Menko Polkam Tinjau Bandara YIA dan Stasiun Tugu, Pastikan Mudik Lebaran Lancar

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau Yogyakarta International Airport dan Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (4/3/2026), untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Lebaran.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, Menko Polkam Djamari Chaniago melakukan pemantauan langsung di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan transportasi menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar dan aman.

Saat berada di bandara, Djamari menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama pada periode mudik ketika mobilitas masyarakat meningkat signifikan.

“Kita ini sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat. Tidak ada tugas lain selain memberikan pelayanan, terlebih pada saat seperti sekarang,” ujar Djamari.

Ia meminta seluruh pihak di bandara memastikan kesiapan layanan, termasuk kemungkinan operasional penerbangan selama 24 jam apabila dibutuhkan oleh maskapai.

Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah kecepatan penyampaian informasi kepada penumpang, terutama jika terjadi keterlambatan penerbangan.

“Jika ada penerbangan yang mengalami delay, informasinya harus cepat disampaikan. Masyarakat perlu tahu kapan pesawat diberangkatkan atau apakah ada pengganti,” katanya.

Ia menambahkan, komunikasi antara pengelola bandara dan maskapai harus terjalin secara intensif agar setiap perkembangan situasi dapat segera direspons.

Koordinasi Lintas Lembaga untuk Kelancaran Arus Mudik

Pesan serupa disampaikan Menko Polkam saat meninjau Stasiun Tugu Yogyakarta. Ia mengingatkan bahwa sektor pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar, termasuk tetap bertugas selama periode libur hari raya.

Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan pembagian tugas yang baik agar tidak menimbulkan kelelahan dan kejenuhan di kalangan petugas.

“Pembagian tugas harus diatur dengan baik. Jangan sampai kelelahan memicu kelengahan yang berujung pada kecelakaan,” ujar Djamari.

Ia juga meminta PT Kereta Api Indonesia memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri, guna menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Djamari menyatakan keyakinannya bahwa para petugas di bandara maupun stasiun mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat.

“Untuk para petugas, pesan saya jangan bosan, jangan lelah, dan jangan jenuh melayani masyarakat,” kata dia.

Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut arus mudik Lebaran.

Menurutnya, potensi pergerakan pemudik yang masuk ke wilayah Yogyakarta diperkirakan dapat mencapai sekitar delapan juta orang selama periode Lebaran.

Ia menilai pemantauan dari Kemenko Polkam menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan pelayanan selama masa libur tersebut.

General Manager Yogyakarta International Airport, Ruly Artha, menyampaikan pihak bandara telah menyiapkan posko pelayanan Lebaran yang akan mulai beroperasi penuh pada 11 Maret dengan melibatkan 669 personel.

Bandara juga memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 13 Maret. Selain itu, pengelola bandara membuka kemungkinan operasional penerbangan selama 24 jam jika ada permintaan dari maskapai.

Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia, Awan H. Purwadinata, menyebut puncak kepadatan di Stasiun Tugu Yogyakarta diperkirakan justru terjadi pada arus balik Lebaran.

Ia mengatakan KAI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pemantauan di titik-titik rawan serta pengamanan pintu perlintasan kereta api.

Selain itu, KAI juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk memantau prakiraan cuaca selama periode mudik.

“Kami siap memberikan pelayanan dan tentu membutuhkan dukungan lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Awan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Prabowo Bahas Eskalasi Timur Tengah, RI Siap Mediasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto membahas eskalasi Timur Tengah dan situasi global di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan berlangsung dalam forum silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional. Isu yang mengemuka tak hanya dinamika global, tetapi juga perkembangan domestik yang saling terkait.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, Presiden menyoroti perkembangan terakhir di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis. Pemerintah, kata dia, mencermati situasi secara saksama.

“Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi global maupun domestik, termasuk situasi terakhir di Timur Tengah,” ujar Sugiono kepada awak media.

Evakuasi WNI Disiapkan Bertahap

Menyikapi meningkatnya eskalasi, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia di wilayah terdampak, khususnya di Iran.

Sugiono mengatakan telah memerintahkan Duta Besar RI di Teheran untuk menyiapkan skema evakuasi bagi WNI yang bersedia dipulangkan.

Ia menegaskan, tidak semua WNI di wilayah terdampak mengajukan permintaan evakuasi. Namun, bagi yang menyatakan kesediaan, proses akan dilakukan secara bertahap.

“Ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut,” kata Sugiono.

Menurut dia, situasi ke depan masih sangat dinamis. Pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan terburuk.

Presiden, lanjut Sugiono, meminta seluruh jajaran siap menghadapi setiap perkembangan yang mungkin terjadi.

Indonesia Tegaskan Prinsip dan Tawarkan Mediasi

Dalam kesempatan terpisah, Sugiono juga mengungkapkan komunikasi yang telah dilakukannya dengan Menteri Luar Negeri Iran.

Dalam pembicaraan itu, Iran menjelaskan posisinya terkait eskalasi yang terjadi. Indonesia, di sisi lain, menyampaikan sikap konsisten yang selama ini dipegang.

Pemerintah Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan yang memicu peningkatan ketegangan. Indonesia kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah setiap negara.

Selain itu, Indonesia mendorong seluruh pihak untuk kembali ke meja perundingan guna meredakan situasi.

Sugiono menambahkan, Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam upaya menurunkan eskalasi di kawasan tersebut.

“Keinginan Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan situasi telah kami sampaikan,” ujarnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan dan menyesuaikan langkah sesuai dinamika yang terjadi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Tinjau Progres IKN, Pastikan Sistem Pertahanan dan Keamanan Siap

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (purn.) Djamari Chaniago meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026).

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kemenko Polkam untuk memastikan koordinasi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di kawasan IKN berjalan sesuai rencana. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber.

Menurut Djamari, IKN bukan sekadar proyek fisik. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern yang didukung sistem pertahanan dan keamanan yang mumpuni.

“Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi kebanggaan kita bersama. Wilayahnya luas, dirancang sebagai pusat pemerintahan yang baik dan ditopang sistem pertahanan serta keamanan yang maju,” ujar Djamari usai menunaikan salat Dzuhur di Masjid Negara IKN.

Fasilitas Pemerintahan Dinilai Siap Ditempati

Dalam peninjauan tersebut, Djamari mengunjungi Istana Negara, Kompleks Kementerian, hingga kantor Kementerian Koordinator. Ia mengaku memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai progres pembangunan dan rencana keberlanjutan kawasan tersebut.

Ia menilai sejumlah bangunan pemerintahan sudah memenuhi standar kelayakan untuk ditempati personel kementerian yang masuk tahap awal pemindahan.

“Bangunan sudah memenuhi standar kehidupan yang pantas. Mudah-mudahan kementerian yang personelnya siap bisa segera mulai hadir dan berkegiatan di sini,” katanya.

Djamari menyebut fasilitas penunjang di kawasan IKN juga telah tersedia, mulai dari hunian, rumah sakit, sekolah, pasar, hingga bandara. Ia berharap proses pengisian personel dapat berjalan bertahap sesuai kesiapan masing-masing kementerian.

Kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Djamari menyampaikan harapan agar pembangunan dapat terus berlanjut sesuai target dan memberi dampak positif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Djamari turut melakukan penanaman pohon Nyatoh (Palaquium rostratum) di kawasan IKN. Penanaman ini diharapkan memperkuat aspek lingkungan sekaligus menjaga karakter hijau ibu kota baru.

Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta jajaran TNI-Polri dan pejabat terkait lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Tinjau Kilang Balikpapan, Pastikan Pasokan BBM Aman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026), memastikan operasional RDMP tetap stabil.

Kunjungan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga minyak global. Pemerintah ingin memastikan sektor hulu hingga hilir energi nasional tetap dalam kondisi aman, terutama menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Di kompleks PT Kilang Pertamina Balikpapan, Djamari menegaskan pentingnya menjaga Proyek Strategis Nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai bagian vital ketahanan energi nasional.

“Kilang ini urat nadi energi kita. Operasionalnya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Progres RDMP 97 Persen, Produksi 360 Ribu Barel per Hari

Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti memaparkan, progres PSN RDMP Balikpapan telah melampaui 97 persen. Operasional kilang berjalan normal dengan kapasitas pengolahan mencapai 360 ribu barel minyak per hari.

Menurut Bambang, pasokan minyak mentah kilang Balikpapan tidak bergantung langsung pada Timur Tengah. Sumbernya berasal dari dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara, sehingga relatif aman dari gangguan distribusi global.

Meski demikian, Djamari meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengamanan kawasan industri, termasuk jalur laut dan infrastruktur pipa minyak. Pangdam dan jajaran kepolisian diminta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah potensi gangguan.

Stok BBM 20 Hari, Dorongan Cadangan Energi Nasional

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam kesempatan yang sama menyebut ketahanan BBM nasional saat ini berada di kisaran 20 hari. Ia menilai Indonesia masih mengandalkan cadangan operasional, bukan cadangan energi strategis jangka panjang.

Karena itu, ia mendorong percepatan pembentukan cadangan energi nasional sebagai fondasi ketahanan jangka panjang, terutama menghadapi dinamika geopolitik global.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur.

Usai dari kilang, Menko Polkam melanjutkan kunjungan ke Markas Kodam VI/Mulawarman untuk memperkuat koordinasi keamanan daerah. Pemerintah menekankan stabilitas wilayah sebagai prasyarat utama kelancaran industri energi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Momentum Ramadan, Pemuda Timur Tegaskan Polri Harus Tetap Independen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koordinator Nasional (Kornas) Presidium Pemuda Timur menggelar deklarasi dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Langkah ini diambil menyusul munculnya wacana reformasi Polri yang ingin menempatkan korps bhayangkara tersebut di bawah kementerian. 

Bagi para pemuda dari wilayah timur Indonesia, posisi Polri saat ini merupakan pakem konstitusional yang tidak boleh diganggu gugat.

Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa independensi Polri adalah kunci utama profesionalitas. 

Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru akan membuka celah intervensi politik praktis yang berbahaya.

Menolak Intervensi Politik Sektoral

Dalam naskah deklarasi yang dibacakan, Presidium Pemuda Timur yang menghimpun pemuda dari Papua hingga Sulawesi ini menyatakan setia pada amanah UUD 1945. 

Mereka berpendapat bahwa Polri harus tetap menjadi alat negara yang fokus pada keamanan masyarakat tanpa diskriminasi.

"Posisi Polri di bawah Presiden adalah harga mati untuk menjaga netralitas," ujar perwakilan massa saat membacakan poin deklarasi. 

Pihaknya menolak keras wacana pemindahan struktur tersebut karena khawatir Polri akan dijadikan alat politik kekuasaan sektoral oleh golongan tertentu.

Intervensi semacam itu dianggap dapat merusak marwah institusi yang saat ini tengah bertransformasi menuju Polri Presisi yang lebih modern.

Simbol Kehadiran Negara di Wilayah Timur

Selain isu netralitas, stabilitas keamanan di wilayah Timur Indonesia menjadi alasan krusial penolakan tersebut. 

Bagi masyarakat di Papua, Maluku, hingga NTT, komando langsung dari Presiden memberikan kepastian tindakan yang cepat dan taktis.

Alur birokrasi kementerian yang berbelit-belit dikhawatirkan akan menghambat respon Polri terhadap dinamika di daerah. 

Oleh karena itu, Pemuda Timur menyatakan diri sebagai benteng pertahanan bagi institusi Polri dari upaya pelemahan struktural.

Acara ditutup dengan doa lintas agama dan buka puasa bersama sebagai refleksi di bulan suci Ramadan untuk memperkuat persatuan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

  

Read More

Ramadan 1447 H: 5 Risiko Kesehatan Saat Puasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki Ramadan 1447 H, umat Muslim di Indonesia bersiap menjalankan ibadah puasa dengan menjaga pola makan, cairan, dan kondisi kesehatan.

Bulan suci selalu dimaknai sebagai waktu memperkuat iman sekaligus mempererat kebersamaan keluarga. Namun di balik suasana hangat itu, disiplin menjaga tubuh tetap menjadi kunci agar ibadah berjalan lancar.

Puasa menuntut perubahan ritme harian. Pola sahur, berbuka, hingga waktu tidur ikut bergeser. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini bisa memicu gangguan kesehatan.

dr. Tengku Raya Sharin, Operations Group Head Astra Life, mengingatkan setiap orang memiliki kondisi medis berbeda. Mereka yang memiliki riwayat penyakit, kata dia, perlu memahami batasan selama berpuasa agar tidak memicu kondisi yang lebih serius.

Ia menekankan pentingnya mengantisipasi risiko sebelum muncul gangguan yang berujung perawatan rumah sakit dan pengeluaran mendadak.

Lima Pemicu Gangguan Kesehatan Saat Puasa

Pertama, melewatkan sahur atau langsung tidur setelah sahur. Sahur berperan menjaga energi dan kestabilan gula darah sepanjang hari.

Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, dan roti gandum dapat dipadukan dengan protein—telur, ayam, tahu, atau tempe—serta sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan serat.

Tidur kembali segera setelah sahur berisiko mengganggu pencernaan. Posisi berbaring mempermudah asam lambung naik, terutama bagi penderita maag atau GERD.

Kedua, kurang minum air. Pola sederhana dua–empat–dua gelas antara berbuka hingga sahur dapat membantu mencegah dehidrasi.

Kekurangan cairan dapat memperberat kerja jantung, memicu kelelahan, bahkan memperburuk kondisi pernapasan pada individu tertentu.

Ketiga, berbuka berlebihan. Disarankan berbuka secara bertahap, diawali air putih dan kurma atau buah sebelum makanan utama.

Lambung membutuhkan waktu beradaptasi setelah kosong seharian. Konsumsi berlebihan secara tiba-tiba berisiko menimbulkan mual, pusing, atau gangguan pencernaan.

Keempat, kurang serat dan protein. Komposisi gizi seimbang dalam satu piring membantu menjaga stamina sepanjang hari.

Mengurangi gorengan, makanan tinggi gula, bersantan, pedas, serta produk ultra-proses juga dianjurkan untuk mencegah gangguan pencernaan dan risiko kesehatan jangka panjang.

Kelima, tidak disiplin mengonsumsi obat rutin. Penyesuaian jadwal minum obat perlu dikonsultasikan dengan dokter agar tetap aman selama berpuasa.

Jaga Kebugaran dan Antisipasi Risiko

Olahraga ringan seperti berjalan kaki setelah berbuka dapat membantu menjaga kebugaran. Aktivitas berat pada siang hari sebaiknya dihindari.

Puasa sebaiknya dibatalkan jika muncul gejala berat seperti pusing hebat, jantung berdebar, muntah terus-menerus, atau tanda dehidrasi serius.

Selain menjaga pola hidup, kesiapan finansial menghadapi risiko kesehatan juga menjadi perhatian. Biaya rawat inap yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

Karena itu, perencanaan perlindungan kesehatan sejak awal dinilai penting agar ibadah dan perayaan Idulfitri tetap berlangsung dengan tenang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Reforestasi Tesso Nilo Dimulai, 2.574 Hektare Dipulihkan

Duta Nusantara Merdeka |Pelalawan 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai mendukung peresmian reforestasi tahap I seluas 2.574 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Pelalawan, Selasa (3/3/2026).

Peresmian digelar di lahan eks sawit Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kawasan itu menjadi titik awal pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan alih fungsi lahan.

Acara dimulai dengan doa, lalu sambutan Plt. Gubernur Riau yang menegaskan relokasi kawasan TNTN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Prosesnya, kata dia, mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui satuan tugas terkait.

Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang dinilai berperan dalam mendukung pengembalian fungsi kawasan hutan.

Target Pemulihan 66.704 Hektare Hingga 2028

Wakil Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya percepatan pemulihan TNTN untuk menjaga keanekaragaman hayati Sumatera. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Menteri Kehutanan menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Strateginya mencakup penegakan hukum berbasis restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta penertiban administrasi pertanahan agar status lahan jelas dan bersih.

Secara keseluruhan, target pemulihan ekosistem hingga 2028 mencapai 66.704 hektare. Untuk 2026, pemerintah menargetkan 2.574 hektare melalui dukungan APBN, rehabilitasi DAS, dan program FOLU Net Sink.

Pada tahap awal ini, dilakukan penanaman simbolis di lahan eks sawit seluas 400 hektare yang telah dikembalikan kepada negara. Sebanyak 2.000 bibit pohon jenis kulim, pulai, trembesi, dan mahoni ditanam.

Sinergi TNI dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan dukungan TNI AD merupakan bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kebijakan pemulihan kawasan hutan.

Peluncuran penanaman pohon oleh tamu VVIP berlangsung pukul 09.45 WIB dan seluruh rangkaian selesai pukul 10.10 WIB dalam kondisi aman dan tertib.

Usai kegiatan, rombongan melanjutkan agenda ke Polda Riau untuk konferensi pers pengungkapan kasus pemburu gajah di kawasan TNTN. Langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan hukum di wilayah konservasi.

Pemerintah berharap pemulihan TNTN berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata, baik bagi kelestarian lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Kemlu Siagakan Hotline, WNI di Timur Tengah Diimbau Waspada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Luar Negeri RI mengimbau WNI di kawasan Timur Tengah tetap waspada dan membuka hotline darurat menyusul perkembangan situasi keamanan terbaru, Selasa.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) terus menjalin komunikasi intensif dengan para WNI di sejumlah negara Timur Tengah.

Koordinasi dilakukan bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan untuk memastikan kondisi warga terpantau dan jalur komunikasi tetap terbuka di tengah dinamika keamanan yang berkembang.

Perwakilan RI mengimbau WNI di wilayah terdampak agar tetap tenang. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, termasuk mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga kontak rutin dengan kantor perwakilan terdekat.

Imbauan itu juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi regional, baik pembatalan penerbangan, penutupan jalur, maupun penyesuaian kebijakan transit.

Di dalam negeri, Kemlu meminta masyarakat Indonesia yang berencana bepergian melalui atau transit di Timur Tengah untuk mempertimbangkan ulang rencana perjalanan. Penundaan disarankan hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Pemantauan Situasi dan Daftar Hotline Darurat

Kemlu bersama seluruh Perwakilan RI menyatakan terus melakukan pemantauan dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi keamanan serta perkembangan di lapangan.

Langkah-langkah penanganan disiapkan secara bertahap, menyesuaikan dinamika yang terjadi dan kebutuhan perlindungan WNI di masing-masing negara.

Dalam kondisi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kemlu di +62 812-9007-0027 atau hotline Perwakilan RI berikut:

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh: +966 569173990

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah: +966 503609667

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi: +971 566156259

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai: +971 564170333 / +971 563322611

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha: +974 3332 2875

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City: +965 97206060 / 97809760

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama: +973 38791650

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman: +962 779150407

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad: +964 7769842020

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran: +98 9914668845 / +98 9024668889

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut: +961 70817310

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus: +963 954444810

Kemlu menegaskan, seluruh perkembangan akan terus disampaikan secara berkala seiring pembaruan situasi di kawasan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Siap Mediasi Konflik Iran–Israel–AS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia dikejutkan serangan Israel dibantu Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Serangan mendadak itu mengguncang opini global. Banyak pihak tak menyangka eskalasi berlangsung tanpa tanda-tanda perang terbuka sebelumnya.

Teheran menjadi pusat perhatian. Informasi mengenai wafatnya Ali Khamenei diumumkan media resmi pemerintah Iran, namun gelombang ketidakpercayaan masih terasa di sejumlah negara.

Operasi militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat itu segera memicu spekulasi meluasnya perang kawasan. Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakpastian.

Banyak negara memilih menahan diri. Sikap hati-hati dinilai sebagai opsi paling aman di tengah risiko konflik berskala besar.

Namun dari Jakarta muncul respons berbeda. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk segera bertolak ke Teheran guna membuka ruang mediasi.

Langkah itu muncul cepat, di tengah suasana yang masih panas. Reaksi publik pun terbelah.

Sebagian menilai inisiatif tersebut terlalu berani. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dianggap bukan perkara sederhana untuk dijembatani.

Diplomasi di Tengah Eskalasi

Bagi Prabowo, tawaran mediasi bukan sekadar pernyataan simbolik. Ia menegaskan bahwa perdamaian bukan milik eksklusif negara tertentu, melainkan tanggung jawab bersama.

Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktif, dinilai memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga stabilitas global. Prinsip itu merujuk amanat Pembukaan UUD 1945 tentang ketertiban dunia.

Dalam konteks tersebut, keberangkatan ke Teheran diposisikan sebagai ikhtiar membuka dialog. Bukan manuver ambisius, melainkan bagian dari komitmen diplomasi aktif.

Prabowo menilai konflik bersenjata modern tidak lagi berdampak lokal. Perang di satu kawasan dapat memicu efek domino pada ekonomi global, stabilitas energi, hingga keamanan regional Asia.

Karena itu, sikap pasif bukan pilihan. Indonesia disebut perlu hadir, setidaknya sebagai penghubung komunikasi.

Pro-Kontra dan Kalkulasi Politik

Tawaran mediasi memunculkan skeptisisme. Ada yang meragukan kapasitas Indonesia menghadapi konflik geopolitik kompleks antara kekuatan militer besar.

Namun dalam sejarah hubungan internasional, inisiatif kerap menjadi pembuka kebuntuan. Dialog sering lahir dari satu langkah awal, bahkan ketika situasi masih memanas.

Prabowo memandang diplomasi tidak harus menunggu undangan formal. Dalam beberapa kasus, komunikasi informal justru lebih efektif mencairkan ketegangan.

Ia menekankan bahwa setiap konflik, seberat apa pun, tetap menyisakan celah perundingan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai.

Langkah menuju Teheran juga dipahami sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton. Terlebih, dampak konflik Timur Tengah berpotensi menjalar ke pasar energi dan perekonomian global.

Dengan populasi muslim terbesar dan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki bobot moral tertentu dalam percaturan diplomasi.

Apakah inisiatif itu akan berhasil, belum dapat dipastikan. Namun keputusan menawarkan mediasi di tengah eskalasi Iran–Israel–AS telah menempatkan Indonesia dalam pusaran diplomasi global yang sarat risiko sekaligus harapan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rapim TA 2026: Strategi Sishankamrata di Riau dan Kepri

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun Anggaran 2026 di Markas Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Senin (2/3/2026).

Rapim digelar untuk menyamakan persepsi di tingkat pimpinan, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta merumuskan langkah strategis menghadapi agenda kerja 2026. 

Fokusnya tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga tata kelola anggaran dan penguatan fungsi pengawasan.

Sejumlah paparan strategis disampaikan dalam forum tersebut. Di antaranya program pengawasan TA 2026, rincian program kerja dan anggaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, hingga rencana pembangunan, termasuk KDMP dan infrastruktur jembatan di wilayah jajaran.

Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

Rapat dihadiri seluruh Pejabat Utama Kodam XIX/TT serta para Komandan Satuan. Keterlibatan mereka dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan seragam hingga tingkat pelaksana.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, membuka sekaligus memimpin langsung rapat tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan Rapim merupakan forum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi.

Menurut Pangdam, seluruh kebijakan dan program kerja harus dijalankan secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme prajurit dan pejabat satuan menjadi prasyarat utama.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat serta tertib administrasi dalam setiap tahapan pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administratif.

Arah Strategis Pertahanan Wilayah

Rapim TA 2026 mengusung tema “Wujudkan Sishankamrata di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.” Tema tersebut menjadi pijakan strategis dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di wilayah.

Bagi Kodam XIX/Tuanku Tambusai, penguatan Sishankamrata tidak hanya menyangkut kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah. Pembangunan KDMP dan jembatan, misalnya, diarahkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui Rapim ini, jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai diharapkan semakin solid dan sinergis. Konsolidasi internal tersebut menjadi fondasi dalam mendukung tugas pokok TNI AD serta menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Viva Yoga: Potensi Ikan Kerapu Udang Vaname Unggulkan Muna Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong Kabupaten Muna Barat jadi sentra perikanan nasional usai bertemu Wakil Bupati Ali Basa di Jakarta, Sabtu (28/02/2026).

Muna Barat di Sulawesi Tenggara punya potensi perikanan melimpah. Baik budidaya maupun tangkap. Ikan kerapu, udang vaname, nila, rajungan jadi andalannya.

Transmigrasi Ubah Lahan tandus Jadi Produktif

Kabupaten pemekaran dari Muna ini miliki Kawasan Transmigrasi Kantisa. Terletak di Desa Lakabu dan Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah. Program sejak Orde Baru ini hidupkan ekonomi lokal.

Ambil contoh Desa Kasimpa Jaya, Tiworo Selatan. Dibuka 1995 sebagai pemukiman transmigrasi. Kini hasilkan padi, kakao, kelapa, jagung, nilam, jambu mete. "Komoditas itu tingkatkan kesejahteraan," kata Viva Yoga. Perdagangan pun ikut tumbuh.

Transmigran awal dari Jawa Timur dan Tengah. Lama-kelamaan, suku beragam. Ada Bali, Bugis. "Sesuai amanat Presiden Prabowo, transmigrasi kuatkan NKRI lewat akulturasi budaya," ujarnya.

Ekspedisi Patriot Galang Potensi Laut Darat

Ali Basa ke kantor kementerian di Kalibata, Jakarta, perkuat program di Muna Barat. "Kami dukung pengembangan transmigrasi di sana," tegas Viva Yoga.

Kementerian kirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ke ibu kota Laworo. Riset potensi kawasan transmigrasi. Hasilnya, perikanan unggulan. "Kami angkat jadi komoditas prioritas, selain yang lain," katanya.

Wilayah timur Indonesia banyak garis pantai. Cocok kembangkan perikanan. Pertanian tetap prioritas untuk swasembada pangan. Kasimpa Jaya bukti sektor darat produktif.

Potensi laut darat Muna Barat bisa ciptakan kesejahteraan. Juga tumbuhkan ekonomi Sulawesi Tenggara. "Itu harapan kami," pungkas Viva Yoga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

 

Read More

SPK TKBM Dipersoalkan, APBMI Kalsel Mengadu ke Dirjen Hubla

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mempersoalkan kewajiban SPK TKBM di Pelabuhan Banjarmasin pada Kamis (19/2/2026)r dan membawa polemik itu ke Kemenhub serta Kadin.

Ketegangan antara pelaku usaha bongkar muat dan koperasi tenaga kerja di Pelabuhan Banjarmasin belum juga mereda. Hasil pertemuan yang difasilitasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin dinilai belum menjawab keberatan DPW APBMI Kalimantan Selatan.

APBMI Kalsel menyatakan ketidakpuasan atas pembahasan bersama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Nusantara. Inti persoalan berada pada kewajiban melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) TKBM saat pengajuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).

Keberatan itu berlanjut ke Jakarta. Pada Selasa (24/2/2026), perwakilan APBMI Kalsel, sejumlah Perusahaan Bongkar Muat (PBM), serta pemilik floating crane mendatangi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Mereka dikawal tim kuasa hukum, antara lain Bujino A Salan dan Edy Sucipto. Agenda utamanya meminta penjelasan atas terbitnya Surat Nomor AL.026/1/4/DA/2026 yang dianggap mewajibkan SPK TKBM sebagai syarat tambahan dalam RKBM.

Perdebatan di Dirlala dan Langkah ke Kadin

Pertemuan di Dirlala berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumentasi mengenai apakah SPK TKBM merupakan kewajiban normatif atau sekadar mekanisme teknis.

APBMI Kalsel menilai ketentuan itu tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi yang selama ini menjadi rujukan kegiatan bongkar muat. Sementara pihak lain memandang kewajiban tersebut bagian dari tata kelola ketenagakerjaan pelabuhan.

Sehari berselang, Rabu (25/2/2026), rombongan melanjutkan langkah ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mereka diterima Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan, Logistik dan BUMN Benny Soetrisno, WKU Korwil Kalimantan Andi Yuslim Paratiwi, serta WKU Bidang Organisasi Widiyanto Saputro.

Menurut keterangan APBMI Kalsel, seluruh masukan yang disampaikan mendapat perhatian serius. Mereka berharap ada penelaahan ulang agar tidak terjadi penafsiran berbeda yang berujung pada gangguan operasional.

FSPTI-KSPSI: Regulasi Masih Berlaku

Sikap berbeda disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Muhammad Syahdan Banna. Ia menyayangkan pernyataan APBMI Kalsel yang dinilainya tidak berpijak pada regulasi pelabuhan yang masih berlaku.

Syahdan merujuk sejumlah dasar hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian yang mengatur ruang usaha koperasi dalam satu wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 7, Permenkop Nomor 6, serta SKB dua Dirjen satu Deputi yang menurutnya hingga kini belum dicabut, khususnya Pasal 8.

Menurut dia, ketentuan tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ship to ship (STS) di wilayah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh serikat pekerja di Kalimantan Selatan menjaga kondusivitas dan kelancaran arus bongkar muat.

FSPTI-KSPSI juga menyatakan dukungan terhadap surat yang dipersoalkan. Syahdan menegaskan, bila ketentuan tersebut tidak dijalankan, serikat pekerja akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.

Ia turut meminta Kadin daerah tidak menerima laporan sepihak. Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan aktivitas pelabuhan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Israel-AS Bombardir Teheran, IMO Minta Pemerintah RI Ambil Sikap

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Militer Israel yang didukung Amerika Serikat membombardir Teheran, Iran, Sabtu (28/2/2026), memicu respons dari Ikatan Media Online Indonesia di Jakarta.

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Militer Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, melancarkan serangan ke ibu kota Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Situasi ini menandai babak baru konflik terbuka dengan Iran.

Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia (IMO) Yakub F. Ismail meminta pemerintah Indonesia segera menyatakan sikap resmi. Ia menilai eskalasi yang terjadi berpotensi meluas dan berdampak lintas kawasan.

“Pertama, kita minta pemerintah segera mengambil sikap atas kondisi perang Israel-AS vs Iran yang baru saja terjadi,” kata Yakub di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Menurut dia, langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

Eskalasi dan Indikasi Perang Lebih Luas

Yakub menilai serangan ke Teheran bisa menjadi awal konflik yang lebih besar. Ia menunjuk keterlibatan langsung Amerika Serikat sebagai faktor yang memperbesar skala ketegangan.

“Indikasinya karena AS nyata-nyata berada di balik perang ini,” ujarnya. Ia juga menyinggung kesiapan armada militer Amerika Serikat di sekitar kawasan dalam beberapa hari terakhir.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan di dalam negeri terhadap dinamika geopolitik global. Konflik terbuka antara Israel dan Iran, dengan dukungan Washington, dinilai berpotensi memicu respons berantai di kawasan.

Desakan Antisipasi dan Dampak Global

Yakub meyakini dampak konflik tidak akan terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung. Stabilitas ekonomi, jalur energi, hingga keamanan regional dapat terdampak apabila eskalasi terus berlanjut.

“Sebelum semuanya menjadi jauh lebih buruk, kita butuh langkah antisipatif untuk menyelamatkan masyarakat di tengah konflik global,” katanya.

Hingga Sabtu malam, belum ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia terkait perkembangan terbaru di Teheran. Namun dinamika di Timur Tengah itu dipastikan menjadi perhatian, mengingat implikasinya terhadap stabilitas internasional dan kepentingan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AGMK Soroti Sengketa Hotel Sultan, Proses Hukum Masih Berjalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aliansi Gerakan Menegakkan Keadilan (A-GMK) menggelar diskusi publik tentang sengketa Hotel Sultan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026), di tengah proses hukum yang belum inkrah. Forum ini mengangkat tema “Menggugat Keadilan terhadap Pengusaha Pribumi: Kasus Pontjo Sutowo & Hotel Sultan”.

Nama pengusaha Pontjo Sutowo kembali disebut sebagai pihak yang menghadapi sengketa atas lahan dan bangunan hotel di kawasan Senayan. Dalam diskusi tersebut, sejumlah pembicara mempertanyakan konsistensi kebijakan pertanahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional.

Sosiolog Musni Umar menyatakan negara memang memiliki kewenangan konstitusional atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, namun kewenangan itu, menurutnya, harus dijalankan secara proporsional dan transparan. 

Ia menegaskan aspirasi A-GMK telah disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

Pandangan tersebut merefleksikan sikap kritis terhadap langkah hukum pemerintah. Namun, perkara Hotel Sultan sendiri telah melalui proses pengadilan.

Putusan Pengadilan dan Posisi Pemerintah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst menolak gugatan PT Indobuildco terkait pembaruan HGB Nomor 26 dan 27/Gelora. 

Dalam amar putusan itu, majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), serta memerintahkan pengosongan lahan eks HGB untuk diserahkan kepada negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Gelora.

Putusan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun masih terdapat upaya hukum lanjutan.

Pemerintah melalui Sekretariat Negara sebelumnya menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari aset negara yang berada dalam pengelolaan HPL No. 1/Gelora.

Baca: 

AGMK Gugat Keadilan Kasus Hotel Sultan

Sementara itu, PT Indobuildco telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, status hukum perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Perdebatan HGB dan HPL

Dalam diskusi A-GMK, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013–2015, Hamdan Zoelva, memaparkan konstruksi hukum Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL). Ia menjelaskan bahwa HGB memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang atau diperbarui sepanjang memenuhi syarat hukum.

Perbedaan tafsir muncul pada pertanyaan mendasar: apakah HGB Hotel Sultan berdiri di atas HPL atau merupakan hak yang berdiri mandiri sejak awal. Pemerintah berpendapat setiap perpanjangan HGB di atas HPL harus memperoleh persetujuan pemegang HPL, sedangkan pihak pengelola memiliki pandangan berbeda.

Kawasan hotel tersebut berada di sekitar kompleks Gelora Bung Karno yang secara hukum berstatus sebagai Badan Layanan Umum dengan fungsi pelayanan publik. Status ini menjadi bagian dari argumentasi pemerintah dalam menegaskan kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Proses Masih Berlangsung

Selain perkara perdata, sengketa ini juga bergulir di ranah tata usaha negara terkait surat-surat administratif yang menjadi dasar penagihan royalti dan pengosongan. Beberapa putusan di tingkat PTUN juga masih dalam proses hukum lanjutan.

Dengan demikian, sengketa Hotel Sultan belum berakhir. Putusan tingkat pertama telah ada, tetapi upaya banding dan kemungkinan kasasi membuat perkara ini tetap terbuka secara hukum.

Diskusi A-GMK menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar konflik administratif, melainkan menyentuh dimensi kepastian hukum, kewenangan negara, serta relasi antara pengelolaan aset publik dan kepentingan usaha swasta. Pada akhirnya, penyelesaiannya akan ditentukan melalui mekanisme peradilan yang masih berjalan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AGMK Gugat Keadilan Kasus Hotel Sultan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aliansi Gerakan Menegakkan Keadilan (A-GMK) menggelar diskusi publik soal sengketa Hotel Sultan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Menggugat Keadilan terhadap Pengusaha Pribumi: Kasus Pontjo Sutowo & Hotel Sultan”.

Dengan menempatkan sengketa lahan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan sebagai pokok persoalan. Nama Pontjo Sutowo dan PT Indobuildco kembali disebut dalam konteks perdebatan hukum yang belum sepenuhnya mereda.

Sosiolog Musni Umar menyebut forum ini sebagai bentuk pembelaan moral terhadap pengusaha lokal yang dinilai menghadapi ketidakadilan. Menurut dia, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam perkara hak atas tanah yang telah dibangun dengan investasi mandiri.

A-GMK, kata Musni, berdiri atas jejaring alumni perguruan tinggi ilmu Al-Qur’an, mahasiswa, dan sejumlah aktivis. Aliansi ini mengklaim ingin mendorong keadilan yang lebih berpihak pada pengusaha pribumi, tanpa menegasikan kewenangan negara.

Ia menambahkan, surat resmi telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Langkah itu, menurutnya, merupakan jalur konstitusional yang ditempuh sebelum aksi lanjutan.

Perdebatan HGB, HPL, dan Hak Negara

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015, Hamdan Zoelva, menjelaskan kerangka hukum sengketa. Ia merujuk pada hierarki hak tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di mana Hak Milik berada di posisi tertinggi, diikuti HGB yang memiliki batas waktu tertentu.

Baca: 

AGMK Soroti Sengketa Hotel Sultan, Proses Hukum Masih Berjalan

Menurut dia, HGB pada umumnya dapat diberikan hingga total 80 tahun melalui skema pemberian awal, perpanjangan, dan pembaruan. Sepanjang peruntukan lahan tidak berubah, perpanjangan semestinya tidak ditolak.

Hamdan memaparkan latar historis pembangunan hotel tersebut pada 1971, ketika almarhum Ibnu Sutowo diminta membangun hotel bertaraf internasional dan balai pertemuan untuk konferensi pariwisata Asia. Lahan seluas 14 hektare yang kini disengketakan disebut sebagai bagian dari penugasan itu.

Persoalan mengemuka ketika Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Gelora terbit atas nama Sekretariat Negara pada 1989. Di sinilah perbedaan tafsir muncul: apakah HGB Nomor 26 dan 27 berdiri di atas HPL atau merupakan HGB murni.

Pihak yang membela PT Indobuildco berpendapat, lahan tersebut tidak termasuk dalam HPL. Mereka merujuk pada dokumen internal pengelola kawasan sebelum HPL terbit, serta fakta bahwa lahan pernah dijaminkan ke bank dan digunakan untuk proyek publik.

Sebaliknya, argumen pemerintah menyatakan perpanjangan HGB harus mendapat persetujuan pemegang HPL. Putusan pengadilan tingkat pertama yang menyebut lahan bagian dari HPL dinilai belum inkrah karena proses hukum berlanjut.

Diskusi juga menyinggung fungsi kawasan Gelora Bung Karno sebagai Badan Layanan Umum yang berorientasi pelayanan publik. Dalam pandangan sejumlah pembicara, pengelolaan komersial langsung oleh negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang ketat.

Bagi A-GMK, isu ini melampaui sengketa administratif. Mereka melihatnya sebagai cermin relasi negara dan pengusaha pribumi di koridor strategis Sudirman–Thamrin, wilayah yang kini didominasi korporasi besar.

Forum itu berakhir tanpa kesimpulan hukum, tetapi dengan satu pesan tegas: sengketa Hotel Sultan, HGB vs HPL, dan klaim keadilan masih akan menjadi perdebatan panjang di ruang publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Soroti Konflik Rusia–Ukraina di Iftar Dubes Rusia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktivis dan jurnalis Indonesia Wilson Lalengke diwawancarai Televisi Rusia saat iftar bersama Dubes Rusia Sergei Tolchenov di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Di tengah suasana Ramadhan, pernyataan Wilson Lalengke tentang hubungan Indonesia–Rusia dan konflik global menarik perhatian dalam forum diplomatik yang tak biasa di Jakarta.

Forum tersebut mempertemukan diplomat, jurnalis, serta sejumlah tokoh masyarakat dalam suasana Ramadhan yang hangat namun tetap sarat muatan diplomatik. Percakapan berlangsung santai, tetapi isu yang dibahas menyentuh dinamika hubungan internasional.

Dalam wawancara itu, Lalengke menanggapi pidato Dubes Rusia mengenai relasi bilateral Indonesia–Rusia. Ia menilai kedua negara memiliki ruang luas untuk memperkuat kerja sama, terutama di bidang diplomasi, kebudayaan, dan komunikasi publik.

Menurut dia, hubungan yang dilandasi prinsip saling menghormati dan kesetaraan menjadi fondasi penting dalam membangun tata dunia yang lebih adil. Dialog terbuka, katanya, perlu terus dijaga agar kerja sama tidak berhenti pada tataran formal.

Sorotan pada Konflik Rusia–Ukraina

Wilson juga menyampaikan pandangannya terkait konflik Rusia–Ukraina. Ia menyebut Rusia berada dalam situasi sulit karena menghadapi tekanan kolektif dari sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat.

“Dunia ini tidak adil ketika satu negara dipaksa menghadapi tekanan besar secara sendirian. Rusia sedang menghadapi ketidakadilan itu karena digempur kekuatan Barat secara bersekutu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut, menurutnya, merefleksikan ketimpangan dalam sistem internasional saat ini. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih berimbang agar perdamaian tidak sekadar menjadi wacana, melainkan hasil dari proses dialog yang setara.

Diplomasi Ramadhan dan Kebijakan terhadap Islam

Dalam konteks Islam, Wilson mengapresiasi kebijakan Rusia yang disebut menghormati keragaman agama. 

Ia menyoroti pernyataan Dubes bahwa Islam merupakan agama terbesar kedua di Rusia, sebuah pengakuan yang dinilainya penting dalam konteks hubungan lintas budaya.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu juga menilai langkah Kedutaan Rusia menggelar iftar bersama jurnalis sebagai inisiatif yang jarang dilakukan perwakilan diplomatik lain di Jakarta.

“Ini langkah yang menunjukkan penghormatan terhadap Islam sekaligus keterbukaan berdialog dengan komunitas Muslim,” katanya.

Bagi Wilson, acara tersebut bukan sekadar seremoni Ramadhan. Ia melihatnya sebagai simbol diplomasi budaya dan dialog lintas agama yang bisa memperkuat solidaritas global.

Ia menegaskan, dunia yang lebih adil hanya dapat dicapai melalui komunikasi terbuka, kerja sama setara, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Momentum seperti ini, katanya, layak didukung untuk menjaga ruang dialog di tengah ketegangan global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kerry Ardianto Divonis 15 Tahun Korupsi Minyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Muhammad Kerry Ardianto Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak, Jumat (27/2/2026).

Muhammad Kerry Ardianto Riza, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak sekaligus putra pengusaha Riza Chalid, divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Putusan itu menjadi ujung perkara panjang korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Kasus ini disebut menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

Majelis hakim menyatakan Kerry terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan primer. Ia dinilai melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama,” ujar ketua majelis saat membacakan amar putusan, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube pengadilan.

Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp2,9 Triliun

Selain pidana penjara, Kerry dijatuhi denda Rp1 miliar. Denda itu wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan satu bulan.

Apabila tidak dibayar, harta atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut. Ketentuan itu menjadi bagian dari amar yang dibacakan majelis.

Tak hanya itu.

Kerry juga dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,9 triliun—salah satu nominal terbesar dalam perkara korupsi yang pernah diputus pengadilan.

Suasana Sidang dan Respons Terdakwa

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka. Kerry tampak tenang di kursi terdakwa.

Sesekali ia tertunduk ketika majelis menyampaikan amar.

Sementara itu, sang istri yang hadir di ruang sidang terlihat beberapa kali menyeka air mata.

Vonis ini sekaligus menandai babak baru dalam penegakan hukum kasus korupsi minyak mentah 2018–2023. Perkara yang sempat menjadi sorotan luas itu kini memasuki fase pascaputusan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhan Tinjau Kesiapan Yonif 892 di Way Tuba

Duta Nusantara Merdeka | Lampung 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kesiapan Yonif TP 892/Vikasa Sena di Way Tuba, Way Kanan, Lampung, Jumat (27/2/2026).

Kunjungan kerja ke satuan tempur di Lampung menjadi penegasan bahwa kesiapan prajurit harus berjalan seiring kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Yonif TP 892/Vikasa Sena di Way Tuba, Lampung. Ia didampingi Komandan Pusat Latihan Tempur (Danpuslatpur) Kodiklatad, Polsan Situmorang.

Rombongan juga diikuti Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Muhammad Saleh Mustafa. Mereka meninjau langsung kesiapan operasional Yonif TP 892 yang berada di bawah Brigif TP 88/Ksatria Bukit Kaba, Kodam XXI/Radin Inten.

Peninjauan dilakukan menyeluruh. Mulai dari aspek personel hingga dukungan sarana prasarana.

Dampak Satuan bagi Masyarakat Way Tuba

Dalam dialog bersama Komandan Batalyon, dipaparkan sejumlah dampak kehadiran satuan terhadap lingkungan sekitar. Keberadaan Yonif TP 892 dinilai memberi rasa aman yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang interaksi sosial antara prajurit dan warga.

Kontribusi tersebut juga terlihat pada dukungan layanan kesehatan di Puskesmas Way Tuba. Aktivitas ekonomi warga ikut bergerak.

Pelaku UMKM lokal disebut mulai tumbuh. Perputaran ekonomi kawasan menjadi lebih hidup.

Kesiapan Tempur dan Integritas Prajurit

Sjafrie menegaskan kesiapan tempur tetap menjadi prioritas utama TNI AD. Hal itu diwujudkan melalui latihan terukur dan berkelanjutan, disertai pembangunan fasilitas pendukung yang direncanakan matang.

“Kesiapan tempur harus selalu dijaga melalui latihan yang terukur dan berstandar tinggi. Namun, kehadiran TNI juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain aspek kemampuan militer, ia menekankan pentingnya integritas prajurit sebagai fondasi profesionalisme. Prajurit yang berintegritas, menurut dia, bukan hanya kuat secara taktis, tetapi juga menjadi penguat ketahanan wilayah.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan satuan tempur di daerah tetap siap operasional. Sekaligus berperan aktif menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan wilayah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Rapimnas Bepro 2026: Pertegas Arah Organisasi dan Komitmen Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bepro sukses menggelar Rapimnas dan Buka Puasa Bersama 2026 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (27/2/2026), sebagai momentum penguatan struktur organisasi dan solidaritas nasional.

Pertemuan tahunan ini bukan sekadar seremoni. Di balik kemeriahan Ballroom Sultan, terselip agenda krusial: menyatukan ribuan aspirasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia yang telah digodok sepanjang tahun lalu. Kini, gagasan-gagasan tersebut resmi dikunci menjadi peta jalan (roadmap) strategis Bepro untuk masa depan.

Ketua Umum Bepro, Lutfi Dipa, menegaskan bahwa keberhasilan forum ini adalah buah dari kerja kolektif. "Rapimnas ini terwujud berkat masukan konstruktif dari seluruh pengurus. Ini murni hasil kolaborasi dan semangat solidaritas yang kuat," ujarnya di sela-sela acara. 

Langkah strategis ini juga tak lepas dari kawalan Ketua Dewan Penasihat Kawendra Lukistian serta Ketua Dewan Pembina Ibnu Riza yang konsisten memberikan panduan arah organisasi.

Inisiasi Sekolah Darurat untuk Indonesia Barat

Selain urusan internal, Bepro memberi ruang khusus bagi isu kemanusiaan. Rian Fahardhi, melalui inisiatif Sekolah Tanah Air, memaparkan potret buram pendidikan di Sumatera pascabencana. Ribuan sekolah rusak, memutus akses belajar ratusan ribu siswa.

Menanggapi krisis tersebut, diperkenalkanlah program Sekolah Darurat yang bergerak dalam tiga fase: tanggap darurat, stabilisasi, dan transisi pemulihan. Fokus awal akan menyasar tiga titik di Provinsi Aceh dengan penyediaan tenda belajar, sanitasi, hingga pelatihan guru lokal.

"Sekolah darurat bukan sekadar membangun ruang fisik sementara, melainkan upaya menjaga agar harapan anak-anak kita tidak padam," tegas Rian. Gerakan gotong royong ini menargetkan pemulihan 1.000 sekolah, dimulai dari wilayah barat Indonesia.

Kehadiran Tokoh Nasional dan Sinyal Kepedulian

Nuansa kebersamaan semakin kental dengan hadirnya sejumlah tokoh publik dan pejabat negara. Tampak hadir Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, serta Anggota DPR RI Kawendra Lukistian. Dari sektor korporasi, hadir pula petinggi Telkomsel seperti Abdullah Fahmi dan Emir Gema Surya.

Acara ditutup dengan santunan anak yatim dan buka puasa bersama. Bagi Bepro, momentum ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang solid harus berbanding lurus dengan dampak nyata di masyarakat. 

Semangat persaudaraan yang lahir di Jakarta ini diharapkan menjadi bahan bakar bagi program-program Bepro selanjutnya yang lebih luas dan berdampak bagi Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Bupati Meranti Dukung Satuan Baru TNI

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar bertemu Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu di Makorem Pekanbaru, Jumat (27/2/2026), membahas rencana pembangunan satuan baru TNI.

Kedatangannya bersama rombongan disambut langsung Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., dan jajaran dalam suasana hangat yang mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga.

Agenda utama yang dibahas adalah rencana pembangunan satuan baru TNI di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, kawasan kepulauan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan daerah.

Bagi pemerintah daerah, rencana itu bukan sekadar penambahan struktur militer.

Asmar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menilai pembentukan satuan baru akan memperkuat sistem pertahanan wilayah, terutama di daerah kepulauan dan perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh proses tersebut melalui koordinasi intensif, fasilitasi sesuai ketentuan, serta sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebutuhan TNI.

“Kami menyambut baik pembangunan satuan baru TNI di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah daerah sangat mendukung karena akan memperkuat keamanan dan berdampak positif terhadap pembangunan,” ujar Asmar.

Komitmen Stabilitas dan Percepatan Pembangunan

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu menyampaikan terima kasih atas komitmen pemerintah daerah terhadap rencana tersebut.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan pemerintah kabupaten menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan, khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia menegaskan jajaran Korem siap bekerja sama dalam kerangka tugas pertahanan negara dan mendukung agenda pembangunan daerah secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Korem 031/Wira Bima.

Momentum ini menandai langkah awal konsolidasi strategis menjelang realisasi pembangunan satuan baru TNI di Meranti.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More