Menteri Trenggono Buka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan optimismenya bahwa Indonesia bisa menjadi juara di lima komoditas perikanan strategis dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Kelima komoditas tersebut yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut dan tilapia.

"Yang pasti kita punya mimpi dalam waktu 20 tahun yang akan datang Indonesia harus bisa jadi juara di lima komoditi utama," kata Menteri Trenggono saat membuka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, di Jakarta, Senin (6/3/2023). 

 

Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggono memaparkan demand pasar tilapia tahun 2023 senilai USD13,9 miliar. Pihakya berusaha menangkap minimal 10 persen dari peluang pasar tilapia tersebut, di antaranya dengan memperkuat sektor hulu di bidang perikanan budidaya.

"Masa kita 10% saja tidak bisa ngisi," tuturnya.

KKP, lanjutnya, juga tengah membangun model tambak udang skala besar salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah yang sebentar lagi akan beroperasi. Selain itu, KKP menyiapkan integrated shrimp farm di Waingapu dengan luasan mencapai 2.000 Ha. Lokasi ini direncanakan bukan hanya untuk komoditas udang dibudidayakan, melainkan juga sampai produk turunan industrinya, baik untuk pangan maupun farmasi. 

"Itulah yang disebut hilirisasi yang didengungkan bapak Presiden," ujar Menteri Trenggono. 

Khusus untuk nelayan, Menteri Trenggono menegaskan, keberpihakannya melalui pembangunan kampung nelayan terintegrasi. Dikatakannya, KKP siap memperbaiki dermaga, tempat pendaratan kapal, cold storage, hingga pasar ikan serta balai pendidikan di kampung tersebut dan dikelola dikelola koperasi. 

"Harapan saya kedepan, di tahun ini kita bisa buat 10 kampung nelayan maju terintegrasi. Kita akan buktikan. Kalau ini bisa terjadi, ini jadi sistem ekonomi baru rakyat di level produksi. Kita harap BRI hadir juga disitu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Sunarso memastikan jajarannya siap mendukung kebijakan KKP. Menurutnya, BRI sebagai bank milik rakyat akan selalu mendorong peningkatan ekonomi rakyat.

"BRI siap mendukung percepatan penyaluran pembiayaan," tutur Sunarso.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki melalui video mengapresiasi UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Sinergizing Small Medium Enterprises with Blue Economy. Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa Kemenkop UMKM memiliki skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertujuan untuk pengembangan koperasi sektor riil termasuk perikanan. 

"Alokasi KUR juga ditingkatkan, tahun 2023 menjadi 460 triliun. Ini harus dimanfaatkan oleh para nelayan di seluruh tanah air," kata Menteri Teten yang hadir secara daring.

Sebagai informasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), menggelar UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023. Kegiatan ini terbagi dalam beberapa segmen, yakni Seremoni, pameran produk pangan dan non pangan dari UMKM terpilih, serta dari Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur Utama PT. BRI,Tbk tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor KP, Kick-off/peluncuran dan Penyerahan penghargaan dan dilanjutkan Talkshow serta layanan konsultasi, baik terkait akses permodalan maupun perizinan berusaha dan sertifikasi produk. 

"Kita ada Workshop digitalisasi usaha, dan juga Bazar Gemarikan sebagai promosi produk perikanan terpilih," jelas Sesditjen PDSPKP, Machmud. 

Machmud menambahkan, kegiatan talkshow akan menjadi media bagi UMKM kelautan dan perikanan untuk mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk itu, kami menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. 

"Kami undang BUMN pangan ID Food untuk lebih mendorong kolaborasi dengan UMKM, serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat akses pembiayaan usaha," tutupnya. (Arianto)

Read More

Sambut Hari Anti Korupsi, Menteri Trenggono Ajak ASN KKP Tingkatkan Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya untuk terus meningkatkan integritas antikorupsi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat kelautan dan perikanan sekaligus menjaga ekologi laut.

“Budaya antikorupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Sudah selesai belum dengan urusan diri kita sendiri. Ada ukurannya dan tidak harus menjadi hebat dulu baru sudah selesai. Jika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka ketika kita ingin berbuat sesuatu yang sangat jelas dan tidak menimbulkan ketimpangan untuk kepentingan tujuan dari Kementerian ini dalam melayani masyarakat dan sekaligus menjaga ekologi laut kita,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada Talkshow Budaya Dalam Memupuk Semangat Integritas Antikorupsi di lingkungan KKP, Rabu siang (7/12/2022).

Menteri Trenggono meminta kepada jajarannya untuk fokus pada 5 program prioritas KKP untuk memastikan laut tetap sehat. Yaitu memperluas wilayah konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap potensi kerusakan, serta program bulan cinta laut.

“Integritas yang tinggi harus jadi budaya untuk mewujudkan lima program prioritas tadi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengatakan talkshow dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember. Tujuannya untuk membentuk budaya positif ASN KKP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Kumbul Kusdwijanto Sudjadi meminta agar pegawai KKP memupuk semangat antikorupsi sedini mungkin untuk menghindari keinginan diri melakukan tindakan korup.

“Karena kejadian itu kita yang memilih. Kebanyakan setelah kejadian banyak orang ribut. Termasuk korupsi, itu adalah pilihan hidup. Hari ini tidak korupsi, belum tentu besok. Untuk itu perlu kita pupuk budaya antikorupsi,” paparnya. 

Sementara itu, narasumber yang lain yaitu budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh mengatakan tanpa adanya integritas tidak ada satupun organisasi yang berjalan. Ibarat mobil, integritas seperti bagian mesin penggeraknya dan menjadi bagian dari budaya kerja yang harus dipatuhi bersama.

“Integritas tidak bersandar pada satu orang tapi dibangun atas kesepakatan bersama untuk menciptakan rules of the game yang dipatuhi pelakunya, yaitu manusia itu sendiri,” ungkapnya.

Sedangkan budayawan Sujiwo Tejo memaparkan bahwa ada tiga sifat manusia yang menghancurkan, yaitu kesombongan, dusta dan munafik. Menurutnya, hal inilah yang memicu manusia melakukan tindak korupsi. Untuk itu ia juga mengajak agar manusia bisa menekan seluruh ego yang bisa melunturkan integritas tersebut. (Lak/Ari)

Read More

Harkannas ke-9, Momentum Menjadikan Ikan sebagai Solusi Ketahanan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa produk perikanan berpeluang untuk menjadi penyokong ketahanan pangan nasional. Hal tersebut didasari oleh prediksi meningkatnya kebutuhan protein sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 

"Ini bisa jadi krisis pangan bagi beberapa negara, tapi bagi Indonesia sebagai negara maritim justru menjadi peluang," ujar Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana saat berbicara di forum "Bincang Bahari: Menjadikan Ikan sebagai Solusi Ketahanan Pangan", Senin (14/11/2022).

Erwin mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya perikanan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bagi pengembangan SDM dalam negeri, ikan bisa menjadi solusi atas persoalan stunting sekaligus mencetak generasi unggul. Adapun Harkannas ke-9, menjadi momentum untuk kembali mengingatkan publik terkait hal tersebut.

"Bicara stunting, bukan hanya tentang kurang tinggi atau kurang berat badan, tapi juga menyelamatkan kecerdasannya dengan asupan kaya omega 3," urai Erwin.

Tak hanya itu, Erwin menyebut ikan juga memiliki peluang pasar yang besar dan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. "Total nilai pasar ikan bersirip menyentuh angka USD175 miliar di tahun 2028," tuturnya.

Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah mengatakan pandemi Covid-19 menyadarkan pemerintah di berbagai negara tentang pentingnya ketahanan pangan. Terlebih masyarakat lebih orientasi terhadap pangan yang aman dan menyehatkan dan kondisi ini membuat produk pangan berbasis daging putih atau ikan cenderung naik signifikan.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Kalteng telah merumuskan ikan sebagai bagian ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan pembangunan sentra pangan seperti sentra perikanan budidaya, sentra perikanan tangkap, dan sentra pengolahan ikan. 

"Sudah kami masukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) 2021-2026, ikan sebagai bagian ketahanan pangan dan bagian upaya penurunan prevalensi stunting," urai Darliansjah.

Dalam forum yang sama, Ketua Forikan Pusat, dr. Djoko Maryono mengingatkan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai periode emas yang tidak akan dapat diputar kembali. Dia pun meminta setiap orang tua untuk memberikan perhatian lebih saat anaknya berada pada periode tersebut.

"Pada 1.000 HPK adalah cetak biru otak anak terbentuk, sehingga mutlak diperlukan pemenuhan gizi secara cukup di periode tersebut," terang Djoko.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran menegaskan, kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Harkannas ke-9 yang digelar pada 21 November nanti. Sebagai daerah yang terletak di Teluk Tomini, Parigi Moutong menawarkan hasil perikanan terbaik untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia dan pasar ekspor.

"Kami sangat siap menjadi tuan rumah Harkannas, harapannya melalui kegiatan ini kita ingin menunjukkan potensi dan peluang perikanan di Parigi Moutong," tegasnya.

Sebagai informasi, Harkannas ke-9 akan dipusatkan di Parigi Moutong mulai 19-21 November mendatang. Sejumlah kegiatan seperti lomba masak ikan tingkat nasional, bersih pantai hingga panen udang akan menjadi bagian dari gelaran Harkannas tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan masyarakat tentang pentingnya makan ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Melalui program yang dilakukan bersama kementerian/lembaga tersebut, Menteri Trenggono berharap peningkatan angka konsumsi ikan (AKI) setiap tahun. (Ari/Lak)

Read More

Pameran Sial Interfood dan Seafood Show 2022 Bakal Digelar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia adalah negara archipelago yang kaya akan hasil laut. Luas Perairan Indonesia adalah 6,4 juta km2 dengan garis pantai mencapai 108 ribu km.Trend produksi perikanan Indonesia, baik tangkap maupun budidaya terus mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata peningkatan produksi sebesar 2,8 %. Pada tahun 2021, produksi perikanan mencapai 24,4 juta ton.

Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor hasil kelautan utama di dunia bersanding dengan eksportir utama lainnya seperti China, Norway, Viertnam, India, dan Amerika Serikat. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk hasil perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai USD 5.7 Milliar atau sekitar Rp90 trillun.

Kementrian Kelautan perikanan terus berupaya meningkatkan target nilai ekspor mencapai USD 7,13 milliar di tahun 2024. Tujuan ekspor hasil kelautan utama adalah Amerika Serikat, Cina, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperluas jangkauan pasar produk perikanan Indonesia di kancah global. Salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengembangan perikanan budi daya berbasis komoditas ekspor dengan udang sebagai salah satu komoditas unggulan selain, lobster, kepiting/ rajungan, dan rumput laut.

Asal tahu saja, Udang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia yang sangat potensial untuk diekspor. Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, udang selalu menjadi pilihan untuk bisa dilibatkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mendorong penguatan branding Indonesian Seafood di kancah dunia guna menarik minat buyer dan investor dengan branding Indonesia Seafood: Naturally Diverse, Safe and Sustainable," kata Erwin Dwiyana Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Kementrian Kelautan Perikanan dalam konferensi Pers Pameran Seafood Show Of Asia 2022 secara Hybrid, Jum'at (04/11).

Menurut Erwin, Dengan mengangkat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (safe) serta kebijakan pada keberlanjutan sumberdaya ikan dan usaha (sustainable), dan dukungan pengembangan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor diharapkan dapat memacu ekspor produk perikanan Indonesia ke mancanegara.

"Demikian juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memfasilitasi beberapa UMKM binaannya untuk mengikuti pameran SeaFood Show of Asia 2022 agar produk UMKM tersebut bisa dikenal di pasar nasional dan global," ujarnya.

Menariknya, Pemeran SEAFOOD SHOW ASIA 2022 yang diselenggarakan bersamaan dengan SIAL INTERFOOD diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan di bidang Seafood dari total 750 perusahaan di bidang Kuliner dan HORECA. Perusahaan yang mengikuti pameran ini berasal dari 27 negara seperti : Australia, Belanda ,China ,India, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Perancis , Polandia , Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Thailand, Turki, Uruguay, USA, Vietnam, Yunani.

Pada kesempatan yang sama, Budhi Wibowo selaku Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I) menyampaikan, selain terus mengembangkan pasar ekspor, anggota AP5I akan semakin serius mengembangkan pasar dalam negeri produk olahan perikanan.

"Beberapa tahun terakhir ini permintaan pasar dalam negeri terhadap produk perikanan, terutama untuk produk olahan siap masak dan siap saji (ready to cooked dan & ready to eat) meningkat sangat tajam. Penjualan ke pasar dalam negeri selain dilakukan melalui berbagai retailer besar dan kecil juga melalui penjualan online melalui berbagai ecommerce dan marketplace yang trend penjualannya terus mengalami peningkatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budhi Wibowo menyatakan, kendala utama peningkatan penjualan produk olahan perikanan ke pasar dalam negeri adalah sulit dan mahalnya pengiriman “door to door” produk frozen dalam jumlah kecil dari Industri Pengolahan perikanan ke konsumen akhir. Untuk mengatasi kendala tersebut AP5I terus berkoordinasi dengan KKP dan perusahaan logistik khusus produk frozen .

Dikatakan Budi, Secara bertahap kendala tersebut akan semakin teratasi, bahkan saat ini sudah mulai tersedia jasa fulfillment door to door produk frozen yang diperkirakan bisa memangkas biaya distribusi produk perikanan sekitar 10-20 %. Dengan besarnya penduduk Indonesia dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan telah berada pada urutan ke 7 ekonomi dunia Budhi sangat optimis bahwa pasar dalam negeri produk olahan perikanan akan terus berkembang dengan pesat.

Sementara itu, CEO Krista Exhibition, Daud D Salim dalam sambutannya menyampaikan, Pameran SEAFOOD SHOW OF ASIA dan SIAL INTERFOOD 2022 tahun ini terasa sangat istimewa setelah hampir 3 tahun vakum akibat pandemi Covid-19. Kami bangga dapat menyelenggarakan pameran INI yang menjadi barometer kebangkitan Industri pengolahan Industri Makanan minuman yang didalamnya ada Industri Pengolahan Perikanan. Berbagai acara dan kompetisi yang menarik pada pameran ini diharapkan akan menarik pengunjung dalam dan luar negeri setidaknya 82,000 pengunjung mengulangi sukses pameran yang sama pada tahun 2019.

Selain itu, Daud juga menyampaikan bahwa pada pameran ini para peserta dari Industri pengolahan perikanan, selain bertemu langsung dengan buyer asing juga akan bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan para pembeli olahan perikanan dalam negeri, seperti para chef, pengusaha catering, jaringan ritel modern, hotel, restaurant dan para distributor produk olahan perikanan.

Kesuksesan SEAFOOD SHOW OF ASIA 2022 dan SIAL INTERFOOD 2022 adalah berkat dukungan Pemerintah Indonesia diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bersama dukungan Asosiasi Assosiasi terkemuka seperti Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (GAPMMI), Asosiasi Lisensi Indonesia ( ASENSI ) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

Turut mendukung kegiatan ini, terdiri dari: Association of Culinary Professionals (ACP), Indonesian Chef Association (ICA), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Dewan Kakao Indonesia (DEKAINDO), Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Perkumpulan Petani dan Penggiat Kopi Indonesia ( Asosiasi Kopi Indonesia-ASKI ), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), dan lain – lain.

Catat! Pameran ini akan berlangsung di tanggal 09 – 12 November 2022 di Jakarta international Expo, Kemayoran Indonesia. (Lak)

Read More

KKP Genjot Produktivitas Rumput Laut sebagai Komoditas Unggulan Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produktivitas budidaya rumput laut atau emas hijau sebagai komoditas unggulan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar dunia. Rumput laut atau emas hijau ini memiliki potensi pasar yang sangat besar di luar negeri sebagai bahan pangan hingga bahan baku pembuatan kosmetik maupun produk farmasi. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto memaparkan bahwa pengembangan budidaya rumput laut termasuk dalam program Ekonomi Biru KKP lantaran potensinya yang sangat besar di Indonesia. Potensi tersebut di antaranya dari ketersediaan lahan marikultur seluas 12,3 juta hektare dan yang dimanfaatkan baru mencapai 102 ribu hektare atau 0,8 persen.

"Rumput laut ini bisa dikatakan emas hijau dari laut. Secara sumber daya kita punya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Untuk itu dari lima program ekonomi biru KKP, salah satunya pengembangan budidaya berkelanjutan. Nah salah satu komoditas yang didorong adalah rumput laut. Saat ini secara volume kita di atas namun dalam bentuk mentah belum menjadi olahan yang punya nilai lebih, ini tantangannya," ungkap Doni Ismanto dalam Talkshow Bincang Bahari mengupas "Peluang Investasi Usaha Rumput Laut" yang digelar hybrid dari Media Center KKP di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Untuk di ketahui, Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia di bawah China dengan produksi mencapai 9,1 juta ton berdasarkan data tahun 2021. Indonesia paling banyak memasok bahan baku rumput laut khusus untuk jenis Euchema cottoni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya KKP Nono Hartanto menambahkan, strategi peningkatan produktivitas rumput laut dilakukan KKP di berbagai lini. Di bagian hulu misalnya, pihaknya mengembangkan bibit rumput laut unggul berbasis sistem kultur jaringan yang terbukti lebih cepat berkembang dan tahan serangan hama dibanding bibit biasa. 

Selain itu, KKP memiliki program kampung perikanan budidaya dan menetapkan kluster budidaya rumput laut agar ada kepastian tata ruang bagi para pembudidaya. Ada juga program bantuan pinjaman permodalan usaha bagi para pembudidaya kelas kecil, menengah, hingga besar. 

"Ada 6 UPT kami yang punya lab kultur jaringan untuk bisa memproduksi bibit rumput laut unggul. Kami targetkan UPT meningkat produksi plantletnya yang akan dikembangkan di kebun bibit, untuk selanjutnya didistribusi ke kebun bibit milik pemerintah daerah maupun swasta. Ini langkah dari sisi hulu yang mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan bahan baku industri rumput laut di Indonesia," paparnya.

Di sisi lain, KKP gencar mempromosikan peluang investasi usaha rumput laut di dalam negeri untuk meningkatkan variasi produk yang akan dipasarkan. Selama ini produk yang paling banyak diekspor adalah bahan mentah, bukan olahan yang nilai jualnya jauh lebih tinggi.

Dalam waktu dekat, KKP berkolaborasi dengan BKPM, Bank Dunia dan pihak lainnya menggelar Seaweed Investment Forum & Festival di Surabaya pada awal November 2022. Forum ini bertujuan memperkuat produksi rumput laut dalam negeri, branding, hingga memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha di pasar global. 

"Ini adalah wujud penegasan kembali komitmen KKP dalam pembangunan blue economy melalui promosi komoditas champion salah satunya rumput laut. Acara ini akan membangun komunikasi antara para stakeholder, karena investasi di rumput laut ini saling terkait antara hulu dan hilir," ungkap Direktur Usaha dan Investasi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Catur Sarwanto yang juga menjadi narasumber dalam talkshow Bincang Bahari tersebut.

Tingginya potensi pasar produk rumput laut di pasar global turut diamini oleh Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Marves Rahmat Mulianda. Bahkan rumput laut menjadi komoditas penting seiring adanya peralihan pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya berbasis daratan ke ekonomi kelautan. 

Bahkan saat ini rumput laut tidak hanya sebagai bahan baku pembuatan produk pangan, farmasi maupun kosmetik, tapi juga berkaitan dengan perdagangan karbon karena kemampuannya menyerap karbondioksida di atmosfer yang menjadi pemicu perubahan iklim. 

 

"Kita ngomongin seaweed tidak hanya sekedar seaweed, tapi lebih luas lagi bagaimana blue economy, blue development, blue carbon itu semua ada di seaweed. Kenapa kita harus menjadikan seaweed ini menjadi concern kita, ini emasnya lah, harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan dan sumber devisa kita," paparnya.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Sumberdaya Alam Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ratih Purbasari Kania menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan pihaknya untuk mendorong peningkatan investasi di bidang perikanan termasuk di dalamnya bidang rumput laut. Dukungan yang ditawarkan di antaranya fasilitas perjakan berupa Tax Allowance (TA), serta Super Tax Deduction untuk Litban dan Penyelenggaraan Vokasi.

"Kemudian dalam mengakselerasi investasi pada komoditas rumput laut, kami juga menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi yang terfokus dan berkelanjutan. Lalu meningkatkan koordinasi promosi investasi, melaksankan target promosi, serta memperkuat peran dalam memfasilitasi minta investasi. Untuk promosi investasi kami melakukan pemetaan negara target. Untuk sektor perikanan ada Kanada, Jepang dan Selandia Baru," ungkapnya.

Senada, Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Asosiasi Rumput Laut Indonesia Indra Santoso menyambut baik langkah KKP meningkatkan produktivitas rumput laut nasional dengan menyiapkan program-program yang dapat memperkuat produksi rumput laut di hulu maupun di sektor hilir.

Diakuinya, rumput laut merupakan komoditas perikanan yang terbukti mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggungnya pergerakan ekonomi dunia. Bahkan menurutnya, pengembangkan rumput laut mampu menghadirkan kedaulatan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan.

  

"Ini peluang masih terbuka sangat lebar, sangat luar, dan prospeknya sangat menjanjikan. Selain itu banyak aspek yang bisa dilihat dari budidaya rumput laut ini, untuk sosial misalnya. Di daerah perbatasan rumput laut tumbuh subur dan rupiah bisa berdaulat di daerah perbatasan dengan negara lain, ini tentunya akan memperkuat perekonomian yang pada akhirnya memperkuat kesatuan NKRI," paparnya.

Sementara itu, Purchasing Manager PT Ocean Carrageenan Indonesia Rakhmadin Endra Saputra mengakui tingginya minat pasar terhadap produk turunan rumput laut. Perusahaan yang berbasis di Mojokerto ini mengolah rumput laut menjadi produk Alkali Treatment Cattonii (ATC), Semi Refined Carrageenan (SRC), dan Refined Carrageenan (RC). 

Dia berharap, dengan masuknya komoditas rumput laut dalam program ekonomi biru KKP, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat segera diurai agar produktivitas bisa lebih ditingkatkan.

"Tentu kami memerlukan dukungan pemerintah. Beberapa kendala yang kami hadapi di antaranya harga dan kualitas bahan baku yang tidak stabil, termasuk ancaman hama yang menyebabkan gagal panen," paparnya. (Lak/Tha) 

Read More

Kolaborasi KKP-Kalikan Gelar Expo Ikan Hias Air Tawar di Jakarta Internasional Expo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama starup Kalikan akan menggelar kontes ikan hias air tawar skala internasional KALIKAN EXPO 2022 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran pada 14-16 Oktober 2022. Kolaborasi ini bertujuan mendorong lebih banyak lagi produk ikan hias air tawar yang dihasilkan para pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Indonesia, untuk bisa menembus pasar global.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menjelaskan, ikan hias air tawar merupakan primadona di pasar internasional. Berdasarkan data, perdagangan ikan hias di pasar internasional 79 persennya adalah jenis ikan hias air tawar. 

"Uang yang berputar di ikan hias air tawar itu sangat tinggi. Karena itulah Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono punya perhatian yang besar pada perkembangan ikan hias air tawar. Nah Kalikan Expo merupakan kerjasa bersama KKP dengan startup Kalikan dalam membantu pelaku ikan hias air tawar yang umumnya kebanyakan UMKM, untuk bisa meningkatkan daya saing produknya dan membuka akses pasar untuk teman-teman UMKM go global," ungkap Doni dalam konferensi pers Kalikan Expo 2022 sacara hybrid dari Media Center KKP di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kepmen KP Nomor 2/2021 perihal penetapan 2 jenis ikan sebagai maskot ikan hias nasional, yakni Ikan Arwana Super Red (Scleropages formosus) sebagai maskot ikan hias air tawar dan Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni) sebagai maskot ikan hias laut.

Nilai permintaan ikan hias dunia pada tahun 2017 sebesar USD315,12 juta meningkat menjadi USD366,61 juta di tahun 2021. Indonesia sendiri saat ini menempati posisi lima eksportir ikan hias dunia dengan nilai ekspor USD34,5 juta pada tahun 2021 di mana sebagian besar disumbang oleh ikan hias air tawar.

Cheif Operating Officer (COO) Kalikan Ardani Yusuf Prawira mengatakan, kontes ikan hias air tawar memperebutkan Piala Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut diikuti peserta dari dalam dan luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Ikan hias air tawar yang dilombakan di antaranya chana, gold fish, lohan, dan siklid.

"Dewan juri dalam lomba ini juga ada yang berasal dari luar negeri. Selain kontes, Kalikan Expo juga akan ada pameran, serta dialog tentang pemberdayaan UMKM, akan banyak pembicaranya. Yang dibicarakan nantinya tentang industri ini, upaya peningkatan kualitas dan daya saing, hingga regulasi. Jadi ini banyak sekali keuntungan yang didapat temen-temen UMKM, baik dari sisi manajemen bisnis, tentang ikannya, tentang pakan dan sebagainya," ungkap Ardani. 

Kalikan sendiri merupakan brand digital marketplace yang dikembangkan untuk menumbuhkan ekosistem digital bagi para UMKM ikan hias air tawar, serta pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan UMKM untuk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Ekosistem yang dibangun di antaranya marketplace, asosiasi, digital platform, dan taman ikan hias air tawar.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Edwin Dwiyana menjelaskan, pelaksanaan Kalikan Expo 2022 merupakan bagian dari kerja sama dalam memperkuat promosi ikan hias air tawar Indonesia.  

Kerjasama dengan Kalikan juga sebagai wujud upaya KKP dalam meningkatkan daya saing ikan hias Indonesia. Selain itu pihaknya juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah event nasional maupun internasional yang bertujuan mempromosikan produk ikan hias Indonesia.

"KKP melalui Ditjen PDSPKP sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Kalikan, di mana salah satunya kita akan memperkuat promisi ikan hias, terutama dalam hal ini ikan hias air tawar. Tentunya kami sangat mendukung kegiatan ini, yang kita laksanakan bersama Kalikan," ungkap Erwin.

Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Riza Priyatna mengatakan, dukungan KKP terhadap pelaku usaha ikan hias juga dilakukan dengan memudahkan akses layanan melalui sistem sertifikasi online Jesika Mo. Dengan sistem ini, pelaku usaha perikanan tidak perlu jauh-jauh ke bandara untuk mengurus sertifikasi yang menjadi syarat lalu lintas produk ikan hias.

"Selama ini kami juga melakukan pembinaan di wilayah Parung. Beberapa UMKM di sana, kita membuka layanan sertifikasi Jesika Mobile. Pos ada di Bogor, jadi yang dari Parung tidak perlu lagi mengurus surat-suratnya di Soetta, bisa diselesaikan di Bogor dan langsung berangkat. Di Parung ini banyak sekali pembudidaya kelas rumah tangga," paparnya.

Untuk meningkatan daya saing ikan hias di Indonesia, KKP juga mengupayakan peningkatan sistem ketelurusan ikan melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang ditangani oleh Direktorat Konservasi dan Kekayaan Hayati Laut Ditjen PRL KKP. 

SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau pelaku usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan dilindungi dan atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES baik di dalam negeri maupun dari dalam ke luar negeri dan/atau dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

"Urusan perdagangan sekarang tidak bisa dilepaskan dari konservasi. Konservasi di sini tidak hadir menambah sulit urusan, tapi ingin membantu dan memberi nilai tambah bahwa produk ikan hias kita agar biodiversity friendly. Dengan jaminan ketelusuran ini, produk kita legal dan memiliki daya saing tinggi," ungkap Direktur KKHL Ditjen PRL Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan.

Kerjasama KKP dengan Kalikan juga dinilainya sangat baik sebagai sarana sosialisasi maupun edukasi pentingnya menjamin ketelusuran ikan hias yang dihasilkan. "Market place (Kalikan) tadi bisa jadi proxy sebetulnya, misalnya untuk mengetahui berapa sih populasi ikan ini baik yang dibudidaya maupun yang ada di alam, dan edukasi lainnya," pungkas Firdaus. (Lak/Tha)

Read More

KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 30 Miliar Rupiah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp.30 miliar ke Singapura melalui perairan Batam, Kepulauan Riau pada Minggu, 28 Agustus. 2022.

Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin M.Han, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP menjelaskan rencananya benur tersebut akan dibawa ke Singapura menggunakan kapal cepat (speedboat) dari wilayah pesisir pantai timur Sumatera lewat Pulau Sambu di Batam, Kepri.

“Pelaku melarikan diri usai menabrak karang, namun speedboat dan 65 boks berisi benur berhasil kita amankan,” ujarnya dalam siaran resmi KKP di Gedung Mina Bahari IV, Senin (29/8/2022).

Setelah pencacahan, ditemukan dalam setiap boks terdapat 24 kantong plastik masing-masingnya berisi 200 ekor sehingga keseluruhannya ada kisaran 300 ribu benur.

Setelah dihitung, dilihat serta dipilah, diketahui terdapat jenis lobster pasir sebanyak 288 ribu ekor dan lobster mutiara sebanyak 12 ribu ekor.

“Dengan asumsi lobster pasir perekor nya Rp.100 ribu, dan lobster mutiara perekor nya Rp.150 ribu, ditaksir dari 300 ribu ekor benur dari dua jenis lobster nilainya kurang lebih sekitar Rp.30 miliar,” ucapnya.

Lebih jauh, menurut Adin, pihaknya mendapatkan informasi awal akan adanya penyelundupan benur sehingga tim Unit Reaksi Cepat (URC) Hiu Biru telah melakukan pemantauan sejak Minggu pagi hingga petang hari.

Pelaku penyelundupan mengetahui pergerakan kapal pengawas sehingga terpaksa melakukan aksinya menjelang petang hari. Padahal Singapura hanya bisa menerima pengiriman BBL tersebut hingga pukul 17.30.

Dikarenakan pukul 17.30 masih terang, penyelundup menunggu waktu hingga gelap. Hingga pukul 18.30 terlihat ada pergerakan speedboat ke arah Singapura, namun kemudian berbalik arah ke Indonesia.

Sempat terjadi kejar kejaran saat itu, antara speedboat penyelundup dengan tim URC Hiu Biru. Sampai tiba di perairan Sambu, speedboat menabrak karang di Pulau Sambu. Pelaku pun melarikan diri meski kapal dan benur berhasil diamankan.

Pangkalan PSDKP Batam akan melakukan pendalaman terhadap pelaku yang melarikan diri. Kami akan mendalami pemilik speedboat, juga informasi yang kami dapat dari pihak Singapura karena informasi kedatangan kapal tercatat resmi ke Singapura.

Berpedoman pada UU Perikanan Pasal 88, maka setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RI dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.1,5 miliar.

Pidana tersebut juga berpedoman pada Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kegiatan pembudidayaan lobster dan distribusinya hanya bisa dilakukan di wilayah RI.

Dalam Permen KP tersebut, lobster selain juga rajungan dan kepiting, dilarang untuk dibudidayakan dan didistribusikan ke luar wilayah Indonesia. (Arianto)

Read More

KKP Latih Calon Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melatih 60 calon petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat  Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur mengatakan pelatihan ini digelar untuk mencetak petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang memenuhi prinsip-prinsip laik laut, laik simpan dan laik tangkap. 

“Dengan adanya pelatihan ini, para peserta dapat memahami materi terkait kelaikan kapal perikanan misalnya aspek keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan, operasi penangkapan ikan, penyimpanan serta mampu melaksanakan tugas sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap. Mansur.  

Pelatihan ini berlangsung selama sepekan sejak 19 April hingga Senin, 25 April 2022 di Jakarta. Adapun peserta pelatihan dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan serta unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap se-Indonesia. 

Lebih lanjut Mansur mengatakan setelah dilatih, para petugas akan segera dikukuhkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, agar dapat langsung bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan hingga diperoleh jumlah ideal petugas yang dibutuhkan. 

“Tahun 2022 ini kita targetkan sebanyak 160 orang pemeriksa kelaikan kapal perikanan tersedia. Ini juga kita harapkan dapat mendukung implementasi penangkapan ikan terukur,” jelasnya. 

Materi pelatihan tersebut cukup beragam mulai dari internalisasi nilai integritas pegawai, hingga pengenalan dasar-dasar ilmu perkapalan yang mencakup tata susunan ruang, material, stabilitas, pengantar pengukuran, konstruksi, perlengkapan keselamatan jiwa, navigasi dan radio (mengacu Konvensi Safety of Life at Sea/SOLAS), hingga permesinan dan kelistrikan kapal perikanan dalam rangka pemenuhan aspek kelaiklautannya.

Selain itu, peserta pelatihan juga diberikan materi untuk pemenuhan aspek laik simpan dan laik tangkap seperti pemahaman terhadap kebijakan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, hingga ke aspek pengawakannya. Narasumber pelatihan berasal dari BBPI Semarang, Poltek AUP dan BKI. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan terus menggenjot kapasitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung terlaksananya penangkapan ikan terukur yang akan diimplementasikan pada tahun ini. (Lak/Tha)

Read More

KKP Optimistis Subsektor Perikanan Budidaya Bisa Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mulai mengimplementasikan dua program terobosan KKP di awal tahun 2022, untuk menggenjot produktivitas sektor perikanan budidaya di Indonesia. Peningkatan produksi salah satunya bertujuan untuk memenuhi target ekspor, khususnya untuk komoditas perikanan budidaya.

Dua program terobosan yang dimaksud yakni pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global. Serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.  

“Kami yang berada di DJPB baik pusat maupun di daerah melalui Unit Pelaksana Teknis serta bersinergi dengan lintas sektoral akan berjuang sama-sama untuk merealisasikan dan menjalankan dua program terobosan yang akan kami jalankan di tahun 2022 ini," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Kinerja Subsektor Perikanan Budidaya di 2022 yang berlangsung secara hybrid, Selasa (7/12/2021).

Merefleksikan program terobosan tersebut, lanjut Tebe, pihaknya fokus pada komoditas berorientasi ekspor yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Untuk udang sendiri sudah ada target produksi yakni 2 juta ton pada tahun 2024. Strategi KKP berupa revitalisasi tambak udang tradisional menjadi tambak semi intensif melalui peranan teknologi dengan target seluas 45 ribu hektare (ha). Melalui strategi ini, produktivitas tambak dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan meningkat menjadi 30 ton/ha/tahun.

Strategi lainnya melalui Modelling tambak udang seluas 1.000 ha yang merupakan percontohan kawasan tambak udang modern terintegrasi yang menerapkan good aquaculture practices dari hulu hingga hilir. Melalui modelling tambak ini diharapkan produktivitas dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan bisa menjadi 80 ton/ha/tahun. 

“Peningkatan produksi komoditas berorientasi ekspor jadi harga mati. Guna pemulihan ekonomi nasional selama pandemi yang masih membayangi kita semua. Salah satu komoditas yang akan kita kejar terus produksinya adalah udang karena memang udang masih jadi primadona ekspor," tegas Tebe. 

Program terobosan berikutnya adalah pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal dengan tujuan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan menjaga komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan. 

Lokasi kampung perikanan budidaya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, antara lain berada di Kabupaten Pasaman untuk komoditas ikan mas, Kabupaten OKU Timur untuk patin, Kabupaten Pati untuk komoditas nila salin, Kabupaten Gresik untuk ikan bandeng, Kabupaten Lombok Timur untuk lobster, dan Kabupaten Kupang untuk kampung budidaya kerapu. Keenamnya sudah ditetapkan, dan akan ada 130 lokasi lainnya yang akan dibangun pada 2022.

“Kampung perikanan budidaya menjadi salah satu andalan untuk bisa menjadi ketahanan pangan nasional. Selain itu, program terobosan KKP terkait subsektor perikanan budidaya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, melalui pembentukan korporasi, maupun lahirnya entrepreneur baru, meningkatkan penerimaan negara melalui devisa ekspor, pajak, PNBP, maupun sumber penerimaan subtitusi impor serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Harapannya program yang akan kita jalankan mampu memberikan manfaat yang besar baik untuk masyarakat khususnya pembudidaya," tutur Tebe.

Sementara itu, kinerja subsektor Perikanan Budidaya sepanjang tahun 2021 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dan para pembudidaya. Di antaranya nilai tukar pembudidaya ikan pada triwulan III 2021 sebesar 103,08, meningkat dibandingkan capaian triwulan III tahun 2020 sebesar 100,34. Kemudian pendapatan pembudidaya ikan pada triwulan III 2021 sebesar Rp 4.367.018,- meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 sebesar Rp 3.544.245,-

Dari sisi produksi, jumlah produksi perikanan budidaya pada triwulan III 2021 sebesar 12,25 juta ton, meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 yang sebesar 11,53 juta ton. Produksi Ikan Hias pada triwulan III 2021 sebesar 1,02 miliar ekor, meningkat dibandingkan capaian triwulan III 2020 sebesar 0,78 miliar ekor. Dan capaian nilai PNBP Perikanan Budidaya sampai dengan November 2021 mencapai Rp 27,80 miliar melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 19,91 miliar.

Capaian kinerja yang positif tersebut didukung oleh realisasi program peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2021 melalui pengelolaan perbenihan yang telah dilakukan per November 2021 kemarin di antaranya penyediaan benih bermutu sebanyak 172 juta ekor, penyediaan calon induk unggul 170,6 ribu ekor, penyediaan bibit rumput laut sebanyak 92,7 ribu kg, penyediaan KJA Budidaya Laut sebanyak 150 unit, Rehabilitasi UPR/HSRT sebanyak 3 unit dan kebun bibit rumput laut sebanyak 30 unit. Selain itu melalui pengelolaan produksi dan usaha budidaya diantaranya penyediaan minapadi 100 unit, penyediaan sarana dan prasarana ikan hias sebanyak 63 unit, penyediaan sarana dan prasarana produksi sebanyak 609 paket dan budidaya ikan sistem bioflok sebanyak 192 unit.

Selain itu, pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan telah dilakukan per November 2021 kemarin di antaranya Pengelolaan Irigasi perikanan partisipatif (PITAP) sebanyak 55 unit dan bantuan excavator sebanyak 29 unit. Sementara pengelolaan pakan dan obat ikan juga telah dilakukan di antaranya penyediaan pakan alami 5 unit, penyediaan pakan ikan mandiri 703,5 ribu kg serta mesin dan bahan baku pakan sebanyak 40 unit.

Adapun dampak dari pengembangan program perikanan budidaya pada kegiatan padat karya telah melibatkan tenaga kerja sebanyak 3.124 orang dengan upah yang terbayarkan sebanyak Rp 13,82 miliar. Di antaranya untuk program kegiatan KJA Budidaya laut sebanyak 150 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 300 orang, kegiatan minapadi sebanyak 100 unit dengan menyerap tenaga kerja 667 orang, kegiatan PITAP sebanyak 55 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.400 orang, kegiatan kluster tambak udang (MSF) sebanyak 1 unit dengan tenaga kerja terlibat sebanyak 58 orang dan kluster tambak udang sebanyak 8 unit dengan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 699 orang.

“Poinnya apa yang sudah dilakukan di tahun 2021 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2022, kami berharap perikanan budidaya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya khususnya, dengan tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Agar kelak anak cucu kita masih bisa menikmati potensi sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya di masa depan," tandas Tebe. (Arianto)

Read More

Polair Polres Ciamis Lepaskan Puluhan Ribu Ekor Baby Lobster Hasil Tangkapan Pihak Bandara dan Bea Cukai

Duta Nusantara Merdeka | Ciamis

Sebanyak 54.800 ekor baby lobster dari 54.974 ekor, 147 ekor disisihkan/ diawetkan sebagai Barang Bukti yang merupakan hasil tangkapan dari pihak Bandara Husein Sastranegara bekerja sama dengan Bea Cukai kemudian ditindak lanjuti oleh BKIPM (Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasul Perikanan) Bandung untuk dilepasliarkan di Perairan Karang Ano Pantai Muara Gatah, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran,  Sabtu (23/03/19).

Pelepasliaran ini dilakukan oleh Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Bandung, Sat Polair Polres Ciamis, Kanwil DJCB Jawa Barat, KPPBC PMP C Tasikmalaya, DKPKP Pangandaran, Ketua KUD Mina Lestari dan Pokmaswas Muara Gatah.

Benih Lobster yang dilepasliarkan sebanyak 54.800 ekor dengan perincian yaitu lobster jenis air laut (Panulirus spp) yang dikemas pada 4 box Sterofoam kemudian sisihkan untuk barang bukti sebanyak 147 ekor baby lobster, untuk total keseluruhan sebanyak 54.974 ekor baby lobster.

Sat Polair Polres Ciamis mengatakan lobster yang tidak boleh diperjualbelikan adalah lobster yang masih berukuran kecil dan sedang bertelur. Namun untuk lobster yang berkurang 200 gram keatas boleh di jual belikan. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Moeldoko Dianugerahi Gelar Adat Cinau dari Suku Ciacia di Pulau Buton

Duta Nusantara Merdeka | Buton

Kesejahteraan nelayan menjadi tanggungjawab pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan, konservasi lingkungan, dan tentunya melestarikan dan menjaga laut dari ancaman nelayan asing.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko saat menyampaikan sambutan dalam Festival 20.000 nelayan dan 30.000 masyarakat pesisir pantai di Buton, Sulawesi Tenggara, hari senin, 4 Maret 2019.

Festival 20.000 nelayan dan 30.000 masyarakat pesisir pantai adalah festival pertama yang dilaksanakan oleh Persatuan Nelayan Tradisional (PANETRA) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam festival ini, Moeldoko beserta rombongan ikut dalam pawai perahu rakit yang dimulai dari Pelabuhan Banabungi ke Lapangan Kondowa pada pukul 15:30 WITA. Seratusan perahu meyambut mantan Panglima TNI ini sebagai tanda dimulainya festival. Meski, sempat diguyur hujan, festival tetap berjalan dan tidak menyurutkan semangat masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Moeldoko menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terus menjangkau seluruh kebutuhan nelayan tradisional. Pemerintah mendukung kelanjutan perikanan, seperti memberantas kapal asing ilegal, melakukan reformasi terhadap berbagai pelayanan perijinan di bidang usaha budidaya, salah satunya dengan mulai menerapkan sistem perijinan berbasis online yaitu Aplikasi Usaha dan Bisnis Akuakultur Indonesia (AKUBISA), dan beragam upaya lain yang terus digalakkan.

Di era pemerintahan Joko Widodo, beberapa pencapaian dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin terus diperjuangkan. Beberapa hal yang telah dicapai seperti turunnya kemiskinan dari 10 persen menjadi 9,8 persen. Moeldoko juga menjelaskan jika stabilitas ekonomi dan politik Indonesia juga terjaga dibanding negara global lain.

Di hadapan Moeldoko, para nelayan menyampaikan aspirasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketua nelayan tradisonal Kabupaten Buton, La Jannah Ali mengungkapkan masalah yang dihadapai nelayan di Buton seperti keberadaan kapal-kapal besar yang memasuki wilayah tangkap mereka. Mereka sudah bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menindak kapal besar yang memasuki wilayah tangkapan nelayan tradisonal. Kemudian penempatan rumpon (alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat) yang tidak sesuai dengan jarak seharusnya.

“Misalnya penempatan rumpon, yang seharusnya jarak satu rumpon dengan rumpon lain harus 10 mil, ini hanya 1 mil laut, kalau paling jauh itu kira-kira 4 mil. Rata-rata di wilayah Sulawesi Tenggara itu khususnya di Kepulauan Buton, tidak ada yang sama sekali memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)” ucap pria yang kerap disapa Ali ini.

Jannah Ali berharap aspirasi 50.000 masyarakat nelayan yang terdiri dari 5 kabupaten di Buton dapat segera terjawab, PANETRA juga menyampaikan secara langsung surat kepada Kastaf Kepresidenanan untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi nelayan tradisional pesisir Kabupaten Buton.

“Ini adalah harapan besar dari 50.000 nelayan yang menantikan kedatangan pak Moeldoko di Buton," ujarnya.

*Langkah Serius Pemerintah*

Dalam kesempatan ini, Moeldoko mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan aspirasi yang telah diberikan. "Terima kasih, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui lebih jauh mengapa bisa terjadi seperti ini," ujar Moeldoko.

Kastaf menekankan perlunya konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk dapat menjawab aspirasi tersebut. "Perlu informasi kepada menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera mengkonsolidasikan antara peraturan yang sudah ditetapkan dan yang dijalankan selama ini," tambah Moeldoko.

Dijelaskan, Presiden Jokowi telah melakukan berbagai program dan kebijakan sebagai bentuk perhatian nelayan sesuai amanat UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Misalnya, program Bank Mikro Nelayan, perjanjian bagi kapal-kapal ikan nelayan skala kecil, asuransi nelayan, memberantas kapal asing yang ilegal, penyempurnaan perhitungan stok ikan laut, dan Kawasan konservasi perairan.

Selain itu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus dilakukan perubahan yang baik dengan membuat program prioritas di tahun 2019, antara lain seperti sektor perikanan tangkap di antaranya adalah pengadaan kapal perikanan sebanyak 300 unit ukuran 5 GT ke bawah, 1 unit untuk ukuran 60 GT, 2.000 unit alat penangkap ikan, 170.000 premi asuransi nelayan, 15.000 bidang sertifikat hak atas tanah nelayan.

Di sektor pengelolaan ruang laut yakni 5 lokasi dermaga apung, 1.000 hektar/lokasi PUGAR di 23 kab/lokasi dan 700.000 hektar pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan. Sektor perikanan budidaya yaitu 215 benih dan calon induk ekor, 80 paket kebun bibit rumput laut kultur jaringan, 20 paket excavator dan 250 bioflok. Selain itu ada pula program prioritas KKP lain seperti untuk memperkuat daya saing, pengawasan SDKP.

Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dianugerahi gelar adat cinau dari Suku Ciacia di pulau Buton. Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan tarian tradisi Nulo-nulo sambil berpegangan tangan dengan masyarakat sekitar diiringi lagu dangdut. Turut hadir Sekretaris Daerah Buton, Roni Muhtar, Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Tenggara, dan beberapa jajaran pemerintah terkait.(Arianto).

Read More