Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut, Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

OPINI

Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut

Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Batak dan Melayu sama sama yang kita ketahui adalah Etnis terbesar di Sumatera Utara yang juga berdampingan dengan baik bersama suku-suku lainnya.

Hal ini ketika kita melihat dari perhelatan pesta demokrasi banyak tolak ukur etnis dan budaya yang jadikan sebagai referensi untuk mencari kandidat calon kepala daerah khususnya di Sumatera Utara.

Dewata Sati Ketua Millenial Kota Medan mengatakan menuju Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 banyak sekali tersebar bursa-bursa Cagubsu kedepan , hal ini tidak bisa dipungkiri masyarakat Sumut yang begitu kental dalam dinamika perpolitikan artinya tingkat kesadaran atas daerah yang begitu tinggi patut di apresiasi.

Nama-nama itu diantaranya adalah Petahana saat ini ada Edy Rahmayadi, Musa Rajeksah , Bachtiar Achmad Sibarani, Dedi Iskandar Batubara , Saleh Partaunan Daulay , Bobby Nasution, Maruli Siahaan, Martin Manurung, Sihar Sitorus.
Bursa-bursa ini diambil atas dasar komunikasi media yang sering dipaparkan oleh setiap tokoh tersebut perihal program kerja dan kiprah-kiprah mereka dari eksekutif dan legislatif dalam membangun Sumatera Utara.

“Tanpa kita sadari Hegemoni Batak Dan Melayu tidak bisa dipungkiri dalam memberikan pengaruh kekuasaan politik di Sumatera Utara, maka dari itu sah-sah saja tetapi kapasitas dan kinerja patut menjadi referensi yang penting dalam menentukan kepala daerah untuk suatu wilayah” ungkapnya

Lanjut Dewa mengatakan harapannya siapapun nanti tokoh yang memimpin Sumatera Utara harus memiliki ide dan gagasan yang mensejahterakan serta berpihak kepada rakyat.

“Sebagai generasi yang akrab dengan informasi digital dan media sosial, kompetensi ini akan menjadi modal penting dalam Pemilu 2024, termasuk Pilkada pada tahun yang sama” pungkasnya.**
Share:

Pengamat Maritim : Tuntaskan Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru

OPINI



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Masyarakat Maluku khususnya pelaku usaha sektor kemaritiman merasa senang ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Maluku bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon.

Saat itu Presiden Jokowi berdialog dengan para pelaku usaha perikanan di sana dan menyatakan bahwa kita akan membangun Ambon New Port (ANP). 

Pernyataan yang diucapkan oleh orang nomor satu di Indonesia tentu saja menjadi sebuah harapan besar bagi masyarakat Maluku. Karena mereka akan mempunyai pelabuhan baru terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan dalam satu lokasi di pelabuhan. 

Harapan tersebut seakan sirna ketika beredar kabar bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon Newport) tidak akan terjadi. Kekacauan informasi bertambah luas ketika tidak lama kemudian muncul kabar terbaru dari pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Maluku yang tersiar di media bahwa pembangunan Pelabuhan Ambon Baru tetap akan dilaksanakan.

Menanggapi kesimpangsiuran informasi tersebut, Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar menyebutkan  kepada sejumlah media, Kamis (31/3/2022), distorsi informasi perihal jadi atau batalnya pembangunan Pelabuhan Ambon Baru untuk mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional dan kemudian terekspos ke tengah masyarakat, sehingga akhirnya menjadi bola panas di tengah-tengah masyarakat Maluku sepatutnya tidak perlu terjadi.

"Kesimpangsiuran informasi ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para pejabat, yang juga menjadi publik figur mau menahan diri serta menghindari mengeluarkan statemen-statemen yang tidak perlu ke masyarakat," ujarnya.

Capt. Hakeng pun mempertanyakan perihal pencanangan rencana pembangunan ANP yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yang datang ke Maluku pada saat itu. Akan tetapi saat pembatalan diberitakan hanya oleh menterinya. 

"Kenapa harus dibatalkan? Padahal rakyat Maluku dan Indonesia sudah berharap banyak terhadap proyek ini yang tentunya akan mampu menambah devisa daerah dan negara. Selain itu akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Maluku," tegasnya.

Dikatakan Capt. Hakeng lagi, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ANP tahun lalu sangatlah tepat guna mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. 

"Sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau," kata Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP menurut Pendiri dan Pengurus di  Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dapat disebut tepat. Apalagi perairan Maluku juga diketahui memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia.

"Perihal Area/Wilayah penangkapan ikan sebagaimana dicanangkan KKP, patut kita kaji kenapa Laut Arafura hanya diperuntukan sebagai area pembibitan ikan saja? Apa dampaknya? Sebagai saran alternatif dari saya, Kenapa tidak dibuat Laut Arafura tetap dibuka sebagai wilayah tangkapan ikan, hanya saja dibuatkan jadwal musim tangkap ikannya. Jadi ada waktu dalam bulan-bulan tertentu ikan bisa berkembang biak tanpa terganggu," saran putra Maumere, Nusa Tenggara Timur ini.

Menko Maritim dan Investasi  Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terdapat hasil Studi Fisibilitas yang menemukan di wilayah tersebut  terdapat ranjau bekas perang dunia II dan gunung berapi bawah laut. Dari hasil studi itu dapat memberi isyarat bahwa LIN dan ANP terancam batal dibangun di kawasan Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

"Kita perlu duduk dan kaji bersama area mana kedepan yang paling tepat guna membangun Ambon New Port. Dari sisi kebijakan dan juga keekonomian perlu dapat perhatian lebih. Tak ada salahnya jika dibuatkan aturan turunan dari dua proyek tersebut," sebut Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP dan LIN di Maluku selayaknya direalisasikan. Karena menengok sejarah, dimana jalur rempah di Kepulauan Maluku sudah tercatat dalam sejarah sejak abad ke-14.

Pada waktu itu terdapat Pelabuhan Hitu yang menjadi daerah lalu lintas perdagangan cengkeh yang dilakukan oleh orang Banda. Hitu juga dijadikan tempat untuk transit dari para pedagang sebelum melanjutkan perjalanannya.

Catatan perjalanan seorang asal Portugis, Tomé Pires, dalam catatan etnografis Suma Oriental, menggambarkan tentang Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, dan Banda) yang disebut sebagai the spice islands atau kepulauan rempah.

"Sebagai calon International Hub ke depan, maka sudah sepatutnya memetakan serta memantaskan diri. Secara Natural saat ini pelayaran internasional ditujukan ke Singapura lalu dilanjutkan ke negara Asia Timur lainnya. Patut dipikirkan dari sekarang, faktor apa yang membuat jalur tradisional ratusan tahun tersebut bisa kita geser ke Maluku New Port. Giat Ekonomi selain perikanan harus kita gaungkan. Dahulu Belanda dan Portugis datang karena Sumber Daya Alam Indonesia yang ada di Maluku, patutnya kita sekarang menciptakan magnet yang menarik perdagangan tersebut dalam bentuk produk laut," beber Capt. Hakeng.

Pembangunan ANP diperkirakan akan menelan biaya sekitar 5 triliun. Dan untuk mewujudkan ANP tidak dapat dilakukan secara instan. Berdasarkan perkiraan dari Pemerintah Pusat pembangunan akan selesai dalam waktu 2 tahun.

"Memang dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat mewujudkan pelabuhan bertaraf internasional. Karena itu tidak ada salahnya juga pemerintah menyerap dana dari investor untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Tugas dari Kementerian Investasi Indonesia untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pendanaan," pungkas Capt. Hakeng. (**)
Share:

Bukan Orang Sembarangan, Ini Sosok Ketum PPWI Wilson Lalengke



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Nama lengkapnya Wilson Lalengke tapi para sahabat dan orang terdekat mengenalnya dengan nama Shony. Lahir dari keluarga (Fam) Lalengke, dari pasangan Wuranggena Kulua, dan almarhum Ayahandanya, Sion Lalengke, di sebuah kampung kecil yang sudah musnah dan ditinggal pergi para penghuninya di pedalaman Sulawesi Tengah bernama Kasingoli yang berprofesi sebagai petani.

Sekolah dasar diselesaikan di SD Negeri Inpres Lee, Kecamatan Mori Atas, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Tomata, di ibukota kecamatan itu. Hanya setahun di sana, ia pindah dan belajar di SMP Negeri 2 Poso, lalu melanjutkan studi di SMA Negeri 2 di kota yang sama.

Saat berprofesi sebagai guru SMA di Pekanbaru, berkesempatan mengunjungi Jepang melalui Youth Invitation, salah satu program yang disponsori oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Terpilih dari ribuan guru se-Indonesia untuk mengikuti program tersebut. Pendidikan Strata-1 (S-1) diselesaikan di Universitas Riau, Pekanbaru di tahun 1994 ketika ia merantau jauh dari tanah kelahirannya, Sulawesi Tengah.

Pria yang bercita-cita menjadi seorang Diplomat ini sebelum merantau ke Pekan Baru, Riau, sempat punya pengalaman hidup menetap di Bandung guna mengadu nasib mencari pekerjaan di tahun 1986.

Di Pekanbaru, berkat bantuan dari sebuah keluarga dokter spesialis saraf (neurolog), keluarga dr. Chris Rumantir, bisa memperoleh kesempatan kuliah setelah berhasil meraih satu kursi melalui Sipenmaru (Sistim Penerimaan Mahasiswa Baru, serupa UMPTN sekarang) di Universitas Riau. Ia diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk program studi PMP-KN, jenjang Diploma-2, tahun 1987 dan diselesaikan tepat 2 tahun setelahnya.

Tercatat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Walikota Pekanbaru. Seperti halnya dalam menempuh studi, perjalanan karirnya juga penuh lika-liku yang sulit. Dimulai dari menjadi guru honorer selepas menamatkan program Diploma-2, di sebuah SMP swasta di pinggiran kota Pekanbaru di tahun 1989.

Setahun kemudian ia mendapat tugas sebagai guru CPNS ke sebuah SMP negeri di kecamatan terpencil di Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Lima tahun mengabdi menjadi guru di SMA Negeri Plus Propinsi Riau itu, ia kemudian dimutasi ke SMK Negeri 2 Pekanbaru dan dipercaya menjadi Ketua Jaringan Informasi Sekolah (JIS) Kota Pekanbaru sejak tahun 2002 yang memiliki tugas membangun jaringan atau network antar sekolah di Pekanbaru melalui program Wide Area Network (WAN) dan melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan baik untuk siswa maupun guru sekolah-sekolah se-Pekanbaru.

Sosok berprestasi ini mampu menyelesaikan pendidikan S-2 di Eropa. Menyelesaikan studi pasca-sarjana, Master in Global Ethics di Universitas Birmingham, Inggris tahun 2006 atas beasiswa Ford Foundation – International Fellowships Program, dan Master in Applied Ethics di konsorsium Universitas Utretch Belanda dan Universitas Linkoping Swedia tahun 2007, atas dukungan beasiswa dari Komisi Eropa melalui program Erasmus Mundus.

Selepas menyelesaikan program masternya pada tahun 2017, Wilson Lalengke, pria penyuka film spionase dan fiksi dan penyuka Papeda punya kegemaran memancing ini mulai aktif sebagai penulis di media online Kabar Indonesia, Koran Online Pewarta Indonesia, dan berbagai media online lainnya sebagai wadah implementasi ilmu yang diperolehnya di program pasca sarjana.

Kesukaannya menulis sejak masa SMA telah mengantarkannya sebagai salah satu penulis yang dihadiahi predikat “Reporter of the Month April 2007″ oleh Kabar Indonesia. Sebelumnya, beberapa tulisannya juga telah dimuat di Harian Riau Pos dan Mingguan Genta, keduanya media lokal di Pekanbaru, serta di majalah Caltex, majalah internal PT. Caltex Pacific Indonesia.

Di tahun 2007-2010, Wilson dipercaya menjadi Pimpinan Redaksi Kabar Indonesia, Pimpinan Redaksi Tabloid Explore Indonesia, dan saat ini adalah Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia dengan situs utama www.pewarta-indonesia.com dan Ketua Umum Perkumpulan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Lima tahun kemudian, ia juga berhasil meraih satu kursi di Sekolah Kepemimpinan Nasional untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-48 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia tahun 2012.

Ayah dari seorang istri dan empat orang anak ini dalam pergaulan hidup keseharian, adalah seorang teman yang baik, figur ayah dan pemimpin yang sangat peduli, perhatian dan pelindung.

Namun Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A juga terkadang tidak menyenangkan bagi segelintir kalangan, terutama karena karakter dan ciri khasnya yang kepala batu dan suka menentang arus, dianggap salah meski benar. Beliau bukan tidak tahu istilah jangan menentang matahari, matamu bisa buta, tetapi bila keadilan dan kebenaran tidak lagi pada porsinya, Wilson bisa menyala-nyala dengan prinsip “lebih baik buta, daripada berputih mata melihat ketidak-benaran dan kemungkaran yang berlangsung di depan mata."

Dan itulah sosok Wilson Lalengke yang berani bicara tentang keadilan dan kebenaran tanpa peduli dirinya menjadi korban atau dikorbankan banyak kepentingan di negeri ini. Meski secara pribadi banyak memiliki hubungan baik dengan anggota legislatif dan aparatur pemerintah serta instansi di kepolisian dan angkatan bersenjata, jaringan nasional dan internasional, namun tak serta merta mengandalkannya. Seorang anak bangsa dan sosok jurnalis sejati yang tidak banyak keinginan, kecuali berharap agar segenap rakyat Indonesia sungguh-sungguh diberi kesempatan dan cerdas untuk menjadi sebenar-benarnya manusia.

Di sepanjang usia selama hidup di bumi Pertiwi diberikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang tidak senjang dan sebenar-benarnya sebagaimana nila-nilai dalam setiap ajaran agama yang diyakini dan di dalam butir-butir Pancasila. Mari bicara jujur dan mari semuanya dukung perjuangan Wilson Lalengke untuk stop kriminalisasi terhadap kebenaran terkhusus kepada para jurnalis/wartawan serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat lewat sebuah karya tulis yang cerdas yang diatur di dalam undang-undang. (Arianto)

Share:

Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan. 

Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur. 

Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.
Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh. 

Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan.  Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi. 

Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra. 

Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim. 

Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi. 

Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wison menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah. 

Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi. 

Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya. 

Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung. 

Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama  keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com. 

Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede. 

Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamannya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi. 

Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor. 

Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhammad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan. 

Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada skenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi. 

Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga. 

Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu. 

Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan. 

Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak vulgar dan menggerebek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya. 

Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justeru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka. 

Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.

Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamptim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.

Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga. Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat. (Ar)

Penulis : Heintje G. Mandagi
Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI



Share:

OPINI ~ Kekhawatiran Dunia Cermati Memanasnya Situasi di Ukraina

OPINI 


Duta Nusantara Merdeka | Bandung
“ Mata masyarakat dunia, khususnya yang menaruh perhatian pada masalah kemanan internasional mungkin akan tertuju pada situasi yang semakin memanas di Ukraina. Hal ini disebabkan karena situasi yang memanas tersebut bukan hanya soal dalam negeri semata, melainkan melibatkan dua kutub kekuatan dunia, yaitu Rusia cs melawan AS dan NATO “, Ujar Pemerhati Pertahanan dan Kemanan Dede Farhan Aulawi di Bandung, Minggu (13/2).

Kemudian Dede juga menambahkan bahwa dua kekuatan besar tersebut tidak hanya dilihat dari kepemilikan jumlah pasukan yang besar saja, tetapi masing – masing pihak memiliki sistem persenjataan yang modern dan mutakhir. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan keamana dunia karena dianggap bisa memicu lahirnya Perang Dunia Ketiga (PD IIII). Lihat saja rudal hipersonik 3M22 Zircon milik Rusia yang memiliki kecepatan 6 mach alias 6 kali kecepatan suara, juga mampu menembus sistem pertahanan anti-rudal konvensional. Apalagi rudal ini juga mempunyai kemampuan terbang rendah pada lintasan balistik atmosfer rendah. Ungkapnya.

“ Dengan demikian, kemampuan rudal hipersonik 3M22 Zircon yang memiliki kecepatan sangat tinggi tersebut, dapat membuat tekanan udara di bagian depan membentuk awan plasma saat bergerak. Awan plasma ini menyerap gelombang radio dan membuatnya tidak terdeteksi oleh sistem radar aktif. Inilah salah satu keistimewaan yang dimilikinya. Disamping itu, ia juga mampu terbang menjangkau jarak 1.000 kilometer dengan sistem bahan bakar super canggih, sehingga jika kapal perang Amerika Serikat (AS) atau NATO mampu mendeteksi rudal Zirkon dari jarak 100 mil, itu artinya hanya memiliki waktu sekitar satu menit untuk menetralisirnya. Termasuk sistem pencegat rudal Aegis milik AS hanya punya waktu reaksi 8-10 detik untuk mencegat serangan rudal Zirkon yang masuk. Dalam waktu 8-10 detik itu, rudal Zirkon Rusia sudah menempuh jarak 20 kilometer, dan rudal pencegat tidak cukup cepat untuk mengejarnya “, sambung Dede menjelaskan teknologi Zirkon.

Jika dilihat dari kemajuan teknologi alutsista Rusia dalam hal pengembangan senjata hipersonik tersebut, nampaknya sebagai upaya nyata dalam menyaingi superioritas AS baik dalam ukuran, teknologi, maupun jumlah kapal induk. Sebagaimana kita ketahui bahwa Angkatan Laut AS memiliki 12 kapal induk bertenaga nuklir, sedangkan Rusia hanya memiliki satu kapal induk. Namun perlu diketahui bahwa 15 korvet kelas Buyan Rusia mampu membawa hingga 25 rudal hipersonik Zirkon. Kemampuannya tersebut tentu mampu menenggelamkan kapal induk Amerika yang paling canggih, seperti USS Gerald R Ford. Inovasi seperti rudal Zircon mentransformasikan pengembangan teknologi militer dari sistem berbasis kapal induk. 

“ Dengan demikian, masyarakat internasional benar – benar terus mencermati setiap perkembangan situasi disana. Ini bukan soal perang yang terjadi di suatu kawasan semata, melainkan diyakini bisa melebar dan pada akhirnya akan menarik keterlibatan banyak negara untuk terlibat dalam peperangan. Apalagi masing – masing pihak juga memiliki rudal berhulu ledak nuklir sehingga dalam kondisi tertentu dikhawatirkan penggunaan bom nuklir sebagai senjata pamungkas bisa dilakukan, yang tentu saja akan mengancam keamanan global “, pungkas Dede. **
Share:

Harapan untuk Tetap Berjuang dan Melanjutkan Hidup


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Setiap orang biasanya punya suatu harapan yang tersimpan dalam hatinya. Bahkan terkadang, berkat harapan itu seseorang bisa tetap berjuang untuk melanjutkan hidup. Sayangnya, beberapa harapan tak selalu sesuai dengan ekspektasi. Tentu ada rasa sedih yang muncul, tapi tentang harapan yang belum tercapai kita tak boleh berhenti untuk terus berjuang. 

Harapan yang tak sesuai ekspektasi itu identik dengan kegagalan yang biasanya bermuara ke rasa putus asa. Namun, jika kita percaya dan terus berjuang dalam apa yang kita inginkan, maka akan terbentuk pula pikiran positif bahwa kita pasti bisa bangkit lagi. Menghadapi situasi yang dipenuhi kesedihan dan membingungkan memang tak mudah. Namun, bukan berarti kita harus larut di dalamnya. Masih ada pilihan lain yang lebih bijak, yaitu dengan mencoba bangkit lagi.

Saat pandangan kita terasa buram karena banyak kegagalan yang harus dihadapi, tak ada salahnya untuk berhenti. Berhenti di sini bukan berati berhenti untuk selamanya, tapi hanya untuk istirahat dan merenungkan kembali harapan kita agar timbul motivasi. Dalam perenungan, kita juga harus bisa mengasah pikiran kita agar apa yang di harapkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tidak boleh mengeluh atau menyerah. Istirahat ini untuk menghilangkan sedikit rasa penat dalam pikiran kita. 

Harapan dalam kehidupan kita itu merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kehidupan agar sesuatu itu terjadi. Dalam mengharapkan sesuatu yang terjadi di harapkan, manusia melibatkan manusia lain atau kekuatan lain di hasil yang telah di lakukan dan di tunggu hasilnya. Jadi, yang di harapkan itu adalah hasil jerih payah dirinya dan bantuan kekuatan lain. 

Besar-kecilnya harapan sebenarnya tidak di tentukan oleh luas atau tidaknya wawasan berpikir seseorang, tetapi kepribadian seseorang dapat menentukan dan mengontrol jenis, macam, dan besar kecilnya harap tersebut. Bila kepribadian seseorang kuat, jenis dan harapan akan berbeda dengan orang yang berkepribadiannya lemah. Pribadi yang kuat akan mengontrol harapan yang seefektif dan seefesien mungkin sehingga tidak merugikan bagi dirinya atau bagi orang lain, untuk masa kini atau masa depan, bagi masa di dunia atau di masa akhirat kelak.

Harapan seseorang juga di tentukan oleh kiprah usaha atau kerja kerasnya seseorang. Orang yang berkerja keras akan memiliki harapan yang besar. Untuk memperoleh harapan yang besar, tetapi kemampuannya kurang, biasanya di sertai dengan bantuan tak terduga, yaitu berdoa. 

Sebagaimana kita tahu, ekspektasi adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Tentu saja, dalam mencapai ekspektasi tersebut harus melalui tindakan nyata. Pasalnya, banyak orang memiliki ekspektasi tinggi di dalam hidupnya, namun tidak dilalui dengan usaha-usaha yang maksimal.

Kata "ekspektasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu expectation dengan kata dasar expect yang memiliki arti menyangka atau mengharapkan. Dengan kata lain, ekspektasi adalah harapan besar bahwa sesuatu akan terjadi atau menjadi masalah di masa mendatang. 

Ekspektasi menurut para ahli.
Boeree (2005), Ekspektasi adalah harapan kesenangan yang tidak konstan, yang timbul dari gagasan tentang sesuatu di masa mendatang. Adapun kesenangan tersebut ada yang diwujudkan dengan tindakan, namun juga ada yang tidak diwujudkan.

Misalnya, dalam kehidupan kampus seseorang mempunyai harapan akan mendapatkan nilai yang baik pada saat menerima nilai ujian di akhir semester. 
pada waktu kuliah dia dituntun untuk selalu mengikuti perkuliahan, dia pasti akan dihadapkan dengan tugas- tugas, menghadapi ujian, dan lain sebagainya. 

Sebagai seorang mahasiswa, dia pastinya melewati proses-proses tersebut untuk memperoleh nilai di akhir semester. Dibalik proses yang banyak itulah , terkadang sebesar apapun perjuangan kita, tidak semua yang kita harapkan sesuai ekspektasi.

Seperti yang saya alami pada saat pembagian nilai di semester lalu. Padahal menurut perkiraan, saya pasti akan mendapatkan nilai yang memuaskan, tetapi pada kenyataannya apa yang saya dapatkan? Sungguh tidak sesuai dengan perjuangan saya di waktu sebelumnya. Hal tersebut membuat saya menjadi kurang bersemangat dalam hal belajar, saya menjadi putus asa dan kehilangan gairah untuk belajar, akan tetapi saya mencoba untuk menepis apa yang saya pikirkan dan mencoba untuk bangkit lagi. Saya kembali rajin belajar, mengerjakan tugas -tugas yang di berikan .

Penulis: Ermelinda Sima

Editor: Arianto
Share:

Opini - Negara Hura - Hura


OPINI :

NEGARA HURA-HURA

 

Oleh : MOH. ROFIQ RISANDI
 
Di akhir tahun 2019 indonesia mengalami wabah yang tidak bisa di kendalikan melakukan akal fikiran. Sehingga mendengar kabar dari berbagai media bahwa Covid-19 ini penyakit sangat berbahaya, masyarakat ketar ketir mendengar akan hal itu sehingga semuanya menjadi ketakutan dan ketakutan menjadi ketaatan terhadap pemerintah.

Pemerintah yang sekarang sudah meraja lela, simpang siur membuat aturan yang membuat kita merana. Pilek sedikit langsung di fonis Covid, kehilangan rasa Covid, padahal ini ini gejala jika kita memang sakit dan tidak sebahaya Covid sekarang, penyakit di tahun sebelumnya ini sudah ada dan penyakit biasa.

Sekarang kita ke rumah sakit tidak di tanya apa-apa, tidak ditanya keluhan dari pasien itu apa, moro-moro langsung di priksa dan di tes, langsung positif dan tidak lama kemudian meninggal, sangat begitu aneh dan mengerikan rumah sakit sekarang.

Pertanyaanya ada apa dengan Rumah Sakit? Orang meninggal di masa covid-19 ketika di kuburkan sangat menyedihkan tidak sesuai dengan ajaran islam seakan-akan kita di samakan seperti binatang yang langsung di kuburkan dan tidak ada sistem penyolatan, situasi di masa itu semuanya menjadi ketakutan. 

Ditahun-tahun selanjutnya semua resah ketika mendengar begitu banyak orang meningal, dalam waktu 1 jam puluhan orang meninggal oleh suntikan yang tajam.

 Indonesia membuat rakyatnya sendiri ketakutan, Kebijakan-kebijakan yang di realisasikan oleh pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) yang berjilid-jilid akan tetapi tidak ada proteksi yang itu memang benar-benar melindungi masyarakat dari wabah Covid-19, dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini meruapakan penjara bagi masyarakat, semua rakyat indonesia di penjara oleh aparat setempat.

Beberapa tahun,bulan yang lalu anggaran dana Covid-19 di turunkan ke berbagai daerah lagi lagi kasus korupsi semakin meraja lela, sungguh menarik sekali indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan kesempatan para aparat untuk mempermainkan hak-hak rakyat, pedagang kecil tidak di perbolehkan untuk jualan padahal kalau mereka tidak turun jualan tidak akan dapat makan, kejam sekali indonesia saat ini. Indonesia hanya milik yang berkuasa sedangkan kami yang hanya bermodalkan suara tidak di anggap apa-apa, penindasan terhadap rakyat kecil itu sudah di anggap biasa, padahal kita adalah satu nusa satu bangsa. **
 

--------------------------------------------------------------
Penulis Adalah Kader PMII Rayon Al-Fanan
Komisariat Universitas Islam Malang  
Share:

OPINI : NARASI DI BALIK LAYAR PERGERAKAN


OPINI :

NARASI DI BALIK LAYAR PERGERAKAN

Oleh : MOH. ROFIQ RISANDI
Kader PMII RAYON AL-FANANI
Komisariat Universitas Islam Malang

Lenyap dalam keheningan yang begitu sunyi, seakan akan kita sudah tidak tau memposisikan diri, masyarakat pinggiran yang sekarang sudah tidak bisa berkutik lagi, akibat kebijakan pemerintah yang sekarang sudah tidak bisa di bantah lagi. Suara suara yang lantang sudah terbungkam gerakan-gerakan yang lihay sudah di abaykan dengan ketidak jelasan.

Menjadi pahlawan jika rupiah yang yang datang dan sekarang sudah menjadi ketakutan untuk melawan para pendekar.
Niat murni dari hati seorang mahasiswa yang katanya menjadi tombak kemajuan bangsa, yang katanya di sebut dengan Agen perubahan saat ini para pahlawan kampus sudah kehabisan akal untuk melawan para pendengkar bangsa.

Ketika teringat slogan yang di berikan tokoh proklamator bangsa Ir. Soekarno " Berikan 1000 orang tua maka akan aku cabut gunung semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan aku guncang dunia" dan saat ini yang hanya bisa menggucang dunia itu adalah orang tua dan anak muda hanya bisa menyaksikan para orang tua yang sekarang sedang mengguncang dunia.

Sejarah pergerakan di tahun-tahun sebelumnya lebih menarik untuk di jadikan pandangan bahwa saya mahasiswa, saya pemuda indonesia. Dimana-dimanakah kemerdekaan yang selama ini kita teriakkan, apakah tumbang di kikis zaman.

Di tahun 1998 gelombang aksi demonstrasi yang digalang gerakan mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat berhasil meruntuhkan rezim Orde baru pada 21 Mei 1998 dan pada saat ini gerakan mahasiswa saya rasa sudah punah dan sudah tidak ada taringnya lagi.

Apakah gerakan-gerakan itu akan terulang kembali? Sekarang suda terlalu banyak orang pintar tapi mereka tidak jelih terhadap isu sosial, meskipun meraka paham kebijakan pemerintah sudah menyengsarakan masyarakat Indonesia akan tetapi mereka hanya diam dan memikirkan diri sendiri. “ perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno. 

Di tahun ini indonesia mengalami ketimpangan sosial dan sudah nampak dan jelas di depan mata akan tetapi dari kalangan mahasiswa hanya bisa mengeluh dan tidak bisa bersuara, semuanya dibungkam dengan kepentingan-kepentingan politik yang itu menguntungkan kepada mereka sendiri.

Dalam syair yang di lantukan oleh seorang puitis sekaligus aktivis 1998. " Tanah untuk Rakyat. Aku berfikir sebuah gerakan tapi mana mungkin aku nuntut sendirian, aku bukan orang suci yang bisa hidup dengan segumpal nasi dan air segendi, aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku aku berfikir sebuah gerakan tapi mana mungkin kalau diam. " **
Share:

Kebijakan Pemerintah Soal PPKM Mikro Sangat Tepat Ketimbang Melakukan Lockdown


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total, namun, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya.

Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini, pemerintah pusat sudah memberlakuan PPKM mikro, ini adalah kebijakan yang tepat dan terbaik yang harus di dukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena di bandingkan harus melakukan lockdown.

Azmi Kordinator LAKSI mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.

Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat.

Menurut kami PPKM Mikro lah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.

Kami berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid 19 bisa tercapai.

“Di samping itu, Azmi berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan prokes, melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan. Kami melihat masih banyak pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan

Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa di tegakan di semua sektor masyarakat.

LAKSI meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya. Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat. 

Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown. 

"Oleh karena itu kami mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona," .**
Share:

Masa Depan Pemasaran di Tangan Digital Marketer



Masa Depan Pemasaran di Tangan Digital Marketer

Oleh : Dede Farhan Aulawi
(Pemerhati Digital Marketing)

Di tengah pandemi covid 19 yang melanda dunia saat ini, membuat Pemerintah di berbagai negara membuat kebijakan – kebijakan yang intinya membatasi interaksi orang dengan orang secara langsung guna menghindari kemungkinan terjadinya kluster baru penyebaran virus.

Di sisi lain, pembatasan tersebut jika tidak disikapi oleh pemikiran strategik yang bersifat inovatif tentu akan menjadi kendala terutama yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Guna menjembatani kedua sisi yang seolah bertolak belakang ini, maka pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan.

Inilah fungsi utama teknologi digital dalam menjembatani program pemulihan ekonomi masyarakat dengan program pembatasan aktivitas masyarakat. Artinya aktivitas ekonomi bisa berjalan namun tetap mengurangi pergerakan orang dari berbagai sudut yang memungkinkan timbulnya kerumunan – kerumunan yang tentu berpotensi menimbulkan penularan.

Oleh karenanya sangat wajar sekali jika saat ini booming melakukan bisnis dengan sistem online, dan melakukan pemasarannya dengan memanfaatkan teknologi digital yang disebut Digital Marketing. Sebagian pelaku usaha sudah bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut, dan sebagian lagi belum. Itulah sebabnya banyak lahir para Digital Marketer yang memberikan layanan jasa di bidang pemasaran secara digital.

Dalam kondisi seperti itu maka para Digital Marketer memiliki banyak tantangan, terutama terkait dengan ketajaman dalam menciptakan ide – ide baru, pemanfaatan platform digital yang sesuai, serta kemampuan adaptasi dengan teknologi – teknologi baru.  

Taktik pemasaran konvensional yang masih berjalan tentu juga masih bisa bermanfaat bagi sebagian pelaku usaha dengan segmen pasar tertentu. Namun hal itu tentu tidak cukup sehingga perlu mulai memikirkan pemanfaatan jasa digital marketer untuk mempromosikan bisnisnya.

Digital Marketer harus piawai dan akrab dengan perkembangan teknologi. Teknologi seperti internet, handphone, media sosial, dan sistem manajemen customer service akan sangat memengaruhi cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan calon pelanggan. Bentuk komunikasi digital ini akan mengubah lanskap media dan jenis strategi pengiriman pesan dengan cepat.

Banyak konsumen dan pebisnis profesional mencari informasi dan terhubung satu sama lain melalui komputer dan telepon mereka. Dengan akses ke banyak sumber informasi dan minat pada media yang interaktif, konsumen dapat mengumpulkan lebih banyak informasi produk secara independen.

Lingkungan kerja juga berubah, dengan lebih banyak orang yang memiliki teknologi virtual, mengirim SMS di ponsel mereka, atau berkomunikasi melalui situs media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Pinterest, dan Twitter. Saat lanskap media berubah, uang yang dihabiskan di sebuah organisasi untuk berbagai jenis komunikasi dan teknologi juga akan berubah. Setelah perusahaan mengembangkan produk dan layanan bisnis, mereka juga harus menjelaskan nilai dan manfaat dari penawaran bisnis mereka kepada pelanggan dan calon pelanggan.

Apalagi populasi masyarakat saat ini didominasi oleh kaum milenial yang merupakan konsumen yang mendorong perubahan menuju teknologi komunikasi baru. Konsumen muda mungkin akan memilih untuk mendapatkan promosi iklan melalui pemasaran seluler atau melalui perangkat game seluler yang dapat terhubung ke situs web bisnis.

Demikian pula, iklan di Facebook juga menjadi populer karena bisnis terus memasarkan produknya di media sosial. Media tradisional seperti majalah, koran, televisi, bersaing dengan media digital seperti internet, layanan chatting, media sosial, konten buatan pengguna seperti blog dan YouTube.

Oleh karena itu, segala bentuk media pemasaran harus mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru agar tetap relevan dengan zaman. Dengan ekspektasi konsumen yang tinggi dan penggunaan perangkat digital yang begitu pesat, pemasar saat ini akan dihadapkan pada sebuah tantangan baru dalam menyikapi hal tersebut. 

Di samping itu, para Digital Marketer juga harus memperhatikan hal – hal yang terkait dengan privasi dan keamanan konsumen, karena semakin banyak peraturan dan pedoman privasi data yang diterapkan oleh pemerintah, industri, dan berbagai organisasi keamanan di seluruh dunia. Hal tersebut tentu menjadi sangat penting bagi pemasar untuk memahami aturan ini serta mengikutinya dengan atau akan menghadapi hukuman dan denda yang berlaku.

Namun demikian, infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia biasanya menjadi salah satu kendala bagi Marketer Digital untuk menembus pasar yang lebih luas dan merata. Tapi tentu semua akan terus berkembang seiring dengan waktu dan program – program yang sedang dijalankan oleh Pemerintah, terutama yang terkait dengan pemerataan infrastruktur teknologi. Apalagi jika merujuk pada data dari GCI, bahwa Indonesia mencapai skor luar biasa dalam beberapa dimensi termasuk sistem hukum yang mengatur, investasi infrastruktur telekomunikasi yang kuat, serta tingginya persentase penduduk yang memiliki ponsel cerdas.

Itulah beberapa tantangan pemasaran yang dihadapi oleh Tim Digital Perusahaan ataupun yang memanfaatkan layanan jasa – jasa para Digital Marketer. Yang pasti semua perusahaan tentu ingin tetap bertahan dan terus maju, namun di sisi lain dinamika perubahan juga terus berjalan di seluruh sendi kehidupan. Termasuk karakteristik konsumen yang berubah sampai pada pemanfaatan media yang mampu menjawab sekaligus menjembatani antara produk yang dibutuhkan oleh konsumen dengan fasilitas media yang mampu memberikan informasi kebutuhannya. Semoga para Digital Marketer ini bisa terus berkiprah besar dalam membangun bangsa menuju Indonesia unggul dan maju.
Share:

Abas TS: Rakyat Minta Kembalikan Hak Kedaulatan Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Inisiator menyatakan kesadaran bahwa hak kedaulatan rakyat atas tidak dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, Ir Abas TS mengatakan sebagai berikut :

Kami membuat Seruan Rakyat kepada Para Pemimpin Bangsa Indonesia. Baik Sipil dan Angkatan Bersenjata di Pemerintahan dan Non Pemerintahan. Khususnya kepada Ketua dan Para Anggota MPR wakil rakyat. 

"Kami Rakyat mengharap ada Dialog tentang Hak Kedaulatan Rakyat antara kami rakyat dengan para Wakil Rakyat Anggota MPR RI," kata Abas TS, Kamis (6/5) pagi di Jakarta. 

ALLAH, TUHAN Yang Maha Esa telah memberikan bimbingan kepada para Perintis Kemerdekan telah menetapkan Negara RI ber Kedaulatan Rakyat dengan berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia , dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia , yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 sebagai *Sumber Hukum bagi Batang Tubuh UUD dan UU dan semua Peraturan Perundangan Indonesia.*

"Kami rakyat berpendapat bahwa Batang Tubuh UUD RI hasil perubahan oleh Sidang MPR tahun 1999-2002 adalah *keluar / melenceng* dari arahan Sumber Hukum pada Pembukaan UUD tahun 1945 sehingga *CACAT HUKUM YAKNI TIDAK SYAH.*" Lanjut Abas TS 

Menurutnya Cacat Hukum nya adalah:

I. MPR diberi Hak mengubah UUD oleh Rakyat dalam statusnya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dalam arti MPR sebagai Penerima Amanat Rakyat lewat PPKI pada tgl 18 Agustus tahun 1945. MPR tidak berhak menurunkan dirinya sejajar Presiden RI karena MPR sebagai Pengejawantahan Kedaulatan Negara Tertinggi di tangan Rakyat. 

2. Pasal 33 ayat (4) UUD hasil perubahan tahun 1999-2002 bertentangan dengan Pancasila Dasar Negara.Karena ayat( 4) tersebut menetapkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas *demokrasi ekonomi. Seharusnya berdasar Demokrasi Pancasila.* 

Para Wakil Rakyat yang berpendidikan dan memegang Teguh Pancasila yaitu mengamalkan Kemanusiaan yang Adil dan beradab maka kami meminta para wakil kami rakyat Anggota MPR RI untuk menerima kami rakyat di Gedung MPR/ Gedung Rakyat untuk berdialog tentang Cacat Hukum UUD RI hasil amandemen sidang MPR Ri tahun 1999-2002. 

"Terlaksananya dialog yang kami rakyat harapkan sebagai bukti para wakil rakyat anggota MPR ber Peri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Demikian kami rakyat menunggu Undangan untuk berdialog." Lanjut Abas.

Surat diberi tembusan kepada : OMBUDSMAN RI+ Prof. Amien Rais Ketua MPR RI masa sidang tahun 1999-2002.

Kami rakyat Indonesia ;
1. Ir.H.Abas 77 tahun, aktivis mahasiswa angkatan 66 KAMI Bogor. Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.Jakarta DKI.
2. Dr. Ir. Abuya Shiddiq, MT. Tangerang Banten
3. Suta Widhya SH. Jakarta DKI
4. Hendra Priyatna SH BSc. Bogor Jawa barat
5.
Mari Rakyat Indonesia tulis nama sebagai Rakyat yg minta berdialog dengan para Wakil Rakyat Anggota MPR RI. kirim ke HP WA 0811860409 Abas TS.
Share:

Urgensi Pelaksanaan “Security & Safety Audit” Terhadap Sistem Keamanan Objek Vital



Urgensi Pelaksanaan “Security & Safety Audit”
Terhadap Sistem Keamanan Objek Vital

Oleh : Dede Farhan Aulawi
(Direktur Eksekutif LP2TK)

Peristiwa kebakaran kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan - Kabupaten Indramayu yang terjadi pada hari Senin (29/3/2021), seyogianya menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pengamanan objek vital.

Evaluasi bisa dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sistem pengamanan yang ada agar mengetahui apa – apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Proses ini disebut dengan audit sistem keamanan (security audit), meskipun dalam pelaksanaannya agar bergandengan dengan audit sistem keselamatan (safety audit).

Oleh karenanya dalam berbagai literatur internasional sering disebut dengan “Security and Safety Audit”. Apalagi peristiwa kebakaran yang kemarin terjadi merupakan peristiwa kebakaran yang ketiga kalinya sebagaimana disampaikan oleh Ombudsman RI. 

Dalam perspektif Security & Safety Audit terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut atau peristiwa lainnya yang sejenis maka tindakan yang harus dilakukan adalah :
1. Melakukan Scientific Accident/ Incident Investigation atas kebakaran yang terjadi, dan hal ini harus dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang certified untuk melakukan investigasi tersebut karena menyangkut masalah metodologi, teknik dan keterampilan dalam menginvestigasi kasus – kasus khusus seperti kebakaran atau ledakan di objek vital. Jadi bukan hanya soal “kewenangan hukum” yang dimiliki saja, melainkan juga “keterampilan teknis” dan “otorisasi kompetensi” untuk melakukan investigasi.

Dengan menggunakan metodologi yang benar, maka kita akan mengetahui penyebab terjadinya kebakaran kemarin. Apakah benar karena ada petir atau tidak, tentu harus dibuktikan dengan sistem penyelidikan yang benar. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah kebocoran pipa, padahal kebocoran pipa merupakan AKIBAT dari suatu sebab, maka analisa yang tajam sebagai bagian dari instrumen investigasi harus menyentuh sampai pada akar masalah menggunakan Root Cause Analysis.

2. Melaksanakan Security & Safety Audit secara komprehensif terhadap sistem keamanan dan sistem keselamatan yang ada. Semangatnya bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencegah agar hal yang sama tidak terulang kembali serta agar tahu apa yang harus diperbaiki. Hal ini pun harus dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang certified dalam melaksanakan security dan safety audit, karena menyangkut ruang lingkup keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan audit.

Terlebih dalam perisitiwa kemarin dikabarkan ada belasan warga yang mengalami luka-luka dan ada ribuan warga sekitar yang mengungsi, maka scientific accident/ incident Investigation dan pelaksanaan security audit menjadi sangat penting dan mendesak (urgent and important). Ada hal – hal penting yang harus diperhatikan seperti aturan yang berlaku terkait standar – standar yang ditetapkan, baik standar nasional maupun internasional.

Kemudian berbicara sistem yang dimiliki, baik sistem keamanan maupun sistem keselamatan. Lalu terkait pemenuhan kompetensi SDM-nya, mulai dari rekruitmen, pelatihan dan penempatan. Penyusunan training requirements untuk semua job title yang ada, yang dilanjutkan dengan penyususnan annual training plan. Tentu ini juga harus diperiksa kesesuaian dengan pelaksanaan dan bukti – bukti yang ada. 

Oleh karena itu Lembaga Pengembangan Profesi dan Teknologi Kepolisian (LP2TK) sangat konsen untuk membantu pelaksanaan investigasi maupun security & safety audit jika diminta. Di samping itu siap membantu untuk memberikan pelatihan – pelatihan yang diperlukan dalam hal tersebut. Misalnya pelatihan : “ Facility Security and Safety Plan” yang membahas :
- Understanding the Importance of Safety and Security
- Building Codes
- Assessing Risks Matrix
- Facilities Hazard Identification
- Preparing for Emergencies
- New Technology Spotlight - VR for Facility Safety
- Implementing Facility’s Security Plan

Dan berbagai pelatihan yang terkait lainnya guna menunjang profesionalitas dalam pelaksanaan tugas agar bisa presisi (akurat). **
Share:

Suta : Ternyata Ada Yang Ogah Program Gerakan Indonesia Melayani

Hans Suta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dua tahun setelah Jokowi berkuasa ia melembagakan gerakan Revolusi Mental melalui Inpres 12/2016. Inpres itu menyatakan ada 5 program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. (Pemikiran Sang Revolusioner, hal. 11, SYAHGANDA ) 

Bila bicara revolusi mental kabarnya mungkin sudah ke laut jauh. Apalagi jika bicara revolusi Akhlak di negeri ini. Tentu akan lebih sulit lagi diterima oleh akal dungu. Boleh kami jelaskan dengan sederhana di sini:

Sejak pukul 11 pagi pada Selasa(5/1) ini kami bertamu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia namun belum juga ada yang turun menemui kami di lobi _Front office_.

Pengamanan Dalam (Pamdal) mengatakan sebentar lagi turun staf bidang hukum yang menangani kasus tagihan Suku Sebyar, dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Hal itu dikatakan sejak pukul 12.22. Dengan alasan ada tamu di ruang biro hukum tersebut.

Lantaran percaya sebagai anggota Tim Kuasa Hukum dari klien yang tengah kami urus, akhirnya tetap memutuskan menunggu karena yakin pastilah tidak lama akan datang "tuan rumah" meski pun turun dari lantai 1.000 sekalipun. Eh, ternyata hingga pukul 13.13 saat tulisan ini dibuat pun belum juga nongol batang hidung tuan rumah dari ESDM.

Bila dibawa emosi gaya Karo, tentu awak tidak tahan menunggu lebih 2 jam hanya untuk mendapat jawaban disposisi surat kepada Menteri ESDM terkait pembayaran hak tanah Ulayat dari Suku Sebyar yang tengah kami tangani kasusnya.

Tapi untunglah awak orang Minang, rancak mangalah untuak Manang Sehingga alam takambang jadikan guru. Rezeki tidak kemana, mungkin saja sedang diuji kesabaran kami untuk tingkat tinggi.

Meski sudah kami minta untuk agak 3 menit turunlah perwakilan menteri untuk menjawab tagihan klien kami yang sejak 2015 belum dibayar senilai Rp. 32,4 miliar.

Sayangnya, hingga tulisan ini kami kirim ke media belum juga dilayani. Mungkin perlu ada Revolusi Adab sopan santun diajarkan ke para birokrasi di negeri ini.
Akhirnya, kami pamit dengan menitipkan kartu nama dengan pesan agar disampaikan kepada staf yang _ogah_ turun karena mungkin tidak setuju dengan isi Revolusi Mental yang dibajak di tengah jalan. **
Share:

Eksistensi Lembaga Eksekutif Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik


EKSISTENSI LEMBAGA EKSEKUTIF SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Moh. Rofiq Risandi

Lembaga eksekutif merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam negara yang dalam pandangan montesqiue dalam bukunya Lespirit Des Lois ( 1748) oleh Immanuel merupakan cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan undang-undang/pemerintahan.

Lembaga eksekutif lebih lazim disebut dengan pemerintah ( government ). Namun demikian kita perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah pemerintah karena dalam tradisi Amerika Sekrikat ternyata pemerintah digunakan untuk memberikan gambaran mengenai semua cabang pemerintah yakni : eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara dalam tradisi Inggris, Eropa pada umumnya dan dinegara Asia maupun Afrika, perkataan pemerintah diartikan sebagai kabinet saja, yaitu para mentri dan departemen-departemen atau kantor kementrian. 

Kemudian bagaimana ruang lingkup tugas dari lembaga eksekutif ? Menurut Stephen Leacock bahwa kekuasaan eksekutif yaitu menyelenggarakan kemauan rakyat sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Kemauan negara dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang, sehingga tugas dari eksekutif adalah hanya melaksanakan UU yang telah ditetapkan oleh legeslatif. 

 Namun demikian mencatat bahwa dalam dalam hamper semua sistem yang ada sekarang pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan pengaruh dan perannya sebagai sumber inisiatif pembentukan praturan perundang-undangan. Padahal pada saat yang sama eksekutif juga memegang kendali utama dala rangka pelaksanaan praturan. Anggota perlemen dimana-mana biasanya hanya memodifikasi rancangan praturan yang berasal dari pemerintah, jarang mengajukan inisiatif sendiri.

 Dalam perspektif kajian kebijakan publik, eksekutif dimanapun pada umumnya mempunyai dua tugas dan kewenangan utama yakni apa yang disebut dengan kewenangan yang bersifat administratif, dan kedua kewenangan politik. 

 Tugas dan kewenangan administratif melekat pada jabatan seorang eksekutif yang sehari-harinya harus mengendalikan roda pemenrintahan. Leonard D. White menyingkatnya POSDCORB yaitu singakatan dari Planning,Organizing, Staffing, Driecting, Coordinating and Budgetting. Tugas dan kewenangan seperti ini adalah dalam rangka pemberian pelayanan kepada publik. 

 Kemudian tugas dan kewenangan politik adalah perwujudan dari kewenangan seorang kepala eksekutif yang secara langsung membawa implikasi politik yang meluas dalam masyarakat. Dan biasanya diwujudkan melalui pembentukan kebijakan publik dan semua aspek yang terkait dengan kebijakan publik.

 Dalam perspektif UUPP, organisasi penyelenggra pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. **


Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Islam Malang
Share:

Opini : Alasan Utama Buruh Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

 
Alasan Utama Buruh Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Oleh : Sahat Butar-Butar, S.H.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, Senin 5/10/2020. Aksi protes dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat di berbagai tempat tidak dapat dihindari, khususnya dari kalangan pekerja/buruh yang melakukan pemogokan.

Pertanyaannya, kenapa pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh melakukan aksi protes, unjuk rasa maupun pemogokan dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja ?

Kebetulan, saya sudah sekitar 35 tahun aktif menjadi Pengurus Serikat Pekerja. Dimulai dari tingkat perusahaan, hingga saat ini duduk dan menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Organisasi kami ikut serta menolak UU Cipta Kerja mulai dari sejak awal dibahasnya RUU Omnibus Law khususnya Kluster Ketenagakerjaan. Alur berpikir kami dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, adalah sebagai berikut ;

1. Amanat UUD 1945 Pasal 27, menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak".

2. Sesuai isi UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bahwa salah satu fungsi atau tugas Serikat Pekerja/Serikat Buruh, adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dan juga sebagai perencana dan penanggung jawab pemogokan.

3. Bahwa, dalam isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi penurunan perlindungan terhadap  pekerja/buruh, dibandingkan dengan isi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antaranya sistim hubungan kerja, sistim pengupahan,  perlindungan PHK dan uang pesangon, dll.

Dalam UU No. 13/2003, sistim Hubungan Kerja melalui PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hanya terbatas dalam jenis pekerjaan tertentu, waktunya dibatasi maksimum 2 (dua) kali kontrak, serta hanya dapat diperpanjang 1 kali.

Demikian halnya dengan sistim hubungan kerja melalui pihak ketiga (outsourcing). Dalam UU No. 13/2003, jenis pekerjaan yg boleh di Outsourcing dibatasi hanya untuk (lima) jenis pekerjaan. Dalam UU Cipta Kerja tidak ada lagi pembatasan tsb. Apabila sistim kerja kontrak tidak lagi dibatasi, bagaimana bisa terwujud amanat Pasal 27 UUD 1945 ?.

Apabila jam kerja diterapkan dgn sistim jam-jam an (sistim kerja dengan waktu per jam) diterapkan. Bagaimana untuk mencapai upah per bulan sebagaimana sudah diatur dalam UU No.13/2003, bahwa sistim pengupahan didasarkan dengan upah bulanan yang didasarkan pada komponen hidup layak (KHL) tanpa membedakan jenis industri.

Kalau sistim kerjanya kontrak seumur hidup, berarti tidak ada kepastian kerja (job security). Kalau tidak ada kepastian kerja, maka tidak mungkin ada tercapainya jaminan penghasilan (income security). Pun kalau tidak ada kepastian penghasilan, maka tidak mungkin  tercapai jaminan sosial (social security).

Padahal, tujuan Pasal 27 UUD 1945 adalah untuk tercapainya penghidupan yang layak, maka harus ada kepastian kerja (job security), adanya kepastian penghasilan (income security) dan adanya jaminan sosial (social security).

Inilah alasan utama dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh menolak UU Cipta Kerja. Kami tidak menolak investasi asing masuk ke Indonesia, tapi kami menolak kalau pekerja/buruh dan keluarganya yang dijadikan tumbal dalam rangka menggelar karpet merah untuk masuknya investasi asing ke Indonesia.

Pekerja/buruh dan keluarganya adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya. Punya hak untuk hidup secara layak di Negara kita ini. Mudah-mudahan, masyarakat dapat mengerti dan memahami perjuangan serikat pekerja/serikat buruh. **

*) Penulis adalah Ketua DPP FSP KEP - KSPI dan Anggota LKS Tripartit Nasional.
Share:

OPINI ~ Bagaimanakah Nasib Akhyar Nasution

OPINI

Presiden Kampung Rakyat Indonesia

Bagaimanakah Nasib Akhyar Nasution

Oleh : Taufik Abdillah, M.Kom.I

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 sudah semakin dekat, walaupun saat ini Pandemi Covid-19 belum berakhir, namun tahapan-tahapan dan proses Pilkada sudah dimulai.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sangat menarik untuk diikuti bersama bagi warga Medan, karena dalam Pilkada Kota Medan saat ini kemungkinan akan ada Dua Pasang Calon yang akan bertarung untuk merebut Kursi Nomor Satu di Kota Medan.

Seperti Kita Ketahui bersama bahwa Plt. Walikota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si sudah menyatakan kesiapannya untuk Kembali Bertarung di Pilkada Medan, sehingga Akhyar disebut sebagai Calon Petahana.

Akhyar Nasution Merupakan Kader PDI Perjuangan, Namun dalam Pilkada ini Sudah Dipastikan Akhyar Tidak mendapatkan "Perahu" untuk bisa direkomendasikan sebagai Calon dari PDI Perjuangan.

Walaupun tidak didukung Partainya, Akhyar tetap bisa mencalonkan sebagai Calon Walikota Medan karena Koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera telah sepakat untuk mendukung Calon Petahana ini untuk kembali Memimpin Kota Medan.

Situasi Politik saat ini di Kota Medan kian menghangat, sebab Calon Walikota Medan yang akan bertarung melawan Akhyar Nasution untuk Merebut Kursi Nomor Satu itu adalah Bobby Afif Nasution yang merupakan Menantu dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Bobby Nasution sudah mendapatkan dukungan dari berbagai Partai diantaranya NasDem, Golkar, PDI Perjuangan, PAN dan Gerindra untuk maju menjadi Walikota Medan pada Pilkada 9 Desember 2020 Mendatang.

Pertarungan Pilkada Walikota Medan ini menjadi perhatian semua pihak, sebab kedua Calon memiliki Pendukung yang cukup kuat, adu strategi dan program menjadi hal yang terpenting untuk bisa memenangkan Pilkada Medan ini.

Munculnya Dua Calon Walikota Medan saat ini Akhyar dan Bobby sangat menyita perhatian publik, karena Dua Nasution ini belum Resmi Menyatakan siapa Pasangan yang mendampinginya sebagai wakil Walikota Medan.

Perihal lain yang masih menjadi perhatian kita semua, dimana saat ini Akhyar Nasution Dilaporkan ke Bareskrim Polri, oleh seseorang berinisial SH, dan melalui kuasa hukumnya Fajri Apriliansyah mengatakan bahwa Akhyar tersangkut Delik Pidana Hak Masyarakat yang memenangkan Perkara hukum.

Laporan tersebut akan membuat Akhyar berurusan dengan hukum, apakah ada kaitannya dengan situasi Politik saat ini, masih kita tunggu bersama keterangan resminya, apakah Akhyar dijadikan Tersangka atau Laporan tersebut hanya sebagai "alarm" buat Akhyar.

Sejenak kita bisa mengkaji bahwa situasi Politik yang dinamis akan terus berubah -ubah sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuannya.

Lebih Lanjut kita bisa flashback tentang situasi politik saat Pilkada Gubernur 2018 yang lalu, dimana Calon Petahana H.T. Erry Nuradi Gagal Bertarung karena Situasi Politik terus berubah sehingga Tengku Erry yang saat itu Sebagai Ketua DPW NasDem harus Mendaftarkan Calon Lain yakni Edi Rahmayadi - Musa Rajekshah sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Begitu Juga Dengan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur JR Saragih - Ance yang didukung oleh Partai Demokrat dan PKB harus Gagal Bertarung terkait persoalan administrasi, dan Keduanya merupakan Ketua Partai Demokrat dan PKB.

Dari Kajian tersebut mungkin bisa saja kita berasumsi Apakah Nasib Akhyar Nasution Sama Dengan Para Ketua Partai tersebut? Sebab saat ini Akhyar Nasution tidak menjabat sebagai Ketua Partai, bahkan Partainya Tidak Memberikan Dukungan Pencalonan Kepada Akhyar Nasution karena dinilai Minim Prestasi.

Jika Hal tersebut terjadi maka Koalisi Partai Demokrat dan PKS bila tetap ingin bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Kota Medan, Maka Koalisi ini harus menyiapkan Calon lain yang bisa Bersaing Melawan Bobby Nasution, jika tidak ada maka Kemungkinan Besar Bobby Nasution Akan Melawan Kotak Kosong, dan pertarungan Pilkada Kota Medan akan Sama Seperti Pilkada Solo. **



*Taufik Abdillah, M.Kom.I
Penulis Adalah Presiden Kampung Rakyat Indonesia


--------------------------------------------







Share:

Pengamat : Uji Coba Vaksin Cina Urutan Relawan Dimulai Dari Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Rakyat



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bergabung menjadi relawan uji klinis vaksin Corona. Vaksin yang akan diuji adalah hasil kerja sama antara BUMN farmasi, Bio Farma dengan perusahaan asal China, Sinovac.

Direktur Fokusparlemen Institute, Muhammad Ichsan berharap Relawan pengujian Vaksin dari cina harus dilakukan  diawali dari atas  Pejabat/Petinggi Negara, Eksekutif serta Legislatif.

"jika hasilnya keluar aman  baru  ke bawah (Grass Root) Rakyat ".  jelasnya. 

Mahasiswa Magister Kajian Asia Tenggara FIB UI itu menambahkan,

 " Kita meminta relawan vaksin perdana  diawali Presiden, Menteri kemudian Legislatif MPR, DPR, DPD serta pejabat DPRD pejabat setingkat  mereka harus di uji dengan menyuntikkan Vaksin made in cina sinovac tersebut lebih dulu "  . 

Sebelumnya dikutip melalui detik.com, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memaparkan, masyarakat yang mau jadi relawan syaratnya harus berumur 18 hingga 59 tahun. Calon relawan juga tidak sedang melakukan uji klinis apapun.

"Di sana dinyatakan bahwa yang bisa ikut ini adalah orang dewasa sehat usia 18-59 tahun, kemudian tidak ikut dalam uji klinis lainnya," jelas Arya kepada wartawan, Selasa (28/2)

Kemudian calon relawan juga tidak memiliki riwayat terinfeksi virus Corona. Relawan juga tidak memiliki penyakit bawaan lainnya.

Sebagai informasi, Bio Farma sendiri butuh 1.620 relawan untuk menjajal vaksin dari China ini. Head of Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan mengatakan uji klinis vaksin sendiri akan dilakukan mulai bulan Agustus. Uji klinis dilakukan selama 6 bulan lamanya.

"Secara scientific memang 6 bulan itu adalah waktu yang optimal untuk melihat bagaimana reaksi dari vaksin ini. Jadi dari sisi regulasi maupun bukti scientific nya kita harus penuhi persyaratannya," tutur Iwan dalam acara Market Review dengan IDX Channel, Kamis (23/7/2020).

Saat ini, uji coba tahap III vaksin Corona dari Sinovac sendiri tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja. Beberapa negara lainnya juga melakukan uji klinis serupa menggunakan bibit vaksin dari Sinovac, diantaranya Brazil, Bangladesh, dan Turki. Setelah uji coba dinyatakan berhasil, maka masing-masing negara siap memproduksi vaksin tersebut secara massal.(*)
Share:

Perang Terbuka Erick vs Adian 'Soal Titipan' Makin Vulgar



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Apa yang terjadi antara Adian vs Erick? Sedikit banyak sudah mulai terkuak. Perang terbuka antara Adian Napitupulu vs Erick Thohir diikuti oleh para antek-antek boleh dikatakan begitu. 

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen menjelaskan Perang terbuka ini terjadi karena kedua belah pihak tidak menemukan solusi alias 'win-win solution' soal penempatan masing-masing gerbong pendukung. Mentoknya negosiasi antara Erick dan Adian akan semakin sengit, perang antar geng dikedua belah pihak makin vulgar, "ujar Silaen kepada wartawan di Jakarta.

Tak dapat dipungkiri bahwa keduanya punya andil atau jasa untuk memenangkan pasangan Jokowi- Amin jilid II. Hanya saja Erick didapuk sebagai orang nomor satu di tim kampanye nasional (TKN). Sedangkan Adian Napitupulu bagian dari struktur TKN. 

Erick Thohir dan Adian Napitupulu merasa sama-sama berkeringat untuk memenangkan paslon Capres dan Cawapres nomor satu. Dukungan itu dilakukan dengan cara masing-masing, baik Adian dan Erick sama-sama merasa pejuang karena terlembagakan, "beber Alumni LEMHANAS Pemuda I 2009 itu. 

Relawan seperti saya juga ikut berjuang, namun tak sekuat 'sekoci 'TKN dan antek-anteknya, banyaknya lembaga Relawan yang resmi terdaftar ratusan, namun tidak semenonjol TKN dan sekocinya Adian Napitupulu 'and the geng', "ungkap mantan aktivis KNPI itu. 

Apa yang disampaikan Adian soal titipan politik dst di BUMN itu sudah lazim terjadi sebagai imbal balik dari perjuangan, begitu orang awam menyebutnya. Sebab jasa dibalas jasa itu hal yang lumrah saja. Namun sekarang terkuak fakta-fakta atas titipan tersebut, "jelas Silaen.  

Tapi apa yang membuat perseteruan sengit antara Adian Napitupulu vs Erick Thohir? Ini yang paling menarik dibahas!
Ada apa? Tak ayal perang terbuka antara kedua fanatisme akan semakin menganga lebar, karena kepentingan sekocinya. 

Yang banyak disesalkan oleh publik adalah 'double job' alias jabatan rangkap yang dilakukan oleh Erick dkk. Inilah pengistimewaan Erick dalam menempatkan titipan di BUMN. Disinyalir discrening oleh timnya Erick di Kementerian BUMN. 

Silaen tambahkan, "semua Relawan pendukung Jokowi- Amin, berharap dapat sesuatu atas kemenangan Pak De Jokowi. Karena menurut UU bahwa periodesasinya Presiden Jokowi inilah yang terakhir. Kecuali kekuatan politik kekuasaan berbuat lain. 

Geng Adian merasa terdepak jadi jabatan politis di BUMN, disinyalir akibat ulah Erick menempatkan' konco-koncone' masuk di BUMN, karena itulah yang membuat Adian cs 'mangkel' terhadap Erick Thohir, "Analisa Silaen yang juga Relawan pendukung Jokowi.

Adian vs Erick akan semakin tajam jika tidak bisa menemukan solusi yang terbaik. Erick vs Adian sama-sama punya pengikut setia. Erick punya pengikut mungkin karena 'doi banyak uang'. Beda sama Adian punya pengikut loyal karena ikatan emosional yang terbangun selama jadi demonstran, "papar aktivis organisasi kepemudaan itu. 

Adian Napitupulu sudah mengendus aktivitas Erick di Kementerian BUMN, yang membangun kekuatan politik untuk memuluskan rencana pertarungan di 2024. Jadi tim yang ada di sekitar Erick sudah menggunakan kekuasaan Erick di BUMN untuk bergerak menuju 2024, "ungkap Relawan Jokowi-JK dan Jokowi- Amin itu.

Jadi Erick melegalkan 'double job' yang pernah dia kritik keras. Tapi Erick sendiri ternyata juga terperangkap dengan bujuk rayu kiri- kanan yang ada disekelilingnya. Jadi apa yang disampaikan Adian soal titipan seharusnya tak perlu ditanggapi berlebihan oleh orang-orangnya Erick, karena itu sudah bukan rahasia lagi,  "tandasnya.**
Share:

Adakah Jadi Program Aksi, Menjauhkan Umat Islam Dari Pendidikan?


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikap untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud, kini giliran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang memutuskan mundur juga.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu(22/7) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti memandang remeh fenomena pengunduran diri LP Ma’rif NU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP). 

Apakah Mendikbud tidak tahu rekam jejak panjang di bidang pendidikan sehingga pengunduran diri NU dan Muhammadiyah bisa berpengaruh terhadap legitimasi dari POP itu sendiri? 

Sementara itu Wakil Sekjen Gerakan Advokat & Aktivis (GAAS) Suta Widhya SH mempunyai pandangan bahwa lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik. Jika sampai mereka mundur lalu POP mau dialokasikan ke siapa?” Tanya Suta Widhya SH. 

Menurut Suta Kemendikbud tidak boleh beralasan bahwa proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga seolah mereka tidak bisa ikut campur. 

Menurutnya Kemendikbud bukan saja harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan. Tapi, juga harus menghitung sejarah pendidikan di negeri ini siapa saja entitas yang punya jasa dan siapa yang banyak merugikan negara ini. 

“Kita paham pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Keberadaan ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sudah berkiprah jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.


"Dengan mudah kita akan bisa membedakan mana entitas pendidikan yang telah berpengalaman dan mana entitas pendidikan yang baru eksis dalam sepuluh atau belasan tahun terakhir,” sambung Suta. 

Wakil Sekjen GAAS Suta menyatakan, bahwa dalam seleksi POP harus mempunyai keberpihakan kepada ormas-ormas yang punya rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Indonesia 100 tahun belakangan ini. 


Jaringan pondok pesantren, sekolah, bahkan kampus yang mereka miliki, jumlah pendidik yang memiliki kompetensi, hingga komitmen terhadap NKRI dan Pancasila tidak perlu diragukan lagi ketimbang orang yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah 'bapak angkatnya' dalam sebuah kesempatan". 

“Menurut kami, tidak bisa POP ini kita serahkan ke pasar bebas dalam proses seleksinya. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, karena sekali lagi ini POP juga merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan masyarakat pribumi, " tegas Suta.

Dalam penilaian Suta, LP Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan PP Muhammadiyah adalah dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia yang nyaris 100 tahun. 

“Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam proses rekrutmen POP. Ini patut diperiksa,” tegasnya.

Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU akhirnya memilih mundur dari kepesertaannya di POP Kemendikbud, menyusul langkah Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah yang juga memutuskan hal serupa. 

Mundurnya dua organisasi masyarakat (ormas) yang aktif di dunia pendidikan ini sebagai bentuk protes atas hasil seleksi POP Kemendikbud.

Suta berharap Muhammadiyah dan NU mempertanyakan masuknya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar ke ruang Pengadilan PTUN dan upaya hukum lainnya. Jangan _mutung_ dengan kebijakan yang tidak jelas transparansinya bila tidak bisa disebut tujuannya untuk memperlemah kelompok muslim. 

"Anehnya mengapa banyak entitas baru di dunia pendidikan yang juga turut lolos seleksi program. Sehingga Kemendikbud harus membuka kriteria-kriteria apa yang mendasari lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP. Dengan demikian publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak. Jangan bodohi masyarakat lah,” Tutup Suta. 

Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan dengan mengalokasikan anggaran Rp595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar/tahun/program, Macan Rp5 miliar per tahun/program, dan Kijang Rp1 miliar per tahun/program. **
Share:

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Juni Bulan Bung Karno

Juni Bulan Bung Karno Momentum Istimewa Bagi Bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri, jika pada Bulan Juni dikatakan Bulannya Bung Kar...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini