Halal Bihalal Kemendes PDTT, Gus Halim Dorong Jajaran Agar Lebih Baik Dalam Bekerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambut kehadiran kembali seluruh keluarga besar pegawai Kemendes PDTT dan menggelar Halal Bihalal Idul Fitri di kantor Kalibata, Jakarta.

Sebagian besar pegawai kembali bekerja usai merayakan Idul Fitri atau Lebaran di kampung halaman masing-masing.

"Syukur alhamdulillah, kita kembali berkantor di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah melaksanakan ritual tahunan (merayakan Idul Fitri)," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin Apel Gabungan di Lingkungan Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Gus Halim menyemangati seluruh jajaran Kemendes PDTT untuk kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

"Kita siap menjalankan tugas-tugas mulia yang senantiasa sudah menunggu. Oleh karena itu selamat datang kembali dengan harapan dan menatap masa depan yang lebih baik," pesan Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim usai memimpin Apel Gabungan dilanjutkan dengan saling berjabat tangan dengan seluruh keluarga besar Kemendes PDTT serta ramah tamah.

Setelah itu, digelar Halal Bihalal di lingkungan Kemendes PDTT yang dilaksanakan di Pelataran Parkir Kementerian Desa.

Halal Bihalal ini diramaikan dengan kehadiran pedangdut senior Iyeth Bustami. Kehadiran anggota DPR RI terpilih ini langsung meriahkan suasana dengan lantunan lagu andalannya seperti Laksamana Radja di Laut, Laila Canggung dan Cindai.

Iyeth Bustami bahkan mengajak Gus Halim dan seluruh pejabat Kemendes PDTT untuk menari bersama.

Suasana semakin meriah saat pembagian doorprize yang diundi oleh Gus Halim dan pejabat tinggi Kemendes PDTT.

Turut hadir dalam acara itu, Wakil Mendes PDTT Paiman Raharjo, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, pejabat tinggi pratama dan madya di lingkungan Kemendes PDTT, pimpinan cabang BNI, dan seluruh keluarga besar Kementerian Desa PDTT. (Arianto)

Read More

Gus Halim Minta Pengurus BUMDesa Dipilih Lewat Musdes

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar minta pengurus BUMDesa dipilih melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). 

Dengan demikian, orang-orang yang masuk dalam struktur kepengurusan BUMDesa dipilih secara selektif dan memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang tersebut.

"Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri," bunyi rekomendasi Gus Halim yang disampaikan pada Ujian Akhir Disertasi Dirjen PEID Harlina Sulistyorini dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja BUMDesa, Dimediasi Kapabilitas Inovasi, dan Dimoderasi Dukungan Pemerintah (Studi pada BUMDesa di Provinsi Jawa Timur) yang digelar di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).

Langkah ini penting dilakukan karena orang-orang yang ada dalam kepengurusan BUMDesa memiliki andil besar dalam kemajuannya. 

Diketahui bahwa BUMDesa saat ini telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi BUMDesa selama masa pandemi dalam peningkatan ekonomi warga desa.

Lebih lanjut, Gus Halim juga menyinggung terkait peluang hasil penelitian Dirjen Harlina di Jawa Timur untuk dijalankan di daerah lain. Di antaranya di Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesanya mengalami kemajuan meskipun tidak demikian dengan status desanya.

"Dari apa yang kita lihat di lapangan belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Kadang desanya maju tapi BUMDesanya masih kurang. Kadang unit usahanya bagus tapi tidak dari desa maju, lha ini," terangnya.

Terkait dengan rekomendasi tersebut, Dirjen Harlina menyatakan adanya tantangan karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam teori pengaruh peran dukungan pemerintah melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi terhadap kinerja BUMDesa maupun realisasi di lapangan.

Turut mendampingi Gus Halim dalam forum tersebut di antaranya Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. Selain itu hadir juga beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Gus Halim Optimistis Kualitas SDM Desa Terus Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan dana desa.

Penegasan itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka Rapat Kerja Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDTT di Bogor, Selasa (19/3/2024).

Gus Halim menyatakan, BPSDM Kementerian Desa PDTT memanggul salah satu tugas utama dalam meningkatkan kualitas SDM di desa. 

Oleh karena itu, dalam Rakertek ini BPSDM harus berhasil merumuskan perbaikan teknis birokrasi internal. 

Namun, tidak boleh melupakan fungsi eskternal untuk meningkatkan SDM di desa.

"BPSDM Kemendes PDTT punya dua sasaran yang strategis, yakni di internal harus dikuatkan dan eksternalnya juga harus ikut menjadi kuat. Jangan sampai BPSDM tidak berdaya. Bagaimana memberdayakan eksternal kalau di internal saja tidak berdaya," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim memaparkan, terdapat sejumlah isu stratregis yang untuk peningkatan kapasitas SDM di internal kementerian.

Di antaranya yakni penguatan tenaga pendamping professional dari sisi kapasitas teknis dan sertifikasi, pendayagunaan balai sebagai kantor kedua Kemendes PDTT di daerah. 

Selanjutnya kompilasi informasi, pelatihan rutin, sertifikasi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan integrasi proses kenaikan pangkat PSM dengan BKN.

Adapun, isu eksternal BPSDM Kemendes PDTT di antaranya mencakup penyediaan pelatihan teknis bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan warga desa. 

Selain itu, perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Pemda untuk penguatan RPL Desa.

Pada kesempatan ini, mantan Ketua DPRD Jawa Timur berpesan agar BPSDM Kemendes PDTT berkualitas dalam melayani pihak internal dan eksternal.

BPSDM harus merancang inovasi percepatan pelayanan, bukan merancang prosedur pelaksanaan yang rumit dan berbelit-belit. Meski demikian, aturan-aturan baku tetap dipedomani.

Gus Halim berharap melalui rapat kerja ini dapat menghasilkan sebuah rumusan yang siap diimplementasikan. Bukan rumusan-rumusan yang konseptual lagi. 

"Karena ini teknis maka perlu ada langkah kongkrit di 2024 dengan merujuk pada pengalaman keberhasilan dan hambatan yang terjadi di 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya. Saya optimistis kualitas SDM di desa kedepannya akan terus meningkat," ujarnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: RPL Desa Fondasi Kuat untuk Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) merupakan fondasi kuat bagi SDM Desa dalam menghadapi tantangan yang semakin ketat dan canggih di masa depan.

Program RPL dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam menggapai kemandirian. Sehingga amat penting dilakukan peningkatan kapasitas SDM di desa.

Hal itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memberikan kuliah umum dalam rangka memperingati Hari RPL Desa Ke-2 di Gedung Serbaguna Gubernur Bengkulu, Kota Bengkulu, pada Jumat (8/3/2024).

"Keberlangsungan hidup sebuah bangsa, salah satunya ditentukan oleh kompetensi warga bangsanya, dalam memastikan survivalitasnya menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman," papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim juga menerangkan, Kemendes PDTT telah merancang Program RPL Desa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola BUMDesa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa.

RPL Desa tersebut, lanjut Gus Halim, adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Program RPL Desa dilaksanakan sesuai Nota Kesepahaman Bersama atau MoU antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Juga atas kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

"RPL Desa merupakan kebijakan inovatif Kementerian Desa yang memberikan kesempatan khusus, bagi kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, serta pegiat desa lainnya agar kemampuannya yang diperoleh dari proses internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, serta akumulasi pengalaman kerjanya, dapat diakui, direkognisi, hingga setara dengan kualifikasi tertentu," papar Doktor Honoris Causa UNY itu.

Di sela menyampaikan kuliah umum, Gus Halim berakesempatan menyerahkan Beasiswa RPL Desa yang diberikan oleh Pemprov Bengkulu. 

Beasiswa ini diberikan kepada perangkat 100 perangkat pemerintahan desa (Pemdes) yang berkuliah pada S1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan ilmu Politik.

Gus Halim berharap pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan dan evaluasi selama masa studi dan melakukan tracer study pasca pelaksanaan RPL Desa agar dapat terealisasi dengan baik.

Hal ini sebagai wujud upaya bersama menjadikan desa sebagai pusat kemajuan di masa depan dengan berbagai program dan kebijakan yang diarahkan pada pemberdayaan secara terintegrasi menuju sejahtera mandiri.

"RPL Desa memberi jalan, pengakuan yang sama, terhadap keahlian akademis, keahlian praktis, termasuk pengalaman kerja, baik untuk disandingkan maupun diintegrasikan," pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Wakil Rektor UGM Arie Sujito, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, serta jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Penyerapan Anggaran, Gus Halim Minta Dilaksanakan di Awal Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar penyerapan anggaran segera dilaksanakan di awal tahun. Sehingga manfaatnya dapat cepat dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri ramah tamah dengan seluruh Pegawai Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta, Sabtu (2/3/2024).

Dalam arahannya, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokow) agar sedini mungkin memanfaatkan anggaran di awal tahun segera dilaksanakan.

"Pelaksanaan anggaran ini (di awal tahun) agar masyarakat bisa dapat langsung merasakan manfaat dan kehadiran negara," kata Gus Halim.

Pemanfaatan dini anggaran ini juga untuk pemaksimalan penyerapan dan pelaksanaan program serta mencegah ada penumpukan di akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Profesor Kehormatan UNESA ini juga berpesan agar para pegawai harus berpegang teguh pada pernyataan "Hari Ini Harus Lebih Baik dari Hari Kemarin".

"Meski begitu, ini tidak mudah karena siklus kehidupan kita linier atau kembali ke titik semula," ujar Doktor Kehormatan UNY ini.

Oleh karena hidup ini linier, maka manusia harus persiapkan dengan sebaik mungkin. Jika kita berencana untuk lebih baik, maka harus berprinsip senada.

"Untuk konteks BBPPMDT Yogyakarta, kita harus terapkan gaya atau pola pikir untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim mengajak Keluarga Besar BBPPMDDTT untuk melakukan persiapan sebaik mungkin. 

Selain itu, momentum memasuki Ramadan, Gus Halim mengajak untuk persiapkan diri guna mengisi bulan suci dengan sebaik-baiknya.

"Jika kita melaksanakan seluruh ajaran agama dengan sebaik-baiknya, maka saya yakin seluruh kinerja kita pasti baik," kata Gus Halim.

Di akhir arahan, Gus Halim menjelang ramadan memohon maaf jika terjadi kesalahan dan kesilapan selama berinteraksi.

Dalam kunjungan ini, Gus Hadir didampingi Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Kepala BBPPMDDTT Widarjanto dan seluruh pegawai BBPPMDDTT. (Ar)

Read More

Puluhan Manajer BUMDesa Sulbar Timba Ilmu di Kalasan Valley

Duta Nusantara Merdeka | Sleman 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus melibatkan masyarakat setempat. Dengan keterlibatan masyarakat itu diharapan bisa meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian warga. Menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan hal ini saat mengunjungi Kalasan Valley di Desa Kalasan, Selomartani, Sleman, DIY, Sabtu (2/3/2024). 

Kalasan Valley ini berisikan sembilan usaha rintisan (startup) yang bergerak di pertanian, peternakan, perkebunan dan teknologi.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim menyapa puluhan manager BUMDesa yang berasal dari Sulawesi Barat (Sulbar). Para manager itu belajar tentang pengelolaan BUMDesa dari pengelola Kalasan Valley selama tiga minggu.

Gus Halim berpesan kepada puluhan manager BUMDesa tentang dua hal yang bisa dikembangkan oleh BUMDesa. Pertama, fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen, serta kepemilikan masyarakat.

"Ini menarik karena seharusnya BUMDesa tidak memikirkan dirinya sendiri tapi harus libatkan masyarakat," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Menurut Gus Halim, hal itu sangat bagus karena inti dari pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat.

"Ini yang selalu saya tekankan kalau BUMDesa atau BUMDesma harus melibatkan masyarakat. Selalu saya tekankan BUMDes tidak boleh punya unit usaha yang sudah jalan di masyarakat. Ini jadi larangan keras karena kehadiran BUMDes harusnya memberikan keuntungan yang maksimal bagi warga masyarakat," tegas Doktor Kehormatan dari UNY ini.

Di Kalasan Valley, Gus Halim mengunjungi peternakan domba dan kambing dan mendapatkan penjelasan penggunaan aplikasi untuk mengetahui dan memantau kondisi ternak yang dikelola Sinergi Farm. Di antaranya seperti informasi umur, status ternak, jenis pakan, berat badan hingga status kesehatan.

Gus Halim selanjutnya melakukan penanaman pohon sawo kecik dan kepal yang diharapkan jadi semangat untuk berbuat kebaikan.

Turut mendampingi Gus Halim, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Direktur Perwujudan Kawasan Transmigrasi Bambang Widyatmiko dan Kepala BBPPMDDTT Widarjanto. (Ar)

Read More

Gus Halim: Jangan Halangi Partisipasi Warga dalam Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, pembangunan desa tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, melainkan harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu memaparkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut bermacam-macam.

Di antaranya warga desa bisa ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. 

“Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau, memonitoring dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2/2024). 

Namun demikian di saat partisipasi warga desa dalam pembangunan mulai meningkat, malah justru ada pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan cara berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim melanjutkan, pihak-pihak ini ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal seperti di Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. 

Padahal, kondisi desa itu sangat berbeda dan tidak dapat disamakan penyelesaian masalah dengan yang di kabupaten dan provinsi.

“Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini. 

Selain itu, dengan pola musdes itu justru pemerintah yang paling transparan adalah pemerintah desa, di mana dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan selalu melibatkan warga desa.

Bahkan APBDes harus di publikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya. 

“Sementara APBD Kabupaten, jangankan warga masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya. Keputusan aja diambil oleh bupati dan DPRD, masyarakat gak boleh ikut-ikutan,” pungkas Gus Halim.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepala Masyarakat UGM Arie Sujito, Lakspekdam PBNU Asrul Raman dan aktivis NGO Yasir Sani. (Arianto)

Read More

Sekjen Kemendes PDTT Lantik 12 PNS Formasi STAN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengingatkan, PNS Formasi STAN yang baru dilantik untuk bekerja dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga dapat melaksanakan transformasi keuangan negara berbasis digital melalui Integrated Financial Management Information System (IFMIS).

“SDM harus kita siapkan, investasi teknologi menjadi penting juga karena kita mau ada satu bentuk tata kelola keuangan yang terintegrasi karena kita ingin mengubah, transformasi dari paper base pada electronic base system," kata Taufik Madjid saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Formasi STAN Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

"Sehingga ada kemudahan kita ketika mencari data. Kita punya banyak program tapi data tidak terintegrasi, tidak electronic system, masih paper base akhirnya bingung kalau diminta data,” sambungnya.

IFMIS dikembangkan di Indonesia lebih dari satu dekade terakhir. 

Perkembangan teknologi pun sudah terjadi secara masif namun masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang cepat dan tepat dalam peranan setiap institusi.

Taufik menyatakan, disrupsi teknologi adalah sebuah hal yang wajib diikuti perkembangannya oleh semua kalangan termasuk pemerintah.

Dengan adanya disrupsi teknologi dalam sistem pemerintahan maka seluruh program maupun tugas dan fungsi semua Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan mudah dan efektif. 

Hal ini juga harus diikuti dengan pemerintahan yang berkualitas dan kredibel. Sehingga kepercayaan publik pun terus meningkat.

“Kita menuju pada satu model sistem dan tata kelola keuangan negara yang harus kredibel, akuntabel, dan transparan. Sehingga bisa meningkatkan social trust pada penyelenggaraan negara, kepada government. Karena trust melahirkan pemerintah yang efektif bekerja, kepercayaan publik pada negara ini sangat penting,” terang Taufik.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendes PDTT melantik 12 orang yang kemudian ditetapkan sebagai PNS dan ditempatkan di berbagai unit kerja Kemendes PDTT.

Pelantikan tersebut juga dihadiri Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, dan pejabat tinggi pratama. (Ar)

Read More

BUMDesa Ekspor Anggrek, Gus Halim: Bukti Eksistensi Ekonomi Desa Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa ekspor perdana anggrek yang dilaksanakan BUMDesa Bersama Singosari, Malang merupakan wujud menguatnya eksistensi ekonomi di desa hingga level global.

Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa masyarakat desa melalui BUMDesa yang melibatkan stakeholder terkait mampu membawa hasil budi daya desa ke kancah internasional.

"Harapan kita memang desa harus berorientasi ekspor juga supaya eksistensi ekonomi di desa agar dikuatkan oleh kemampuan lokal tapi juga kemampuan global," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat Pemberangkatan Ekspor Perdana Anggrek ke Taiwan di Griya Anggrek Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (19/2/2024) malam.

Ekspor ini, lanjut Gus Halim, merupakan sebuah prestasi BUMDesa Bersama Singosari sebagai pengelola yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Malang, hingga aparat desa, dan lain sebagainya.

Proses ekspor anggrek perdana ini dikerjakan selama 14 bulan. Hal ini dinilai wajar karena pengalaman pertama, sehingga banyak proses yang rumit dan membuat pelaksanaannya menjadi lambat. 

Kendati demikian, Gus Halim memastikan bahwa hal itu akan terus dibenahi sehingga waktunya menjadi lebih cepat. 

"Saya yakin ke depan jadi lebih cepat dan mudah. Ya karena semua sudah berkolaborasi sudah memahami ini akan makin mudah apalagi balai cukai dan lain-lain sudah memahami apa itu BUMDesa dan kerja sama ini akan terus berjalan," ujar Profesor Kehormatan UNESA ini optimistis.

Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut didampingi Dirjen PEI Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Direktur Pelayanan Investasi Supriadi, dan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo.

Selain itu, hadir juga Kepala Dinas PMD Budi Sarwoto mewakili Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Malang M. Sanusi, perwakilan Kementerian/Lembaga, Kepala OPD Kabupaten Malang, Camat Singosari Agus Nuraji dan jajaran Forkopimca, Direktur BUMDesa Bersama Singosari Agus Sudrikamto dan jajarannya, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Singosari, juga Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Jawa Timur dan Malang Raya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Lantik Lalu Syaifuddin Jadi Inspektur II

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melantik Lalu Syaifuddin sebagai Inspektur II Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini berharap kehadiran Lalu Syaifuddin memberikan suasana baru di Kementerian Desa PDTT.

"Kita ingin suasana kerja tidak monoton dan salah satunya harus ada variasi profesionalitas," kata Gus Halim.

Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Lalu Syaifuddin diketahui berasal dari institusi Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam arahannya, Gus Halim mengucapkan selamat datang kepada Lalu Syaifuddin di Kemendes PDTT.

"Saya percaya Saudara bisa menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya," ujar Gus Halim ini.

Menurut Gus Halim, pada pelantikan ini, Kemendes PDTT mendapatkan dua hal. Pertama, memperoleh pengalaman yang sangat bagus terkait pengisian jabatan, di mana ternyata tidak hanya melalui proses bidding.

"Saya nilai pengisian jabatan model seperti ini sangat efektif," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Kedua, Kemendes PDTT bisa membangun sinergitas antar lembaga dengan maksimal.

Apalagi sesuai dengan amanat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo(Jokowi) harus menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) yang berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

"PR itu harus diselesaikan agar di akhir pemerintahan Presiden Jokowi kita bisa berikan legacy terhadap hasil pemeriksaan," kata Doktor Kehormatan UNY ini.

Hingga akhirnya ditemukan pola penyelesaian yang dimulai dengan permohonan kepada Jaksa Agung untuk berikan dukungan personel agar PR tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

"Suatu saat nanti ada dari kalangan Kepolisian, BPK dan perbankan yang masuk hingga banyak inovasi baru dan jadi harapan baru dalam performa birokrasi," sambung Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Prosesi pelantikan dilakukan dengan saksi Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf dan Kepala Biro Umum Andi Nita Arie.

Pelantikan ini dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Herman dan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Turut hadir Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Wamendes Hadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo menghadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024 Kementerian Desa PDTT di Gedung Makarti Muktitama, Jumat (26/1/2024).

Wamendes Paiman mengucapkan Selamat Merayakan Natal 2023, semoga akan memberikan suka cita dan semangat bagi Umat Kristiani di lingkungan Kementerian Desa PDTT dalam beribadah maupun berkarya bagi bangsa dan negara.

"Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dan kemajemukan adalah hukum yang tidak bisa dihindarkan. Kita patut bersyukur akan kemajemukan sebagai cerminan Bhineka Tunggal Ika dan nilai luhur bangsa Indonesia," kata Wamendes Paiman.

Perbedaan suku hingga pandangan, kata Wamendes Paiman, akan semakin wajar dalam kehidupan modern ini tapi pilihan untuk hidup rukun dan damai jadi yang terbaik yang diajarkan Tuhan kepada kita semua.

Kerukunan dan Kedamaian adalah sesuatu yang harus selalu kita junjung dan tingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia, kata Wamendes Paiman, dibangun atas keberagaman atas sekitar 714 Suku dan Etnis serta 1.300 bahasa daerah namun bisa dipersatukan dengan cinta kasih. Jika ini bisa dilakukan makan persatuan dan kesatuan bisa dicapai.

"Kemendes PDTT berkomitmen menjaga persatuan dan keberagaman perbedaan demi tercapainya tujuan pembangunan," kata Wamendes Paiman.

Kemendes PDTT telah banyak berhasil dalam target capaian tahun 2023, diantaranya kinerja serapan anggaran sebesar 98,13 persen. Ini capaian tertinggi selama berdirinya Kemendes PDTT sejak tahun 2014.

Prestasi lain adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan tahun 2022 dari BPK. Ini merupakan predikat yang diraih selama tujuh kali berturut-turut.

"Prestasi yang diraih tahun 2023 menjadi fokus dan pijakan untuk meningkatkan kinerja dan program kegiatan tahun 2024," kata Mantan Rektor Universitas Moestopo ini.

Wamendes Paiman mengajak peserta Ibadah dan Perayaan Natal untuk memaknai pesan Kasih, Kedamaian dan Suka Cita. Olehnya, Ia mengajak keluarga besar Kemendes PDTT untuk membangun Cita Kasih, Kedamaian dan Suka Cita.

Dalam perayaan Natal ini, kita diingatkan kembali atas kepedulian terhadap sesama tanpa bedakan agama karena Indonesia memang mengaku kemajemukan dan berbagai pilihan agama.

Wamendes Paiman juga memberika Tali Kasih kepada anak-anak yang berasal dari dua panti asuhan.

Perayaan ini juga diramaikan dengan kehadiran Juara Indonesia Idol Edisi I, Joy Tobing yang membawakan lagu-lagu Pujian. Joy Tobing bahkan sempat berduet dengan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Turut hadir dalam perayaan itu Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munte, Dirjen PPDT FX Nugroho Setijo Nagoro, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, anggota Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kemendes PDTT, dan Keluarga Besar lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Wamendes Hadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo menghadiri Perayaan Natal 2023 dan Syukur Tahun Baru 2024 Kementerian Desa PDTT di Gedung Makarti Muktitama, Jumat (26/1/2024).

Wamendes Paiman mengucapkan Selamat Merayakan Natal 2023, semoga akan memberikan suka cita dan semangat bagi Umat Kristiani di lingkungan Kementerian Desa PDTT dalam beribadah maupun berkarya bagi bangsa dan negara.

"Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dan kemajemukan adalah hukum yang tidak bisa dihindarkan. Kita patut bersyukur akan kemajemukan sebagai cerminan Bhineka Tunggal Ika dan nilai luhur bangsa Indonesia," kata Wamendes Paiman.

Perbedaan suku hingga pandangan, kata Wamendes Paiman, akan semakin wajar dalam kehidupan modern ini tapi pilihan untuk hidup rukun dan damai jadi yang terbaik yang diajarkan Tuhan kepada kita semua.

Kerukunan dan Kedamaian adalah sesuatu yang harus selalu kita junjung dan tingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia, kata Wamendes Paiman, dibangun atas keberagaman atas sekitar 714 Suku dan Etnis serta 1.300 bahasa daerah namun bisa dipersatukan dengan cinta kasih. Jika ini bisa dilakukan makan persatuan dan kesatuan bisa dicapai.

"Kemendes PDTT berkomitmen menjaga persatuan dan keberagaman perbedaan demi tercapainya tujuan pembangunan," kata Wamendes Paiman.

Kemendes PDTT telah banyak berhasil dalam target capaian tahun 2023, diantaranya kinerja serapan anggaran sebesar 98,13 persen. Ini capaian tertinggi selama berdirinya Kemendes PDTT sejak tahun 2014.

Prestasi lain adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan tahun 2022 dari BPK. Ini merupakan predikat yang diraih selama tujuh kali berturut-turut.

"Prestasi yang diraih tahun 2023 menjadi fokus dan pijakan untuk meningkatkan kinerja dan program kegiatan tahun 2024," kata Mantan Rektor Universitas Moestopo ini.

Wamendes Paiman mengajak peserta Ibadah dan Perayaan Natal untuk memaknai pesan Kasih, Kedamaian dan Suka Cita. Olehnya, Ia mengajak keluarga besar Kemendes PDTT untuk membangun Cita Kasih, Kedamaian dan Suka Cita.

Dalam perayaan Natal ini, kita diingatkan kembali atas kepedulian terhadap sesama tanpa bedakan agama karena Indonesia memang mengaku kemajemukan dan berbagai pilihan agama.

Wamendes Paiman juga memberika Tali Kasih kepada anak-anak yang berasal dari dua panti asuhan.

Perayaan ini juga diramaikan dengan kehadiran Juara Indonesia Idol Edisi I, Joy Tobing yang membawakan lagu-lagu Pujian. Joy Tobing bahkan sempat berduet dengan Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Turut hadir dalam perayaan itu Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munte, Dirjen PPDT FX Nugroho Setijo Nagoro, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, anggota Persekutuan Oikumene Umat Kristiani Kemendes PDTT, dan Keluarga Besar lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

 

Read More

Gus Halim: Sudah Saatnya Alumni Kampus Kembali ke Desa

Duta Nusantara Merdeka | Pamekasan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan sudah saatnya alumni perguruan tinggi (PT) kembali ke desa dan ikut membantu membangun desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menyatakan hal itu saat menghadiri Wisuda ke-II STIE Bakti Bangsa Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (20/1/2024) siang.

"Saya mengajak wisudawan dan alumni untuk kembali ke desa untuk membangun desa," kata Gus Halim. Para alumni STIE Bakti Bangsa," lanjut Gus Halim, diharapkan bisa membantu percepatan pembangunan desa. Selain itu mendampingi pemanfataan dana desa sebaik-baiknya.

"Jika itu, maka saya yakin para alumni STIE Bakti Bangsa pasti akan menjadi bagian dari sebuah konsep kemanfaatan bagi manusia lainnya," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim mengatakan, tugas utama yang harus dilakukan dengan pemanfaatan dana desa yaitu membangun pertumbuhan ekonomi.

Jika disederhanakan, maka tugas pemanfataan dana desa ada dua, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi.

"Jika ada yang tanya, maka dana desa bisa dipakai untuk apa saja kecuali yang dilarang atau yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM," kata Gus Halim.

Lulusan STIE Bakti Bangsa dengan Program Studi Ekonomi Islam dan Ekonomi Pembangunan sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di desa.

"Para wisudawan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional melalui basis-basis pembangunan di desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Halim juga mengajak STIE Bakti Bangsa untuk bekerja sama dengan Kemendes PDTT.

Salah satu yang bisa dikerjasamakan yaitu berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena Kemendes PDTT miliki akses langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu mencontohkan semua buku SDGs Desa dan buku yang sudah diterbitkan telah miliki HAKI.

"Kita juga memfasilitasi berbagai produk dari teknologi tepat guna dan BUMDesa. Ini prosesnya tidak lama," kata Gus Halim.

Selain itu, kerja sama yang bisa dilakukan yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dan penguatan wilayah Transmigrasi yang bagus untuk menempa kehidupan masyarakat kita.

Diketahui STIE Bakti Bangsa mewisuda 86 mahasiwa dari dua Program Studi Ekonomi Islam dan Ekonomi Pembangunan.

Turut hadir dalam prosesi wisuda yakni Ketua Dewan Pembina STIE Bakti Bangsa KH Badrut Tamam, Ketua STIE Bakti Bangsa Ahmad Fawaid, Tokoh Masyarakat Thoriqul Haq, dan Forkompimda Pamekasan. (Arianto)

Read More

Wamendes: Pendamping Desa Harus Berkualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, menegaskan peran penting pendamping desa, terutama dalam mendukung kepala desa melaksanakan program pembangunan.

Menurutnya pendamping desa harus berkualitas dan kreatif, sehingga mampu menciptakan inovasi bersama aparat desa dengan memanfaatkan potensi desa, guna mencapai desa berstatus mandiri.

"Kita butuh pendamping yang memiliki pikiran tajam dalam membantu kepala desa. Karena kondisi kepala desa kita kan berbeda-beda sehingga perlu pendamping dan kualitas pendampingnya harus mumpuni. Jadi perkembangan dan pembangunan desa terjadi secara cepat dan tepat," papar Wamendes Paiman saat raker di Bali, Selasa (16/1/2024).

Menurut Paiman, kualitas pendamping desa saat ini disaring melalui proses seleksi yang panjang mulai administrasi hingga wawancara. Selain itu juga telah dilaksanakan beragam pelatihan dan bimbingan teknis untuk pelopor pembangunan desa serta penguatan kapasitas sesuai tugas dan kancah pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan.

Pelatihan ini meliputi pendataan, tata kelola desa, dan mapping potensi desa untuk mampu melaksanakan perencanaan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Tentu saja, lanjut Paiman, perlu evaluasi berkala sehingga kesalahan atau capaian di luar target waktu dapat segera ditundaklanjuti untuk tidak terulang lagi.

Seperti diketahui, pendamping desa adalah elemen penting bagi Kemendes PDTT. Disebut sebagai anak kandung oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, karena urgensi kehadirannya dengan durasi jam kerja lebih dari seharusnya.

Sementara itu, beberapa masukan yang diajukan Kemendes PDTT melalui BPSDM untuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 adalah program RPL Desa, percepatan penyelesaian Sertifikasi TPP, sertifikasi profesi PSM sebagai tenaga pelatih, pemenuhan kuota PLD, pengembangan satker balai, memperluas tusi pendidikan dan pelatihan vokasi, dan lain sebagainya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Minta Pegawai Kemendesa Tertib Aturan, APBN Digunakan Sesuai Kebutuhan

Duta Nusantara Merdeka |  Nusa Dua Bali 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan tegas menginstruksikan seluruh pegawai agar mematuhi kaidah ketertiban dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan desa dan mendukung pencapaian target kementerian.

"APBN ini harus dimanfaatkan dipergunakan seperti uang kita sendiri. Bagaimana bisa hemat dan sesuai fungsinya, harus tidak boleh keluar dari kepatutannya," papar Gus Halim, sapaan akrabnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali, Senin (15/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Gus Halim mencontohkan bagaimana penggunaan APBN untuk perjalanan dinas yang harus memberikan manfaat dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Setiap perjalanan dinas diwajibkan Gus Halim untuk tidak melampaui kepatutan sehingga keluar dari jalurnya.

Lebih lanjut, Gus Halim mengingatkan bahwa 2024 adalah momen penting sebagai tahun terakhir dilaksanakannya RPJMN 2020-2024. Waktu singkat ini barus dimaksimalkan sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu dan benar-benar melanjutkan agenda utama pemerintahan.

"Keberhasilan luar biasa yang kita raih di 2023 mulai 2015 harus kita lanjutkan di 2024," tutur Gus Halim.

Raker 2024 adalah momen terakhir yang dilakukan Menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Gus Halim sebagai Mendes PDTT. Banyak apresiasi yang ia sampaikan atas kerja keras para pegawai sehingga menorehkan prestasi. Selain itu, Gus Halim tetap mengajak internal Kemendesa untuk intropeksi atas kekurangan dan kelebihan dari sebelumnya. 

"Maka selain melakukan review tentu melakukan intropeksi terkait berbagai kekurangan dan kelebihannya yang kita alami di 2023. Maka di 2024 harus betul-betul dicermati agar berbagai kelemahan dan kekurangan itu tidak terjadi lagi, tidak mengurangi kesalahan yang sama," ujarnya.

Hadir dalam rapat bertemakan Penuntasan Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Program 2020-2024 Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni Wamendes Paiman Raharjo, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Advisor Menteri Profesor Yoyon Suryono, dan Tim SPU Strategic Policy Unit.

Sementara berperan sebagai narasumber yakni Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Tri Dewi Virgianti, Direktur Regional II Bidang Ketransmigrasian Bappenas Mohammad Roudo, Direktur Regional III Bidang Daerah Afirmasi Bappenas Eka Retna Wulandary, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Alvia Oktavalerina, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa.(Arianto)

Read More

Raker Tahunan Terakhir, Gus Halim Ingin Tuntaskan Target

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua  

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan pencapaian pada tahun 2024 adalah pertaruhan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Maka dari itu, Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 harus dioptimalkan untuk mengevaluasi, mendiskusikan solusi potensial, dan merencanakan langkah-langkah pencapaian target.

“Oleh karena itu, pencapaian di Tahun 2024 merupakan pertaruhan kapabilitas periode ini dalam menuntaskan target-target, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun RPJPN 2005-2025. Jadi, Inilah puncak evaluasi dan koreksi capaian, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil menteri, kerja-kerja unit kerja terhadap target tujuan yang telah ditetapkan, termasuk forum pamungkas untuk mengevaluasi tim, staf, pimpinan unit kerja, hingga menteri,” katanya saat membuka Raker Tahun 2024 Kemendes PDTT pada Senin (15/1/2024) di Nusa Dua, Bali.

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 merupakan Raker tahunan terakhir pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024. Oleh karenaitu, Raker ini juga untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023 serta melakukan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

“Kegiatan Raker Kemendes PDTT 2024 ini adalah Raker tahunan terahir untuk periode 2019-2024 dan mungkin juga, ini adalah rapat kerja terakhir bagi saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim menyampaikan bahwa tahun ini pula, negara telah menyediakan fasilitas istimewa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah melalui Pemilihan Umum.

“Karena itu, hiruk pikuk pesta demokrasi tidak boleh mempengaruhi kinerja kita. Kita harus terus bekerja keras untuk menuntaskan target sasaran strategis bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi pada akhir RPJMN 2020-2024,” katanya.

Gus Halim meminta agar setiap diri masing-masing seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT dapat berguman, bahwa, setelah hampir 5 tahun perjuangan membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat memastikan bermanfaat bagi warga desa.

“Kita harus dapat pastikan, bahwa ada legacy yang kita tinggalkan, yang bermanfaat bagi warga, baik generasi maupun bagi pertiwi,” katanya.

Apalagi, tambah Gus Halim, setelah 10 tahun Undang-Undang desa dan 9 tahun dana desa disalurkan langsung ke desa, bangsa ini dapat menyaksikan kerja-kerja pemberdayaan yang telah membangkitkan gairah pembangunan di desa. 

Dana Desa menjadi sumber pendapatan terbesar bagi desa yang menghasilkan output dan memeratakan hasil pembangunan serta mensejahterakan desa. Bahkan, sanggup menjadi bantalan sosial, tatkala negara dilanda pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

“Berbagai kinerja menakjubkan ini, tentu tidak boleh hanya terukir sebagai angka tanpa makna. Pengalaman, pembelajaran dari desa, daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi khasanah keilmuan, basis akademis bagi penyusunan kebijakan serta pijakan yang kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. (Arianto)

Read More

Gus Halim Soroti Pentingnya Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Dua, Bali 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyoroti pentingnya pembangunan desa sebagai agenda utama pembangunan Indonesia. Untuk itu, menjelang akhir periode RPJMN 2020-2024, proses pembangunan desa harus lebih aktif dan menghasilkan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

"Pembangunan desa semakin kedepan harus semakin eksis. Ini pembangunan harus makin bagus dan legasinya juga harus dikembangkan," tegas Gus Halim, sapaan akrabnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali pada Senin (15/1/2024).

Terjadinya pembangunan desa yang menjadi bagian besar dari kebijakan Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas dari digulirkannya dana desa selama sembilan tahun terakhir. Angka Rp539 T yang diterima desa sejak 2015 lalu bukan jumlah kecil dan hal ini harus terus dilanjutkan dengan proses pendampingan untuk menjadikan desa mampu mencapai level lebih tinggi lagi.

Gus Halim menjelaskan seluruh dana desa wajib dirasakan manfaatnya secara langsung khususnya pada masyarakat kelas terbawah. Namun demikian, kebermanfaatan dana desa tersebut tetap bisa dirasakan dari beragam kalangan meskipun secara tidak langsung, salah satu di antaranya dengan infrastruktur desa yang semakin baik.

Lebih lanjut, Profesor Kehormatan UNESA ini menilai angka dana desa harus terus ditingkatkan selaras dengan semakin luasnya wewenang desa untuk menjalankannya. Sehingga desa benar-benar sebagai subjek dalam pembangunan, dan semakin kreatif dengan memanfaatkan potensi desa yang kondisinya bermacam-macam.

"Dana desa harus tambah ini yang kita perjuangkan melalui revisi UU Desa. Tentu kewenangannya juga. Jangan hanya ngomong angka tambahan dana desa, ini absurd dan sia-sia jika enggak dikasih kewenangan. Nanti ujung-ujungnya bingung," imbuhnya. 

Sekadar informasi, Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun 2024 dengan tema Penuntasan Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Program 2020-2024 Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digelar di Vouk Hotel & Suites Nusa Dua Senin-Rabu, 15-17 Januari 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wamendes Paiman Raharjo, Sekjen Taufik Madjid 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Advisor Menteri Profesor Yoyon Suryono, dan Tim SPU Strategic Policy Unit.

Sementara berperan sebagai narasumber yakni Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Tri Dewi Virgianti, Direktur Regional II Bidang Ketransmigrasian Bappenas Mohammad Roudo, Direktur Regional III Bidang Daerah Afirmasi Bappenas Eka Retna Wulandary, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Alvia Oktavalerina, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa. (Arianto)

Read More

Akuntabilitas Baik, Presiden Jokowi Janji Naikkan Dana Desa

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menaikkan dana desa yang akan diterima seluruh desa di Indonesia jika total 75.259 kepala desa mampu mengelolanya dengan baik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya. Dengan catatan dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya baik," kata Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Pemerintah secara serius mengawasi pemanfaatan dana desa yang diluncurkan sejak 2015 lalu dengan menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya Kemendes PDTT.

Semua tindak penyelewengan atau penggunaan dana desa yang menyalahi aturan ditindak secara tegas.

Pemanfaatan dana desa dapat berupa infrastruktur fisik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta kades untuk memutar uang tersebut di desa melalui belanja yang dilakukan kepada masyarakat langsung, tidak keluar dari level desa.

"Usahakan uangnya muter di desa saja, maksimal di level kecamatan jika memang barangnya tidak ada di desa. Sehingga tiap tahun ada tambah perputaran uang di bawah. Beli bata, semen, pasir ya di desa," tutur Presiden.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menambah jumlah dana desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak keluar dari prioritas yang ditetapkan. 

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim, hal ini sekaligus bukti bahwa desa dapat dipercaya untuk mengalokasikan secara langsung dana yang diturunkan pemerintah.

"Bagus dan memang sudah lama digulirkan Pak Jokowi untuk menambah dana desa kalau pemanfaatannya bagus," jelas Gus Halim, sapaan akrabnya.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi kepada kepala desa yang selama kepemimpinan Pak Presiden ini mendapat kepercayaan dan kepercayaan ini diwujudkan. Dana desa yang sudah tersalurkan itu terwujud, ada jalan desa 350.000 km, 14.600 pasar desa, 6.700 embung, ada jembatan juga," imbuhnya.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ini didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Forkompimda Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Kepala Desa Margagiri Ruhul Amin, dan ratusan kepala desa lain dari Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Desa Wisata Terintegrasi Harus Jadi Inspirasi

Duta Nusantara Merdeka | Banjarnegara 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan desa wisata terintegrasi harus menjadi inspirasi desa-desa lainnya.

Disebut terintegrasi karena desa wisata ini selain menawarkan rekreasi, juga menghasilkan hal yang produktif.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal tersebut saat meninjau Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Kedatangan Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk melihat persiapan Desa Wisata Pagak menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (3/1/2024).

Dalam kunjungan ini, Gus Halim melihat langsung persiapan dan peninjauan fasilitas yang dimiliki Desa Wisata Pagak seperti kolam renang, kolam ikan dan gazebo untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selama peninjauan, Gus Halim mendapatkan penjelasan dari Pejabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh pengelola destinasi wisata alam ini.

Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan rasa syukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bisa hadir di Desa Wisata Pagak.

"Kehadiran Presiden ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Presiden bakal melihat langsung hasil dari kebijakan sejak menggulirkan Dana Desa pada 2015 silam.

Gus Halim menilai Desa Wisata Pagak ini utuh, yaitu desa wisata ini bukan hanya untuk rekreasi tapi juga produktif.

"Contohnya ikan yang dibesarkan, ini termasuk ketahanan pangan, untuk penurunan stunting dan ada juga melon yang juga ketahanan pangan," kata Gus Halim.

Kemudian ada kolam renang dan kolam pancing. Selanjutnya tersedia jogging track dan gazebo untuk jualan UMKM.

"Inilah yang disebut desa wisata terintegrasi. Bukan sekadar wisata, tapi juga menghasilkan produksi yang bagus serta melaksanakan seluruh arahan pemerintah pusat terkait penurunan stunting dan ketahanan pangan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Lebih dari itu, Gus Halim minta Desa Wisata Pagak yang terintegrasi ini diharapkan bisa jadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Selain itu, yang terpenting Desa Wisata Pagak dibangun untuk pelestarian alam.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, Dirjen PDP Sugito dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian Informatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih dan mempertahankan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Kementerian Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penyerahan penghargaan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Penghargaan diserahkan oleh Ketua KIP Donny Yoesgiantoro kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Erlin Chaerlinatun.

Kemendes PDTT berhasil menjadi Kementerian Informatif dengan nilai 94,11 dan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang berpredikat Informatif.

Erlin Chaerlinatun mengatakan, Kementerian Desa PDTT alhamdulillah berhasil meraih dan mempertahankan penghargaan untuk kategori Kementerian Informatif yang menandakan jika Kemendes PDTT terbuka ke publik.

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi vital di era digitalisasi," kata Erlin.

Sentra Layanan Informasi Masyarakat (SELARAS), kata Erlin, menjadi akses bagi masyarakat atau publik yang ingin memperoleh informasi berkaitan dengan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

"Semoga dengan penghargaan ini, maka Kemendes PDTT akan semakin baik berikan layanan masyarakat untuk mengakses informasi," kata Erlin.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa informasi publik yang akurat dan andal saat ini sangat vital.

"Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil," katanya.

Wapres mencermati bahwa pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Di tempat yang sama, Donny Yoesgiantoro menjelaskan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan instrumen untuk mewujudkan visi besar keterbukaan informasi.

"Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel," urai Donny.

Lebih lanjut, Donny menyatakan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini dilakukan kepada 369 badan publik dari seluruh kategori.

"Badan publik yang mendapat kualifikasi Informatif berjumlah 139 atau 37,7 persen dari 369. Dengan jumlah ini, artinya telah terlampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 90 badan publik informatif," ungkapnya.

"Total badan publik yang memperoleh predikat Menuju Informatif 43, Cukup Informatif 13, Kurang informatif 27, dan Tidak Informatif 147," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More