Jelang MotoGP Mandalika, Gus Halim Dorong Wisata Desa Berbenah

Duta Nusantara Merdeka | Mandalika 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi desa-desa sekitar. 

Maka dari itu desa-desa sekitar sirkuit harus segera berbenah mempersiapkan sejak dini agar mampu memanfaatkan ajang MotoGP secara maksimal. 

"MotoGP ini diharapkan beri keuntungan bagi warga desa sekitar di sektor pariwisata dan ekonomi lokal serta tentu saja bisa saksikan balapan secara langsung," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meninjau pembangunan dan infrastruktur penunjang Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (24/7/2024). 

Menurut Gus Halim, kedatangan ribuan pengunjung MotoGP dari penjuru dunia menjadi peluang besar bagi desa-desa sekitar untuk memperkenalkan budaya lokal, kerajinan tangan, kuliner khas, serta destinasi wisata yang unik.

Tak hanya itu, kebutuhan akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya dari wisatawan dapat menjadi peluang usaha yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan desa-desa tersebut.

Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini juga optimistis, Mandalika menjadi referensi tujuan para wisatawan mancanegara untuk menikmati suasana alami pantai dan pedesaan yang berada di Pulau Lombok. 

Hal itu dibuktikan dengan keindahan sejumlah pantainya, yang membuat Mandalika dipilih sebagai lokasi ideal untuk sirkuit balap MotoGP yang begitu memukau. 

 “Tahun lalu jumlah penonton Mandalika Motogp mencapai 102 ribu orang dari berbagai negara. Tentu kita berharap mereka menjadi “marketing” untuk mempromosikan keindahan wisata Mandalika kepada dunia”, katanya.

Pada kesempatan itu, Gus Halim mengecek langsung fasilitas di area Paddock Sirkut Mandalika untuk melihat langsung persiapan Tim Balap yang bakal berlaga di sirkuit internasional ini sembari mendengarkan penjelasan langsung Pengelola.

Bahkan, Gus Halim menggunakan Safety Car mengelilingi Sirkuit Mandalika untuk rasakan sensasi mengitari lintasan balap sepanjang 4,3 Kilometer tersebut.

Sebagai informasi, Sirkuit Mandalika menawarkan pengalaman balapan yang spektakuler di tengah pemandangan alam yang amat mengesankan. (Arianto)

Read More

Program TEKAD Jadi Solusi Memajukan Kampung di Papua

Duta Nusantara Merdeka | Wamena 

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam membangun kemandirian ekonomi kampung-kampung di Papua. 

Pencapaian Program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya ditampilkan dalam Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegununhan pada 17-19 Juli 2024. 

Seluruh produk ketahanan pangan Desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi oleh Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri beserta para Bupati se-Papua Pegunungan.

Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim mengpresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot.

Gus Halim menyatakan, Demplot itu adalah wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.

Keberhasilan ini diharapkan jadi model untuk pemanfaatan dana desa karena demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh penyuluh teknis termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.

"Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apapun kebijakan yang kita lakukan harus berbasis adat istiadat," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Diketahui, Program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di 9 provinsi, 25 kabupaten, yang terdiri dari 1.110 kampung. 

Enam provinsi di antaranya berada di Papua yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten. 

Lokasi Program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.

Kabupaten Yahukimo meliputi tujuh distrik/kecamatan dan 35 kampung/desa, dengan didukung oleh 14 fasilitator distrik, dan 35 kader kampung. 

Kabupaten Jayawijaya meliputi 11 distrik/kecamatan dan 52 kampung/desa, dengan didukung oleh 22 fasilitator distrik, dan 52 kader kampung. 

Salah satu Program TEKAD yang telah dilaksanakan di Jayawijaya dan Yahukimo tahun anggaran 2023 adalah Kegiatan Coaching Clinic dengan melibatkan pendamping desa, dan kepala desa juga perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Jayawijaya dan 35 kampung di Yahukimo.

Pada tahun 2023 Jayawijaya mendapatkan Bantuan Demplot pada 10 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di 10 kampung, dengan total nilai bantuan sebesar Rp1 miliar. Rinciannya masing-masing KPB mendapat bantuan Rp100 juta.

Kegiatan demplot meliputi sektor perkebunan kopi, sektor pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, sektor perikanan budidaya ikan air tawar, dan sektor peternakan babi dan madu.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari 10 kampung yang mendapat bantuan Demplot, 8 kampung di antaranya sudah berhasil menjalankan program sesuai harapan

Sedangkan 2 kampung lainnya yang meliputi sektor peternakan babi masih belum berjalan secara maksimal. 

Pada tahun 2024, bantuan Demplot program TEKAD telah dianggarkan sebesar Rp4,2 miliar untuk 42 KPB serta untuk pelatihan manajemen informasi sistem.

Salah satu tujuan dilaksanakannya Program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, di mana masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan. Namun dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. 

Selain itu juga diberikan pendampingan serta penguatan kapasitas aparatur kampung.

Alokasi anggaran pemerintah kampung melalui dana desa diharapkan untuk ketahanan pangan. Hal ini sebagaimana yang dimandatkan dalam prioritas penggunaan dana desa minimal sebesar 20 persen dapat menjadi solusi dalam melakukan scaling up dan replikasi kegiatan usaha yang sudah berhasil dilakukan dalam program TEKAD. 

Dalam program ini, diperlukan integrasi seluruh program dari pusat seperti pendamping desa, dana desa, dan BUMDesa, dengan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bentuk dana APBD. 

Selain itu, pendampingan dari penyuluh teknis pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertenakan. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ajak Tokoh Adat Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal

Duta Nusantara Merdeka | Wamena

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan UNESA itu.

Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa UNY itu.

Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Pj Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Dana Desa Bukan dari Dana Alokasi Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Dana Desa tidak diambil dari Dana Alokasi Pendidikan. Penegasan dari Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini untuk meluruskan pernyataan dari Mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh.

"Hal itu tidak benar dan sama sekali berbeda. Justru Dana Desa mendukung sektor pendidikan," kata Gus Halim saat menghadiri acara Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Bhramara Patria Angkatan 236 di Hotel Borobudur, Selasa (16/7/2024).

Gus Halim menambahkan bahwa perbedaan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masing-masing dana. Dana Desa dialokasikan khusus untuk pembangunan desa dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan Dana Alokasi Pendidikan dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru.

"Dana Desa sama sekali berbeda dari alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan karena Perpres berbeda, alokasi berbeda dan peruntukkannya juga berbeda," kata Profesor Kehormatan asal Universitas Negeri Surabaya ini.

Beliau menambahkan bahwa Dana Desa justru mendukung sektor pendidikan di desa-desa. Dengan sekitar 75 ribu desa di Indonesia, peran Dana Desa sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. Program afirmasi Dana Desa ini menjadi salah satu warisan penting dari Presiden Joko Widodo.

Gus Halim bahkan memamerkan keberhasilan desa saat berbicara dengan para Kepala Desa se-ASEAN. Saat itu, Kepala Desa di Indonesia bisa memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan dengan adanya Dana Desa.

"Sementara Desa di ASEAN tidak bisa bercerita karena seperti Desa Indonesia zaman dulu yaitu tidak diberikan kewenangan mengelola keuangan," kata Doktor Kehormatan asal Universitas Negeri Yogyakarta ini.

 

Untuk menunjang keberhasilan Dana Desa, Sebagai Menteri Desa, Gus Halim sangat serius dalam menyiapkan konsep pembangunan desa yang berkelanjutan. Dimana salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran warga desa tentang masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, data desa menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan pembangunan yang sesuai.

Olehnya, Gus Halim juga merumuskan panduan perencanaan pembangunan dengan melokalkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke tingkat desa, yang dikenal sebagai SDGs Desa. Salah satu poin tambahan yang Ia usulkan adalah poin ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. 

"Hal ini penting karena membangun desa itu harus bertumpu kepada akar budaya desa," kata Gus Halim.

Diakhir sambutannya, Gus Halim berharap agar penerima Beasiswa LPDP segera menyelesaikan studi mereka dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Potensi kekayaan Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Mendes PDTT Nasrun Annahar yang merupakan alumni LPDP, Direksi LPDP, dan ratusan penerima beasiswa LPDP. (Arianto)

Read More

Ivanovich: Dana Desa Pemenang TTGN Bakal Bertambah

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Desa pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 berpotensi mendapat tambahan jumlah dana desa atas prestasi yang diraih. Prosesnya harus melalui proses verifikasi dan persetujuan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berwenang mengatur jumlah dana desa setiap tahun.

Oleh karena itu, Kepala BPI Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta mengingatkan seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaporkan prestasi setiap desa kepada pihak terkait. 

"Mohon ibu dan Bapak kadis PMD menyampaikan desa-desa yang saat ini menjadi juara TTG dan juara SDGs Desa untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan pada bulan Agustus atau September nanti sebagai dasar penambahan dana desa pada tahun berjalan," papar Kepala BPI Ivanovich Agusta saat membuka Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan di Ballroom Bank NTB Syariah Mataram, Selasa (16/7/2024).

Seperti diketahui, penambahan dana desa setiap tahun berdasarkan beberapa pertimbangan salah satunya adalah prestasi yang diraih.

Oleh karena itu, seluruh desa di Indonesia diimbau untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi baik dalam bidang teknologi tepat guna atau hal lainnya.

Beberapa desa yang berhasil meraih juara pada lomba TTGN ke-25 berasal dari Provinsi Bangka Belitung, NTB, Lampung, dan Banten untuk kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Untuk pemenang Tategori Teknologi Tepat Guna Unggulan adalah Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.

Sementara itu, juara kategori Posyantek Desa/Kelurahan Berprestasi adalah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara. Adapun juara favorit berhasil diraih Provinsi Kepulauan Riau, NTB, dan Aceh Besar.

Seluruh pemenang tersebut mempresentasikan inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan di depan mitra bisnis Kemendes PDTT di antaranya Bank Indonesia, BNI, BRI, dan ANGIN.

Selanjutnya, Kemendes PDTT juga berkomitmen untuk memastikan tindak lanjut atas hasil teknologi tepat guna para peserta lomba secara keseluruhan. (Arianto)

Read More

Malam Keakraban Pejuang Inovasi, Gus Halim Ajak Nobar Final Euro dan Copa America

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengajak para hadirin untuk menyaksikan pertandingan final UEFA EURO 2024 antara dua raksasa Eropa, Spanyol dan Inggris, yang akan digelar di Olympiastadion, Berlin, pada Minggu (14/7/2024) pukul 21.00 waktu setempat atau Senin dini hari pukul 02.00 WIB.

Dengan penuh semangat, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menawarkan sesi nonton bareng (nobar) setelah acara Malam Keakraban Pejuang Inovasi berakhir. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini bahkan mengungkapkan tim yang didukungnya beserta alasan di balik pilihannya.

"Apa gala dinner ini dilanjut dengan nonton Final Euro Spanyol vs Inggris jam 2 malam nanti?" ujarnya sambil berkelakar saat memberikan arahan pada Malam Keakraban Pejuang Inovasi di Teras Udayana, Mataram, Minggu (14/7/2024).

"Kalau saya (dukung) Spanyol ya, karena ada Yamal. Di samping muslim dia yang baru berusia 17 tahun jadi pemain termuda yang mencetak gol di Laga Semi Final Piala Eropa sepanjang sejarah. Karena habis membelikan 3 rumah untuk ibu, ayah, dan neneknya," tambah Gus Halim.

Canda Gus Halim disambut dengan tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Doktor Honoris Causa Unesa ini juga mengungkapkan keyakinannya akan kemenangan Argentina dalam Final Copa America melawan Kolombia.

"Dilanjut paginya jam 7 sebelum pembukaan (TTGN ke-25) lihat di hape masing-masing Final Copa Amerika Argentina vs Kolombia. Saya jamin pemenangnya adalah Argentina, saya mendukung Argentina. Messi masih sangat menarik untuk kita lihat dalam menggiring bola ke gawang,"kata Gus Halim.

Turut mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, serta para Pejabat Tinggi Pimpinan Madya dan Pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, kepala dinas, bupati, walikota, dan pendamping desa.

Hadir pula dalam acara tersebut adalah Penjabat Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, dan Walikota Mataram, Mohan Roliskana, yang turut serta mendampingi Gus Halim dalam penyerahan hadiah lomba TTG Tingkat Provinsi Tahun 2024. (Arianto)

Read More

Gus Halim Dukung Pembentukan PT LKM Artha Desa di Malang

Duta Nusantara Merdeka | Malang 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PD1TT) Abdul Halim Iskandar mendukung penuh rencana pembentukan PT LKM Artha Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, PT LKM Artha Desa ini merupakan lanjutan dari BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD).

BUMDesa Bersama LKD ini bermula dari eks UPL PNPM Mandiri yang asetnya triliunan tapi tidak miliki payung hukum. Kemudian diupayakan payung hukum hingga minta fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

"Payung hukum dicari hingga 2021 tapi tidak ditemukan karena UPK PNPM Mandiri miliknya warga dan bersifat privat," kata Gus Halim, Kamis (4/7/2024).

Akhirnya lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya ada pasal yang menyebutkan jika BUM Desa adalah badan hukum.

Sebanyak 5.300 eks UPK PNPM Mandiri langsung transformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD karena sudah dipayungi oleh UU.

Kolaborasi BUMDesa Bersama LKD ini kemudian lahirkan PT LKM Artha Desa yang pemegang sahamnya BUMDesa Bersama LKD, BUMDesa dan perorangan.

"Hari ini progres terakhir pengurusan legal formal yang Insya Allah akhir Juli nanti sudah diluncurkan dan disahkan oleh OJK," kata Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini.

"Ini jadi yang pertama kali di Indonesia dan nantinya diharapkan berkembang di daerah-daerah lain," sambung Gus Halim.

Klaster usaha LKM Artha Desa ini nantinya berupa simpan pinjam.

Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi perhatian Gus Halim yang mendukung terbuktinya PT LKM Artha Desa ini.

"Semoga dengan dukungan Pak Mendes, pembentukan LKM Artha Desa bisa segera direalisasikan," kata Sanusi.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPI Kemendes Ivanovich Agusta, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Widarjanto, pejabat Lingkup Pemkab Malang, perwakilan OJK dan pengelola PT LKM Artha Desa. (Arianto)

Read More

Kemendes PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Indonesia Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sepakat melanjutkan program-
program yang sudah dilakukan di Indonesia Timur. 

Hal ini karena keberhasilan atas program tersebut yang menyasar pada ketahanan pangan serta peningkatan gizi dan pendapatan keluarga masyarakat pedesaan di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

“Kalau ini enggak lanjut akan ada beberapa dampak negatif. Sudah ada sekian ribu kepala keluarga yang sudah berproses, ada sekian ratus pendamping yang sudah melakukan kerja pendampingan dengan bagus,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat audiensi dengan Direktur Asia-Pasific IFAD Rihanna di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (27/6/2024). 

“Jadi kalau kemudian enggak berlanjut pasti akan menimbulkan pertanyaan. Dampaknya banyak bahkan mengikis kepercayaan masyarakat pada program yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Kita selesaikan secara utuh. Kalau ada program baru, program yang ini kita selesaikan sampai tuntas maka kemudian kita mulai program baru,” sambungnya.

Kerja sama antara Kemendes PDTT dengan IFAD berakhir pada akhir 2024 seiring dengan pergantian masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati demikian, Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT menjamin transisi pemerintahan tidak akan mengganggu berlanjutnya program yang sudah membantu banyak masyarakat di Indonesia Timur tersebut.

“Meski ada transisi pemerintahan, kita jamin program IFAD akan jalan terus. Dan program IFAD ini termasuk salah satu hal yang sangat kita rekomendasikan di antara-program-program penting lainnya. Ini harus dilanjutkan siapapun menteri yang akan melanjutkan posisi saya,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan pihak IFAD yang menilai bahwa program yang sudah dilaksanakan selama lima tahun terakhir sangat penting dilanjutkan dengan SDM yang semakin terlatih serta konsep yang lebih matang dari sebelumnya.

Pertimbangan ini dinilai penting karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membuat masyarakat siap menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, dan fluktuasi harga pangan dan energi.

Di mana tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud sehingga keberlanjutan program sangatlah penting.

“Saya sangat setuju dengan analisa bapak. Karena ini adalah program besar, program yang memberikan banyak insight untuk masyarakat jadi kalau tidak berlanjut justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari," jelas Direktur Asia-Pasific IFAD Rihanna.

"Dulu tahun 2019 kita juga menghadapi sangat banyak tantangan. Saat ini seharusnya kita sudah bisa melanjutkan karena berbagai tantangan khususnya sisi SDM bisa kita penuhi,” lanjutnya.

Kerja sama ini akan dilanjutkan sampai 2027 mendatang. Saat ini, rencana tersebut terus diproses dengan dikirimnya surat kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sebelumnya melakukan pembahasan dengan Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan sebagai K/L terkait.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam audiensi ini yaitu Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, dan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Muh Fachri. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Dana Desa Diprioritaskan untuk BUMDesa

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa mulai 2024 Dana Desa diprioritaskan untuk permodalan BUMDesa.

Hal ini setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) masuk dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan revisi Undang-Undang (UU) Desa, yaitu UU No 3 Tahun 2024 pada Pasal 72A.

"Ini artinya, pada tahun anggaran 2024 harus dijalankan amanat prioritas pemanfaatan dana desa untuk permodalan BUMDesa, yaitu BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan BUMDesa Bersama LKD" kata Gus Halim di Semarang, Minggu (23/6/2024).

Beleid ini menegaskan pendapatan desa diprioritaskan untuk pendidikan kemasyarakatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan.

"Revisi Undang-Undang Desa pada Pasal 87A tentang BUM Desa menekankan kerja sama usaha," kata Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini.

Hal ini dimungkinkan melalui penerbitan badan hukum, perpajakan rutin, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tepat, serta standar laporan keuangan sesuai Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022

Untuk meluaskan usaha simpan pinjam perorangan sampai se-kabupaten/kota, serta resmi diawasi Otoritas Jasa Keungan (OJK), maka nanti akan dilalukan pembicaraan antara pejabat Kementerian Desa PDTT dengan OJK. 

"Arah yang dituju ialah menjadi PT LKM yang beroperasi sampai level kabupaten/kota. Sehingga simpan pinjam di desa semakin lancar," kata Gus Halim.

"Uang dari simpanan warga desa, dikelola oleh BUM Desa simpan pinjam, untuk kredit usaha warga desa sendiri, suatu demokrasi ekonomi dari desa, suatu upaya menggerakkan ekonomi dari dalam desa sendiri," lanjut Doktor Kehormatan Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Sebelumnya, hingga 22 Juni 2024 kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDesa telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUMDesa.

Begitu juga dari 3.243 BUMDesa Bersama maka di antaranya 271 BUMDesa Bersama berbadan hukum dan 2.453 BUMDesa Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi UPK eks PNPM maka di antaranya 1.305 telah berbadan hukum

Kerjasama dengan BKPM telah melahirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa sebanyak 1.016 NIB. Rinciannya 720 NIB BUMDesa dan 296 NIB BUMDesa Bersama, terutama BUMDesa Bersama LKD. (Arianto)

Read More

Gus Halim: 18.850 BUMDesa Telah Berbadan Hukum

Duta Nusantara Merdeka |  Sleman 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan BUMDesa sebagai entitas badan hukum baru. Sekaligus juga menetapkan nomor badan hukum BUM Desa sejak 2021 tetap berlaku.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal tersebut saat meresmikan Aglaonema Park di Desa Wisata Puri Mataram yang dikelola BUMDesa Tridadi Makmur, Tridai, Sleman, Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/6/2024).

Gus Halim memaparkan, hingga 22 Juni 2024 kerja sama Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDesa telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUM Desa.

"Begitu juga dari 3.243 BUMDesa Bersama, di antaranya 271 BUM Desa Bersama berbadan hukum dan 2.453 BUMDesa Bersama LKD (Lembaga Keuangan Desa) hasil transformasi UPK eks PNPM, di antaranya 1.305 telah berbadan hukum," kata Gus Halim.

Kemendes PDTT, lanjutnya, terus berupaya untuk menunjang usaha BUMDesa secara resmi, salah satunya bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

Kerjasama dengan BKPM telah melahirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) BUMDesa sebanyak 1.016 NIB. Rinciannya 720 NIB BUMDesa dan 296 NIB BUMDesa Bersama, terutama BUMDesa Bersama LKD.

"Yang menarik, dan sudah diakui banyak pihak, tidak ada pembatasan jenis dan jumlah KBLI bagi BUMDesa dalam pengurusan NIB," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Artinya, kebijakan ini benar-benar membuka izin dan peluang usaha BUMDesa seluas-luasnya.

Gus Halim menerangkan, setelah pegawai Kementerian Desa PDTT berperan sebagaimana notaris yang memverifikasi dan menyimpan data rinci BUMDesa, maka Nomor Induk Berusaha terbit dalam waktu singkat, yakni 30 menit.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menyaksikan terbentuk Forum BUMDesa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gus Halim juga meninjau langsung Aglaonema Park Tridadi, Sleman dan melihat keindahan bunga dengan warna-warni yang cantik di atas lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi itu 

Peresmian Aglaonema Park di Desa Tridadi, Sleman juga dihadiri Bupati Sleman Sri Kustini Purnomo, Ketua DPRD Haris Sugiharta, pejabat tinggi di lingkungan Kemendsa PDTT, Forkompimda Kabupaten Sleman, para penggiat BUMDesa, pendamping Desa, dan para pelaku usaha pariwisata. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ajak Mahasiswa Ikut Pelatihan Program Pemberdayaan Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Cirebon 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak para mahasiswa ikut pelatihan Program Pemberdayaan Pembangunan Desa. Hal ini sebagai langkah mempercepat pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam seminar yang digelar oleh BEM Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon di Kampus Universitas Gunung Cirebon, Jawa Barat, Kamis (20/6/2024).

Kemendes PDTT miliki program pemberdayaan. Sehingga, Gus Halim mengajak kepada para mahasiswa Universitas Gunung Jati untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan khusus mahasiswa tentang pembangunan desa.

"KIta berharap di sini ada pegiat pembangunan desa, ada pelopor pembangunan desa, kita banyak program-program pelatihan itu. Khusus untuk mahasiswa dengan perlakuan dan metodologi yang berbeda. Harapannya adalah semakin tinggi perhatian kita di dalam proses pembangunan didesa," kata Gus Halim.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menyampaikan bahwa pembangunan desa pada hakekatnya ada dua hal yamg substantif. Pertama pembangunan bidang aparatur. Sedangka yang kedua pembangunan bidang pemberdayaaan. 

Selain itu, kunci keberhasilan pembangunan di desa itu cuma satu yakni data mikro by name, by addres, by location warga, keluarga dan lingkungan. 

Jika hal itu bisa diterapkan, maka apapun yang terjadi dalam proses pembangunan yang ada di desa pasti akan baik. 

"Nah inilah yang kita garap, kita terus berupaya agar data mikro ini menjadi basis utama. Dan ini merubah paradigma, bukan sekedar mengubah cara pandang tapi mengubah paradigma cara berpikir paling mendasar," ujarnya

"Termasuk di dalamnya merubah tata berpikir dalam perencanaan pembangunan. Dulu perencanaan pembangunan didasarkan pada keinginan. Tapi, kita berupaya maksimal agar tidak didasarkan pada keinginan. Melainkan kebutuhan," sambungnya.

Gus Halim menambahkan, permasalahan utama di dalam perencanaan pembangunan adalah ketidaktahuan adanya suatu masalah. Sehingga, solusinya cuma satu yakni data. 

"Data menjadi salah satu kunci dalam segala hal. Inilah yang kita ubah dari data makro menjadi mikro. Kalau ini terwujud, maka saya yakin seluruh perencanaan pembangunan akan terjawab permasalahannya," katanya.

Lebih lanjut Gus Halim menjelaskan pentingnya transparansi dalam level pemerintahan, pemerintahan desa lebih transparan dibandingkan pemerintahan diatasnya.

Pasalnya mulai dari penyusunan APBDes, penyusunan rencana kerja pembangunan dan lainnya selalu melibatkan representasi masyarakat.

"Jadi tidak hanya dihadiri perangkat desa, tapi juga harus ada keterwakilan kelompok di masyarakat. Apalagi, dalam transparansinya juga harus ditampilkan ditempat-tempat stragtegis. Transparansi di level pemerintahan yang sangat terbuka hanya ada didesa," ujarnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Idul Adha, Momen Teladani Keikhlasan Nabi Ibrahim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak umat Muslim menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana refleksi untuk meningkatkan kualitas keimanan serta meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan bahwa setiap perayaan Idul Adha, umat Muslim diingatkan akan pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia menyembelih putranya yang sangat dicintainya, semata-mata karena menjalankan perintah Allah.

"Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semakin kokoh dengan merujuk dan mencontoh sikap total ketakwaan dalam berkurban sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim," ucap Gus Halim setelah melaksanakan salat Idul Adha di kantornya, Jakarta, Selasa (17/06/2024).

Menurut Gus Halim, kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan Ismail, putra yang sangat didambakannya, sebelum akhirnya Allah menggantinya dengan kambing, menunjukkan betapa ikhlas dan taqwanya Nabi Ibrahim. 

"Oleh sebab itu, kita sebagai umat Muslim patut meneladani Nabi Ibrahim, salah satunya dengan merayakan Idul Adha melalui berkurban atau berbagi dengan sesama," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Halim secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Masjid Al-Muhajirin untuk disembelih dan dagingnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tahun ini, Gus Halim menyerahkan total 10 ekor sapi dan 4 ekor kambing ke Masjid Al-Muhajirin. Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pejabat, pegawai, dan mitra kerja Kemendes PDTT.

Daging-daging hewan kurban tersebut akan didistribusikan kepada warga sekitar kantor Kemendes PDTT serta beberapa daerah tertinggal dan transmigrasi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, terutama kepada keluarga besar Kemendes PDTT atas partisipasinya. Ada 10 ekor sapi yang disumbangkan melalui Kemendes PDTT," tutup Gus Halim. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ingin Realisasikan Bank Desa Terbentuk di Setiap Desa

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginginkan terbentuknya bank desa di setiap desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan hal itu saat penyerahan hasil audit Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (11/6/2024).

Gus Halim mengatakan, bank desa di setiap desa menjadi suatu harapan Kemendes PDTT setelah dirinya mengakhiri jabatan sebagai Mendes PDTT.

"Harapan kami di Kemendes adalah lahirnya bank desa yang merupakan sebuah usaha perbankan yang dilahirkan atas kerjasama antar BUMDesa Bersama LKD. Jadi, BUMDesa yang khusus menangani lembaga keuangan desa," kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Dalam pembentukannya tersebut, menurut Gus Halim, bisa saja nantinya BUMDesa bersama LKD yang telah di audit berkolaborasi bersama-sama membentuk bank desa dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya yakin ini akan sangat luar biasa bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa," kata Gus Halim.

Sementara itu Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menjelaskan, BUMDesa Bersama LKD yang terbentuk di Kabupaten Serang merupakan transformasi dari UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah tidak dilanjutkan programnya sejak 2014.

"Semoga saja BUMDesa Bersama LKD yang telah diaudit bisa menjadi cikal bakal terbentuknya bank desa. Semoga ini menjadi usaha besar dan menjadi sandaran usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Serang," kata Ratu Tatu.

Dalam kegiatan penyerahan hasil audit BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang terdapat 4 BUMDesa Bersama LKD mendapatkan opini WTP dan 1 BUMDesa Bersama LKD mendapatkan Opini WDP dari kantor akuntan publik.

Rinciannya yang meraih Opini WTP yakni BUMDesa Bersama UPK Mancak LKD, BUMDesa Bersama UPK Ciruas LKD, BUMDesa Bersama UPK Ciomas LKD, BUMDesa Bersama UPK Bojonegara LKD. 

Sedangkan Opini WTP diraih BUMDesa Bersama UPK Padarincang LKD.

Kementerian Desa PDTT memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BUMDesa Bersama LKD yang telah diaudit oleh akuntan publik.

"Alhamdulillah di Kabupaten Serang ini dari 27 BUMDesa Bersama LKD yang sudah teraudit ada 5 unit. Serang ini yang paling berhasil dan kami mengapresiasi kepada Bupati dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Serang dan para direktur BUMDesa Bersama LKD," ujar Ratu Tatu. (Arianto)

Read More

Optimalisasi Kinerja, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendes PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Ini upaya meningkatkan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Apa yang kita lakukan hari ini penting untuk optimalisasi pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara,” papar menteri yang akrab disapa Gus Halim di hadapan seluruh Pejabat Tinggi Pratama di hadapan para saksi.

Gus Halim ini berharap seluruh pimpinan yang dilantik dapat bertanggung jawab secara penuh dan menjalankan seluruh tugasnya secara optimal melalui penyegaran posisi tersebut. 

Gus Halim juga ingin adaptasi dari tugas sebelum dan sesudah disumpah ini tidak membutuhkan waktu lama sehingga seluruh pekerjaan dapat dijalankan secara cepat dan tepat serta terwujud pelayanan yang profesional .

“Saya berharap semuanya dapat diimplementasikan, dapat berjalan cepat, dapat maksimal dalam menjalankan semua tugas. Ingat, waktu kita semakin sempit dan semua tugas kita harus tuntas,” tegasnya.

Sebanyak 19 orang dilantik dan diambil sumpah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomo 300 Tahun 2024. 

Para Pejabat Tinggi Pratama tersebut adalah Hasrul Edyar sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, R Bambang Widyatmiko sebagai Inspektur I, Ari Indarto Sutjiatmo seagai Inspektur V, Luthfy Latief sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Teguh Hadi Sulistiono sebagai Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Dwi Rudi Hartoyo sebagai Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Helmiati sebagai Dirketur Pembanguunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Widarjanto sebagai Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muh. Fachri sebagai Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhammad Asnawi Sabil sebagai Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selanjutnya, Sumarlan sebagai Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Fince Decima Hasibuan sebagai Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Rully Rachman sebagai Direktur Pengembangan Satuan Permukiiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, La Ode Muhajirin sebagai Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.

Kemudian, Syahrul sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Fajar Tri Suprapto sebagai Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yusra sebagai Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rosyid sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Nursaid sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Musdes Kunci Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan peran penting Musyawarah Desa (Musdes) dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Ia menekankan agar Musdes tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi ruang partisipatif yang menghasilkan keputusan bermanfaat bagi masyarakat.

"Pendekatan yang bisa dilakukan adalah proses musyawarah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa dalam upaya memanfaatkan dana desa betul-betul berjalan sesuai yang seharusnya, bukan sekedar formalitas saja," tegas Gus Halim dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Sekjen Taufik Madjid di Kampus IPDN Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Disertasi Sekjen Taufik Madjid berjudul "Model Kebijakan Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien di Indonesia" menguak temuan bahwa Musdes berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan desa mandiri, mencapai 11.456 pada akhir 2023. Angka ini melonjak 6.538% dibandingkan tahun 2015, awal dimulainya program Dana Desa.

Gus Halim mengamini temuan Sekjen Taufik, menyatakan bahwa kunci efektivitas Dana Desa terletak pada musyawarah yang melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah desa.

"Kunci efektivitas penggunaan dana desa adalah musyawarah di mana musyawarah desa melibatkan seluruh komponan masyarakat,"kata Gus Halim.

Sidang terbuka ini dihadiri Rektor IPDN Hadi Prabowo, Wakil Rektor Bidang Administrasi Rizari, Direktur Sekolah Pascasarjana Muh. Ilham, promotor Sadu Wasistiono dan Tjahya Supriatna, serta penguji internal Mansyur Ahmad, Ika Sartika, dan Faria Ruhana. Penguji eksternal termasuk Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Yoyon Suryono sosok akademisi desa yang sangat fokus terhadap desa.

Selain itu hadir pula para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendes PDTT.

(Arianto)

Read More

Gus Halim: Inovasi Kader Digital Bakal Percepat Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan Program Desa Cerdas yang sedang dirintis akan menghasilkan output yang bisa dirasakan masyarakat. Para kader digital menjadi inovator dalam meningkatkan percepatan pembangunan desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menjelaskan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Digital Desa Cerdas Fase III di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Gus Halim mengungkapkan, kader digital merupakan orang-orang terpilih karena jumlahnya hanya 3.000 orang dibandingkan dengan sekitar 175 juta warga kelompok muda di Indonesia.

"Ini harus disyukuri dengan mengikuti dengan serius dan menindaklanjuti semua materi yang diperoleh di pelatihan ini," kata Gus Halim.

Profesor kehormatan Unesa ini berpesan agar kader digital selalu bersemangat dan menjaga konsistensi, mengingat Bimtek ini digelar selama 10 hari.

"Tolong jalani secara profesional dengan fokus dan tanggung jawabnya, karena sepulang dari pelatihan harus melakukan hal yang tidak mudah," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kader digital, kata Gus Halim, merupakan inovator yang belum banyak dilakukan kader-kader desa hingga posisinya menjadi strategis.

Oleh karena itu, Gus Halim berharap tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga saat monitoring dan evaluasi semua Program Kemendes PDTT bisa terwujud sesuai harapan.

"Jika nantinya kader digital menemukan tantangan dan hambatan, maka saya berharap tim dari Kementerian Desa PDTT memberikan akses yang mudah agar kader bisa konsultasikan secara digital," kata Doktor Kehormatan UNY ini.

Penyampaian laporan, apalagi yang berkaitan percepatan pembangunan secara digital itu lebih cepat 30 tahun dibandingkan penyampaian secara manual.

Jadi jika tantangan dan hambatan itu dilaporkan secara digital atau real time, maka kader digital bisa dapatkan solusi dari Tim Kemendes PDTT.

"Apalagi ada Perpustakaan Digital dari Perpustakaan Nasional yang bisa meningkatkan literasi para kader desa digital," kata Gus Halim.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI), Ivanovich Agusta menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek Kader Digital Desa Cerdas Fase ini diikuti 3.000 kader dari desa-desa di seluruh Indonesia.

Melalui Bimtek ini, lanjutnya, para kader digital diharapkan dapat memberikan dukungan dalam percepatan pembangunan di desa dengan penerapan sistem digital.

Kader-kader itu, kata dia, dipilih langsung oleh pihak desa asal mereka.

"Itu langsung dari desanya sendiri yang mengusulkan. Jadi, ada kedaulatan desa untuk mengusulkan kadernya," ujar Ivanovich Agusta.

Kemendes PDTT menyiapkan arah kebijakan menyongsong era digital, berupa Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 86, yang menyatakan sistem informasi desa harus berisi data dan rekomendasi pembangunan desa, yang bisa diakses warga.

Pembukaan Bimtek ini juga dihadiri Perwakilan Perpusnas, BPJS Ketenagakerjaan dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Bumdesa dan LKD Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Duta Nusantara Merdeka | Sleman 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dan Lembaga Keuangan Desa (LKD) harus jadi motor penggerak ekonomi desa. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Pembahasan Penguatan kelembagaan Bumdesa Bersama LKD  dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sleman, DIY, Selasa (21/5/2024). 

 

Gus Halim menjelaskan, Bumdesa bersama LKD ini menjadi sejarah dan momentum yang baru, karena transformasi dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang dalam perjalanannya kesulitan untuk mencari payung hukum sebagai badan hukum.

Sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja, Bumdesa ketika dibawa ke  badan hukum perseroan terbatas tidak  nyambung, karena perseroan terbatas merupakan private sektor.

Sementara eks PNPM Mandiri pedesaan adalah sektor publik yang jika dibawa ke yayasan juga tidak nyambung. 

 

“Alhamdulillah, sejak lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, di sana ada satu kata, ada satu pasal yang menyebutkan dengan sangat jelas yaitu Bumdesa adalah badan hukum,” ungkap Gus Halim.

Sehingga, Bumdesa adalah entitas hukum baru yang istilahnya di Kemenkumham adalah entitas baru yang berbeda dengan entitas yang sebelumnya. 

 

Dari adanya Undang-undang tersebut,  maka permasalahan UPK eks PNPM Mandiri ini terselesaikan dan proses bertransformasi dari UPK eks PNPM menjadi Bumdesa bersama LKD.

“Kenapa Bumdesa bersama? Karena basisnya Kecamatan tapi  pemilik sahamnya adalah desa-desa. Kenapa LKD? Karena basis utamanya adalah pengelolaan keuangan dana bergulir,” ujar Gus Halim. 

 

Dalam proses transformasi ini, lanjut Gus Halim, tentu banyak hal yang harus disiapkan, dilakukan dan dikembangkan.  

Saat ini, sudah ada Bumdesa bersama LKD yang ekspor anggrek, Bumdesa bersama LKD yang mendirikan PT lembaga keuangan mikro (LKM) dengan didampingi oleh OJK.

Sehingga bisa mengkonsolidasi dana masyarakat agar aman ketika melindungi dananya karena resmi dan didampingi oleh OJK. 

 

“Nah harapan ke depan adalah Bumdesa bersama LKD ini betul-betul menjadi motor penggerak, konsolidator untuk  ekonomi di desa,” ungkap Profesor Kehormatan UNESA ini.

Turut hadir kegiatan ini yakni Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini, Staf Ahli Menteri Bito Wikantosa,  Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta Widarjanto. 

 

Hadir juga dalam kegiatan ini Ketua Asosiasi Bumdesa Bersama LKD Agus Sudrikamto, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Tanda Setiya, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Direktur Bumdesa Bersama LKD, serta pengurus asosiasi Bumdesa Bersama LKD Nusantara. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Platform LMS Metode Komplit bagi Pertumbuhan SDM Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Platform Learning Management System (LSM) merupakan metode komplit yang memuat model pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. 

Platform LMS meliputi banyak aspek penting. Di antaranya, masyarakat mampu dengan mudah meningkatkan keterampilan, meningkatkan wawasan, hingga memperluas jaringan agar memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi.

"LMS ini memang sangat dibutuhkan, bukan semata-mata untuk peningkatan kapasitas pendamping. Tetapi bagaimana LMS yang kita persiapkan cukup lama waktunya, bisa dimanfaatkan untuk warga masyarakat secara umum," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu saat launching Platform LMS di Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Lebih luas, Gus Halim menambahkan bahwa perkembangan teknologi saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan SDM yang orientasinya pada startup desa. 

Gus Halim mencontohkan, dengan menggunakan platform digital yang sedang berkembang pesat ini, maka peningkatan SDM Desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalu e-learning dan media sosial lainnya.

"Artinya, saat ini paling relevan menguatkan pemberdayaan dan pendidikan masyarakat desa, melalui pendampingan, online video platform atau OVP, juga learning management system atau LMS," papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim berharap, pengembangan LMS TPP itu dilakukan dengan berkelanjutan secara inovatif. Hal itu mengingat ketatnya persaingan teknologi digital yang tak terduga di masa-masa yang akan datang.

Gus Halim meminta agar TPP tidak hanya berpaku pada satu bidang persoalan, tetapi juga harus menyerap persoalan lain yang dibutuhkan di lingkungannya untuk dijadikan basis keterampilan dan pengetahuan baru. 

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga meminta agar dalam implementasi LMS diikuti dengan target pencapaian dalam tenggat waktu tertentu. Dengan demikian diharapkan data hasil yang didapat lebih transparan, dan menjadi evaluasi kinerja tahunan yang dilakukan secara rutin.

"LMS TPP segera digunakan, untuk melatih 34.510 pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten, TAPM provinsi, dan TAPM pusat," jelasnya.

"Pelatihan harus bersifat teknis, sesuai kebutuhan sehari-hari, jadwal kerja bulanan dan jadwal kerja tahunan TPP," sambung Doktor Kehormatan UNY itu.

Gus Halim juga sangat setuju jika dalam perkembangannya, LMS mengharuskan TPP memiliki sertifikasi online. Tujuannya, agar dapat memperkuat pengakuan atas kemampuan TPP dalam memfasilitasi desa, baik dalam segi perencanaan hingga ke pertanggungjawaban.

"LMS TPP tahun ini harus dikembangkan, sebagai platform Sertifikasi TPP Berbasis Online," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan World Bank (Bank Dunia), Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Dirjen PDP Sugito, dan Dirjen PPKTrans Danton Ginting. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Desa Cerdas Jadi Mesin Utama Percepatan Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa Program Desa Cerdas merupakan mesin utama percepatan pembangunan desa yang ditargetkan tercapai di lima tahun mendatang.

Program Desa Cerdas difokuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup di desa-desa melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia secara optimal.

"Desa cerdas menjadi mesin utama mencapai masyarakat desa yang adil dan makmur di lima tahun ke depan. Sebanyak 47.254 desa mempraktekkan Desa Cerdas," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Digital di Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2024).

Lebih lanjut, Gus Halim menambahkan Program Desa Cerdas akan mendukung keberlangsungan rencana strategis desa, serta layanan desa yang prima, agar mudah diakses seluruh warga melalui jaringan atau website resmi desa.

"Bentuknya website desa, pengolahan data mikro desa, persuratan desa online, aplikasi pemantau banjir, pemantau pencurian, ojek desa online, dagang online desa, dan sebagainya," lanjut Profesor Kehormatan UNESA itu.

Gus Halim juga menerangkan, desa cerdas juga dapat memberikan informasi detail mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur di Desa dan berbagai data konkret lainnya.

Dalam data desa tersaji data yang tepat dan akurat. Di antaranya mengenai potensi sumber daya di desa, seperti lahan perkebunan, serta potensi kandungan mineral, yang di dalamnya sebagai kunci dalam pengambilan kebijakan pada desa cerdas.

"Data desa tersedia secara detail, dan diperbarui terus menerus. Data by name by address warga, keluarga, dan lingkungan," papar Doktor Kehormatan UNY ini.

Gus Halim lantas berharap, Bimtek kali ini dapat membekali kader digital dengan pengetahuan yang cukup tentang digitalisasi desa. Agar bermanfaat dalam mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

"Capaian 40 tahun sebelumnya, kini dapat dipercepat hingga 10 tahun, dengan teknologi informasi," pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Teks: Dayat/Kemendes PDTT Halim: Desa Cerdas Jadi Mesin Utama Percepatan Pembangunan Desa

BR/Humas/KDPDTT/V/2024/09

JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa Program Desa Cerdas merupakan mesin utama percepatan pembangunan desa yang ditargetkan tercapai di lima tahun mendatang.

Program Desa Cerdas difokuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup di desa-desa melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia secara optimal.

"Desa cerdas menjadi mesin utama mencapai masyarakat desa yang adil dan makmur di lima tahun ke depan. Sebanyak 47.254 desa mempraktekkan Desa Cerdas," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Digital di Jakarta Barat, Sabtu (11/5/2024).

Lebih lanjut, Gus Halim menambahkan Program Desa Cerdas akan mendukung keberlangsungan rencana strategis desa, serta layanan desa yang prima, agar mudah diakses seluruh warga melalui jaringan atau website resmi desa.

"Bentuknya website desa, pengolahan data mikro desa, persuratan desa online, aplikasi pemantau banjir, pemantau pencurian, ojek desa online, dagang online desa, dan sebagainya," lanjut Profesor Kehormatan UNESA itu.

Gus Halim juga menerangkan, desa cerdas juga dapat memberikan informasi detail mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur di Desa dan berbagai data konkret lainnya.

Dalam data desa tersaji data yang tepat dan akurat. Di antaranya mengenai potensi sumber daya di desa, seperti lahan perkebunan, serta potensi kandungan mineral, yang di dalamnya sebagai kunci dalam pengambilan kebijakan pada desa cerdas.

"Data desa tersedia secara detail, dan diperbarui terus menerus. Data by name by address warga, keluarga, dan lingkungan," papar Doktor Kehormatan UNY ini.

Gus Halim berharap, Bimtek kali ini dapat membekali kader digital dengan pengetahuan yang cukup tentang digitalisasi desa. Agar bermanfaat dalam mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

"Capaian 40 tahun sebelumnya, kini dapat dipercepat hingga 10 tahun, dengan teknologi informasi," pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut. (Arianto)

Read More

Gus Halim Ajak Lulusan Pondok Pesantren Jadi Mahasantri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak lulusan Pondok Pesantren (Ponpes) Luhur Al-Tsaqofah menjadi mahasiswa sekaligus santri (Mahasantri) yang tetap bermukim dan belajar di lingkungan pesantren.  

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu juga mengatakan, santri selalu dominan menempati ruang sosial yang sempurna, sebelum lahir menjadi nama-nama ulama besar di Indonesia.

"Masih terlalu banyak ilmu yang harus digali dari sini, yang meneruskan kuliah di Jakarta. Ya sambil kuliah di UI (Universitas Indonesia) misalnya, juga melanjutkan di sini. Nanti pasti menjadi lulusan yang jauh lebih sempurna," kata Gus Halim saat Wisuda dan Kelulusan Santri Angkatan Ke-IX, Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2024).

Gus Halim menjabarkan, nilai dan karakter kesantrian memiliki korelasi positif dalam membangun keperibadian dan peranan sosial. 

Sejarah keemasan santri tak bisa dipandang sebelah mata, bahkan sejarah itu lahir di zaman sebelum Islam berkembang pesat di Indonesia. Dengan segala kekhasan yang dimiliki, santri telah menempati sudut pandang tersendiri di hati masyarakat Indonesia.

Mahasantri akan selalu identik dengan lingkungan pesantren. Oleh karena itu, kehidupan pesantren adalah karakter yang melekat pada santri, kendati berada di bangku kuliah.

Kepribadian yang religius, sikap sosial yang akomodatif, lanjut Profesor Kehormatan UNESA ini, adalah bagian dari karakteristik lingkungan pesantren. 

Namun secara invidu santri juga memiliki keunikan moral sosial yang berbeda-beda, hal itu dampak dari dialektika antara santri dengan para guru atau kiai saat di pesantren.

"Karena bedanya orang mondok dengan yang tidak mondok itu sangat jelas. Yakni ketika masuk ke dalam komunitas-komunitas masyarakat," jelas Doktor Kehormatan UNY itu.

Gus Halim juga menerangkan, semua aktivitas santri di bangku pendidikan maupun saat berbaur dengan masyarakat, dipandang sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan merupakan bagian integral dari totalias kehidupan keagamaan. 

Sehingga dalam praktiknya, Mahasantri mengutamakan sikap dan perilaku yang beroreintasi kuat pada kehidupan ukhrawi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Saya menyaksikan betul. Berpuluh-puluh tahun saya hidup dalam komunitas masyarakat secara umum, dari berbagai lapisan sosial," ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Hadir dalam acara tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, KH Said Aqil Siradj bersama istrinya Hj Nur Hayati, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Arianto)

Read More