Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Perikanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perikanan. Tampilkan semua postingan

Polair Polres Ciamis Lepaskan Puluhan Ribu Ekor Baby Lobster Hasil Tangkapan Pihak Bandara dan Bea Cukai


Duta Nusantara Merdeka | Ciamis
Sebanyak 54.800 ekor baby lobster dari 54.974 ekor, 147 ekor disisihkan/ diawetkan sebagai Barang Bukti yang merupakan hasil tangkapan dari pihak Bandara Husein Sastranegara bekerja sama dengan Bea Cukai kemudian ditindak lanjuti oleh BKIPM (Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasul Perikanan) Bandung untuk dilepasliarkan di Perairan Karang Ano Pantai Muara Gatah, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran,  Sabtu (23/03/19).


Pelepasliaran ini dilakukan oleh Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Bandung, Sat Polair Polres Ciamis, Kanwil DJCB Jawa Barat, KPPBC PMP C Tasikmalaya, DKPKP Pangandaran, Ketua KUD Mina Lestari dan Pokmaswas Muara Gatah.

Benih Lobster yang dilepasliarkan sebanyak 54.800 ekor dengan perincian yaitu lobster jenis air laut (Panulirus spp) yang dikemas pada 4 box Sterofoam kemudian sisihkan untuk barang bukti sebanyak 147 ekor baby lobster, untuk total keseluruhan sebanyak 54.974 ekor baby lobster.


Sat Polair Polres Ciamis mengatakan lobster yang tidak boleh diperjualbelikan adalah lobster yang masih berukuran kecil dan sedang bertelur. Namun untuk lobster yang berkurang 200 gram keatas boleh di jual belikan. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Moeldoko Dianugerahi Gelar Adat Cinau dari Suku Ciacia di Pulau Buton


Duta Nusantara Merdeka | Buton
Kesejahteraan nelayan menjadi tanggungjawab pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan, konservasi lingkungan, dan tentunya melestarikan dan menjaga laut dari ancaman nelayan asing.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko saat menyampaikan sambutan dalam Festival 20.000 nelayan dan 30.000 masyarakat pesisir pantai di Buton, Sulawesi Tenggara, hari senin, 4 Maret 2019.

Festival 20.000 nelayan dan 30.000 masyarakat pesisir pantai adalah festival pertama yang dilaksanakan oleh Persatuan Nelayan Tradisional (PANETRA) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam festival ini, Moeldoko beserta rombongan ikut dalam pawai perahu rakit yang dimulai dari Pelabuhan Banabungi ke Lapangan Kondowa pada pukul 15:30 WITA. Seratusan perahu meyambut mantan Panglima TNI ini sebagai tanda dimulainya festival. Meski, sempat diguyur hujan, festival tetap berjalan dan tidak menyurutkan semangat masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Moeldoko menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terus menjangkau seluruh kebutuhan nelayan tradisional. Pemerintah mendukung kelanjutan perikanan, seperti memberantas kapal asing ilegal, melakukan reformasi terhadap berbagai pelayanan perijinan di bidang usaha budidaya, salah satunya dengan mulai menerapkan sistem perijinan berbasis online yaitu Aplikasi Usaha dan Bisnis Akuakultur Indonesia (AKUBISA), dan beragam upaya lain yang terus digalakkan.

Di era pemerintahan Joko Widodo, beberapa pencapaian dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin terus diperjuangkan. Beberapa hal yang telah dicapai seperti turunnya kemiskinan dari 10 persen menjadi 9,8 persen. Moeldoko juga menjelaskan jika stabilitas ekonomi dan politik Indonesia juga terjaga dibanding negara global lain.

Di hadapan Moeldoko, para nelayan menyampaikan aspirasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ketua nelayan tradisonal Kabupaten Buton, La Jannah Ali mengungkapkan masalah yang dihadapai nelayan di Buton seperti keberadaan kapal-kapal besar yang memasuki wilayah tangkap mereka. Mereka sudah bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menindak kapal besar yang memasuki wilayah tangkapan nelayan tradisonal. Kemudian penempatan rumpon (alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat) yang tidak sesuai dengan jarak seharusnya.

“Misalnya penempatan rumpon, yang seharusnya jarak satu rumpon dengan rumpon lain harus 10 mil, ini hanya 1 mil laut, kalau paling jauh itu kira-kira 4 mil. Rata-rata di wilayah Sulawesi Tenggara itu khususnya di Kepulauan Buton, tidak ada yang sama sekali memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)” ucap pria yang kerap disapa Ali ini.


Jannah Ali berharap aspirasi 50.000 masyarakat nelayan yang terdiri dari 5 kabupaten di Buton dapat segera terjawab, PANETRA juga menyampaikan secara langsung surat kepada Kastaf Kepresidenanan untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi nelayan tradisional pesisir Kabupaten Buton.

“Ini adalah harapan besar dari 50.000 nelayan yang menantikan kedatangan pak Moeldoko di Buton," ujarnya.

*Langkah Serius Pemerintah*

Dalam kesempatan ini, Moeldoko mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan aspirasi yang telah diberikan. "Terima kasih, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui lebih jauh mengapa bisa terjadi seperti ini," ujar Moeldoko.

Kastaf menekankan perlunya konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk dapat menjawab aspirasi tersebut. "Perlu informasi kepada menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera mengkonsolidasikan antara peraturan yang sudah ditetapkan dan yang dijalankan selama ini," tambah Moeldoko.

Dijelaskan, Presiden Jokowi telah melakukan berbagai program dan kebijakan sebagai bentuk perhatian nelayan sesuai amanat UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Misalnya, program Bank Mikro Nelayan, perjanjian bagi kapal-kapal ikan nelayan skala kecil, asuransi nelayan, memberantas kapal asing yang ilegal, penyempurnaan perhitungan stok ikan laut, dan Kawasan konservasi perairan.

Selain itu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus dilakukan perubahan yang baik dengan membuat program prioritas di tahun 2019, antara lain seperti sektor perikanan tangkap di antaranya adalah pengadaan kapal perikanan sebanyak 300 unit ukuran 5 GT ke bawah, 1 unit untuk ukuran 60 GT, 2.000 unit alat penangkap ikan, 170.000 premi asuransi nelayan, 15.000 bidang sertifikat hak atas tanah nelayan.


Di sektor pengelolaan ruang laut yakni 5 lokasi dermaga apung, 1.000 hektar/lokasi PUGAR di 23 kab/lokasi dan 700.000 hektar pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan. Sektor perikanan budidaya yaitu 215 benih dan calon induk ekor, 80 paket kebun bibit rumput laut kultur jaringan, 20 paket excavator dan 250 bioflok. Selain itu ada pula program prioritas KKP lain seperti untuk memperkuat daya saing, pengawasan SDKP.

Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dianugerahi gelar adat cinau dari Suku Ciacia di pulau Buton. Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan tarian tradisi Nulo-nulo sambil berpegangan tangan dengan masyarakat sekitar diiringi lagu dangdut. Turut hadir Sekretaris Daerah Buton, Roni Muhtar, Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Tenggara, dan beberapa jajaran pemerintah terkait.(Arianto).
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini