Dugaan Kriminalisasi dan Kontroversi Rehabilitasi ULTRA: Pengaduan Edo Agustian ke Komnas HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Edo Agustian, Program Manajer Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tercatat dengan Nomor Agenda: 151070. Pengaduan tersebut menyoroti dugaan kesewenangan Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (ULTRA) dan upaya kriminalisasi terhadap mereka yang menuntut keadilan.

"Pengaduan ini bermula dari permohonan bantuan untuk Apip, seorang pemulung yang diduga terlibat penyalahgunaan obat. Apip dirujuk ke rehabilitasi ULTRA oleh Polres Cibinong, namun keluarganya, terutama Meri, merasa dicurangi karena biaya rehab yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan mereka," kata Edo kepada awak media di Jakarta, Selasa (05/11/2023).

Pada tanggal 19 November 2023, kuasa hukum Meri Mustikasari, Meri Mustikasari, Ade Hermawan dari Aliansi Rehabilitasi Nasional Indonesia dan juga Yayasan Mutiara Maharani dan Edo Agustian dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia mendatangi rehabilitasi ULTRA untuk mendapatkan informasi terkait dugaan tindak pemerasan oleh pihak ULTRA kepada Meri selaku keluarga dari Apip.

Setelah semua pihak hadir termasuk pimpinan dari rehabilitasi ULTRA hadir, yaitu saudara Ferdy Gunawan. Maka dilakukanlah mediasi dengan dihadiri oleh pihak kepolisian dari Polsek terdekat dari lokasi Rehab ULTRA yang berada di Jalan Pertanian Raya, Lebak Bulus dan juga dihadiri oleh pihak Koramil setempat.

"Pada saat mediasi, Ferdy Gunawan selaku pimpinan dari ULTRA memohon agar kejadian tersebut tidak diviralkan dan disetujui oleh semua pihak dan dengan demikian permasalahan tersebut dianggap selesai," ungkap Edo.

Namun pada tanggal 27 November 2023, pihak kuasa hukum Meri, Robby Octora, SH., M. Kn, Meri Mustikasari, Ade Hermawan dan Edo Agustian dilaporkan oleh Ferdy Gunawan ke Polda Metro Jaya atas dugaan memasuki pekarangan tanpa ijin, perbuatan tidak menyenangkan dan kekerasan terhadap orang atau barang.

Keempat orang yang menjadi terlapor diatas sudah datang menghadap Penyidik Unit I, Jatanras, Polda Metro Jakarta dan diperiksa untuk memberikan klarifikasi selama hampir 5 jam. Semua terlapor akhirnya diperbolehkan pulang. Melihat situasi yang berkembang terhadap 4 orang terlapor diatas, kami melihat adanya indikasi upaya KRIMINALISASI yang dilakukan oleh pihak ULTRA.

Sementara fakta yang kami temukan ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial DKI Jakarta bahwa Yayasan Natura Indonesia taua ULTRA ijin sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan ijin rehabilitasi oleh Kemensos serta Dinas Sosial mengenai ijin operasionalnya sudah dicabut sejak lama.

Menurut Edo, Apabila semua ijin tersebut sudah dicabut, kami jadi bertanya mengenai keabsahan rehabilitasi ULTRA ini dalam prakteknya. Apakah mereka rehabilitasi yang legal secara hukum?

Satu hal lagi yang menurut kami penting untuk menjadi perhatian KOMNAS HAM adalah fakta yang disampaikan oleh Apip bahwa saat beliau berada di rehab ULTRA, beliau dikurung dalam satu ruangan yang kecil bersama 40 orang lainnya dengan kondisi tidak layak dan selama 4 hari dikurung tersebut, mereka hanya diberi makan 2 kali, masing-masing orang mendapatkan 3-4 suap nasi saja.

Seiring eskalasi permasalahan, pertanyaan seputar legalitas dan hak asasi manusia menjadi fokus utama pengawasan dalam kasus ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Viral! Video Pengakuan Marto Rusida Terkait Oknum Pengacara MS

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial Tiktok, Marto Rusida yang di dampingi kuasa hukum nya dari Law Firm Jet Sibarani yaitu Ananda Nurul SH dan Nuryanti Tampubolon SH di Rutan Kelas II B Rengat, membenarkan bahwa pengakuan yang dikatakan pada media adalah kejadian yang sebenarnya, Jum'at (01/12/23).

Menurut Marto Rusida, semua yang di media online dan tiktok bahwa benar seperti itu kejadiannya, dan terlihat pada video tersebut ia mengaku tidak pernah didampingi oleh MS sejak tanda tangan sampai tahap dua di kejaksaan.

Saat tahap dua, kata Marto, Polisi bertanya kepada saya mana pengacaramu? Lalu saya jawab gak tau saya Pak, kemudian Polisi menyebutkan susah ditelpon, Biar saya telpon lagi karena tahap dua sekarang ini.

"Polisi menelpon pengacara saya MS lalu diangkat, bukan nya dapat pembelaan, malah saya di permalukan oleh pengacara saya sendiri didepan Polisi dan Jaksa, dan dia mengatakan kalau saya salah, dan tidak mungkin di bela, Padahal saya sudah bayar Rp130 juta untuk menangani perkara saya, kalau tidak bisa membela saya ya ngapain saya pakai pengacara, kalau emang tidak bisa bela saya, ya harus nya uang nya dikembalikan," tutur Marto.

Masih kata Marto, "Memang betul saya pernah di janjikan bebas tanya aja sama ibu saya dan Devi langsung, mereka saksi nya, dan yang mentransfer duit ke MS itu Ibu saya dan Devi," jelasnya. 

Saat dikonfirmasi, Devi yang di katakan Marto saksi yang mendengar MS memberikan janji kebebasan sekaligus salah satu orang yang mentransfer duit Honor untuk Oknum Pengacara MS membenarkan telah dihubungi oleh Ibu Marto.

"Ya benar, Saya ada mentransfer duit ke saudara MS, dan itu atas kesepakatan oleh ibu Marto, Ibu Marto mengatakan kepada saya untuk membayar Honor kepada MS, Singkat ceritanya pada saat itu saya yang membeli mobil Pajero milik Marto yang di bawa oleh MS, nah dari hasil duit penjualan mobil tersebut lah saya transfer ke MS yang kata ibunya untuk biaya Honor Pengacara, Kemudian terkait menjanjikan bebas itu, hal itu di sampaikan ibu Marto langsung kepada saya," terang Devi.

Sementara saat dihubungi via telepon seluler nya, Ibu Marto membenarkan bahwa Marto pernah di janjikan akan bebas dan pulang.

"Ya benar, Marto pernah di janjikan bebas dan akan pulang pada hari Jumat, dia cerita kalau dia menangani perkara si Devi, kebebasan Devi dijadikan iming-iming kepada saya, sehingga saya percaya," ungkap Ibu Marto.

Pada pemberitaan sebelumnya, Saat dikonfimasi Oknum Pengacara MS membenarkan bahwa Marto adalah benar mantan kliennya dulu, dan ia membantah atas semua tuduhan yang beredar seperti yang dikatakan Marto terhadap dirinya, Bahkan ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang merasa ditipu.

Sekedar informasi, Video pengakuan Marto, ada di Akun Media Sosial Tiktok: Jetsiber.com, dan Facebook: Jetsiber. (Ar)

Read More

IMO-Indonesia Desak Polri Tangkap Pelaku Pembakaran Rumah Jurnalis di Belu NTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendesak aparat kepolisian (Polri) untuk segera menangkap pelaku pembakaran rumah jurnalis bernama Weren Timor di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini kejadian memilukan dan sukar diterima. Polri wajib mengusut kasus ini dan menangkap siapa pelaku di balik peristiwa naas ini," kata Ketum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail di Bilangan, Jakarta, Sabtu (2/12/23).

Menurut Yakub, insiden yang baru saja menimpa Weren Timor itu bukan perkara biasa. Apalagi, kata dia, kejadian serupa kerap dialami para insan pers. 

"Pertama-tama kita harus melihat persoalan ini bukan sebagai hal yang biasa. Sebab, sudah sering kejadian ini menimpa para wartawan, mulai dari mendapat ancaman, teror, hingga pembunuhan. Jika kasus serupa dibiarkan, maka pelaku akan merasa kebal hukum dan ini menjadi ancaman serius bagi nasib dan karir para jurnalis," jelas Yakub.

Yakub juga meminta kepada penegak hukum agar selain menghukum seberat-beratnya pelaku pengancaman atau penganiayaan terhadap wartawan, juga perlu memberikan perlindungan lebih terhadap kerja-kerja jurnalis yang dijamin konstitusi.

"Kita ini negara hukum, di mana pekerjaan jurnalistik dijamin dalam konstitusi. Namun, jika kejadian smacam ini terus-terusan menimpa wartawan, berarti ada problem besar yang harus diusut tuntas," ungkapnya.

Di samping meminta Polri dan seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini, Yakub juga mengajak seluruh pihak, utamanya asosiasi wartawan maupun media untuk bersama-sama menuntut keadilan atas kasus yang dialami Weren Timor.

Diketahui, peristiwa pembakaran rumah Weren Timor yang merupakan seorang jurnalis di Belu NTT oleh pelaku tidak dinekal itu terjadi pada Minggu (26/11) malam.

Kejadian tersebut diungkapkan oleh jurnalis Timor Daily, Fredrikus Royanto Bau alias Edy Bau melalui laporannya ke Ketua PWI, AJI, JOIN, SMSI, AMSI, JMSI, LPWI dan Asosiasi jurnalis serta asosiasi media pada hari ini, Jumat (1/12).

Bukan hanya Weren, Edy juga mendapat berbagai ancaman, termasuk pembakaran rumah. Ancaman itu datang usai Edy memberitakan tentang perjudian di Belu.

Edy pun meminta bantuan dari PWI, AJI, dan asosiasi/organisasi jurnalis serta asosiasi media di NTT dan seluruh Indonesia, karena kasus ini kejahatan luar biasa yang mengancam kebebasan pers. Ia berharap agar kasus itu bisa diproses secara transparan dan adil.

"Agar kasus ini bisa diproses secara transparan dan adil, agar polisi mengungkap semua siapa dalang di balik semua ini," ucapnya, Jumat (1/12). (Ari)

Read More

Pemulung Terjerat Narkoba: Opsi Biaya Rawat Jalan yang Menimbulkan Kontroversi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemulung yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba tramadol dan eksimer, Apip, ditangkap di Pasar Ciampea, Bogor, pada 17 November 2023 lalu. Lalu dibawa ke Polres Cibinong, Apip dirujuk ke Yayasan Ultra, panti rehabilitasi swasta untuk rawat jalan. Hal tersebut disampaikan Anak tiri Apip, Merry Mustikasari, kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jum'at (02/12/2023).

Merry Mustikasari mengatakan, dia merasa dicurangi oleh Yayasan Ultra. Menurutnya, pihak Yayasan Ultra menawarkan dua opsi untuk rawat jalan Apip, yaitu 6 bulan dengan biaya 10 juta per bulan atau 3 bulan dengan biaya 30 juta. Merry mengaku tidak mampu membayar biaya tersebut dan memilih untuk merujuk Apip ke rehabilitasi pemerintah BNN.

Sementara itu, Robby Octora, S.H., M.kn., Kuasa hukum Merry Mustikasari menjelaskan, pihaknya mendapatkan kuasa pada tanggal 18 November, kemudian pada Minggu (19/11/2023), pihaknya mendampingi klien, Merry Mustikasari untuk mencari informasi terkait dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap Apip, kemudian setelah pihaknya lakukan mediasi dan pertemuan dengan pimpinan Yayasan Ultra dicapai kesepakatan, Apip dari klien kita kemudian dilakukan rawat jalan melalui prosedur yang ada. 

Menurut Robby, pada 27 November 2023, pihaknya dilaporkan oleh Pemilik Yayasan Ultra atas dugaan tindak pidana masuk ke pekarangan tanpa izin, kekerasan terhadap barang atau orang, dan perbuatan tidak menyenangkan. Yang dilaporkan itu ada 4 orang diantaranya, Meri Mustikasari, Kuasa Hukum dan dua orang dari Yayasan Sosial.

"Hari ini, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya untuk klarifikasi, menegaskan legal standing sebagai Kuasa Hukum Merry," ungkapnya. 

Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan legal standing mereka. Robby merinci bahwa mereka memiliki hak imunitas sesuai Pasal 16 Undang-Undang No. 18 tahun 2003. Langkah selanjutnya menunggu keputusan penyidik.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Penelantaran Perkara, Law Firm Jet Sibarani Somasi Oknum Pengacara MS

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Law Firm Jet Sibarani SH MH & Partners memberikan teguran hukum berupa somasi kepada oknum pengacara berinisial MS yang diduga menelantarkan perkara kliennya dan menjanjikan kliennya dapat bebas dari perkara penipuan. Oknum pengacara MS diketahui juga merupakan salah satu Caleg DPRD Kota Pekanbaru dari Partai PDIP, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di wilayah Provinsi Riau.

Somasi tersebut disampaikan langsung oleh Jetro Sibarani SH.,MH.,CHt, selaku pendiri dan managing partner Law Firm Jet Sibarani SH MH & Partners, kepada istri oknum pengacara MS di rumahnya, Sabtu (25/11/23). Jetro Sibarani mengatakan bahwa somasi tersebut merupakan langkah hukum yang diambil untuk menuntut pertanggungjawaban oknum pengacara MS atas dugaan penelantaran perkara dan janji bebas kliennya.

“Kami mewakili klien kami yang bernama Marto, yang merupakan korban penipuan oleh oknum pengusaha berinisial AS. Marto ditipu oleh AS sebesar Rp 1,5 miliar dengan modus investasi bodong. Marto kemudian melaporkan AS ke Polres Indragiri Hulu. Namun, di sana Marto malah ditangkap dan ditahan dengan tuduhan melakukan penipuan juga,” jelas Jetro Sibarani.

Jetro Sibarani menambahkan bahwa Marto kemudian menghubungi oknum pengacara MS untuk membantunya mengurus perkara tersebut. Oknum pengacara MS menjanjikan bahwa Marto akan bebas dari perkara tersebut dengan syarat membayar jasa hukum sebesar Rp 130 juta.

“Oknum pengacara MS menjanjikan bebas kepada Marto dengan cara-cara yang tidak jelas. Dia menyuruh Marto membuka kembali usahanya dan mengatakan bahwa itu aman. Dia juga menyodorkan surat kuasa dan kontrak jasa hukum kepada Marto tanpa membacakan isinya dan langsung menyuruh Marto menandatanganinya. Marto pun percaya dan membayar jasa hukum tersebut secara bertahap,” ungkap Jetro Sibarani.

Namun, ternyata janji oknum pengacara MS tidak sesuai dengan kenyataan. Marto tetap ditangkap dan ditahan. Bahkan, oknum pengacara MS tidak pernah datang ke Polres Indragiri Hulu untuk mengurus perkara Marto. Oknum pengacara MS juga tidak pernah memberikan laporan perkembangan perkara kepada Marto atau keluarganya.

“Oknum pengacara MS telah menelantarkan perkara Marto dan menipu Marto dengan janji bebas. Ini merupakan tindakan yang melanggar kode etik advokat dan undang-undang. Kami menuntut oknum pengacara MS untuk mengembalikan uang jasa hukum yang telah diterima dari Marto sebesar Rp 130 juta. Kami juga akan melaporkan oknum pengacara MS ke Dewan Kehormatan Advokat Indonesia (DKAI) dan kepolisian untuk diproses secara hukum,” tegas Jetro Sibarani.

Jetro Sibarani berharap bahwa somasi ini dapat menjadi peringatan bagi oknum pengacara MS dan pengacara lainnya yang berpraktik tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Ia juga berharap bahwa masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih pengacara untuk menangani perkara mereka.

“Kami berharap ada keadilan bagi klien kami dan pengacara lainnya yang berpraktik profesional dan bertanggung jawab. Kami juga berharap masyarakat dapat lebih cerdas dan kritis dalam memilih pengacara. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis yang tidak masuk akal. Pilihlah pengacara yang memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas,” pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Mandagi Sambangi Polda Sumut Kejar Kasus Oknum Anggota Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Hence Mandagi menyambangi Markas Besar Polda Sumatera Utara Kamis, (23/11/2023) untuk konfirmasi terkait proses hukum laporan polisi nomor : LP/B/0077/II/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang sudah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. 

Sebelumnya, laporan polisi yang dilayangkan Mandagi terhadap eks Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Badan Reserse dan Kriminal Polri Jakarta, terjadi pada februari 2023 silam. 

Hence Mandagi melaporkan M. Agung Dharmajaya karena pernyataannya di sejumlah media online bahwa tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW yang dilaksanakan LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP, dan pernyataannya yang dikutip media. 

“Saya konfirmasi ke penyidik Polda Sumut terkait perkembangan laporannya. Saya yakin laporan kami akan ditindaklanjuti. Sebelumnya saya selaku pelapor sudah diperiksa oleh penyidik. Dan semoga pihak terlapor juga ikut diperiksa,” terang Mandagi saat memberikan keterangan pers di depan puluhan awak media usai bertemu pihak penyidik Polda Sumut, Kamis (23/11/2023) di Mapolda Sumut. 

Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menegaskan, laporan polisi ini dilayangkan agar terlapor M. Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pers harus membuktikan bahwa sertifkasi kompetensi wartawan di LSP Pers Indonesia itu ilegal. 

Turut mendampingi Mandagi di Mapolda Sumut, Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang dan jajaran pengurus SPRI yang baru saja dilantik. 

Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang, ST, SH mendukung penuh pihak penyidik mengusut tuntas penyelesaian kasus anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya yang dilaporkan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi. 

"Saya pemegang sertifikat Wartawan Utama dari BNSP melalu LSP Pers Indonesia. Kalau ini dikatakan ilegal, saya akan kawal penyidikan di Polda apakah benar sertifikat BNSP itu ilegal," ujar Burju. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Ir Soegiharto Santoso, SH mengaku sudah pernah diperiksa penyidik terkait kasus dengan terlapor anggota DP Agung Dharmajaya. "Saya turut mendesak penyidik Polda Sumut untuk segera memeriksa terlapor untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum," ujar Soegiharto. 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Indra Kenz Kembali Bergulir: Tuntutan PTIB terhadap Kepengurusan Lama

Duta Nusantara Merdeka | Gading Serpong

Perkembangan kasus Indra Kenz mengemuka kembali dengan tuntutan tegas dari Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB), mewakili 144 korban. PTIB mendesak transparansi atas pengelolaan aset Indra Kenz oleh kepengurusan lama, menyoroti tindakan tidak transparan dan nominal kerugian yang disinyalir tidak sesuai dengan catatan pengadilan.

Ibu Maya Angkasa, perwakilan PTIB, mengungkap kecurigaan atas ketidakjelasan laporan keuangan dan pengeluaran yang tak masuk akal. "Anggota tidak punya hak bicara, grup dikunci oleh pengurus, sulit untuk musyawarah," ujarnya di Serpong, Selasa (21/11).

Adapun, PTIB bergerak untuk memperjuangkan hak-hak 144 korban, menuntut transparansi, dan menginginkan tindakan cepat dari pihak berwajib. Pelbagai kejanggalan, seperti permainan nominal, penjualan aset yang tidak jelas harganya, dan pembayaran ke rekening pribadi, menjadi sorotan serius.

Pada kesempatan yang sama, Leo Chandra, Ketua PTIB, menyebut kerugian kasus ini mencapai hampir Rp 1 Miliar per orang. Meski pengadilan telah mengembalikan sejumlah aset, termasuk mobil Tesla, Ferrari, tanah, dan jam tangan, sebagian masih belum jelas distribusinya. Kemudian mereka menemukan penarikan dana mencurigakan, termasuk Rp 2 M yang sebagian besar diambil secara tunai atau transfer ke rekening yang tak dikenal.

Kepengurusan baru PTIB, di bawah kepemimpinan Leo Chandra, telah mengambil langkah proaktif dengan melaporkan kepolisian dan mengganti kepengurusan lama. Rapat anggota dan keterlibatan Polda Metro Jaya menjadi langkah awal untuk menyelesaikan kasus ini.

Narasumber melibatkan kepengurusan baru PTIB, Ibu Maya Angkasa, dan kuasa hukum memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan terkini. Situasi yang terus berkembang ini menciptakan tekanan bagi pihak berwenang untuk bertindak tegas dan mengembalikan keadilan bagi korban kasus Indra Kenz.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Terjerat Pidsus, Rudy Dermawan Muliadi Jadi Terdakwa di PN Jakarta Pusat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rudy Dermawan Muliadi akhirnya resmi menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik di media sosial terhadap korban Ir. Soegiharto Santoso, SH. Sidang terdakwa Rudy Dermawan Muliadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst, sudah dimulai pekan lalu dan akan dilanjutkan Rabu (22/11/2023) ini. 

Sidang akan kembali dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Toni Irfan, SH. dan anggota Majelis Hakim Teguh Santoso, SH., dan Suparman, SH., MH. serta Panitera pengganti Min Setiadhi, SH. 

Masuknya kasus ini ke pengadilan sempat melewati proses yang sangat panjang di Kepolisian dengan laporan polisi No. LP/362/VII/2017/DIY/SPKT Polda DIY, sejak 20 Juli 2017. Sempat pula disidangkan di PN Yogyakarta dengan perkara No. 199/Pid.Sus/2020/PN Yyk, lalu ke tingkat banding perkara No. 54/PID.SUS/2020/PT YYK di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 

Bahkan perkara dengan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi pernah bergulir hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 5028 K/Pid.Sus/2022. Pada amar putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi. 

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung bahwa perkara tersebut terjadi ketika terdakwa berada di rumahnya di Komplek Mangga Dua Elok, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, sementara mayoritas saksi berdomisili di Jakarta, maka locus delicti perkara ini ditetapkan sesuai dimana tindak pidana itu dilakukan dan dimana tempat tinggal para saksi dan Terdakwa itu berada. 

Tak heran pihak Kejati Yogyakarta kemudian melimpahkan perkara ini ke Kejati DKI Jakarta untuk diteruskan ke Kejari Jakarta Pusat karena untuk melaksanakan putusan MA tersebut, bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Soegiharto Santoso selaku korban atau pelapor, mengaku senang akhirnya kasus yang dilaporkannya sejak 6 tahun lalu ini berhasil masuk ke pengadilan dan telah disidangkan sebanyak 2 kali pada tanggal 09 dan 16 November 2023 yang lalu. 

Dan sidang lanjutan akan berlangsung pada Rabu (22/11/2023) dengan agenda tanggapan atas eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum Frederick Christian S, SH, MH. dari Kejari Jakarta Pusat. 

Soegiharto yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO juga menyampaikan apresiasi atas upaya Polda DIY, Kejati DIY, Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Pusat, serta PN Jakarta Pusat yang melayani dengan profesional sehingga kasus yang dilaporkannya itu bisa masuk ke persidangan lagi untuk dituntaskan. 

"Kasus yang sama dengan terdakwa berbeda yakni Ir. Faaz yang menghina saya di media sosial Facebook telah di vonis bersalah dan dipenjara di Lapas Wirogunan Yogyakarta," ungkap Hoky sapaan akrabnya, seorang sosok petarung hukum yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Terkait dengan upaya pihak lawan yang terus memberondong pihaknya dengan rekayasa gugatan perdata dan upaya kriminalisasi, Hoky mengaku tidak gentar. Dia juga mengungkapkan, SK Kemen Kumham APKOMINDO yang dipimpinnya sudah pernah digugat pembatalan di PTUN oleh pihak kelompok Terdakwa, namun tidak berhasil. Bahkan ada upaya banding di PT TUN juga telah gagal, termasuk upaya kasasi di MA telah ditolak. 

"Itu artinya keabsahan SK Kemen Kumham APKOMINDO di pihak kami sah," tandas Hoky yang juga pendiri LSP Pers Indonesia ini yakin. 

Meskipun, menurutnya, pihak lawan yang selama ini melakukan gugatan menggunakan legal standing APKOMINDO versi akta notaris hanya 4 halaman dan bentuknya perseroan bukan perkumpulan (bukan asosiasi), karena secara jelas tertuliskan dalam akta tersebut antara lain; “(untuk selanjutnya disebut Perseroan). Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan.” 

Yang luar biasanya lagi, lanjut Hoky, dengan menggunakan dokumen data surat gugatan yang diduga dipalsukan bisa menang dalam perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL di PN JakSel, termasuk tetap menang pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, sehingga sedang dilakukan upaya hukum PK atas perkara tersebut serta kembali dibuatkan laporan polisi. 

Dokumen data surat gugatan yang dipalsukan itu tidak pernah ada dan tidak ada buktinya yaitu keterangan tentang keputusan yang dikeluarkan dalam Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 tentang pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO Masa Bakti 2015-2020, yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal, dan Adnan selaku Bendahara. 

Dari tiga orang tersebut hanya Faaz Ismail yang telah mengaku bukan menjabat Sekretaris Jenderal APKOMINDO, melainkan menjabat sebagai Sekretaris DPD APKOMINDO DKI Jakarta. 

Sedangkan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi selalu menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum APKOMINDO dan menyatakan telah menang hingga tingkat kasasi di MA, seperti disampaikan oleh Terdakwa saat dimintai keterangan oleh awak media pada sidang tanggal 16 November 2023 yang lalu. 

Hoky menambahkan, "Terdakwa bersama kelompoknya diduga mempunyai kemampuan merekayasa hukum baik perdata maupun pidana, sebab faktanya benar untuk kasus perdata dengan menggunakan dokumen palsu bisa menang hingga tingkat Kasasi. 

"Lalu untuk kasus pidana saya pernah ditahan selama 43 hari, dilanjutkan dihina dan dicemarkan nama baik saya melalui media sosial Facebook APKOMINDO. Padahal saya tidak bersalah dan divonis bebas hingga tingkat kasasi, saya pribadi tetap yakin dan percaya pada saatnya saya akan memperoleh keadilan,” pungkasnya. 

Editor: Arianto 

Read More

Ketum FWJ Indonesia: Polsek Pasar Rebo Segera Tangkap Pelaku FS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aksi premanisme yang dilakukan oleh Fajar Setiawan (FS) terhadap Triyono jelas telah masuk dalam tindak pidana penganiayaan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Berdasarkan bukti Laporan Kepolisian Nomor LP/B/435/XI/2023/SPKT/Polsek Pasar Rebo/Polres Metro Jaktim/Polda Metro Jaya yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2023 dan hasil visum Et-Repertum luka Nomor 44/Ver/XI/2023/Sek.Pr, pelaku harus segera ditangkap.

"Penyidik akan menerapkan Pasal 351 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Saya meminta agar yang diterapkan bukan ayat (1), melainkan ayat (2) dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun," kata Opan.

Menurut dia, Korban, Triyono (30), mengalami luka cukup berat di kepala sebelah kanan akibat hantaman helm yang dilakukan oleh pelaku FS (30). Luka tersebut mengakibatkan darah segar mengucur dan korban harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Kepala korban mengalami luka serius. Sudah terdapat delapan jahitan. Korban adalah adik saya. Oleh karena itu, saya mendesak Kapolsek Pasar Rebo untuk segera menangkap pelaku dalam waktu sesegera mungkin. Saya sudah mengetahui alamat tempat pelaku bekerja dan tempat pelaku biasa nongkrong," tegas Opan.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lebak Para Cijantung Pasar Rebo pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 21.40 WIB.

"Korban mengatakan bahwa malam itu dia sedang bertamu di rumah pacarnya. Tiba-tiba, FS datang dan langsung membuat keributan sambil melempari korban dengan benda-benda tumpul. Korban mencoba berbicara baik-baik dengan FS, namun FS yang dalam keadaan mabok langsung menghantam kepala korban dengan helm sehingga korban terjatuh dan merasakan sakit yang sangat hebat hingga hampir tidak sadar," ungkapnya.

Opan melanjutkan, dalam keadaan tidak sadarkan diri, korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Adik saya sampai hari ini tidak dapat bekerja karena masih merasakan pusing dan sakit di kepala. Bahkan, baru saja ia melakukan kontrol dan mengganti perban di puskesmas. Jika adik saya harus dikeluarkan dari pekerjaannya karena harus pulih dari rasa sakit akibat hantaman keras di kepala, dan pelaku tidak ditangkap, maka saya akan memproses penyidik dan Kapolseknya hingga ke Paminal Polda Metro dan Mabes Polri," pungkas Opan.

Editor: Arianto 

Read More

PERATIN dan APTIKNAS Kerjasama Bidang Hukum untuk Sektor Teknologi dan Informasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) dan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) sepakat bekerja sama dalam memberikan pemahaman hukum terhadap hak-hak dan perlindungan hukum di sektor teknologi dan informasi. 

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara dua pimpinan PERATIN dan APTIKNAS pada Jumat, (17/11/2023) pada akhir kegiatan Rakerda APTIKNAS DKI Jakarta di Mangga Dua Square, Jakarta. 

Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala, SH, MH dan Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH menandatanganani langsung MoU didampingi jajaran pengurus masing-masing organisasi.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala mengatakan, seiring perubahan zaman, dimana saat ini era digitalisasi semakin tumbuh dan berkembang, mau tak mau membuat manusia harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan dunia yang semakin modern dan maju. 

“Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar dan landasan hubungan antara PERATIN dan APTIKNAS sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi,” ujar Kamilov, pengacara ternama yang sarat pengalaman serta merupakan anggota Komisi Kejaksaan RI Periode II dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kementerian Kominfo RI periode 2012 - 2015.

Dengan terus berkembangnya teknologi, Kamilov berharap agar SDM sebagai penggunanya juga dapat memiliki perkembangan dan pembaharuan, baik secara keilmuan maupun keahliannya. “Agar teknologi yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin guna mencapai kemanfaatan bagi kebaikan bersama,” ujarnya. 

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH juga berharap, melalui kerjasama ini, dapat semakin menumbuhkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat khususnya di bidang teknologi dan informasi. 

Soegiharto menambahkan, di masa depan TIK tentu akan menjadi sektor yang semakin lekat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. “Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah pengusaha yang bergerak di bidang TIK dan masyarakat luas yang membutuhkan pemahaman luas tentang hukum dan perlindungan konsumen bisa difasilitasi oleh APTIKNAS dan PERATIN,” pungkas Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Sekjen PERATIN serta menjadi pendiri PERATIN bersama-sama dengan Kamilov Sagala, SH, MH., dan Jemy Tommy, SH., SE., M.M., Ph.D serta Ir. SWS. Hardjito.

Dalam PERATIN juga terdapat 3 orang Professor yakni Prof. Dr. Ir. Gunawan Wibisono, M.Sc., Ph.D. dan Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng selaku Dewan Pakar serta Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., SH., MH., SE., MM. selaku Dewan Kehormatan. 

Editor: Arianto 

Read More

Kontroversi Putusan MK: Gibran Rakabuming Raka dan Dinamika Politik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Kegaduhan politik di Indonesia semakin meruncing setelah dikeluarkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik eks Ketua MK Anwar Usman. Keputusan ini, terkait dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, telah menciptakan gelombang kontroversi di berbagai lapisan masyarakat.

Majelis Kehormatan MKMK yang semula diharapkan membersihkan citra Mahkamah Konstitusi, justru menimbulkan dampak sebaliknya. Elit politik dan komentator politik menggunakan platformnya untuk menciptakan narasi negatif terhadap putusan MK dan MKMK. 

Sebagai respons, Anwar Usman pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun, dalam pernyataannya, Anwar Usman membuka "aib" putusan MK di masa lalu, menyebut beberapa putusan yang terkait dengan konflik kepentingan.

Jimly Asshidiqie, yang memimpin MKMK, berperan sebagai "sapu" untuk membersihkan MK dari ujaran negatif dan tekanan politik. Namun, ironisnya, sejumlah pihak menyoroti bahwa sapu MKMK ini juga tidak luput dari kontroversi di masa lalu.

Ketegangan semakin meningkat ketika putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto memicu reaksi beragam. Lawan politik menyerang Presiden Joko Widodo, menuding bahwa putusan MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

Elit politik, tokoh agama, dan tokoh nasional, termasuk Megawati Soekarno Putri dan Rocky Gerung, menyampaikan keprihatinan terhadap putusan MK dan MKMK. 

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa putusan MK sebenarnya memberi kesempatan bagi generasi muda berpengalaman untuk berkiprah di politik. Perkara batas usia Capres dan Cawapres membuka peluang bagi generasi muda yang berpengalaman untuk memimpin negara.

Kontroversi semakin memuncak dengan pencalonan Gibran, putra Presiden Joko Widodo, sebagai Cawapres. Gibran yang dikenal sebagai figur karismatik dan mampu merubah konstelasi politik nasional menjadi pusat perhatian. Pemandangan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Ganjar, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, hingga Rocky Gerung, yang menemui Gibran menambah kompleksitas situasi.

Gibran, yang telah menunjukkan kepemimpinan unggul saat menjadi Walikota Solo, menjadi sosok fenomenal dan kontroversial. Kepuasan publik terhadap kinerjanya di Solo, di samping rekam jejaknya yang mengesankan, menjadi alasan Prabowo Subianto memilihnya sebagai Cawapres.

Pertanyaan krusial muncul: apakah PDIP dan elit politik serta tokoh nasional akan memandang pencalonan Gibran sebagai pencemaran hukum dan demokrasi, ataukah melihatnya sebagai wujud harapan Bung Karno untuk memberi kesempatan pada pemuda berbakat?

Faktanya, publik menyadari bahwa pencalonan Gibran membawa dinamika baru dalam politik Indonesia. Stabilitas keamanan negara dihadapkan pada mahalnya harga jika kontroversi politik terus diperuncing oleh elit politik yang memperkeruh persatuan masyarakat jelang Pemilu.

Penulis: Hence Mandagi, Ketua Umum DPP SPRI

Editor: Arianto 

Read More

Krisis Konstitusional: Kontroversi Putusan MK dan Tantangan Bagi Independensi Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Firman Wijaya menggambarkan situasi Indonesia saat ini sebagai prahara konstitusional, memunculkan ketegangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Firman menganggap palu godam MK pada 7 November 2023 memiliki efek getar luar biasa, meresahkan jagad peradilan.

"Putusan MK No. 90/PUU-XX/2023 terkait uji materi Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki konflik dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Ironisnya, keputusan tersebut, yang seharusnya bersifat final, dapat dilumat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)," kata Firman di Jakarta, Jumat (10/11).

Firman yang juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyampaikan bahwa sejumlah hakim MK terlapor diduga melanggar prinsip penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, termasuk konflik kepentingan hubungan keluarga dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Laporan telah diajukan terhadap hakim, menggugat independensi dan integritas mereka.

Pada sisi politik, uji konstitusional ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi peluang Gibran Rakabuming Raka. Menurut Firman, kepentingan politik menjadi faktor penting di balik skandal ini, merusak kredibilitas MK dan menimbulkan keraguan terhadap independensinya.

"Kritik pun tidak hanya terhadap putusan MK, melainkan juga terhadap pemahaman hakim MK Anwar Usman mengenai konflik kepentingan. Firman menyoroti tradisi yang berlangsung lama di MK, di mana hakim merasa bebas membangun legal reasoning mereka. Namun, putusan MKMK dapat dianggap sebagai penolakan terhadap tradisi ini, menimbulkan paradoks dalam sistem peradilan," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Putusan PT Surabaya Keliru, Soegiharto Santoso Ajukan Kasasi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Upaya hukum yang ditempuh pengusaha dan wartawan senior Soegiharto Santoso atas kasus penipuan yang dialaminya masih terus berlanjut hingga ke perkara perdata. Sebelumnya Soegiharto Santoso selaku Direktur PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) berhasil mempidanakan Suradi Gunadi yang pernah membuatnya mengalami kerugian mencapai lebih dari 12 Miliar Rupiah. 

Setelah Suradi Gunadi terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky, kemudian menggugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Kini perkaranya sudah masuk ke tahap kasasi karena gugatannya tidak berhasil ditingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 September 2023 jo. Putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 20 Juni 2023. 

Upaya kasasi ini merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya, sebab majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Setelah diajukan upaya banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ditolak. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa bukti surat-surat dari pihak penggugat hanya merupakan fotocopy dari fotocopy oleh karenanya bukti surat-surat tersebut harus dikesampingkan. 

Hoky mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim yang dianggap keliru. Didampingi kuasa hukumnya Yohanis Selle, SH. dari Mustika Raja Law Office, Hoky secara resmi mengajukan kasasi pada Kamis (02/11/2023) baru-baru ini di Surabaya. 

"Putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim keliru dan tidak cermat, sebab PT GMT telah mengajukan bukti asli yaitu salinan Putusan kasasi Nomor 527 K/Pid/2020," bebernya. 

Hoky yang juga menjabat Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS serta pendiri LSP Pers Indonesia menyatakan, bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan bukti yang sempurna. 

Jadi menurut Hoky, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975. "Di situ secara tegas dinyatakan, suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan," terang Hoky, yang baru saja menyandang gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. 

Lebih lanjut, Ia bertutur: “Suradi Gunadi ini telah terbukti melakukan penipuan, sebelum saya menempuh jalur hukum telah berupaya bersama Pak Ali Said Mahanes melakukan musyawarah mufakat, akan tetapi justru Suradi Gunadi melakukan gugatan sebanyak 3 kali di PN JakPus. Bahkan melakukan upaya kriminalisasi terhadap Direktur PT GMT sebelumnya yakni Lianny Pandoko di Polda Jawa Timur, kendati demikian seluruh upaya hukum Suradi gagal, karena penipunya justru Suradi," papar Hoky. 

“Saya tetap yakin dan percaya keadilan akan dapat saya peroleh melalui upaya hukum kasasi ini, oleh karena itu saya juga hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkas Hoky.

Editor: Arianto 

Read More

Antisipasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris – PPAT: Urgensi Kehati-hatian dan Pendampingan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Peran Notaris – PPAT dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum di Indonesia sangat penting. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris – PPAT seringkali dihadapkan pada persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan keabsahan akta autentik yang mereka buat.

Dalam dunia hukum, persiapkan dan antisipasi adalah kunci untuk menghindari masalah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tindakan pidana yang melibatkan Notaris – PPAT, seperti pemalsuan surat atau keterangan palsu yang merugikan salah satu pihak dalam sebuah akta autentik. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan pemalsuan surat atau keterangan palsu.

Dr. I Made Pria Dharsana, Staf Pengajar Tidak Tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, menyoroti tindakan preventif yang dapat diambil oleh Notaris – PPAT untuk melindungi diri dari persoalan hukum. "Prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik menjadi hal yang sangat penting. Notaris – PPAT harus melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subyek dan obyek penghadap dengan cermat, serta bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pembuatan akta," kata Pria Dharsana dalam Diskusi Hukum Pengda INI – IPPAT Kabupaten Badung di Bali, Rabu (14/10/2020).

Namun, ketika Notaris – PPAT sudah terjerat dalam masalah hukum, pendampingan hukum yang tepat dan efisien juga sangat penting. Dalam situasi seperti ini, Notaris – PPAT harus mematuhi panggilan penyidik sesuai dengan ketentuan KUHP, namun harus melakukannya dengan hati-hati dan dengan persiapan yang matang. "Dalam hal ini, mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan langkah yang harus diambil," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, ketika terlibat sebagai saksi, turut serta, tergugat, atau tersangka dalam sebuah kasus, Notaris – PPAT harus segera melaporkan kasusnya kepada pengurus daerah untuk mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Pendampingan hukum dan kesaksian ahli adalah kunci untuk memperkuat pembelaan dalam sidang pengadilan.

Dalam situasi yang kompleks ini, kerjasama yang solid antara Notaris – PPAT, pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat sangat penting. Pendalaman kasus dan strategi pembelaan yang matang harus diterapkan, baik dengan mengikuti ketentuan yang ada maupun dengan cara-cara lain yang tidak melanggar hukum.

"Dengan prinsip kehati-hatian yang ketat dan pendampingan hukum yang tepat, Notaris – PPAT dapat menghadapi tantangan kompleks dalam praktek mereka. Keberhasilan dalam mengatasi masalah hukum memerlukan persiapan, pengetahuan, dan kerjasama yang solid antara semua pihak terkait. Dengan demikian, kepastian hukum dan integritas profesi Notaris – PPAT dapat tetap terjaga, menjadikan mereka sebagai garda terdepan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menakar Dampak Putusan MKMK Terhadap Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden yang diucapkan pada Senin (16/10/2023), muncul sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terhadap para hakim konstitusi yang memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Atas seluruh laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 (PMK Nomor 1 Tahun 2023). 

Terdapat tiga nama tokoh yang ditunjuk sebagai MKMK yakni Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, serta Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Adapun, Jimly mewakili unsur tokoh masyarakat, Wahiduddin Adams mewakili hakim konstitusi yang masih aktif dan Bintan mewakili akademisi.

MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Selain itu, MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah juga memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 

Sejatinya MKMK memiliki waktu selama 30 hari untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, namun MKMK menyampaikan akan memutus dugaan pelanggaran tersebut sebelum tanggal 8 November 2023. 

Sebab tanggal 8 November 2023 adalah kesempatan terakhir untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.

Apakah Putusan MKMK dapat mengubah atau menganulir Putusan MK?

Mencermati Pasal 41 PMK Nomor 1 Tahun 2023, terdapat 3 jenis sanksi yang dapat diberikan kepada hakim konstitusi yang melanggar, berupa: teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. 

Apabila hakim konstitusi diputus pemberhentian tidak dengan hormat, maka ada kesempatan untuk membela diri yang dilakukan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding dengan komposisi anggota Majelis Kehormatan yang berbeda dengan sidang sebelumnya.

Artinya, ada perangkat lanjutan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Putusan MKMK mengenai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 

Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Putusan MKMK dapat mengubah atau menganulir Putusan MK.

Perlu diketahui bahwa MKMK merupakan peradilan etika. Sama halnya seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa dibilang menjadi pelopor dalam peradilan etika di Indonesia yang mana proses peradilannya dilakukan seperti peradilan umum dan persidangannya dilakukan secara terbuka. 

Meskipun bertindak sebagai peradilan etika, namun ada suatu hal menarik yang pernah diputus oleh DKPP yang menurut saya bisa menjadi landmark decision. Apa itu?

Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan sah dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah-Herman. 

Dengan putusan ini, pasangan Khofifah-Herman yang awalnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU Jawa Timur akhirnya punya harapan untuk melaju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013.

Pada sidang sebelumnya terungkap, salah satu yang menyebabkan tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman karena KPU Jawa Timur menganulir dukungan dua parpol tersebut disebabkan ada dualisme dukungan akibat ada pertentangan ketua dan sekjennya. Akan tetapi DKPP menilai, KPU Jawa Timur tidak serius melakukan verifikasi atas dualisme itu. 

Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, KPU RI meninjau ulang atau membatalkan Keputusan KPU Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Jawa Timur 2013 dan mengganti dengan Keputusan KPU Nomor 41 yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman sebagai peserta Pilkada Jawa Timur 2013.

MKMK dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka bisa saja Putusan MKMK tersebut menjadi dasar untuk mengubah atau menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Namun apabila ada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, masih ada mekanisme di Mahkamah Kehormatan Banding yang dapat ditempuh oleh hakim konstitusi yang dijatuhi sanksi.

Apabila hal tersebut terjadi, maka Putusan MKMK belum bersifat final and binding. Artinya, dengan adanya kemungkinan hakim konstitusi tersebut membela diri di Mahkamah Kehormatan Banding, maka Putusan MKMK tidak serta merta bisa dijalankan sedangkan tahapan Pemilu tetap berjalan sehingga kecil kemungkinan terjadi pergantian bakal pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden.

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH., Advokat, Managing Partner Mustika Raja Law Office, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua INI Buka Seminar Nasional Urgensi RUU Perkumpulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Tri Firdaus Akbarsyah, membuka Seminar Nasional dengan tema "Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan Dalam Praktek" di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (30/10/23). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, perwakilan dari Kementerian/Lembaga Negara, Anggota INI, Praktisi Hukum, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Tri Firdaus Akbarsyah menyampaikan urgensi seminar ini karena pembahasan RUU Perkumpulan oleh DPR belum dimulai sejak diterbitkannya RUU tersebut pada tahun 2016. Seminar ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah terkait RUU Perkumpulan yang sedang disiapkan. "Hal ini bertujuan agar Undang-Undang yang akan disahkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan stakeholder dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat," ucapnya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam seminar ini adalah pengelolaan dana oleh pendiri, yayasan, dan perkumpulan. Dr. I Made Pria Dharsana, Staf Pengajar Tidak Tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, menyoroti kompleksitas terkait penggunaan dana, terutama jika dana tersebut berasal dari luar negeri.

"Penting bagi kita untuk memahami bahwa pengelolaan dana dalam pendirian perkumpulan memiliki implikasi yang signifikan," ungkap Dr. I Made Pria Dharsana. Ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai asal-usul dana, pemakaian yang tepat, dan ketentuan hukum terkait untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

Dalam konteks hukum, pemahaman mendalam mengenai peraturan dan regulasi terkait pengelolaan dana luar negeri menjadi sangat penting. Dr. I Made Pria Dharsana menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam penggunaan dana bisa membuka peluang bagi campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang, yang pada akhirnya dapat merugikan perkumpulan tersebut.

Seminar ini bukan hanya memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat pemahaman di sektor ini di kalangan praktisi hukum. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman mendalam mengenai hukum perkumpulan dan pengelolaan dana merupakan kunci keberhasilan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan taat hukum.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

I Made Pria Dharsana: SPI Bukan Uang Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dr. I Made Pria Dharsana, SH, MHum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali turut mengkritisi tindakan Kejaksaan Tinggi Bali yang menggugurkan 5 audit lembaga kompeten dalam kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud), yang menyeret Prof Gde Antara dan rekannya.

"SPI bukan uang negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). SPI adalah biaya awal yang harus dibayar mahasiswa melalui jalur mandiri saat memulai perkuliahan dan tidak bersumber dari negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ini menjelaskan bahwa uang SPI dikelola mandiri oleh PTN dan bukan bagian dari keuangan negara," kata Pria Dharsana di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Lebih rinci, Pria Dharsana juga menyoroti apakah perbuatan Rektor Unud merupakan penyalahgunaan dana SPI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Menurutnya, penyalahgunaan SPI bukan tindak pidana korupsi karena bukan uang negara. Dalam persidangan, jika terbukti penyalahgunaan dana SPI, Rektor PTN Unud dapat dijerat pidana penggelapan dalam jabatan sesuai KUHP yang masih berlaku hingga saat ini dan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru berlaku sejak tahun 2006.

Sebelumnya, Rektor Unud Prof. Nyoman Gde Antara bersama tiga orang lainnya telah ditahan Kejaksaan Tinggi Bali terkait dugaan penyalahgunaan dana SPI Unud.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Hoax, PT CBS Cahaya Bintang Semesta Jual Kosmetik Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Kamis (19/10/2023), sebuah insiden kontroversial terjadi di kantor PT CBS Cahaya Bintang Semesta yang berbasis di Jakarta. Ada 3 orang yang tidak dikenal (oknum) datang ke kantor perusahaan tersebut tanpa izin dan mulai mengambil foto-foto di dalam ruangan, sehingga mengundang pertanyaan dari karyawan dan manajemen perusahaan.

Kejadian ini kemudian berkembang menjadi headline media online pada hari Sabtu (20/10/2023), sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat. Berita tersebut menuduh PT CBS Cahaya Bintang Semesta menjual kosmetik palsu adalah tidak benar sama sekali.

Namun, PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa dituduh tanpa bukti dan segera mengunjungi kantor media yang menerbitkan berita tersebut. Di sana, mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka dan meminta klarifikasi langsung dari pihak media.

"Sudah agak membingungkan. Kami meminta klarifikasi langsung dari mereka. Kami bahkan menawarkan untuk membantu mereka memahami cara membedakan kosmetik asli dan palsu. Bahkan, Kami juga mengajarkan mereka cara memeriksa nomor BPOM secara online. Kami berusaha membuka pintu kerjasama dan transparansi," kata Edy S, perwakilan dari PT Cahaya Bintang Semesta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Namun, pertemuan itu tidak berjalan lancar. Pihak media tetap bersikeras dengan tuduhannya dan mengatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian kerjasama esok hari. PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa bahwa tuduhan ini telah merusak nama baik perusahaan mereka, yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dengan legalitas lengkap.

"Kami memastikan bahwa perusahaan kami legal dan telah berjalan selama bertahun-tahun. Ini merusak kredibilitas dan reputasi kami. Kami meminta agar nama baik kami dipulihkan dari berita yang tidak benar ini," tambah Edy.

Untuk diketahui, PT CBS Cahaya Bintang Semesta juga telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dari media tersebut. Mereka menginginkan penjelasan yang akurat dan adil terkait berita yang telah diterbitkan. PT CBS Cahaya Bintang Semesta bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam penjualan kosmetik palsu dan bersedia membuka diri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perkembangan berita ini telah menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan transparansi dalam pemberitaan media. Publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak media dan harapan agar kebenaran segera terungkap dalam kasus ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kasus 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Purnawirawan TNI-Polri Protes Keputusan Pemerintah dan Komnas HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial 12 Pelanggaran HAM (TPPHAM) yang berat masa lalu, serta pernyataan resmi pemerintah mengenai pengakuan terhadap 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, kalangan Purnawirawan TNI-Polri merasa kecewa dan menyatakan protes keras. Mereka menilai penetapan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan pengakuan terhadapnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap warga negara.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelaku pelanggaran HAM adalah "orang atau kelompok orang termasuk alat negara." Pelanggaran HAM akan dianggap berat apabila termasuk ke dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Namun, kalangan purnawirawan mempertanyakan kriteria dan kebijakan yang digunakan dalam penetapan 12 pelanggaran HAM berat ini.

Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Damono, Sekretariat Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, menyuarakan ketidakpuasan ini. Ia menegaskan bahwa kasus-kasus seperti pemberontakan PKI 1948, peristiwa Westerling pada 7 s.d 25 Desember 1946, dan kejadian lainnya hingga tahun 1965 juga seharusnya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, menurutnya, pemerintah dan Komnas HAM hanya memfokuskan pada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan negara. 

"Komnas HAM telah menggunakan kekuasaannya dengan tidak adil," kata 

Bambang kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Mereka merasa bahwa lembaga ini telah bersikap sepihak dengan menetapkan dan merekomendasikan 12 pelanggaran HAM berat tanpa memberikan kesempatan kepada lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, untuk melakukan penyidikan lanjutan. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa rekomendasi 12 pelanggaran HAM yang berat ini masih bersifat klaim dan belum ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Protes ini juga ditujukan kepada pemerintah yang hanya mengandalkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi TPPHAM sebagai dasar pengakuan terhadap terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Para purnawirawan menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung, sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM, tidak melakukan tindakan lanjut terhadap hasil tersebut. Hal ini, menurut mereka, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Sementara itu, Try Sutrisno, salah seorang purnawirawan, menegaskan bahwa mereka menolak pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan laporan dan rekomendasi TPPHAM. Mereka menuntut pemerintah dan Komnas HAM untuk melakukan penelitian ulang terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara transparan dan akuntabel. Mereka juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.

Pernyataan ini juga mengajukan waspada terhadap potensi bangkitnya PKI melalui pengungkapan kembali peristiwa 1965-1966. Para purnawirawan mendesak pemerintah untuk tidak terpengaruh oleh kelompok manapun dan untuk tetap menjunjung tinggi keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

"Mereka berharap agar pemerintah menjalankan kewajibannya sebagai pemerintahan negara dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Perkara APKOMINDO, Soegiharto Santoso Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perlawanan terhadap kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) versi Akta Notaris 4 halaman oleh Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso versi SK Menkumham RI terus berlanjut. Memori banding atas perkara Nomor: 258/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst. resmi diajukan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, (21/8/2023). 

Selaku Pembanding semula Penggugat, Soegiharto Santoso menyatakan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 258/PDT.G/2022/ PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2023. 

Menurut Soegiharto Santoso, yang akrab disapa Hoky, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait kedudukan dan jabatan penggugat selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO yang telah mendapatkan pengakuan yang sah berupa Surat Keputusan dari pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. 

 

“Sampai hari ini SK Menkumham tersebut belum pernah dibatalkan. Itu yang menjadi salah satu dasar kami mengajukan banding,” ujar Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia dan Ketum APTIKNAS kepada wartawan usai menyerahkan berkas Memori Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia juga menambahkan, keberatan diajukan karena Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap kedudukan dan jabatannya sebagai satu-satunya DPP APKOMINDO yang sah dan berwenang untuk menjalankan roda organisasi APKOMINDO dalam setiap kegiatannya sesuai AD dan ART APKOMINDO.

Bahkan Hoky menerangkan telah melampirkan bukti surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-4714, tertanggal 30 November 2022 dari pihak KEMEN KUMHAM RI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Santun M. Siregar, selaku Direktur Perdata, pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terkait penjelasan keabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dalam SK tersebut disebutkan: “Memperhatikan Surat saudara, terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019. Terhadap surat keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pembatalan atau pencabutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

 

Selain itu Hoky menyatakan keberatan bahwa Judex Factie nampaknya hanya melakukan pertimbangan secara sepihak terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding I dahulu Tergugat I (Rudy Dermawan Muliadi) maupun Terbanding III dahulu Tergugat III (Kantor Hukum OTTO HASIBUAN) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Putusan Mahkamah Agung sehingga pada akhirnya tidak cermat dan keliru dalam mengambil suatu keputusan.

Hoky juga membeberkan materi keberatannya bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap berupa Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 483 K/TUN/2016, tanggal masuk 18 Oktober 2016 dengan putusan tanggal 01 Desember 2016. Dimana menurutnya, dalam amar putusan antara lain; Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Sonny Franslay yang merupakan kelompok pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kelompok pihak Terbanding II semula Tergugat II (Faaz Ismail).

“Keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde dan tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dalam memori banding tersebut saya mengajukan total 7 keberatan,” tutur Hoky.  

Hoky juga berharap upaya hukum yang ditempuhnya kali ini bisa berhasil. “Karena bagaimana mungkin kepengurusan dengan SK Menkumham RI dikalahkan oleh kepengurusan dengan hanya bermodalkan 4 lembar akta Notaris yang didalamnya jelas berisi kalimat: Untuk selanjutnya disebut Perseroan, bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham perseroan.

Untuk itulah Hoky berharap Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan membaca bukti akta No. 35, tertanggal 27 Desember 2016 milik Terbanding I semula Tergugat I atas nama Rudy Dermawan Muliadi yang hanya setebal 4 (empat) halaman saja, dibandingkan dengan akta Notaris No. 03 tertanggal 05 Oktober 2019 hasil Munas APKOMINDO tahun 2019 setebal 48 halaman dengan dilengkapi seluruh proses Munas APKOMINDO, termasuk terdapat surat-surat keputusan hasil MUNAS APKOMINDO.

"Saya yakin hukum di negara ini akan menjadi panglima dan pada akhirnya ‘mafia’ hukum perkara APKOMINDO tak bisa kalahkan kebenaran. Yang pasti kepengurusan versi dokumen Pemerintah tidak boleh kalah dengan Akta Notaris hasil Rekayasa Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015 dan hasil rapat tanggal 08 Desember 2016 yang tidak jelas lokasi pelaksanannya, serta tidak ada seorang pun dari DPD APKOMINDO yang hadir," tandas Hoky. (Arianto)

Read More