Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Riset dan Inovasi dengan Peneliti Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Uni Eropa telah lama mendukung kerja sama internasional dalam kegiatan riset, menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

European Research Day dirancang untuk memajukan karir peneliti Indonesia dengan memberikan peluang untuk melakukan penelitian di Eropa bersama mitra Eropa serta menghasilkan publikasi dan inovasi yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. 
 
Dalam sambutannya Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi mengatakan, Indonesia sangat menghargai insiatif European Research Days yang membuka kesempatan bagi para pakar Indonesia untuk menumbuhkan karir riset di Eropa. 

"Uni Eropa sendiri telah lama menunjukkan komitmennya bagi kemajuan Indonesia, bukan hanya di sektor pendidikan secara umum, melainkan juga di bidang riset, teknologi dan inovasi," kata Bambang saat European Research Days (ERD) 2020, bertemakan “Boost Your Research Career in Europe. Senin (19/10)

Sementara itu, Bapak Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan, “Riset dan inovasi merupakan inisiatif global yang semakin membutuhkan kerja sama antara banyak mitra guna menawarkan solusi terhadap tantangan global yang tidak mengenal batas negara, seperti pandemi COVID-19. 

Sejak COVID-19 merebak, katanya, kegiatan penelitian dan inovasi Uni Eropa telah menjadi salah satu andalan kami yang paling berdampak untuk mengatasi penyakit tersebut. Hingga September 2020, Uni Eropa  telah menginvestasikan € 458,9 juta dari program Horizon 2020, untuk penelitian dan inovasi yang secara khusus menangani pandemi ini.

Bapak Piket menambahkan, Selain COVID-19, Uni Eropa berkomitmen untuk mengatasi tantangan terbesar saat ini yaitu perubahan iklim. Beberapa minggu yang lalu, Komisi Eropa baru saja meluncurkan peluang untuk mengajukan proposal melalui Kesepakatan Hijau Uni Eropa (European Green Deal call). 

"Selain itu, tegasnya, Peluang pendanaan melalui program Horizon 2020 ini menyediakan € 1 miliar untuk menanggapi krisis iklim. Peluang pendanaan terbuka untuk kerjasama internasional dalam konteks Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," pungkasnya. 

European Research Day (ERD) 2020 difasilitasi oleh EURAXESS ASEAN menghadirkan rangkaian webinar mulai dari tanggal 19-26 Oktober 2020. (Arianto)

 


 



 

Share:

Himbauan DPP GAAS Menyikapi UU Omnibus Law


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyikapi demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Law, dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kerugian fasilitas umum ditaksir Rp. 20 miliar atas pengrusakan demo Kamis (8/10). Demikian pula miliaran rupiah lainnya yang terjadi di kota-kota lainnya. 

Menyerukan kepada kader, simpatisan, anggota dan pengurus DPP Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP-GAAS) di seluruh tanah air agar menahan diri, tetap tenang dan tetap bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19. 

Berpijak dari kondisi Jakarta dan kota-kota lainnya, maka kami DPP GAAS mengimbau sebagai berikut :

Pertama, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar menunda penandatanganan UU Omnibus dalam 1 bulan setelah Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020 menyetujui undang undang tsb.

Kedua, bila dirasa perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka segeralah terbitkan agar adanya kepastian hukum dimana UU Ketenakejaan Tahun 2003 masih dianggap relevan. 

Ketiga, kepada para mahasiswa, buruh dan unsur lain yang menolak hendaknya dapat menahan diri sambil menunggu keputusan penting yang akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. 

Keempat, ketidaksetujuan terhadap substansi UU Cipta Kerja pun dapat diuji melalui Judicial Review (PUU) ke Mahkamah Konstitusi.

Kelima, marilah semua pihak berpegang teguh pada Pancasila khususnya Sila ke-4, dimana musyawarah adalah pegangan kita di dalam mengambil keputusan. Kecurigaan bahwa Undang tersebut merugikan rakyat hendaknya dapat ditelaah kembali secara terbuka dan transparan dengan melibatkan semua pihak. 

Demikian sikap kami dari DPP GAAS terhadap pengesahan UU Omnibus Law untuk dimaklumi. Rudy Silva, SH Ketua Umum dan Suta Widhya, SH Sekretaris Jenderal. Menyampaikan Kepada www.dutanusantaramerdeka.com

Share:

Kampung Rakyat Indonesia Menyesalkan RUU Omnibus Law Di Sahkan



Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pemerintah dan DPR Akhirnya menyetujui Pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU, pengesahan tersebut diambil setelah Didukung oleh 7 (tujuh) Fraksi-fraksi di DPR yakni PDI P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, sedangkan Fraksi PKS dan Demokrat Menolak Di Sahkan.

Pengesahan UU Cipta Kerja tersebut mendapatkan Reaksi dari seluruh rakyat Indonesia, baik para Politikus, Akademi, Ormas Muhammadiyah, dan terutama dari Serikat Buruh se Indonesia.


Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I pun menyatakan Kekecewaan dan Menyesalkan Keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah dan DPR tersebut.

"Kita Sangat Menyesalkan Pengesahan RUU Omnibus Law ini, karena banyak hal yang bertentangan dan merugikan kaum buruh" ujarnya.

Pemerintah dan DPR terkesan memaksakan kehendaknya, karena tidak mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan, Walaupun Pemerintah mengatakan Membuka ruang dialog namun itu tetap tidak bisa dilaksanakan, sebab Muhammadiyah, Serikat Buruh telah berbulan-bulan memberikan Masukkan dan Saran, hasilnya tidak mengubah keputusan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah dan DPR kata Presiden Kampung Rakyat Indonesia di Medan. **
Share:

Anteraja Bidik Segmen B2B Melalui BisnisAja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Anteraja, perusahaan jasa pengiriman barang berbasis teknologi di bawah PT Tri Adi Bersama terus memperluas segmen pelanggannya dengan meluncurkan BisnisAja dengan target 1.000 pelanggan sampai akhir tahun 2020.

Layanan BisnisAja adalah platform yang ditujukan bagi pelaku bisnis dan korporasi yang membutuhkan kemudahan dalam sistem pengiriman. Segmen Pelaku Bisnis dan Korporasi (Business to Busniess/B2B) merupakan segmentasi baru Anteraja yang sebelumnya hanya melakukan pengiriman e-commerce untuk retail/individual customer (last mile).

CEO Anteraja, Suyanto menyampaikan, Melalui BisnisAja, diharapkan Anteraja dapat melayani pelanggan dari segmen B2B, hingga akhir tahun 2020 platform
BisnisAja ditargetkan untuk dapat melayani 1.000 pengguna.

"Sebelumnya, segmen bisnis yang banyak dilayani oleh Anteraja masih berasal dari platform e-commerce, selain itu juga melayani segmen social commerce, dan C2C (retail melalui aplikasi Anteraja)," kata Suyanto dalam keterangan tertulis. Jum'at (07/08)

Selain itu, kata Suyanto, BisnisAja memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha seperti: pengelolaan pemesanan pengiriman secara daring, sistem resi otomatis, kemudahan dalam pelacakan paket, sistem penagihan bulanan dan sebagainya sehingga berpotensi meningkatkan pesanan. Setelah melakukan pemesanan pengiriman melalui BisnisAja, pengguna akan difasilitasi layanan jemput barang gratis oleh Anteraja tanpa minimum kuantitas barang yang dijemput.

Menurut Suyanto, Layanan BisnisAja membidik segmen B2B dengan tujuan mempermudah mereka melakukan analisa biaya pengiriman paket secara otomatis (cost management), dan pemantauan pengiriman dengan menyediakan laporan pengiriman melalui dashboard (operation management). Untuk menggunakannya, pelanggan harus melakukan pendaftaran melalui https://bisnis.anteraja.id/register agar mendapat akses ke dashboard
BisnisAja untuk mengelola semua aktivitas pengiriman.

Dalam dashboard BisnisAja, lanjutnya, tersedia fitur yang disediakan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam memantau pengiriman seperti fitur order filter, daily order, order milestone, SLA progress, address book dan report.  Rencananya akan ada fitur add bulk order dimana dengan fitur ini pelaku bisnis dapat melakukan pemesanan pengiriman lebih dari 20 pesanan sekaligus. Fitur-fitur dalam dashboard BisnisAja ditujukan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan pemantauan seluruh aktivitas pengiriman menggunakan BisnisAja.

"Sebagai perbandingan, 6 juta paket telah dikirimkan oleh Anteraja pada 2019, sedangkan total pengiriman hingga pertengahan tahun 2020 sudah melebihi 8 juta pengiriman. Didukung dengan titik layanan yang tersebar di 240 kota di seluruh Indonesia dan lebih dari 4.000 Satria (Kurir Anteraja), Anteraja tercatat mampu melayani 150.000-200.000 pengiriman setiap harinya," pungkasnya. (Arianto)




Share:

SGB Gelar Festival Mizuiku “Aku Cinta Air Bersih”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Suntory Garuda Beverage (SGB) menggelar Festival Mizuiku Nasional (FMN) pertama pada Rabu (05/08) di Indonesia. Dengan format edukasi virtual selama 120 menit, FMN berlangsung secara meriah dan diikuti oleh 250 anak dan guru perwakilan dari 18 sekolah Adiwiyata dari 6 daerah di Indonesia.

Ratusan undangan lainnya, diantaranya jurnalis, Manajemen Suntory Garuda Beverage dan Grup Perusahaan Induk Suntory di Jepang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia (HPAI), karyawan SGB dan anak-anaknya, turut menyaksikan lewat streaming media.

Cicilia Sulastri, SH., M.Si. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan, Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif PT. Suntory Garuda Beverage meluncurkan program Mizuiku – pendidikan konservasi air (Aku Cinta Air Bersih) yang berlangsung sejak tahun 2019.

"Kami berharap Program Mizuiku dapat mendorong warga sekolah khususnya pendidik dan peserta didik dalam melakukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) terutama dalam penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah yang terkait dengan aspek konservasi air,” kata Cicilia saat live lewat streaming media kanal resmi youtube Suntory Garuda Beverage. Rabu (05/08)

“Mizuiku - Aku Cinta Air Bersih” adalah program berkelanjutan dari Suntory Jepang untuk mempromosikan kesadaran
dan pentingnya air bersih kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi agen-agen perubahan dalam usaha pelestarian air bersih. Mizuiku diawali 2004 di Jepang dan hadir di Indonesia pada 2019.

Pada kesempatan yang sama, Ong Yuh Hwang, Chief Executive Officer & President Director, Suntory Garuda Beverage, mengatakan, “Kami sangat senang dapat membagikan Mizuiku di Indonesia. Pada tahun kedua pelaksanaannya, kami bersyukur atas dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, sehingga Mizuiku dapat berjalan selaras dengan Adiwiyata yaitu Program Pendidikan Berbasis Lingkungan Hidup di Sekolah.”

Menurutnya, Mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa di masa Pembelajaran Jarak Jauh,
Mizuiku secara khusus mengembangkan modul pembelajaran dan pelatihan secara virtual. Bagi Kepala Sekolah dan Guru, mereka dapat terlibat pada kelas Train-the-Trainer bersertifikasi dan kompetisi strategi mengajar modul lingkungan. Bagi Siswa, kami menggelar Festival Mizuiku, kelas virtual serta perlombaan yang memberikan anak-anak
proyek sederhana untuk pemeliharaan air bersih.

Selain itu, lanjutnya, Mizuiku juga akan berfokus kepada pembinaan sekolah dalam pemilahan dan pengolahan sampah untuk memastikan konservasi air bersih. Program Mizuiku akan difasilitasi oleh tim guru yang memiliki kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan yang kuat. Seperti halnya pada 2019, kami juga memobilisasi karyawan SGB untuk terlibat dalam kelas pembelajaran maupun program air bersih bagi sekolah dan masyarakat.

Setelah seremoni pembukaan secara singkat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, tutur Ong Yuh Hwang, Festival Mizuiku Nasional (FMN) dilanjutkan dengan penjelasan interaktif tentang daur air, air bersih di lingkunganku, menara air yang mengajarkan pentingnya menanam pohon serta bagaimana cara menjaga air tetap bersih melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Materi di pos-pos pembelajaran ini dilakukan dengan video animasi, tarian Mizuiku, tepuk daur air, tepuk ciri air bersih dan beragam percobaan sederhana.

Ong Yuh Hwang menambahkan, Festival Mizuiku Nasional (FMN) akan dilanjutkan dengan Festival Mizuiku Wilayah (FMW) untuk area Jakarta pada 14 Agustus 2020, Gowa dan Sidoarjo pada 18 Agustus 2020 dan Banjarbaru dan Tangerang pada 25 Agustus 2020
mendatang. FMW melibatkan jumlah peserta antara 300 - 600 anak-anak dan guru per wilayah.

Melanjutkan pendidikan Aku Cinta Air Bersih yang dimulai pada 2019, pada tahun kedua ini, Mizuiku mendapatkan dukungan dari sekolah-sekolah yang telah mendapat sertifikasi Adiwiyata. Dengan komitmen yang kuat dari warga sekolah, Mizuiku diyakini menjadi nilai tambah bagi praktek pembelajaran pemeliharaan lingkungan hidup di Sekolah
Adiwiyata, khususnya terkait konservasi air bersih.

Selanjutnya, ucap Ong Yuh Hwang, pada sesi-sesi Mizuiku Train-the-Trainer bersertifikasi, Kepala Sekolah dan Guru akan diajak untuk mengidentifikasi potensi serta permasalahan air di lingkungannya. Hasil identifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) karena belajar mengenai pelestarian air bersih, seyogyanya dapat dilakukan pada beragam mata pelajaran dan harus dikaitkan dengan konteks keseharian siswa di rumah, sekolah dan lingkungannya. Sehingga siswa dapat dengan mudah mempraktekkan pengetahuan serta kemampuan pelestarian air bersih yang telah diperolehnya.

Berjalan simultan dengan program edukasi, imbuhnya, Mizuiku juga memberikan akses air bersih dan sanitasi, konservasi air melalui panen air hujan, biopori, penghijauan serta pengelolaan sampah plastik, kepada sekolah dan komunitas di lokasi produksi Perusahaan. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan Mizuiku bagi Indonesia yang lebih bersih dan hijau, sehingga kita bersama dapat mewariskan lingkungan dan air bersih kepada generasi berikutnya.

Selain itu, katanya, SGB berbagi misi korporasi yang sama dengan perusahaan induknya, Suntory, yaitu: “to Create Harmony with People and Nature” serta semangat pendiri Suntory: "Giving back to Society" sebagai misi besar perusahaan untuk mewariskan segala hal yang baik bagi generasi kita selanjutnya.

"Bangga menjadi bagian dari Suntory Group, SGB menekankan pentingnya keberlanjutan air bersih. Bukan saja karena air merupakan inti bisnis perusahaan tapi air juga merupakan sumber daya paling berharga untuk mendukung kehidupan manusia," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Kontraktor Sewenang-wenang Terobos Lahan Warga Nias Utara


Duta Nusantara Merdeka | Gunung Sitoli
Pembangunan sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan mobilitas ekonomi serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak yang sah pemilik lahan atau tanah, maka hal itu sudah jelas bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Edizaro Lase, Pemilik lahan mengungkapkan, Hal ini dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dengan sewenang-wenang dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

"Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun  jembatan Sungai Lo'o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan," tutur Edi Lase kepada awak media di Jakarta. (25/07)

Edi Lase menambahkan,  Pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin dan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Beliau sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo'o untuk kepentingan masyarakat.

Tetapi ia menegaskan hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah.

Selain itu, tegas Edi Lase, Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi seperti seruan Presiden Joko Widodo.

Kepada awak media Ama Tiar Halawa selaku pelaksana pekerja lapangan secara singkat menyatakan, kalau harus ganti rugi dari ini semua, maka saya akan menyampaikan kepada pihak kontraktor sebagai mana mestinya prosedur yang ada," ucapnya. (Arianto)



Share:

Kolaborasi Baru dari Industri Guna Tingkatkan Konektivitas di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Asosiasi Global System for Mobile Communications (disingkat menjadi GSMA), Proyek Telekomunikasi Infra (di singkat menjadi TIP/Telecom Infra Project), Universitas Telkom dan para operator jaringan seluler pada Rabu (22/07) meluncurkan TIP Community Lab –sebuah langkah awal dari sebuah rencana yang  komprehensif untuk meningkatkan konektivitas di Indonesia secara signifikan dengan mengembangkan, menguji, dan menggunakan teknologi baru.

Tujuan dari Lab Komunitas TIP Universitas Telkom dan program yang menyertainya meliputi:

- Mengevaluasidan memberikan validasi terhadap solusi yang dikembangkan oleh komunitas TIP untuk diadopsi peluncurannya oleh MNO.

- Percepatan transisi dari laboratorium ke lapangan.

- Pelatihan untuk mendukung Integrator Sistem (Systems Integrator) lokal dan tenaga kerja MNO guna melayani ekosistem dengan lebih baik.

- Mengadakan lokakarya, hackathon dan bootcamp.

Dr Ismail, Direktur Jenderal Kominfo mengatakan: "Menyelesaikan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah menjadi masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Masalah ini menjadi lebih sulit diatasi oleh negara-negara dengan tantangan geografis seperti gunung atau kepulauan serta populasi pedesaan yang tersebar. Untuk menjawab masalah ini, sejumlah besar investasi diperlukan tidak hanya pada serat optik terestrial atau bawah laut, tetapi juga pada satelit.

"Solusi lain bisa dalam bentuk terobosan teknologi. Dengan teknologi yang ada saat ini, upaya untuk mencakup semua populasi akan menjadi sangat mahal. Pendekatan baru seperti Open Radio Access Network (Open RAN) dapat menjadi alternatif untuk membuat infrastruktur lebih    terjangkau. Sebagian besar CAPEX yang digunakan     untuk menyebarkan broadband seluler terkait dengan RAN. Setiap pengurangan biaya RAN akan bermanfaat bagi operator," ujar Ismail saat webinar.

"Kami menyambut inisiatif yang dilakukan oleh GSMA, TIP, dan Universitas Telkom untuk mengembangkan teknologi ini. Kami berharap kemitraan glokal (global lokal) ini dapat memberikan solusi lokal demi membantu menyelesaikan masalah infrastruktur TIK. Kemitraan ini juga akan mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan para operator telekomunikasi (MNO) untuk memanfaatkan potensi industri telekomunikasi masa depan di Indonesia," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof Dr. Adiwijaya, S.Si.,M.Si, Rektor Universitas Telkom mengatakan, Kami sangat senang dan bersyukur menjadi bagian dari kolaborasi ini serta menjadi tuan rumah Komunitas Lab TIP di Indonesia. Lab ini akan menjadi pusat untuk pengembangan solusi inovatif dan kolaborasi internasional antara Universitas Telkom, pemerintah Indonesia, GSMA, para operator seluler, dan industri yang lebih luas.

Kami berharap dapat bekerja sama untuk mendukung terciptanya Indonesia yang lebih kuat dan lebih terhubung dalam waktu dekat melalui perluasan konektivitas digital, platform digital baru dan layanan digital.

Sementara itu, Julian Gorman, Kepala APAC, GSMA mengatakan: “GSMA dengan bangga mendukung peluncuran inisiatif kolaborasi laboratorium dan industri ini denganTIP, Kominfo, Universitas Telkom dan Operator Seluler. Inisiatif ini adalah langkah penting dalam memanfaatkan inovasi dan semangat ekonomi digital Indonesia, dan memposisikannya sebagai regional, dan bahkan global, influencer di era teknologi jaringan seluler ini.

"Laboratorium ini akan membangkitkan potensi dalam penyebaran jaringan baru,teknologi dan layanan seluler baru, pekerjaan dan ekspor untuk Indonesia. Kami akan memperjuangkan kemajuannya dengan semangat," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Aksi RUU HIP Berubah Menjadi Aksi Tuntutan Pemakzulan Jokowi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR. berubah manjadi aksi pemakzulan Presiden Jokowi dan minta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bubarklan, Hal itu terlihat dari berbagai Spanduk dan poster mereka serta teriakan mereka saat unjuk rasa.

Jelas terlihat Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan ‘Makzulkan Jokowi’. Menanggapi hal tersebut Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran.

Massa aksi dari ormas Islam memadati depan Gedung DPR sisi arah Slipi. Massa aksi berkerumun di dekat mobil komando.

Sejumlah massa tampak membawa spanduk-spanduk bertuliskan ‘Ma’zulkan Jokowi’, ‘Bubarkan PDIP’, dan ‘Tolak RUU HIP dan Tangkap Inisiatornya’.

Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel. “Lawan lawan lawan PKI, lawan PKI NKRI Harga Mati,” ujar salah seorang orator.

Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (Lumat). Berikut isi kelima tuntutan tersebut:

1. Makzulkan Jokowi
2. Bubarkan PDIP
3. Tolak RUU HIP & Tangkap Inisiator
4. Tolak RUU Omnibus Law
5. Batalkan UU Corona

Polisi masih berjaga di lokasi demo. Lalu lintas sudah dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Situasi gerimis, namun massa tetap bertahan.

Diketahui, demo hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa. Massa pertama yakni dari PA 212 dan ormas Islam yang menolak RUU HIP. 

Massa kedua merupakan aliansi buruh yang menolak omnibus law.

Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa. Polisi tampak memasang dua pagar kawat berduri untuk memisahkan massa ormas Islam dan aliansi buruh. Massa ormas Islam berada di sisi jalan arah Slipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menilai tuntutan massa PA 212 dkk yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi salah sasaran. Donny juga mengingatkan soal perbedaan pemakzulan dan makar. **

Kontributor DNM : Ayubdin Nasution
Share:

KPU : Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundurkan Menjadi 2027



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan wacana Pelaksanaan Pemilu Serentak yang rencananya akan digelar pada tahun 2024 Kemungkinan diundur hingga tahun 2027.

Pemilu Serentak Tahun 2024  akan menggabungkan seluruh pelaksanaan pemilihan yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara bersamaan dan serentak di seluruh Indonesia.

Namun Wacana Muncul bahwa Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Digeser Menjadi Tahun 2027, dan hal ini sedang digodok oleh Pemerintah dan DPR RI dalam proses Revisi Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, demikian disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar  Nasional Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Era New Normal.

Lebih Lanjut Ilham belum bisa memastikan secara rinci pengunduran Pemilu Serentak Tahun 2027 karena masih dalam tahap pembahasan awal Karena Saat ini Pemerintah dan DPR masih menggagas, merencanakan dan merancang Undang-Undang tentang format Pilkada dan pemilu yang tepat buat kita semua, ujarnya. **

Share:

Tolak Penggiringan Opini soal Rasisme, Ayo Kita Perkuat Jiwa Nasionalisme


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Melalui siaran pers nya yang di terima redaksi media online, Sabtu, 20 Juni 2020, Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)  memberikan pernyataan  sikap mengenai perlunya menolak isu provokasi yang di kembangkan bernuansa Rasisme, karena isu rasisme akan mudah memantik bara api kebencian di Papua dan Indonesia, ketika berita bohong dan selebaraan bernuansa adu domba beredar luas di media sosial, sudah  seharusnya masyarakat dapat memfilter isi berita yang memuat ujaran kebencian dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Selain itu kami menghimbau agar di tingkatkan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta  TNI-Polri untuk menangkal isu rasisme yang bernuansa provokasi, kami meminta stop melakukan provokasi yang akan memperkeruh persoalan kemanusiaan, selain itu isu rasisme harus segera di redam, kami mengajak masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan provokasi dengan memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan atau rasisme dari kasus George Floyd di Amerika Serikat untuk menyulut aksi massa yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum.

"Saat nya kita berpegang teguh pada nilai-nilai   Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA Dalam bingkai NKRI, kita akan rugi apabila terpancing melakukan aksi kekerasan dan kerusuhan karena yang akan menderita rakyat dan berdampak langsung secara ekonomi rakyat.

Untuk itulah maka kami meminta pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan ormas, maupun masyarakat luas harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan terus menggalang soliditas masyarakat agar memiliki sikap menghormati antar sesama, karena isu  rasisme apapun bentuknya akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Segala bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa harus di lawan,  jangan sampai aksi kerusuhan terjadi kembali di Papua, kami menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang dialogis dan damai.

Kami yakin aparat TNI dan Polri di Papua yang merupakan garda depan dan ujung tombak di lapangan dapat menjaga wilayah teritorial di Papua, serta dapat menjamin keamanan masyarakat, marilah kita hindari bentuk provokasi yang berbau rasisme dan SARA agar dapat menghindari konflik di Papua, kepada kaum muda agar jangan terjebak dan di manfaatkan media sosial dengan terus menggoreng isu-isu yang sedang berkembang.

Mengutip pernyataan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua untuk terus bersama-bersama dengan aparat TNI/Polri menjaga stabilitas keamanan di masing-masing wilayah. Peran serta semua elemen sangat dibutuhkan dalam menjaga tanah Papua ini tetap aman dan kondusif.

Presiden Joko Widodo sering kali menyatakan   bahwa: "Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang di anak tirikan dan di anak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Harapan ini menumbuhkan kembali semangat jiwa nasionalisme, program  pembangunan yang di gagas oleh Presiden tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi juga sampai ke tingkat desa." 

Kebijakan membangun tersebut kemudian menjadi kebijakan makro di dalam kabinet kerja Jokowi, sehingga implementasi dari Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di rasakan seluruh masyarakat.

Kebijakan pembangunan  dalam Platform kabinet kerja Jokowi bertujuan membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa. Koneksitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan NKRI, hal ini merupakan konsep ke-indonesia-an yang selama ini masih ter-fragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur.

Presiden Jokowi sekarang telah melakukan berbagai terobosan dengan  membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air.

Demikianlah pernyataan sikap kami.


Azmi Hidzaqi
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia

Share:

Ciptakan Situasi Kamtibmas Masa Pandemi Covid-19 Kapolres Majalengka Gandeng Tokoh Agama Dan Ulama Pesantren


Duta Nusantara Merdeka | Majalengka
Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso menggandeng tokoh agama, ulama, dan pesantren dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif pada masa pandemi Covid-19.

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso didampingi PJU Polres Majalengka bersilaturrahmi dengan beberapa Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di wilayah hukum Polres Majalengka, salah satunya dengan KH.Bunyamin Ma'aruf di Pondok Pesantren Shobarul Yaqien Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Jum'at (12/6/2020).


Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso menyampaikan, bahwa silaturahmi dengan tokoh agama, ulama, tokoh pemuda untuk mengajak bersama-sama menjaga kondusifitas dan ikut membantu menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Peran ulama, tokoh agama, pesantren sangat penting dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai Covid-19, dengan memberikan edukasi kepada warga dan santri untuk mematuhi protokol kesehatan,“ terang AKBP Bismo.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka memohon doa kepada para ulama, agar Majalengka tetap kondusif dan wabah covid-19 berakhir. Serta Kapolres Majalengka memberikan bantuan Bhakti Sosial Pemberian Sembako Beras, Masker Kain, serta Perangkat Ibadah ke Ketua Ponpes Shobarul Yaqien.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan peninjauan di sekitaran lokasi Pondok Pesantren dengan salah satu Kegiatan Produktif terkait produksi Pupuk Kandang oleh Pondok Pesantren yang sudah berproduksi sejak 2004 dan didistribusikan ke para Petani di wilayah Jawa Barat.


Selain itu pula, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso cek untuk calon Pondok Pesantren Tangguh, dengan kemandirian dalam ketahanan pangan dan pengelolaanya. Diantaranya Pesantren Shobarul Yaqin memproduksi pupuk organik, serta memiliki beberapa kolam ikan sumber ketahanan pangan. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Workshop Jurnalistik Pra UKW DPP MOI Berjalan Sukses


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Terobosan untuk meningkatkan SDM Wartawan Online dengan kegiatan Workshop Jurnalistik Pra UKW (Uji Kompetensi Wartawan) gelombang pertama yang diselenggarakan DPP MOI (Media Online Indonesia) menggandeng Solopos Institute, Sabtu (6/6) pukul 08.00-12.00 WIB yang dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom berjalan sukses.

"Terima kasih kepada Solopos Institute yang telah bekerjasama dengan kami dalam kegiatan workshop jurnalistik pra UKW, terima kasih kepada teman teman media online di Indonesia yang telah mengikuti, ini pertama kali kami lakukan mudah mudahan berkelanjutan," ujar Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring.

Sementara itu Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan yang juga Ketua Pelaksana Workshop, menyampaikan terima kasih kepada para peserta, nara sumber, moderator dan fasilitator yang telah berpartisipasi dan berperan aktif mensukseskan kegiatan hingga workshop jurnalistik pra UKW yang dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom berjalan lancar dan sukses.

“Ukuran sukses kegiatan workshop ini ada tiga indikator, sukses kepesertaan yakni 100 orang terdiri dari 92 peserta, 2 narasumber utama, 1 moderator, 5 fasilitator. Sukses teknis pelaksanaan, berjalan lancar melalui virtual zoom, audio dan video relatif bagus. Sukses penyampaian pembekalan materi jurnalistik pra UKW oleh narasumber utama, banyak memberikan wawasan terkait UKW dan memaparkan kaidah-kaidah keilmuan jurnalistik,” papar Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

Rudi Sembiring - Ketua Umum DPP MOI

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MOI, Yusuf Rizal, mengatakan bahwa mengingat banyaknya peminat pada gelombang pertama workshop jurnalistik pra UKW ini, DPP MOI akan mengadakan sesi gelombang kedua yang akan dilaksanakan dalam waktu berdekatan, serta menindaklanjuti dari hasil workshop pra UKW ini, DPP MOI akan segera melaksanakan kerjasama dengan Solopos Institute untuk pelaksanaan UKW.

“Kegiatan worskhop jurnalistik pra UKW merupakan upaya DPP MOI mengajak anggotanya untuk menimba ilmu tentang jurnalistik sebagai bekal mengikuti UKW, diharapkan seluruh peserta bisa mengikuti dan memanfaatkan workshop ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Sekretaris Jenderal DPP MOI, HM. Jusuf Rizal.

Kegiatan workshop jurnalistik pra UKW berlangsung selama empat jam tersebut menampilkan dua nara sumber utama dari Solopos Institute, Suwarmin dan Syifatul Arifin.

Suwarmin sebagai pemateri awal memaparkan tentang UKW, Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, UU Penyiaran, Jurnalistik Dasar, Penulisan Berita, Penulisan Esay, Penulisan Artikel. Pemateri kedua Syifaul Arifin menjelaskan tentang teknik UKW, didalamnya ada materi UKW yang diujikan, model uji UKW, syarat kelulusan.

"Tidak usah khawatir dengan UKW, karena materi yang diujikan merupakan pekerjaan sehari-hari rekan-rekan wartawan," ujar Narasumber Solopos Institute, Syifaul Arifin.**
Share:

Jadi Tersangka, Jusuf Rizal : Itu Resiko Pemimpin LSM LIRA yang Tegas


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kabar Pendiri dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal dijadikan tersangka oleh Poldasu terkait “kebijakan internal organisasi” kembali merebak setelah kelompok pelapor menyebarluaskan di media sosial.  Kasus ini bergulir sudah sejak tahun 2016, namun karena tidak cukup bukti dalam proses pemeriksaan, HM. Jusuf Rizal sudah minta SP3, tapi pertengahan tahun 2017 tiba-tiba justru dijadikan tersangka. 

Ketika diminta komentarnya oleh media, pria berdarah Madura-Batak itu mengatakan bahwa kasus penetapan dirinya sebagai tersangka sudah pertengahan tahun 2017. Itu merupakan resiko sebagai pemimpin LSM LIRA dengan Rekor Muri, ketika harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan. Cuma aneh memang kebijakan internal organisasi, kok bisa diproses hukum.

“Kasus ini sebenarnya sederhana. Di LSM LIRA Dewan Pendiri itu memiliki kewenangan tertinggi. Saat Dewan Pendiri menerbitkan SK, namun ada kelemahan karena hanya ditandatangani salah satu Dewan Pendiri dari Lima Dewan Pendiri. Maka dalam rapat disepakati untuk merevisi SK dengan cara mencabut yang lama dan menerbitkan yang baru,” tegas HM. Jusuf Rizal.

Secara kronologis dipaparkan bahwa saat melakukan konsolidasi ke Sumut, menjawab pertanyaan wartawan, HM.Jusuf Rizal selaku Ketua Dewan Pendiri LSM LIRA menyebutkan SK 001 pengangkatan Olies Datau sebagai Presiden LSM LIRA Periode 2015-2020 ada kelemahan. Untuk itu SK tersebut akan dicabut guna direvisi dengan menerbitkan SK Baru yang ditandatangani semua Dewan Pendiri LSM LIRA.

Namun yang terjadi adalah Olis Datau, 31 Maret 2016 melaporkan HM.Jusuf Rizal ke Mabes Polri atas pelanggaran UU ITE mentransformasikan berita yang dianggapnya merugikan dirinya dengan bukti hasil pemuatan media cetak dan online di Sumut. Tapi karena tempat kejadian di Sumut, Mabes Polri kemudian melimpahkan berkas pengaduan ke Polda Sumut.

Dalam proses penyidikan setelah memanggil saksi-saksi termasuk Dewan Pendiri LSM LIRA, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. Proses pencabutan SK untuk diperbaharui sudah sesuai mekanisme organisasi dan kewenangan Dewan Pendiri yang memiliki kewenangan tertinggi dalam organisasi.

Karena tidak ada yang salah dan penyidik tidak memiliki bukti pelanggaran, maka HM. Jusuf Rizal selaku terlapor meminta Poldasu segera menerbitkan SP3 (Surat Pemghentian Penyidikan Perkara). Namun kasusnya digantung oleh Poldasu hingga kemudian setelah tujuh bulan, pertengahan tahun 2017, Poldasu menetapkan HM. Jusuf Rizal jadi tersangka.

Atas penetapan tersebut, HM. Jusuf Rizal melawan dan menanyakan dasar penetapan dirinya jadi tersangka. Karena menurutnya ada yang tidak beres dalam proses penetapannya. Tidak jelas dasarnya tiba-tiba jadi tersangka? Untuk itu, selaku aktivis yang kritis, ia meminta dasar penetapan, sebab ada yang menurutnya janggal dan dipaksakan.


Pertama, lanjut pria yang juga Sekjen DPP MOI (Media Online Indonesia) itu, kebijakan menerbitkan dan mencabut SK itu urusan internal organisasi dan sesuai AD/ART tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Kedua, Pelaporan 31 Maret 2016 adalah tentang SK yang dicabut untuk diperbaharui, tapi lucunya dasar penetapan tersangka adalah cuitan di Medsos Facebook (FB) Tanggal 2 April 2016.

Masalahnya pun berbeda. Yang dijadikan dasar penetapan karena kata “makar”. Dimana tanggal 1 April 2016 menjawab pertanyaan cuitan di FB yang meenanyakan, ”Apakah Olies Datau, masih menjadi Presiden LSM LIRA atau tidak?”. HM. Jusuf Rizal kemudian tanggal 2 April 2016 memberi jawaban, bahwa Olies Datau sudah diberhentikan oleh Dewan Pendiri sebagai Presiden LSM LIRA sejak 1 April 2016 dengan empat alasan.

Adapun empat alasan tersebut adalah : 1. Tidak mau menjalankan amanat Munas; 2. Melanggar konstitusi organisasi; 3. Memecah belah organisasi (Olies Datau membuat Ormas Perkumpulan Lira baru dengan logo, nama, atribut yg sama); dan 4. Makar terhadap organisasi (Memalsu tanda tangan dewan pendiri untuk membuat organisasi baru Lira seolah-olah itu hasil Munas).

Kata makar itulah yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Tapi saat berdebat dengan penyidik, HM.Jusuf Rizal mengatakan hukum itu bukan keranjang sampah dan semau penyidik menetapkan tersangka seseorang. Masak laporan pelanggaran hukum 31 Maret 2016, tentang pencabutan SK, kenapa penetapan tersangka yang dijadikan bukti adalah bukti cuitan di FB tanggal 2 April 2016.

Penyidik pun menurut HM.Jusuf Rizal telah mengakui bahwa kasus pelaporan HM.Jusuf Rizal sangat sumir. Ada dugaan titipan dan intervensi hukum dari pihak tertentu agar HM. Jusuf Rizal dapat “Dijadikan tersangka” kemudian langsung “Ditangkap”.
Atas dasar bukti yang sumir itu kemudian disepakati agar segera diterbitkan SP3.

Tetapi hidup ini bukan sekedar benar dan salah. Ada ruang abu-abu dimana kepentingan terus berusaha bermain agar HM. Jusuf Rizal tetap bisa dipenjara. Penyidik pun tak bisa lagi komunikasi, padahal sudah menjanjikan dalam tiga hari setelah gelar perkara akan diterbitkan SP3. Namun hingga lebih dari dua minggu SP3 tidak kunjung terbit dari Poldasu.

Proses selanjutnya HM. Jusuf Rizal melakukan Pra Peradilan atas penetapan tersangka oleh Poldasu untuk mencari bukti-bukti lain yang dimiliki pelapor dan untuk memperoleh keadilan. Hasilnya Pra peradilan HM. Jusuf Rizal dikalahkan dan Poldasu menang.

Poldasu pun mengajukan berkas Perkara HM.Jusuf Rizal ke Kepengadilan Sumut. Namun  Berkas Perkara dikembalikan ke Poldasu, karena jika yang dijadikan dasar penetapan HM.Jusuf Rizal menjadi tersangka adalah kata “Makar” sesuai tempat kejadian, maka proses hukum lanjutannya ada di Pengadilan Jakarta Timur.

“Saya sudah di BAP lagi oleh Penyidik Poldasu untuk menjelaskan, siapa Pendiri LSM LIRA itu dan kewenangannya. Kemudian menjelaskan kata “makar” yang dimaksud itu adalah untuk organisasi, bukan untuk negara. Kata makar sesuai kamus besar bahasa Indonesia juga identik dengan kata culas,” tegas Jusuf Rizal 

Jusuf Rizal kepada media, juga menyebutkan sudah menerima surat tindak lanjut proses hukumnya dilimpahkan Poldasu ke Polda Metro. Sebagai terlapor yang dijadikan tersangka karena kata makar, ia ingin proses hukumnya segera masuk ke pengadilan agar dalam persidangan diketahui, mana yang benar dan salah. Setiap warga negara harus patuh pada hukum.

Ketika disinggung dirinya dijadikan tersangka kemudian diviralkan oleh kelompok Olies Datau selaku pelapor, Jusuf Rizal tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa. Memang banyak yang konfirmasi atas penyebaran dirinya jadi tersangka. Namun setelah diberi penjelasan justru banyak sahabatnya yang bersimpati dan menilai pelapor tidak paham konstitusi organisasi.

Lanjut Jusuf Rizal Menjadi pemimpin itu memang penuh resiko. Sebagai aktivis, ia tahu resikonya, termasuk ancaman penjara maupun pembunuhan. Jadi seperti pepatah, Ia menyebutkan jika takut ombak jangan membuat rumah ditepi pantai. **
Share:

BNI Hi-Movers Sisihkan THR Rp 130,2 Miliar untuk Tangkal Virus

Wujudkan Covid Safe BUMN


Duta Nusantara Merdeka | 
Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang jatuh pada 24 – 25 Mei 2020, akan menjadi Lebaran yang istimewa bagi para BNI Hi-Movers, demikian karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kini disebut. Tidak seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya, para BNI Hi-Movers terpanggil jiwa sosialnya untuk turut peduli terhadap orang – orang yang terdampak Pandemi Covid – 19, dengan menyisihkan sebagian dari Tunjangan Hari Raya (THR). Aksi sosial massal BNI Hi-Movers ini berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 130,2 miliar, siap disalurkan untuk keperluan mendesak pemberantasan Covid -19.


Aksi bersama ini juga sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap optimis dengan cara berbagi kebaikan kepada pihak yang berjuang mengatasi dampak Covid-19. BNI ingin membangun kebersamaan, dengan menyatakan bahwa BNI selalu ada untuk masyarakat dalam kondisi apapun terutama yang sedang berlangsung sekarang. Harapannya, semakin cepat dampak Covid-19 ini diatasi, maka semakin cepat pula kehidupan ekonomi masyarakat kembali normal. Donasi dana THR karyawan ini dibungkus sebagai bentuk program #AntarkanSemangat kepada semua orang yang berjuang melawan Covid -19.


“BNI Hi-Movers ada untuk Indonesia dengan memberi kontribusi langsung dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19, sehingga ekonomi dapat kembali berjalan. Momentumnya sangat tepat dengan Bulan Suci Ramadan dimana setiap kebaikan akan tercatat berlipat ganda,” ungkap Wakil Direktur Utama BNI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Rabu (20 Mei 2020).


Donasi pegawai BNI itu rencananya akan disalurkan pada 2 kelompok besar bantuan, yaitu Bantuan Kesehatan dan Bantuan Pangan. Bantuan Kesehatan akan disalurkan ke 10 Klinik Swamed di 10 daerah berbeda, dan mengadakan 2 mobil ambulance berstandar penanganan penderita Covid -19. Bantuan kesehatan juga akan dialokasikan untuk mengadakan 3 set alat PCR, 10.000 Alat Pelindung Diri (APD), serta 51.000 test Covid – 19. 

    Adapun Bantuan Pangan akan disalurkan dalam bentuk Sembilan Bahan Makanan Pokok (sembako). Bantuan Sembako itu akan menyentuh 313.000 keluarga. **
Share:

Ketua Harian MOI : Di Tengah Krisis Covid-19, Pemerintah Harus Hemat Anggaran dan Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah telah menyiapkan anggaran fantastis untuk membiayai Program Prakerja sebesar Rp. 20 triliun, diantaranya sebesar Rp. 5,6 triliun untuk membiayai pelatihan online. Anggaran ini akan dibagikan kepada starup unicorn seperti Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pintar Mahir, Kemenaker, dan MauBelajarApa sebagai penyedia aplikasi jasa pelatihan online bagi peserta Prakerja.

Dana sebesar Rp. 5,6 triliun kalau dibagikan ke seluruh peserta yang direncanakan berjumlah 5,6 juta orang, maka peserta akan mendapatkan tambahan dana stimulus sebesar Rp. 1 juta per orang, pun demikian lebih bijak jika dana tersebut dapat dialihkan untuk mengurangi beban defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Berdasar Perpres No. 64/2020, iuran Peserta Mandiri (PBPU dan BP) Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan per 1 Juli 2020.

Dengan kompleksitasnya persoalan tersebut membuat Ketua Harian DPP Media Online Indonesia (MOI) Siruaya Utamawan, S.E angkat bicara. Menurutnya, anggaran Prakerja yang dibagikan kepada Starup Unicorn tersebut justru membebani keuangan negara. 

"Bila memang ada penyedia jasa pelatihan online gratis seperti prakerja.org kenapa kita harus memakai aplikasi yang berbayar ? ini pemborosan anggaran." ujarnya.

"Saya berfikir sebaiknya Anggaran Biaya Prakerja 5,6 triliun tersebut dapat dapat dialihkan ke BPJS Kesehatan, itu akan lebih bermanfaat guna membantu meringankan beban rakyat di tengah situasi wabah pandemik Covid-19 (corona) wabil khusus Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan," lanjut Siruaya yang juga menjabat sebagai Vice President KSPI. 

Menurut data BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri untuk Kelas II dan Kelas I per 30 April 2020 berjumlah 13,5 jt orang. Dengan perhitungan pro rata atas kenaikan berdasarkan Perpres No. 64/2020 yaitu Kelas II Rp. 49.000,- dan Kelas I Rp. 70.000,- maka hitungan pro ratanya adalah sebesar Rp. 59.500.- 

"Saya hitung dengan perhitungan pro rata, maka BPJS Kesehatan berpotensi meraup dana kenaikan iuran dari Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I sampai akhir tahun 2020 (Juli - Desember 2020) adalah hanya sebesar Rp. 4,8 triliun. Itu artinya bila Rp. 5,6 triliun Anggaran Prakerja dialihkan mengkonversi potensi penerimaan iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Kelas II dan Kelas I, maka dapat dipastikan lebih dari cukup alias surplus Rp. 800 milyar, itupun kalau tidak ada yang turun kelas. Apabila banyak peserta yang turun kelas, maka peluang BPJS Kesehatan meraup selisih kenaikan iuran akan lebih kecil lagi," beber Ketua DPP FSP KEP - KSPI ini. 

Siruaya Utamawan meminta pemerintah harus lebih kreatif mencari solusi penghematan anggaran di tengah situasi wabah Covid-19. Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang dapat menenangkan bukan malah menimbulkan kegusaran Rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Pemerintah harus menghemat anggaran dan menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan setidaknya hingga awal tahun 2021. Salah satu solusinya adalah mengalihkan Rp. 5.6 triliun Anggaran Prakerja. Itu uang rakyat yang bisa jadi diperoleh dari hutang," tutup Ketua Harian DPP MOI ini. (*)
Share:

DPP MOI Bagikan Sembako Masker Sanitizer Kepada Jurnalis



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) memberikan Paket Sembako, masker dan Sanitizer kepada 50 Jurnalis.

Pemberian paket ini berlangsung di Gedung Galary Scano Jalan Cempaka Putih Timur XVII no. 21 Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam kegiatan ini,  Ketua Dewan Pembina DPP MOI sekaligus Sekjen DPP Asppeparindo H.  Toufic Rachman SH,  SE, Ketua Umum DPP APIKI Drs.   H.  Anto Suroto, SH,  SE,  MM, Ketua Umum UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih
Sekretaris Jenderal Drs.  KH Jusuf Rizal, MM 

Menurut Sekjen DPP MOI Drs. H.M. Jusuf Rizal, MM pemberian paket ini dalam rangka membantu para insan pers dari dampak pandemik Corona Virus Deases 19 (Covid 19).

"Kita tahu insan pers merupakan garda terdepan dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan Covid 19 setiap hari. Dan kita tahu tugas para insan pers merupakan amanat pemerintah untuk mensukseskan Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB)," ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Pemberiaan Paket Sembako dan Alat pelindung Diri (APD)   sekaligus sebagai pencanangan program DPP MOI sekaligus meresmikan Posko Peduli Jurnalis Terhadap Dampak Covid 19 yang bersekretariat di Kantor DPP MOI. 

Dengan terbentuknya Posko Pedali Jurnalis Covid di 19 ini akan wahana membantu para jurnalis yang membutuhkan bantuan sembako, masker dan saniter dan kebutuhan lainnya. 

Sementara itu Ketua Umum APIKI H Anto Suroso, SE,  SH,  MM sangat mendukung Program DPP MOI "Peduli  dampak Pandemik Covid 19 "APIKI siap mendukung," katanya. 

Selain itu, Bendahara Umum, Chandra Manggih memang Bantuan ini tidak seberapa tapi sangat menolong para jurnalis menjalankan tugas jurnalistik sekaligus Sebagai bentuk perhatian MOI kepada insan pers yang setia menjalankan tugas sebagai "Pejuang Informasi" ditengah pandemik virus korona," tambah Chandra Manggih Ketua Umum DPP UKM IKM nusantara ini. 

Sementara itu Direktur Hubungan Antar Lembaga DPP MOI, Binsar Siagian manyebut posko ini juga menjadi Rumah Para Jurnalis yang saling bekerjasama dan membantu para jurnalis terdampak akibat pandemik virus korona. 

"Bila ada jurnalis yang ingin dibantu Silakan sampaikan ke kantor posko DPP MOI nanti kita bantu ," ujar Binsar yang manyebut selama persediaan sembako ada kita akan memberi kepada jurnalis saat itu juga. **
Share:

Kemensos dan Berkah Rahayu Handayani Salurkan Sembako Banpres


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dan  PT. Berkah Rahayu Handayani siap mendukung Program Sembako Bantuan Presiden ( Banpres).

PT. Berkah Rahayu Handayani, salah satu  perusahaan yang ditunjuk Kemensoss menyalurkan Sembako Banpres.

"Insya Allah hari ini kami akan Distribusikan kepada masyarakat," ujar Dirut PT. Berkah Rahayu Handayani, Chandra Manggih Rahayu yang juga bendum DPP MOI  dari Goro Cibubur (5/5/2020).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial  Kemensos, Pepen Nazaruddin dan Sekditjen Perlindungan Dan  Jaminanan Sosial Kemensos, M.O . Royani  menggandeng PT Berkah Rahayu Handayani karena perusahaan ini konsen terhadap pembinaan UMK di seluruh Indonesia.

"Kami harap dengan dipercaya perusahaan ini sebagai pengadaan Bantuan sosial sembako Bantuan Presiden maka UKM dapat tumbuh dan berkembang," ujar Sekditjen  Royani sebelumnya di Kantor Kemensos.

Dirut Berkah Rahayu yang juga Ketua Umum UKM IKM Nusantara ini mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada Kemensos yang telah memberi kepercayaan kepada pengusaha UKM.


"Kami para penguasa UKM siap membantu Kemensos membantu masalah yang dihadapi negara terhadap bencana Covid 19," ujar Chandra Manggih.

Ditempat yang sama Manajer  Advisor PT. Berkah Rahayu Handayani, Ihzan Izzan, MM ditempat sama menyebut distribusi Sembako Banpres ini akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. 

Manajer Izzan menyebut, untuk Pengadaan Sembako Banpres ini, menggandeng mitra pengusaha salah satunya Supermaket GORO Cibubur dan para pengusaha UKM yang bergerak distributor Beras, minyak goreng, indomie, sardensis sesuai dengan pekerjaan ini.

Menurut Izzan, Berkah Rahayu Handayani sudah 10 tahun  bergerak dibidang distribusi makanan.

"Kami sudah pengalaman dan  memiliki jaringan distribusi makanan yang baik dan berkualitas," kata dia

"Semua Sembako Banpres ini yang dipesan Kemensos kami jamin memiliki kualitas barang yang baik dan siap dikomsumsi masyarakat," tambah Izzan.

Berkah Rahayu Handayani yang berpengalaman dibidang distributor barang ber pegang komitmen kebangsaan dengan  motto "Membangun Anak Negeri."

"Kita tidak selalu mengutamakan kepentingan bisnis saja tapi diatas segalanya Berkah Rahayu Handayani ingin  membangunan Negeri ini dengan mengembangkan para pengusaha UKM agar pengusaha UKM dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, " tambah dia

Untuk pengadaan sembako Banpres ini, Berkah Rahayu Handayani akan membangun mitra pengusaha agar target pengadaan Sembako Banpres dapat tercapai sesuai yang diharapkan," ujar Izzan.

Perusahaan ini tambah Izzan akan mengarahkan semua kekuatan perusahaan  seluruh jaringan usaha kita agar  program Sembako Banpres ini dapat berjalan dengan baik.

Sebagai perusahaan yang menopang dan membina  para pengusaha UKM, Berkah Rahayu Handayani berharap ada dukungan dari penguasaha besar karena disituasi saat ini pengusaha besar bisa menopang persoalan besar bangsa ini agar  program mulia ini berhasil.

"Program ini sangat mulia, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kemensos sebagai mitra mensukseskan Pengadaan Paket Sembako Banpres ini," tambah Izzan

Program ini sangat mulia karena dapat mengatasi permasalahan besar bangsa Indonesia yaitu Bencana Pandemik virus korona dapat segera diatasi.

Sejak awal, Berkah Rahayu Handayani menjadi mitra pemerintah sebagai perusahaan yang menopang pengusaha UKM sangat peduli dengan program sosial.

"Untuk mensukseskan Program Sembako Banpres, Berkah Rahayu Handayani mengajak mitra pengusaha UKM mengajak bergandeng tangan bahu membahu mendukung program pemerintah  persoalan masyarakat yang sangat membutuhkan Sembako Bantuan Presiden ini," ujar Izzan.


Perusahaan kami mengucapkan terimakasih kepada Supermaket Goro yang ikut membantu menopang perusahaan kami untuk menjamin ketersediaan sembako ini, kami mengajak juga para pengusaha lain ikut bersama mensukseskan agar Program  Sembako Banpres ini bisa sukses sesuai target yang diinginkan.

Izzan mengakui,  pelaksanaan Sembako Banpres  ini tidak mudah pelaksanaannya karena harus mengatur proses perencanaan dan pemaketan yang  pelaksanaan butuh pengawasan  dengan baik.

"Selain ketersediaan bahan pokok, dalam mensukseskan  Sembako Banpres ini kami juga menjaga para pekerja dengan baik. "Karyawan kami bekerja melaksanakan  pekerjaan ini harus memhatikan  standar kesehayan pekerjaan yang diatur dalam PSBB. 

"Kami selalu mengadaan pengecekan suhu, pake masker, dan menggunakan sosial distancen,"timpal Izzan. (Tim)
Share:

Jelang Rapat Paripurna, Bem Fisip Unibos Himbau DPR Tak Membahas Soal Omnibus Law



Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Melihat situasi dan kondisi di indonesia terkait  covid-19 kini makin hari makin ganas saja,  akan tetapi,sebuah terobosan yang dianggap tidak memperdulikan wabah tersebut di pertontonkan kembali oleh pihak DPR dengan tetap mengadakan Rapat Paripurna pada hari ini 30 maret 2020.

Hal tersebut menuai banyak sekali kritikan, salah satunya datang dari BEM FISIP UNIBOS Reski sudirman selaku Ketua Umum Bem Fisip Unibos Periode 2020-2021 menyayangkan hal tersebut, dia menegaskan bahwa dengan alasan apapun tidak semestinya dengan keadaan seperti ini mengadakan sebuah rapat paripurna atau perkupulan.

“kita meilihat situasi sekarang kian parah, seharusnya DPR memberikan contoh yang baik, bukan justru mentaktisi situasi tersebut dengan tetap mengadakan perkumpulan meski dilakukan dengan berbagai metode tata cara yang sebagaimana terlampir dalam surat nomor SJ/04594/Setjen dan  DPRRI/SP.06/03/2020 tentang tata cara rapat paripurna. Dengan metode yang tercantum, seperti posisi duduk dan sebagainya saya kira itu perlu di pertimbangkan ulang”

Pemuda asal Kabupaten Luwu Timur ini juga membandingkan dengan berbagai resolusi yang dihadirkan oleh beberapa instansi dan juga ruang pendidikan yang melakukan kegiatan berbasis online.

“lalu bagaimana jika kita bercermin dengan kampus kampus, instansi lain yang kemudian lebih patuh dan waspada terhadap penyebaran covid-19 dengan mengadakan kegiatan berbasis online ini, jikalau adapun pertimbangan DPR yang layak untuk tetap melaksanakan rapat, mengapa pertimbangannya itu tidak diberlakukan secara umum saja. Paling tidak DPR menghormati Maklumat KAPOLRI terkait covid-19.

sambungnya “adapun nantinya jikalau rapat tetap berlangsung,saya berharap DPR focus membahas persoalan yang terjad terkait covid-19. Misalnya mendorong pemerintah lebih ekstra lagi dalam penanganan covid-19. jangan sampai ada sisipin pembahasan terkait omnibus law. Silahkan focus untuk bagaimana kemudian covid-19 bisa di selesaikan dengan cepat sehingga keadaan bisa kembali normal dan DPR juga bisa rapat paripurna tanpa adanya sekat antar kursi. Tutupnya. **
Share:

Maksimalkan Physical Distancing BNI Alihkan Layanan Ke Sebagian Kantor Cabang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung secara optimal arahan pemerintah untuk memaksimalkan program Physical Distancing dalam rangka meredam penyebaran virus COVID-19. Salah satu langkah konkrit BNI adalah dengan mengalihkan layanan sebagian kantor atau outlet di berbagai kota di Indonesia yang berlokasi di tempat-tempat yang berisiko tinggi sebagai lokasi penyebaran COVID-19. 

Pengalihan layanan tersebut dilaksanakan hanya di 12 wilayah dari 17 wilayah operasi BNI di Indonesia. Cabang-cabang yang dipilih untuk dialihkan operasionalnya tersebut tergolong sebagai outlet yang berlokasi di kampus atau gedung yang penghuninya 100% Work From Home, pasar, mall, bandara, rumah sakit, serta pelabuhan.

“Program ini diperkirakan akan berjalan hingga 30 Maret 2020. Walau demikian, BNI memastikan pelayanan pada nasabah tetap dapat dilakukan di kantor-kantor cabang BNI terdekat. Info cabang BNI yang beroperasi dapat diakses pada tautan ini https://bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/articleid/6721 ,” ujar Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi di Jakarta, Selasa (24 Maret 2020). 

BNI menyarankan nasabah untuk segera mengaktifkan layanan e-channel BNI secara maksimal, sehingga dapat tetap bertransaksi meskipun berada di rumah. Gunakan BNI Mobile Banking yang dapat melayani banyak transaksi. BNI Call juga siap membantu nasabah selama 24 jam di nomor 1500046.

Jika memang tetap harus mendatangi kantor cabang BNI, BNI memastikan telah melakukan rangkaian program perlindungan preventif untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kawasan kantor cabang. Perlindungan tersebut antara lain memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor cabang, menyebar hand sanitizer, melaksanakan disinfektan pada saat kantor tidak beroperasi, dan adanya pelarangan bagi pegawai BNI dan keluarganya untuk bepergian ke negara-negara yang dilaporkan menjadi lokasi wabah COVID-19.  

Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan disinfektan tersebut merupakan bagian dari protokol penanganan COVID-19 yang telah dilakukan BNI sejak seminggu terakhir ini. Sebelumnya, penyemprotan serupa telah dilakukan di seluruh kantor cabang BNI di seluruh Indonesia sebanyak dua kali sehari, di Gedung Grha BNI di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan kantor Pusat BNI, serta Gedung BNI Menara Pejompongan, Jakarta. Penyemprotan disinfektan ini juga dilaksanakan di seluruh ATM BNI.  

“Langkah preventif lain yang kami lakukan adalah meminta pegawai yang mengalami gejala-gejala mendekati sakit demam, pilek, batuk, dan sesak nafas untuk memeriksakan diri ke dokter. Kami bebas tugaskan untuk memeriksakan diri, dan kemudian bekerja di rumah,” tutup Susi. **
Share:

LAKSI Surati Seluruh Fraksi DPR RI Tolak Revisi RUU LLAJ Dan Peralihan Administrasi Kendaraan Ke Kemenhub


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada hari senin tanggal 10 Febuari 2020 beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI dengan tujuan untuk menolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan juga  terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub, adapun sikap  ini di dasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang di wacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengenai usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini sarat akan kepentingan yang tidak produktif, sehingga usulan itu perlu di tolak oleh rakyat. 

Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,"

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," .

Kami mempertanyakan pentingnya dan manfaatnya merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu.

Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.



"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," .

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," 

Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.

Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK.

Karenanya, kami  mendesak agar Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.

"Sebab rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian, serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub, akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya, dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya. **
Share:

Categories

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini