Awal 2026 menjadi fase paling menentukan bagi Gubernur Pramono Anung, saat tekanan cuaca ekstrem, persoalan lama Jakarta, dan ekspektasi publik bertemu dalam ujian kepemimpinan sesungguhnya.
Memasuki 2026, Jakarta kembali berada di bawah sorotan tajam, dan Pramono Anung berdiri di garis depan sebagai pemimpin yang harus menjawab tantangan kota paling kompleks di Indonesia.
Beban itu bukan soal kurangnya rencana, melainkan tumpukan persoalan struktural, mulai dari banjir, rob, penurunan tanah, hingga ketergantungan kawasan hulu yang kerap melampaui kendali pemerintah daerah.
Pramono dilantik pada 20 Februari 2025 dan kini mendekati satu tahun masa jabatan, memimpin kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus bergerak cepat.
Cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi memperberat situasi, menjadikan awal 2026 sebagai periode krusial ketika setiap keputusan pemimpin daerah berpotensi menuai pujian atau hujan kritik publik.
Di tengah tekanan tersebut, Pramono memilih gaya kepemimpinan tenang dan berhati-hati, menjaga kesinambungan kebijakan tanpa terjebak respons instan yang berisiko memperburuk persoalan jangka panjang.
Pendekatan itu terlihat dari penguatan integrasi transportasi publik, menyatukan MRT, LRT, TransJakarta, dan moda pengumpan dalam satu sistem mobilitas yang diharapkan mengurangi beban kemacetan kota.
Langkah simbolis lain muncul dari penataan ulang proyek monorel mangkrak di HR Rasuna Said, yang selama 22 tahun menjadi monumen kegagalan tata kota dan kini mulai dibereskan secara bertahap.
Dalam isu banjir, Pramono menegaskan strategi kombinasi, memadukan normalisasi sungai, pengerukan waduk, perbaikan drainase lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi.
Ia juga mendorong kerja sama lintas wilayah, menegaskan bahwa banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa kolaborasi serius dengan daerah penyangga dan kawasan hulu.
Pendekatan kolaboratif ini membangun harapan baru bagi warga, terutama mereka yang selama bertahun-tahun hidup dalam kecemasan setiap kali musim hujan datang.
Di sektor pelayanan publik, Pramono mempercepat digitalisasi, menyederhanakan perizinan, dan menegakkan disiplin birokrasi demi menciptakan layanan yang lebih transparan dan responsif.
Bagi pelaku usaha kecil dan warga perkotaan, perubahan administratif tersebut menjadi sentuhan langsung kepemimpinan, menghadirkan rasa dilayani di tengah kompleksitas kehidupan ibu kota.
Menjelang usia hampir 500 tahun, Jakarta berada di persimpangan sejarah, bersiap bertransformasi dari kota administratif menjadi pusat ekonomi global yang sarat kompetisi dan inovasi.
Pada fase transisi inilah, kepemimpinan Pramono Anung dinilai krusial, karena keberhasilannya akan dikenang sebagai penggerak perubahan, sementara kegagalan akan tercatat sebagai peluang yang terlewat.
Awal 2026 bukan sekadar pergantian kalender, melainkan ujian nyata yang akan menentukan apakah Pramono Anung mampu membawa Jakarta melangkah lebih jauh, atau justru terseret beban sejarahnya sendiri.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
