Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Sertifikat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sertifikat. Tampilkan semua postingan

Presiden Serahkan 1.000 Sertifikat Tanah Wakaf di Jawa Timur


Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo 
Presiden juga menyebut saat ini sudah banyak terjadi sengketa lahan akibat tidak memiliki sertifikat.

Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertifikat tanah wakaf kepada para penerima yang dipusatkan di Masjid Agung Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023). Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya sertifikat wakaf untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa lahan yang telah diwakafkan.

“Waktu diwakafkan nggak ada sertifikat, bapaknya sudah tidak ada misalnya, anaknya lho itu kok wakaf bapakku di tengah kota? Waduh ini nilainya bisa puluhan miliar, nah mulai. Disitulah mulai nanti yang namanya sengketa lahan dan itu kejadiannya di mana-mana,” ujar Presiden.

Presiden juga menyebut saat ini sudah banyak terjadi sengketa lahan akibat tidak memiliki sertifikat. Salah satunya masjid di daerah Senayan, Jakarta, yang menjadi sengketa karena tidak memiliki sertifikat dan memiliki nilai yang sangat tinggi hingga ratusan miliar rupiah.

“Saya nggak usah sebutkan masjid apa ratusan miliar jadi ramai. Inilah pentingnya sertifikat wakaf pada sore hari ini kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu masjid, mushola, lembaga pendidikan, semuanya,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa sertifikat yang telah diserahkan dapat menjadi dokumen hak hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Selain itu, sertifikat wakaf tersebut juga dapat memperjelas status hukum sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

“Kalau cucunya nanti klaim ini punya kakek saya, bukan ini sudah tanah wakaf. Tunjukin sertifikat, rampung. Tapi kalau belum punya bisa itu bergulir di pengadilan dan bertahun-tahun akan menjadi sebuah sengketa,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun berharap agar ke depannya, tempat ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf telah memiliki sertifikat. Hal tersebut penting untuk pengembangan tempat ibadah di masa mendatang.

“Kita harapkan semuanya bisa kalau mau membangun masjidnya, mau memperlebar masjidnya, karena haknya sudah jelas, tenang,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.(Arianto)
 



Share:

Publik Kawal Independensi Seleksi Terbuka Calon Anggota BNSP 2023-2028


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengumumkan hasil seleksi administrasi terbuka calon anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi periode 2023-2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor: 1/ 38 /KP.09.03/VIII/2023 yang ditandatangani oleh ketua panitia seleksi Prof. Anwar Sanusi, Ph.D pada tanggal 22 Agustus kemarin.

Selanjutnya, sebanyak 96 orang unsur masyarakat dan 18 orang unsur pemerintah yang dinyatakan memenuhi syarat, berhak untuk mengikuti tahapan lebih lanjut, yakni penulisan dan pemaparan makalah yang akan dihelat pada hari Senin 28 Agustus 2023 di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Seleksi anggota BNSP 2023 -2028 tersebut mendapat atensi dari masyarakat luas di lintas sektor tidak terkecuali ketua umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub Ismail.

Yakub menuturkan bahwa BNSP adalah lembaga penting dalam sertifikasi standar kompetensi pada dunia kerja yang akan menunjang dunia usaha nasional dan internasional.

"Tentunya sebagai lembaga otoritas yang independen, BNSP harus mampu melakukan perekrutan yang kredibel dan terpercaya oleh publik (dunia kerja dan usaha) yang sesuai dengan standar dan norma terhadap seluruh calon anggota tanpa ada intervensi dalam bentuk apapun," ungkapnya di Bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).

"Kami akan terus mengawal proses seleksi calon anggota BNSP 2023-2028 ini, agar kepentingan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Sebagaimana informasikan bahwasanya seleksi tahap selanjutnya untuk Penulisan Makalah seluruh peserta diminta hadir 30 menit sebelum 8.30 wib, Senin (28/8) di Hotel Mercure.

"Panitia juga telah menyediakan laptop/notebook untuk Penulisan Makalah, sedangkan ketentuan penulisan Makalah akan disampaikan pada saat pelaksanaan Seleksi."

Adapun, untuk pemaparan Makalah, waktu, tempat dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Pemaparan Makalah akan ditentukan kemudian setelah Seleksi Penulisan Makalah. (Arianto)


Share:

MUI Keluarkan Sertifikasi Halal Vaksin Zifivax


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mejelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara resmi mengeluarkan sertifikasi Halal untuk vaksin Covid-19 dengan merk Zifivax yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, asal Tiongkok. 
 
Pengumuman sertifikasi halal tersebut langsung dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melalui konferensi pers Pengumuman Fatwa MUI Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari ANHUI, di Gedung LPPOM MUI, Jakarta Pusat.

"Setelah Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical mengajukan permohonan sertifikasi dan fatwa MUI, maka dokumen-dokumen kepentingan pemfatwaan diverifikasi oleh tim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Asrorun.

Menurut Asrorun, Pemeriksaan dilakukan berbasis kompetensi, kunjungan lapangan, audit langsung dengan visitasi yang dikakukan oleh tim auditor. Baik dari aspek teknis, bahan, dan proses produksi.

Selanjutnya juga disampaikan, Tim pemeriksa yang terdiri dari auditor LPPOM MUI yang disertai dari Komisi Fatwa MUI secara langsung melakukan pemeriksaan lapangan di pabriknya di Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, China.

Alhasil, vaksin Zifivax yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longchom Biopharmaceutical tersebut tidak ditemukan penggunaan raw material yang bersifat haram atau najis, baik di dalam ingredients maupun di dalam proses produksinya.

Meskipun vaksin Zifivax telah dinyatakan halal, lanjut Asrorun, dalam pemakaiannya agar disesuaikan dengan keyakinan keagamaan dan disesuaikan dengan aspek keamanan sesuai dengan keputusan dari ahli ataupun lembaga yang berkompeten.

"Dan yang pasti, Rapat ini dibahas dan ditetapkan pada 28 September 2021 yang lalu. Setelah itu ditetapkanlah Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Anhui China," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Presiden Jokowi Serahkan 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah bagi Warga Bogor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo menyerahkan 5.000 sertifikat hak atas tanah bagi warga di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan sertifikat ini berlangsung di lapangan parkir Bogor Nirwana Residence, pada Kamis, 21 Maret 2019.

Presiden, dalam sambutannya, mengatakan bahwa sebanyak kurang lebih 80 juta bidang tanah pada tahun 2015 lalu belum memiliki sertifikat. Banyak pula masyarakat yang belum mengurus atau memperoleh sertifikat. Akibatnya, konflik pertanahan sering terjadi di banyak wilayah.

"Kenapa belum pegang ini? Karena dulu-dulu mengurusnya ruwet," ucapnya.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait mengupayakan agar proses penerbitan dan pengurusan sertifikat ini menjadi lebih mudah. Presiden bahkan menetapkan target yang sangat tinggi yang harus dipenuhi jajarannya dalam menerbitkan sertifikat untuk masyarakat.


"Setahun di seluruh Indonesia ini sebelumnya hanya diproduksi 500 ribu sertifikat. Inilah sekarang kenapa kita percepat sertifikat supaya tidak ada sengketa," ujar Presiden.

Sementara, dalam sambutannya di kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut bahwa seluruh bidang tanah yang ada di Kota Bogor pada tahun 2019 ini akan terdaftar dan bersertifikat.

"Kota Bogor insyaallah tahun ini seratus persen tanahnya kita daftarkan," ujarnya.

Adapun untuk Kabupaten Bogor, Sofyan Djalil menyampaikan komitmen jajarannya agar paling lambat pada tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah yang ada di wilayah itu juga sudah bersertifikat. Tutupnya.(Arianto)


Share:

Presiden Jokowi Serahkan 2.081 Sertifikat Hak Atas Tanah di Bangka


Duta Nusantara Merdeka | Bangka
Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.081 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan dilangsungkan di GOR Sahabudin, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

Sejumlah 2.081 sertifikat yang diserahkan ini diperuntukkan bagi warga di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Secara simbolis, Presiden menyerahkan langsung sertifikat kepada 12 orang perwakilan penerima.

Dalam sambutannya Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mempercepat penerbitan sertifikat ini adalah karena masih banyaknya lahan yang belum disertifikasi di seluruh Tanah Air. Menurutnya, dulu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan 500 ribu lembar sertifikat setiap tahunnya. Padahal dari total 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi di seluruh Tanah Air, hingga tahun 2015 baru 46 juta yang sudah bersertifikat.

"Berarti masih kurang 80 juta sertifikat yang belum diberikan kepada masyarakat. Kalau setahun 500 ribu, berarti bapak ibu semuanya harus nunggu 160 tahun," ujar Presiden.


Untuk itu, pada tahun 2016 dirinya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menambah jumlah sertifikat yang dikeluarkan setiap tahunnya. Hasilnya, pada 2017 dari target 5 juta sertifikat, BPN mampu melampauinya dengan membagikan 5,4 juta lembar sertifikat.

"Kemudian 2018 yang lalu target saya 7 juta harus keluar. Kantor BPN, Kanwil BPN, mungkin kerjanya pagi siang malam, enggak apa-apa untuk melayani masyarakat memang harus seperti itu. Tujuh juta targetnya. Alhamdulillah juga bisa tercapai malah lebih menjadi 9,4 juta di seluruh Tanah Air," ungkapnya.

Alasan lainnya, ungkap Presiden, setiap dirinya berkunjung ke suatu daerah, Presiden kerap mendengar keluhan dari masyarakat terkait sengketa lahan. Sengketa ini kerap terjadi baik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

"Karena apa? Masyarakat enggak pegang sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," tegasnya.

Kepala Negara pun berpesan kepada para penerima agar menjaga sertifikatnya dengan baik, misalnya dengan memberi plastik dan memfotokopinya. Ia juga mengingatkan agar masyarakat bersikap bijak dan hati-hati jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.

"Mau dipakai untuk jaminan ke bank silakan. Tetapi tolong dihitung, tolong dikalkulasi bisa nyicil enggak per bulannya, bisa ngangsur enggak per bulannya. Kalau enggak, enggak usah. Nanti sertifikatnya malah hilang. Tapi kalau dihitung bisa, pinjam ke bank silakan," ucapnya.(Arianto)


Share:

Presiden Jokowi Serahkan 1.500 Sertifikat di Cilacap


Duta Nusantara Merdeka | Cilacap
Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.500 sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat dari empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan berlangsung di Gelanggang Olahraga Tenis, Kabupaten Cilacap, hari Senin, 25 Februari 2019.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Masyarakat yang hadir untuk menerima sertifikat dalam kesempatan itu datang dari Kabupaten Cilacap (750 bidang tanah), Kabupaten Banjarnegara (150 bidang tanah), Kabupaten Banyumas (350 bidang tanah), dan Kabupaten Purbalingga (250 bidang tanah).

Presiden mengatakan, selama beberapa tahun belakangan, pemerintah memang mempercepat pengurusan sertifikat tanah milik warga. Sebab, sudah sejak lama dirinya mengetahui bahwa persoalan sengketa tanah terjadi di mana-mana.

"Karena dari 126 juta yang harusnya disertifikatkan. Baru 46 juta yang disertifikatkan di 2015. Masih kurang 80 juta yang belum pegang sertifikat," ujar Presiden.

Padahal, ketiadaan sertifikat bagi para pemilik tanah mengakibatkan banyak sekali sengketa terkait pertanahan yang terjadi di kalangan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Kepala Negara mengatakan sudah sering dirinya menerima keluhan soal sengketa itu.


"Setiap saya turun ke desa, ke kampung, yang masuk ke telinga saya itu adalah sengketa tanah, sengketa lahan, konflik lahan di mana-mana," ujar Presiden.

Maka itu, penerbitan sertifikat yang biasanya per tahun hanya berkisar di angka 500 ribu sertifikat langsung dipercepat. Presiden bahkan mematok target berkali lipat bagi jajaran terkait agar bersegera mengurusi kebutuhan sertifikat warga.

"Itulah kenapa sejak tahun 2017 pembuatan sertifikat dipercepat semua. Tahun 2017 kita telah membuat 5 juta sertifikat, tahun 2018  7 juta sertifikat. Tahun ini harus keluar 9 juta sertifikat," ungkap Kepala Negara.

Presiden kemudian mengingatkan satu hal kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut. Presiden meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

"Kalau ini mau dipakai untuk agunan atau jaminan ke bank, saya titip hati-hati. Tolong dikalkulasi bisa mengangsur atau enggak. Kalau enggak (bisa), enggak usah," tutur Presiden.

"Jangan sampai uang pinjaman bank itu untuk beli hal-hal yang belum perlu. Kalau dapat gunakan semuanya untuk modal investasi, usaha, atau kerja," tutup Kepala Negara mengingatkan.

Untuk diketahui, di Kabupaten Cilacap sendiri, saat ini diperkirakan terdapat 1.179.630 bidang tanah dengan 74,61 persen di antaranya (880.134 bidang tanah) belum terdaftar. Pemerintah menargetkan agar tahun 2023 mendatang bidang tanah di Cilacap akan bersertifikat seluruhnya.

                                                                                                Reporter : Arianto
Share:

Presiden Jokowi Serahkan 351 Sertifikat Tanah Wakaf


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Kasus sengketa lahan wakaf dengan ahli warisnya banyak terjadi di sejumlah wilayah. Masalah itu jamak terjadi apabila pengguna maupun pengelola tanah wakaf tidak memiliki sertifikat atas tanah wakaf tersebut.

Persoalan tersebut menjadi salah satu yang ingin ditangani lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau percepatan penerbitan sertifikat tanah.

"Setiap saya ke kampung, masuk ke desa, yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana. Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakaf," ujar Presiden Joko Widodo di Masjid Raya Bani Umar, Tangerang Selatan, Jumat, 22 Februari 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan 351 sertifikat bagi tanah wakaf yang diwakili oleh 12 penerima dari sejumlah kecamatan di Provinsi Banten. Penggunaan tanah wakaf yang sertifikatnya telah diterbitkan tersebut di antaranya berupa masjid, musala, pondok pesantren, makam, yayasan, hingga gedung dakwah.


Presiden mengatakan, ketiadaan sertifikat tanah wakaf menjadikan bangunan yang berada di atasnya rawan digugat. Hal serupa itu bahkan juga terjadi di sebuah masjid yang berdiri di pusat Kota Jakarta.

"Bertahun-tahun masjid itu sudah berdiri. Tetapi menjadi masalah setelah tanah di situ harganya per meter Rp120 juta. Ahli waris menggugat tanah itu dan dari masjid belum memiliki sertifikat wakafnya," ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah mempercepat proses penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Termasuk dalam percepatan itu ialah sertifikat bagi tanah-tanah wakaf.

"Di provinsi-provinsi yang lain juga terus kita selesaikan. Terutama untuk tempat-tempat ibadah, musala, surau, masjid, pondok pesantren, dan madrasah," tutup Presiden.
G
                                                                                              Reporter : Arianto
Share:

Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras Badan Pertanahan Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Target tinggi bagi penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki rakyat akan tetap dijalankan. Selain itu, program percepatan penerbitan sertifikat atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) akan tetap dilanjutkan untuk mengatasi sengketa atas kepemilikan tanah yang biasa terjadi di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat bagi 2.000 warga yang bermukim di 16 kelurahan di Jakarta Selatan.

"Program ini akan terus kita lanjutkan karena di seluruh Tanah Air dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat baru 46 juta di tahun 2015 (bersertifikat). Masih ada 80 juta yang belum bersertifikat," ujarnya di Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu, hari Jumat, 22 Februari 2019.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, masih terdapat kurang lebih 36 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sebelumnya menyatakan bahwa kekurangan tersebut akan diselesaikan pada tahun 2019 ini sehingga seluruh bidang tanah di wilayah tersebut akan terdaftar secara resmi.

"Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tahun ini kurang hanya 36 ribu dan akan diselesaikan semuanya. Janjinya Pak Menteri diingat-ingat. Harus rampung sehingga seluruh Jakarta Selatan rampung sertifikatnya ," tuturnya.

Sementara di seluruh wilayah lainnya, pemerintah juga terus mengupayakan agar rakyat Indonesia dapat memperoleh sertifikat yang menjadi haknya sekaligus bukti kepemilikan tanah yang mereka miliki melalui program PTSL ini.

Lebih jauh, dalam sambutannya itu, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah. Sebab, sejak tahun 2017 lalu target tinggi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penerbitan sertifikat tiap tahunnya selalu terlampaui.

"Sekarang memang kantor BPN kalau kerja saya lihat pagi sampai malam karena diberikan target. Nyatanya kantor-kantor BPN bisa menyelesaikan ini di seluruh Tanah Air. Ditarget semuanya terlampaui," ucapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 lalu, Presiden memberikan target kepada kementerian terkait untuk dapat menerbitkan 5 juta sertifikat. Sementara tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat ditetapkan untuk dapat diterbitkan bagi para penerima hak.

Semua target tersebut diketahui dapat terlampaui. Bahkan, target tahun 2018 dapat dicapai dan melebihi ekspektasi dengan capaian penerbitan sebanyak 9,4 juta sertifikat.

                                                                Reporter : Arianto
Share:

Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Hak atas Tanah



Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Presiden Joko Widodo berharap agar sertifikat lahan yang telah dimiliki masyarakat tidak dialihfungsikan karena dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

"Jangan sampai sertifikat ini setelah jadi, justru dijual untuk kepentingan-kepentingan yang gede-gede. Kalau mau disekolahkan (diagunkan) saja dihitung (dipertimbangkan) dulu apalagi dijual," ujar Presiden ketika memberikan sambutan pada acara penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah yang digelar di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, hari Senin, 18 Februari 2019.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.


Sebelumnya, Isra, petani asal Kabupaten Tangerang, salah seorang penerima sertifikat yang berkesempatan untuk maju ke atas panggung ketika diminta oleh Presiden, menyampaikan harapannya bagi para penerima sertifikat lainnya mengenai persoalan alih fungsi lahan khususnya pertanian.

Isra yang menerima sertifikat atas lahan berupa bidang sawah seluas 565 meter persegi melanjutkan, di daerahnya, terdapat kecenderungan para petani untuk menjual lahan pertanian yang produktif untuk dialihfungsikan dan dijual kepada para pengembang. Ia menyebut bahwa hampir separuh lahan yang ada di daerahnya sudah beralih dari fungsi semula.

Kepala Negara kemudian menyampaikan terima kasih atas laporan yang diberikan Isra. Presiden sekaligus mengingatkan bahwa negara kita dan generasi mendatang sangat membutuhkan peranan para petani sebagai penghasil bahan pangan untuk kebutuhan rakyat Indonesia.

"Hati-hati, apalagi yang namanya sawah. Jangan sampai berubah menjadi rumah-rumah. Kita butuh makan, kita butuh pangan, ke depan untuk anak-cucu kita," imbuh Presiden menanggapi.

Untuk diketahui, dalam acara penyerahan tersebut, diserahkan langsung sertifikat bagi 5.000 lahan yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sertifikat-sertifikat tersebut mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 2.649.359 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Balaraja, Cisoka, Jayanti, Rajeg, Solear, Sukamulya, dan Tigaraksa.

                                                           Reporter : Arianto
Share:

Presiden Jokowi Serahkan 25 Sertifikat Tanah Wakaf di Bengkulu


Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat bagi tanah wakaf kepada 25 pihak yang ada di Provinsi Bengkulu. Penyerahan tersebut dilangsungkan usai Presiden beserta rombongan melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu hari Jumat, 15 Februari 2019.

Kepala Negara menerangkan bahwa ke-25 sertifikat tersebut ditujukan bagi tanah-tanah wakaf yang berdiri di atasnya bangunan masjid, musala, hingga sarana pendidikan. Hal tersebut diperlukan mengingat banyaknya keluhan yang didengarnya soal permasalahan lahan.

"Dari perjalanan saya ke daerah-daerah selalu yang masuk dalam telinga saya adalah sengketa lahan, konflik tanah, ada di semua provinsi. Tanah wakaf juga sama saja," ujarnya.

Ia memberikan contoh sengketa lahan masjid yang terjadi di DKI Jakarta. Saat bangunan masjid telah berdiri megah, ahli waris tanah justru mempersengketakan status pendirian bangunan tersebut akibat ketiadaan sertifikat.

"Saya berikan contohnya. Di Jakarta ada masjid besar, dulunya enggak ada masalah. Begitu harga tanah di situ Rp120 juta per meter baru diotak-atik lagi, dipermasalahkan. Di provinsi yang lain, masjid separuhnya disengketakan," tuturnya.

Ia berharap agar program percepatan penerbitan sertifikat ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan umat sekaligus mengurangi sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi selama ini.

"Semoga dengan pemberian sertifikat wakaf ini status hukum atas tanah menjadi jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada 25 penerima dengan tanah wakaf yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Keseluruhan luas lahan yang tercakup dalam sertifikat wakaf tersebut mencapai 29.672 meter persegi.


                                                             Reporter : Arianto
Share:

Presiden Jokowi Serahkan 253 Sertifikat Wakaf di Ngawi


Duta Nusantara Merdeka | Ngawi
Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 253 sertifikat bagi tanah wakaf yang ada di Provinsi Jawa Timur. Acara penyerahan dilangsungkan seusai Presiden salat Jumat di Masjid Agung Baiturrahman, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, hari Jumat, 1 Februari 2019.

"Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur. Ini juga sudah kita berikan di provinsi-provinsi yang lain," ujar Presiden mengawali sambutannya.

Pada kesempatan ini Presiden secara simbolis memberikan sertifikat wakaf kepada 12 orang penerima yang berasal dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Jombang.


Sengketa lahan yang kerap terjadi di masyarakat, menurut Kepala Negara, merupakan salah satu alasan mengapa pembagian sertifikat untuk masjid, musala, tempat pendidikan, dan pondok pesantren ini terus dipercepat oleh pemerintah. Berdasarkan pengalamannya setiap berkunjung ke daerah, Presiden mengaku sering mendengar keluhan terkait hal ini.

"Tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa, saya berikan contoh saja satu, ada di Jakarta. Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," lanjutnya.

Oleh karena itu, dengan dipercepatnya penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah ini, Presiden berharap sengketa-sengketa lahan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan.

Presiden juga mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menurutnya bekerja dengan sangat cepat. Bukan hanya untuk sertifikat wakaf, tetapi juga untuk penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.


"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," ucap Presiden.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 pemerintah telah membagikan 5,1 juta lembar sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Sementara untuk tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat.

"Tahun ini target kita 9 juta tapi insyaallah akan melebihi 10 juta," tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat penyerahan sertifikat wakaf, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

                                                           Reporter : Arianto
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini