semakin dominannya algoritma dalam menentukan rekomendasi produk, muncul tuntutan agar konsumen tidak hanya mengetahui keberadaan teknologi tersebut, tetapi juga memahami bagaimana sistem digital memengaruhi pilihan mereka.

Fenomena ini menjadi semakin relevan setelah pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perdagangan digital, termasuk kewajiban pelaku usaha yang memanfaatkan AI untuk memberikan informasi kepada konsumen, menjaga akurasi informasi, menyediakan mekanisme pengaduan, serta melindungi data pribadi pengguna.

Transparansi AI Jadi Isu Penting

Dalam praktik perdagangan digital saat ini, konsumen kerap menemukan produk dengan label “unggulan”, “direkomendasikan”, atau “pilihan terbaik”. Namun, sebagian besar pengguna tidak mengetahui alasan sebuah produk muncul di posisi teratas hasil pencarian.

Pertanyaan mengenai apakah produk direkomendasikan berdasarkan kualitas, popularitas, riwayat pencarian, atau kepentingan komersial tertentu menjadi isu yang semakin penting dalam ekosistem digital modern.

Meski Permendag 19/2026 telah mewajibkan pengungkapan penggunaan AI, sejumlah kalangan menilai transparansi tersebut masih bersifat dasar. Konsumen memang diberi tahu bahwa sistem otomatis digunakan, tetapi belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai faktor yang memengaruhi rekomendasi produk yang mereka terima.

Hak Konsumen Tidak Hanya Memilih, tetapi Memahami

Di era ekonomi digital, perlindungan konsumen tidak lagi terbatas pada kualitas barang dan keamanan transaksi. Aspek yang semakin krusial adalah bagaimana informasi disaring, diprioritaskan, dan disajikan kepada pengguna.

Algoritma kini berfungsi sebagai "penjaga gerbang" informasi yang menentukan produk mana yang lebih dahulu dilihat konsumen. Karena itu, muncul gagasan bahwa konsumen perlu memperoleh penjelasan sederhana mengenai dasar rekomendasi suatu produk, apakah karena promosi berbayar, tingkat popularitas, atau kesesuaian dengan preferensi pengguna.

Membangun Kepercayaan Ekonomi Digital

Para pengamat menilai transparansi algoritma marketplace tidak bertujuan menghambat inovasi teknologi. Sebaliknya, keterbukaan justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap platform digital.

AI terbukti membantu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, dan mempermudah pencarian produk. Namun, keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.

Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dipandang sebagai langkah awal menuju tata kelola perdagangan elektronik yang lebih bertanggung jawab. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mencegah informasi yang menyesatkan, melainkan memastikan masyarakat memahami bagaimana sistem digital membentuk keputusan konsumsi mereka sehari-hari.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More