Duta Nusantara Merdeka: Nasional

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sambut Ramadhan, Dirjen Teguh Beri Arahan Strategis

Redaksi DNM17.19Nasional, Ramadhan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam suasana Ramadhan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar apel pagi dan doa bersama. Acara yang digelar secara daring, Senin (27/3/2023) tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi.

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan arahan strategis mengenai pelayanan Dukcapil kepada para pegawai. Dirinya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi atas capaian penyerapan anggaran Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menggembirakan. Diketahui, hingga 26 Maret 2023, serapan anggaran Ditjen Dukcapil telah mencapai 26,33 persen dan berada di atas capaian seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri.

"Ini merupakan awal yang baik, namun janganlah cepat berpuas diri. Tetap menjadi atensi untuk melakukan percepatan. Bukan hanya semata-mata penyerapan anggaran, tapi dari sisi output secara fungsional juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas Teguh.

Dirinya juga meminta jajaran Eselon II Ditjen Dukcapil agar memonitor capaian target pelayanan Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Adapun target capaian pelayanan Dukcapil tahun ini yaitu 99,4 persen perekaman KTP-el, 50 persen Kepemilikan KIA, 98 persen Akta Lahir, 75 persen Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerja Sama dan akses data dengan minimal 15 Organisasi Perangkat Daerah, 2 inovasi setiap tahun, dan 25 persen penerapan Identitas Kependudukan Digital.

“Termasuk disiplin pegawai PNS dan non-PNS, perlu juga untuk dikawal betul. Persiapkan juga program-program peningkatan kualitas SDM aparatur agar dapat menghadapi layanan Dukcapil ke depannya yang pasti akan terus berkembang,” pesan Teguh.

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan, hari Selasa (28/3/2023) merupakan hari bersejarah bagi Ditjen Dukcapil. Pasalnya, di waktu tersebut untuk pertama kalinya kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai diberlakukan. Kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

“Tolong betul-betul diperhatikan PNBP pada pelayanan akses data Dukcapil ini betul-betul dijaga agar tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai ada server yang down ataupun ada masalah,” pungkas Teguh. (Arianto)

Paska Homologasi, WSBP Lakukan Pembayaran Tahap Pertama

Redaksi DNM09.44Nasional, Public Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah melaksanakan kewajiban pertamanya kepada seluruh kreditur. Tepat 6 bulan paska Homologasi WSBP telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan pada tanggal 20 September 2022, Waskita Beton Precast menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap pertama kepada seluruh kreditur.

“Sesuai ketentuan, WSBP telah melaksanakan pembayaran melalui Kas pembayaran utang atau CFADS (Cash Flow Available For Debt Service) pertama sebesar Rp75,4 miliar” ungkap Asep Mudzakir, Director of Finance & Risk

Management.

Adapun pembayaran yang dilaksanakan yaitu:

(1) Pembayaran tahap pertama kepada seluruh vendor dengan total Rp34,5 miliar,

(2) Pembayaran kepada perbankan untuk porsi bunga 2% per anum sebesar Rp37,6 miliar, dan (3) Pembayaran bunga 2% per anum kepada pemegang obligasi dengan total Rp3,26 miliar.

Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan WSBP paska restrukturisasi dalam keadaan sehat. “Pembayaran CFADS berikutnya akan dilakukan pada 25 September 2023,” tambahnya.

Selain ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran utang tahap pertama, WSBP juga menargetkan pelaksanaan konversi utang menjadi saham dan Obligasi Wajib Konversi dapat dilakukan pada akhir

Triwulan II tahun ini.

Nantinya akan terjadi perubahan struktur saham WSBP paska restrukturisasi,

namun PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tetap sebagai pemegang saham pengendali.

Sebagai informasi, dalam proses restrukturisasi demi perbaikan kondisi keuangan perusahaan, WSBP didukung oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

“Melalui jasa advisory yang efektif

dan aplikatif, dukungan PPA kepada WSBP dilakukan melalui pendampingan sebagai lead advisor dalam proses PKPU dalam rangka penyehatan kembali kinerja keuangan WSBP, serta memastikan

keberlangsungan usaha WSBP untuk dapat memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Pendampingan PPA sebagai lead advisor pada proses homologasi WSBP tersebut merupakan salah satu bukti nyata peran PPA dalam mengoptimalisasi nilai ekosistem BUMN,”ungkap Plt.

Direktur Utama PPA, Avianto Istihardjo.

Ke depannya, WSBP optimis dan

menargetkan perusahaan akan terus meningkat di tahun 2023 serta di tahun-tahun selanjutnya, di antaranya menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp2,3 triliun dan laba kotor tetap positif sebesar Rp300 miliar.

Tidak hanya dari sisi kinerja keuangan namun kinerja pemasaran akan ditargetkan tumbuh signifikan sebesar Rp3,8 triliun naik lebih dari 100% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1,5 triliun. (Arianto)

Pengaturan Penyediaan dan Distribusi BBM Wujudkan Keadilan Sosial

Redaksi DNM09.04BBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Solok

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Yapit Sapta Putra mengunjungi Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (27/3/2023). Kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) berlokasi di Kantor Bupati Solok Selatan. Dalam forum ini disampaikan bahwa pengaturan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial.

Saat menyampaikan paparan, Abdul Halim menjelaskan, kehadiran BPH Migas ke Solok Selatan adalah dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM, serta dukungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. “Kehadiran kami ke sini, merupakan support pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan,” ujarnya.

Pria lulusan Universitas Nusa Bangsa ini menyampaikan bahwa dalam membeli JBT, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pelabuhan Perikanan, dan Lurah/Kepala Desa.

"Konsumen pengguna tersebut, meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum,” ujar Abdul.

Lebih lanjut mengenai kuota JBT, ia mengungkapkan, hingga Maret 2023, realisasi kuota JBT Solok Selatan mencapai 21,534%. “Ini diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Solok Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yapit mengutarakan bahwa pengaturan atas penyediaan dan pendistribusian BBM merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Khususnya dalam hal ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama bagi masyarakat konsumen pengguna yang membutuhkan, seperti nelayan, petani, UMKM, serta masyarakat yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar pria lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Trisakti ini.

Lebih rinci, Yapit menyatakan bahwa pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan.

"Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestik, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Yapit, Bupati Solok Selatan Khairunas menyambut hangat kehadiran BPH Migas dan berharap kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang distribusi JBT. "Masyarakat dapat mengetahui secara langsung prosedur dan pengaturan untuk memperolehnya," terangnya.

Kegiatan hari ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, serta masyarakat.

Di sela kunjungannya, Abdul dan Yapit bersama Direktorat BBM BPH Migas juga melakukan pengawasan distribusi BBM di beberapa SPBU, yaitu di Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan. (Arianto

Angkutan Lebaran, Kemenhub Sampaikan Update Program Mudik Gratis 2023

Redaksi DNM01.19Kemenhub, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 - Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong - Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret - 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (Arianto)

Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur'an bersama Angeline Sondakh

Redaksi DNM11.24Islam, Keagamaan, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Angeline Sondakh adalah seorang tokoh inspiratif yang dikenal sebagai seorang praktisi bisnis, motivator, dan juga seorang yang mendalami ilmu agama Islam. Salah satu tema inspiratif yang bisa dikaitkan dengan beliau adalah “Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur’an”.

Al-Qur’an adalah sumber kehidupan bagi umat Islam, bagaikan sebuah naungan yang memberikan rasa nyaman dan ketenangan di tengah teriknya kehidupan. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam berbisnis, Angeline memahami betul bagaimana tantangan dan risiko dalam dunia bisnis dapat menimbulkan tekanan dan kecemasan. Namun, ia juga tahu bahwa Al-Qur’an adalah panduan utama dalam menghadapi segala hal tersebut.

"Dibawah naungan Al-Qur’an, kita diberikan petunjuk dan pedoman hidup sehingga kita cukup tegar dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dalam kehidupan. Di dalam Al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang mengajarkan tentang tata cara berbisnis yang Islami, seperti menghindari riba, menjaga kepercayaan, dan beramal shaleh," kata Angeline Sondakh dalam Kajian Akbar Ramadhan di Masjid Dzarratul Muthmainnah Tangerang, Minggu (26/03).

Angeline sebagai sosok yang peduli terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan juga menyadari bahwa kehangatan yang dibawa oleh Al-Qur'an dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah.

Oleh karena itu, ia juga senantiasa berusaha untuk memperkenalkan kehangatan Al-Qur’an kepada masyarakat luas melalui berbagai cara, seperti memberikan ceramah, mengadakan seminar, dan menuliskan inspirasi dalam media sosial.

Terakhir, tema “Hangatnya Dibawah Naungan Al-Qur’an” mengandung makna yang dalam dan sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis maupun sosial, Al-Qur’an tetap menjadi panduan utama yang memberikan kehangatan dan ketenangan pada setiap yang menjalaninya, seperti yang ditunjukkan oleh sosok inspiratif Angeline Sondakh. (Arianto).

PUTI DKI Jakarta Kembali Gelar Donor Darah Usung Tema "Setetes Darah Sejuta Kehidupan"

Redaksi DNM14.08Donor Darah, Kepedulian, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkumpulan Umat Tao Indonesia (PUTI) DKI Jakarta, Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia (YDPMTI), dan Dao Guan Thay Phing Kung Jakarta bekerjasama dengan PMI menggelar kegiatan Donor Darah kembali mengusung tema "Setetes Darah Sejuta Kehidupan" untuk membantu kebutuhan stok darah PMI Jakarta.

"Kegiatan Donor Darah yang ke-2 ini rutin di adakan setiap 3 bulan sekali dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker," kata Bapak Parlin Herman Widjaja, Ketua Perkumpulan Umat Tao Indonesia (PUTI) DPD Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Emporium Mall Jakarta, Sabtu (25/03).

Menurut Parlin, PUTI akan terus melaksanakan kegiatan sosial dalam membantu kehidupan masyarakat luas yang menjadi program Perkumpulan Umat Tao Indonesia.

Antusiasme warga sebagai relawan donor darah sangat tinggi, terlihat dari jumlah Pendonor yang hadir. "Ini terjadi karena selama ramadhan kegiatan donor darah belum terlalu banyak digelar, kesadaran warga bahwa donor darah baik bagi kesehatan juga sangat meningkat," ucapnya.

Selain darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti korban bencana, kecelakaan, transplantasi organ, operasi, thalasemia, hingga kanker darah, ternyata donor darah secara rutin terbukti memberikan manfaat dan menyehatkan tubuh pendonor. Salah satunya, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah.

“Kali ini kita menargetkan sebanyak 400 kantong darah. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kolaborasi warga dari Perkumpulan Umat Tao Indonesia dalam kegiatan donor darah ini. Begitu besarnya rasa sosial dan kesetiakawanan warga Jakarta terutama warga Perkumpulan Umat Tao Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik sebagai penyelenggara maupun warga yang dengan sukarela mendonorkan darahnya," pungkasnya. (Arianto)

Kunci Sukses ASN, Gus Halim: Loyalitas kepada Pilar Negara

Redaksi DNM12.11Kemendesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan kunci sukses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas dan berkinerja bagus. Kunci keberhasilan itu adalah loyalitas kepada pilar negara.

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan kunci sukses ASN tersebut saat mengambil sumpah 299 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi PNS.

Pelaksanaan sumpah CPNS berlangsung di Balai Makarti Muktitama Kemendes PDTT, Jakarta.

"Pertama loyalitas, kedua loyalitas dan ketiga adalah loyalitas," kata Gus Halim, Jumat (24/3/2023)

Dengan demikian, kunci keberhasilan menjadi ASN cuma satu, yaitu loyalitas.

Mantan Ketua DPRD Jatim itu mencontohkan loyalitas pilar negara, yaitu UUD 1945, Pancasila dan seluruh peraturan perundang-undangan.

"Loyalitas kepada seluruh tugas yang dibebankan, loyalitas kepada atasan yang sedang memimpin," tegas Gus Halim.

Satu yang penting adalah loyalitas kepada diri sendiri untuk berkinerja secara baik. Gus Halim mengungkapkan, loyalitas kepada diri sendiri jarang disadari. Padahal loyalitas kepada diri sendiri itu sebenarnya merupakan kunci keberhasilan.

"Kita jika tidak punya loyalitas kepada diri sendiri maka kita tidak akan pernah berbuat lebih baik. Jika kita menyadari loyalitas pada diri sendiri, maka hak-hal kita sebagai manusia tentunya akan kita penuhi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim mengucapkan selamat atas pelantikan 299 ASN yang secara definitif menjadi bagian dari Keluarga Besar Kemendes PDTT dan berharap bisa dijalani dengan sebaik-baiknya.

"Wujud rasa syukur dari hal ini ditunjukkan dengan perlihat kinerja yang bagus," pesan Mendes PDTT.

Gus Halim juga mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriyah.

Pengambilan Sumpah dan Janji ini disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Sudrajat dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rahmatia Handayani.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Teguh, Dirjen PPDT Eko Sri Haryanto, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini beserta pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

WSBP Komitmen Wujudkan Pertumbuhan Kinerja Tahun 2023

Redaksi DNM12.01Nasional, Public Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berkomitmen untuk mewujudkan

pertumbuhan kinerja di tahun 2023. Sebelumnya, WSBP yang bergerak di bidang manufaktur precast, readymix, dan jasa konstruksi telah meraih nilai kontrak baru tahun 2022 sebesar Rp 1,53 triliun di mana perolehan proyek di dominasi dari proyek internal Waskita Grup sebesar 68% dan proyek eksternal (Pemerintah, BUMN/BUMD, swasta) sebesar 32%.

Sugiharto, Director of Operations WSBP menyatakan, WSBP telah menyuplai proyek-proyek besar di bidang infrastruktur dengan berbagai produk unggulan precast dan readymix.

“Kami tidak hanya menyuplai tapi telah mengerjakan proyek konstruksi di wilayah Indonesia, antara lain Proyek Jalan Tol Kayu Agung – Palembang - Betung, Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung, dan proyek besar lainnya,” jelas Sugiharto dalam keterangan persnya, Jum'at (24/03).

“Pada tahun 2023 ini, kami akan menyelesaikan proyek-proyek konstruksi baik sarana pendukung transportasi terintegrasi, jalan tol, dan proyek lainnya,” tambahnya.

Beberapa proyek yang akan diselesaikan WSBP di sepanjang tahun 2023 antara lain Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas di DKI Jakarta, dengan nilai kontrak Rp 72,79 miliar, pekerjaan slab on pile Proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 dan Paket II Seksi 2 yang bernilai kontrak total sebesar Rp 49,9 miliar, Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 + eskalasi dengan nilai kontrak Rp 883,6 miliar, dan Jalan Kamojing di Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak Rp 20,26 miliar.

Tidak hanya proyek konstruksi, WSBP juga menargetkan pemenuhan pesanan produk beton precast ke beberapa proyek dapat selesai sepanjang tahun 2023 ini, yaitu Proyek Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura Seksi 2, Proyek Jalan Tol Serbelawan - Siantar Seksi 4, Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan Seksi 3, Proyek Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 4, Proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung, Proyek Flyover Sekip Ujung, Proyek Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2, Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Paket 3, dan Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 3.

Meski lokasi proyek tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, WSBP yang didukung pabrik precast serta sumber daya yang memadai optimis seluruh pesanan maupun pengerjaan proyek akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

“WSBP dapat dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan baik secara kapasitas, kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tepat waktu dan pengiriman secara on time (on time delivery),” ujar Sugiharto.

Hal ini juga didukung dengan adanya peralatan yang memadai salah satunya penggunaan truck mixer untuk readymix.

Dengan berbagai perolehan dan dukungan sumber daya yang mumpuni, WSBP optimis menyongsong kinerja 2023, dengan target perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp3,8 triliun.

“Dalam prosesnya, WSBP selalu menjaga dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik guna mendapatkan proyek-proyek yang memang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik,” tutupnya. (Arianto)

Kunjungi Rutan Kelas I Pondok Bambu, PPWI DKI Jakarta Lakukan Silahturahmi

Redaksi DNM17.44Lapas, Nasional, Pers Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DKI Jakarta, Edwin Waturandang, bersama anggota relawan PERMATA, Herni. S, melakukan kunjungan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu di Jakarta Timur, Selasa (21/03/23). Hal tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama sebagai mitra yang baik dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melalui media-media lokal, nasional dan Internasional dari group PPWI.

Dalam pertemuan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu mereka disambut langsung Kepala Rumah Tahanan (Karutan), Dewi Sondari, dan Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Tian Agustiani. “Walaupun kedatangan kami ini tidak bersama Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dan team DPN PPWI, kami merasakan sambutan yang baik dari ibu Dewi dan ibu Tian,” ujar Edwin Waturandang.

Menurutnya, saat ini Ketum PPWI sangat padat jadwalnya sehingga tidak bisa hadir dan meminta kami dari PPWI DKI Jakarta untuk mewakili sebagai utusan dari DPN PPWI. “Ke depannya akan dijadwalkan untuk pertemuan antara Ketum dan team DPN PPWI dengan Karutan Kelas I Pondok Bambu,” jelasnya.

Selanjutnya, Edwin Waturandang dan Herni. S, diajak Karutan Dewi Sondari yang didampingi Tian Agustiani untuk melihat-lihat kegiatan warga binaan, misalnya melihat secara langsung latihan menyanyi para warga binaan. Harapan Karutan agar nanti pada saat warga binaan sudah bebas mereka bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

“Baru beberapa bulan ini, setelah lebih dari 2 tahun, Rutan Kelas I Pondok Bambu ini tidak ada struktural pejabat yang tetap sebagai Kepala Pengamanan Rutan, syukur alhamdulilah dengan adanya penetapan Kepala Pengamanan Rutan, Tian Agustiani, sekarang ini, kami bisa lebih meningkatkan sistem keamanan dan pengamanan dalam memproteksi para warga binaan khusus wanita di tempat ini,” ungkap Dewi Sondari.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, “Semaksimal mungkin kami berusaha agar warga binaan khusus wanita yang kami bina di sini dapat bertobat, kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan keluarga mereka, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di sini.” (Arianto)

Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, BPH Migas Lakukan Pengawasan di NTT

Redaksi DNM17.19BBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | NTT

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan tugas pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 19-20 Maret 2023.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPH Migas tersebut untuk memastikan penyaluran BBM khususnya bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Dalam kegiatan pengawasan itu, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim melakukan kunjungan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), dan agen minyak tanah (AMT).

BPH Migas mengunjungi AMT di Kupang dan beberapa SPBU dan SPBUN di Flores Timur untuk memvalidasi data yang lebih konkret, sehingga dapat membandingkan dengan laporan verifikasi volume yang selama ini dilakukan oleh badan usaha.

"Setelah kami menyosialisasikan terkait dengan peraturan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengunjungi mini jobber di Lembata beberapa hari lalu, kami melanjutkan pengawasan di wilayah ini," tuturnya.

Selain melakukan pengaturan dan menetapkan kuota/volume BBM, BPH Migas juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Lebih rinci, Abdul menambahkan pengawasan di lapangan menjadi hal yang penting, selain memastikan peruntukan BBM bersubsidi bagi mereka yang berhak, masyarakat menjadi lebih tenang apabila pemerintah melakukan pendampingan dan melibatkan mereka secara langsung pada proses tersebut.

Menurut dia, BPH Migas pun tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Pengecekan CCTV, laporan penjualan, serta wawancara mendalam kepada petugas dan operator, bahkan jika diperlukan sidak, kami siap," ujar Abdul.

Di Nusa Tenggara Timur, BPH Migas melakukan pengawasan di AMT 52.85104 Kabupaten Kupang, lalu SPBU 54.86201, SPBUN 58.86201, SPBU 54.862.05 dan SPBU 54.862.02 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

BPH Migas telah melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan tugas pengawasan tersebut. (Arianto)

Jiwasraya Wanprestasi, Nasabah Sambangi Ombudsman RI

Redaksi DNM06.49Asuransi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perwakilan Nasabah Jiwasraya telah menang gugatan Putusan Pengadilan Berkekuatan hukum Tetap (Inkracht) sejak akhir Juli 2021 belum menerima pengembalian uang polisnya dari Jiwasraya, kali ini ingin menjajaki berjuang melalui jalur Ombudsman karena melalui jalur hukum dengan cara menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta mengalami kebuntuan.

Setelah mendapat putusan pengadilan inkracht, nasabah mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda seberang Istana Negara untuk menagih uang yang harus dibayar atas perintah putusan Pengadilan Inkracht.

Ternyata Pihak Jiwasraya melalui jawaban Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Bapak Angger Yuwono sudah tidak ada cash flow lagi untuk memenuhi kewajiban melaksanakan putusan pengadilan. Malah bersedia menghadapi upaya hukum jika Nasabah ingin melakukan, karena kewenangannya sudah ditarik ke Kementerian. Benar-benar sengaja abaikan PUTUSAN Pengadilan Inkracht.

"Jelas sekali apa yang disampaikan Direktur Utama Jiwasraya tidak sepatutnya disampaikan kepada Nasabah, karena Nasabah adalah Pihak yang mengikat perjanjian dengan Jiwasraya, dimana Jiwasraya telah Wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas pengembalian uang Nasabah," kata Perwakilan Nasabah Bancassurance, Machril dalam keterangan persnya, Selasa (21/03/2023).

Oleh karena itu, ujar Machril, kedatangan Nasabah yang diwakili 3 (tiga) menemui Ombudsman dan bertemu dengan Bapak Yeka Hendra Fatikan pada minggu yang lalu, beliau salah seorang Anggota Ombudsman RI menjelaskan tentang tugas dan fungsi Ombudsman RI. Bahkan, sebelumnya kami telah diberi penjelasan secara teknis oleh staf penerimaan.

Menurut Bapak Yeka Hendra Fatika, jumlah pengaduan kepada Ombudsman RI ada 700 aduan terkait asuransi sehingga cukup merepotkan dalam pengklasifikasiannya. Hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 Nasabah datang kembali hendak melengkapi kekurangan bukti-bukti yang diperlukan untuk kelengkapan.

Untuk diketahui, Terkait tugas dan fungsi Ombudsman RI dalam konsiderans UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawassi penyelengaraaan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negra serta badan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan publik. Sudah tepat sekali jika Nasabah Jiwasraya mengadukan kepada Ombudsman karena diduga terjadinya maladministrasi oleh Badan Usaha Milik Negara.

Selama ini, lanjut Machril, Nasabah Jiwasraya yang berjuang dan berupaya untuk mengembalikan uang tabungannya yang berasal dari bekerja puluhan tahun dan ditabung di dalam deposito bank, setelah ditawarkan ikut program saving plan yang sama dengan deposito dan memiliki kelebihan di cover oleh asuransi, tiba-tiba dinyatakan oleh pemberitahuan Jiwasaraya mendapat tekanan likuidasi sehingga berakibat gagal bayar tentunya nasabah menjadi kaget dan panik, apalagi seluruh tabungan yang diletakan atau disimpan di Jiwasraya. Bersamaan saat kejadian itu ada serangan Covid 19 yang memperburuk situasi.

"Cara penyelesaian masalah yang sama sekali tidak melibatkan Nasabah sangat disesalkan, sehingga nasabah tidak mendapat informasi yang benar. Munculnya restrukturisasi adalah bukan membawa angin segar malah dipaksa tanpa ada pilihan lain yang berpihak kepada nasabah," ungkapnya.

Lebih rinci, Machril menuturkan, Kedatangan Nasabah Jiwasraya adalah untuk memenuhi hak konstitusi yang sudah ditetapkan di dalam Undang Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008. Bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Nasabah Berbekal Janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati :

Nasabah Selain Mendapat Putusan Pengadilan Inkracht, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berjanji di dalam LKPP Tahun 2020 dan IHPS I Tahun 2021 akan menindaklanjuti Nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. Tapi faktanya sudah tahun ke 3 sejak berjanji tidak pernah ada gejala-gejala untuk menyelesaikan pembayaran uang Premi yang dibayar sekaligus saat dimulai perjanjian Polis. Sebetulnya tidak perlu lagi ketakutan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya karena sudah banyak perangkat hukum dan peraturan yang menjadi dasar, seperti:

1. Rekomendasi BPK.RI. LKPP Tahun 2020

2. Rekomendasi DPD.RI Panja Jiwasraya Tahun 2022.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No.69/POJK.05/2016 Pasal 40 (3).

4. Nasabah Inkracht Yang Sudah 2 kali aanmaning dan sita eksekusi, aset nol.

"Harapan kami adalah melalui Ombudsman RI perjuangan kami akan berhasil sebagaimana amanat Undang Undang Ombudsman dan kepada Menteri yang memikul tanggung jawab akan melaksanakan sejalan dengan Sumpah Jabatan Menteri saat dilantik, yaitu setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peratuan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara," pungkasnya. (Arianto)

Peringati HUT ke-21, BNN RI Berikan Sejumlah Penghargaan

Redaksi DNM18.00BNN, HUT, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Peringatan hari ulang tahun (HUT) BNN RI ke-21 berlangsung meriah di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (22/3). Pada peringatan ulang tahun ini BNN memberikan sejumlah penghargaan kepada pihak internal yang berprestasi serta pihak eksternal atas partisipasi dan kolaborasi dalam upaya P4GN melalui Gema War on Drugs dan Dancing Against Drugs.

Sejumlah penghargaan tersebut antara lain, satuan kerja dengan kinerja terbaik di tingkat eselon II pusat, BNNP, dan BNNK; penghargaan kepada para pegawai pemberantasan berprestasi; Direktorat Bea dan Cukai atas kolaborasi dalam operasi laut terpadu; penghargaan untuk pencipta lagu Mars BNN; serta peserta Gema War on Drugs dengan kategori terbanyak dan terkreatif.

Penerima penghargaan Satker kinerja terbaik di tingkat eselon II pusat diraih oleh Pusat Laboratorium Narkotika sebagai juara pertama, disusul Inspektorat III sebagai juara kedua, dan Balai Besar Rehabilitasi sebagai juara ketiga. Untuk kategori Satker terbaik tingkat BNNP, juara pertama jatuh pada BNNP Sumatera Selatan, diikuti juara kedua BNNP Jawa Timur, dan juara ketiga BNNP Sumatera Utara. Pada kategori Satker terbaik tingkat BNNK penghargaan peringkat pertama diberikan kepada BNNK Banjarmasin, peringkat kedua BNNK Sidoarjo, dan ketiga BNNK Mojokerto.

Sementara penghargaan peserta terbanyak pada gelaran Gema War on Drugs diraih oleh Pemerintah Daerah Gorontalo dan peserta terkreatif oleh SMK Negeri 1 Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

"Saya atas nama pribadi dan selaku pimpinan BNN RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota berserta Forkopimda yang telah banyak membatu pelaksanaan tugas BNN", ungkap Dr. Petrus Reinhard Golose dalam sambutanya.

Selain pemberian penghargaan tersebut pada puncak peringatan HUT BNN RI juga dilakukan penyerahan piala dan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba Dancing Against Drugs. Perlombaan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT BNN RI ke-21. (Arianto)

Rayakan Hari Perempuan Internasional 2023, Nestlé Indonesia Komitmen Ciptakan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Semua

Redaksi DNM11.13Nasional, Perempuan & Anak Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kesetaraan gender berarti mempertimbangkan ragam kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tiap gender dan memberikan sumber daya dan dukungan yang disesuaikan untuk menciptakan kesempatan yang setara untuk semua. #EmbraceEquity adalah tema yang dipilih untuk merayakan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) tahun ini. Di Nestlé, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, serta memperhatikan pentingnya mengenali dan mengatasi tantangan dan pengalaman unik para perempuan.

Nestlé Indonesia kembali merayakan IWD 2023 dengan menggelar sejumlah kegiatan, mulai dari art therapy class dan talk show bagi karyawan di The Nest, kantor pusat Nestlé Indonesia; hingga kunjungan bagi para pelajar dan talk show di Pabrik Nestlé Indonesia Karawang.

Dimulai pada 8 Maret, para karyawan di The Nest mengikuti art therapy class yang diadakan bersama dengan studio Bartega dalam rangkaian #WomenWellnessWeek. Sebagai perusahaan yang turut memedulikan keafiatan karyawan, kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyalurkan kreatifitas dan menjaga kesehatan mental. Kegiatan berikutnya pada minggu yang sama ialah talk show bertajuk “Rebuilding Women’s Resilience in the Post Pandemic Era”. Hadir sebagai pembicara Erfin Suraida, Business Executive Officer Nestlé Health Science dan Citra Ramadhani, Consumer Relation Manager & e-Business Lead. Acara yang dikemas dalam format hybrid ini turut dihadiri oleh Presiden Direktur Nestlé Indonesia Samer Chedid dan Direktur HR Fachrul Irvanto untuk melaksanakan leaders pledge dalam pemberdayaan untuk kesetaraan.

Presiden Direktur Nestlé Indonesia Samer Chedid saat membuka talk show menyampaikan, “Di Nestlé, keberagaman dan inklusi merupakan hal yang lebih dari mendapatkan tempat duduk di kantor, melainkan juga bagaimana menyampaikan aspirasi untuk dapat didengar oleh perusahaan. Dengan keberagaman, kita dapat mempersatukan ragam pola pikir yang berbeda, dan melalui hal tersebut kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.”

Menutup perayaan IWD 2023, Nestlé Indonesia mengadakan program Visit the Nest: Karawang Factory Edition yang memberikan kesempatan untuk pemuda Indonesia merasakan #LifeattheNest, kali ini di Pabrik Nestlé Karawang. Visit the Nest: Karawang Factory Edition mengajak para mahasiswa dan lulusan baru untuk mengikuti acara talk show dan tur galeri di Pabrik Nestlé Indonesia Karawang pada Kamis, 16 Maret 2023.

Mengusung tema “Fostering Innovations for Women in STEM”, talk show ini diharapkan dapat menginspirasi dan membagikan tips untuk para pelajar perempuan untuk berkarier di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Talent Acquisition Partner for Operations Yulia Irwanti, Dairy Plant Manager Wahyu Retno Mayasari, dan Nestlé Management Trainee Technical 2021 Lintang Hartanta membagikan kisah sebagai karyawan perempuan yang berkarya di bagian operasional Nestlé Indonesia.

Upaya Nestlé untuk senantiasa mendorong kesetaraan gender di perusahaan telah diakui Bloomberg Gender Equality Index selama lima tahun berturut-turut. Pada akhir 2022, Nestlé mencapai komitmennya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi eksekutif senior teratas hingga 30%. Nestlé akan terus fokus untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam posisi kepemimpinan senior, dan membuka kesempatan untuk perempuan berkarier di berbagai bidang, termasuk STEM.

Pada kesempatan yang sama, Magdi Batato, Global Head of Operations Nestlé, menyampaikan “Meskipun kami merasa senang dengan kemajuan kami dalam keseimbangan gender, kami tidak boleh merasa puas. Hari di mana kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai adalah hari di mana kita berjalan mundur, karena masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan.”

Bersama, mari kita runtuhkan ketidaksetaraan dan diskriminasi berkepanjangan dalam masyarakat demi masa depan yang lebih adil, setara, dan lebih baik untuk semua. Setiap tindakan yang kita ambil memiliki makna. Selamat Hari Perempuan Internasional! (Lak)

Kaltara Provinsi Terbaik Pertama SPM Award 2023

Redaksi DNM01.38Award, Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya: Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards kepada kepala daerah terbaik.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata John Wempi Wetipo di sela-sela sambutannya.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya; 1). Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal. Tren meningkat dari waktu ke waktu dalam 4 tahun terakhir.

“Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni; Indeks pencapaian SPM (IP-SPM); Komitmen Anggaran penerapan SPM; Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM; Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM; dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sementara itu, Vini Sukanta S,s S,P, Analisis Kebijakan Muda Bidang SPM Kaltara mengatakan, ia sangat senang dan bersyukur bisa meraih penghargaan SPM Awards 2023.

"Alhamdulillah! Hari ini saya merasa senang dan bersyukur, dan saya merasa sedikit terkejut karena pengumuman ini disampaikan tiba-tiba di dalam event penghargaan ini," kata Vini kepada awak media usai acara SPM Awards 2023.

Menurut Vini, inovasi yang dilakukan selama ini oleh provinsi Kalimantan Utara yakni selalu menjaga kekompakan dengan kata lain kebijakan dan menyamakan persepsi sehingga kinerja di 6 OPD di Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota disekitarnya berjalan baik.

"Jadi, kekompakan adalah kunci kami dalam meraih penghargaan SPM Awards 2023 dan ini adalah award pertama kami. Kedepan, kami berharap bisa mempertahankan award ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia. (Arianto)

Meningkat Signifikan di 2023, WSBP Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp358 Miliar

Redaksi DNM01.16BUMN, Nasional, Public Expose Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hingga akhir Februari 2023, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil

membukukan nilai kontrak sebesar Rp358 miliar.

Perolehan kontrak baru tersebut terdiri proyek Grup PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) sebesar 26% dan proyek pasar eksternal sebesar 74%. Porsi proyek eksternal yang lebih besar sesuai dengan strategi ekspansi pemasaran yang dipilih oleh WSBP.

WSKT dan WSBP bersinergi dalam pembangunan infrastruktur IKN seperti Proyek Jalan Tol SP. Tempadung - Jembatan Pulau Balang dan proyek pembangunan bangunan Gedung Sekretariat Presiden.

Selain di IKN, WSKT dan WSBP juga berkolaborasi dalam penyelesaian proyek pengaman pantai tahap 4 Pluit Muara Baru, dan beberapa proyek lainnya.

Sementara itu, untuk porsi proyek pasar eksternal (BUMN, pemerintah, dan swasta) beberapa proyek yang diperoleh WSBP antara lain suplai readymix Proyek Tol IKN Segmen SP. Tempadung -

Jembatan Pulau Balang, pesanan Spun Pile Proyek Bali Internasional Hospital, pesanan Full Slab Lotte Line Project, pesanan Mortar Foam Proyek Pembangunan Fly Over Sekip Ujung Palembang, dan proyek lainnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa produk beton precast seperti spun pile, full slab, dan girder masih menjadi andalan WSBP untuk meningkatkan penjualan. WSBP senantiasa membuka peluang untuk

menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta guna mendapatkan peluang pasar diluar WSKT grup.

Manajemen WSBP memproyeksikan pencapaian nilai kontrak baru akan meningkat signifikan pada Kuartal II dan Kuartal IV. “Saat ini banyak proyek yang masih dalam proses tender pengadaan,” ujar Director of Engineering & Development WSBP, Bambang Dwi Wijayanto dalam keterangan persnya, Selasa (21/03).

“Sampai saat ini, WSBP tengah mengikuti tender proyek dan pengadaan dengan nilai Rp 2,9 triliun,” tambahnya.

Sejalan dengan prinsip manajemen risiko, WSBP selalu menerapkan kehati-hatian dan GCG dalam proses tender. WSBP melakukan assesmen atas proyek untuk memitigasi seluruh potensi risiko.

Lebih lanjut, Bambang juga menjelaskan bahwa WSBP memiliki kriteria margin keuntungan minimum untuk kontrak dari setiap lini bisnis.

“Secara korporat, target margin laba kotor di sekitar 12% - 15% yang ditopang oleh lini manufaktur precast, readymix, dan jasa konstruksi,” terang Bambang.

WSBP optimis menyongsong kinerja 2023, dengan target perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 3,8 triliun. "WSBP optimis strategi ekspansi pasar dapat diimplementasikan dengan baik di tahun ini," tutup Bambang. (Arianto)

BPH Migas Siap Kawal dan Sukseskan Program BBM Satu Harga

Redaksi DNM00.56BBM, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Sumatera Utara

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap mengawal dan menyukseskan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang tengah digalakkan pemerintah.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak mengatakan Program BBM 1 Harga tersebut telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

"Arahan Bapak Presiden adalah program BBM 1 Harga berjalan sukses. Untuk itu, BPH Migas siap mengawal agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik," ujar Alfons saat memberikan sambutan acara sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk sinergisitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

Dalam awal sambutannya, Alfons Simanjuntak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Tugas BPH Migas antara lain mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, serta mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi gas bumi," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfons pun berharap peserta sosialisasi dapat memahami mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

"Masyarakat dapat menyampaikan ke BPH Migas soal ketersediaan atau stok BBM dan di Kab. Humbang Hasundutan ini, sehingga diharapkan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan Bidang Kemasyarakatan Perekonomian dan Pembangunan Eliapzan Sihotang, dan Sales Branch Manager Rayon V PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Muhammad Suhanda. (Arianto)

Sambut Ramadhan, Anton Natuna Group Gelar Makan Bersama

Redaksi DNM18.17Nasional, Ramadhan Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 H/2023 CV. Anton Natuna Group menggelar acara silaturahmi dan makan bersama dengan karyawan di jalan Pelita pantai Ruamah Makan Tanah Longsor, Sabtu (21/03/2023).

Dalam Arahan singkatnya, Owner Cv. Anton Natuna Group mengatakan, silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, dan kita di wajibkan untuk selalu menjaga silaturahmi.

"Apa yang kita lakukan hari ini bertujuan untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi dan saya berharap hal ini terus berlanjut" ujarnya.

Lebih lanjut, Anton juga berpesan, pada saat bulan Ramadhan nanti seluruh Karyawan Cv. Anton Natuna Group bisa tetap semangat dalam menjalankan tugas nya walaupun dalam keadaan berpuasa.

"Mari kita jaga semangat kita saat bekerja di bulan puasa nanti, selalu jaga kesehatan dan kita tingkatkan ibadah kepada Allah SWT," harapnya.

"Kita harus berbahagia dengan datang bulan suci Ramadhan, karena banyak sekali berkah dan kebaikan yang di turunkan di bulan yang suci ini, namun jangan berlebih-lebihan" katanya.

Selain itu, Anton juga mengajak seluruh karyawan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah agar mendapatkan pahala dari Allah SWT.

"Banyak diantara kita pada saat bulan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja dan tidak mendapatkan Pahala dikarenakan tidak bersungguh sungguh menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT" jelasnya.

Anton juga berharap bulan Suci Ramadhan ini menjadi bulan dimana seluruh hamba Allah berlomba dalam kebaikan, dan memanfaatkan bulan yang penuh berkah untuk mendapatkan banyak ampunan dan pahala dari Allah SWT.

Setelah mendengarkan Arahan dari Anton Natuna, Acara selanjutnya saling bersalaman dan bermaaf-maafan dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Hadir dalam acara Tersebut, Gubernur Lira, (Boma),Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru(Suhermanto), Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda pancasila kota pekanbaru (Adri), Bendahara Persatauan wartawan media online Indonesia Provinsi riau (Zerry), dan karyawan Cv.Anton Natuna Group. (Arianto)

Sampaikan Sejumlah Fokus Utama di Tahun 2023, Jasa Raharja Gelar Media Gathering

Redaksi DNM17.05Asuransi, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 terkait penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak, menjadi salah satu fokus utama Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional di tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (20/03/2023).

“Aturan penghapusan data regident terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK, telah dilakukan berbagai kajian dan pembahasan di tahun lalu,“ kata Rivan.

Dari berbagai pembahasan tersebut, kata Rivan, telah ditetapkan tiga poin utama:

Pertama, Jasa Raharja akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan masa laku kendaraan bermotor melalui Website dan USSD.

Kedua, Korlantas Polri akan menyusun petunjuk arah /surat telegram sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74.

Ketiga, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah akan menyusun edaran penghapusan BBNKB II serta kajian atas penghapusan Pajak Progresif.

“Dari berbagai persiapan yang telah kami lakukan di tahun 2022, Tim Pembina Samsat Nasional sepakat untuk mengimplementasikan aturan tersebut mulai diawal tahun ini,” ujar Rivan.

Disaat yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, mengatakan, pihaknya bersama Tim Pembina Samsat telah berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi aturan tersebut. “Polri selama ini hanya menunggu di belakang loket. Artinya yang tidak daftar tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, sekarang kami di kantor Samsat berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD-nya,” ujarnya.

Di era modern seperti saat ini, kata Firman, Tim Pembina Samsat Nasional terus berupaya mencari cara-cara efektif untuk mengedukasi masyarakat patuh membayar pajak. “Ini tentu harus dikerjakan sekarang, dan harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik,” tambah Firman.

Sementara itu, Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Budi Ernawan, juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. “Dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap membayar PKB, maka sudah tentu akan menghambat laju pembangunan di daerah,” katanya.

Budi berharap, dengan diimplementasikannya sanksi terhadap para penunggak pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya akan terus meningkat. “Upaya tersebut juga kita dorong dengan relaksasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian keringanan denda atau pokok pajak, bahkan penghapusan pajaknya,” terang Budi.

Sesuai peraturan undang-undang penghapusan biaya balik nama (BBN2) dan progresif merupakan kewenangan pemprov dan saat ini sudah 60% pemprov melakukan penghapusan BBN2, dan untuk pajak progresif 30%.

Mudik Bersama BUMN 2023

Selain implementasi UU 22 Tahun 2029, dalam Media Gathering itu juga membahas terkait program Mudik Gratis Bersama BUMN, dimana Jasa Raharja kembali dipercaya untuk menjadi koordinator.

Lebih lanjut, Rivan menyampaikan, tahun ini Kementerian BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan 7 kapal laut.

Khusus Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja, Rivan menyampaikan, pihaknya menyediakan 131 armada bus untuk kuota 6.300 pemudik, dan 24 rangkaian kereta api untuk 14.000 pemudik.

Sejumlah armada tersebut, akan diberangkatkan dari empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. “Total pemudik yang akan kita berangkatkan adalah 20.300 orang,” ujarnya.

Rencananya, mudik bersama Jasa Raharja tahun ini, untuk armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Sedangkan untuk moda transportasi kereta api, akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April 2023.

Pendaftaran mudik bersama Jasa Raharja, telah dilaksanakan secara online mulai 15 Maret 2023.

Adapun, sejumlah persyaratannya, antara lain seperti KTP dan SIM C yang masih berlaku, STNK sepeda motor, serta Kartu Keluarga/Surat Nikah. “Kami melihat masyarakat sudah sangat antusias untuk mendaftar,” kata Rivan.

Rivan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman. “Harapan kami, teman-teman media juga bisa terus menginformasikan terkait kegiatan ini, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat,” imbuhnya.

Selain kedua topik besar tersebut, Media Gathering sebagai salah-satu ajang silaturahmi dengan awak media tersebut juga membahas terkait update kinerja Jasa Raharja tahun 2022, strategi korporasi tahun 2023, serta penyampaian hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional Tahun 2023.

Pembentukan Medical Advisory Board

Dalam kesempatan yang sama, Jasa Raharja juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Ahli Kesehatan Medical Advisory Board, untuk standardisasi dan optimalisasi biaya santunan perawatan.

Rivan menyampaikan, Medical Advisory Board merupakan organisasi non struktural di Jasa Raharja yang terdiri dari ahli eksternal dan pegawai internal. “Medical Advisory Board dibentuk bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan, pertimbangan, dan/atau pedoman yang digunakan sebagai standar obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang bermutu, rasional, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rivan.

Adapun, lanjut Rivan, fungsi utama Medical Advisory Board, pertama, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan korban kecelakaan di rumah sakit, rasional dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar profesi medis.

Kedua, memastikan kebutuhan medis para korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja dengan biaya rumah sakit yang wajar.

Ketiga, terwujudnya transfer of knowledge dalam bidang medis dari dokter spesialis ke dokter konsultan Jasa Raharja. “Keempat, mewujudkan terkendalinya kemitraan antara Jasa Raharja dengan rumah sakit dan dokter, khususnya dalam aspek pelayanan medis,” papar Rivan.

Turut hadir sebagai narasumber, antara lain Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Pengamat Transportasi Darmaningtyas. (Lak)

APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI Sampaikan sikap Terkait 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Redaksi DNM12.30Desa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tanggal 15 Januari 2014 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya 74.962 desa di seluruh Indonesia, dimana tanggal tersebut pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan lahirnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dampak dirasakan sangat besar dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut, ada semangat sangat besar dari pemerintahan dan masyarakat desa dengan legacy dan pengakuan dari negara untuk tumbuh, berkembang dan maju sebagai tulang punggung utama pembangunan Nasional.

Era pemerintahan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam Pembangunan Desa, Bapak Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanah UU no. 6 tahun 2014, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung UU no. 6 tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM Desa serta pembangunan infrastruktur pembangunan yang sangat besar di desa-desa diseluruh Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan Desa dapat dilihat dari besarnya anggaran APBN yang telah dikucurkan menjadi Dana Desa yaitu sebesar 468,6 Trilyun dari tahun 2014-2022 dengan dampak luar biasa bagi pembangunan desa diantaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4500 unit, terbangunnya Jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa, terbangunnya 1,3 juta unit jembatan penghubung desa dan antar desa, terbangunnya 10.300 pasar desa mendukung mobilitas sirkulasi ekonomi desa, terbentuknya 57.216 unit Badan Usaha Milik Desa, terbangunnya 6,120 Unit tambah perahu, 62,500 ribu unit penahan tanah, perbaikan longsor, lebih 20 juta aparat desa, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan desa, serta kelompok Pembina Pendidikan, sosial dan kemasyarakatan mendapatkan pembinaan, kursus, Pendidikan, keterampilan dari dana desa. Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

Tujuan pembentukan wadah Desa Bersatu. "Desa Bersatu ini merupakan wadah yang ditujukan untuk mengkosolidasikan seluruh kekuatan desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa melalul asas kebersamaan dari tiga organisasi desa. Harapannya, kepentingan Desa dapat diperjuangkan dengan optimal melalui Desa Bersatu ini. Desa Bersatu juga dihadirkan untuk menjadi wadah memperjuangkan dan mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Kami memandang bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014 perlu dievaluasi secara bersama-sama sehingga benar-benar memberikan kebermanfaatan untuk pembangunan desa. Selain itu, kami juga memperjuangkan agar lahirnya UU Desa bisa ditetapkan sebagai Hari Desa Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat desa, para pejuang UU Desa, dan para stakeholders desa," kata Muhammad Asri Anas, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi di Jakarta, Minggu (19/03).

Sehubungan dengan hal ini tersebut, Maka tiga organisasi desa yaitu: APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI secara bersama-sama juga menyampaikan sikap terhadap 9 Tahun Pelaksanaan UU Desa. Sikap dari tiga organisasi yang tergabung dalam wadah Desa Bersatu tersebut terjabarkan dalam 6 (enam) poin utama. Berikut sikap APDESI, ABPEDNAS, dan DPN PPDI:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada Pemerintahan, sebagai amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kami berpendapat bahwa regulasi dan pelembagaan dalam pelaksanaan UU Desa, nyata-nyata berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan pembangunan desa. Kami mencermati bahwa PERPRES No. 11 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendagri dan PEPRES No. 12 Tahun 2014 tentang Tupoksi Kemendes PDTT perlu dicabut dan diperbaharui agar Ruang Lingkup UU Desa bisa dilaksanakan dalam kelembagaan yang efektif.

3. Kami berpandangan bahwa proses pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten nyata-nyata tidak berjalan secara vertikal birokrasi pemerintahan, sehingga pada ujungnya mempersulit Desa beserta Aparatnya dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan di bawah UU Desa yang tidak harmonis, bahkan saling bertabrakan antara satu dengan yang lain.

4. Kami berpandangan bahwa seiring dengan kehidupan politik yang belum baik-baik saja, kami meminta agar pelaksanaan UU Desa tidak menjadi pintu masuk bagi politisasi desa, apalagi menjelang tahun politik 2024.

5. Kami berpandangan bahwa program-program yang hadir dan mengalir dari Pemerintah Pusat tidak saja mendistorsi asas subsidiaritas, tetapi juga berbagai program yang didasarkan pada surat edaran Menteri merupakan program yang secara performance dan tanggung jawab bukan merupakan program Kementerian Desa PDTT. Dalam hal ini bisa dilihat, misalnya SDG's dan Stunting yang layak disamakan dengan stuntman dalam sebuah film.

6. Kami berpandangan bahwa perlu adanya Penetapan Hari Desa Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap desa. Olehnya itu, kami memohon kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan dan mengesahkan hari lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Hari Desa Nasional yang jatuh pada tanggal 15 Januari setiap tahunnya.

"Kami sangat berharap, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan stakeholders lainnya. Sehingga, Desa bukan lagi menjadi objek pembangunan atau hanya menjadi program Kementerian, tetapi menjadi subjek dan pelaku utama pembangunan," pungkasnya. (Arianto)

Sri Rahayu Usmi: Kami Sambut Baik Lahirnya Undang-Undang tentang Desa

Redaksi DNM12.20Desa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hasil-hasil yang diuraikan diatas adalah bukti nyata betapa perhatian Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sangat besar dalam memberikan dukungan pembangunan desa di seluruh Indonesia selama 9 tahun terakhir.

"Dengan adanya UU Desa, Kepala Desa diberi kewenangan yang luar biasa. Jadi kami berharap apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo tadi bisa segera terlaksana. Kemudian saya berharap desa semakin kuat dengan kebersamaan," kata Sri Rahayu Usmi Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jakarta, Minggu (19/03).

"Dengan adanya rencana 10% dana desa dari APBN kami menyambut baik hal tersebut, karena bisa lebih meningkatkan serta memacu pembangunan di desa. Dan diharapkan tidak ada lagi pembangunan desa yang tertinggal," ucapnya. (Arianto)