Eko Erwanto Resmi Pimpin ASPERDA Riau Hasil Musda Perdana

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Kendaraan Indonesia (ASPERDA) Riau resmi menetapkan Eko Erwanto sebagai Ketua DPD ASPERDA Riau melalui mekanisme aklamasi. Agenda yang berlangsung di Hotel Prime Park Pekanbaru, Sabtu (20/6/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi pengusaha rental kendaraan di Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum ASPERDA Erwin Suyana bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta anggota aktif yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Musda I ASPERDA Riau menjadi forum perdana sejak organisasi tersebut terbentuk di tingkat provinsi.

Musda I ASPERDA Riau Perkuat Organisasi

Dalam sambutannya, Ketua Umum ASPERDA Erwin Suyana menekankan pentingnya membangun organisasi yang solid dan profesional agar mampu menjadi wadah pemersatu seluruh pelaku usaha rental kendaraan di Indonesia.

“ASPERDA harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha rental kendaraan. Dengan organisasi yang kuat, kita dapat meningkatkan profesionalisme, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri transportasi yang semakin kompetitif,” ujar Erwin.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku usaha di berbagai daerah guna menghadapi tantangan industri yang terus berkembang.

Eko Erwanto Terpilih Secara Aklamasi 

Agenda utama Musda adalah pemilihan Ketua DPD ASPERDA Riau periode mendatang. Dalam proses musyawarah yang berlangsung demokratis dan penuh semangat kekeluargaan, forum hanya mengusulkan satu kandidat, yakni Eko Erwanto.

Karena memperoleh dukungan penuh dari peserta yang memiliki hak suara, Eko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPD ASPERDA Riau secara aklamasi. Keputusan tersebut disambut positif oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam pidato perdananya, Eko menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini adalah amanah besar yang harus kita jalankan bersama dengan penuh tanggung jawab dan kebersamaan,” katanya.

Menurut Eko, kepengurusan baru akan berfokus pada penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme anggota, serta perluasan kolaborasi usaha. Ia menegaskan ASPERDA Riau akan diarahkan menjadi organisasi yang terbuka, progresif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan.

Musda I ASPERDA Riau ditutup dengan penetapan hasil sidang, sesi foto bersama, serta ramah tamah antara pengurus DPP, pengurus daerah terpilih, dan seluruh peserta yang hadir. Kehadiran kepengurusan definitif diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan industri rental kendaraan di Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Viral Narasi Kritik terhadap Gereja, Ini Pokok Isunya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Viralnya narasi kritik terhadap gereja di media sosial TikTok @averyilkngp memicu perdebatan luas di kalangan warganet. Konten tersebut menampilkan sejumlah klaim yang mempertanyakan peran gereja, doktrin keagamaan, hingga hubungan antara institusi agama dan umat.

Dalam video yang beredar, pembuat konten menyampaikan enam poin yang disebut sebagai bentuk kritik terhadap praktik keagamaan. 

Narasi Kritik terhadap Gereja Viral di Berbagai Platform

Tahukah Anda bahwa gereja telah menggunakan enam kebohongan ini untuk mengendalikan pikiran jutaan orang? Benar sekali. Ini bukan sebuah hiperbola atau perkiraan yang berlebihan, melainkan fakta yang berdampak langsung pada Anda. 

Hari ini, kita akan membongkar semuanya:

1. Anda Harus Melalui Gereja untuk Mendekatkan Diri kepada Tuhan

Ini adalah kebohongan terbesar. Tuhan tidak terbatas pada bait suci atau tempat ibadah mana pun. Anda tidak membutuhkan perantara. Dia selalu bersama Anda selama Anda tulus. Agama menggunakan kebohongan ini agar Anda bergantung pada kendali mereka, sembari mengabaikan iman yang sejati.

2. Anda Harus Memberikan Persepuluhan untuk Menerima Berkat Tuhan

Ini adalah kebohongan yang nyata. Tuhan tidak membutuhkan uang, tetapi gereja membutuhkannya. Iman telah diubah menjadi bisnis raksasa, dengan doktrin yang dijual layaknya produk, dan berkat pun tidak terkecuali.

3. Alkitab adalah Satu-satunya Kebenaran

Jika memang benar itu satu-satunya kebenaran, mengapa ada begitu banyak versi? Mengapa beberapa kitab dihapus? Mengapa kitab tersebut dimanipulasi oleh kerajaan dan raja-raja yang berkuasa? Mereka membuat Anda percaya bahwa Alkitab itu sakral, padahal kenyataannya, kitab tersebut terus-menerus disunting untuk melayani kepentingan pihak yang berkuasa.

4. Keraguan adalah Godaan Iblis

Keraguan sebenarnya adalah awal dari proses berpikir. Agama menggunakan rasa takut untuk mengunci pikiran Anda, karena mereka tahu begitu Anda mulai berpikir, Anda akan melihat dengan jelas menembus ilusi-ilusi ini.

5. Jika Anda Tidak Percaya pada Tuhan, Anda Akan Masuk Neraka

Ini adalah penyalahgunaan rasa takut. Konsep neraka diciptakan sebagai alat untuk intimidasi. Jika Tuhan adalah kasih, mengapa Dia mengizinkan penderitaan yang abadi? Ini murni rasa takut yang diciptakan oleh agama untuk mengendalikan Anda.

6. Tuhan Ingin Anda Patuh Tanpa Bertanya

Jika Tuhan memberi kita kehendak bebas (free will), mengapa agama menganggapnya sebagai ancaman? Mereka memberi tahu Anda bahwa iman itu buta, karena begitu Anda membuka mata, Anda akan melihat rantai yang membelenggu Anda.

Perdebatan tentang Otoritas dan Kebebasan Berpikir

Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah hubungan antara iman dan nalar. Dalam konten tersebut, keraguan diposisikan sebagai bagian dari proses berpikir kritis. Pandangan ini memunculkan beragam respons dari masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda.

Pengamat sosial menilai perdebatan mengenai otoritas agama, kebebasan berpikir, dan interpretasi kitab suci merupakan isu yang telah berlangsung selama berabad-abad dan tidak dapat disimpulkan secara sederhana melalui potongan video singkat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Sunarto Bangun Kepercayaan Publik Lewat The Law Integrity Mansion

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., terus mendorong penguatan budaya integritas di lingkungan peradilan melalui konsep "The Law Integrity Mansion" atau Istana Integritas Hukum. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi kelembagaan yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Konsep The Law Integrity Mansion menegaskan bahwa keberhasilan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan hukum, tetapi juga dari moralitas dan integritas seluruh aparatur yang menjalankan fungsi peradilan. Mulai dari hakim agung, hakim di tingkat pertama, hingga tenaga administrasi, seluruh elemen diharapkan menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas.

Integritas Jadi Fondasi Peradilan

Menurut Prof. Sunarto, lembaga peradilan yang kuat harus dibangun di atas fondasi moral yang kokoh. Sebuah institusi hukum, seberapa pun besar dan megahnya, tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal apabila integritas para penegak hukumnya mengalami kemunduran.

Karena itu, penguatan budaya integritas menjadi agenda penting dalam proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan Mahkamah Agung hingga ke satuan kerja di berbagai daerah.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Salah satu tujuan utama dari The Law Integrity Mansion adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam pandangan Sunarto, keadilan tidak cukup hanya diputuskan melalui proses hukum, tetapi juga harus terlihat transparan dan dapat dirasakan secara nyata oleh para pencari keadilan.

Kepercayaan publik dinilai menjadi modal penting bagi keberlangsungan sistem hukum yang sehat dan berwibawa.

Dorong Transparansi dan Sinergi dengan Media

Selain penguatan integritas internal, Sunarto juga menekankan pentingnya keterbukaan institusi peradilan terhadap pengawasan publik. Mahkamah Agung didorong untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat dan media.

Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong adalah kerja sama dengan FORSIMEMA melalui kegiatan diskusi rutin di Media Centre, termasuk agenda Coffee Morning bulanan yang bertujuan mengevaluasi kinerja aparatur peradilan sekaligus memperkuat mekanisme koreksi internal.

Melalui konsep The Law Integrity Mansion, Prof. Sunarto berharap tercipta budaya kepemimpinan yang memberi teladan, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan badan peradilan Indonesia yang modern, independen, dan bebas dari intervensi maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Reformasi Birokrasi Kodam XIX Tuanku Tambusai Diperkuat Menuju WBK

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai terus memperkuat reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan Reformasi Birokrasi (RB), Pembangunan Zona Integritas (ZI), serta pendampingan satuan kerja prioritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar di Aula Khaharudin Nasution, Pekanbaru, Jumat (19/6).

Kegiatan ini diikuti seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Tim Pusat Reformasi Birokrasi (PUS RB) TNI hadir sebagai narasumber dengan memberikan penguatan terkait berbagai aspek tata kelola organisasi yang modern dan akuntabel.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Dalam pembekalan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP), hingga optimalisasi aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kodam XIX/Tuanku Tambusai untuk mendorong peningkatan transparansi, efektivitas birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

Pendampingan Khusus Satker Prioritas Menuju WBK

Selain pembekalan umum, Satker prioritas di lingkungan Korem 031/Wira Bima dan Korem 033/Wira Pratama memperoleh pendampingan khusus dalam proses menuju predikat WBK.

Tim PUS RB TNI menegaskan pentingnya penyempurnaan data dukung sebagai salah satu indikator penilaian. Di samping itu, satuan kerja juga diminta memperkuat tata kelola organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan implementasi Zona Integritas berjalan efektif.

Setiap Satker juga didorong menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat transformasi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dukungan penuh terhadap program reformasi birokrasi ini turut ditunjukkan oleh pimpinan Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui kehadiran langsung Kasdam XIX/TT. Kehadiran tersebut menjadi simbol komitmen pimpinan dalam mendorong seluruh satuan kerja meraih predikat WBK serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan berkualitas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Tuanku Tambusai Buka Latkadertih PSM 2026

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai resmi membuka Latihan Kader Pelatih (Latkadertih) Pencak Silat Militer (PSM) Gelombang III Tahun Anggaran 2026 sekaligus melepas kontingen Judo dan PSM yang akan berlaga pada dua kejuaraan nasional. Kegiatan berlangsung di Lapangan Pancasila Jasdam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026).

Upacara dipimpin Asisten Operasi Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani, S.E., M.Han. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan Jasdam, para pembina dan pelatih, serta peserta latihan dan atlet yang akan mewakili satuan pada kompetisi tingkat nasional.

Kodam XIX Tuanku Tambusai Buka Latkadertih PSM 2026

Pembukaan Latkadertih PSM ditandai dengan penyematan tanda peserta latihan kepada perwakilan peserta. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera kontingen kepada atlet Judo dan Pencak Silat Militer sebagai simbol pelepasan resmi menuju arena pertandingan.

Dalam amanatnya, Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani menegaskan bahwa program Latkadertih PSM merupakan bagian penting dari pembinaan personel untuk mencetak prajurit yang memiliki kemampuan bela diri sekaligus kompetensi sebagai pelatih di satuan masing-masing.

“Pencak Silat Militer bukan sekadar keterampilan bela diri, tetapi juga sarana pembentukan karakter, pengendalian diri, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Ikuti latihan ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab agar mampu menjadi pelatih yang profesional di satuan masing-masing,” tegas Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani.

Lepas Kontingen Menuju Dua Kejuaraan Nasional

Pada kesempatan yang sama, Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga melepas atlet terbaiknya untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasad 2026 di Cilodong dan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Rektor UNP Championship 2026 di Padang.

Menurut Rendra, keikutsertaan dalam dua ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para prajurit untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama baik satuan di tingkat nasional.

“Pada hari ini juga kita melepas prajurit terbaik Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Judo Piala Kasad 2026 di Cilodong dan Kejuaraan Nasional Pencak Silat Rektor UNP Championship 2026 di Kota Padang. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas dan raih prestasi setinggi-tingginya,” ujarnya.

Komitmen Membangun Prajurit Berprestasi

Melalui penyelenggaraan Latkadertih PSM 2026 dan pengiriman kontingen ke berbagai kompetisi nasional, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya dalam membangun prajurit yang profesional, disiplin, dan bermental juang tinggi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga militer sekaligus memperkuat citra satuan di tingkat nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RUPS PLN 2026 Reshuffle Direksi, Fokus Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT PLN (Persero) melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 yang digelar di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (18/6/2026). Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus menjaga kesinambungan transformasi PLN di tengah perkembangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis.

Melalui RUPS tersebut, PLN juga menambah nomenklatur baru dalam struktur organisasi perusahaan dengan membentuk posisi Wakil Direktur Utama. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kepemimpinan perusahaan dalam menjalankan agenda transformasi bisnis dan mendukung target pembangunan sektor energi nasional.

RUPS PLN 2026 Tetapkan Direksi Baru

Manajemen PLN menyampaikan apresiasi kepada para anggota direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya. Penghargaan diberikan atas kontribusi dalam mendorong transformasi perusahaan, meningkatkan kinerja korporasi, memperkuat pelayanan pelanggan, serta mendukung agenda transisi energi nasional.

PLN juga menyampaikan optimisme terhadap jajaran pimpinan baru yang dinilai memiliki pengalaman, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan untuk membawa perusahaan menghadapi tantangan industri energi ke depan.

Posisi Wakil Direktur Utama Resmi Dibentuk

Dalam susunan baru hasil RUPS PLN 2026, Darmawan Prasodjo tetap dipercaya menjabat Direktur Utama. Sementara itu, Yusuf Didi Setiarto ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, posisi baru yang dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan strategi perusahaan.

Susunan Lengkap Direksi PLN Terbaru

Selain Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, susunan direksi PLN kini terdiri dari Nurlely Aman sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan, Rakhmad Dewanto Haris J. sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, serta Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

Jajaran lainnya meliputi Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan, M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga, Denny Triyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko, Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan, serta Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

Dengan susunan direksi baru tersebut, PLN menargetkan penguatan transformasi perusahaan, peningkatan keandalan pasokan listrik nasional, serta percepatan program transisi energi untuk mendukung ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, GULA Cetak Laba Rp36,8 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Aman Agrindo Tbk (GULA) mencatat perbaikan kinerja keuangan pada kuartal I 2026 dengan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp36,8 juta. Capaian tersebut menandai keberhasilan perseroan membalikkan posisi rugi menjadi laba pada awal tahun ini.

Direktur Utama GULA, Andreas Utomo, menyampaikan bahwa kinerja positif tersebut didukung oleh pertumbuhan penjualan serta peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pendapatan dan Laba Bruto Tumbuh

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan GULA pada kuartal I 2026 mencapai Rp40,9 miliar atau meningkat sekitar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp39,4 miliar.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan bisnis perdagangan gula. Perseroan juga memperoleh kontribusi dari pelanggan korporasi baru, yakni PT Kino Indonesia Tbk dengan nilai transaksi Rp9,05 miliar dan PT Bersama Era Sentosa Tama sebesar Rp7,34 miliar.

Di sisi profitabilitas, laba bruto melonjak 43,32 persen secara tahunan menjadi Rp3,31 miliar, dari Rp2,31 miliar pada kuartal I 2025. Sementara itu, beban usaha berhasil ditekan menjadi Rp1,299 miliar dibandingkan Rp1,309 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Aset dan Liabilitas Mengalami Kenaikan

Hingga 31 Maret 2026, total aset perseroan meningkat sekitar 1 persen dibandingkan posisi akhir 2025. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya nilai persediaan untuk mendukung kebutuhan operasional.

Adapun total liabilitas naik sekitar 2 persen akibat peningkatan utang bank jangka pendek yang digunakan untuk menunjang aktivitas usaha perusahaan.

Strategi Ekspansi dan Prospek Industri Gula

Saat ini GULA mengoperasikan gudang penyimpanan produk jadi di kawasan industri Candi, Semarang. Perseroan juga memiliki perkebunan dan pabrik gula merah di Kabupaten Pandeglang serta tengah menjalani transformasi menuju model manufaktur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Manajemen menilai prospek industri gula nasional masih menjanjikan seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya kebutuhan konsumsi gula domestik dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk mendukung pertumbuhan, perusahaan menyiapkan sejumlah strategi, antara lain menawarkan harga yang kompetitif, memperluas pasar UKM dan ritel, menjaga ketersediaan stok, serta membangun fasilitas produksi guna meningkatkan efisiensi.

Meski demikian, perseroan mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga gula, potensi keterlambatan pembangunan fasilitas produksi, hingga ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Kendati demikian, manajemen optimistis kinerja operasional dan keuangan GULA sepanjang 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Minta Kajian Mendalam Sebelum Ratifikasi Konvensi ILO Pekerja Platform

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APINDO meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai pekerjaan layak di ekonomi platform. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dampak sosial maupun ekonomi dari penerapan standar internasional tersebut dapat diukur secara menyeluruh.

Permintaan itu disampaikan menyusul hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang berlangsung pada 1–12 Juni 2026. Dalam forum tersebut, negara-negara anggota menyepakati Konvensi tentang Decent Work in Platform Economy sebagai standar baru perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital.

APINDO Tekankan Pentingnya Kajian Sebelum Ratifikasi

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, mengatakan setiap konvensi internasional yang telah disepakati tidak otomatis berlaku di Indonesia. Pemerintah terlebih dahulu harus melalui proses ratifikasi sesuai ketentuan nasional.

Menurut dia, ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat suatu negara terhadap standar internasional. Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, termasuk Regulatory Impact Assessment (RIA), guna memetakan konsekuensi ekonomi, sosial, dan regulasi yang mungkin muncul setelah konvensi diterapkan.

“Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut,” ujar Darwoto dalam keterangannya, Kamis (19/6).

Status Pekerja Platform Tidak Diseragamkan

Darwoto menjelaskan, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa hubungan hukum pekerja platform tidak harus memiliki satu model yang sama di seluruh negara.

Negara Diberi Fleksibilitas Mengatur

Konvensi ILO memberikan ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan status pekerja platform sesuai karakteristik pasar tenaga kerja domestik. Dengan demikian, pekerja platform dapat dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja maupun sebagai pelaku usaha mandiri.

“Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing,” kata Darwoto.

APINDO menegaskan mendukung peningkatan perlindungan serta kesejahteraan pekerja, termasuk mereka yang bekerja melalui platform digital. Namun, kebijakan yang disusun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kemampuan sektor ekonomi digital dalam menciptakan lapangan kerja baru agar keseimbangan antara perlindungan pekerja dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ducati DesertX V2 Resmi Masuk Indonesia, Ini Keunggulannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ducati Indonesia resmi memperkenalkan Ducati DesertX V2 di pasar Tanah Air sebagai generasi terbaru motor adventure premium yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi medan. Peluncuran model ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat portofolio produk sekaligus memenuhi kebutuhan penggemar motor petualang di Indonesia.

Motor yang sebelumnya diperkenalkan secara global dalam ajang Ducati World Première 2026 tersebut membawa sejumlah pembaruan signifikan, mulai dari sektor mesin, rangka, hingga teknologi elektronik yang mendukung performa berkendara di jalan raya maupun medan off-road.

Chief Operating Officer Ducati Indonesia, Eja Donalsha, mengatakan kehadiran Ducati DesertX V2 resmi hadir di Indonesia merupakan langkah perusahaan untuk terus menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen domestik.

“Kehadiran DesertX V2 di Indonesia merupakan bagian dari strategi bisnis Ducati Indonesia untuk terus menghadirkan produk-produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan para Ducatisti di Indonesia,” ujar Eja Donalsha saat peluncuran di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selain memperkenalkan model terbaru, Ducati Indonesia juga meresmikan fasilitas baru yang diklaim lebih representatif guna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Ducati DesertX V2 Hadir dengan Pembaruan Menyeluruh

Sebagai generasi kedua DesertX, motor ini dibekali mesin V2 terbaru yang dipadukan dengan rangka monokok hasil desain ulang. Kombinasi tersebut dirancang untuk meningkatkan stabilitas, ketangguhan, dan kenyamanan saat melintasi berbagai karakter jalan.

Ducati juga menyematkan sistem suspensi baru dengan performa lebih tinggi guna mendukung kemampuan jelajah di medan berat. Berbagai penyempurnaan tersebut membuat DesertX V2 lebih siap menghadapi tantangan off-road dibandingkan generasi sebelumnya.

Teknologi Elektronik Jadi Andalan

Salah satu keunggulan utama motor adventure Ducati ini terletak pada paket elektronik yang semakin lengkap. Sistem tersebut memungkinkan pengendara dari berbagai tingkat pengalaman untuk mengoptimalkan kemampuan berkendara secara lebih aman dan nyaman.

DesertX V2 menawarkan enam mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan kondisi jalan. Beberapa di antaranya dirancang khusus untuk penggunaan off-road, termasuk mode Enduro dan Rally yang memberikan karakter berkendara berbeda sesuai kebutuhan pengendara.

Menurut Ducati, teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan performa di jalur tanah dan medan ekstrem, tetapi juga membuat motor tetap nyaman digunakan di jalan aspal untuk perjalanan jarak jauh. Meski telah resmi diperkenalkan, Ducati Indonesia hingga kini masih belum mengumumkan harga resmi Ducati DesertX V2 untuk pasar Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peran Strategis Himbara Diperkuat untuk Dorong Ekonomi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran strategis Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan nilai kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar modal Indonesia, bank-bank anggota Himbara dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin pertemuan bersama jajaran komisaris utama dan direktur utama bank-bank anggota Himbara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/6/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

Dalam arahannya, Presiden menilai kekuatan bisnis yang dimiliki Himbara harus mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, bank-bank pelat merah didorong memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan sektor-sektor produktif.

Himbara Didorong Perluas Akses Pembiayaan

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor komersial, hingga korporasi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan.

Presiden juga menekankan bahwa ekspansi bisnis harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, profesionalisme, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan industri perbankan.

Menurut pemerintah, kombinasi antara pertumbuhan bisnis dan tata kelola yang kuat menjadi faktor penting agar sektor perbankan nasional tetap sehat sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka panjang.

Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan arahan Presiden menjadi pengingat bahwa keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Arahan Presiden menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan Himbara tidak hanya tumbuh kuat, tetapi juga semakin bermanfaat bagi rakyat,” ujar Dony.

Melalui penguatan peran strategis Himbara untuk pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah berharap bank-bank BUMN dapat terus memperluas akses layanan keuangan, mendukung pengembangan UMKM dan sektor produktif, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Dengan kapasitas aset dan jaringan yang luas, Himbara diharapkan tetap menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

INPP Catat Pertumbuhan Lima Tahun, Siapkan Ekspansi Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) atau Paradise Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya dengan mencatatkan kinerja positif selama lima tahun berturut-turut. Perseroan mengandalkan pendapatan berulang (recurring income), ekspansi aset strategis, serta struktur keuangan yang sehat untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang di tengah dinamika industri properti dan ekonomi global.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian 23 Semarang Shopping Center pada 13 Juni 2026. Proyek mixed-use terbaru di Kota Semarang itu menjadi bagian dari strategi Paradise Indonesia dalam memperluas portofolio komersial sekaligus memperkuat sumber pendapatan berkelanjutan.

Selain menghadirkan pusat gaya hidup modern, proyek tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha lokal, serta keterlibatan lebih dari 50 pelaku UMKM dan merek lokal.

Recurring Income Jadi Penopang Utama Kinerja

Salah satu kekuatan utama Paradise Indonesia adalah dominasi pendapatan berulang yang berasal dari pusat perbelanjaan, hotel, serviced apartment, dan aset komersial lainnya. Strategi ini menjadikan arus kas perusahaan lebih stabil dibandingkan model bisnis properti yang bergantung pada penjualan aset semata.

Perseroan menargetkan kontribusi recurring income tetap berada di atas 75 persen dari total pendapatan sepanjang 2026. Target tersebut ditopang performa aset komersial dan perhotelan yang terus menunjukkan pertumbuhan.

Kondisi keuangan perusahaan juga tergolong solid. Paradise Indonesia mencatat rasio Net Debt to Equity Ratio (Net DER) hanya 0,21 kali, mencerminkan tingkat utang yang rendah dan disiplin pengelolaan modal.

Pada kuartal I-2026, EBITDA perusahaan meningkat 20 persen menjadi Rp100,67 miliar. Sebelumnya, sepanjang 2025, pendapatan neto tumbuh 32,9 persen secara tahunan menjadi Rp1,74 triliun.

Perkuat Portofolio dan Tata Kelola

Dalam lima tahun terakhir, Paradise Indonesia terus memperluas portofolio melalui ekspansi beachwalk Shopping Center, akuisisi Antasari Place, pengembangan sejumlah hotel, hingga peluncuran proyek residensial dan serviced apartment di berbagai kota.

Perusahaan juga menjalin kemitraan strategis dengan Hankyu Hanshin Properties dari Jepang pada 2025. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat kredibilitas Perseroan sekaligus membuka peluang pengembangan proyek berskala internasional.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 18 Juni 2026, Perseroan juga melakukan perubahan susunan direksi dan komisaris. Andri Hadi ditunjuk sebagai Presiden Direktur menggantikan Anthony Prabowo Susilo yang kini menjabat Presiden Komisaris.

“Dengan kombinasi pengalaman manajemen yang solid dan portofolio aset yang terus berkembang, PARADISE INDONESIA optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan yang telah terbangun selama beberapa tahun terakhir,” ujar Presiden Direktur Paradise Indonesia, Andri Hadi di Jakarta, Kamis (18/06/2026).

Wakil Presiden Direktur Paradise Indonesia, Surina, menambahkan bahwa perusahaan telah membangun fondasi pertumbuhan melalui aset berkualitas, pendapatan berulang yang dominan, neraca yang sehat, serta disiplin eksekusi proyek. Menurutnya, kombinasi tersebut akan menjadi modal penting untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah memperkuat strategi pengendalian karhutla 2026 menghadapi El Nino melalui reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering dibanding tahun sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman yang berdampak pada ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, hingga hubungan diplomatik akibat potensi kabut asap lintas negara.

Saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2026 bertema Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027 di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Djamari menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla 2026

Menurut Djamari, sejumlah capaian pada 2025 menunjukkan hasil positif, terutama dalam peningkatan koordinasi antarlembaga, kesiapan pemerintah daerah, serta dukungan TNI, Polri, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan.

Meski demikian, ancaman karhutla masih tinggi seiring potensi penguatan fenomena El Nino yang dapat menurunkan curah hujan, memperparah kekeringan, dan meningkatkan jumlah titik panas.

Untuk itu, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Karhutla Nasional yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, sinkronisasi program, monitoring, serta evaluasi terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.

"Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional," kata Djamari.

Enam Provinsi Jadi Prioritas

Pemerintah menetapkan enam wilayah prioritas rawan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena dominasi lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta faktor cuaca yang berpotensi memperbesar risiko kebakaran.

Djamari meminta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, BPBD, serta pemangku kepentingan terkait meningkatkan patroli terpadu, memperkuat sistem deteksi dini, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.

El Nino Diperkirakan Menguat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai keberhasilan menekan luas karhutla selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang semakin solid. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman pada 2026 diperkirakan lebih berat karena musim kemarau datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan dipengaruhi siklus El Nino.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan intensitas El Nino saat ini masih berada pada level moderat. Namun kondisi tersebut diperkirakan menguat mulai Juli hingga September dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.

Pemerintah juga terus menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca untuk pembasahan lahan dan pencegahan kebakaran. Hingga kini, operasi telah berlangsung selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai daerah prioritas.

Menutup rakor tersebut, pemerintah menetapkan tiga fokus utama pengendalian karhutla 2026, yakni mencegah kebakaran berskala besar, menghindari terjadinya asap lintas wilayah maupun negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi nasional yang berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

AMMS Perkuat Bisnis Perikanan, Aset Tembus Rp72,9 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) membukukan pertumbuhan aset dan pendapatan sepanjang tahun buku 2025. Meski demikian, perseroan masih menghadapi tekanan profitabilitas yang membuat kinerja laba belum mampu tumbuh positif.

Direktur Utama PT Agung Menjangan Mas Tbk, Hartono Limmantoro, mengungkapkan total aset perseroan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp72,9 miliar. Angka tersebut meningkat Rp2,3 miliar atau 3,38 persen dibandingkan posisi aset pada akhir 2024 yang sebesar Rp70,5 miliar.

Menurut Hartono, peningkatan aset terutama ditopang oleh kenaikan nilai persediaan dan biaya dibayar di muka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Public Expose perseroan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Aset dan Ekuitas Tumbuh Positif

Selain mencatat pertumbuhan aset, AMMS juga berhasil menekan liabilitas. Pada akhir 2025, total liabilitas tercatat sekitar Rp0,6 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya kewajiban imbalan pascakerja.

Di sisi permodalan, ekuitas perseroan menunjukkan tren peningkatan. Total ekuitas pada 2025 mencapai Rp72,04 miliar, naik 4,45 persen dibandingkan posisi 2024 sebesar Rp68,97 miliar. Kenaikan ini ditopang oleh tambahan modal disetor yang memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Pendapatan Naik Dua Digit

Kinerja operasional AMMS juga menunjukkan perbaikan. Pendapatan sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp15,63 miliar, meningkat 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,49 miliar.

Manajemen menjelaskan pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan hasil perikanan, yang menjadi salah satu lini usaha utama perseroan.

Meski pendapatan meningkat, laba perusahaan masih berada dalam tekanan. Pada tahun buku 2025, AMMS membukukan rugi sebesar Rp0,4 miliar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2024 ketika perseroan masih mencatat laba sekitar Rp0,1 miliar.

Prospek Bisnis Perikanan Masih Menjanjikan

Manajemen menilai sektor perikanan masih memiliki peluang pertumbuhan yang luas, mulai dari kegiatan budidaya hingga pengolahan hasil perikanan.

Saat ini AMMS mengembangkan budidaya ikan kerapu, kakap putih, bawal bintang, dan bandeng laut melalui fasilitas keramba jaring apung. Perseroan juga terus memperkuat aktivitas penjualan ikan guna memanfaatkan meningkatnya permintaan pasar dan memperluas sumber pendapatan di masa mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PT Jakarta Perberat Uang Pengganti Kerry Andrianto Riza Jadi Rp13,4 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman finansial terhadap terdakwa perkara korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, M Kerry Andrianto Riza. Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim menaikkan kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi Rp13,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Budi Susilo dengan anggota Catur Iriantoro, Pandu Budiono, Hotma Maya Marbun, dan Agung Iswanto. Selain pidana tambahan berupa uang pengganti, majelis juga tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Kerry.

Uang Pengganti Naik Lebih dari Empat Kali Lipat

Dalam amar putusannya, pengadilan menetapkan Kerry wajib membayar uang pengganti sebesar Rp13.406.493.622.901. Nilai tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara sebesar Rp2,9 triliun dan kerugian perekonomian negara senilai Rp10,5 triliun.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti selama 10 tahun.

Selain itu, Kerry tetap dijatuhi pidana denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.

Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Kerry dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Pada tingkat pertama, terdakwa juga dibebani uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun dengan pidana pengganti lima tahun penjara apabila tidak mampu membayarnya.

Perbedaan mendasar dalam putusan banding terletak pada pengakuan terhadap unsur kerugian perekonomian negara yang sebelumnya tidak dijadikan dasar perhitungan oleh pengadilan tingkat pertama.

Kerugian Ekonomi Negara Disebut Capai Rp171,9 Triliun

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim banding menyatakan perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp171,99 triliun.

Majelis juga mencatat adanya keuntungan tidak sah (illegal gain) yang nilainya mencapai 2,61 miliar dolar AS. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan hakim untuk memperberat pidana tambahan terhadap terdakwa.

Putusan ini menandai perbedaan pandangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya terkait pengakuan serta penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara korupsi berskala besar yang melibatkan sektor energi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Tegaskan Komitmen Tata Kelola Modern dan Transparan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai mempertegas komitmennya dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kaharuddin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diikuti para pejabat dan personel satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, baik secara langsung maupun melalui video conference, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Perkuat Budaya Kerja dan Tata Kelola Organisasi

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan penyampaian materi, diskusi, serta peneguhan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dalam sambutan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang dibacakan Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) XIX/TT Kolonel Arh A. Andre Wira K., S.A.P., M.Si., ditegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar program administratif, melainkan komitmen nyata untuk membangun organisasi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

"Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja di setiap satuan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada TNI AD," demikian pesan Pangdam yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Sinergi Seluruh Satuan Jadi Kunci Keberhasilan

Ketua Tim Pembekalan Reformasi Birokrasi TNI sekaligus Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Kolonel Arh Pulung Patria Daga, M.Si.(Han), menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan dukungan dan konsistensi seluruh unsur organisasi.

"Keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur organisasi memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta menerima sejumlah materi strategis, mulai dari konsep reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), program reformasi birokrasi tingkat komando utama, hingga implementasi PEKPPP dan SP4N-LAPOR.

Dorong Organisasi yang Modern dan Berintegritas

Kegiatan ditutup dengan sesi pembulatan materi, penyerahan cendera mata, dan deklarasi komitmen bersama untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di seluruh satuan.

Melalui langkah tersebut, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menargetkan terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin modern, efektif, transparan, akuntabel, serta berintegritas, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan kebutuhan transformasi kelembagaan di lingkungan TNI AD.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KUHP Baru Tutup Celah Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan pendekatan baru dalam sistem pemidanaan nasional. 

Selain pidana penjara, hakim kini memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana, khususnya kejahatan jabatan, korupsi, dan kejahatan kerah putih.

Kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a KUHP Baru. Regulasi ini memberi ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya membatasi kebebasan fisik pelaku, tetapi juga membatasi akses terhadap jabatan, profesi, maupun hak-hak strategis lainnya yang berpotensi digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana.

Hak-Hak yang Dapat Dicabut

Pasal 86 KUHP Baru mengatur sejumlah hak yang dapat dicabut melalui putusan hakim. Hak tersebut meliputi hak memegang jabatan publik, hak menjadi anggota TNI maupun Polri, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjalankan profesi tertentu, hak menjadi wali atau pengampu, hingga hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pencabutan hak tidak berlaku otomatis. 

Hakim wajib mencantumkannya secara tegas dalam amar putusan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Instrumen Efektif Menekan Kejahatan Kerah Putih

Bagi pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih, kehilangan jabatan, reputasi, serta akses terhadap kekuasaan dinilai memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan hukuman penjara semata.

Melalui mekanisme ini, negara berupaya mencegah terpidana kembali memanfaatkan pengaruh politik, jaringan sosial, maupun kekuatan ekonomi untuk mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman.

KUHP Baru juga menetapkan syarat ketat sebelum pencabutan hak dapat dijatuhkan. Untuk hak politik, jabatan publik, keanggotaan TNI-Polri, dan hak menjalankan profesi, pelaku harus dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun serta terbukti menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya.

Menutup Celah Pembebasan Bersyarat

Salah satu terobosan penting dalam KUHP Baru adalah dimungkinkannya pencabutan hak memperoleh pembebasan bersyarat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 huruf g dan diperkuat Pasal 89.

Melalui aturan tersebut, hakim dapat langsung menutup peluang pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana tertentu, termasuk kejahatan jabatan dan korupsi. Langkah ini dinilai dapat mengurangi potensi praktik transaksional dalam proses pemasyarakatan sekaligus memperkuat efek jera.

Durasi Pencabutan Hak Diatur Jelas

KUHP Baru juga memberikan kepastian hukum mengenai lamanya pencabutan hak. Berdasarkan Pasal 90, pencabutan dapat berlaku seumur hidup bagi terpidana hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sementara bagi terpidana penjara waktu tertentu, masa pencabutan hak dapat diperpanjang antara dua hingga lima tahun setelah pidana pokok berakhir. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melalui pengaturan yang lebih rinci dan terukur, KUHP Baru menandai pergeseran paradigma pemidanaan nasional. Penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada pemenjaraan, tetapi juga pada pembatasan hak-hak strategis yang menjadi sumber kekuatan pelaku kejahatan, sehingga tujuan keadilan dan pencegahan dapat tercapai secara lebih efektif.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Sengketa Hotel Sultan Berakhir, Negara Kuasai Aset Rp28,9 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengeksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan Gelora, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan mengembalikan aset bernilai sekitar Rp28,9 triliun kepada negara.

Langkah tersebut menjadi salah satu eksekusi perdata terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia, mengingat lokasi objek berada di kawasan strategis Simpang Semanggi dan mencakup aset dengan nilai ekonomi sangat besar.

Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang memerintahkan PT Indobuildco mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 Gelora beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses pengosongan dipimpin Panitera PN Jakarta Pusat Parmika Ahyar bersama jajaran juru sita. Aparat kepolisian dan TNI turut melakukan pengamanan selama pelaksanaan eksekusi berlangsung.

Tepat sekitar pukul 10.00 WIB, tim eksekusi memasuki kawasan Hotel Sultan untuk menjalankan amar putusan. Pengosongan fisik kawasan dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama satu bulan ke depan.

Berlandaskan Rangkaian Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Majelis hakim yang diketuai Guse Prayudi menyatakan PT Indobuildco melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian lahan eks HGB No. 26 seluas 53.709 meter persegi serta eks HGB No. 27 seluas 83.666 meter persegi kepada negara melalui Menteri Sekretaris Negara dan Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Putusan tersebut diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 77/PDT/2026/PT DKI. Pertimbangan hukumnya juga merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara yang secara konsisten menegaskan keabsahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora milik negara.

Proses Eksekusi Disebut Sesuai Prosedur

Sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan telah menjalankan seluruh tahapan hukum acara perdata, mulai dari teguran (aanmaning), pencocokan objek sengketa (konstatering), hingga pemberitahuan resmi pelaksanaan eksekusi.

Barang bergerak milik termohon eksekusi akan didata, dipindahkan, dan dititipkan sementara di fasilitas pergudangan kawasan industri Jababeka. Dengan terlaksananya putusan tersebut, aset yang sebelumnya menjadi objek sengketa kini kembali tercatat sebagai bagian dari aset negara.

Eksekusi ini sekaligus menandai berakhirnya salah satu sengketa pertanahan bernilai terbesar di Indonesia yang telah bergulir melalui berbagai proses peradilan selama bertahun-tahun.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

MA Dorong Transformasi Pengadilan Militer di Tengah Perkembangan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan pentingnya transformasi pengadilan militer era digital guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Peradilan Militer di Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6), yang mengangkat tema "Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh".

Menurut Sunarto, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap penegakan hukum. Munculnya kejahatan siber, persoalan hukum lintas negara, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat menuntut lembaga peradilan untuk beradaptasi dan terus berinovasi.

Transformasi Digital Jadi Kebutuhan Peradilan

Dalam sambutannya, Sunarto menjelaskan bahwa ketangguhan lembaga peradilan saat ini tidak lagi sekadar diukur dari kemampuannya menghadapi tantangan. Ketangguhan juga mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pelayanan hukum.

"Ketangguhan pada masa kini, tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan menghadapi tantangan. Ketangguhan juga berarti kemampuan beradaptasi, bertransformasi, dan terus berkembang di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat," ujar Sunarto.

Ia menilai aparatur peradilan militer harus meningkatkan kompetensi dan literasi teknologi agar mampu menjawab dinamika hukum modern secara profesional.

Integritas Tetap Menjadi Fondasi Utama

Meski transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak, Sunarto mengingatkan bahwa integritas tetap menjadi pilar utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai integritas yang kuat.

"Saya meyakini, bahwa integritas merupakan jiwa dari setiap lembaga peradilan. Tanpa integritas, kecanggihan teknologi tidak akan berarti. Tanpa integritas, profesionalisme akan kehilangan makna. Dan tanpa integritas, kepercayaan publik tidak akan pernah terwujud," tegasnya.

Sunarto juga berpesan kepada seluruh hakim militer agar menjaga independensi dan imparsialitas saat memutus perkara. Putusan, kata dia, harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hukum yang bertanggung jawab.

Memasuki usia delapan dekade, Peradilan Militer didorong memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membangun sistem peradilan yang profesional, adaptif, dan dipercaya masyarakat. 

Bagi Mahkamah Agung, keberhasilan transformasi pengadilan militer era digital tidak hanya diukur dari kualitas putusan, tetapi juga integritas aparatur, mutu pelayanan hukum, kemampuan beradaptasi, dan tingkat kepercayaan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA Siapkan Program Prioritas 2027 untuk Layanan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas pada 2027. Fokus utama kebijakan tersebut adalah memperluas akses keadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta memperkuat kapasitas aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan pagu anggaran tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

“Pada tahun 2027, Mahkamah Agung tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas nasional,” ujar Sugiyanto.

Program Prioritas Mahkamah Agung 2027 Fokus pada Masyarakat

Dalam pemaparannya, Sugiyanto menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Mahkamah Agung 2027 adalah memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Layanan yang akan diperkuat mencakup pos bantuan hukum, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

“Program prioritas antara lain layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara,” kata Sugiyanto yang juga pernah menjabat Ketua Badan Pengawasan MA periode 2022–2024.

Penguatan SDM dan Modernisasi Peradilan

Selain pelayanan hukum, Mahkamah Agung juga menyiapkan program peningkatan kompetensi aparatur dalam menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Program tersebut mencakup bimbingan teknis penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta penyelenggaraan isbat nikah di luar negeri pada lingkungan peradilan agama.

Di bidang pendidikan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan akan menjalankan program peningkatan kapasitas hakim, termasuk penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu.

Sementara itu, melalui Badan Urusan Administrasi, MA akan mengembangkan sistem penanganan perkara, menyusun pedoman peradilan, memperkuat kelembagaan, serta melakukan analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.

Untuk mendukung program tersebut, Mahkamah Agung memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp16,78 triliun untuk program dukungan manajemen dan Rp176,42 miliar untuk program penegakan serta pelayanan hukum. 

Anggaran tersebut diarahkan guna memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dan memperbaiki tata kelola lembaga peradilan secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Status Ibu Kota Jakarta Dorong Kenaikan Minat Properti 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasar properti Indonesia menunjukkan dinamika baru pada pertengahan 2026. Data Flash Report Juni 2026 yang dirilis Rumah123 mencatat meningkatnya minat pencarian properti di Jakarta, sementara kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai memasuki fase normalisasi setelah beberapa tahun didorong sentimen pembangunan ibu kota baru.

Perkembangan tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota. Di sisi lain, pembangunan fisik IKN tetap berlanjut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan dukungan anggaran hingga 2028.

Minat Properti Jakarta Kembali Menguat

Berdasarkan laporan Rumah123, Jakarta Pusat mencatat pertumbuhan minat pencarian properti tertinggi secara nasional dengan kenaikan 1 persen secara tahunan (year on year/YoY). Jakarta Selatan menyusul dengan pertumbuhan 0,6 persen YoY dan Jakarta Timur naik 0,2 persen YoY.

Secara bulanan, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan peningkatan pencarian tertinggi di kawasan Jabodetabek, mencapai 1,2 persen. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Utara masing-masing tumbuh 0,9 persen dan 0,6 persen.

Kenaikan minat tersebut turut tercermin pada harga hunian. Jakarta Pusat mencatat lonjakan median harga rumah tertinggi secara nasional untuk rumah dengan luas bangunan di bawah 60 meter persegi. Harga median segmen tersebut mencapai Rp900 juta atau meningkat 47,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa perpindahan ibu kota akan mengurangi daya tarik Jakarta. Namun data menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional,” ujar Firman Pamungkas, VP Marketing Rumah123, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Menurut Firman, investor dan pencari rumah kini semakin fokus pada faktor fundamental seperti konektivitas, akses infrastruktur, peluang kerja, serta prospek kenaikan nilai properti dalam jangka panjang.

Sektor Perkantoran Ikut Menguat

Penguatan Jakarta tidak hanya terjadi di sektor residensial. Tingkat okupansi gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta mencapai 76 persen dengan rata-rata tarif sewa dasar Rp212.000 per meter persegi per bulan.

Kondisi tersebut didukung tidak adanya tambahan pasokan gedung baru pada kuartal pertama 2026 sehingga menjaga stabilitas harga sewa dalam beberapa tahun mendatang.

Kawasan IKN Memasuki Fase Normalisasi

Sementara itu, Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara (PPU) mulai memasuki fase normalisasi pasar. Penundaan penerbitan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota mendorong sebagian investor mengambil sikap menunggu perkembangan lebih lanjut.

Head of Research Rumah123, Marisa Jaya, mengungkapkan proporsi pencarian properti di Balikpapan turun 0,4 persen secara tahunan. Penjualan rumah baru di kota tersebut bahkan merosot 55,6 persen pada kuartal I 2026, terutama pada segmen rumah tipe kecil.

Meski demikian, prospek jangka panjang kawasan IKN dinilai masih menjanjikan. Sebanyak 86,2 persen pencari properti di Penajam Paser Utara masih memburu tanah kosong sebagai instrumen investasi. Mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 25-34 tahun dan didominasi investor dari DKI Jakarta.

“Koridor IKN tidak kehilangan daya tariknya. Yang terjadi saat ini adalah pergeseran karakter pasar dari fase yang didominasi ekspektasi menuju fase yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil,” kata Marisa.

Ke depan, Rumah123 memproyeksikan Jakarta tetap menjadi pasar properti terbesar di Indonesia, sementara kawasan IKN berkembang sebagai destinasi investasi jangka panjang yang ditopang pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi regional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More