Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

PB PARFI Akan Tempuh Jalur Hukum Bagi Penyelenggara Pencatut Atribut Logo


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Organisasi profesi keartisan film yang terbesar dan tertua di Indonesia, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)  Pimpinan Alicia Djohar melalui Ketua Humas, Evry Joe, mempertegas dan kembali melarang pihak penyelenggara kegiatan  untuk tidak memakai logo atau mencatut atas nama PB PARFI.

Pernyataan  ini muncul dikarenakan banyaknya pihak – pihak secara ilegal Penyelenggara kegiatan yang banyak mencatut logo PARFI serta mengatasnamakan PB PARFI .

Evry Joe, Rabu (30/12) Mengungkapkan bahwa, PB PARFI yang sah telah memiliki ketetapan Badan Hukum telah tercatat di Kemenkumham RI serta telah membentuk LBH Hukum.  

PB Parfi akan menempuh jalur hukum kepada pihak – pihak pencatut logo dan nama PB PARFI

“ Saya menghimbau kepada pihak–pihak tanpa sepengetahuan PB PARFI untuk menghentikan hal tersebut, karena mengingat bahwa PB PARFI telah mendapatkan legalitas Kemenkumham RI dengan ini bahwa PB PARFI yang sah bersekretariat di gedung pusat perfilman H. Usmar Ismail lt. 4, Kuningan, Jakarta Selatan ” Tukasnya.

"Siapapun diluar sana yang untuk mencoba memakai logo PARFI atau nama PARFI akan berhadapan dengan hukum. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya sebagai humas PARFI, seyogyanya, selayaknya menyampaikan hal baik tersebut terlebih dahulu sebelum bidang hukum LBH Hukum yang sudah terbentuk  di PB PARFI dibawah pimpinan  Ketua umum Alicia Djohar dan sekretaris bapak Gusti Randa SH.MH, Saya sekali lagi menghimbau untuk  menghentikan setiap kegiatan atau apapun namanya memakai nama PARFI, PB PARFI atau logo PARFI sejenis apapun saya sekali lagi mengharapkan hentikan sebelum berhadapan dengan hukum. Saya humas Parfi Evry Joe. “ menutup pernyataannya.

Persatuan Artis Film Indonesia atau yang disingkat PARFI adalah sebuah organisasi yang menaungi para peseni-peran (aktor/aktris) film, baik di Jakarta maupun yang ada di cabang – cabang PARFI daerah seluruh Indonesia.

Kehadiran PARFI ditengah masyarakat peseni-peran film ini dimaksudkan agar aktor/aktris mendapat pengayoman, pembinaan, peningkatan kapasitas diri sehingga dapat terus berkarya, menjaga pertahanan budaya bangsa melalui perfilman nasional secara optimal, profesional, berintegritas dan berkeadaban.

Sejak PARFI  berdiri 1956 telah banyak mengalami momentum penting dalam perjalanannya.

Sebagai sebuah organisasi yang sudah melengenda dibutuhkan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam mengelolanya. Untuk itu, PARFI dibawah kepemimpinan Alcia Djohar ini bertekad untuk menyatukan kembali potensi positif para anggotanya, agar tujuan mulia organisasi ini dapat dicapai. **
Share:

Warga Sumut Dukung Pembubaran FPI


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Puluhan karangan bunga dukung pembubaran Ormas FPI terpajang di sejumlah titik Kota Medan, diantaranya Kantor DPRD Sumut, DPRD Medan dan Lapangan Merdeka, Kamis pagi (31/12).

Dari pantauan media, Karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih, selamat dan dukungan terhadap pemerintah atas upaya menjaga NKRI dari rongrongan Ormas FPI. 

Selain itu, Karangan bunga berisi ucapan antara lain,

"Turut Bersukacita Atas Pemakaman FPI, dari Gerakan Anti Radikal" - "Selamat Sukses Pada Pemerintah, Kami Kawal Pembubaran FPI, dari Laskar Pemersatu Umat" - "Mantap Atas Penetapan FPI Sebagai Ormas Terlarang, dari PARBADA" - "Syukron. Mantap Bah FPI Bubar dari Komunitas Medan Bung" - Selamat Bahagia Kepada Rakyat Indonesia Atas Pembubaran FPI, dari Front Pembela Pancasila" - "Bravo TNI-Polri. Kami Dukung Pembubaran FPI, dari Gerakan Persatuan Bangsa."

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan SKB 6 Menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). 

Terdapat tujuh poin penting dalam penandatanganan SKB tersebut. 

Pertama, pemerintah menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Kedua, meski Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan telah bubar namun pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.

Ketiga, melarang setiap bentuk kegiatan dan penggunaan simbol, serta atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.

Kelima, meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dan juga untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

Keenam, Kementerian dan Lembaga yang menandatangi Surat Keputusan Bersama ini agar melakukan koordinasi dan memgambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketujuh, Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. (Arianto)



Share:

Sebagai Aktivis Kudu Membaca Buku Pemikiran Sang Revolusioner


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Buku Pemikiran Sang Revolusioner karya DR. Syahganda Nainggolan penting untuk dibaca bagi para aktivis. Buku setebal 370 halaman plus xxii ini bisa membuka pandangan Aktivis terhadap kondisi Indonesia saat  ini.

Buku yang diluncurkan selagi tokoh nya sedang di dalam tahanan ini dibuka dengan sambutan dari Hariman Siregar (xvi); Jenderal TNI Purn. Gatot Nurmantyo (xviii); M. Din Syamsuddin (xxi).

Buku ini dimulai dengan artikel tahun 2020,2019, 2018 - 2013 menunjukkan bagaimana kapasitas intelektual Syahganda dalam menorehkan pemikiran dengan konsisten terhadap semangat perjuangan membela rakyat kecil yang tiada henti.

Track record Syahganda sebagai aktivis dicatat dengan 1984. Ia sangat progresif dengan jiwa pemberontakannya terhadap pemasangan kebebasan berpendapat di kampus.

Hasil pemikiran Revolusioner Syahganda ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, di tengah keserakahan oligarki politik sosial dan ekonomi. Mayoritas dimuat di RM Online, FNN online dan lainnya.

Ikut sertanya Syahganda dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak lepas dari perhatiannya terhadap kemerosotan dalam berbagai bidang kehidupan yang dialami rakyat. Doktor dari Universitas Indonesia dengan disertasi Kesejahteraan Buruh mendirikan lembaga kajian Sabang Merauke Circle (SMC).

"Semangat perjuangan kebangsaan Syahganda takkan pernah bisa padam meski ia ditahan di Bareskrim," tulis Jenderal TNI Purn. Gatot Nurmantyo dalam sambutannya.

Menurut Gatot, sikap Syahganda merupakan semangat perjuangan kebangsaan yang telah mendarah-daging pada setiap diri rakyat Indonesia. Landasan teori - teori filsuf dunia secara komprehensif dibahas oleh Syahganda.

Syahganda demikian usil membandingkan pandangan seorang bupati dengan Bung Karno. Di halaman 283 (Dedi Mulyadi, Bung Karno dan Pemimpin Inlander) Syahganda membahas _"seeing is believing"_, dimana seseorang cenderung mempercayai apa yang dilihatnya tanpa mendalami lebih jauh apa di balik yang terlihat tersebut.

Dalam seeing is believing penglihatan fisik menjadi acuan utama tanpa melihat masalah esensi menjadi sekunder. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kagum dengan peninggalan Belanda atas infrastruktur irigasi karena kokoh bertahan hingga saat ini.

Sedangkan Bung Karno selain melihat infrastruktur pertanian, juga mengkritik apa yang dibangun Belanda adalah dengan tujuan memudahkan pengambilan rempah dan kekayaan alam lainnya.

Buku ini kaya dengan pandangan aktual saat ini. Banyak tokoh yang dibahas, mulai dari Anies Baswedan, Prabowo, Rachmawati, Eggi Sujana, hingga Habib Rizieq Shihab. Sehingga, rasanya para aktivis belum lengkap mengaku Aktivis bila tidak pernah membaca buku ini. **
Share:

Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Riset dan Inovasi dengan Peneliti Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Uni Eropa telah lama mendukung kerja sama internasional dalam kegiatan riset, menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

European Research Day dirancang untuk memajukan karir peneliti Indonesia dengan memberikan peluang untuk melakukan penelitian di Eropa bersama mitra Eropa serta menghasilkan publikasi dan inovasi yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. 
 
Dalam sambutannya Prof. Bambang Soemantri Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi mengatakan, Indonesia sangat menghargai insiatif European Research Days yang membuka kesempatan bagi para pakar Indonesia untuk menumbuhkan karir riset di Eropa. 

"Uni Eropa sendiri telah lama menunjukkan komitmennya bagi kemajuan Indonesia, bukan hanya di sektor pendidikan secara umum, melainkan juga di bidang riset, teknologi dan inovasi," kata Bambang saat European Research Days (ERD) 2020, bertemakan “Boost Your Research Career in Europe. Senin (19/10)

Sementara itu, Bapak Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan, “Riset dan inovasi merupakan inisiatif global yang semakin membutuhkan kerja sama antara banyak mitra guna menawarkan solusi terhadap tantangan global yang tidak mengenal batas negara, seperti pandemi COVID-19. 

Sejak COVID-19 merebak, katanya, kegiatan penelitian dan inovasi Uni Eropa telah menjadi salah satu andalan kami yang paling berdampak untuk mengatasi penyakit tersebut. Hingga September 2020, Uni Eropa  telah menginvestasikan € 458,9 juta dari program Horizon 2020, untuk penelitian dan inovasi yang secara khusus menangani pandemi ini.

Bapak Piket menambahkan, Selain COVID-19, Uni Eropa berkomitmen untuk mengatasi tantangan terbesar saat ini yaitu perubahan iklim. Beberapa minggu yang lalu, Komisi Eropa baru saja meluncurkan peluang untuk mengajukan proposal melalui Kesepakatan Hijau Uni Eropa (European Green Deal call). 

"Selain itu, tegasnya, Peluang pendanaan melalui program Horizon 2020 ini menyediakan € 1 miliar untuk menanggapi krisis iklim. Peluang pendanaan terbuka untuk kerjasama internasional dalam konteks Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," pungkasnya. 

European Research Day (ERD) 2020 difasilitasi oleh EURAXESS ASEAN menghadirkan rangkaian webinar mulai dari tanggal 19-26 Oktober 2020. (Arianto)

 


 



 

Share:

Himbauan DPP GAAS Menyikapi UU Omnibus Law


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyikapi demonstrasi penolakan terhadap UU Omnibus Law, dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kerugian fasilitas umum ditaksir Rp. 20 miliar atas pengrusakan demo Kamis (8/10). Demikian pula miliaran rupiah lainnya yang terjadi di kota-kota lainnya. 

Menyerukan kepada kader, simpatisan, anggota dan pengurus DPP Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP-GAAS) di seluruh tanah air agar menahan diri, tetap tenang dan tetap bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19. 

Berpijak dari kondisi Jakarta dan kota-kota lainnya, maka kami DPP GAAS mengimbau sebagai berikut :

Pertama, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar menunda penandatanganan UU Omnibus dalam 1 bulan setelah Rapat Paripurna DPR 5 Oktober 2020 menyetujui undang undang tsb.

Kedua, bila dirasa perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka segeralah terbitkan agar adanya kepastian hukum dimana UU Ketenakejaan Tahun 2003 masih dianggap relevan. 

Ketiga, kepada para mahasiswa, buruh dan unsur lain yang menolak hendaknya dapat menahan diri sambil menunggu keputusan penting yang akan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. 

Keempat, ketidaksetujuan terhadap substansi UU Cipta Kerja pun dapat diuji melalui Judicial Review (PUU) ke Mahkamah Konstitusi.

Kelima, marilah semua pihak berpegang teguh pada Pancasila khususnya Sila ke-4, dimana musyawarah adalah pegangan kita di dalam mengambil keputusan. Kecurigaan bahwa Undang tersebut merugikan rakyat hendaknya dapat ditelaah kembali secara terbuka dan transparan dengan melibatkan semua pihak. 

Demikian sikap kami dari DPP GAAS terhadap pengesahan UU Omnibus Law untuk dimaklumi. Rudy Silva, SH Ketua Umum dan Suta Widhya, SH Sekretaris Jenderal. Menyampaikan Kepada www.dutanusantaramerdeka.com

Share:

Kampung Rakyat Indonesia Menyesalkan RUU Omnibus Law Di Sahkan



Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pemerintah dan DPR Akhirnya menyetujui Pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU, pengesahan tersebut diambil setelah Didukung oleh 7 (tujuh) Fraksi-fraksi di DPR yakni PDI P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, sedangkan Fraksi PKS dan Demokrat Menolak Di Sahkan.

Pengesahan UU Cipta Kerja tersebut mendapatkan Reaksi dari seluruh rakyat Indonesia, baik para Politikus, Akademi, Ormas Muhammadiyah, dan terutama dari Serikat Buruh se Indonesia.


Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I pun menyatakan Kekecewaan dan Menyesalkan Keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah dan DPR tersebut.

"Kita Sangat Menyesalkan Pengesahan RUU Omnibus Law ini, karena banyak hal yang bertentangan dan merugikan kaum buruh" ujarnya.

Pemerintah dan DPR terkesan memaksakan kehendaknya, karena tidak mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan, Walaupun Pemerintah mengatakan Membuka ruang dialog namun itu tetap tidak bisa dilaksanakan, sebab Muhammadiyah, Serikat Buruh telah berbulan-bulan memberikan Masukkan dan Saran, hasilnya tidak mengubah keputusan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah dan DPR kata Presiden Kampung Rakyat Indonesia di Medan. **
Share:

Anteraja Bidik Segmen B2B Melalui BisnisAja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Anteraja, perusahaan jasa pengiriman barang berbasis teknologi di bawah PT Tri Adi Bersama terus memperluas segmen pelanggannya dengan meluncurkan BisnisAja dengan target 1.000 pelanggan sampai akhir tahun 2020.

Layanan BisnisAja adalah platform yang ditujukan bagi pelaku bisnis dan korporasi yang membutuhkan kemudahan dalam sistem pengiriman. Segmen Pelaku Bisnis dan Korporasi (Business to Busniess/B2B) merupakan segmentasi baru Anteraja yang sebelumnya hanya melakukan pengiriman e-commerce untuk retail/individual customer (last mile).

CEO Anteraja, Suyanto menyampaikan, Melalui BisnisAja, diharapkan Anteraja dapat melayani pelanggan dari segmen B2B, hingga akhir tahun 2020 platform
BisnisAja ditargetkan untuk dapat melayani 1.000 pengguna.

"Sebelumnya, segmen bisnis yang banyak dilayani oleh Anteraja masih berasal dari platform e-commerce, selain itu juga melayani segmen social commerce, dan C2C (retail melalui aplikasi Anteraja)," kata Suyanto dalam keterangan tertulis. Jum'at (07/08)

Selain itu, kata Suyanto, BisnisAja memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha seperti: pengelolaan pemesanan pengiriman secara daring, sistem resi otomatis, kemudahan dalam pelacakan paket, sistem penagihan bulanan dan sebagainya sehingga berpotensi meningkatkan pesanan. Setelah melakukan pemesanan pengiriman melalui BisnisAja, pengguna akan difasilitasi layanan jemput barang gratis oleh Anteraja tanpa minimum kuantitas barang yang dijemput.

Menurut Suyanto, Layanan BisnisAja membidik segmen B2B dengan tujuan mempermudah mereka melakukan analisa biaya pengiriman paket secara otomatis (cost management), dan pemantauan pengiriman dengan menyediakan laporan pengiriman melalui dashboard (operation management). Untuk menggunakannya, pelanggan harus melakukan pendaftaran melalui https://bisnis.anteraja.id/register agar mendapat akses ke dashboard
BisnisAja untuk mengelola semua aktivitas pengiriman.

Dalam dashboard BisnisAja, lanjutnya, tersedia fitur yang disediakan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam memantau pengiriman seperti fitur order filter, daily order, order milestone, SLA progress, address book dan report.  Rencananya akan ada fitur add bulk order dimana dengan fitur ini pelaku bisnis dapat melakukan pemesanan pengiriman lebih dari 20 pesanan sekaligus. Fitur-fitur dalam dashboard BisnisAja ditujukan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan pemantauan seluruh aktivitas pengiriman menggunakan BisnisAja.

"Sebagai perbandingan, 6 juta paket telah dikirimkan oleh Anteraja pada 2019, sedangkan total pengiriman hingga pertengahan tahun 2020 sudah melebihi 8 juta pengiriman. Didukung dengan titik layanan yang tersebar di 240 kota di seluruh Indonesia dan lebih dari 4.000 Satria (Kurir Anteraja), Anteraja tercatat mampu melayani 150.000-200.000 pengiriman setiap harinya," pungkasnya. (Arianto)




Share:

SGB Gelar Festival Mizuiku “Aku Cinta Air Bersih”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Suntory Garuda Beverage (SGB) menggelar Festival Mizuiku Nasional (FMN) pertama pada Rabu (05/08) di Indonesia. Dengan format edukasi virtual selama 120 menit, FMN berlangsung secara meriah dan diikuti oleh 250 anak dan guru perwakilan dari 18 sekolah Adiwiyata dari 6 daerah di Indonesia.

Ratusan undangan lainnya, diantaranya jurnalis, Manajemen Suntory Garuda Beverage dan Grup Perusahaan Induk Suntory di Jepang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia (HPAI), karyawan SGB dan anak-anaknya, turut menyaksikan lewat streaming media.

Cicilia Sulastri, SH., M.Si. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan, Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif PT. Suntory Garuda Beverage meluncurkan program Mizuiku – pendidikan konservasi air (Aku Cinta Air Bersih) yang berlangsung sejak tahun 2019.

"Kami berharap Program Mizuiku dapat mendorong warga sekolah khususnya pendidik dan peserta didik dalam melakukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) terutama dalam penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah yang terkait dengan aspek konservasi air,” kata Cicilia saat live lewat streaming media kanal resmi youtube Suntory Garuda Beverage. Rabu (05/08)

“Mizuiku - Aku Cinta Air Bersih” adalah program berkelanjutan dari Suntory Jepang untuk mempromosikan kesadaran
dan pentingnya air bersih kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi agen-agen perubahan dalam usaha pelestarian air bersih. Mizuiku diawali 2004 di Jepang dan hadir di Indonesia pada 2019.

Pada kesempatan yang sama, Ong Yuh Hwang, Chief Executive Officer & President Director, Suntory Garuda Beverage, mengatakan, “Kami sangat senang dapat membagikan Mizuiku di Indonesia. Pada tahun kedua pelaksanaannya, kami bersyukur atas dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, sehingga Mizuiku dapat berjalan selaras dengan Adiwiyata yaitu Program Pendidikan Berbasis Lingkungan Hidup di Sekolah.”

Menurutnya, Mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa di masa Pembelajaran Jarak Jauh,
Mizuiku secara khusus mengembangkan modul pembelajaran dan pelatihan secara virtual. Bagi Kepala Sekolah dan Guru, mereka dapat terlibat pada kelas Train-the-Trainer bersertifikasi dan kompetisi strategi mengajar modul lingkungan. Bagi Siswa, kami menggelar Festival Mizuiku, kelas virtual serta perlombaan yang memberikan anak-anak
proyek sederhana untuk pemeliharaan air bersih.

Selain itu, lanjutnya, Mizuiku juga akan berfokus kepada pembinaan sekolah dalam pemilahan dan pengolahan sampah untuk memastikan konservasi air bersih. Program Mizuiku akan difasilitasi oleh tim guru yang memiliki kompetensi, pengalaman dan latar belakang pendidikan yang kuat. Seperti halnya pada 2019, kami juga memobilisasi karyawan SGB untuk terlibat dalam kelas pembelajaran maupun program air bersih bagi sekolah dan masyarakat.

Setelah seremoni pembukaan secara singkat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, tutur Ong Yuh Hwang, Festival Mizuiku Nasional (FMN) dilanjutkan dengan penjelasan interaktif tentang daur air, air bersih di lingkunganku, menara air yang mengajarkan pentingnya menanam pohon serta bagaimana cara menjaga air tetap bersih melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Materi di pos-pos pembelajaran ini dilakukan dengan video animasi, tarian Mizuiku, tepuk daur air, tepuk ciri air bersih dan beragam percobaan sederhana.

Ong Yuh Hwang menambahkan, Festival Mizuiku Nasional (FMN) akan dilanjutkan dengan Festival Mizuiku Wilayah (FMW) untuk area Jakarta pada 14 Agustus 2020, Gowa dan Sidoarjo pada 18 Agustus 2020 dan Banjarbaru dan Tangerang pada 25 Agustus 2020
mendatang. FMW melibatkan jumlah peserta antara 300 - 600 anak-anak dan guru per wilayah.

Melanjutkan pendidikan Aku Cinta Air Bersih yang dimulai pada 2019, pada tahun kedua ini, Mizuiku mendapatkan dukungan dari sekolah-sekolah yang telah mendapat sertifikasi Adiwiyata. Dengan komitmen yang kuat dari warga sekolah, Mizuiku diyakini menjadi nilai tambah bagi praktek pembelajaran pemeliharaan lingkungan hidup di Sekolah
Adiwiyata, khususnya terkait konservasi air bersih.

Selanjutnya, ucap Ong Yuh Hwang, pada sesi-sesi Mizuiku Train-the-Trainer bersertifikasi, Kepala Sekolah dan Guru akan diajak untuk mengidentifikasi potensi serta permasalahan air di lingkungannya. Hasil identifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) karena belajar mengenai pelestarian air bersih, seyogyanya dapat dilakukan pada beragam mata pelajaran dan harus dikaitkan dengan konteks keseharian siswa di rumah, sekolah dan lingkungannya. Sehingga siswa dapat dengan mudah mempraktekkan pengetahuan serta kemampuan pelestarian air bersih yang telah diperolehnya.

Berjalan simultan dengan program edukasi, imbuhnya, Mizuiku juga memberikan akses air bersih dan sanitasi, konservasi air melalui panen air hujan, biopori, penghijauan serta pengelolaan sampah plastik, kepada sekolah dan komunitas di lokasi produksi Perusahaan. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan Mizuiku bagi Indonesia yang lebih bersih dan hijau, sehingga kita bersama dapat mewariskan lingkungan dan air bersih kepada generasi berikutnya.

Selain itu, katanya, SGB berbagi misi korporasi yang sama dengan perusahaan induknya, Suntory, yaitu: “to Create Harmony with People and Nature” serta semangat pendiri Suntory: "Giving back to Society" sebagai misi besar perusahaan untuk mewariskan segala hal yang baik bagi generasi kita selanjutnya.

"Bangga menjadi bagian dari Suntory Group, SGB menekankan pentingnya keberlanjutan air bersih. Bukan saja karena air merupakan inti bisnis perusahaan tapi air juga merupakan sumber daya paling berharga untuk mendukung kehidupan manusia," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Kontraktor Sewenang-wenang Terobos Lahan Warga Nias Utara


Duta Nusantara Merdeka | Gunung Sitoli
Pembangunan sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan mobilitas ekonomi serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak yang sah pemilik lahan atau tanah, maka hal itu sudah jelas bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Edizaro Lase, Pemilik lahan mengungkapkan, Hal ini dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dengan sewenang-wenang dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

"Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun  jembatan Sungai Lo'o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo,  Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan," tutur Edi Lase kepada awak media di Jakarta. (25/07)

Edi Lase menambahkan,  Pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin dan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Beliau sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo'o untuk kepentingan masyarakat.

Tetapi ia menegaskan hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah.

Selain itu, tegas Edi Lase, Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi seperti seruan Presiden Joko Widodo.

Kepada awak media Ama Tiar Halawa selaku pelaksana pekerja lapangan secara singkat menyatakan, kalau harus ganti rugi dari ini semua, maka saya akan menyampaikan kepada pihak kontraktor sebagai mana mestinya prosedur yang ada," ucapnya. (Arianto)



Share:

Kolaborasi Baru dari Industri Guna Tingkatkan Konektivitas di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Asosiasi Global System for Mobile Communications (disingkat menjadi GSMA), Proyek Telekomunikasi Infra (di singkat menjadi TIP/Telecom Infra Project), Universitas Telkom dan para operator jaringan seluler pada Rabu (22/07) meluncurkan TIP Community Lab –sebuah langkah awal dari sebuah rencana yang  komprehensif untuk meningkatkan konektivitas di Indonesia secara signifikan dengan mengembangkan, menguji, dan menggunakan teknologi baru.

Tujuan dari Lab Komunitas TIP Universitas Telkom dan program yang menyertainya meliputi:

- Mengevaluasidan memberikan validasi terhadap solusi yang dikembangkan oleh komunitas TIP untuk diadopsi peluncurannya oleh MNO.

- Percepatan transisi dari laboratorium ke lapangan.

- Pelatihan untuk mendukung Integrator Sistem (Systems Integrator) lokal dan tenaga kerja MNO guna melayani ekosistem dengan lebih baik.

- Mengadakan lokakarya, hackathon dan bootcamp.

Dr Ismail, Direktur Jenderal Kominfo mengatakan: "Menyelesaikan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah menjadi masalah umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Masalah ini menjadi lebih sulit diatasi oleh negara-negara dengan tantangan geografis seperti gunung atau kepulauan serta populasi pedesaan yang tersebar. Untuk menjawab masalah ini, sejumlah besar investasi diperlukan tidak hanya pada serat optik terestrial atau bawah laut, tetapi juga pada satelit.

"Solusi lain bisa dalam bentuk terobosan teknologi. Dengan teknologi yang ada saat ini, upaya untuk mencakup semua populasi akan menjadi sangat mahal. Pendekatan baru seperti Open Radio Access Network (Open RAN) dapat menjadi alternatif untuk membuat infrastruktur lebih    terjangkau. Sebagian besar CAPEX yang digunakan     untuk menyebarkan broadband seluler terkait dengan RAN. Setiap pengurangan biaya RAN akan bermanfaat bagi operator," ujar Ismail saat webinar.

"Kami menyambut inisiatif yang dilakukan oleh GSMA, TIP, dan Universitas Telkom untuk mengembangkan teknologi ini. Kami berharap kemitraan glokal (global lokal) ini dapat memberikan solusi lokal demi membantu menyelesaikan masalah infrastruktur TIK. Kemitraan ini juga akan mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan para operator telekomunikasi (MNO) untuk memanfaatkan potensi industri telekomunikasi masa depan di Indonesia," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof Dr. Adiwijaya, S.Si.,M.Si, Rektor Universitas Telkom mengatakan, Kami sangat senang dan bersyukur menjadi bagian dari kolaborasi ini serta menjadi tuan rumah Komunitas Lab TIP di Indonesia. Lab ini akan menjadi pusat untuk pengembangan solusi inovatif dan kolaborasi internasional antara Universitas Telkom, pemerintah Indonesia, GSMA, para operator seluler, dan industri yang lebih luas.

Kami berharap dapat bekerja sama untuk mendukung terciptanya Indonesia yang lebih kuat dan lebih terhubung dalam waktu dekat melalui perluasan konektivitas digital, platform digital baru dan layanan digital.

Sementara itu, Julian Gorman, Kepala APAC, GSMA mengatakan: “GSMA dengan bangga mendukung peluncuran inisiatif kolaborasi laboratorium dan industri ini denganTIP, Kominfo, Universitas Telkom dan Operator Seluler. Inisiatif ini adalah langkah penting dalam memanfaatkan inovasi dan semangat ekonomi digital Indonesia, dan memposisikannya sebagai regional, dan bahkan global, influencer di era teknologi jaringan seluler ini.

"Laboratorium ini akan membangkitkan potensi dalam penyebaran jaringan baru,teknologi dan layanan seluler baru, pekerjaan dan ekspor untuk Indonesia. Kami akan memperjuangkan kemajuannya dengan semangat," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Aksi RUU HIP Berubah Menjadi Aksi Tuntutan Pemakzulan Jokowi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR. berubah manjadi aksi pemakzulan Presiden Jokowi dan minta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bubarklan, Hal itu terlihat dari berbagai Spanduk dan poster mereka serta teriakan mereka saat unjuk rasa.

Jelas terlihat Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan ‘Makzulkan Jokowi’. Menanggapi hal tersebut Istana menyatakan tuntutan itu salah sasaran.

Massa aksi dari ormas Islam memadati depan Gedung DPR sisi arah Slipi. Massa aksi berkerumun di dekat mobil komando.

Sejumlah massa tampak membawa spanduk-spanduk bertuliskan ‘Ma’zulkan Jokowi’, ‘Bubarkan PDIP’, dan ‘Tolak RUU HIP dan Tangkap Inisiatornya’.

Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel. “Lawan lawan lawan PKI, lawan PKI NKRI Harga Mati,” ujar salah seorang orator.

Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (Lumat). Berikut isi kelima tuntutan tersebut:

1. Makzulkan Jokowi
2. Bubarkan PDIP
3. Tolak RUU HIP & Tangkap Inisiator
4. Tolak RUU Omnibus Law
5. Batalkan UU Corona

Polisi masih berjaga di lokasi demo. Lalu lintas sudah dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Situasi gerimis, namun massa tetap bertahan.

Diketahui, demo hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa. Massa pertama yakni dari PA 212 dan ormas Islam yang menolak RUU HIP. 

Massa kedua merupakan aliansi buruh yang menolak omnibus law.

Polisi pun melakukan pemisahan kedua massa. Polisi tampak memasang dua pagar kawat berduri untuk memisahkan massa ormas Islam dan aliansi buruh. Massa ormas Islam berada di sisi jalan arah Slipi, sementara aliansi buruh di dekat JPO depan kompleks DPR

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menilai tuntutan massa PA 212 dkk yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi salah sasaran. Donny juga mengingatkan soal perbedaan pemakzulan dan makar. **

Kontributor DNM : Ayubdin Nasution
Share:

KPU : Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundurkan Menjadi 2027



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan wacana Pelaksanaan Pemilu Serentak yang rencananya akan digelar pada tahun 2024 Kemungkinan diundur hingga tahun 2027.

Pemilu Serentak Tahun 2024  akan menggabungkan seluruh pelaksanaan pemilihan yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara bersamaan dan serentak di seluruh Indonesia.

Namun Wacana Muncul bahwa Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Digeser Menjadi Tahun 2027, dan hal ini sedang digodok oleh Pemerintah dan DPR RI dalam proses Revisi Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, demikian disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra dalam Seminar  Nasional Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Era New Normal.

Lebih Lanjut Ilham belum bisa memastikan secara rinci pengunduran Pemilu Serentak Tahun 2027 karena masih dalam tahap pembahasan awal Karena Saat ini Pemerintah dan DPR masih menggagas, merencanakan dan merancang Undang-Undang tentang format Pilkada dan pemilu yang tepat buat kita semua, ujarnya. **

Share:

Tolak Penggiringan Opini soal Rasisme, Ayo Kita Perkuat Jiwa Nasionalisme


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Melalui siaran pers nya yang di terima redaksi media online, Sabtu, 20 Juni 2020, Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)  memberikan pernyataan  sikap mengenai perlunya menolak isu provokasi yang di kembangkan bernuansa Rasisme, karena isu rasisme akan mudah memantik bara api kebencian di Papua dan Indonesia, ketika berita bohong dan selebaraan bernuansa adu domba beredar luas di media sosial, sudah  seharusnya masyarakat dapat memfilter isi berita yang memuat ujaran kebencian dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Selain itu kami menghimbau agar di tingkatkan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta  TNI-Polri untuk menangkal isu rasisme yang bernuansa provokasi, kami meminta stop melakukan provokasi yang akan memperkeruh persoalan kemanusiaan, selain itu isu rasisme harus segera di redam, kami mengajak masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan provokasi dengan memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan atau rasisme dari kasus George Floyd di Amerika Serikat untuk menyulut aksi massa yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum.

"Saat nya kita berpegang teguh pada nilai-nilai   Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA Dalam bingkai NKRI, kita akan rugi apabila terpancing melakukan aksi kekerasan dan kerusuhan karena yang akan menderita rakyat dan berdampak langsung secara ekonomi rakyat.

Untuk itulah maka kami meminta pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan ormas, maupun masyarakat luas harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan terus menggalang soliditas masyarakat agar memiliki sikap menghormati antar sesama, karena isu  rasisme apapun bentuknya akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Segala bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa harus di lawan,  jangan sampai aksi kerusuhan terjadi kembali di Papua, kami menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang dialogis dan damai.

Kami yakin aparat TNI dan Polri di Papua yang merupakan garda depan dan ujung tombak di lapangan dapat menjaga wilayah teritorial di Papua, serta dapat menjamin keamanan masyarakat, marilah kita hindari bentuk provokasi yang berbau rasisme dan SARA agar dapat menghindari konflik di Papua, kepada kaum muda agar jangan terjebak dan di manfaatkan media sosial dengan terus menggoreng isu-isu yang sedang berkembang.

Mengutip pernyataan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua untuk terus bersama-bersama dengan aparat TNI/Polri menjaga stabilitas keamanan di masing-masing wilayah. Peran serta semua elemen sangat dibutuhkan dalam menjaga tanah Papua ini tetap aman dan kondusif.

Presiden Joko Widodo sering kali menyatakan   bahwa: "Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang di anak tirikan dan di anak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Harapan ini menumbuhkan kembali semangat jiwa nasionalisme, program  pembangunan yang di gagas oleh Presiden tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi juga sampai ke tingkat desa." 

Kebijakan membangun tersebut kemudian menjadi kebijakan makro di dalam kabinet kerja Jokowi, sehingga implementasi dari Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di rasakan seluruh masyarakat.

Kebijakan pembangunan  dalam Platform kabinet kerja Jokowi bertujuan membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa. Koneksitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan NKRI, hal ini merupakan konsep ke-indonesia-an yang selama ini masih ter-fragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur.

Presiden Jokowi sekarang telah melakukan berbagai terobosan dengan  membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air.

Demikianlah pernyataan sikap kami.


Azmi Hidzaqi
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia

Share:

Ciptakan Situasi Kamtibmas Masa Pandemi Covid-19 Kapolres Majalengka Gandeng Tokoh Agama Dan Ulama Pesantren


Duta Nusantara Merdeka | Majalengka
Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso menggandeng tokoh agama, ulama, dan pesantren dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif pada masa pandemi Covid-19.

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso didampingi PJU Polres Majalengka bersilaturrahmi dengan beberapa Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di wilayah hukum Polres Majalengka, salah satunya dengan KH.Bunyamin Ma'aruf di Pondok Pesantren Shobarul Yaqien Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Jum'at (12/6/2020).


Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso menyampaikan, bahwa silaturahmi dengan tokoh agama, ulama, tokoh pemuda untuk mengajak bersama-sama menjaga kondusifitas dan ikut membantu menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Peran ulama, tokoh agama, pesantren sangat penting dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai Covid-19, dengan memberikan edukasi kepada warga dan santri untuk mematuhi protokol kesehatan,“ terang AKBP Bismo.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka memohon doa kepada para ulama, agar Majalengka tetap kondusif dan wabah covid-19 berakhir. Serta Kapolres Majalengka memberikan bantuan Bhakti Sosial Pemberian Sembako Beras, Masker Kain, serta Perangkat Ibadah ke Ketua Ponpes Shobarul Yaqien.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan peninjauan di sekitaran lokasi Pondok Pesantren dengan salah satu Kegiatan Produktif terkait produksi Pupuk Kandang oleh Pondok Pesantren yang sudah berproduksi sejak 2004 dan didistribusikan ke para Petani di wilayah Jawa Barat.


Selain itu pula, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso cek untuk calon Pondok Pesantren Tangguh, dengan kemandirian dalam ketahanan pangan dan pengelolaanya. Diantaranya Pesantren Shobarul Yaqin memproduksi pupuk organik, serta memiliki beberapa kolam ikan sumber ketahanan pangan. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Workshop Jurnalistik Pra UKW DPP MOI Berjalan Sukses


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Terobosan untuk meningkatkan SDM Wartawan Online dengan kegiatan Workshop Jurnalistik Pra UKW (Uji Kompetensi Wartawan) gelombang pertama yang diselenggarakan DPP MOI (Media Online Indonesia) menggandeng Solopos Institute, Sabtu (6/6) pukul 08.00-12.00 WIB yang dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom berjalan sukses.

"Terima kasih kepada Solopos Institute yang telah bekerjasama dengan kami dalam kegiatan workshop jurnalistik pra UKW, terima kasih kepada teman teman media online di Indonesia yang telah mengikuti, ini pertama kali kami lakukan mudah mudahan berkelanjutan," ujar Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring.

Sementara itu Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan yang juga Ketua Pelaksana Workshop, menyampaikan terima kasih kepada para peserta, nara sumber, moderator dan fasilitator yang telah berpartisipasi dan berperan aktif mensukseskan kegiatan hingga workshop jurnalistik pra UKW yang dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom berjalan lancar dan sukses.

“Ukuran sukses kegiatan workshop ini ada tiga indikator, sukses kepesertaan yakni 100 orang terdiri dari 92 peserta, 2 narasumber utama, 1 moderator, 5 fasilitator. Sukses teknis pelaksanaan, berjalan lancar melalui virtual zoom, audio dan video relatif bagus. Sukses penyampaian pembekalan materi jurnalistik pra UKW oleh narasumber utama, banyak memberikan wawasan terkait UKW dan memaparkan kaidah-kaidah keilmuan jurnalistik,” papar Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

Rudi Sembiring - Ketua Umum DPP MOI

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MOI, Yusuf Rizal, mengatakan bahwa mengingat banyaknya peminat pada gelombang pertama workshop jurnalistik pra UKW ini, DPP MOI akan mengadakan sesi gelombang kedua yang akan dilaksanakan dalam waktu berdekatan, serta menindaklanjuti dari hasil workshop pra UKW ini, DPP MOI akan segera melaksanakan kerjasama dengan Solopos Institute untuk pelaksanaan UKW.

“Kegiatan worskhop jurnalistik pra UKW merupakan upaya DPP MOI mengajak anggotanya untuk menimba ilmu tentang jurnalistik sebagai bekal mengikuti UKW, diharapkan seluruh peserta bisa mengikuti dan memanfaatkan workshop ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Sekretaris Jenderal DPP MOI, HM. Jusuf Rizal.

Kegiatan workshop jurnalistik pra UKW berlangsung selama empat jam tersebut menampilkan dua nara sumber utama dari Solopos Institute, Suwarmin dan Syifatul Arifin.

Suwarmin sebagai pemateri awal memaparkan tentang UKW, Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, UU Penyiaran, Jurnalistik Dasar, Penulisan Berita, Penulisan Esay, Penulisan Artikel. Pemateri kedua Syifaul Arifin menjelaskan tentang teknik UKW, didalamnya ada materi UKW yang diujikan, model uji UKW, syarat kelulusan.

"Tidak usah khawatir dengan UKW, karena materi yang diujikan merupakan pekerjaan sehari-hari rekan-rekan wartawan," ujar Narasumber Solopos Institute, Syifaul Arifin.**
Share:

Jadi Tersangka, Jusuf Rizal : Itu Resiko Pemimpin LSM LIRA yang Tegas


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kabar Pendiri dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal dijadikan tersangka oleh Poldasu terkait “kebijakan internal organisasi” kembali merebak setelah kelompok pelapor menyebarluaskan di media sosial.  Kasus ini bergulir sudah sejak tahun 2016, namun karena tidak cukup bukti dalam proses pemeriksaan, HM. Jusuf Rizal sudah minta SP3, tapi pertengahan tahun 2017 tiba-tiba justru dijadikan tersangka. 

Ketika diminta komentarnya oleh media, pria berdarah Madura-Batak itu mengatakan bahwa kasus penetapan dirinya sebagai tersangka sudah pertengahan tahun 2017. Itu merupakan resiko sebagai pemimpin LSM LIRA dengan Rekor Muri, ketika harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan. Cuma aneh memang kebijakan internal organisasi, kok bisa diproses hukum.

“Kasus ini sebenarnya sederhana. Di LSM LIRA Dewan Pendiri itu memiliki kewenangan tertinggi. Saat Dewan Pendiri menerbitkan SK, namun ada kelemahan karena hanya ditandatangani salah satu Dewan Pendiri dari Lima Dewan Pendiri. Maka dalam rapat disepakati untuk merevisi SK dengan cara mencabut yang lama dan menerbitkan yang baru,” tegas HM. Jusuf Rizal.

Secara kronologis dipaparkan bahwa saat melakukan konsolidasi ke Sumut, menjawab pertanyaan wartawan, HM.Jusuf Rizal selaku Ketua Dewan Pendiri LSM LIRA menyebutkan SK 001 pengangkatan Olies Datau sebagai Presiden LSM LIRA Periode 2015-2020 ada kelemahan. Untuk itu SK tersebut akan dicabut guna direvisi dengan menerbitkan SK Baru yang ditandatangani semua Dewan Pendiri LSM LIRA.

Namun yang terjadi adalah Olis Datau, 31 Maret 2016 melaporkan HM.Jusuf Rizal ke Mabes Polri atas pelanggaran UU ITE mentransformasikan berita yang dianggapnya merugikan dirinya dengan bukti hasil pemuatan media cetak dan online di Sumut. Tapi karena tempat kejadian di Sumut, Mabes Polri kemudian melimpahkan berkas pengaduan ke Polda Sumut.

Dalam proses penyidikan setelah memanggil saksi-saksi termasuk Dewan Pendiri LSM LIRA, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. Proses pencabutan SK untuk diperbaharui sudah sesuai mekanisme organisasi dan kewenangan Dewan Pendiri yang memiliki kewenangan tertinggi dalam organisasi.

Karena tidak ada yang salah dan penyidik tidak memiliki bukti pelanggaran, maka HM. Jusuf Rizal selaku terlapor meminta Poldasu segera menerbitkan SP3 (Surat Pemghentian Penyidikan Perkara). Namun kasusnya digantung oleh Poldasu hingga kemudian setelah tujuh bulan, pertengahan tahun 2017, Poldasu menetapkan HM. Jusuf Rizal jadi tersangka.

Atas penetapan tersebut, HM. Jusuf Rizal melawan dan menanyakan dasar penetapan dirinya jadi tersangka. Karena menurutnya ada yang tidak beres dalam proses penetapannya. Tidak jelas dasarnya tiba-tiba jadi tersangka? Untuk itu, selaku aktivis yang kritis, ia meminta dasar penetapan, sebab ada yang menurutnya janggal dan dipaksakan.


Pertama, lanjut pria yang juga Sekjen DPP MOI (Media Online Indonesia) itu, kebijakan menerbitkan dan mencabut SK itu urusan internal organisasi dan sesuai AD/ART tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Kedua, Pelaporan 31 Maret 2016 adalah tentang SK yang dicabut untuk diperbaharui, tapi lucunya dasar penetapan tersangka adalah cuitan di Medsos Facebook (FB) Tanggal 2 April 2016.

Masalahnya pun berbeda. Yang dijadikan dasar penetapan karena kata “makar”. Dimana tanggal 1 April 2016 menjawab pertanyaan cuitan di FB yang meenanyakan, ”Apakah Olies Datau, masih menjadi Presiden LSM LIRA atau tidak?”. HM. Jusuf Rizal kemudian tanggal 2 April 2016 memberi jawaban, bahwa Olies Datau sudah diberhentikan oleh Dewan Pendiri sebagai Presiden LSM LIRA sejak 1 April 2016 dengan empat alasan.

Adapun empat alasan tersebut adalah : 1. Tidak mau menjalankan amanat Munas; 2. Melanggar konstitusi organisasi; 3. Memecah belah organisasi (Olies Datau membuat Ormas Perkumpulan Lira baru dengan logo, nama, atribut yg sama); dan 4. Makar terhadap organisasi (Memalsu tanda tangan dewan pendiri untuk membuat organisasi baru Lira seolah-olah itu hasil Munas).

Kata makar itulah yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Tapi saat berdebat dengan penyidik, HM.Jusuf Rizal mengatakan hukum itu bukan keranjang sampah dan semau penyidik menetapkan tersangka seseorang. Masak laporan pelanggaran hukum 31 Maret 2016, tentang pencabutan SK, kenapa penetapan tersangka yang dijadikan bukti adalah bukti cuitan di FB tanggal 2 April 2016.

Penyidik pun menurut HM.Jusuf Rizal telah mengakui bahwa kasus pelaporan HM.Jusuf Rizal sangat sumir. Ada dugaan titipan dan intervensi hukum dari pihak tertentu agar HM. Jusuf Rizal dapat “Dijadikan tersangka” kemudian langsung “Ditangkap”.
Atas dasar bukti yang sumir itu kemudian disepakati agar segera diterbitkan SP3.

Tetapi hidup ini bukan sekedar benar dan salah. Ada ruang abu-abu dimana kepentingan terus berusaha bermain agar HM. Jusuf Rizal tetap bisa dipenjara. Penyidik pun tak bisa lagi komunikasi, padahal sudah menjanjikan dalam tiga hari setelah gelar perkara akan diterbitkan SP3. Namun hingga lebih dari dua minggu SP3 tidak kunjung terbit dari Poldasu.

Proses selanjutnya HM. Jusuf Rizal melakukan Pra Peradilan atas penetapan tersangka oleh Poldasu untuk mencari bukti-bukti lain yang dimiliki pelapor dan untuk memperoleh keadilan. Hasilnya Pra peradilan HM. Jusuf Rizal dikalahkan dan Poldasu menang.

Poldasu pun mengajukan berkas Perkara HM.Jusuf Rizal ke Kepengadilan Sumut. Namun  Berkas Perkara dikembalikan ke Poldasu, karena jika yang dijadikan dasar penetapan HM.Jusuf Rizal menjadi tersangka adalah kata “Makar” sesuai tempat kejadian, maka proses hukum lanjutannya ada di Pengadilan Jakarta Timur.

“Saya sudah di BAP lagi oleh Penyidik Poldasu untuk menjelaskan, siapa Pendiri LSM LIRA itu dan kewenangannya. Kemudian menjelaskan kata “makar” yang dimaksud itu adalah untuk organisasi, bukan untuk negara. Kata makar sesuai kamus besar bahasa Indonesia juga identik dengan kata culas,” tegas Jusuf Rizal 

Jusuf Rizal kepada media, juga menyebutkan sudah menerima surat tindak lanjut proses hukumnya dilimpahkan Poldasu ke Polda Metro. Sebagai terlapor yang dijadikan tersangka karena kata makar, ia ingin proses hukumnya segera masuk ke pengadilan agar dalam persidangan diketahui, mana yang benar dan salah. Setiap warga negara harus patuh pada hukum.

Ketika disinggung dirinya dijadikan tersangka kemudian diviralkan oleh kelompok Olies Datau selaku pelapor, Jusuf Rizal tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa. Memang banyak yang konfirmasi atas penyebaran dirinya jadi tersangka. Namun setelah diberi penjelasan justru banyak sahabatnya yang bersimpati dan menilai pelapor tidak paham konstitusi organisasi.

Lanjut Jusuf Rizal Menjadi pemimpin itu memang penuh resiko. Sebagai aktivis, ia tahu resikonya, termasuk ancaman penjara maupun pembunuhan. Jadi seperti pepatah, Ia menyebutkan jika takut ombak jangan membuat rumah ditepi pantai. **
Share:

BNI Hi-Movers Sisihkan THR Rp 130,2 Miliar untuk Tangkal Virus

Wujudkan Covid Safe BUMN


Duta Nusantara Merdeka | 
Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang jatuh pada 24 – 25 Mei 2020, akan menjadi Lebaran yang istimewa bagi para BNI Hi-Movers, demikian karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kini disebut. Tidak seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya, para BNI Hi-Movers terpanggil jiwa sosialnya untuk turut peduli terhadap orang – orang yang terdampak Pandemi Covid – 19, dengan menyisihkan sebagian dari Tunjangan Hari Raya (THR). Aksi sosial massal BNI Hi-Movers ini berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 130,2 miliar, siap disalurkan untuk keperluan mendesak pemberantasan Covid -19.


Aksi bersama ini juga sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap optimis dengan cara berbagi kebaikan kepada pihak yang berjuang mengatasi dampak Covid-19. BNI ingin membangun kebersamaan, dengan menyatakan bahwa BNI selalu ada untuk masyarakat dalam kondisi apapun terutama yang sedang berlangsung sekarang. Harapannya, semakin cepat dampak Covid-19 ini diatasi, maka semakin cepat pula kehidupan ekonomi masyarakat kembali normal. Donasi dana THR karyawan ini dibungkus sebagai bentuk program #AntarkanSemangat kepada semua orang yang berjuang melawan Covid -19.


“BNI Hi-Movers ada untuk Indonesia dengan memberi kontribusi langsung dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19, sehingga ekonomi dapat kembali berjalan. Momentumnya sangat tepat dengan Bulan Suci Ramadan dimana setiap kebaikan akan tercatat berlipat ganda,” ungkap Wakil Direktur Utama BNI Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Rabu (20 Mei 2020).


Donasi pegawai BNI itu rencananya akan disalurkan pada 2 kelompok besar bantuan, yaitu Bantuan Kesehatan dan Bantuan Pangan. Bantuan Kesehatan akan disalurkan ke 10 Klinik Swamed di 10 daerah berbeda, dan mengadakan 2 mobil ambulance berstandar penanganan penderita Covid -19. Bantuan kesehatan juga akan dialokasikan untuk mengadakan 3 set alat PCR, 10.000 Alat Pelindung Diri (APD), serta 51.000 test Covid – 19. 

    Adapun Bantuan Pangan akan disalurkan dalam bentuk Sembilan Bahan Makanan Pokok (sembako). Bantuan Sembako itu akan menyentuh 313.000 keluarga. **
Share:

Ketua Harian MOI : Di Tengah Krisis Covid-19, Pemerintah Harus Hemat Anggaran dan Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah telah menyiapkan anggaran fantastis untuk membiayai Program Prakerja sebesar Rp. 20 triliun, diantaranya sebesar Rp. 5,6 triliun untuk membiayai pelatihan online. Anggaran ini akan dibagikan kepada starup unicorn seperti Ruang Guru, Bukalapak, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pintar Mahir, Kemenaker, dan MauBelajarApa sebagai penyedia aplikasi jasa pelatihan online bagi peserta Prakerja.

Dana sebesar Rp. 5,6 triliun kalau dibagikan ke seluruh peserta yang direncanakan berjumlah 5,6 juta orang, maka peserta akan mendapatkan tambahan dana stimulus sebesar Rp. 1 juta per orang, pun demikian lebih bijak jika dana tersebut dapat dialihkan untuk mengurangi beban defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Berdasar Perpres No. 64/2020, iuran Peserta Mandiri (PBPU dan BP) Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan per 1 Juli 2020.

Dengan kompleksitasnya persoalan tersebut membuat Ketua Harian DPP Media Online Indonesia (MOI) Siruaya Utamawan, S.E angkat bicara. Menurutnya, anggaran Prakerja yang dibagikan kepada Starup Unicorn tersebut justru membebani keuangan negara. 

"Bila memang ada penyedia jasa pelatihan online gratis seperti prakerja.org kenapa kita harus memakai aplikasi yang berbayar ? ini pemborosan anggaran." ujarnya.

"Saya berfikir sebaiknya Anggaran Biaya Prakerja 5,6 triliun tersebut dapat dapat dialihkan ke BPJS Kesehatan, itu akan lebih bermanfaat guna membantu meringankan beban rakyat di tengah situasi wabah pandemik Covid-19 (corona) wabil khusus Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I BPJS Kesehatan," lanjut Siruaya yang juga menjabat sebagai Vice President KSPI. 

Menurut data BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri untuk Kelas II dan Kelas I per 30 April 2020 berjumlah 13,5 jt orang. Dengan perhitungan pro rata atas kenaikan berdasarkan Perpres No. 64/2020 yaitu Kelas II Rp. 49.000,- dan Kelas I Rp. 70.000,- maka hitungan pro ratanya adalah sebesar Rp. 59.500.- 

"Saya hitung dengan perhitungan pro rata, maka BPJS Kesehatan berpotensi meraup dana kenaikan iuran dari Peserta Mandiri Kelas II dan Kelas I sampai akhir tahun 2020 (Juli - Desember 2020) adalah hanya sebesar Rp. 4,8 triliun. Itu artinya bila Rp. 5,6 triliun Anggaran Prakerja dialihkan mengkonversi potensi penerimaan iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Kelas II dan Kelas I, maka dapat dipastikan lebih dari cukup alias surplus Rp. 800 milyar, itupun kalau tidak ada yang turun kelas. Apabila banyak peserta yang turun kelas, maka peluang BPJS Kesehatan meraup selisih kenaikan iuran akan lebih kecil lagi," beber Ketua DPP FSP KEP - KSPI ini. 

Siruaya Utamawan meminta pemerintah harus lebih kreatif mencari solusi penghematan anggaran di tengah situasi wabah Covid-19. Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang dapat menenangkan bukan malah menimbulkan kegusaran Rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Pemerintah harus menghemat anggaran dan menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan setidaknya hingga awal tahun 2021. Salah satu solusinya adalah mengalihkan Rp. 5.6 triliun Anggaran Prakerja. Itu uang rakyat yang bisa jadi diperoleh dari hutang," tutup Ketua Harian DPP MOI ini. (*)
Share:

DPP MOI Bagikan Sembako Masker Sanitizer Kepada Jurnalis



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) memberikan Paket Sembako, masker dan Sanitizer kepada 50 Jurnalis.

Pemberian paket ini berlangsung di Gedung Galary Scano Jalan Cempaka Putih Timur XVII no. 21 Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam kegiatan ini,  Ketua Dewan Pembina DPP MOI sekaligus Sekjen DPP Asppeparindo H.  Toufic Rachman SH,  SE, Ketua Umum DPP APIKI Drs.   H.  Anto Suroto, SH,  SE,  MM, Ketua Umum UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih
Sekretaris Jenderal Drs.  KH Jusuf Rizal, MM 

Menurut Sekjen DPP MOI Drs. H.M. Jusuf Rizal, MM pemberian paket ini dalam rangka membantu para insan pers dari dampak pandemik Corona Virus Deases 19 (Covid 19).

"Kita tahu insan pers merupakan garda terdepan dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan Covid 19 setiap hari. Dan kita tahu tugas para insan pers merupakan amanat pemerintah untuk mensukseskan Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB)," ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Pemberiaan Paket Sembako dan Alat pelindung Diri (APD)   sekaligus sebagai pencanangan program DPP MOI sekaligus meresmikan Posko Peduli Jurnalis Terhadap Dampak Covid 19 yang bersekretariat di Kantor DPP MOI. 

Dengan terbentuknya Posko Pedali Jurnalis Covid di 19 ini akan wahana membantu para jurnalis yang membutuhkan bantuan sembako, masker dan saniter dan kebutuhan lainnya. 

Sementara itu Ketua Umum APIKI H Anto Suroso, SE,  SH,  MM sangat mendukung Program DPP MOI "Peduli  dampak Pandemik Covid 19 "APIKI siap mendukung," katanya. 

Selain itu, Bendahara Umum, Chandra Manggih memang Bantuan ini tidak seberapa tapi sangat menolong para jurnalis menjalankan tugas jurnalistik sekaligus Sebagai bentuk perhatian MOI kepada insan pers yang setia menjalankan tugas sebagai "Pejuang Informasi" ditengah pandemik virus korona," tambah Chandra Manggih Ketua Umum DPP UKM IKM nusantara ini. 

Sementara itu Direktur Hubungan Antar Lembaga DPP MOI, Binsar Siagian manyebut posko ini juga menjadi Rumah Para Jurnalis yang saling bekerjasama dan membantu para jurnalis terdampak akibat pandemik virus korona. 

"Bila ada jurnalis yang ingin dibantu Silakan sampaikan ke kantor posko DPP MOI nanti kita bantu ," ujar Binsar yang manyebut selama persediaan sembako ada kita akan memberi kepada jurnalis saat itu juga. **
Share:

Kemensos dan Berkah Rahayu Handayani Salurkan Sembako Banpres


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dan  PT. Berkah Rahayu Handayani siap mendukung Program Sembako Bantuan Presiden ( Banpres).

PT. Berkah Rahayu Handayani, salah satu  perusahaan yang ditunjuk Kemensoss menyalurkan Sembako Banpres.

"Insya Allah hari ini kami akan Distribusikan kepada masyarakat," ujar Dirut PT. Berkah Rahayu Handayani, Chandra Manggih Rahayu yang juga bendum DPP MOI  dari Goro Cibubur (5/5/2020).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial  Kemensos, Pepen Nazaruddin dan Sekditjen Perlindungan Dan  Jaminanan Sosial Kemensos, M.O . Royani  menggandeng PT Berkah Rahayu Handayani karena perusahaan ini konsen terhadap pembinaan UMK di seluruh Indonesia.

"Kami harap dengan dipercaya perusahaan ini sebagai pengadaan Bantuan sosial sembako Bantuan Presiden maka UKM dapat tumbuh dan berkembang," ujar Sekditjen  Royani sebelumnya di Kantor Kemensos.

Dirut Berkah Rahayu yang juga Ketua Umum UKM IKM Nusantara ini mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada Kemensos yang telah memberi kepercayaan kepada pengusaha UKM.


"Kami para penguasa UKM siap membantu Kemensos membantu masalah yang dihadapi negara terhadap bencana Covid 19," ujar Chandra Manggih.

Ditempat yang sama Manajer  Advisor PT. Berkah Rahayu Handayani, Ihzan Izzan, MM ditempat sama menyebut distribusi Sembako Banpres ini akan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. 

Manajer Izzan menyebut, untuk Pengadaan Sembako Banpres ini, menggandeng mitra pengusaha salah satunya Supermaket GORO Cibubur dan para pengusaha UKM yang bergerak distributor Beras, minyak goreng, indomie, sardensis sesuai dengan pekerjaan ini.

Menurut Izzan, Berkah Rahayu Handayani sudah 10 tahun  bergerak dibidang distribusi makanan.

"Kami sudah pengalaman dan  memiliki jaringan distribusi makanan yang baik dan berkualitas," kata dia

"Semua Sembako Banpres ini yang dipesan Kemensos kami jamin memiliki kualitas barang yang baik dan siap dikomsumsi masyarakat," tambah Izzan.

Berkah Rahayu Handayani yang berpengalaman dibidang distributor barang ber pegang komitmen kebangsaan dengan  motto "Membangun Anak Negeri."

"Kita tidak selalu mengutamakan kepentingan bisnis saja tapi diatas segalanya Berkah Rahayu Handayani ingin  membangunan Negeri ini dengan mengembangkan para pengusaha UKM agar pengusaha UKM dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, " tambah dia

Untuk pengadaan sembako Banpres ini, Berkah Rahayu Handayani akan membangun mitra pengusaha agar target pengadaan Sembako Banpres dapat tercapai sesuai yang diharapkan," ujar Izzan.

Perusahaan ini tambah Izzan akan mengarahkan semua kekuatan perusahaan  seluruh jaringan usaha kita agar  program Sembako Banpres ini dapat berjalan dengan baik.

Sebagai perusahaan yang menopang dan membina  para pengusaha UKM, Berkah Rahayu Handayani berharap ada dukungan dari penguasaha besar karena disituasi saat ini pengusaha besar bisa menopang persoalan besar bangsa ini agar  program mulia ini berhasil.

"Program ini sangat mulia, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kemensos sebagai mitra mensukseskan Pengadaan Paket Sembako Banpres ini," tambah Izzan

Program ini sangat mulia karena dapat mengatasi permasalahan besar bangsa Indonesia yaitu Bencana Pandemik virus korona dapat segera diatasi.

Sejak awal, Berkah Rahayu Handayani menjadi mitra pemerintah sebagai perusahaan yang menopang pengusaha UKM sangat peduli dengan program sosial.

"Untuk mensukseskan Program Sembako Banpres, Berkah Rahayu Handayani mengajak mitra pengusaha UKM mengajak bergandeng tangan bahu membahu mendukung program pemerintah  persoalan masyarakat yang sangat membutuhkan Sembako Bantuan Presiden ini," ujar Izzan.


Perusahaan kami mengucapkan terimakasih kepada Supermaket Goro yang ikut membantu menopang perusahaan kami untuk menjamin ketersediaan sembako ini, kami mengajak juga para pengusaha lain ikut bersama mensukseskan agar Program  Sembako Banpres ini bisa sukses sesuai target yang diinginkan.

Izzan mengakui,  pelaksanaan Sembako Banpres  ini tidak mudah pelaksanaannya karena harus mengatur proses perencanaan dan pemaketan yang  pelaksanaan butuh pengawasan  dengan baik.

"Selain ketersediaan bahan pokok, dalam mensukseskan  Sembako Banpres ini kami juga menjaga para pekerja dengan baik. "Karyawan kami bekerja melaksanakan  pekerjaan ini harus memhatikan  standar kesehayan pekerjaan yang diatur dalam PSBB. 

"Kami selalu mengadaan pengecekan suhu, pake masker, dan menggunakan sosial distancen,"timpal Izzan. (Tim)
Share:

Categories

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lakalantas Lalu Lintas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Online Opini Organisasi Ormas Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Papua Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC PDI Perjuangan pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini