SETARA Institute Catat 221 Kasus Pelanggaran KBB 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SETARA Institute merilis data pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2025 di Jakarta, Selasa (10/3/2026), dengan mencatat 221 peristiwa dan 331 tindakan sepanjang tahun.

SETARA Soroti Regulasi Diskriminatif

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan perbedaan antara istilah “peristiwa” dan “tindakan” dalam pemantauan pelanggaran. Peristiwa merujuk pada kejadian yang dibatasi ruang dan waktu, sementara tindakan berkaitan dengan aktor yang terlibat.

"Karena satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu aktor, jumlah tindakan yang tercatat sering kali lebih tinggi dibanding jumlah peristiwa," ujar Halili saat rilis laporan bertajuk “Reorientasi Kebijakan dan Tindakan Negara”.

Dalam laporan tersebut, SETARA mencatat 221 peristiwa dengan 331 tindakan pelanggaran sepanjang 2025. Meski angka itu sedikit menurun dibanding 2024, tren lima tahun terakhir dinilai masih stagnan.

Halili menyebut sejumlah kelompok minoritas masih menjadi sasaran utama intoleransi, terutama umat Kristiani dan komunitas Ahmadiyah.

Menurutnya, sejumlah regulasi dinilai berperan sebagai pemicu diskriminasi. Ia mencontohkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang pendirian rumah ibadah yang memuat syarat dukungan 90 pengguna dan 60 warga sekitar.

“Selama regulasi restriktif seperti ini masih berlaku, potensi pelanggaran kebebasan beragama akan tetap terbuka,” kata Halili.

Selain PBM 2006, ia juga menyoroti Surat Keputusan Bersama (SKB) 2008 terkait Ahmadiyah yang dinilai kerap digunakan sebagai dasar pembatasan terhadap kelompok tersebut.

Aktor Pelanggaran dan Rekomendasi Kebijakan

Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA Institute, Harkirtan Kaur, memaparkan bahwa pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh aktor non-negara dibanding aktor negara.

Dari total 331 tindakan, sebanyak 197 dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, 128 tindakan melibatkan aktor negara, dengan pemerintah daerah menjadi pelaku paling dominan melalui kebijakan yang dinilai diskriminatif.

Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah pola utama pelanggaran, antara lain keberadaan regulasi diskriminatif, keberpihakan aparat kepada kelompok mayoritas, serta penyederhanaan kasus intoleransi oleh pejabat publik.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyerangan rumah doa di Padang Sarai yang menyebabkan kerusakan bangunan serta melukai anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan.

Selain itu, diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah juga terus terjadi, termasuk pelarangan kegiatan Jalsah Salanah di beberapa daerah.

Laporan SETARA Institute juga menunjukkan Jawa Barat masih menjadi wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi.

Organisasi tersebut mendorong pemerintah melakukan reorientasi kebijakan dengan meninjau ulang regulasi yang dinilai diskriminatif serta memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.

SETARA juga mendorong percepatan penyusunan peraturan presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti PBM 2006 guna memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga Idulfitri 2026 meski harga minyak dunia menembus USD100 per barel.

Pemerintah Jamin Harga BBM Tetap Stabil

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Bahlil menegaskan kondisi pasokan energi nasional saat ini masih aman. Stok BBM maupun Liquified Petroleum Gas (LPG) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita melihat harga minyak dunia sekarang sudah melampaui USD100 per barel. Ini terjadi karena konflik Iran, Israel, dan Amerika. Tapi stok kita aman, tidak ada masalah,” ujar Bahlil.

Pernyataan itu disampaikan usai membuka Bazar Semarak Ramadhan 2026 di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga energi. Namun hingga Idulfitri, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah komprehensif menghadapi situasi global. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, pasokan BBM sampai Lebaran terjamin,” kata Bahlil.

Harga Minyak Dunia Naik akibat Konflik Timur Tengah

Lonjakan harga minyak mentah global terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, khususnya pada jalur distribusi minyak strategis.

Sejumlah laporan pasar energi menunjukkan harga minyak mentah dunia telah melampaui USD100 per barel. Bahkan minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) bergerak di kisaran USD100 hingga USD110 per barel.

Kenaikan harga tersebut dipicu potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah serta meningkatnya permintaan energi dari negara konsumen utama.

Meski tekanan harga global meningkat, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar energi dunia.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak harga minyak internasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Yusril Tegaskan Rehabilitasi Delpedro Sudah Diputus Pengadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ( Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan rehabilitasi Delpedro dkk telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026), sementara tuntutan ganti rugi ditempuh lewat praperadilan.

Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi permintaan Delpedro dan kawan-kawan agar negara memulihkan nama baik sekaligus memberikan ganti rugi setelah mereka divonis bebas.

Delpedro sebelumnya terseret perkara dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang berujung kericuhan pada Agustus 2025. Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain membebaskan para terdakwa, majelis hakim juga mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusan. Hal itu, menurut Yusril, berarti pemulihan nama baik telah diberikan melalui mekanisme peradilan.

“Majelis hakim telah menyatakan merehabilitasi nama baik, kemampuan, serta harkat dan martabat Delpedro dan kawan-kawan. Karena itu, hak rehabilitasi sudah dipenuhi melalui putusan pengadilan,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, dengan adanya putusan tersebut, Presiden tidak perlu lagi mengeluarkan keputusan khusus mengenai rehabilitasi apabila permohonan serupa diajukan.

Ganti Rugi Harus Ditempuh Melalui Praperadilan

Terkait tuntutan ganti rugi akibat penangkapan dan penahanan sebelum putusan bebas, Yusril menjelaskan bahwa mekanismenya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Menurut dia, permohonan ganti rugi dapat diajukan melalui proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Berdasarkan Pasal 176 dan 177 KUHAP baru, hakim yang memeriksa perkara pokok dapat pula memeriksa permohonan ganti rugi dalam sidang praperadilan,” kata Yusril.

Ia menegaskan pemerintah, kepolisian, maupun kejaksaan tidak dapat secara langsung memberikan ganti kerugian tanpa melalui putusan pengadilan.

Mekanisme tersebut, lanjutnya, telah diatur dalam Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP baru yang mengatur proses tuntutan ganti rugi akibat tindakan hukum.

Yusril mempersilakan Delpedro menempuh jalur hukum tersebut untuk memperjuangkan haknya.

Menurut dia, jika langkah itu ditempuh, perkara tersebut berpotensi menjadi preseden penting dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

“Jika dia mengajukan praperadilan untuk menuntut ganti rugi, bisa saja perkara ini menjadi yurisprudensi bagi penanganan kasus serupa di masa depan,” ujarnya.

Yusril juga menekankan bahwa aparat penegak hukum perlu berhati-hati sebelum melakukan penangkapan, penahanan, maupun penuntutan terhadap seseorang.

Jika alat bukti belum cukup kuat, menurutnya, tindakan hukum tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali.

“Apabila pada akhirnya terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, negara berkewajiban merehabilitasi dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul,” tegas Yusril.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kunjungan Pangdam XIX Tuanku Tambusai ke Kodim 0302 Inhu, Ini Pesannya

Duta Nusantara Merdeka | Indragiri Hulu 

Panglima Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Distrik Militer 0302/Indragiri Hulu pada Selasa (10/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan satuan sekaligus untuk meninjau langsung kondisi serta kesiapan prajurit di wilayah jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut Komandan Kodim 0302/Inhu, Bangun Bara Kurniawan Prabowo, beserta para perwira Kodim melalui tradisi penyambutan satuan.

Prosesi dimulai dengan pengalungan bunga, dilanjutkan laporan satuan oleh Dandim, penghormatan jajar prajurit, serta penampilan tari persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan.

Setelah prosesi penyambutan, Pangdam meninjau perkembangan pembangunan Markas Kodim 0302/Inhu yang saat ini terus dilakukan secara bertahap.

Kegiatan kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan video conference bersama satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Dalam agenda tersebut, Dandim 0302/Inhu juga memaparkan laporan satuan yang mencakup kondisi wilayah, pelaksanaan pembinaan teritorial, serta program kerja yang tengah dijalankan di wilayah Indragiri Hulu.

Pangdam Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Prajurit

Dalam arahannya kepada prajurit dan anggota Persit Kodim 0302/Inhu, Pangdam menekankan pentingnya menjaga disiplin serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, prajurit TNI harus mampu menjalankan tanggung jawab secara maksimal dengan tetap mengedepankan loyalitas dan dedikasi terhadap institusi serta negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemanunggalan antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan.

Hubungan yang harmonis dengan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan tugas teritorial yang dijalankan satuan kewilayahan.

Selain memberikan arahan, Pangdam juga menyampaikan motivasi kepada seluruh prajurit agar terus menjaga semangat pengabdian serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Rangkaian kunjungan kerja Pangdam XIX/Tuanku Tambusai di Kodim 0302/Inhu ditutup dengan kegiatan penanaman pohon di lingkungan satuan.

Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus bagian dari komitmen TNI dalam mendukung upaya menjaga keseimbangan alam.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar, serta diikuti oleh prajurit dan jajaran Kodim 0302/Inhu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA-RI Rilis Kaos Atribut Jurnalis Peliput Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) meluncurkan kaos atribut keanggotaan bagi jurnalis peliput peradilan di Jakarta, Sabtu (7/3).

FORSIMEMA-RI secara resmi memperkenalkan kaos atribut keanggotaan sebagai identitas organisasi bagi para jurnalis yang tergabung dalam forum tersebut.

Atribut ini diperuntukkan bagi anggota FORSIMEMA-RI yang selama ini menjalankan tugas peliputan di berbagai satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia.

Peluncuran atribut tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sekaligus mempererat solidaritas di antara para jurnalis yang aktif meliput perkembangan lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan peradilan di bawahnya.

Kaos atribut tersebut dirancang dengan warna dasar putih, dipadukan dengan logo FORSIMEMA-RI pada bagian dada serta aksen hijau tua di bagian lengan.

Desain tersebut, menurut pengurus forum, dipilih untuk merepresentasikan nilai profesionalisme, keterbukaan, dan kebersamaan di kalangan jurnalis peliput lembaga peradilan.

“Kaos atribut keanggotaan ini memadukan integritas sebagai fondasi moral dengan kolaborasi sebagai penggerak kerja bersama. Kombinasi itu penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama di wilayah kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan,” ujar Syamsul Bahri, dalam keterangan pers, Sabtu (7/3).

Menegaskan Integritas dan Kolaborasi Media

Selain menampilkan identitas organisasi, atribut tersebut juga memuat slogan “Integritas Oke, Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess.”

Menurut Syamsul Bahri, frasa “Integritas Oke” menekankan pentingnya kejujuran, etika, dan konsistensi sikap dalam menjalankan profesi jurnalistik.

“Tanpa integritas, informasi yang disampaikan kepada publik tidak memiliki nilai dan tidak akan dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, frasa “Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess” mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan kerja yang konstruktif antara media dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan.

Ia menilai peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks lembaga peradilan, sinergi antara media dan institusi negara dinilai penting untuk menjaga transparansi informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Syamsul Bahri menambahkan, media memiliki fungsi sebagai jembatan informasi yang akurat dan edukatif, sekaligus menjalankan peran kontrol sosial terhadap jalannya lembaga peradilan.

“Media juga menjadi mitra dalam menjaga marwah peradilan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan harapan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti dinamika dunia informasi di era digital yang semakin terbuka. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah memproduksi dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform, termasuk fenomena citizen journalism.

Namun demikian, wartawan profesional tetap memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, regulasi tersebut menegaskan bahwa media profesional tetap menjadi bagian penting dari pilar demokrasi.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri menilai komunikasi yang harmonis antara media eksternal dan unit hubungan masyarakat di lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan, menjadi faktor penting dalam penyampaian informasi kepada publik.

Ia juga menyinggung berbagai program yang terus disampaikan pimpinan Mahkamah Agung, termasuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto.

Menurutnya, program-program tersebut memerlukan dukungan komunikasi yang kuat antara lembaga dan media agar dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

“Harus ada harmonisasi dan komunikasi yang solid antara media dan humas. Tanpa sinergi tersebut, berbagai program yang dicanangkan pimpinan Mahkamah Agung tidak akan tersampaikan secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui peluncuran atribut resmi ini, FORSIMEMA-RI berharap semangat integritas, sinergitas, dan kolaborasi di kalangan jurnalis peliput peradilan semakin menguat.

Forum tersebut juga berharap komunikasi publik di lingkungan lembaga peradilan dapat terus berkembang secara transparan dan konstruktif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam Tuanku Tambusai Resmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Indragiri Hulu

Duta Nusantara Merdeka | Indragiri Hulu 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Ringin, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Senin (9/3/2026).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah pedesaan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di kawasan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses transportasi.

Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Menurut dia, kontribusi TNI melalui pembangunan infrastruktur tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan wujud kepedulian TNI AD untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

“Jembatan ini diharapkan memberi manfaat besar bagi warga Desa Ringin dan sekitarnya, terutama untuk mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses pelajar menuju sekolah,” ujarnya.

Dorong Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan

Keberadaan Jembatan Garuda Merah Putih diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan antarwilayah.

Akses penyeberangan yang sebelumnya terbatas kini menjadi lebih aman, termasuk bagi para pelajar yang setiap hari menuju sekolah dari desa sekitar.

Tokoh masyarakat setempat, Datuk Usman, juga menyampaikan apresiasi kepada TNI AD serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, acara peresmian turut diisi dengan penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat.

Usai kegiatan simbolis, Pangdam bersama pejabat daerah dan unsur Forkopimda meninjau langsung kondisi jembatan yang baru diresmikan tersebut.

Peresmian ini juga terhubung melalui video conference dengan peluncuran Jembatan Garuda Merah Putih secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat dari Aceh Utara bersama Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur TNI AD.

Pembangunan jembatan ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjadi simbol kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung pembangunan daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TNI Bangun 200 Jembatan Garuda, Akses Desa di Riau Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Riau 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han secara resmi meluncurkan Program 200 Titik Jembatan Garuda di Provinsi Riau, Senin (9/3/2026).

Program ini digagas sebagai upaya membuka akses desa-desa yang selama ini masih terisolasi, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di jalur penghubung Desa Belimbing dan Desa Ringin, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalur tersebut selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setempat.

Menurut Sitepu, pembangunan jembatan merupakan langkah konkret TNI dalam membantu masyarakat desa memperoleh sarana transportasi yang lebih layak.

“Program 200 Titik Jembatan Garuda ini bertujuan membuka isolasi desa dan mempermudah aktivitas masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun layanan kesehatan,” ujarnya.

Dorong Mobilitas dan Ekonomi Masyarakat

Selama ini, sebagian warga harus menempuh perjalanan lebih jauh karena keterbatasan jembatan yang memadai di wilayah tersebut.

Dengan adanya pembangunan jembatan baru, mobilitas masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Selain memperlancar akses antar desa, keberadaan jembatan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Distribusi hasil pertanian dan perkebunan menjadi lebih mudah, sehingga aktivitas ekonomi desa dapat berkembang lebih baik.

Sitepu menegaskan, TNI akan terus hadir melalui berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Sambut Ramadan, DYK Mahkamah Agung Salurkan 1.675 Paket Sembako Murah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi perempuan peradilan Dharmayukti Karini Mahkamah Agung menyalurkan 1.675 paket sembako murah bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/3), dalam rangka Ramadan.

Semangat Berbagi di Lingkungan Peradilan

Suasana Ramadan dimaknai dengan semangat berbagi oleh Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung. Organisasi perempuan di lingkungan peradilan itu kembali menggelar kegiatan sosial melalui penyaluran paket sembako murah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/3). Program ini menjadi agenda rutin DYK MA setiap Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan peradilan.

Pada tahun ini, DYK MA menyiapkan sebanyak 1.675 paket sembako murah. Paket tersebut berisi sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya minyak goreng, gula, mentega, dan biskuit.

Bantuan itu diperuntukkan bagi PNS Golongan I dan II, PPPK, pegawai outsourcing, petugas kebersihan, serta petugas keamanan yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung dan unit Eselon I di bawahnya.

Selain penyaluran paket sembako murah, organisasi ini juga memberikan santunan kepada para marbot atau pengurus masjid dan musala di lingkungan Mahkamah Agung sebagai bagian dari menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ketua MA: Bantuan Perkuat Kepedulian Sosial

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai program sosial yang digagas DYK MA menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.

Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan empati terhadap mereka yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sunarto juga menekankan bahwa kegiatan berbagi tidak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan peradilan.

“Ketika kita berbagi, kita juga sedang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosial serupa terus dikembangkan melalui berbagai program lain, seperti pemberian beasiswa bagi anak aparatur peradilan yang berprestasi, bantuan bagi panti asuhan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Titiek Poedji S. Suharto, menyatakan kegiatan sembako murah merupakan program rutin organisasi setiap Ramadan.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi sarana bagi anggota organisasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat peran Dharmayukti Karini di lingkungan peradilan.

Selain program sembako murah, DYK MA juga berencana menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan yang dijadwalkan pada Juli mendatang, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Acara itu turut disaksikan pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, pejabat Eselon I, serta pengurus pusat Dharmayukti Karini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Konsep Produk dalam Marketing Mix 7P, Kunci UMKM Menang di Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Materi edukasi pemasaran tentang konsep produk dalam strategi Marketing Mix 7P kembali diperkenalkan kepada pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat daya saing usaha.

Produk Bukan Sekadar Barang

Dalam dunia pemasaran modern, produk tidak lagi dipahami hanya sebagai barang yang dijual kepada konsumen. Produk mencakup nilai, manfaat, serta pengalaman yang diterima pembeli ketika menggunakan barang tersebut.

Konsep ini menjadi salah satu unsur penting dalam kerangka Marketing Mix 7P, yang menempatkan produk sebagai fondasi strategi pemasaran.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami konsep produk dapat membantu memperkuat posisi di pasar. Produk yang memiliki identitas jelas, kualitas konsisten, dan manfaat nyata cenderung lebih mudah diterima konsumen.

Atribut produk menjadi elemen yang menentukan persepsi pembeli. Semakin kuat atribut yang dimiliki, semakin besar peluang produk dipilih di tengah persaingan.

Beberapa atribut utama yang perlu diperhatikan antara lain merek, kemasan, dan kualitas produk.

Merek yang mudah diingat dan memiliki logo kuat dapat membantu membangun identitas usaha. Sementara itu, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga memberikan kesan profesional di mata konsumen.

Kemasan yang baik biasanya juga dilengkapi informasi penting seperti label halal, izin edar, atau sertifikasi lainnya.

Di sisi lain, kualitas produk tetap menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan pembeli. Produk pangan, misalnya, harus menjaga kesegaran bahan, stabilitas rasa, hingga standar penyimpanan yang tepat.

Tiga Tingkatan Produk dalam Pemasaran

Konsep produk dalam pemasaran juga dikenal memiliki tiga tingkatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemasaran yang dipopulerkan oleh Philip Kotler.

Tingkatan pertama adalah core product atau manfaat inti. Pada tahap ini, konsumen membeli produk untuk memenuhi kebutuhan utama, misalnya membeli ikan sebagai sumber gizi dan protein.

Tingkatan kedua adalah actual product, yaitu bentuk fisik produk yang terlihat oleh konsumen. Unsur seperti kemasan, merek, kualitas, komposisi, hingga label menjadi bagian penting pada tahap ini.

Sementara itu, tingkatan ketiga adalah augmented product atau nilai tambah. Nilai tambahan ini dapat berupa pelayanan ramah, edukasi cara penyimpanan produk, respons cepat kepada pelanggan, hingga jaminan kualitas.

Selain memahami struktur produk, pelaku usaha juga perlu mengetahui bahwa produk memiliki siklus hidup. Tahapan tersebut meliputi fase perkenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan.

Setiap tahap membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda agar produk tetap mampu bertahan di pasar.

Bagi UMKM, pemahaman mengenai konsep produk dinilai penting. Produk yang memiliki manfaat jelas, identitas kuat, serta nilai tambah umumnya lebih mudah dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sambut Ramadhan, ICATI Jakarta Bersama PMI Gelar Donor Saat Puasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia (ICATI) bersama PMI DKI Jakarta menggelar aksi donor darah di Jakarta Barat, Sabtu (7/3/2026), demi menjaga pasokan selama Ramadan.

Langkah kemanusiaan ini secara spesifik menargetkan pengumpulan 350 kantong darah. Kegiatan sosial ini dipandang sangat krusial di tengah momentum bulan suci.

Tujuannya sangat jelas, yakni membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah ibu kota. Saat puasa, angka partisipasi pendonor umumnya menurun drastis.

Bulan Ramadan sejatinya menjadi momen refleksi diri bagi umat beragama. Momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Antisipasi Penurunan Stok Darah Saat Puasa

Ketua ICATI Jakarta, Simon Hu, menegaskan komitmen teguh organisasinya. Mereka sengaja memilih waktu pelaksanaan kegiatan pada pertengahan bulan Ramadan.

"Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, jumlah pendonor darah biasanya minim," ujar Simon. Kondisi kritis ini kerap menyulitkan pihak PMI.

Kekurangan stok darah sering kali menjadi ancaman serius bagi keselamatan pasien. Karena itu, alumni institusi pendidikan Taiwan ini tergerak turun tangan.

Sebagai bentuk konsistensi, ICATI rutin mengadakan bakti sosial donor darah dua kali setahun. Salah satu agendanya selalu difokuskan pada bulan puasa.

Agenda kemanusiaan yang memasuki edisi ketujuh ini diketuai oleh Iwan Purnama. Ia meneruskan tongkat estafet inisiatif mulia dari para pendahulunya.

"Selama ini ICATI Jakarta berkomitmen mengadakan donor darah dua kali setahun," papar Iwan saat memberikan sambutan di hadapan para peserta.

Menurut Iwan, jadwal donor darah berikutnya biasanya berjarak enam bulan. Pelaksanaan tahap kedua tersebut diperkirakan jatuh pada bulan September mendatang.

Kolaborasi yang solid dengan PMI menjadi kunci kelancaran acara kemanusiaan ini. Kuota 350 kantong darah disesuaikan dengan kapasitas logistik harian PMI.

Apresiasi Tinggi bagi Pahlawan Pendonor Rutin

Wakil Sekretaris PMI DKI Jakarta, Bambang Sutarno, menyambut baik antusiasme peserta. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan kantong darah di Jakarta sangatlah tinggi.

Setiap harinya, tercatat ada sekitar 3.000 warga Jakarta yang rutin membutuhkan transfusi darah. Sinergi bersama komunitas penggerak mutlak diperlukan.

Bambang turut menyampaikan apresiasi khusus atas dedikasi Tjendera Limin. Tokoh senior di tubuh ICATI ini tercatat sudah mendonorkan darahnya hingga 72 kali.

"Ini adalah teladan buat kita semua," tegas Simon menambahkan pernyataan Bambang. Ia memprediksi Tjendera bisa mencapai rekor 100 kali donor segera.

Secara medis, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki nilai vital. Satu kantong darah memiliki potensi besar untuk menyelamatkan tiga nyawa manusia.

Demi memastikan kenyamanan seluruh peserta donor, tim medis PMI telah bersiaga penuh. Sedikitnya 14 tempat tidur disiapkan secara rapi di lokasi.

Tenaga kesehatan yang profesional juga dikerahkan secara optimal. Mereka bertugas mendampingi dan memeriksa kelayakan medis setiap calon pendonor darah secara teliti.

Aksi ini bukan sekadar membantu pemulihan pasien di rumah sakit. Donor darah rutin juga terbukti menyehatkan tubuh melalui regenerasi sel darah.

Mewakili Ketua PMI DKI Jakarta, H. Rustam Effendi, Bambang berharap kolaborasi ini berkesinambungan. ICATI diharapkan terus menjadi mitra strategis yang andal.

Di penghujung acara, para pengurus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Mereka juga mendoakan kelancaran ibadah puasa bagi umat Muslim hingga Idulfitri.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sambut Ramadhan, FWJI Korwil Kuningan Bagikan 500 Takjil di Cilimus

Duta Nusantara Merdeka | Kuningan 

Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Kuningan membagikan 500 paket takjil kepada pengguna jalan di Cilimus, Kuningan, Sabtu (7/3/2026), menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan sosial tersebut digelar di sekitar lampu merah Bandorasa, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Para anggota FWJI turun langsung ke jalan membagikan paket takjil kepada pengendara yang melintas.

Aksi berbagi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Ramadhan 1447 H yang diinisiasi FWJI Korwil Kuningan. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “FWJI Korwil Kuningan Berbagi Takjil – Bersama Membangun Bangsa.”

Sebanyak 500 paket takjil disiapkan untuk masyarakat. Pembagian dilakukan menjelang waktu berbuka puasa dan berlangsung tertib. Sejumlah pengguna jalan tampak menyambut kegiatan tersebut dengan antusias.

Wujud Kepedulian Sosial Insan Pers

Sekretaris Wilayah (Sekwil) FWJI Korwil Kuningan, Dewa, mengatakan kegiatan berbagi takjil merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus momentum mempererat kebersamaan antaranggota di bulan Ramadhan.

Menurutnya, kegiatan itu dapat terlaksana berkat kekompakan seluruh pengurus dan anggota FWJI Korwil Kuningan.

Dana untuk pelaksanaan kegiatan berasal dari kontribusi anggota serta donasi yang dihimpun secara swadaya.

“Alhamdulillah kegiatan berbagi takjil sebanyak 500 paket hari ini berjalan lancar. Semoga membawa berkah dan semakin mempererat kekompakan anggota FWJI,” kata Dewa.

Dorong Konsistensi Kegiatan Sosial

Ketua FWJI Korwil Kuningan, H. Ahmad Nurcahya, mengapresiasi partisipasi para anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan sosial tersebut.

Ia menilai aksi berbagi di bulan Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Kegiatan berbagi takjil ini adalah hal baik di bulan Ramadhan. Harapannya, seluruh anggota FWJI Korwil Kuningan tetap kompak dan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh pengurus, ketua, serta anggota FWJI Korwil Kuningan yang bersama-sama turun ke lapangan membagikan takjil kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, FWJI Korwil Kuningan berharap hubungan antara insan pers dan masyarakat dapat semakin erat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DNT Gelar Buka Puasa 500 Tim Syiar di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

PT Dianta Tour Travel menggelar buka puasa bersama ratusan tim syiar dari berbagai daerah di halaman kantor perusahaan di Pekanbaru, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara manajemen dan tim syiar yang selama ini berperan dalam pengembangan jaringan perusahaan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Sekitar 500 anggota tim syiar hadir dalam kegiatan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut. Mereka datang dari sejumlah daerah untuk berkumpul sekaligus memperkuat silaturahmi antaranggota jaringan.

Owner PT Dianta Tour Travel, H. Rio Kasairy, mengatakan tahun ini manajemen sengaja menggelar acara di halaman kantor perusahaan agar lebih banyak anggota tim syiar dapat hadir.

“Biasanya kegiatan buka puasa bersama kita adakan di hotel. Namun tahun ini sengaja dilaksanakan di depan kantor agar lebih banyak tim syiar yang bisa ikut berkumpul dan berbuka bersama,” ujar Rio.

Doa Bersama Jelang Pindah Kantor

Selain berbuka puasa bersama, manajemen juga mengajak seluruh tim syiar mengikuti doa bersama. Kegiatan itu dilakukan menjelang rencana perusahaan pindah ke kantor baru dalam beberapa bulan mendatang.

Menurut Rio, kantor baru tersebut memiliki kapasitas lebih luas dibanding kantor saat ini sehingga diharapkan mampu menampung aktivitas tim syiar yang terus berkembang.

Ia mengatakan kepindahan kantor diperkirakan akan berlangsung dalam lima hingga enam bulan ke depan.

“Pada kesempatan ini kami juga memohon doa dari seluruh tim syiar karena sekitar lima sampai enam bulan ke depan PT DNT akan pindah ke kantor baru milik sendiri yang lebih luas,” katanya.

Rio berharap kantor baru tersebut nantinya dapat memberikan kenyamanan bagi tim syiar, terutama anggota yang datang dari luar daerah.

Dorong Semangat Pengembangan Jaringan

Rio yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PWMOI Provinsi Riau menambahkan, kehadiran kantor baru diharapkan mampu meningkatkan semangat tim syiar dalam mengembangkan jaringan perusahaan.

Kantor tersebut direncanakan terdiri dari tiga unit ruko dengan ruang kerja yang lebih representatif.

Menurut dia, fasilitas yang lebih memadai akan mempermudah koordinasi serta kegiatan promosi yang selama ini dijalankan oleh tim syiar di berbagai daerah.

“Dengan kantor baru yang lebih luas, kami berharap tim syiar DNT bisa lebih nyaman dan semakin semangat menyiarkan DNT sehingga makin banyak masyarakat yang tertarik bergabung,” ujar Rio.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Menko Polkam Ajak Kolaborasi Wujudkan Ruang Digital Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama mewujudkan ruang digital aman bagi anak Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital terus didorong pemerintah. Salah satu langkahnya melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola platform digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengajak berbagai pihak berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terhadap kebijakan pemerintah di sektor perlindungan anak di dunia digital.

Langkah itu sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.

Menurut Djamari, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan ruang digital di Indonesia semakin aman bagi generasi muda.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, penggunaan platform digital oleh anak dan remaja terus meningkat setiap tahun.

Karena itu, pemerintah menilai perlindungan anak di ruang digital harus diperkuat melalui regulasi yang jelas serta pengawasan yang konsisten.

Regulasi Dorong Platform Digital Lebih Bertanggung Jawab

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menilai regulasi baru ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan era transformasi digital.

Aturan tersebut tidak hanya mengatur aspek teknologi dan operasional platform digital, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan psikologis dan sosial anak.

Pemerintah memandang ruang digital bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga lingkungan yang memengaruhi pembentukan karakter generasi muda.

Karena itu, regulasi ini juga diarahkan untuk menjaga ketahanan mental, adab perilaku, serta nilai moral anak-anak Indonesia.

Selain itu, aturan tersebut mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan platform digital.

Penyelenggara diharapkan mampu memastikan layanan yang mereka sediakan tidak menimbulkan risiko bagi anak-anak.

Dengan demikian, ekosistem digital yang berkembang di Indonesia dapat menjadi lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Ajak Semua Pihak Terlibat

Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut, pemerintah menilai keberhasilan perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Karena itu, Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam implementasinya.

Pihak yang diharapkan berpartisipasi mencakup kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara platform digital.

Dukungan juga diharapkan datang dari dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.

Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif di lapangan.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab bagi generasi muda di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Puslatpur Kodiklatad Gelar Bukber, Perkuat Mental Prajurit

Duta Nusantara Merdeka | Oku Timur 

Keluarga besar Pusat Latihan Tempur Kodiklatad menggelar buka puasa bersama di Aula Graha Widya Daya Yudha pada Jumat (6/3/2026) untuk mempererat kebersamaan prajurit dan keluarga.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Polsan Situmorang menekankan bahwa bulan suci Ramadhan memiliki makna penting bagi pembentukan karakter prajurit.

Menurutnya, Ramadhan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga sarana melatih kesabaran, memperkuat ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Ia menambahkan, kekuatan sebuah satuan tidak hanya bertumpu pada latihan fisik dan kemampuan tempur.

Ikatan kekeluargaan yang kuat di lingkungan satuan, kata dia, juga menjadi fondasi penting dalam membangun soliditas prajurit.

“Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat mental prajurit serta mempererat kebersamaan dalam keluarga besar Puslatpur,” ujarnya.

Santunan Anak Yatim Perkuat Nilai Kepedulian

Rangkaian kegiatan semakin terasa khidmat ketika digelar sesi pemberian tali asih kepada anak-anak yatim serta putra-putri warakawuri di lingkungan satuan.

Momen tersebut menjadi wujud kepedulian sosial keluarga besar Puslatpur kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Setelah itu, seluruh peserta bersama-sama melaksanakan buka puasa dan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah.

Kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan ini menunjukkan eratnya hubungan kekeluargaan di lingkungan Puslatpur.

Bagi prajurit dan keluarga, Ramadhan bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan ruang untuk memperkuat mental, kebersamaan, serta nilai kepedulian dalam pengabdian kepada bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Prajurit Korem 031/Wira Bima Bagikan Takjil untuk Warga di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Prajurit Korem 031/Wira Bima membagikan ratusan paket takjil kepada pengendara dan warga di sekitar Makorem, Pekanbaru, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan itu dilakukan menjelang waktu berbuka puasa. Para prajurit menyasar pengendara roda dua, roda empat, hingga warga sekitar yang masih berada di perjalanan.

Aksi berbagi tersebut berlangsung di sejumlah titik sekitar Makorem. Para prajurit berdiri di tepi jalan, menyerahkan paket takjil satu per satu kepada pengendara yang melintas.

Suasana sore itu tampak hangat. Sejumlah pengendara memperlambat kendaraan saat menerima takjil, sementara warga sekitar menyambut kegiatan tersebut dengan antusias.

Komandan Korem 031/Wira Bima, Agustatius Sitepu, mengatakan kegiatan berbagi ini merupakan bagian dari kepedulian sosial TNI kepada masyarakat.

Menurut dia, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi.

“Melalui kegiatan berbagi takjil ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi sekaligus mempererat silaturahmi antara prajurit TNI dan masyarakat,” ujarnya.

Upaya Mempererat Hubungan TNI dan Masyarakat

Selain membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan warga.

Sejumlah pengendara yang menerima takjil menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar prajurit Korem 031/Wira Bima.

Bagi mereka, pembagian takjil tersebut sangat membantu, terutama bagi pengendara yang belum sempat menyiapkan makanan berbuka saat masih berada di jalan.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memperlihatkan interaksi langsung antara prajurit dan masyarakat di ruang publik. Percakapan singkat hingga ucapan terima kasih dari warga mewarnai pembagian takjil sore itu.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib. Prajurit yang bertugas tetap memperhatikan keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan Makorem.

Melalui kegiatan sosial tersebut, Korem 031/Wira Bima berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata, khususnya selama bulan suci Ramadan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat Pekanbaru, Akses Pendidikan Diperluas

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru, Riau, Kamis (5/3/2026), untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu berjalan tepat sasaran.

Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan program Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk melihat perkembangan di lapangan sekaligus memastikan program pendidikan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kunjungan ke SRMA 31 Pekanbaru, Djamari Chaniago mengatakan pemerintah secara rutin mendatangi sekolah rakyat untuk mengevaluasi jalannya program.

Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk melihat kemungkinan kendala, sekaligus memastikan target program tercapai sebagaimana dirancang pemerintah.

“Kami datang ke sekolah-sekolah rakyat seperti ini untuk melihat apakah ada masalah, apakah sasarannya sudah tepat, dan apakah tujuan program tercapai,” ujar Djamari di hadapan guru dan siswa.

Perkembangan Sekolah Dinilai Signifikan

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam mengapresiasi perkembangan SRMA 31 Pekanbaru. Sekolah tersebut dinilai menunjukkan kemajuan cukup pesat meski baru beroperasi sekitar tujuh bulan.

Ia menilai capaian itu tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak. Mulai dari pengelola sekolah, pemerintah daerah, hingga dinas terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Dalam waktu tujuh bulan sudah terlihat perkembangan yang membanggakan. Ini tentu hasil kerja bersama banyak pihak,” kata Djamari.

Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kesulitan melanjutkan sekolah melalui jalur reguler.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia meningkat dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Djamari juga mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh.

“Belajarlah dengan baik. Kalian adalah harapan bangsa. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri,” ujarnya.

Peran Guru dan Dukungan Asrama

Selain menyapa siswa, Menko Polkam juga memberikan arahan kepada para guru. Ia menekankan bahwa guru memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Menurutnya, para pendidik tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan mental siswa.

Guru, kata dia, perlu membimbing siswa dengan penuh tanggung jawab, termasuk mengarahkan jika terdapat perilaku yang perlu diperbaiki.

“Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga membentuk mental yang kuat dan moral yang baik,” kata Djamari.

Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru Tengku Muhammad Hanafi Mustafa menjelaskan bahwa sekolah saat ini memiliki 47 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Seluruh siswa mengikuti sistem pendidikan berasrama, sehingga kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di kelas tetapi juga dilanjutkan dengan pembinaan di asrama.

“Anak-anak belajar bersama guru sampai sore, kemudian dilanjutkan pembinaan oleh wali asuh di asrama,” ujarnya.

Menurut Hanafi, dalam tujuh bulan terakhir perkembangan siswa terlihat cukup baik, baik dari sisi akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Sejumlah siswa juga merasakan manfaat langsung dari program tersebut.

Indah Lestari, siswa kelas X, mengatakan sekolah rakyat membantu siswa dari keluarga kurang mampu karena berbagai kebutuhan belajar difasilitasi sekolah.

“Semua kebutuhan disediakan, mulai dari sepatu, baju, sampai laptop,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Raihan Syahputra. Ia menilai program Sekolah Rakyat membuka kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

“Saya ingin belajar lebih serius dan meraih prestasi untuk membanggakan orang tua,” katanya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam agenda tersebut turut hadir sejumlah pejabat Kemenko Polkam, termasuk Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan serta beberapa deputi yang membidangi koordinasi politik, pertahanan, keamanan, dan komunikasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kesepakatan ART RI dan AS Dikritik Ekonom, Dinilai Asimetris

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dibahas dalam diskusi publik pada Kamis (5/3/2026) memicu perdebatan terkait dampak ekonomi dan kedaulatan kebijakan.

Kesepakatan dagang tersebut kembali menjadi sorotan. Perjanjian yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART) itu dinilai membuka peluang akses pasar, namun juga menyimpan sejumlah klausul yang dianggap tidak seimbang.

Pemerintah memandang ART sebagai langkah strategis untuk mengamankan tarif nol persen bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Namun sejumlah ekonom menilai manfaat tersebut relatif terbatas dibandingkan konsekuensi kebijakan yang harus dipenuhi.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, menyebut perjanjian tersebut tidak memberikan keuntungan signifikan dari sisi akses pasar. Ia menilai kesepakatan itu justru menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan.

“ART merupakan kesepakatan yang buruk,” kata Riandy dalam Diskusi Publik Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI–AS yang digelar LaporIklim, via zoom meeting.

Menurut dia, perjanjian tersebut tidak semata berkaitan dengan kepentingan komersial. ART juga menyentuh aspek penyelarasan keamanan (security alignment) dan nilai proyek strategis antara kedua negara.

Secara ekonomi, kata Riandy, ART hanya mengamankan akses bagi sekitar 1.819 produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Jumlah itu diperkirakan setara dengan sekitar dua persen dari total ekspor nasional.

Selain itu, keuntungan tarif nol persen bagi sektor tekstil dinilai sangat bergantung pada impor bahan baku dari Amerika Serikat. Padahal, saat ini negara tersebut bukan pemasok utama bagi industri tekstil Indonesia.

Untuk komoditas kapas, kontribusi Amerika Serikat terhadap impor Indonesia hanya sekitar 8,7 persen. Angka itu berada di bawah Tiongkok yang mencapai 29,4 persen serta Brasil sekitar 20,7 persen.

Sementara untuk man-made fiber, kontribusi Amerika Serikat bahkan hanya sekitar 0,3 persen. Sebaliknya, Tiongkok menyumbang sekitar 65,1 persen dan Vietnam 12,4 persen.

Riandy menilai harga bahan baku tekstil dari Amerika Serikat juga relatif lebih mahal dibandingkan pemasok lain. Jika pelaku usaha dipaksa menyesuaikan rantai pasok dengan sumber bahan baku tersebut, gangguan produksi berpotensi terjadi.

“Jika dunia usaha dipaksa membeli bahan baku lebih mahal dari AS, disrupsi rantai pasok bisa terjadi dan manfaat akses pasar menjadi tidak signifikan,” ujarnya.

Kewajiban Impor Energi hingga Isu Kedaulatan Kebijakan

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah kewajiban dalam ART berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi perekonomian nasional.

Salah satu klausul yang disoroti adalah kewajiban Indonesia mengimpor minyak dan gas dari Amerika Serikat senilai sekitar 15 miliar dolar AS atau setara Rp253 triliun.

Menurut Bhima, kebijakan tersebut dapat memperlebar defisit neraca perdagangan migas sekaligus menekan nilai tukar rupiah. Harga minyak dari Amerika Serikat diperkirakan lebih mahal sekitar 2–6 dolar per barel dibandingkan harga acuan MOPS Singapura.

Ia juga menilai potensi peningkatan penggunaan biodiesel sebagai respons terhadap risiko krisis minyak global justru memiliki konsekuensi ekologis.

“Impor migas meningkat, sementara ekspansi perkebunan sawit untuk biodiesel berpotensi memperluas deforestasi,” katanya.

Kesepakatan ART juga memuat kemungkinan penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sebagian barang impor dari Amerika Serikat. Kebijakan ini dikhawatirkan melemahkan industri komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Di sisi lain, terdapat pula ketentuan yang dinilai dapat membatasi ruang kerja sama Indonesia dengan negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Bhima menilai kondisi tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam blok perdagangan yang lebih eksklusif. Dampaknya, ruang diplomasi ekonomi dan kerja sama transisi energi bisa menjadi lebih sempit.

Perjanjian ini juga mencakup kewajiban pencampuran bioetanol 10 persen pada 2030 atau skema E10. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat memicu ekspansi pembukaan lahan baru, terutama di wilayah Merauke, Papua, yang saat ini masuk proyek strategis nasional.

Selain itu, Indonesia juga diwajibkan memfasilitasi impor batu bara dari Amerika Serikat. Padahal Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dan tengah mendorong pengurangan produksi domestik.

Menurut Bhima, ketergantungan pada batu bara berpotensi menambah beban subsidi energi sekaligus memperlambat proses transisi menuju energi bersih.

Perjanjian ART dijadwalkan mulai berlaku pada 20 Mei 2026. Namun masih terdapat peluang renegosiasi dalam waktu 60 hari setelah notifikasi resmi kedua negara.

CELIOS menyatakan telah mengirimkan surat keberatan kepada Presiden pada 23 Februari lalu. Lembaga tersebut bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mempertimbangkan langkah hukum.

“Masih ada peluang untuk menggugat ke PTUN atas dugaan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional,” ujar Bhima.

Dampak terhadap Industri Media dan Ekosistem Digital

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, menyoroti potensi dampak ART terhadap industri media nasional.

Ia mengatakan klausul dalam kesepakatan tersebut membuka peluang bagi investor Amerika Serikat untuk memiliki perusahaan media di Indonesia.

Menurut Nany, kondisi ini berpotensi memperbesar dominasi modal asing dalam industri media. Jika terjadi, agenda editorial dapat dipengaruhi kepentingan ekonomi global.

Selain itu, perjanjian tersebut juga memuat ketentuan yang tidak mewajibkan platform digital asal Amerika Serikat membayar lisensi konten atau berbagi pendapatan dengan media domestik.

“Perjanjian ini dapat melemahkan upaya membangun ekosistem digital yang lebih adil,” kata Nany.

Ia menilai ketika media lokal menghadapi tekanan ekonomi dan kepemilikan semakin terkonsentrasi pada modal besar, ruang bagi jurnalisme independen berpotensi menyempit.

Situasi itu dikhawatirkan berdampak pada kualitas informasi publik. Isu sosial dan lingkungan bisa semakin tersisih, sementara narasi pembangunan ekonomi menjadi lebih dominan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rapimnas IKA PMII Bahas Optimisme Ekonomi dan Konsolidasi Organisasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pertama masa kepengurusan 2024–2029 di Jakarta, Kamis (5/3/2026), membahas konsolidasi organisasi serta kontribusi alumni menghadapi dinamika global.

Acara dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh jajaran pengurus pusat, mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, hingga perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pakar.

Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menegaskan Rapimnas menjadi momentum penting untuk merumuskan arah organisasi sekaligus merespons perkembangan ekonomi dan politik nasional.

Menurutnya, forum ini juga menyoroti pentingnya membangun optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan global. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen dalam beberapa tahun ke depan.

Diskusi dalam Rapimnas turut menyoroti perlunya sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sejumlah tokoh dari Kementerian Keuangan dan mantan pejabat Bank Indonesia dihadirkan untuk memberikan perspektif strategis terkait situasi ekonomi 2026.

“Pembahasan ini menjadi landasan bagi alumni PMII untuk ikut memberi kontribusi pemikiran dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik,” kata Fathan.

Selain isu ekonomi, Rapimnas juga menjadi ruang konsolidasi organisasi pada awal periode kepengurusan. Tahun pertama difokuskan pada penguatan struktur dan koordinasi internal.

Hingga saat ini, PB IKA PMII telah melantik sekitar 16 hingga 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di berbagai daerah. Antusiasme tinggi juga datang dari wilayah Indonesia Timur yang aktif membangun kepengurusan baru.

Konsolidasi Organisasi dan Agenda Strategis Nasional

Rapimnas kali ini mengusung tema “IKA PMII Mengawal Indonesia Berdaya, Berkeadilan, dan Kontributif dalam Konstelasi Global.”

Tema tersebut menegaskan upaya organisasi memperluas kontribusi alumni, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam isu internasional seperti ekonomi, energi, dan ketahanan pangan.

Fathan menjelaskan, tahun pertama kepengurusan diarahkan pada fase konsolidasi atau tandhim al-harakah. Tahapan ini mencakup penguatan kepengurusan wilayah, mengaktifkan kembali DPW yang belum optimal, serta memperkuat jaringan organisasi di tingkat daerah.

Setelah konsolidasi dianggap solid, organisasi akan memasuki tahap berikutnya yang berfokus pada transformasi gerakan. Pada fase ini, alumni diharapkan lebih aktif berkontribusi dalam berbagai sektor strategis.

Rapimnas juga dirancang menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan ketatanegaraan yang akan menjadi panduan gerak organisasi ke depan.

Ketua panitia pelaksana, Muhammad Rodli Kaelani menyampaikan Rapimnas pertama PB IKA PMII tahun 2026 ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

“Meski berlangsung di bulan Ramadan, antusiasme alumni tetap tinggi. Peserta sudah memenuhi ruangan sejak siang hari,” ujarnya.

Acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi alumni PMII lintas generasi. Sejumlah tokoh nasional dari pemerintahan, legislatif, organisasi keagamaan, hingga kalangan akademisi turut hadir.

Di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Selain itu hadir pula tokoh agama Said Aqil Siroj, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tokoh organisasi kemahasiswaan.

Rapimnas ini juga menjadi ruang evaluasi perjalanan organisasi sekaligus penyusunan proyeksi kerja empat tahun ke depan. Hingga kini, perwakilan dari sekitar 30 pengurus wilayah IKA PMII telah bergabung dalam struktur organisasi.

PB IKA PMII berharap konsolidasi yang tengah berjalan dapat memperkuat peran alumni dalam mendukung pembangunan nasional serta memperluas kontribusi Indonesia di tingkat global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bareskrim Polri Eksekusi Aset Judi Online Rp58,1 Miliar untuk Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi aset hasil tindak pidana pencucian uang dari perjudian online senilai Rp58,1 miliar di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Eksekusi tersebut dilakukan sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan mengatakan, selain melakukan eksekusi, pihaknya juga menyerahkan objek hasil perampasan tersebut kepada negara melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Langkah ini, kata Himawan, merupakan bagian dari upaya konkret penegakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online, termasuk penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Ia menjelaskan, proses eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang sebelumnya disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Menurutnya, pemanfaatan data analisis transaksi keuangan menjadi elemen penting dalam menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online.

Eksekusi Aset dari 133 Rekening

Himawan menyebutkan, hingga saat ini terdapat 16 laporan polisi yang berasal dari 20 LHA PPATK dan telah diproses hingga memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dari seluruh perkara tersebut, aparat berhasil mengeksekusi aset yang berasal dari 133 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp58.183.165.803.

Seluruh aset tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai representasi pemerintah untuk selanjutnya disetorkan sebagai penerimaan negara.

Penyerahan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas tindak lanjut laporan analisis dari PPATK, serta bagian dari transparansi kepada publik dalam proses penegakan hukum.

Fokus Putus Aliran Dana Judi Online

Himawan menegaskan, penindakan yang dilakukan tidak hanya menyasar operator atau penyelenggara perjudian online.

Aparat penegak hukum juga menelusuri transaksi keuangan operasional melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang guna memutus aliran dana yang menopang aktivitas perjudian tersebut.

Menurutnya, praktik perjudian online telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan berpotensi merugikan tatanan ekonomi nasional.

Karena itu, penanganan kasus tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga dilanjutkan dengan upaya perampasan aset hasil kejahatan untuk negara.

Di akhir keterangannya, Himawan menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah mendukung pengungkapan perkara tersebut.

Ia menyebut PPATK, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, pihak perbankan, serta masyarakat yang memberikan informasi dan dukungan dalam penanganan kasus perjudian online.

Kolaborasi antarlembaga tersebut, menurutnya, menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pemberantasan perjudian online sekaligus memulihkan aset negara dari hasil kejahatan keuangan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Beri Arahan Prajurit Kodam XIX Tuanku Tambusai di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago memberikan pengarahan kepada prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Makodam XIX, Kamis (5/3/2026).

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo hadir langsung mendampingi kegiatan tersebut bersama para pejabat utama Kodam dan para komandan satuan di wilayah jajaran.

Sejumlah pejabat dari Kemenko Polkam turut mendampingi Menko Polkam dalam kunjungan ini. Di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Deputi IV Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan, serta Deputi V Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Selain itu hadir pula Staf Khusus Menko Polkam Mayjen TNI (Purn.) Syafnil Armen dan Ahmad Dedi, beserta sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Polkam. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau juga tampak mengikuti kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan pembukaan resmi oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana berlangsung khidmat sebelum memasuki agenda utama pengarahan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam beserta rombongan ke Makodam XIX. Menurutnya, kehadiran pimpinan pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan moril bagi prajurit di wilayah tugas.

Tekankan Stabilitas dan Sinergi Antarinstansi

Dalam pengarahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya peran TNI, khususnya jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, terutama antara TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya.

Penyerahan Cenderamata dan Penutup Kegiatan

Usai pengarahan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menyerahkan cenderamata kepada Menko Polkam sebagai tanda penghargaan atas kunjungan tersebut.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penulisan kesan dan pesan oleh Menko Polkam pada buku tamu Makodam. Isi pesan tersebut selanjutnya dibacakan oleh Pangdam XIX/Tuanku Tambusai di hadapan para peserta.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Menko Polkam, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, para pejabat yang hadir, serta prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More