BUNEX 2023: Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Perkebunan
Agrofood Expo 2023 Bersama FoodDrink Expo Resmi Dibuka
Ketua Umum PK IMM Pertanian Umsu : Jas merah IMM tidak bisa di jual dan di hargai
Mentan SYL Dorong Petani Terapkan Smartfarming Melalui Pelatihan Swadaya
Di Tulang Bawang, Puan Ikut Tanam Singkong Bareng Petani
Mentan Dorong Provinsi Lampung Hasilkan 300.000 Bibit Sapi
"Kalau memang Pak Gubernur setuju kita akan siapkan budidayanya sampai tempat pakannya. Saya pikir Lampung ini bagus sekali, karena itu capaiannya harus 3 kali lipat. Artinya dalam waktu yang singkat harus bisa menghasilkan 300 ribu. Kalau mau fokus kita pasti bisa kok," kata Mentan dalam keterangan tertulis. Rabu (08/12)
Lampung sendiri dipilih Kementan karena dinilai mampu menerapkan pola reguler maksimum, dimana hasil ternak yang berkembang bisa memenuhi kebutuhan daging lokal dan nasional. "Oleh karena itu Provinsi Lampung ini luar biasa bagusnya," katanya.
Secara khusus, Mentan mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki perkembangan peternakan yang sangat luar biasa. Lebih dari itu Provinsi Lampung juga mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.
"Lampung memiliki specialisasi yang khusus karena kemauan Bapak Gubernur untuk mengembangkan pedet yang banyak dan akselerasi peternakan sapi yang cukup bagus. Lampung juga berhasil menjawab bahwa kita negara besar yang bisa mewujudkan kemandirian pangan," ungkapnya.
Apalagi, kata Mentan, peningkatan daging nasional mampu menekan importasi yang selama ini kerap menimbulkan polemik dan masalah barubdi kalangan peternak dan masyarakat.
"Alhamdulillah importasi daging kita semakin menurun. Oleh karena itu saya bersama Ketua Komisi IV DPR RI akan mencoba mendorong secara maksimal untuk menurunkan impor," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengapresiasi kegiatan panen pedet dan peluncuran 100.000 ekor Belgian Blue yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) di Lapangan Merdeka, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Menurut Sudin, kegiatan tersebut berhasil meningkatkan populasi sapi lokal untuk kebutuhan nasional.
"Saya pribadi sangat gembira dengan adanya kegiatan panen pedet hari ini dan mengapresiasi upaya yang dilakukan teman-teman Kementan melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan," tutupnya. (Lak/Tha)
Kemendes PDTT Komitmen Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kebutuhan Warga Desa, Bukan Kepentingan Elite Desa
Wapres Apresiasi Para Kepala Daerah atas Kerja Keras Kembangkan Sektor Pertanian
Kementan Dukung Pembangunan Agro Eduwisata Terbesar di Asia Tenggara
RNI Teken Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Cadangan Komoditas Hortikultura dengan Kementerian Pertanian
Kapolres Majalengka Pimpin Panen Raya Jambu Kristal Dalam Rangka Wujudkan Ketahanan Pangan
Manfaatkan Bantaran BKT Tanam Sayuran Dan Jahe Merah Untuk Resapan Air
Kapolres Majalengka Dan Muspika Palasah Laksanakan Panen Pepaya Dan Labu
Tiga Pilar Kelurahan Sukabumi Utara Laksanakan Panen Sayur Hidroponik
HKTI Gelar Munas di JCC Jakarta
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Munas pada kamis (12/3/2020) di JCC Jakarta.
Ketua DPK HKTI kota Sukabumi Bambang Herawanto mengatakan, terkait penyatuan HKTI manfaatnya sangat besar karena selama ini kelompok tani merasa ada keraguan untuk ada di posisi yang mana, sehingga dengan penyatuan ini bisa merapat semua bahwa HKTI Cuma satu.
Ini sangat berfaedah, kata Bambang, ketika kita ingin merancang kegiatan bersama bagaimana HKTI bisa membantu para petani di daerah, mengutip kalimat Menteri Pertanian RI "pondasi dalam suatu negara itu tidak lepas dari pada kehidupan pertanian karena pertanian bisa menghasilkan ketahanan pangan masyarakat yang berujung pada negara yang kuat."
"Kemandirian pangan menjadi hal yang mutlak tidak sampai disitu kita juga harus bisa mengekspor akibat surplus dari produksi pertanian kita sehingga menambah devisa bagi negara kita," ujar Bambang dalam Munas HKTI di Jakarta.
Anggota DPRD Kota Sukabumi ini juga mengajak kaum millenial, sebab musababnya paradigma negatif anak muda di kota Sukabumi tentang pertanian masih belum menjanjikan sehingga mereka mencari sumber penghasilan lain, dan para anak muda ini tidak melanjutkan apa yang diwariskan oleh orang tuanya dulu dan putus.
Disisi lain, lanjutnya, Dengan kita melakukan sistem manajemen pertanian dan memodernisasi alat pertanian, sehingga efisiensi bisa tercipta dan ujungnya adalah akan ada penghasilan yang diraih bagi masyarakat, anak muda dan entreperenur di bidang pertanian.
Selain itu, imbuh Bambang, beliau juga memberikan satu konsep berupa koperasi untuk memberantas sistem ijon dan bekerja sama dengan beberapa bank yang sudah kerjasama dengan HKTI kota Sukabumi membuat MOU bersama sehingga bisa jauh dari sistem Ijon tersebut.
Selanjutnya, Bambang mengungkapkan, Visi saya sebagai Ketua DPK HKTI kota Sukabumi menjadi pendorong proses produksi sehingga menjadi pusat jasa hasil pertanian.
"Saran untuk Anak muda kota sukabumi, Jangan apriori pertanian, karena sudah banyak konsep yang sudah diciptakan pemerintah dan hasil pertanian tidak lebih buruk dari yang mereka cari saat ini bahkan bisa menghasilkan satu kegiatan yang lebih menjanjikan,' tutupnya.
Presiden: Tingkatkan Manajemen Pertanian untuk Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Transformasi sektor pertanian di Indonesia sulit dilakukan tanpa adanya perubahan dalam manajemen pembangunan pertanian. Kebijakan dan program pembangunan pertanian harus dijalankan mulai dari hulu hingga hilirnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) 2020 sekaligus Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 12 Maret 2020.
"Dari pangan lah dapat mendorong tingkat kesehatan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pangan, pertanian, itu betul-betul harus dilihat dari hulu sampai hilir. Tidak bisa kita hanya melihat hulunya, atau melihat hilirnya, atau mengurus hulunya tapi tidak mengurus hilirnya," ujarnya.
Dengan daratan yang cukup luas, Indonesia sesungguhnya masih memiliki lahan dan ruang yang amat besar bagi peningkatan sektor pertanian. Hanya saja, menurut Presiden, diperlukan kesiapan baik dari sisi infrastruktur pertanian serta edukasi dan kesediaan bibit yang tepat dan unggul.
"Inilah saya kira fungsi-fungsi HKTI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu," kata Presiden.
Selain itu, sektor pertanian juga harus pandai melihat peluang dan ceruk pasar yang sebenarnya cukup besar namun jarang tersentuh. Seperti misalnya pertanian khusus komoditas buah tropis yang memiliki permintaan dalam jumlah besar dari mancanegara. Demikian pula dengan rempah-rempah dan tanaman herbal yang banyak dimiliki Indonesia.
Presiden mengatakan, selama ini sektor pertanian cenderung menanam sejumlah komoditas yang tak banyak berubah sejak puluhan tahun. Dibutuhkan keberanian untuk mengupayakan hal-hal baru dengan model pengembangan yang tepat disertai dengan manajemen kualitas yang baik untuk menangkap peluang pasar yang besar.
"Apa ada yang memiliki 10 ribu hektare yang hanya ditanami buah tropis di negara kita? Permintaan yang datang ke saya misalnya manggis. Permintaan banyak tapi barangnya enggak ada. Dari Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, tapi barangnya enggak ada," ucapnya.
Lebih jauh, perlu disadari bahwa sektor pertanian tidak akan mampu menyelesaikan masalah peningkatan produksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, jika masih terpaku dengan cara lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan era Industri 4.0. Kepala Negara menyebut bahwa saat ini dibutuhkan transfer kemampuan penggunaan dan penerapan teknologi bagi peningkatan pertanian.
"Saya rasa urusan yang berkaitan dengan teknologi, aplikasi, ini mulai bermunculan. Jangan biarkan lahan-lahan kosong yang tidak produktif terutama di luar Jawa itu betul-betul masih menganggur dan tidak dimanfaatkan," ujarnya.
Pemerintah sendiri memberikan dukungan yang cukup besar bagi para pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usaha pertanian. Untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor pertanian sebesar Rp50 triliun.
"Manfaatkan itu. Buat sebuah proposal bisnis yang baik dan menunjukkan itu sebuah pekerjaan yang dimanajemeni dengan cara-cara modern, kalkulasi yang baik, sehingga memberikan kepercayaan pada perbankan bahwa pertanian memang bisa menghidupi kita dan pertanian bisa dijadikan tumpuan bagi ekonomi negara kita," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko. (Arianto)
ABI Gelar Seminar Nasional dan Mini Expo “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati”
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Arus utama pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang adalah berkelanjutan (sustainable) yang berarti mampu bertumbuh terus, bersahabat dengan lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Karena itulah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, pemerintah dan pelaku usaha harus memperhatikan dimensi keberlanjutan.
Aplikasi teknologi organik dan hayati merupakan salah satu upaya mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang bukan hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga kepentingan generasi mendatang. Pertanian yang bisa menghasilkan produk-produk bebas residu sesuai standar ekspor.
Untuk mengatasi keterbatasan lahan tanaman pangan, tahun ini pemerintah mempunyai program optimalisasi lahan rawa seluas 500 ribu ha. Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam menanam padi di lahan rawa pasang surut adalah adanya mineral pirit (FeS2). Bila mineral ini tersingkap dan bersentuhan dengan oksigen, tanah menjadi semakin masam atau pH-nya bisa anjlok di bawah 3,5. Idealnya, padi tumbuh di lahan dengan kisaran pH 5,5-6,5.
Dalam kondisi tanah yang masam, tanaman padi sulit menyerap hara. Padi kurang subur dan berwarna kekuningan. Biasanya, untuk meningkatkan pH tanah berpirit diperlukan aplikasi sekitar satu ton kapur dolomit. Namun cara ini tidak selalu mudah bagi petani. Kini dengan teknologi organik, hanya diperlukan beberapa kilogram bahan organik sebagai antipirit dan pembenah tanah.
Selain itu, petani padi di sentra produksi juga menghadapi serangan wereng batang cokelat (WBC). Secara langsung, hama ini mengisap cairan tanaman padi. Daun menguning, kering, dan akhirnya mati. Secara tidak langsung, hama ini bisa membawa virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput yang juga menyerang padi. Bahkan, pada serangan berat bisa menyebabkan puso atau gagal panen.
Untuk mengendalikan WBC, petani dapat memanfaatkan pestisida bahan kimia sintetis. Tapi kadangkala pengendalian dengan bahan kimia sintetis ini belumlah cukup. Diperlukan biopestisida untuk menekan risiko kerusakan tanaman padi karena serangan WBC. Biopestitida ini antara lain mengandung cendawan Metharizium spp. dan Beauveria bassiana yang efektif sebagai pengendali biologis WBC pada tanaman padi.
Ada lagi Fusarium oxysporum. Cendawan penyebab penyakit (patogen) ini tidak hanya menyerang tanaman pangan, tapi juga hortikultura dan perkebunan. Inang patogen ini antara lain bawang, pisang, kentang, tomat, kubis, semangka, pepaya, anggrek, cabai, ketimun, sawit, kelapa, lada, vanili, dan kapas.
Pengendalian cendawan ini dapat dilakukan dengan bahan kimia sintetis. Tapi dalam aplikasinya, petani sering kurang memperhatikan lima tepat: tepat dosis, waktu, cara, jenis, dan sasaran sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan produk-produk pertanian yang dihasilkan. Pengendalian dengan teknologi hayati seperti menggunakan bakteri antagonis dapat menekan penyakit tersebut. Di sisi lain tetap dapat mendorong pertumbuhan tanaman tersebut.
Terkait dengan hal itu, Asosiasi Bio-Agroinput Indonesia (ABI) menggelar Seminar Nasional dan Mini Expo bertema “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati.”
Gunawan Sutio, Ketua Umum Asosiasi Bio-Agroinput Indonesia (ABI) mengatakan, Tujuan diadakan seminar ini adalah untuk mengomunikasikan dan menyosialisasikan teknologi organik dan hayati dari produksi dalam negeri dalam pengendalian pirit, wereng batang cokelat, dan layu fusarium. Selain itu juga untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan parlemen terhadap pertumbuhan dan perkembangan produksi dan aplikasi teknologi organik dan hayati dari produksi dalam negeri. Kegiatan seminar ini juga dilengkapi dengan mini expo anggota ABI yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk organik dan hayati produksi dalam negeri.
Seminar menghadirkan tiga kelompok pembicara, kata Gunawan Sutio, yakni akademisi pakar ilmu tanah dan proteksi tanaman dari Fakultas Pertanian IPB Bogor, anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat pemerintah terkait, serta petani dan Pengamat Oganisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta petani yang mempraktikkan cara pengendalian hama penyakit dengan teknologi organik dan hayati.
Menurut Gunawan Sutio, pupuk atau pestisida organik atau hayati sangat dibutuhkan saat ini. Di luar saja kebutuhan akan pupuk/pestisida organik dan hayati setiap harinya mengalami peningkatan. Indonesia pun harus mulai beralih, mengingat kondisi tanahnya sudah rusak. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian harus memperhatikan dimensi keberlanjutan.
"Dalam pengertian mampu bertumbuh terus, ramah lingkungan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Melalui aplikasi teknologi organik dan hayati kita dapat mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang bukan hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang. Pertanian yang bisa menghasilkan produk-produk yang bebas residu sesuai dengan standar ekspor," ujar Gunawan Sutio pada Seminar Nasional dan Mini Expo “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati” di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Ibnu Multazam, Angota Komisi IV DPR mengungkapkan perlu dukungan untuk mengakselerasi penggunaan pupuk organik, salah satunya melalui pemberian bantuan combine harvester untuk mengembalikan jerami ke lahan. Pemerintah perlu mereformulasi komposisi pemupukan untuk meningkatkan unsur hara tanah. Pemerintah harus mendorong masyarakat melakukan pemupukan berimbang sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi, serta melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani untuk memproduksi pupuk organik yang baik.
"Pelaku bisnis organik dan hayati belum sebanyak kimia, tetapi untuk saat ini beberapa perusahaan pestisida/pupuk sudah mulai memproduksi organik dan hayati. Kalau yang menjadi anggota ABI, sudah ada 11 perusahaan yang memproduksi organik/hayati. Ini tentu kedepannya semakin bertambah, seiringnya perkembangan akan konsep organik dan ramah lingkungan," tutup Gunawan Sutio. (Arianto)
Ibu Negara Iriana Joko Widodo Tanam Mangrove di Pandeglang
Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang
Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) hari Senin, 11 Maret 2019, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Adapun agenda kunjungan kerja kali ini adalah melaksanakan penanaman mangrove di Pantai PLTU Labuhan, Kabupaten Pandeglang.
Hujan mengguyur lokasi acara saat Ibu Negara dan rombongan tiba sekira pukul 10.10 WIB. Namun, hujan tidak menyurutkan semangat Ibu Negara. Di tengah guyuran hujan, Ibu Iriana yang mengenakan jas hujan warna hijau toska, melakukan penanaman mangrove di tepi pantai.
"Hujan ini tidak mengurangi semangat dari kita semua para ibu-ibu, ada Ibu Menteri, Ibu OASE, Ibu-ibu dari Indonesia Power, Ibu Gubernur, dan Ibu Bupati semua yang hadir disini," ujar Ibu Iriana.
Pada kesempatan itu Ibu Negara menanam pohon bakau atau _Rhizophora mucronata_ dan pohon pulai atau _Alstonia scholaris_. Penanaman magrove ini ditargetkan mencapai sejuta pohon sebagai upaya meminimalisasi dampak gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai di Tanah Air.
Selain di Pantai PLTU Labuhan Kabupaten Pandeglang, pada saat bersamaan juga dilakukan penanaman mangrove di sembilan lokasi lainnya. Melalui _video conference_, Ibu Iriana pun menyapa para peserta penanaman mangrove tersebut.
"Ini semua ada total 53 ribu pohon mangrove serentak ditanam hari ini juga," ujar Ibu Negara.
Adapun sepuluh lokasi yang ditanami mangrove ini adalah di kawasan pantai Kabupaten Langkat Sumatra Utara, Kecamatan Pasir Saleti Lampung Timur, Lemah Wungkuk Cirebon Jawa Barat, Sawo Jajar Brebes Jawa Tengah, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Pohuwato Gorontalo, Donggala Sulawesi Tengah, Pantai Cereme Nusa Tenggara Barat, Teluk Ambon Maluku, dan Pandeglang Banten.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dari sepuluh provinsi, Pandeglang menjadi percontohan. Menurutnya, alasan dipilihnya mangrove adalah karena bisa menahan ombak yang sangat tinggi dan berpotensi tsunami hingga 88 persen.
"Apabila terjadi lagi bencana di kemudian hari kita sudah menyiapkan mitigasi bencana dan meminimalisasi korban yang berjatuhan," ungkap Ibu Iriana.
Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dalam acara ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.(Arianto)
Presiden Jokowi Gelar Silaturahmi dengan Petani Tebu
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan ratusan petani tebu yang hadir mewakili sejumlah provinsi di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 6 Februari 2019.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Presiden untuk lebih banyak mendengar sejumlah masukan, baik berupa kendala maupun usulan dari para petani tebu di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara mendapatkan saran pengembangan yang memang dibutuhkan untuk dapat mengetahui lebih banyak soal proses produksi para petani.
"Kalau bicara dengan pelaku-pelaku saya lebih cepat paham dan langsung ditindaklanjuti," ungkap Presiden.
Terkait hal itu, Mulyadi, petani tebu asal Jawa Barat menyarankan kepada Presiden untuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN. Ia menyebut bahwa di Jawa Barat terdapat tiga pabrik yang usianya sudah ratusan tahun.
"Rata-rata umurnya sudah ratusan tahun sehingga perlu diperbaiki. Harapan kami bisa dilakukan revitalisasi di Jawa Barat," ucapnya.
Kepala Negara sangat menyambut baik saran-saran yang diberikan kepadanya. Dirinya mengatakan akan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut dengan terlebih dahulu membicarakannya kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada perwakilan para petani tebu tersebut.
Reporter : Arianto
Presiden Jokowi Apresiasi Peran Penting Penyuluh Pertanian
Duta Nusantara Merdeka | Semarang
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ribuan penyuluh pertanian yang berkumpul di GOR Jatidiri, Karangrejo, Kota Semarang, hari Minggu, 3 Februari 2019.
Keberadaan para penyuluh pertanian tersebut, menurut Presiden, sangat penting untuk membantu para petani meningkatkan hasil pertanian. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 misalnya, produktivitas komoditas jagung meningkat yang ditandai dengan penurunan angka impor jagung dari 3,6 juta ton menjadi hanya 180 ribu ton saja.
"Saya lihat angkanya (2014) 3,6 juta ton. Tahun kemarin impor jagung kita 180.000 ton. Artinya kita sudah mengurangi hampir 3,4 juta ton impor jagung dari luar negeri. Itu keberhasilan bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam memperbaiki produksi," ujarnya.
Meski demikian, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh elemen terkait lainnya masih memiliki banyak pekerjaan di bidang pertanian. Persoalan pola tanam merupakan salah satu hal yang harus diberikan perhatian lebih.
"Produksi melimpah tapi tidak diatur tata waktunya yang terjadi adalah harga yang anjlok. Hati-hati. Pengaturan-pengaturan seperti itu perlu dilakukan," ujar Presiden.
Persoalan seperti itu misalnya terjadi pada komoditas cabai yang beberapa kali mengalami suplai berlebihan. Akibatnya, harga cabai beranjak naik.
"Komunikasi di antara kita di seluruh Tanah Air ini perlu. Jangan sampai produksi melimpah harga jatuh sehingga petani dirugikan," tuturnya.
Salah satu solusi yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah ialah mendorong industri pertanian untuk melakukan hilirisasi produk-produk pertanian. Melalui hilirisasi, para pelaku agrobisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri.
"Hilirisasi produk-produk pertanian ini memang harus dan inilah yang sedang kita siapkan," tutup Kepala Negara.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Reporter : Arianto