Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Tonin Tachta Singarimbun SH : Dino Patti Djalal sebaiknya Cari Lawyer Handal Untuk Bantu Menyelesaikan Tuduhannya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Meski nomor laporan belum muncul, tapi wartawan sudah tidak sabar menunggu keterangan kuasa hukum atas klien Fredy Kusnadi bicara. Sementara itu di ruang penyidik, Rabu (17/2) siang menerima pengaduan terhadap Hendri Badiri SIahaan SH dengan didampingi para saksi Julianta Sembiring SH dan Suta Widhya SH yang melaporkan tingkah Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. 

 "Dino Patti Djalal sebaiknya meminta jasa lawyer agar lebih terarah dalam menyatakan dugaannya terhadap klien kami yang dituduh sebagai mafia tanah. Janganlah sampai semua disuarakan lewat media sosial seperti Instagram dan Twitter.

 Ini sudah masuk dalam Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, Pasal 27 ayat(3) juncto pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU no. 11 tahun 2008 tentang UU ITE ." Ujar Ketua Kuasa Hukum Ir Tonin Tachta Singarimbun SH kepada awak media yang menunggu sejak pagi hari di ruang Press Room Bareskrim Polri. 
Tonin pun menyampaikan rasa tidak setuju atas"pangkat" yang disandangkan kliennya Tedy sekelas "kolonel" di media sosial oleh Dino. 

"Emangnya klien kami tentara atau dibekingi oleh tentara? Tidak ada itu. Anda bisa lihat sendiri tampang Fredy ini, apa ia punya potongan untuk disebut sebagai seorang mafia tanah?" Tanya Tonin. 

Sambil menunggu Hendri Badiri Siahaan SH yang menyampaikan laporannya di ruang penyidik, Ketua Tim Kuasa Hukum Tonin Tachta Singarimbun SH berharap agar Dino Patti Djalal agar berhenti untuk menyampaikan keluhannya di medsos.

Hingga pukul 16 sore akhirnya laporan polisi yang disampaikan oleh anggota Kuasa dari Andita's Law Firm yang dipimpin oleh Tonin, Hendri Badari Siahaan SH akhirnya keluar juga, yaitu
 No LP/B/0116/II/2021/Bareskrim.

"Maaf, tolong surat bukti LP ini jangan difoto ya, kawan - kawan. Anda silakan tanya langsung isi LP kami ke Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saja," Tutur Hendri kepada wartawan saat akhirnya ia selesai membuat LP atas nama kliennya, Fredy Kusnadi. **
Share:

Personil Polsek Perbaungan Mendatangi Korban Penganiayaan , Diduga Atas Perintah Kapolres Sergai??


Duta Nusantara Merdeka | Serdang Bedagai
Peristiwa Korban Jadi Tersangka Kembali Terjadi, Pengacara Korban Penganiayaan Desak Polsek Perbaungan Hentikan Proses Hukum Yang Dinilai Cacat Hukum.

Kepada Jurnalis Media ini Korban Penganiayaan yang Beralamat di Jl Gelatik Dusun I Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut tersebut Pada Selasa (16/2/2021) Mengatakan 

"Saya Sangat kecewa sekali atas terlambat nya proses hukum yang ada di Polsek Perbaungan, Saya berharap agar hukum tetap di tegakkan dengan benar dan baik".

Kejanggalan Terjadi Ketika Penyidik Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan terhadap seorang Ibu Rumah Tangga Nermal Jit Kaur (36) Korban Penganiayaan Diduga malah menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 310 dan 315 KUHP, Selasa (16/2/2021) Atas Laporan Balik dari Pelaku Penganiayaan. 

Terkesan Laporan Korban Penganiayaan di Polsek Perbaungan Berjalan Lamban Selama Hampir Lima Bulan. Sebelumnya, Nermal (Korban Penganiayaan) melaporkan Rocky Hidilon (Diduga Pelaku Penganiayaan) ke Polsek Perbaungan pada Kamis (24/9/2020) sekira pukul 13:06 Wib tertuang dalam laporan Nomor : STPL/231/IX/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN atas tuduhan penganiayaan.

Adapun Diduga Pelaku Penganiayaan Membuat Laporan Balik Ke Polres Serdang Bedagai dengan Laporan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan, laporannya Ke Polres Serdang Bedagai menuduh Dengan Kata kata Kasar dan Merusak Nama Baiknya Pelaku Penganiayaan.

Ada apa dengan Polsek Perbaungan pada hari Rabu (10/2/2021) sekitar Jam 15.00 Wib Sore Hari Menjemput Nermal Dirumahnya Oleh anggota kepolisian Perbaungan secara mendadak?? dengan alasan dipanggil Kapolres disimpang tiga rumah makan tanpa ada jadwal yang resmi. Kembali Nermal Mempertanyakan 

" Tetapi kenapa Saya menjadi tersangka di Polres Serdang Bedagai,” tanya Nermal sembari menitikkan air mata, Saya merasa kecewa dengan kinerja kepolisian terkait penganiayaan terhadap saya yang malah dijadikan tersangka atas laporan Pelaku di Polres Sergai Bedagai,” tambahnya.


Sementara itu, kuasa hukum korban Sukadamai Laia SH.MH dan Nelita SH memprotes keras proses Hukum yang dilakukan penyidik Polres Sergai, ia mendesak pihak kepolisian supaya laporan tersebut segera dihentikan karena tidak memenuhi unsur laporan penghinaan.

“Saya minta hentikan prosesnya, karena tidak memenuhi unsur laporan penghinaan, seharusnya permasalahan ini tidak berlarut-larut namun apa kenyataannya berbuntut panjang sehingga korban penganiayaan merasa trauma atas kejadian yang dialaminya,” pungkas pengacara senior ini tegas.

Terkait Hal ini Kapolres Sergai saat Dikonfirmasi Jurnalis Media ini Selasa Malam (16/2/2021) Mengatakan 

"Kedatangan Penyidik Kepolisian untuk Kebaikan Kedua Pihak yang Masih Berhubungan Saudara Sedarah dan Saya Sebagai Kapolres Serdang Bedagai akan Cek Langsung Kepada Kedua pihak apa permasalahan sebenarnya yang terjadi agar tidak terjadi salah paham atau salah tafsir, karena yang Bersangkutan (Pelaku Penganiayaan) ada membuat video pendek" Jelas Kapolres Serdang Bedagai saat dikonfirmasi. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Share:

Dino Patti Djalal Diduga Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Klien Dari Andita's Law Firm


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Yusri Yunus terkait ada 3 Aset Ibunda Dino Patti Djalal diserobot oleh mafia tanah tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Fredy Kusnadi, Klien dari Andita's Law Firm yang dipimpin oleh Ir Tonin Tachta Singarimbun SH. 

"Seperti yang diberitakan oleh media massa pada Rabu (10/2) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus telah berujar minimalis ada 3 laporan berkaitan dengan dugaan pemalsuan sertifikat tanah dan bangunan milik orang tua mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal. Tiga aset milik orang tua Dino Patti Djalal telah berubah kepemilikan." Jelas Suta Widhya SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum dari Andita's Law Firm. 

 Yusri di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (10/2) 10 Februari 2021 merinci tiga sertifikat tanah dan bangunan atas nama orang tua Dino Patti Djalal yang telah berganti kepemilikan. Pertama, yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 
Kedua, yang berlokasi di kawasan Kemang, Mampang, Jaksel. Hal serupa pun dilakukan pelaku guna mengambil alih tanah disana. 
Kemudian ketiga, yang berlokasi di daerah Cilacap. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus ini.

"Adapun modus operandinya, ada orang mengaku akan membeli tanah tersebut, namun kemudian memalsukan sertifikat tanah. Diawali dengan cara tawar-menawar akan membeli tanah dari ibu saudara DPJ tersebut. Kemudian dengan meminjam sertifikat dan mengubah identitasnya sesuai nama orang tersebut untuk membuat sertifikat hak milik," Jelas Suta.

Untuk memuluskan laporan Polisi (LP), maka Julianta Sembiring SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP /860/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 13 Pebruari 2021 terkait perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Dino Patti Djalal diduga melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini memenuhi Pasal 27 ayat (3)jo. Pasal45 (3) dan atau Pasal 28 ayat (2)jo Pasal 45 A ayat (2)UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang 6 perubahan atas UU nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE." Tutup Suta Widhya SH.

Dirinya mengaku tidak kuatir dengan nuansa di luar hukum yang mungkin akan menjadi dampak dari laporannya. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah orang sembarangan. Dari data yang ada dalam rekam jejak Dino Patti Djalal adalah orang dekat kekuasaan sekitar lebih 7 tahun silam. **
Share:

Pembelaan Hukum Mayjen TNI Purn. Adam Rahmat Damiri Dihalangi Penyidik Gedung Bundar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pembelaan Hukum
Mayjen TNI Purn. Adam Rahmat Damiri
Dihalangi Penyidik Gedung Bundar

Oleh
Ir Tonin Tachta Singarimbun SH

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya Mantan Direktur Utama Asabri oleh Penyidik Kejaksaan Agung penuh dengan kejanggalan dan skenario yang kasat mata. Mulai dari keterangan pers hari ini oleh Humas Kejagung menyatakan kerugian sementara negara dihitung oleh Jaksa dan hingga belum selesainya perhitungan oleh BPK.

Sebelum ditetapkannya kerugian Negara dapat ditetapkan tersangkanya akan menjadi parodi tipikor menunjukkan belum cukupnya alat bukti minimum 2 sesuai dengan KUHAP. 

Menjadi pertanyaan dari Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH, apa sebenarnya alat bukti Jaksa Gedung Bundar? Wong sudah memiliki kewenangan dan kekuasaan tapi masih melakukan kriminalisasi menahan Pak Adam Rahmat Damiri dan kawan kawan sehingga dengan demikian ini sudah menyimpang dari KUHAP dan tidak ada kewenangannya yang khusus dapat membaju-orange-kan sebelum ada kepastian alat bukti.

Apakah nanti alat bukti berupa kerugian itu dibuat atau ditemukan setelah ditahan atau ditetapkan tersangka? 

Dua Direktur Utama Asabri diselkan oleh Penyidik seolah-olah terjadi tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dengan demikian tidak salahlah bila Pak Adam R Damiri meminta Bantuan Hukum Mabesad sejak hari Jumat lalu menjadi Kuasa Hukum dan meminta Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH dkk dari ANDITA'S LAW FIRM . 

Tonin dkk., sudah mendapat kuasa dari NY. Kun Kuadiah istri Tersangka Adam R Damiri dan mendapat kendala untuk penandatangan Surat Kuasa yang terhambat karena birokrasi Gedung Bundar dan Rutan Kejagung yang tidak mengizinkan penandatanganan sebelum 14 hari masa penahanan.

Jaksa Satria tidak memberikan celah kepada Tonin untuk memenuhi syarat Rutan harus ada pendampingan atau surat pengantar guna ditanda- tanganinya surat kuasa Adam R Damiri kepada advokat ANDITA'S LAW FIRM tersebut dengan alasan covid. 

Jadi covid dibuat menjadi alasan untuk tanda tangan surat kuasa oleh Penyidik? Sungguh sebuah ironi. **



Penulis  Adalah Advokat
 Ir Tonin Tachta Singarimbun SH
ANDITA’S LAW FIRM


Share:

Sidang Pembajakan Film Visinema Pictures Kembali Digelar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Visinema Pictures resmi menggiring tersangka pembajakan film – film karya Visinema Group, berinisial AFP ke meja hijau untuk diadili di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis ini (28/1).

Sidang lanjutan ini merupakan upaya yang dilakukan demi melindungi intellectual property (IP) para kreator Indonesia, Visinema Pictures terus berkomitmen untuk memerangi tindak kejahatan film yang masih marak terjadi di era digital ini. 

Diketahui, sebelum memasuki persidangan pertama, tersangka pembajakan AFP telah berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB. Pelaporan kasus ini sudah dilakukan sejak 20 Juli 2020.

Karya Visinema Pictures yang dicuri, diunggah, serta ditayangkan secara ilegal di platform website  bernama DUNIAFILM21 adalah, Keluarga Cemara. Film yang meraih 1,7 juta penonton bioskop di awal tahun 2019 itu diputar secara utuh atau ditayangkan secara online dengan cuma-cuma bagi pengunjung website tersebut.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, dalam penelusuran kasus pembajakan ini AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan import sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film-film tersebut cukup terkenal.

CEO dan Founder Visinema, Angga Dwimas Sasongko pun mengatakan bahwa, sidang ini mewakili seluruh kreator di Indonesia, yang hasil karyanya telah dibajak. Pembajakan film menurutnya adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditolerir dan Visinema berkomitmen untuk terus mencari dan memproses siapapun yang telah melakukan pembajakan IP.

“Ini babak baru perlawanan kita terhadap pembajak film. Perbuatan yang melawan hukum selayaknya memang dibawa ke pengadilan. Saya berharap prosesnya berjalan adil dan dapat memberikan preseden penegakan hukum pada pembajakan karya cipta yang selama ini selalu dipandang sebelah mata. Saatnya karya cipta Indonesia dihargai di negaranya sendiri,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya. Kamis (28/01)

Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian, katanya, tersangka juga dikenakan  Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Apabila dalam persidangan tersangka terbukti bersalah, lanjut Angga, maka ia akan dikenakan sejumlah pasal di atas dengan maksimal denda sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Angga pun turut mengimbau semua kalangan agar terus mendukung dan menghargai semua karya cipta anak bangsa dengan cara mengakses segala Kekayaan Intelektual secara sah dan legal pada platform online yang telah memiliki izin terhadap penayangan Kekayaan Intelektual seperti musik, video, film dan lainnya. (Arianto)

Share:

Tim Hukum SN-KT Serahkan Berkas Perkara ke MK Sebagai Pihak Terkait


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tim hukum calon bupati-wakil bupati Malaka 01 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) menyerahkan berkas permohonan sebagai pihak terkait di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (20/1) pagi.

"Hari ini kami memasukkan permohonan sebagai pihak terkait berdasarkan registrasi perkara Kabupaten Malaka dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021. Syarat-syaratnya sudah kami lengkapi semua dan terkonfirmasi semua oleh Mahkamah Konstitusi."Ungkap Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, salah satu kuasa hukum SN-KT.

Sebagai informasi, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran MPH atau SBS dan Wendelinus Taolin atau WT mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perolehan suara pilkada 2020.

Sebelumnya KPU Malaka telah menetapkan hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03 Wita.

 Sebagai kuasa hukum SN-KT Agustinus Nahak menjelaskan bahwa pilkada kabupaten Malaka sangat demokratis dan transfaran. Pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Malaka sudah bekerja secara profesional.

Memperkuat informasi data bahwa pihak Dukcapil kabupaten Malaka mengatakan bahwa menerima DPT dan NIK siluman dari pihak SBS sehingga berakibat kadis Dukcapil Malaka minta maaf ke KPU kabupaten Malaka.

"Kami yakin bahwa permohonan SBS akan ditolak karena banyak hal. Sudah jelas tidak masuk ranah MK melainkan KPU kabupaten Malaka dan Bawaslu kabupaten Malaka. Siluman DPT dan NIK sebenarnya itu tidak ada melainkan mereka yang bawa dan ciptakan." Tegas Nahak. **
Share:

PB PARFI Akan Tempuh Jalur Hukum Bagi Penyelenggara Pencatut Atribut Logo


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Organisasi profesi keartisan film yang terbesar dan tertua di Indonesia, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)  Pimpinan Alicia Djohar melalui Ketua Humas, Evry Joe, mempertegas dan kembali melarang pihak penyelenggara kegiatan  untuk tidak memakai logo atau mencatut atas nama PB PARFI.

Pernyataan  ini muncul dikarenakan banyaknya pihak – pihak secara ilegal Penyelenggara kegiatan yang banyak mencatut logo PARFI serta mengatasnamakan PB PARFI .

Evry Joe, Rabu (30/12) Mengungkapkan bahwa, PB PARFI yang sah telah memiliki ketetapan Badan Hukum telah tercatat di Kemenkumham RI serta telah membentuk LBH Hukum.  

PB Parfi akan menempuh jalur hukum kepada pihak – pihak pencatut logo dan nama PB PARFI

“ Saya menghimbau kepada pihak–pihak tanpa sepengetahuan PB PARFI untuk menghentikan hal tersebut, karena mengingat bahwa PB PARFI telah mendapatkan legalitas Kemenkumham RI dengan ini bahwa PB PARFI yang sah bersekretariat di gedung pusat perfilman H. Usmar Ismail lt. 4, Kuningan, Jakarta Selatan ” Tukasnya.

"Siapapun diluar sana yang untuk mencoba memakai logo PARFI atau nama PARFI akan berhadapan dengan hukum. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya sebagai humas PARFI, seyogyanya, selayaknya menyampaikan hal baik tersebut terlebih dahulu sebelum bidang hukum LBH Hukum yang sudah terbentuk  di PB PARFI dibawah pimpinan  Ketua umum Alicia Djohar dan sekretaris bapak Gusti Randa SH.MH, Saya sekali lagi menghimbau untuk  menghentikan setiap kegiatan atau apapun namanya memakai nama PARFI, PB PARFI atau logo PARFI sejenis apapun saya sekali lagi mengharapkan hentikan sebelum berhadapan dengan hukum. Saya humas Parfi Evry Joe. “ menutup pernyataannya.

Persatuan Artis Film Indonesia atau yang disingkat PARFI adalah sebuah organisasi yang menaungi para peseni-peran (aktor/aktris) film, baik di Jakarta maupun yang ada di cabang – cabang PARFI daerah seluruh Indonesia.

Kehadiran PARFI ditengah masyarakat peseni-peran film ini dimaksudkan agar aktor/aktris mendapat pengayoman, pembinaan, peningkatan kapasitas diri sehingga dapat terus berkarya, menjaga pertahanan budaya bangsa melalui perfilman nasional secara optimal, profesional, berintegritas dan berkeadaban.

Sejak PARFI  berdiri 1956 telah banyak mengalami momentum penting dalam perjalanannya.

Sebagai sebuah organisasi yang sudah melengenda dibutuhkan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam mengelolanya. Untuk itu, PARFI dibawah kepemimpinan Alcia Djohar ini bertekad untuk menyatukan kembali potensi positif para anggotanya, agar tujuan mulia organisasi ini dapat dicapai. **
Share:

Jefri Suprayogi Dilapor ke Poldasu Diduga Tuduh Wakapolsek Helvetia Lakukan Pemerasan dan Perampasan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Waka Polsek Helvetia, AKP Dedi Kurniawan, melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dialaminya ke Dit Reskrimsus Polda Sumut, Rabu (16/12/2020).

Melalui kuasa hukumnya, Joko Pranata Situmeang SH MH, melaporkan Muhammad Jefri Suprayogi (35) warga Jalan Pembangunan, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

“Laporan itu berkaitan dengan statement terlapor Muhammad Jefri Suprayogi yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, yang menuduh bahwa klien saya AKP Dedy Kurniawan melakukan pemerasan dan perampasan,” kata Joko.

Dalam penuturannya, Joko mengungkapkan bahwa Jefri menuduh AKP Dedi Kurniawan telah menerima uang cash yang diberikan langsung oleh terlapor sebesar Rp200 juta serta menggunakan mobil Pajero Sport yang diamankan milik terlapor dengan mengganti platnya.

“Jelas, tuduhan yang disampaikan terlapor kepada masyarakat membuat klien kita (AKP Dedi Kurniawan) resah dan dicemarkan nama baiknya. Dan Semua itu bisa dibuktikan dari CCTV apakah mobil Pajero itu pernah digunakan atau tidak serta pertemuan antara klien saya dengan terlapor,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, Joko juga membantah Waka Polsek Helvetia itu turut menggunakan handphone milik terlapor. Menurutnya, masalah handphone milik terlapor sebagaimana yang dituduhkan tidak pernah ada di Polsek Helvetia dan semua itu bisa dibuktikan berdasarkan dari berita acara penyitaan yang ditandatangani terlapor Jefri.

“Sehingga bisa saya simpulkan bahwa tuduhan yang disampaikan terlapor Jefri tidak benar dan sungguh keji. Akibat tuduhan ini membuat klien saya tercemar nama baiknya,” akunya sembari menunjukkan bukti surat laporan Polisi dengan nomor : STTLP / 2378 / XII / 2020 / SUMUT / SPKT “III” terkait peristiwa pidana UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 dengan terlapor Muhammad Jefri Suprayogi.

Joko menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa terlapor Jefri pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Medan karena terlibat kasus komplotan penggelapan mobil mewah.

“Perlu juga saya tambahi kepada rekan seprofesi agar selalu mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Jangan langsung menuding seakan-akan klien saya melakukan semua tuduhan tersebut. Kita harus lebih hati-hati untuk membuat statement di depan khalayak ramai, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang,” pungkasnya. **


Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

PT. Semen Indonesia Logistik Bersama Kejari Jakarta Selatan Gelar Perjanjian Masalah Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Selatan
PT.Semen Indonesia Logistik (Silog) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menggelar perjanjian kerjasama, tentang penanganan masalah hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung di Aula Kejari Jakarta Selatan, pada hari Rabu (16/12), yang di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Anang Supriyatna dengan Direktur Utama PT.Semen Indonesia Logistik Ilhamsyah Mahendra.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam bidang Perddata Dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dan bidang Datun baik di pengadilan maupun diluar pengadilan oleh PT.Semen Indonesia Logistik (Persero) yang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT.Semen Indonesia Logistik (Persero) Ilhamsyah Mahendra mengatakan guna untuk melancarkan usaha bisnisnya (Silog) berjalan lancar maka pihaknya bersinergi dengan Kejari Jakarta Selatan dalam masalah hukum.

"Kita ada inisiatif untuk bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," tutur Direktur PT Silog Ilhamsyah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Anang Supriyatna,SH.MH, menyampaikan bahwa bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara, perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah berdasarkan SKK (Surat Kuasa Khusus), baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. **

Wartawan DNM : Widuri / Imam Sudrajat
Share:

Korban Penipuan Arisan Online Penuhi Panggilan Penyidik Restabes Medan.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Jelita fortuna (22) korban penipuan arisan online yang di kelola oleh pelaku bernama Nadya Damaya thores (23) memenuhi panggilan penyidik restabes medan dengan nomor surat :B/6248/X/RES 1.11/reskrim perihal perkembangan hasil penelitian laporan,dengan surat laporan polisi nomor:LP/25/75/X/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 16 oktober 2020 pelapor a.n Jelita fortuna.

Didepan penyidik Jelita fortuna (korban) mengatakan telah menjadi korban penipuan arisan online dengan salah satu owner/pemegang arisan online",sebut saja Nadya Damaya Thorres (23)",yang sudah menipu saya dengan dalih arisan online dan iming iming yang menjanjikan,total kerugian yang saya alami Rp 16.380.000juta diruang pemeriksaan unit pidum/Ruang unit Idik II Sat.reskrim polrestabes medan pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020.

Bukan cuma saya saja yang menjadi korbannya,sudah banyak orang yang menjadi korban si nadya itu.


Inilah jumlah kerugian dan nama nama korban penipuan arisan nadya.
List UM member Nadya : 
1. Brightta siagian 6.950.000 
2. Monica 4.500.000
3. Tina 10.500.000
4. Elshadai 16.450.000
5. Eliya 1.650.000
6. Cassia 5.800.000
7. Hendra 4.000.000
8. Aloina 26.000.000
9. Okta 6.200.000
10. Wi 26.550.000
11. Desy 1.410.000
12. Lia apriani 3.600.000
13. Alya 3.400.000
14. Emay 10.000.000
15. Risma 6.300.000
16. Deny 43.500.000
17. Evi 48.720.000
18. Jelita 16.380.000
19. Nike 8.515.000
20. Yurike 2.000.000
21. Margareth 19.800.000
22. Mela Sinaga 8.000.000
23. Livia 4.200.000
24. Novilia Sirait 1.110.000
25. Intan 1.950.000
26. Refina 13.550.000
27. Stefani 1.650.000
28. Vica 1.700.000
29. Abella: 17.110.000
30. Inca : 3.150.000
31. Imam permadi 4.000.000
32. Andela Saragih : 12.000.000
33.Lieola maysella: 3900.000
34. Helmina H : 12.000.000
35. Chris : 26.000.000
36. Weldy : 15.000.000
37. Anggi rakasiwi : 2.250.000
38. Sri Astuti : 26.500.000
39. Soufika: 1.350.000
40. Dara 1.225.000
41. Wenny 6.960.000
42. Stevani 41.705.000
43.Dona/fika 20.000.000
44. winnie 19.000.000
45. Bella 23.830.000
46. Regina 7.500.000
47.tampubolon 4.500.000
48. Yayang 5.000.000
49. Linsa 4.400.000
50. Devi Trisnawati 900.000
51. Inka 12.600.000
52. Eta 8.400.000
53. Octa pebriliani 1.000.000
54. Septi purna wiranti 1.295.000
55. Laila :1.000.000
56. Timo : 900.000
57. Vee : 550.000
58. Nisa : 900.000
59.Ineke: 2.875.000
60. Desy Ginting : 2.400.000
61. Jhon R : 20.000.000
62. Sirait : 8.000.000
63. Glo : 5.820.000
64.grace : 3.650.000
65. Isyfa : 30.000.000.

Sebelum nya saya dan korban korban yang sudah sempat mencoba untuk bermediasi dengan orang tua Nadya, tapi etikad baik dari orang tua si nadya tidak ada,malah kami di bentak bentak dan di tantang,"silahkan kau lapor atas dasar apa kau melapor," la saya dan kawan kawan melapor karena anak bapak sudah menipu kami,"cetus Jelita fortuna dengan kesal.

Disisi lain atas dugaan para korban ada indikasi pelaku tidak sendiri.

Kenapa saudara laki laki pelaku dalam masalah kasus yang menjerat kakaknya atas tindak penipuan, kok malah liburan ke bali."ada apa ini."

Setelah menghadiri panggilan dari penyidik restabes medan Jelita fortuna (22) korban menceritakan pada wartawan bahwasan nya Jelita fortuna (korban) Harus menyertai bukti bukti yang kuat masih butuh bukti apa lagi sih pak. Apa kurang jelas bukti, saksi pun juga saya hadirkan. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

KAUM Mengecam Tindakan Penculikan Dan Penembakan Terhadap Rombongan HRS


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) mengecam tindakan penculikan dan penembakan yang terjadi terhadap ronbongan Imam Besar Habib Rizieq Sihab dan menewaskan 6 orang anggota FPI yang terjadi di pintu Pol Cikampek, Jawa Barat pada Senin, 7 /12/2020.

Yusri Fachri, Kadiv Litigasi KAUM menyatakan, Usut tuntas penembakan 6 orang anggota FPI dengan membentuk Tim Independen Pencari Fakta, karena diduga terdapat banyak kejanggalan. 

"Apabila terbukti ada penculikan dan penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi, maka KAUM meminta copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya", tegas Yusri.

"KAUM mengecam keras tindakan penculikan dan penembakan yang menewaskan 6 orang anggota FPI yang mengawal IB HRS di Tol Cikampek itu, tutup Yusri.

Terpisah, Eka Putra Zakran, Kadiv Infokom KAUM menerangkan, KAUM turut berduka atas peristiwa penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap rombongan HRS itu.

Peristiwa penembakan sadis tak beradab seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, sebab mereka yang ditembak bukanlah anggota Terorisme atau Saparatisme dan bukan pula musuh negara.

Apa yang terjadi kepada rombongan HRS di pintu Tol Cikampek merupakan sebuah peristiwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Pemerintah dalam hal ini Presiden harus membentuk tim pencari fakta guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya dalam peristiwa penculikan dan penembakan tersebut. 

Disamping itu pada pokoknya KAUM mengecam keras atas terjadinya perbuatan biadab dan tak berprikemanusiaan itu. Bagaimana mungkin orang tak bersalah ditembak mati, ini jelas pelangaran berat dan pelakunya wajib diproses dan diberi hukuman berat juga tegas pengacara KAUM tersebut (Epza). **
Share:

Hotma Paris: Keluarga Hashim Tidak Terkait Ekspor Benur Lobster


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga seorang politisi Gerindra adalah satu dari tiga anak Hashim Djojohadikusomo dan saat ini merupakan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait hal diatas, Saraswati berpasangan dengan calon Wali Kota Tangsel Muhamad. Tak hanya itu, Pasangan calon ini diusung oleh  PDIP, Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura.

Selanjutnya, Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo tidak ada keterkaitan atas ekspor benur lobster. 

"Bahwa sampai saat ini, PT Bumi Sakti Muara, perusahaan milik Hashim belum berhasil melakukan ekspor, karena ada 4 (empat) surat izin yang belum dimiliki perusahaannya, untuk melakukan ekspor," kata Hotman saat konferensi pers di Jet Ski Café di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan Jakarta Utara. Jum'at (04/12)

Disaat yang sama, Hasyim menambahkan, Dia minta Tempo untuk minta maaf, karena berita yang dimuat Tempo tanpa konfirmasi kepadanya.


Sementara itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, Saya bisa pastikan sampai saat ini PT Bima Sakti Mutiara belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

Karena itu, kata Sara, dia pun membantah keterkaitan PT Bima Sakti Mutiara dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebab kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, kata Sara, Semua perusahaan yang mendaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara melalui proses yang sama, sama sekali tidak ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur. 

Namun, katanya, seiring penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader Partai Gerindra dikait-kaitkan dengan PT Bumi Sakti Muara.

"Padahal, Saraswati sudah menjelaskan bahwa perusahaan milik ayahnya itu tidak terkait dan tidak bergerak di bidang ekspor lobster, melainkan hanya budi daya lobster," pungkasnya. (Arianto)


Share:

GAAS Konsolidasi dan Silaturahmi Bersama Rizal SH, MH, MKN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bersama Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mengadakan diskusi di rumah Makan Dapoer Selan Semarang Green Garden Jakarta Barat. Diskusi pengurus DPP GAAS kali ini bareng bersama Rizal,SH,MH,MKN dari Bandung. 

Pengurus Dewan Pimpin Pusat Gerakan Advokat & Aktivs menerima kedatangan tamu dari Bandung Rizal,SH,MH,MKN bersama Istri dalam Agenda berlibur dan silaturahmi di rumah kediaman Asan Hondir selaku Wakil Jenderal DPP GAAS yang berlokasi di Jalan Green Garden RT.13/03 Kedoya Utara Kec Kb.Jeruk Kota Jakarta Barat.

Dalam pertemuan Silaturahmi ini Dewan pimpinan Gerakan Advokat & Aktivis diwakili Wabendum Rya.Q,Wakil Sekjend DPP GAAS Asan Hondir,Wakil Ketua Umum DPP GAAS Agus Syarifuddin,Wakil Ketua Umum DPP GAAS Sapto Wibowo Sutanto dan Ketua DPP GAAS Bidang Zainal Abidin berdiskusi Langsung bersama Rizal,SH,MH, mengenai seputar profesi advokat dan Aktivis serta Peran Aktif dan langkah sepak terjang Program kerja

"Adalah suatu kebanggaan dan Apresiasi yang sangat luar biasa atas kehadiran para pengurus DPP GAAS yang begitu cepat,tanggap dan respon atas kehadiran saya beserta istri bersilaturahmi kerumah Asan Hondir sekaligus sebagai wakil Sekjend DPP GAAS dengan mensaji menu masakan Dapoer Selan Semarang ala Asan Hondir dan istri "Ujar Rizal 



"Selain itu, yang menarik perhatian adalah saya bangga dengan Hadirnya GAAS di Jakarta ini dengan Gabungan Advokat dan Aktivis menjadi satu Gerakan Advokat dan Aktivis yang mengandung makna yang sangat mendalam dengan satu kalimat GAAS (Gerakan Advokat & Aktivis) serta akan membantu membangun serta jaringan Ormas GAAS di tingkat Kota Bandung bersama rekan rekan para Advokat dan aktivis di Kota Bandung, baik tingkat Kota maupun tinkgat Kabupaten, " lanjut Rizal. 

Rizal ,SH,MH,MKN Menambahkan pentingnya kehadiran GAAS,terutama dibidang hukum khususnya di ibu kota Jakarta ini. Masyarakat Jakarta khususnya di setiap Desa/Kelurahan supaya dapat menciptakan rasa aman serta kenyamanan dalam hidup bermasyarakat,agar rasa keadilan lewat hukum bisa ditegakan dengan seadil adilnya terutama bagi masyarakat yang perlu perlindungan dan bantuan hukum lewat hadirnya gerakan advokat & Aktivis. 

Selain itu dengan hadirnya GAAS serta dengan adanya advokat dan Aktivis ini sebagai upaya ‘Kepedulian Sosial’ atas perlunya Hukum Baik ditingkat Provinsi,Kota maupun kelurahan setempat yang ada di setiap wilayah masing-masing. Dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat Jakarta dan Kota lainnya termasuk dengan Aparat Penegak Hukum.

"Baru sekedar obrolan dan rencana beliau pak Riza juga ingin bantu untuk bangun GAAS di Bandung pak. Namun, harapan dan doa saya semoga terlaksana," kata Zainal Abidin, Ketua Media Center GAAS. **
Share:

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel




Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi


Share:

Iqbal Sulam: Mengecam Keras Segala Tindakan Kekejaman, Kebencian dan Teror


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) & Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) bersama ini menyatakan seruan moral, keprihatinan, dan penyesalan kami atas tragedi pembakaran pos pelayanan warga gereja di Dusun Lewinu, desa lemba tonga, paloli, kabupaten sigi, Sulawesi Tengah.

"Selain itu, Kami mengecam dengan sangat penganiyaan yang di lakukan oleh orang tak dikenal (OTK) yang telah menghilangkan nyawa secara mengenaskan di Dusun Lewinu tersebut, pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.00 wit," kata KH. Ir. Iqbal Sulam, Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan dalam keterangan tertulis. Selasa (01/12)

Atas kejadian tersebut, kata Iqbal, kami dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang tergabung bersama Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) menyatakan pernyataan sebagai berikut :

Pertama, Menyatakan perasaan dukacita dan Simpati mendalam terhadap korban dan keluarganya serta seluruh warga masyarakat yang terdampak. Bersama keluarga yang berduka, kita berdoa agar Tuhan yang maha kuasa memberi penghiburan bagi keluarga yang berdukacita dan saudara-saudara yang meninggal diberikan tempat terbaik di sisinya.

Kedua. Mengecam keras segala tindakan kekejaman, kebencian dan teror yang tidak manusiawi, karena merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Ketiga. Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga masyarakat terdampak yang dengan cepat telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta pemerintah kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai langkah penanganan peristiwa ini serta perlindungan bagi seluruh warga masyarakat.

Keempat. Mengharapkan pemerintah dan kepolisian kabupaten Sigi Sulawesi Tengah segera mengungkap pelaku tindakan keji ini, menindak sesuai hukum dan prosedur yang berlaku, serta mengusut dan membasmi jaringan-jaringan kejahatan ini, juga terus meningkatkan langkah antisipatif terhadap gerakan radikalisme dan terorisme yang masih ada sampai saat
ini, agar peristiwa yang terjadi di Lewinu, lemba tonga tidak terulang kembali dan

Kelima. Menghimbau kepada seluruh lembaga keagamaan beserta seluruh umat dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi , menjaga kerukunan, persaudaraan dan keutuhan NKRI, serta menyerahkan penanganan maşalah ini kepada pihak yang berwenang.

"Terkait hal diatas, Kami mengajak seluruh lembaga keagamaan beserta seluruh tokoh Agama, umat dan masyarakat untuk bekerja sama membangun jejaring keamanan dan koordinasi dalam upaya mencipatakan keamanan di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dalam semangat
Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Kantor Hukum EPZA Ajukan Perundingan Bipartit ke PT. Laut United.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan Bipartit Kepada Pimpinan PT. Laut United melalui Kantor Pos Indonesia Medan pada Selasa, 24/11/2020.

Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan pengusaha.

Menurut Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, bahwa Perundingan Bipartit merupakan upaya-upaya terbaik diluar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang, jelas Pengacara Peradi Angkatan 2015 ini.

"Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami sdr. Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya persuasif, tinpal Kadiv Infokom KAUM ini.

Sejak dari awal kuasa sampai saat ini kami dari Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik. 

Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan.

Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala batu saja yang dikedepankan. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik.

Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.

Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan Bipartit ini kami tembuskan juga kepada: Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta Klien yang bersangkutan, beber Epza.

Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan Perundingan Bipartit, tutup Epza. **
Share:

Ajukan Perundingan Bipartit Kepada PT Laut United, EPZA Serahkan Surat Kepada Saleh Partaonan Daulay


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan Bipartit Kepada Pimpinan PT. Laut United melalui Kantor Pos Indonesia Medan. Sementara itu, tembusan surat untuk DPR RI diterima langsung oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, MAg M.Hum MA, Plh. Fraksi PAN/Anggota Komisi IX DPR RI di hotel Madani Medan pada Selasa, 24/11/2020.

Penyererahan surat tembusan ini bagian dari komitmen kami dalam menegakkan hukum, mempertahankan serta memperjuangkan hak-hak klien selaku pekerja/buruh yang terzalimi.

Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan pengusaha.

Menurut Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, bahwa Perundingan Bipartit merupakan upaya-upaya terbaik diluar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang, jelas Pengacara Peradi Angkatan 2015 ini.

"Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha  untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami sdr. Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya persuasif, tinpal Kadiv Infokom KAUM ini.

Sejak dari awal kuasa sampai saat ini kami dari Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik. 

Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan.

Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala batu saja yang dikedepankan. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik.

Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.

Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan Bipartit ini kami tembuskan juga kepada: Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta Klien yang bersangkutan, beber Epza.

Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan Perundingan Bipartit, tutup Epza. **
Share:

Tidak Beretikad Baik, Kantor Hukum EPZA Somasi Kedua PT. Laut United


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran, SH & Associates (EPZA) kembali layangkan Surat Teguran/Somasi Kedua dan Terakhir terhadap PT. Laut United karena dinilai bandal, arogan, tidak kooperatif dan gagal paham dalam menyikapi upaya penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial antara Rusman Sitohang, pekerja/buruh dengan PT. Laut United selaku Tersomasi.

Bahwa upaya-upaya persuasif dan dialogis sudah kami lakukan secara maksimal, tapi tidak mendapat respon positif sedikitpun dari pihak perusahaan, ujar Advokat Eka Putra Zakran alias Epza yang merupakan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan itu.

Baru kali ini saya aneh melihat pimpinan perusahan, tidak ada etikad baiknya. Kalau dibilang kurang pengetahuan, tampaknya berpendidikan, tapi entah mengapa perusahaan ini sulit sekali diajak bicara, seperti ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi, atau jangan-jangan perusahaan ini perlu diberi pembinaan hukum, pungkas Epza yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi pada Korps Advokat Alumni UMSU.

Sudah tiga kali kami datang menghadap ke perusahaan Tersomasi, nun di jalan Gabion, Bagan Deli, Pinggir Laut Belawan sana. Bagus-bagusnya kami datang mengajak mereka berdialog tapi dihadang dengan bermacam-macam alasan.

Pertama kami datang yaitu hari kamis, dari pos sekuriti kami telepon namanya pak Hendrik, beliau jabatannya adalah Manager, setelah bicara beberapa menit, beliau bilang nanti hubungi balek, tapi setelah itu tak mau mengangkat telepon lagi, begitu juga dengan buk Ririn, jabatannya adalah Personalia, tapi perlakuannya juga sama.

Selanjutnya untuk yang kedua hari Jumat, kami datang lagi juga dihadang oleh pihak sekuriti, pengawas gudang pak Mardi dan Pengawas lapangan pak Lindung Siregar, berdebat-berdebat tapi tak ada solusi. Akhirnya kami ikuti pesan pak Lindung Siregar supaya mengajukan surat kepada Tersomasi.

Nah, hari sabtu sore kami datang membawa surat dengan harapan agar pihak perusahaan kooperatif dan akomodatif terhadap apa yang sudah diperjanjikan yaitu menerima surat kami, namun faktanya baik Lindung Siregar ataupun sekuriti yang bertugas sore itu justru tidak mau juga menerima surat dengan alasan takut dipecat oleh pihak Tersomasi.

Disitu sempat terjadi sedikit keributan dan akhirnya pihak sekuriti mengusir kami dengan menutup pintu gerbang perusahaan sekaligus membuang surat yang sudah kami ajukan. Untuk gambar dan atau vidionya sebagai bukti sudah ada sama kami. Artinya tidak ada etikad baiknya sedikitpun, makanya saya bilang perusahaan itu perlu pembinaan hukum, pungkas Epza.

Tidak berhenti sampai disitu, hari senin pagi kami coba konfirmasi melalui pak Julpahri Siagian, jabatannya Direktur untuk mencari silusi terbaik, tapi jawabnya, udah libatkan saja Disnaker, katanya.

Makanya senin, 15 November 2020, kita layangkan surat Teguran/Somasi pertana dengan Nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 tertanggal 12 November 2020 melalui Pos Ekpres, tapi alhasil, Rabu, 19 November 2020 bukannya diterima, justru surat somasi (1) dikembalikan ke Kantor Hukum EPZA, aneh kan? Ya aneh kalilah namanya itu, tanya Epza. 

Berhubung karena surat somasi pertama dikembalikan, maka hari ini Jum'at, kami layangkan somasi Kedua dan Terakhir dengan Nomor Surat: 151/SPTS/EPZA/VI/2020. Somasi pertama kemaren waktunya 3 x 24 jam, kalau somasi terakhir ini temponya cukup 2 x 24 jam. Apabila tidak diindahkan maka akan ditempuh jalur hukum, baik secara Perdata maunpun Pidana, tegas Epza.

Disini perlu juga saya sampaikan, sebenarnya dari awal niat kita bagus. Kita kan mau cari win win solution, bukan mau perang urat saraf, karena kita mau mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar perselisihan atau silang pendapat ini cepat selesai, tapi apa mau dikata, tampaknya memang Tersomasi tidak punya etikad baik.

Klien kami, RS 59 tahun, pengabdiannya terhadap perusahaan sudah cukup lumayan, beliau bekerja kurang lebih sudah 11 tahun. Empat tahun jadi buruh jarian lepas dan 7 tahun diberi amanah sebagai Mandor. Jadi sekarang wajar kali lah jika klien kami meminta hak-haknya, jangan habis manis sepah dibuang. Bukan cuma itu saja, klien mengaku, cuti tahunannya pun tidak pernah diberikan dan hari merah bekerja tapi tidak dibayar, inikan pelanggaran pidana namanya ini, sebut Epza.

Berdasarkan keterangan, klien termasuk orang yang gigih bekerja, rajin, bertanggung jawab dan loyal pada perusahaan. Memang sesuai kondisi fisik, beliau ada sedikit gangguan kesehatan yaitu asam lambung, tapi kalaupun sakit, beliau tetap izin resmi dan mengajukan surat sakit.

Jadi selama bekerja, klien tidak pernah bermasalah, baru-baru ini ajanya sejak tanggal 06 November 2020 muncul masalah karena Tersomasi melakukan Mutasi Sepihak tanpa dasar atau sebab yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada peringatan satu dan dua, tidak ada surat tertulis, sehingga status klien mengambang, sebab mutasi itu sifatnya ugal-ugalan, makanya klien tegas menolak karena merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril.

Somasi pertama tembusannya kami layangkan yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perizinan dan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan. Nah, untuk somasi terakhir ini, selain yang disebutkan tadi, tembusan surat kami serahkan juga kepada Plt. Walikota Medan dan Kapolres Belawan, tambah Advokat Peradi Angkatan 2015 ini.

Bila merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 13/2003 Pasal 32 dijelaskan bahwa: Ayat (1) penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan tanpa diskriminasi, Ayat (2) penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, terang Epza.

Sementara menurut pasal 35 ayat 3 menyebutkan: bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Disamping itu, berdasarkan keterangan dari klien, Tersomasi dalam mempekerjakan tenaga kerjanya tidak ada membuat surat pengangkatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Ayat (2) Surat pengangkatan sebagaimana dumaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan: a. nama dan alamat pekerja/buruh; b. tanggal mulai bekerja; c. jenis pekerjaan; dan d. besarnya upah. 

Jadi jelas ya, nanti ini semuanya akan kami pertanyakan. Kalau ada yang dilanggar, siap-siap sajalah, tutup Epza. **
Share:

KAUM Ajukan Permohan Penangguhan Penahanan Ketua KAMI Medan.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) selaku Kuasa Hukum dari Ir. Siti Asiah Simbolon dan Muhammad Anthony Fernanda Tanjung mendatangi Polrestabes Medan guna mengajukan Surat Penangguhan Penahanan terhadap Ir. Khairi Amri dan Wahyu Rasasi Putri, Ketua dan anggota KAMI Medan pada Rabu, 18/11/2020.

Dalam konprensi persnya, Husni Thamrin Tanjung, Koordinator Tim Hukum KAUM menyampaikan bahwa kedatangan kami ke Polres dalam rangka mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap klen kami.


"Harapan kami, pihak polres, cerdas dan cermat, serta berkenan mengabulakn permohonan kami, sehingga klien dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Disamping itu Permohonan penanguhan penahanan ini kan dibenarkan menurut KUHAP, ujar Tanjung.

Selanjutnya, Eka Putra Zakran, Kadiv Infokom KAUM menambahkan bahwa adapun alasan kami mengajukan Penangguhan ini salah satunya adalah pertimbangan kemanusiaan, kesehatan dan kemanusiaan, karean berdaaarkan keterangan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Klien kami Wahyu Rasasi Putri dinyatakan positif Covid-19.


Bahwa atas dasar kemanusiaan, kesehatan dan keselamatan itulah perlu dilakukan perawatan terhadap diri klien kami.

Bahwa mengingat semakin meningkatnya penyebaran wabah Covid-19 di rumah tahanan kepolisian republik indonesia, maka perlu dan wajar dilakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan terhadap klien kami.

Bahwa pada umumnya rumah tahanan di kepolisian republik indonesia telah mengalami over capacity, sehingga tidak layak kondisi seperti ini tergadap klien kami.

Terakhir, bahwa klen kami belum pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan, tutur Epza.

Tim hukum KAUM yang hadir kali ini antara lain: Husni Thamrin Tanjung, Bambang Santoso, Eka Putra Zakran, Saiful Armri, Yusri Fachri, Riswan Munthe, Rony Ansari Siregar, Ari Ardiansyah, Iskandar, Rahmad Sidik, Khoiruddin dan Sofyan Gajah, jelas Epza.

Surat Permohonan Penagguhan Penahana diterima oleh Murni, Staf administrsi Bag. Sium lantai 2 Gedung Polrestabes Medan, tutup Epza.**
Share:

Diduga Fintech Ilegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Emas Gunakan Debt Colector Untuk Menagih


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Dugaan fintech ilegal KSP Emas Aja yang gunakan Debt Colector untuk menagih dan Alamatnya juga tidak jelas serta tidak terdaftar di OJK, karena sudah meresahkan masyarakat, Korban yang meminta namanya dirahasiakan menyampaikan kepada Wartawan Media ini bahwa Fintech Ilegal tersebut masih lakukan penagihan dengan cara kasar dan mengancam akan menyebarkan data peminjam ke media sosial dan ancam akan menelpon seluruh kontak nomor si peminjam (Korban). 

Dugaan bahwa Fintech ilegal ini meretas data dengan cara menyadap Isi data dari Peminjam ketika gagal bayar oleh Debt Colector, data si peminjam akan disebar ke medsos, ancaman itu dikirim oknum Debt Colector ke whatsapp si peminjam (Korban), Dugaan pelanggaran di dalam UU ITE sudah jelas privasi Peminjam terancam dengan aksi ancaman tersebut. 

Menurut salah satu Advokat yang tidak mau namanya disebutkan, Ketika Dihubungi Hari ini (17/11/2020) Via Whatsapp menjelaskan untuk masalah Fintech Ilegal ini " Pada pasal 58 UU No 24 tahun 2013 atas perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan kalau pembukaan informasi kependudukan hanya bisa dilakukan oleh instansi-instansi negara tertentu. Tak lain hanya bisa dilakukan oleh Kemendagri dan Kepolisian, dan itupun hanya untuk konteks pelayanan negara saja.

Bagi seseorang yang dapat menyebarkan identitas seseorang hanya untuk tujuan tertentu, tentunya orang tersebut diklaim tidak bisa mendapatkan akses tersebut. Karena pada dasarnya, data pribadi merupakan identitas terkuat dari profil seseorang.

Data pribadi atau informasi juga dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung dan tidak langsung. Artinya jika informasi seseorang disebar, maka itu sangat berisiko karena bisa saja digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu.

Ada dua UU yang mengatur jera bagi seseorang yang menyebarkan informasi secara cuma-cuma. Pertama, dikenakan hukuman 2 tahun penjara, seperti yang diatur di UU Adminduk dan 10 tahun di UU ITE.

Bagi seseorang yang menyebarluaskan data pribadi tanpa sepengetahuan orang yang disebarluaskan data pribadinya, dapat dipenjara paling lama 2 tahun, atau denda paling banyak Rp 25.000.000. 

Sedangkan di UU ITE tahun 2016, ada beberapa pasal yang mengatur tentang menyebarluaskan data pribadi warga negara. Pada pasal 26 ayat 1, data pribadi seseorang sudah diatur tidak bisa dipindahtangankan secara semena-mena atau tanpa izin, sehingga pemilik data bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sementara itu, pada pasal 32 juga ada pelarangan tentang pembukaan data pribadi seseorang, dan ancaman pidananya ada di pasal 48 yang bisa mencapai 10 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 10 miliar", Ujarnya Akhiri Wawancara.

Wartawan DNM : Septian Hernanto


Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN Bobby Nasution BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Lalu Lintas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini