Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Seno Aji Laporkan Dugaan Maladministrasi BPN Kantah Bandar Lampung Ke Ombudsman RI


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Setelah melayangkan surat sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung, Kepala BPN Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Lampung dan Gubernur Provinsi Lampung sebagai tembusan pada Senin (19/4/2021) terhadap terbitnya berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021, kini Seno Aji resmi melaporkan dugaan Maladministrasi oleh pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji kepada awak media usai menyampaikan laporan pengaduan.

"Tadi sudah disampaikan laporan pengaduan atas indikasi maladministrasi oleh BPN Kantah Kota Bandar Lampung yang langsung di tujukan kepada Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung", ungkap Seno Aji, Kamis (22/4/2021).

Dia menjelaskan jika laporan pengaduan telah diterima dan sedang diverifikasi oleh pihak Ombudsman. 

"Sejumlah dokumen sudah saya lampirkan dalam pengaduan ini, baik itu kronologis, identitas, dan dokumen lainnya yang menyangkut bidang tanah milik Ibu Srinatun Puji Astuti sebagai pemilik lahan/tanah yang terletak di Jalan Pelita II, RT.09, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan sertifikat hak milik nomor 937/B.KDM/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik nomor 7943/KD/Kedamaian dan diterima oleh Ibu Upi", jelas Seno Aji. 


Diketahui, lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti ini telah diserobot/dikuasai tanpa izin oleh pihak lain bernama Andi/Anita sejak 2019 sampai dengan saat ini.

Modus yang mereka lakukan dengan cara merusak tanda-tanda batas tanah milik Srinatun Puji Astuti berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi yang berada di luar Persil, plang nama atas nama Srinatun Puji Astuti dan tanda lainnya, kemudian membangun rumah permanen di atas lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti tersebut. 

Walaupun sudah ditegur oleh Srinatun Puji Astuti, oknum tersebut tetap melanjutkan menguasai lahan tanpa izin milik Srinatun Puji Astuti yang berujung dilaporkannya pihak penyerobot/menguasai lahan/tanah tanpa izin ke Polresta Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2020. 

Walaupun pada tanggal 06 November 2006 BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pernah menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas dan menyatakan benar lahan/tanah tersebut milik Srinatun Puji Astuti Karena sesuai dengan SHM nomor 937/B.KDM/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik nomor 7943/KD/Kedamaian, anehnya saat ini BPN Bandar Lampung melalui Berita acara nomor 07/BA-08.01/II/2021 menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pengembalian batas dikarenakan tanah yang diakui oleh pemohon telah berdiri bangunan permanen yang tidak dikuasi pemohon dan tidak berada pada lokasi menurut Warkah ukur di Kantah Kota Bandar Lampung. 

Sementara Srinatun Puji Astuti merupakan pemilik lahan/tanah tersebut dan merawatnya sejak tahun 1982 sampai denga pihak lain menguasai tanahnya yaitu tahun 2019.  

Saat menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Seno Aji dikawal oleh sejumlah pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD). (*)
Share:

BPN Kantah Bandar Lampung Diduga Maladministrasi, Seno Aji Sanggah BA Pengembalian Batas No. 07/BA-08.01/II/2021


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Seno Aji sebagai kuasa pemohon atas nama Srinatun Puji Astuti terhadap pengguna/pengakses layanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyampaikan surat sanggahan untuk berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor ; 07/BA-08.01/II/2021 yang diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap sertifikat hak milik Nomor 937/B.Kdm/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik Nomor 7943/KD/Kedamaian atas nama Srinatun Puji Astuti. 

Srinatun Puji Astuti merupakan pemilik lahan/tanah yang terletak di Jalan Pelita II, RT 09, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Lahan/tanah tersebut, dirawat oleh Srinatun Puji Astuti sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2019 dan telah ada tanda-tanda batas tanah berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi keliling berada di luar Persil, plang nama kepemilikan di lokasi obyek tanah dan setiap tahun selalu melunasi/membayar PBB. 

Surat sanggahan itu, selain ditujukan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, juga ditujukan ke Kepala BPN Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung dan ditembuskan ke Gubernur Provinsi Lampung. Selain itu, tembusan surat sanggahan rencana akan diteruskan ke Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia dan Satgas Anti Mafia Tanah. 

Demikian, disampaikan oleh Seno Aji sebagai kuasa dari pemohon atas nama Srinatun Puji Astuti melalui siaran pers resminya di Bandar Lampung pada Senin (19/4/2021) sore.

"Bersama ini Saya sampaikan sejumlah dugaan permasalahan yang menyimpulkan pemohon untuk menyampaikan SANGGAHAN terhadap berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021 kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial terhadap pemohon", kata Seno Aji. 

Dia melanjutkan, bahwa Permasalah ini berawal saat tanah milik Srinatun Puji Astuti diserobot/dikuasai tanpa izin oleh pihak lain sekira Bulan Desember 2019 dengan etikat tidak baik yaitu merusak tanaman, merusak plang nama yang dipasang oleh Srinatun Puji Astuti, merusak pondasi dan merusak patok besi 1 sampai dengan 4 dan kemudian membangun rumah permanen di atas lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti dimulai sekira Bulan November 2019 sampai dengan Desember 2020. 

Terhadap peristiwa ini, kemudian Sirnatun Puji Astuti telah memberikan teguran kepada pihak penyerobot (Andi/Anita-red) berulang kali namun mereka tidak menghiraukan. Justru, pihak yang menguasai lahan tanpa izin berupaya melakukan pengukuran terhadap tanah milik Srinatun Puji Astuti bersama petugas ukur dari BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bernama Reza Iskandar (NIP. 199407232018011001). Kemudian Srinatun Puji Astuti melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung, Resor Kota Bandar Lampung melalui tanda bukti laporan Nomor ; TBL/B-1/114/1/2020/LPG/RESTA BALAM tanggal 14 Januari 2020. 

Pada tanggal 20 Januari 2020, pemohon menyampaikan surat pengaduan tertulis adanya pihak yang menyerobot/menguasai lahan/tanah tanpa izin milik Srinatun Puji Astuti kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diterima oleh petugas loket bernama Puput. Kemudian, menjawab surat tersebut, melalui petugas loket memberikan keterangan bahwa Sertifikat hak milik (SHM) 7943/KD tahun 1982, Surat ukur Sementara (SUS) 1675/1982 yang telah diubah menjadi SHM nomor 937/B.KDM, SUS 930/2019 atas nama Srinatun Puji Astuti tidak tercatat/terdaftar di BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung. 

Setelah pemohon meminta klarifikasi, dijelaskan oleh pihak BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bahwa, telah terjadi kesalahan dari petugas, yang akhirnya diterbitkanlah surat keterangan pendaftaran tanah Nomor ;110/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Masnah, SH (NIP. 19620623 198303 2 001). 

Kemudian, dalam rangka kepentingan penyidikan atas laporan Srinatun Puji Astuti pada Kantor Polisi Resor Kota Bandar Lampung, maka penyidik polisi meminta kepada pelapor untuk mengakses layanan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas di BPN, sebagai penguat berita acara pelaksanaan pengkuran pengembalian batas pada tanggal 6 November 2006.

Perlu diketahui, pada berita acara pengembalian batas 06 November 2006 tersebut, menyatakan bahwa ; 
1. Terhadap bidang tanah tersebut telah ditunjukan kembali batas-batas sesuai dengan SUS. Nomor 1675/1982 tanggal 04/06/1982 yang menjadi lampiran SHM milik Nomor 7943/KD. 
2. Tanda-tanda batas tanah berupa tembok/pondasi berada di luar batas Persil.
3. Bidang tanah tersebut sesuai dengan SHM tersebut di atas.
4. Bahwa sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

Maka, atas dasar permintaan penyidik polisi, pada tanggal 22 Juli 2020 melalui kuasa pemohon mengajukan permohonan pengembalian batas dengan nomor permohonan 27272/2020 atas nama pemohon Seno Aji untuk Srinatun Puji Astuti. 

Sebelum dokumen permohonan pengembalian batas beserta lampirannya diterima oleh petugas loket bernama Bay Nur Muawanah (NIP. 1871055209850004) terlebih dahulu mengecek plotting melalui GPS, diketahui hasil plotting sesuai lokasinya/titik koordinat sesuai dengan SHM atas nama Srinatun Puji Astuti. 

Walaupun proses permohonan ditindaklanjuti terkesan berlarut-larut dan atau ada unsur penundaan, pemohon tetap sabar. Pada tanggal 13 Januari 2021 pekerjaan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas dapat dikerjakan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui petugas ukur yaitu ; 
1. Ahmad Gerri Novrian
2. Alfa Richy 
3. Roby Surya Saputra
4. Citra Adhiguna
5. Reza Iskandar
6. Kurnia Rahman
7. Zulkifli,

Selain itu, turut hadir juga Takam (Suami Srinatun Puji Astuti), Andi Sukamto (Anak Kandung Srinatun Puji Astuti), Seno Aji untuk Srinatun Puji Astuti, Andi (pihak penyerobot dan atau menguasai lahan tanpa izin), Harun Al Rasyid (batas tanah sebelah barat), Dwi Adi Saputra (Batas tanah sebelah timur), Agus Purwanto (Kasi Tantrib Kelurahan Bumi Kedamaian), Heri Kurniawan (ketua RT 09, LK II), AIPDA Eko P (Polresta/Harda). 

kemudian, setelah sekian lama sejak pekerjaan pengukuran di mulai, pada tanggal 14 April 2021 pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung baru menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021 yang ditandatangani oleh 7 orang petugas juru ukur dan diketahui oleh Plt. Kasi Infrastruktur Pertanahan Edy Rianto A. Ptnh (NIP. 19680919 198903 1 005).

Karena isi berita acara tersebut, tidak sesuai dan atau bertentangan serta melalaikan terhadap SHM Nomor 7943/KD, SUS 1675/1982, yang telah diubah menjadi SHM 937/B.KDM, SUS 930/2019 atas nama Srinatun Puji Astuti dan berita acara pelaksanaan pengukuran pengembalian batas pada hari Senin (06 November 2006), yang ditandatangani oleh petugas ukur Akhmad Suandi dan mengetahui Kasi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ir. Irwan Lubis, maka Pemohon merasa telah dirugikan secara materiil dan immaterial.

Adapun berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas nomor ; 07/BA-08.01/II/2021 salah satu diantaranya yaitu ; Hasil pengukuran pengembalian batas tidak dapat dikembalikan batas dikarenakan lokasi tanah yang diakui oleh pemohon berdiri bangunan permanen yang tidak dikuasai pemohon dan tanah tidak berada pada lokasi menurut Warkah ukur di Kantah Kota Bandar Lampung. 

Atas dasar ini, pemohon menyanggah bahwa, pemohon pernah menyampaikan laporan pengaduan kepada pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung, terhadap awal peristiwa yaitu tanggal 20 Januari 2020 terkait penyerobotan atau menguasai lahan tanpa izin yang dilakukan oleh pihak lain terhadap tanah milik Srinatun Puji Astuti kemudian telah dilakukan juga pengrusakan tanda-tanda batas tanah berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi berada di luar batas Persil, dan plang nama kepemilikan atas nama Srinatun Puji Astuti.

sehingga atas peristiwa tersebut penyerobot melanggar ketentuan PP 10 tahun 1961 pasal 42 ayat (1) menyatakan barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 Bulan dan atau denda 5.000,- , pasal 42 ayat (2) perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Sementara menanggapi laporan tersebut, dari pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung tidak ada upaya solusi, justru melalui 2 orang petugas ukur salah satunya bernama Reza Iskandar, pada tanggal 13 Januari 2020 melakukan upaya untuk mengukur lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti. 

Seharusnya, laporan pengaduan pemohon menjadi masukan bahwa bangunan yang dibangun oleh penyerobot merupakan bangunan baru, dan sebelum ada bangunan yang dimaksud dalam berita acara, Srinatun Puji Astuti selaku pemilik lahan/tanah tersebut telah merawat lahan/tanah tersebut dibuktikan dengan adanya patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi berada di luar Persil, dan plang nama kepemilikan atas nama Srinatun Puji Astuti. Tentunya hal ini sebagai acuan Kantah Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021, sehingga tanah milik Srinatun Puji Astuti mendapat kepastian hukum. 

Kemudian, berita acara tersebut juga, melalaikan berita acara pengembalian batas yang pernah diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pada tanggal 06 November 2006 lalu", tandas Seno Aji. 

Lanjut dia, sebagai pemohon Seno Aji menyimpulkan adanya dugaaan Maladministrasi maka pihaknya menyampaikan surat sanggahan agar Kepala Kantah Kota Bandar Lampung meninjau kembali keputusan berita acara pengembalian batas nomro 07/BA-08.01/II/2021. (*)
Share:

Jozeph Paul Zhang Mengaku Nabi ke-26


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Jozeph Paul Zhang, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama karena mengaku sebagai nabi ke-26, diketahui bernama asli Shindy Paul Soerjomeoljono.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara mengatakan, berdasarkan data perlintasan, Shindy Paul terakhir kali tercatat meninggalkan Indonesia pada 2018.

“Berdasarkan informasi dari database perlintasan Imigrasi, WNI atas nama Shindy Paul Soerjomoeljono, atau yang dikenal masyarakat sebagai Jozeph Paul Zhang, terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada 11 Januari 2018," kata Angga dikutip Inspirasi.com Senin (19/4/2021).

Terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Shindy Paul, Angga mengatakan Ditjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri.
Informasi data perlintasan Shindy Paul telah diserahkan ke polisi.

“Imigrasi telah menyampaikan informasi perlintasan yang bersangkutan kepada Bareskrim. Proses investigasi akan dilanjutkan oleh Bareskrim sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan perkara ini," ucapnya.

Dalam konferensi di Mabes Polri, Jakarta, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan Polri bakal segera merilis Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono dalam daftar pencarian orang (DPO). **

Wartawan DNM : Ayub Nasution
Share:

Apakah KPK Lupakan Korupsi di Kabupaten Fak-Fak?


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Adalah  2 pejabat penting yang diduga dibiarkan kasus korupsi di Kabupaten Fak-Fak, Papua, yaitu M. Uswanas selaku Bupati Kabupaten FAK-FAK dan Bahlil Lahadakia. Keduanya diduga menyalahgunakan dana APBD untuk beberapa kerja proyek di sana.

"Menurut suara Papua.com meski sudah disodorkan oleh Ketua Komisi IlC DPRD Kabupaten Fak-Fak pada 19 April 2012 ke KPK namun hingga detik ini masih aman." Kata Usman,  Koordinator aksi KAMPAK pada Kamis (25/2) siang di depan KPK, Jakarta. 


Hasil temuan Koalisi Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) ada 7 mega proyek yang dikuasai langsung oleh kedua pejabat penting tersebut.

Pertama, pembangunan Bandara Internasional Siboru Fak-Fak dengan anggaran Rp. 15.446.188.800,00 dengan dibagi dua bidang anggaran, yaitu anggaran Rp. 14.988.232.000 untuk Bandara Tahap I, dan anggaran Rp. 457.956.800,00 untuk pengawasan Bandara.

Kedua, proyek Reklamasi pantai Fak-Fak anggaran sebesar Rp. 37.943.168.000,00 dibagi dua bidang yaitu Rp 17.804.874.000 untuk Tahap I dengan kontrak proyek Reklamasi A-C sementara kontrak proyek B senilai Rp. 196.344.126.000,00 untuk pengawasan pembangunan reklamasi pantai dengan anggaran Rp 794.168.000,00.


KAMPAK mendesak KPK untuk memanggil kedua nya. Kedua, meminta memeriksa Muhammad Uswanas selaku Bupati Fak-Fak.

Ketiga, usut tuntas kasus korupsi agar negara efektif dan efisien menyelesaikan KKN di negeri ini. **
Share:

Tonin Tachta Singarimbun SH : Dino Patti Djalal sebaiknya Cari Lawyer Handal Untuk Bantu Menyelesaikan Tuduhannya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Meski nomor laporan belum muncul, tapi wartawan sudah tidak sabar menunggu keterangan kuasa hukum atas klien Fredy Kusnadi bicara. Sementara itu di ruang penyidik, Rabu (17/2) siang menerima pengaduan terhadap Hendri Badiri SIahaan SH dengan didampingi para saksi Julianta Sembiring SH dan Suta Widhya SH yang melaporkan tingkah Eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. 

 "Dino Patti Djalal sebaiknya meminta jasa lawyer agar lebih terarah dalam menyatakan dugaannya terhadap klien kami yang dituduh sebagai mafia tanah. Janganlah sampai semua disuarakan lewat media sosial seperti Instagram dan Twitter.

 Ini sudah masuk dalam Penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, Pasal 27 ayat(3) juncto pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU no. 11 tahun 2008 tentang UU ITE ." Ujar Ketua Kuasa Hukum Ir Tonin Tachta Singarimbun SH kepada awak media yang menunggu sejak pagi hari di ruang Press Room Bareskrim Polri. 
Tonin pun menyampaikan rasa tidak setuju atas"pangkat" yang disandangkan kliennya Tedy sekelas "kolonel" di media sosial oleh Dino. 

"Emangnya klien kami tentara atau dibekingi oleh tentara? Tidak ada itu. Anda bisa lihat sendiri tampang Fredy ini, apa ia punya potongan untuk disebut sebagai seorang mafia tanah?" Tanya Tonin. 

Sambil menunggu Hendri Badiri Siahaan SH yang menyampaikan laporannya di ruang penyidik, Ketua Tim Kuasa Hukum Tonin Tachta Singarimbun SH berharap agar Dino Patti Djalal agar berhenti untuk menyampaikan keluhannya di medsos.

Hingga pukul 16 sore akhirnya laporan polisi yang disampaikan oleh anggota Kuasa dari Andita's Law Firm yang dipimpin oleh Tonin, Hendri Badari Siahaan SH akhirnya keluar juga, yaitu
 No LP/B/0116/II/2021/Bareskrim.

"Maaf, tolong surat bukti LP ini jangan difoto ya, kawan - kawan. Anda silakan tanya langsung isi LP kami ke Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saja," Tutur Hendri kepada wartawan saat akhirnya ia selesai membuat LP atas nama kliennya, Fredy Kusnadi. **
Share:

Personil Polsek Perbaungan Mendatangi Korban Penganiayaan , Diduga Atas Perintah Kapolres Sergai??


Duta Nusantara Merdeka | Serdang Bedagai
Peristiwa Korban Jadi Tersangka Kembali Terjadi, Pengacara Korban Penganiayaan Desak Polsek Perbaungan Hentikan Proses Hukum Yang Dinilai Cacat Hukum.

Kepada Jurnalis Media ini Korban Penganiayaan yang Beralamat di Jl Gelatik Dusun I Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumut tersebut Pada Selasa (16/2/2021) Mengatakan 

"Saya Sangat kecewa sekali atas terlambat nya proses hukum yang ada di Polsek Perbaungan, Saya berharap agar hukum tetap di tegakkan dengan benar dan baik".

Kejanggalan Terjadi Ketika Penyidik Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan terhadap seorang Ibu Rumah Tangga Nermal Jit Kaur (36) Korban Penganiayaan Diduga malah menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 310 dan 315 KUHP, Selasa (16/2/2021) Atas Laporan Balik dari Pelaku Penganiayaan. 

Terkesan Laporan Korban Penganiayaan di Polsek Perbaungan Berjalan Lamban Selama Hampir Lima Bulan. Sebelumnya, Nermal (Korban Penganiayaan) melaporkan Rocky Hidilon (Diduga Pelaku Penganiayaan) ke Polsek Perbaungan pada Kamis (24/9/2020) sekira pukul 13:06 Wib tertuang dalam laporan Nomor : STPL/231/IX/2020/SU/RES SERGAI/SEK PERBAUNGAN atas tuduhan penganiayaan.

Adapun Diduga Pelaku Penganiayaan Membuat Laporan Balik Ke Polres Serdang Bedagai dengan Laporan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan, laporannya Ke Polres Serdang Bedagai menuduh Dengan Kata kata Kasar dan Merusak Nama Baiknya Pelaku Penganiayaan.

Ada apa dengan Polsek Perbaungan pada hari Rabu (10/2/2021) sekitar Jam 15.00 Wib Sore Hari Menjemput Nermal Dirumahnya Oleh anggota kepolisian Perbaungan secara mendadak?? dengan alasan dipanggil Kapolres disimpang tiga rumah makan tanpa ada jadwal yang resmi. Kembali Nermal Mempertanyakan 

" Tetapi kenapa Saya menjadi tersangka di Polres Serdang Bedagai,” tanya Nermal sembari menitikkan air mata, Saya merasa kecewa dengan kinerja kepolisian terkait penganiayaan terhadap saya yang malah dijadikan tersangka atas laporan Pelaku di Polres Sergai Bedagai,” tambahnya.


Sementara itu, kuasa hukum korban Sukadamai Laia SH.MH dan Nelita SH memprotes keras proses Hukum yang dilakukan penyidik Polres Sergai, ia mendesak pihak kepolisian supaya laporan tersebut segera dihentikan karena tidak memenuhi unsur laporan penghinaan.

“Saya minta hentikan prosesnya, karena tidak memenuhi unsur laporan penghinaan, seharusnya permasalahan ini tidak berlarut-larut namun apa kenyataannya berbuntut panjang sehingga korban penganiayaan merasa trauma atas kejadian yang dialaminya,” pungkas pengacara senior ini tegas.

Terkait Hal ini Kapolres Sergai saat Dikonfirmasi Jurnalis Media ini Selasa Malam (16/2/2021) Mengatakan 

"Kedatangan Penyidik Kepolisian untuk Kebaikan Kedua Pihak yang Masih Berhubungan Saudara Sedarah dan Saya Sebagai Kapolres Serdang Bedagai akan Cek Langsung Kepada Kedua pihak apa permasalahan sebenarnya yang terjadi agar tidak terjadi salah paham atau salah tafsir, karena yang Bersangkutan (Pelaku Penganiayaan) ada membuat video pendek" Jelas Kapolres Serdang Bedagai saat dikonfirmasi. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Share:

Dino Patti Djalal Diduga Menghina dan Mencemarkan Nama Baik Klien Dari Andita's Law Firm


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Yusri Yunus terkait ada 3 Aset Ibunda Dino Patti Djalal diserobot oleh mafia tanah tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Fredy Kusnadi, Klien dari Andita's Law Firm yang dipimpin oleh Ir Tonin Tachta Singarimbun SH. 

"Seperti yang diberitakan oleh media massa pada Rabu (10/2) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus telah berujar minimalis ada 3 laporan berkaitan dengan dugaan pemalsuan sertifikat tanah dan bangunan milik orang tua mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal. Tiga aset milik orang tua Dino Patti Djalal telah berubah kepemilikan." Jelas Suta Widhya SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum dari Andita's Law Firm. 

 Yusri di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (10/2) 10 Februari 2021 merinci tiga sertifikat tanah dan bangunan atas nama orang tua Dino Patti Djalal yang telah berganti kepemilikan. Pertama, yang berlokasi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 
Kedua, yang berlokasi di kawasan Kemang, Mampang, Jaksel. Hal serupa pun dilakukan pelaku guna mengambil alih tanah disana. 
Kemudian ketiga, yang berlokasi di daerah Cilacap. Saat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus ini.

"Adapun modus operandinya, ada orang mengaku akan membeli tanah tersebut, namun kemudian memalsukan sertifikat tanah. Diawali dengan cara tawar-menawar akan membeli tanah dari ibu saudara DPJ tersebut. Kemudian dengan meminjam sertifikat dan mengubah identitasnya sesuai nama orang tersebut untuk membuat sertifikat hak milik," Jelas Suta.

Untuk memuluskan laporan Polisi (LP), maka Julianta Sembiring SH, salah seorang anggota Tim Penasehat Hukum melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP /860/II/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 13 Pebruari 2021 terkait perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Dino Patti Djalal diduga melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini memenuhi Pasal 27 ayat (3)jo. Pasal45 (3) dan atau Pasal 28 ayat (2)jo Pasal 45 A ayat (2)UU nomor 19 Tahun 2016 Tentang 6 perubahan atas UU nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE." Tutup Suta Widhya SH.

Dirinya mengaku tidak kuatir dengan nuansa di luar hukum yang mungkin akan menjadi dampak dari laporannya. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah orang sembarangan. Dari data yang ada dalam rekam jejak Dino Patti Djalal adalah orang dekat kekuasaan sekitar lebih 7 tahun silam. **
Share:

Pembelaan Hukum Mayjen TNI Purn. Adam Rahmat Damiri Dihalangi Penyidik Gedung Bundar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pembelaan Hukum
Mayjen TNI Purn. Adam Rahmat Damiri
Dihalangi Penyidik Gedung Bundar

Oleh
Ir Tonin Tachta Singarimbun SH

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya Mantan Direktur Utama Asabri oleh Penyidik Kejaksaan Agung penuh dengan kejanggalan dan skenario yang kasat mata. Mulai dari keterangan pers hari ini oleh Humas Kejagung menyatakan kerugian sementara negara dihitung oleh Jaksa dan hingga belum selesainya perhitungan oleh BPK.

Sebelum ditetapkannya kerugian Negara dapat ditetapkan tersangkanya akan menjadi parodi tipikor menunjukkan belum cukupnya alat bukti minimum 2 sesuai dengan KUHAP. 

Menjadi pertanyaan dari Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH, apa sebenarnya alat bukti Jaksa Gedung Bundar? Wong sudah memiliki kewenangan dan kekuasaan tapi masih melakukan kriminalisasi menahan Pak Adam Rahmat Damiri dan kawan kawan sehingga dengan demikian ini sudah menyimpang dari KUHAP dan tidak ada kewenangannya yang khusus dapat membaju-orange-kan sebelum ada kepastian alat bukti.

Apakah nanti alat bukti berupa kerugian itu dibuat atau ditemukan setelah ditahan atau ditetapkan tersangka? 

Dua Direktur Utama Asabri diselkan oleh Penyidik seolah-olah terjadi tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dengan demikian tidak salahlah bila Pak Adam R Damiri meminta Bantuan Hukum Mabesad sejak hari Jumat lalu menjadi Kuasa Hukum dan meminta Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH dkk dari ANDITA'S LAW FIRM . 

Tonin dkk., sudah mendapat kuasa dari NY. Kun Kuadiah istri Tersangka Adam R Damiri dan mendapat kendala untuk penandatangan Surat Kuasa yang terhambat karena birokrasi Gedung Bundar dan Rutan Kejagung yang tidak mengizinkan penandatanganan sebelum 14 hari masa penahanan.

Jaksa Satria tidak memberikan celah kepada Tonin untuk memenuhi syarat Rutan harus ada pendampingan atau surat pengantar guna ditanda- tanganinya surat kuasa Adam R Damiri kepada advokat ANDITA'S LAW FIRM tersebut dengan alasan covid. 

Jadi covid dibuat menjadi alasan untuk tanda tangan surat kuasa oleh Penyidik? Sungguh sebuah ironi. **



Penulis  Adalah Advokat
 Ir Tonin Tachta Singarimbun SH
ANDITA’S LAW FIRM


Share:

Sidang Pembajakan Film Visinema Pictures Kembali Digelar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Visinema Pictures resmi menggiring tersangka pembajakan film – film karya Visinema Group, berinisial AFP ke meja hijau untuk diadili di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis ini (28/1).

Sidang lanjutan ini merupakan upaya yang dilakukan demi melindungi intellectual property (IP) para kreator Indonesia, Visinema Pictures terus berkomitmen untuk memerangi tindak kejahatan film yang masih marak terjadi di era digital ini. 

Diketahui, sebelum memasuki persidangan pertama, tersangka pembajakan AFP telah berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB. Pelaporan kasus ini sudah dilakukan sejak 20 Juli 2020.

Karya Visinema Pictures yang dicuri, diunggah, serta ditayangkan secara ilegal di platform website  bernama DUNIAFILM21 adalah, Keluarga Cemara. Film yang meraih 1,7 juta penonton bioskop di awal tahun 2019 itu diputar secara utuh atau ditayangkan secara online dengan cuma-cuma bagi pengunjung website tersebut.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, dalam penelusuran kasus pembajakan ini AFP telah melakukan pembajakan sekitar 3.000 judul film lokal dan import sejak tahun 2018. Hal ini terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film-film tersebut cukup terkenal.

CEO dan Founder Visinema, Angga Dwimas Sasongko pun mengatakan bahwa, sidang ini mewakili seluruh kreator di Indonesia, yang hasil karyanya telah dibajak. Pembajakan film menurutnya adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditolerir dan Visinema berkomitmen untuk terus mencari dan memproses siapapun yang telah melakukan pembajakan IP.

“Ini babak baru perlawanan kita terhadap pembajak film. Perbuatan yang melawan hukum selayaknya memang dibawa ke pengadilan. Saya berharap prosesnya berjalan adil dan dapat memberikan preseden penegakan hukum pada pembajakan karya cipta yang selama ini selalu dipandang sebelah mata. Saatnya karya cipta Indonesia dihargai di negaranya sendiri,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya. Kamis (28/01)

Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian, katanya, tersangka juga dikenakan  Pasal 113 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Apabila dalam persidangan tersangka terbukti bersalah, lanjut Angga, maka ia akan dikenakan sejumlah pasal di atas dengan maksimal denda sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Angga pun turut mengimbau semua kalangan agar terus mendukung dan menghargai semua karya cipta anak bangsa dengan cara mengakses segala Kekayaan Intelektual secara sah dan legal pada platform online yang telah memiliki izin terhadap penayangan Kekayaan Intelektual seperti musik, video, film dan lainnya. (Arianto)

Share:

Tim Hukum SN-KT Serahkan Berkas Perkara ke MK Sebagai Pihak Terkait


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tim hukum calon bupati-wakil bupati Malaka 01 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) menyerahkan berkas permohonan sebagai pihak terkait di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (20/1) pagi.

"Hari ini kami memasukkan permohonan sebagai pihak terkait berdasarkan registrasi perkara Kabupaten Malaka dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021. Syarat-syaratnya sudah kami lengkapi semua dan terkonfirmasi semua oleh Mahkamah Konstitusi."Ungkap Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, salah satu kuasa hukum SN-KT.

Sebagai informasi, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran MPH atau SBS dan Wendelinus Taolin atau WT mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perolehan suara pilkada 2020.

Sebelumnya KPU Malaka telah menetapkan hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03 Wita.

 Sebagai kuasa hukum SN-KT Agustinus Nahak menjelaskan bahwa pilkada kabupaten Malaka sangat demokratis dan transfaran. Pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Malaka sudah bekerja secara profesional.

Memperkuat informasi data bahwa pihak Dukcapil kabupaten Malaka mengatakan bahwa menerima DPT dan NIK siluman dari pihak SBS sehingga berakibat kadis Dukcapil Malaka minta maaf ke KPU kabupaten Malaka.

"Kami yakin bahwa permohonan SBS akan ditolak karena banyak hal. Sudah jelas tidak masuk ranah MK melainkan KPU kabupaten Malaka dan Bawaslu kabupaten Malaka. Siluman DPT dan NIK sebenarnya itu tidak ada melainkan mereka yang bawa dan ciptakan." Tegas Nahak. **
Share:

PB PARFI Akan Tempuh Jalur Hukum Bagi Penyelenggara Pencatut Atribut Logo


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Organisasi profesi keartisan film yang terbesar dan tertua di Indonesia, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)  Pimpinan Alicia Djohar melalui Ketua Humas, Evry Joe, mempertegas dan kembali melarang pihak penyelenggara kegiatan  untuk tidak memakai logo atau mencatut atas nama PB PARFI.

Pernyataan  ini muncul dikarenakan banyaknya pihak – pihak secara ilegal Penyelenggara kegiatan yang banyak mencatut logo PARFI serta mengatasnamakan PB PARFI .

Evry Joe, Rabu (30/12) Mengungkapkan bahwa, PB PARFI yang sah telah memiliki ketetapan Badan Hukum telah tercatat di Kemenkumham RI serta telah membentuk LBH Hukum.  

PB Parfi akan menempuh jalur hukum kepada pihak – pihak pencatut logo dan nama PB PARFI

“ Saya menghimbau kepada pihak–pihak tanpa sepengetahuan PB PARFI untuk menghentikan hal tersebut, karena mengingat bahwa PB PARFI telah mendapatkan legalitas Kemenkumham RI dengan ini bahwa PB PARFI yang sah bersekretariat di gedung pusat perfilman H. Usmar Ismail lt. 4, Kuningan, Jakarta Selatan ” Tukasnya.

"Siapapun diluar sana yang untuk mencoba memakai logo PARFI atau nama PARFI akan berhadapan dengan hukum. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya sebagai humas PARFI, seyogyanya, selayaknya menyampaikan hal baik tersebut terlebih dahulu sebelum bidang hukum LBH Hukum yang sudah terbentuk  di PB PARFI dibawah pimpinan  Ketua umum Alicia Djohar dan sekretaris bapak Gusti Randa SH.MH, Saya sekali lagi menghimbau untuk  menghentikan setiap kegiatan atau apapun namanya memakai nama PARFI, PB PARFI atau logo PARFI sejenis apapun saya sekali lagi mengharapkan hentikan sebelum berhadapan dengan hukum. Saya humas Parfi Evry Joe. “ menutup pernyataannya.

Persatuan Artis Film Indonesia atau yang disingkat PARFI adalah sebuah organisasi yang menaungi para peseni-peran (aktor/aktris) film, baik di Jakarta maupun yang ada di cabang – cabang PARFI daerah seluruh Indonesia.

Kehadiran PARFI ditengah masyarakat peseni-peran film ini dimaksudkan agar aktor/aktris mendapat pengayoman, pembinaan, peningkatan kapasitas diri sehingga dapat terus berkarya, menjaga pertahanan budaya bangsa melalui perfilman nasional secara optimal, profesional, berintegritas dan berkeadaban.

Sejak PARFI  berdiri 1956 telah banyak mengalami momentum penting dalam perjalanannya.

Sebagai sebuah organisasi yang sudah melengenda dibutuhkan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam mengelolanya. Untuk itu, PARFI dibawah kepemimpinan Alcia Djohar ini bertekad untuk menyatukan kembali potensi positif para anggotanya, agar tujuan mulia organisasi ini dapat dicapai. **
Share:

Jefri Suprayogi Dilapor ke Poldasu Diduga Tuduh Wakapolsek Helvetia Lakukan Pemerasan dan Perampasan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Waka Polsek Helvetia, AKP Dedi Kurniawan, melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dialaminya ke Dit Reskrimsus Polda Sumut, Rabu (16/12/2020).

Melalui kuasa hukumnya, Joko Pranata Situmeang SH MH, melaporkan Muhammad Jefri Suprayogi (35) warga Jalan Pembangunan, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

“Laporan itu berkaitan dengan statement terlapor Muhammad Jefri Suprayogi yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, yang menuduh bahwa klien saya AKP Dedy Kurniawan melakukan pemerasan dan perampasan,” kata Joko.

Dalam penuturannya, Joko mengungkapkan bahwa Jefri menuduh AKP Dedi Kurniawan telah menerima uang cash yang diberikan langsung oleh terlapor sebesar Rp200 juta serta menggunakan mobil Pajero Sport yang diamankan milik terlapor dengan mengganti platnya.

“Jelas, tuduhan yang disampaikan terlapor kepada masyarakat membuat klien kita (AKP Dedi Kurniawan) resah dan dicemarkan nama baiknya. Dan Semua itu bisa dibuktikan dari CCTV apakah mobil Pajero itu pernah digunakan atau tidak serta pertemuan antara klien saya dengan terlapor,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, Joko juga membantah Waka Polsek Helvetia itu turut menggunakan handphone milik terlapor. Menurutnya, masalah handphone milik terlapor sebagaimana yang dituduhkan tidak pernah ada di Polsek Helvetia dan semua itu bisa dibuktikan berdasarkan dari berita acara penyitaan yang ditandatangani terlapor Jefri.

“Sehingga bisa saya simpulkan bahwa tuduhan yang disampaikan terlapor Jefri tidak benar dan sungguh keji. Akibat tuduhan ini membuat klien saya tercemar nama baiknya,” akunya sembari menunjukkan bukti surat laporan Polisi dengan nomor : STTLP / 2378 / XII / 2020 / SUMUT / SPKT “III” terkait peristiwa pidana UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 dengan terlapor Muhammad Jefri Suprayogi.

Joko menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa terlapor Jefri pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Medan karena terlibat kasus komplotan penggelapan mobil mewah.

“Perlu juga saya tambahi kepada rekan seprofesi agar selalu mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Jangan langsung menuding seakan-akan klien saya melakukan semua tuduhan tersebut. Kita harus lebih hati-hati untuk membuat statement di depan khalayak ramai, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang,” pungkasnya. **


Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

PT. Semen Indonesia Logistik Bersama Kejari Jakarta Selatan Gelar Perjanjian Masalah Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Selatan
PT.Semen Indonesia Logistik (Silog) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menggelar perjanjian kerjasama, tentang penanganan masalah hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung di Aula Kejari Jakarta Selatan, pada hari Rabu (16/12), yang di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Anang Supriyatna dengan Direktur Utama PT.Semen Indonesia Logistik Ilhamsyah Mahendra.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam bidang Perddata Dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dan bidang Datun baik di pengadilan maupun diluar pengadilan oleh PT.Semen Indonesia Logistik (Persero) yang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direktur Utama PT.Semen Indonesia Logistik (Persero) Ilhamsyah Mahendra mengatakan guna untuk melancarkan usaha bisnisnya (Silog) berjalan lancar maka pihaknya bersinergi dengan Kejari Jakarta Selatan dalam masalah hukum.

"Kita ada inisiatif untuk bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," tutur Direktur PT Silog Ilhamsyah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Anang Supriyatna,SH.MH, menyampaikan bahwa bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara, perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah berdasarkan SKK (Surat Kuasa Khusus), baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. **

Wartawan DNM : Widuri / Imam Sudrajat
Share:

Korban Penipuan Arisan Online Penuhi Panggilan Penyidik Restabes Medan.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Jelita fortuna (22) korban penipuan arisan online yang di kelola oleh pelaku bernama Nadya Damaya thores (23) memenuhi panggilan penyidik restabes medan dengan nomor surat :B/6248/X/RES 1.11/reskrim perihal perkembangan hasil penelitian laporan,dengan surat laporan polisi nomor:LP/25/75/X/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 16 oktober 2020 pelapor a.n Jelita fortuna.

Didepan penyidik Jelita fortuna (korban) mengatakan telah menjadi korban penipuan arisan online dengan salah satu owner/pemegang arisan online",sebut saja Nadya Damaya Thorres (23)",yang sudah menipu saya dengan dalih arisan online dan iming iming yang menjanjikan,total kerugian yang saya alami Rp 16.380.000juta diruang pemeriksaan unit pidum/Ruang unit Idik II Sat.reskrim polrestabes medan pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020.

Bukan cuma saya saja yang menjadi korbannya,sudah banyak orang yang menjadi korban si nadya itu.


Inilah jumlah kerugian dan nama nama korban penipuan arisan nadya.
List UM member Nadya : 
1. Brightta siagian 6.950.000 
2. Monica 4.500.000
3. Tina 10.500.000
4. Elshadai 16.450.000
5. Eliya 1.650.000
6. Cassia 5.800.000
7. Hendra 4.000.000
8. Aloina 26.000.000
9. Okta 6.200.000
10. Wi 26.550.000
11. Desy 1.410.000
12. Lia apriani 3.600.000
13. Alya 3.400.000
14. Emay 10.000.000
15. Risma 6.300.000
16. Deny 43.500.000
17. Evi 48.720.000
18. Jelita 16.380.000
19. Nike 8.515.000
20. Yurike 2.000.000
21. Margareth 19.800.000
22. Mela Sinaga 8.000.000
23. Livia 4.200.000
24. Novilia Sirait 1.110.000
25. Intan 1.950.000
26. Refina 13.550.000
27. Stefani 1.650.000
28. Vica 1.700.000
29. Abella: 17.110.000
30. Inca : 3.150.000
31. Imam permadi 4.000.000
32. Andela Saragih : 12.000.000
33.Lieola maysella: 3900.000
34. Helmina H : 12.000.000
35. Chris : 26.000.000
36. Weldy : 15.000.000
37. Anggi rakasiwi : 2.250.000
38. Sri Astuti : 26.500.000
39. Soufika: 1.350.000
40. Dara 1.225.000
41. Wenny 6.960.000
42. Stevani 41.705.000
43.Dona/fika 20.000.000
44. winnie 19.000.000
45. Bella 23.830.000
46. Regina 7.500.000
47.tampubolon 4.500.000
48. Yayang 5.000.000
49. Linsa 4.400.000
50. Devi Trisnawati 900.000
51. Inka 12.600.000
52. Eta 8.400.000
53. Octa pebriliani 1.000.000
54. Septi purna wiranti 1.295.000
55. Laila :1.000.000
56. Timo : 900.000
57. Vee : 550.000
58. Nisa : 900.000
59.Ineke: 2.875.000
60. Desy Ginting : 2.400.000
61. Jhon R : 20.000.000
62. Sirait : 8.000.000
63. Glo : 5.820.000
64.grace : 3.650.000
65. Isyfa : 30.000.000.

Sebelum nya saya dan korban korban yang sudah sempat mencoba untuk bermediasi dengan orang tua Nadya, tapi etikad baik dari orang tua si nadya tidak ada,malah kami di bentak bentak dan di tantang,"silahkan kau lapor atas dasar apa kau melapor," la saya dan kawan kawan melapor karena anak bapak sudah menipu kami,"cetus Jelita fortuna dengan kesal.

Disisi lain atas dugaan para korban ada indikasi pelaku tidak sendiri.

Kenapa saudara laki laki pelaku dalam masalah kasus yang menjerat kakaknya atas tindak penipuan, kok malah liburan ke bali."ada apa ini."

Setelah menghadiri panggilan dari penyidik restabes medan Jelita fortuna (22) korban menceritakan pada wartawan bahwasan nya Jelita fortuna (korban) Harus menyertai bukti bukti yang kuat masih butuh bukti apa lagi sih pak. Apa kurang jelas bukti, saksi pun juga saya hadirkan. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

KAUM Mengecam Tindakan Penculikan Dan Penembakan Terhadap Rombongan HRS


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) mengecam tindakan penculikan dan penembakan yang terjadi terhadap ronbongan Imam Besar Habib Rizieq Sihab dan menewaskan 6 orang anggota FPI yang terjadi di pintu Pol Cikampek, Jawa Barat pada Senin, 7 /12/2020.

Yusri Fachri, Kadiv Litigasi KAUM menyatakan, Usut tuntas penembakan 6 orang anggota FPI dengan membentuk Tim Independen Pencari Fakta, karena diduga terdapat banyak kejanggalan. 

"Apabila terbukti ada penculikan dan penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi, maka KAUM meminta copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya", tegas Yusri.

"KAUM mengecam keras tindakan penculikan dan penembakan yang menewaskan 6 orang anggota FPI yang mengawal IB HRS di Tol Cikampek itu, tutup Yusri.

Terpisah, Eka Putra Zakran, Kadiv Infokom KAUM menerangkan, KAUM turut berduka atas peristiwa penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap rombongan HRS itu.

Peristiwa penembakan sadis tak beradab seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, sebab mereka yang ditembak bukanlah anggota Terorisme atau Saparatisme dan bukan pula musuh negara.

Apa yang terjadi kepada rombongan HRS di pintu Tol Cikampek merupakan sebuah peristiwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Pemerintah dalam hal ini Presiden harus membentuk tim pencari fakta guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya dalam peristiwa penculikan dan penembakan tersebut. 

Disamping itu pada pokoknya KAUM mengecam keras atas terjadinya perbuatan biadab dan tak berprikemanusiaan itu. Bagaimana mungkin orang tak bersalah ditembak mati, ini jelas pelangaran berat dan pelakunya wajib diproses dan diberi hukuman berat juga tegas pengacara KAUM tersebut (Epza). **
Share:

Hotma Paris: Keluarga Hashim Tidak Terkait Ekspor Benur Lobster


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga seorang politisi Gerindra adalah satu dari tiga anak Hashim Djojohadikusomo dan saat ini merupakan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait hal diatas, Saraswati berpasangan dengan calon Wali Kota Tangsel Muhamad. Tak hanya itu, Pasangan calon ini diusung oleh  PDIP, Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura.

Selanjutnya, Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo tidak ada keterkaitan atas ekspor benur lobster. 

"Bahwa sampai saat ini, PT Bumi Sakti Muara, perusahaan milik Hashim belum berhasil melakukan ekspor, karena ada 4 (empat) surat izin yang belum dimiliki perusahaannya, untuk melakukan ekspor," kata Hotman saat konferensi pers di Jet Ski Café di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan Jakarta Utara. Jum'at (04/12)

Disaat yang sama, Hasyim menambahkan, Dia minta Tempo untuk minta maaf, karena berita yang dimuat Tempo tanpa konfirmasi kepadanya.


Sementara itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, Saya bisa pastikan sampai saat ini PT Bima Sakti Mutiara belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

Karena itu, kata Sara, dia pun membantah keterkaitan PT Bima Sakti Mutiara dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebab kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, kata Sara, Semua perusahaan yang mendaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara melalui proses yang sama, sama sekali tidak ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur. 

Namun, katanya, seiring penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader Partai Gerindra dikait-kaitkan dengan PT Bumi Sakti Muara.

"Padahal, Saraswati sudah menjelaskan bahwa perusahaan milik ayahnya itu tidak terkait dan tidak bergerak di bidang ekspor lobster, melainkan hanya budi daya lobster," pungkasnya. (Arianto)


Share:

GAAS Konsolidasi dan Silaturahmi Bersama Rizal SH, MH, MKN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bersama Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mengadakan diskusi di rumah Makan Dapoer Selan Semarang Green Garden Jakarta Barat. Diskusi pengurus DPP GAAS kali ini bareng bersama Rizal,SH,MH,MKN dari Bandung. 

Pengurus Dewan Pimpin Pusat Gerakan Advokat & Aktivs menerima kedatangan tamu dari Bandung Rizal,SH,MH,MKN bersama Istri dalam Agenda berlibur dan silaturahmi di rumah kediaman Asan Hondir selaku Wakil Jenderal DPP GAAS yang berlokasi di Jalan Green Garden RT.13/03 Kedoya Utara Kec Kb.Jeruk Kota Jakarta Barat.

Dalam pertemuan Silaturahmi ini Dewan pimpinan Gerakan Advokat & Aktivis diwakili Wabendum Rya.Q,Wakil Sekjend DPP GAAS Asan Hondir,Wakil Ketua Umum DPP GAAS Agus Syarifuddin,Wakil Ketua Umum DPP GAAS Sapto Wibowo Sutanto dan Ketua DPP GAAS Bidang Zainal Abidin berdiskusi Langsung bersama Rizal,SH,MH, mengenai seputar profesi advokat dan Aktivis serta Peran Aktif dan langkah sepak terjang Program kerja

"Adalah suatu kebanggaan dan Apresiasi yang sangat luar biasa atas kehadiran para pengurus DPP GAAS yang begitu cepat,tanggap dan respon atas kehadiran saya beserta istri bersilaturahmi kerumah Asan Hondir sekaligus sebagai wakil Sekjend DPP GAAS dengan mensaji menu masakan Dapoer Selan Semarang ala Asan Hondir dan istri "Ujar Rizal 



"Selain itu, yang menarik perhatian adalah saya bangga dengan Hadirnya GAAS di Jakarta ini dengan Gabungan Advokat dan Aktivis menjadi satu Gerakan Advokat dan Aktivis yang mengandung makna yang sangat mendalam dengan satu kalimat GAAS (Gerakan Advokat & Aktivis) serta akan membantu membangun serta jaringan Ormas GAAS di tingkat Kota Bandung bersama rekan rekan para Advokat dan aktivis di Kota Bandung, baik tingkat Kota maupun tinkgat Kabupaten, " lanjut Rizal. 

Rizal ,SH,MH,MKN Menambahkan pentingnya kehadiran GAAS,terutama dibidang hukum khususnya di ibu kota Jakarta ini. Masyarakat Jakarta khususnya di setiap Desa/Kelurahan supaya dapat menciptakan rasa aman serta kenyamanan dalam hidup bermasyarakat,agar rasa keadilan lewat hukum bisa ditegakan dengan seadil adilnya terutama bagi masyarakat yang perlu perlindungan dan bantuan hukum lewat hadirnya gerakan advokat & Aktivis. 

Selain itu dengan hadirnya GAAS serta dengan adanya advokat dan Aktivis ini sebagai upaya ‘Kepedulian Sosial’ atas perlunya Hukum Baik ditingkat Provinsi,Kota maupun kelurahan setempat yang ada di setiap wilayah masing-masing. Dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat Jakarta dan Kota lainnya termasuk dengan Aparat Penegak Hukum.

"Baru sekedar obrolan dan rencana beliau pak Riza juga ingin bantu untuk bangun GAAS di Bandung pak. Namun, harapan dan doa saya semoga terlaksana," kata Zainal Abidin, Ketua Media Center GAAS. **
Share:

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel




Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi


Share:

Iqbal Sulam: Mengecam Keras Segala Tindakan Kekejaman, Kebencian dan Teror


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) & Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) bersama ini menyatakan seruan moral, keprihatinan, dan penyesalan kami atas tragedi pembakaran pos pelayanan warga gereja di Dusun Lewinu, desa lemba tonga, paloli, kabupaten sigi, Sulawesi Tengah.

"Selain itu, Kami mengecam dengan sangat penganiyaan yang di lakukan oleh orang tak dikenal (OTK) yang telah menghilangkan nyawa secara mengenaskan di Dusun Lewinu tersebut, pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.00 wit," kata KH. Ir. Iqbal Sulam, Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan dalam keterangan tertulis. Selasa (01/12)

Atas kejadian tersebut, kata Iqbal, kami dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang tergabung bersama Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) menyatakan pernyataan sebagai berikut :

Pertama, Menyatakan perasaan dukacita dan Simpati mendalam terhadap korban dan keluarganya serta seluruh warga masyarakat yang terdampak. Bersama keluarga yang berduka, kita berdoa agar Tuhan yang maha kuasa memberi penghiburan bagi keluarga yang berdukacita dan saudara-saudara yang meninggal diberikan tempat terbaik di sisinya.

Kedua. Mengecam keras segala tindakan kekejaman, kebencian dan teror yang tidak manusiawi, karena merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Ketiga. Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga masyarakat terdampak yang dengan cepat telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta pemerintah kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai langkah penanganan peristiwa ini serta perlindungan bagi seluruh warga masyarakat.

Keempat. Mengharapkan pemerintah dan kepolisian kabupaten Sigi Sulawesi Tengah segera mengungkap pelaku tindakan keji ini, menindak sesuai hukum dan prosedur yang berlaku, serta mengusut dan membasmi jaringan-jaringan kejahatan ini, juga terus meningkatkan langkah antisipatif terhadap gerakan radikalisme dan terorisme yang masih ada sampai saat
ini, agar peristiwa yang terjadi di Lewinu, lemba tonga tidak terulang kembali dan

Kelima. Menghimbau kepada seluruh lembaga keagamaan beserta seluruh umat dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi , menjaga kerukunan, persaudaraan dan keutuhan NKRI, serta menyerahkan penanganan maşalah ini kepada pihak yang berwenang.

"Terkait hal diatas, Kami mengajak seluruh lembaga keagamaan beserta seluruh tokoh Agama, umat dan masyarakat untuk bekerja sama membangun jejaring keamanan dan koordinasi dalam upaya mencipatakan keamanan di NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dalam semangat
Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Kantor Hukum EPZA Ajukan Perundingan Bipartit ke PT. Laut United.


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) ajukan surat perihal perundingan Bipartit Kepada Pimpinan PT. Laut United melalui Kantor Pos Indonesia Medan pada Selasa, 24/11/2020.

Surat permohonan perundingan Bipartit bernomor: 152/SPER-FB/EPZA/VI/2020 sengaja dilayangkan dalam rangka mengupayakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan pengusaha.

Menurut Eka Putra Zakran, SH akrab disapa Epza, bahwa Perundingan Bipartit merupakan upaya-upaya terbaik diluar proses persidangan, selain mengedepankan asas kekeluargaan juga merupakan amanat Undang-Undang, jelas Pengacara Peradi Angkatan 2015 ini.

"Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Nah, berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh klien kami sdr. Rusman Sitohang selaku perkerja/buruh dan pimpinan PT. Laut United selaku pengusaha, kami sangat mengedepankan upaya-upaya persuasif, tinpal Kadiv Infokom KAUM ini.

Sejak dari awal kuasa sampai saat ini kami dari Kantor Hukum EPZA tetap mengupayakan langkah-langkah komunikatif dan dialogis guna mendapatkan solusi terbaik. 

Harapan kita dengan digelarnya perundingan Bipartit nanti oleh pihak Tersomasi, ada win-win solution, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. 

Sebagai penasehat hukum, kita berupaya dulu sampai titik nadir untuk mengedepankan pendekatan dengan asas musyawarah mufakat, kecuali kandas dan tidak mempan lagi upaya diluar, maka akan ditempuh jalur peradilan.

Istilahnya pihak perusahaan jangan keras kepala batu saja yang dikedepankan. Apa sih susahnya jika duduk bersama, kan lebih baik.

Untuk diketahui bahwa Rusman Sitohang, Pria 59 Tahun sudah bekerja di PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2009. Awalnya tidak pernah ada masalah, namun sejak tanggal 6 November 2020 muncul masalah akibat mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa dasar, tanpa pertimbangan yang jelas dan tanpa proses surat menyurat, sehingga membuat klien kami merasa dirugikan baik secara materil maupun immateriil.

Agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak, surat permohonan perundingan Bipartit ini kami tembuskan juga kepada: Ketua Komisi IX DPR-RI, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Utara, Ketua Komisi II DPRD Medan, Plt. Walikota Medan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Kapolres Belawan serta Klien yang bersangkutan, beber Epza.

Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat dengan nomor: 150/SPTS/EPZA/VI/2020 dan 151/SPTS/EPZA/IV/2020 perihal Teguran/Somasi satu dan dua, tapi belum mendapat respon yang baik, makanya untuk itu, merujuk pada ketentuan UU kami ajukan Perundingan Bipartit, tutup Epza. **
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini