Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan

Gus Halim Apresiasi Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua


Duta Nusantara Merdeka | Sabu Raijua 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang usianya baru masuk tahun ke-15.

Pasalnya di usia yang cukup muda tersebut, telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dibangun. Beberapa di antaranya bergerak di bidang perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan yang dihasilkan desa seperti produksi garam dan budi daya rumput laut.

"Usia 15 tahun, dengan kondisi hari ini yang saya lihat dari pesawat, kondisi masyarakat yang saya lewati, saya nilai cukup bagus," papar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Selasa (5/12/2023).

15 tahun usia Kabupaten Sabu Raijua telah membawa banyak kemajuan dengan pemanfaatan potensi setiap desa. Sehingga menjadi produk dan jasa yang dikelola melalui BUMDesa.

Selain itu juga kemampuan kepala desa berikut dengan perangkatnya dalam memanfaatkan lebih dari Rp60 miliar dana desa yang diterima sejak 2015 lalu.

Gus Halim yakin hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebab ini menjadi kunci suksesnya pembangunan desa sehingga masalah desa semakin terlihat dan solusi atasnya juga akan ditemukan.

"Artinya partisipasi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup bagus dan itu adalah kunci pembangunan. Itulah makanya dalam pembangunan desa, saya sebagai Mendes selalu menekankan dalam merencanakan pembangunan harus selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat," terangnya.

"Saya yakin kalau warga terlibat maka masalah yang dihadapi akan muncul dan ketika pembangunan diselesaikan dengan berbagai masalah yang muncul di masyarakat adalah wujud pembangunan yang sangat tepat karena membangun memang menyelesaikan masalah," imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini. 

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Halim juga menyerahkan bantuan untuk 6 dari total 58 BUMDesa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan ini akan terus ditambah jika prestasi desa semakin ditambah yakni dengan terus berkurangnya desa sangat tertinggal dan tertinggal dan serta bertambahnya desa berkembang, maju, dan mandiri sesuai dengan IDM.

Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua Nikodemus Nithanael Rihi Heke menjelaskan bahwa produksi garam tahun 2023 mencapai lebih dari 5.000 ton.

Pencapaian ini turut serta memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat.

"Sektor unggulan daerah kami potensi besar di industri kemaritiman berbasis pengelolaan hasil budi daya laut. Air laut jadi garam. 

Produksi garam 2023 sebanyak 5.000 ton. Ke depan kami yakin produksi garam kita lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Nugroho Setijo Nagoro.

Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sabu Raijua Martina Raga Lay, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Sabu Raijua. (Arianto)


Share:

Mendes PDTT Luncurkan Naskah Sumber Arsip "Desa Ordonnantie"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan pemahaman akar sejarah secara komprehensif menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menegaskan hal itu dalam peluncuran dan bedah buku Naskah Sumber Arsip "Desa Ordonnantie" Jawa Madura di Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Pemahaman atas akar sejarah desa, terutama berkaitan dengan pembangunan memiliki dinamika sendiri, sejalan dengan perkembangan zaman dan rezim pemerintahan.

Pada masa prakolonial, ketika kerajaan-kerajaan tradisional eksis di Nusantara, ruang otoritas desa cukup luas dalam menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. 

Saat itu, sebagian besar desa hanya diberikan satu kewajiban, yaitu memberikan upeti tertentu kepada penguasa. Sedangkan yang lain, seperti desa perdikan, diberikan tugas-tugas khusus dari raja.

Otoritas yang luas tersebut, menjadikan desa mampu menciptakan corak-corak praktik sosial dan budaya yang berbeda, dalam menjalankan kehidupannya.

Pada masa kolonial Belanda, otoritas desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri mulai dibatasi. Desa dijadikan obyek untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dan negara penguasa. 

Kala itu, desa tidak bisa lagi membuka lahan pertanian baru dan menentukan tumbuhan yang akan ditanam sendiri, karena kewenangan tersebut dirampas oleh pemerintah kolonial.

Pada masa kolonial, sistem administrasi desa juga mulai diseragamkan, dan dimasukkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan kolonial.

Dengan terbitnya Ordonnantie Desa atau aturan-aturan desa, desa berada di bawah struktur pemerintahan pribumi, yang bertanggung jawab kepada bupati.

Ordonnantie Desa yang menyeragamkan administrasi dan kewajiban desa gagal memahami desa sebagai entitas yang majemuk, dengan keberagaman sosial dan budayanya.

Oleh karena itu, Gus Halim menegaskan bahwa tidak ingin mengulangi kegagalan dalam memahami desa seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

"Pemahaman desa secara kompreherensif sebagai entitas politik, sosial, dan budaya, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa," kata Gus Halim.

Undang-Undang Desa, lanjut Gus Halim, sebagai pengganti Ordonnantie Desa berupaya membangkitkan kembali pemahaman atas keberagaman desa di dalam pembangunan. 

Undang-Undang Desa menjamin hak ulayat dan hak asal-usul desa, untuk menjalankan pemerintahannya. 

Hak ini membuat desa bisa menjalankan pemerintahan, sesuai dengan hukum adat dan budayanya. Keberagaman sosial-politik dan budaya desa diakomodasi di dalam Undang-Undang Desa.

Kini, desa mampu merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi pembangunan. Desa juga diberi kewenangan lebih luas, dalam mengelola anggarannya yang meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. 

"Pembangunan desa dijalankan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kehendak masyarakat desa. Desa bukan lagi sebagai obyek dan sapi perah, melainkan sebagai subjek aktif pembangunan," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Gus Halim kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan ini jadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mengakomodasi lokalitas desa.

SDGs Desa yang merupakan pelokalan SDGs Global menjadi arah pedoman bagi desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara berkelanjutan.

SDGs Desa ini menambahkan satu tujuan ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Tujuan SDGs Desa ke-18, berupaya menghadirkan kembali lokalitas politik, sosial, dan budaya desa dalam menyelenggarakan pembangunan.

Desa dapat memanfaatkan kelembagaan desa yang ada untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan konteks sosial budaya desa. 

"Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023, tujuan SDGs Desa ke-18 dinaikkan derajatnya, menjadi mainstreaming bagi 17 tujuan SDGs Desa. Artinya, setiap upaya mencapai 17 Tujuan SDGs Desa, harus berbasis pada akar budaya dan lembaga desa," urai Gus Halim.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim berharap Buku Desa Ordonnantie ini membuka cakrawala berpikir pembaca, bahwa pemahaman utuh atas keberagaman desa, dan upaya mengakomodasinya ke dalam pembangunan, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku ini. Semoga menjadi jariyah penulis untuk kebangkitan desa," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Turut hadir dalam peluncuran Buku ini adalah Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto beserta jajaran.

Sedangkan Gus Halim didampingi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovcih Agusta, Kepala Badan Pengembangan SDM Lutfiyah Nurlaela, Staf Ahli Mendes PDTT Bito Wikantosa, pejabat tinggi pratama dan arsiparis di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)


Share:

Kemendes PDTT dan BKKBN Tandatangani Program Percepatan Penurunan Stunting


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersepakat sinkronisasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dan penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

Kesepakatan antar kementerian/lembaga tersebut tertuang dalam Kesepahaman Bersama tentang Sinergitas dan Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Gedung Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (27/11).

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen PPKTrans Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso yang disaksikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang dibacakan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKtrans) Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe menyampaikan terdapat 373.900 bayi berstatus stunting di desa yang tersebar diseluruh indonesia.

"Bayi usia 0-59 bulan di desa berjumlah 6.428.040 jiwa. Sebanyak 5.616.211 bayi berstatus gizi normal, 307.784 bayi berstatus gizi kurang, 130.145 bayi berstatus gizi buruk, dan 373.900 bayi berstatus stunting," kata Danton Ginting Munthe.

Lebih lanjut, Danton menyebutkan sebanyak 5.135.103 jiwa terpantau tumbuh kembang di posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya, 2.985.393 jiwa mengikuti kegiatan BKB/PAUD, 1.506.733 jiwa mendapatkan tambahan asupan gizi berikut konseling gizi, dan 4.294.976 jiwa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Danton menambahkan, dalam Pembangunan keluarga hendaknya berupa pembangunan mikro, menggunakan data mikro, by name, by address, by ecology. Inilah yang dilakukan pada data desa, data rukun tetangga, data keluarga, dan data warga desa.

"Kemampuan menjalankan pembaruan data mikro menjadi instrumen utama, untuk mengakselerasi pembangunan kependudukan, dan penurunan stunting di desa," katanya.

Sejumlah data mikro terkait pembangunan keluarga, kata Danton, sudah mulai bisa dihitung konvergensi layanan kesehatan di desa yaitu beragam jenis layanan yang disediakan pemerintah desa, yang telah dinikmati warga.

"Kegiatan layanan kesehatan dasar, yang secara komprehensif dijalankan untuk remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi 0-59 bulan, beserta lingkup keluarganya, menunjukkan tingkat hasil konvergensi kebijakan kesehatan dasar desa," katanya.

Pada saat ini, sebut Danton, tingkat konvergensi layanan remaja putri di desa, mencapai 63 persen. Tingkat konvergensi layanan calon pasangan usia subur di desa mencapai 82 persen. Tingkat konvergensi layanan ibu hamil dan menyusui mencapai 61 persen. Tingkat konvergensi layanan bayi 0-59 bulan mencapai 56 persen. Tingkat konvergensi layanan keluarga yang memiliki sasaran stunting serta keluarga rentan stunting mencapai 69 persen.

Secara keseluruhan, konvergensi layanan kesehatan di desa baru capai 59 persen. Capaian konvergensi kebijakan kesehatan dasar sebesar 59 persen, namun pada masa depan ada optimisme, sebagaimana terbaca dari konvergensi kebijakan layanan calon pengantin usia subur yang sudah mencapai 82 persen.

"Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah lanjutan untuk meluaskan jenis layanan maupun perluasan pemanfaatnya, serta sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan di desa," katanya.

Kemendes PDTT optimis dengan kerja sama antar kementerian dan lembaga akan menjadi faktor utama kesuksesan penanganan stunting di di desa sekaligus menjalankan pembangunan kependudukan didesa.

"Semoga kerja sama ini membawa manfaat maksimal bagi desa. Semoga perangkat desa, petugas lapangan bidang kependudukan, dan pendamping desa mampu menuntaskan tugas kependudukan ini. Semoga warga desa yang terindikasi stunting segera dapat ditangani dan semoga masyarakat desa yang adil dan makmur dapat tercapai," katanya.

Editor: Arianto 
Share:

Gus Halim: Pembaharuan Data Desa Harus Setiap Pekan


Duta Nusantara Merdeka | Kulonprogo 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta data desa tentang warga, hingga target dan pencapaian pembangunan desa dapat teridentifikasi setiap pekan.

Pembaharuan data itu berfungsi sebagai acuan berkala dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa. Sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan. Sehingga relevan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

"Ketika (kepala desa) ditanya berapa penduduk desa sampeyan (anda) hari ini, maka jumlah penduduk desa saya hari ini laki-laki 1.725, perempuan 2.250, dudanya 200, jandanya 300. Dan itu data dari seminggu yang lalu. Nah itu baru data desa," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat memberi pengarahan dalam Penyerahan Simbolis Sarana Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) di Kulonprogo, DIY, Minggu (26/11/2023).

Gus Halim melanjutkan, prasarana telematika, sarana komputer, kemudahan mengembangkan teknologi informasi saat ini telah mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia.

Gus Halim juga memaparkan sebanyak 47.254 desa di Indonesia telah mempraktikkan Desa Cerdas. Dari yang berupa website desa, pengolahan data mikro desa, hingga penggunaan persuratan desa online, aplikasi pemantau banjir, dagang online desa, dan sebagainya.

"Untuk mendukung digitalisasi desa lebih kuat, Kementerian Desa PDTT mengembangkan Program Desa Cerdas. Sebanyak 3.000 desa dipilih oleh pemerintah daerah, dalam program Fase 1, Fase 2, dan Fase 3," ungkap Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

"Untuk Fase I saja, terpilih 235 desa. Desa-desa yang berlokasi di Jawa Tengah dan DIY inilah yang siang ini berkesempatan berkumpul bersama," sambungnya.

Gus Halim juga menyatakan, langkah itu merupakan upaya untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat lokal dengan memobilisasi kekuatan kolektif komunitas dari berbagai suku atau etnisitas, dan profesi. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan program pelayanan publik berkualitas. Dengan pemanfaatan digitalisasi desa ini diharapkan terwujud pelayanan maksimal bagi masyarakat desa.

Kehadiran Desa Cerdas juga diperlukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan desa dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan keharmonisan masyarakat tingkat desa. 

"Siang ini disampaikan secara simbolis, sarana pendukung Desa Cerdas. Satu set komputer, printer, juga dana pendukung Rp20 juta tiap tahun, yang diberikan kepada desa-desa peserta Program Desa Cerdas," urainya.

Editor: Arianto 



Share:

LDWN 2023, Gus Halim: Desa Wisata Harus Tonjolkan Potensi Keunikan


Duta Nusantara Merdeka | Mataram 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta desa wisata harus menonjolkan potensi keunikan yang dimiliki agar dapat menarik perhatian wisatawan.

Fokus pada keunikan dapat membantu desa membangun citra yang kuat dan membedakan diri dari destinasi lain.

Hal itu Ia sampaikan saat memberikan penghargaan dan hadiah kepada desa yang masuk 15 besar dalam dua kategori Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023.

Penyerahan penghargaan dan hadiah dilaksanakan pada malam apresiasi pemenang LDWN 2023 di Mataram, Nusa Tenggara Baray (NTB) pada Jumat (24/11/2023) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan bahwa pelaksanaan LDWN 2023 ini meneruskan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022.

"Lomba ini bermanfaat untuk mengapresiasi upaya desa, dalam mengembangkan desa wisata, serta mempromosikan keunikan dan keindahan desa wisata, kepada khalayak lebih banyak. Ayo berwisata ke desa saja," kata Gus Halim.

Pada malam apresiasi pemenang LDWN ini, Gus Halim juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pendukung Desa Cerdas berupa satu set komputer, printer dan juga dana pendukung sebesar Rp20 juta setiap tahun kepada peserta program Desa Cerdas.

"Malam ini Desa Cerdas Fase I yaitu 5 desa dari Kabupaten Sumbawa siap menerima sarana ruang komunitas Digital Desa yang akan dikirim langsung dari gudang produksi ke desa-desa yang terpilih," kata Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

Gus Halim juga mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata. Diharapkan para kepala daerah semakin kuat berkomitmen kepada desa.

"Semoga para pemenang semakin berkualitas membangun wisata berkelanjutan. Semoga para kepala desa semakin bersemangat mendukung BUMDesa wisata," katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim berpesan agar desa harus membangun secara otentik, mendinamiskan kelembagaan dan budaya desa senantiasa adaptif terhadap lingkungan.

"Desa Wisata, pasti harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, keunikan budayanya, keunikan keseniannya, dan segala keunikan lainnya. Sektor wisata kini menjadi salah satu strategi utama desa untuk meningkatkan pendapatan warga, melindungi lingkungan dan juga menjaga kerukunan warga," urai Gus Halim.

Saat ini desa-desa wisata mencakup jenis wisata yang meriah. Di antaranya yakni wisata danau dan laut, pantai, pegunungan, hutan, sungai, air terjun, air panas, embung, kolam pemandian umum, taman, budaya, seni dan tradisi, sejarah dan religi, dan kuliner.

"Desa wisata harus mengedepankan wisata yang berkelanjutan dan mendukung SDGs Desa tujuan ke sembilan yakni Infastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam malam apresiasi ini, sejumlah bupati yang desanya masuk 15 besar pada dua kategori ini turut hadir untuk menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya masing-masing.

Diketahui LDWN 2023 diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak Agustus lalu telah usai pada Jumat (24/11/2023). 

Sedikitnya 30 desa masuk 15 besar di masing-masing kategori yakni kategori pertama desa dengan status IDM berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan kategori yang kedua adalah desa mandiri dan maju.

Adapun 30 desa yang masuk 15 besar masing-masing secara berurutan berdasarkan kategori yakni untuk kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal adalah Desa Waetuwo (Wajo), Desa Kiluan Negeri (Tanggamus), Desa Guci (Tegal), Desa Partungko Naginjang (Samosir), Desa Lukpanenteng (Banggai Kepulauan), Desa Labengki (Konawe Utara), Desa Melung (Banyumas), Desa Lifuleo (Kupang), Desa Golo Loni (Manggarai Timur), Desa Kalipelus (Pacitan), Desa Tanjung Lanjut (Muaro Jambi), Desa Bantayan (Aceh Utara), Desa Bangsri (Blora) dan Desa Iso (Maluku Tenggara).

Sedangkan untuk desa yang masuk 15 besar kategori desa mandiri dan maju yakni Desa Ketapanrame (Mojokerto), Desa Kaduela (Kuningan), Desa Panaikang (Sinjai), Desa Hendrosari (Gresik), Desa Jatimulyo (Kulonprogo), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kare (Madiun), Desa Dumaring (Berau), Desa Jangglengan (Sukoharjo), Desa Plajam (Jepara), Desa Tunggulrejo (Karanganyar), Desa Buku (Polewali), Desa Karang Kemiri (Banyumas), Desa Penarungan (Badung) dan Desa Puspamukti (Tasikmalaya).

Selain itu untuk desa wisata favorit pada kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal diraih oleh Desa Guci di Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk desa favorit pada kategori desa mandiri dan maju diraih oleh Desa Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto.

Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim Ajak Pemuka Agama dan Santri Berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pemuka agama dan para santri yang ada di desa memiliki peran signifikan dalam memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial dalam masyarakat. 

Maka dari itu, pemuka agama serta para santri harus selalu dilibatkan guna mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa.

"Tokoh Agama harusnya diposisikan sebagai figur yang ikut mendorong transparansi dam partisipasi pembangunan di desa," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat saat memberi arahan dalam Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa di Best Western Kemayoran, Rabu (22/11/2023).

Menurut Gus Halim, hampir semua desa menempatkan Tokoh Agama sebagai pelengkap. Padahal mereka inilah yang seharusnya memberi warna masyarakat.

"Faktor yang paling menggelisahkan. Karena Tokoh Agama tidak paham tentang Pembangunan Desa karena hanya urusi Ummat dan tempat ibadah, padahal ini penting," kata Gus Halim.

Jika ini dibiarkan, kata Gus Halim, akan terjadi marjinalisasi Agama padahal Indonesia Negara Pancasila yang ruh-nya adalah Agama.

Menurut Gus Halim, Training of Trainers Pelopor Pembangunan Desa ini adalah bagian dari upaya Kemendes untuk melibatkan semua kalangan kaum Agamawan lewat Pelopor Pembangunan Desa agar turut serta mengentaskan kemiskinan yang ada di desa.

Gus Halim berharap Pelopor Pembangunan Desa ini nantikan dipadukan dengan Tokoh Agama hingga Tokoh Adat yang berkolaborasi untuk menjadi bagian penting dari proses pembangunan.

"Saya ingin kader Pelopor Pembangunan Desa ini yang nantinya jadi Tokoh Agama bisa memposisikan diri dalam proses pembangunan desa," katanya.

Pelopor Pembangunan Desa nantinya akan bertugas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pada pencapaian 18 tujuan dalam SDGs Desa.

Menurutnya, SDGs Desa merupakan perencanaan Pembangunan Desa berbasis masalah dan kebutuhan dengan data yang valid dan update.

"Jika 18 Goals SDGs Deaa tertangani dengan bagus maka 84 persen pembangunan di Indonesia yang berbasis SDGs akan selesai dan itulah disebut Indonesia Emas 2045," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Mendes PDTT Bito Wikantosa, Staf Khusus Mendes Nasrun Annahar, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Yusra dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf.

Peserta ToT Pelopor Pembangunan Desa ini berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Red)


Share:

Sukses Negoisasi, Gus Halim: WB Sepakat Bantu Digitalisasi Desa Cerdas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan negosiasinya dengan perwakilan World Bank (WB) atau Bank Dunia telah mencapai kesepakatan hingga mendapatkan bantuan perangkat digitalisasi untuk Desa Cerdas.

Dalam kesepakatan ini, Bank Dunia akan membantu seluruh kebutuhan perlengkapan digitalisasi Desa Cerdas. Mulai dari seperangkat komputer yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet, layar proyektor hingga printer.

"Bersamaan dengan pertemuan saya dengan Bank Dunia, terus terang saya ngotot, kalau tidak ada barang yang diberikan ke desa, berupa komputer dan bantuan program, lebih baik kegiatan Desa Cerdas tidak dilanjutkan. Dan Alhamdulillah berhasil," ujar menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memberi pengarahan melalui video conference di sela-sela penyerahan bantuan secara simbolis personal computer dan printer untuk 235 Desa Cerdas Fase 1, Minggu (19/11/23).

Menurut Profesor Kehormatan UNESA ini, ada tiga elemen pendukung yang mengimplementasikan sebuah desa sebagai Desa Cerdas. Pertama, kapasitas kelembagaan pemerintah, selanjutnya kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. 

Ketiga elemen ini memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi kepala desa, pendamping desa, serta kader dan duta digital. Selain itu, ketiga elemen tersebut merupakan fondasi pengembangan Desa Cerdas secara berkelanjutan.

Gus Halim menambahkan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) juga menyediakan pendanaan Rp20 juta per tahun untuk kegiatan Ruang Komunitas Digital Desa, seperti mendanai pertemuan, inisiatif gerakan digitalisasi, hingga kebutuhan langganan internet secara berkala.

"Program Desa Cerdas membuka kesempatan bagi desa mengembangkan Ruang Komunitas Digital Desa. Ruang ini telah memiliki kelengkapan sarana, serta dapat melaksanakan kegiatan digitalisasi desa, menjadi revolusi tersembunyi desa, untuk menjalani transformasi digital bangsa Indonesia," ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Di samping itu, lanjut Gus Halim, Desa Cerdas juga erat kaitannya dengan kesiapan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan e-government desa. Sehingga dapat mengelola data-data pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi online di desa.

Gus Halim juga berharap, dengan kehadiran perangkat digital dan internet di setiap desa itu, rancangan pembangunan desa lebih terarah berdasarkan masalah dan kebutuhan warga. Jika data yang bersumber dari desa telah valid dan berbasis elektronik, maka akan memudahkan mencapai terwujudnya satu data nasional.

"Agar pelayanan kepada masyarakat cepat, semakin mudah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah data apapun yang ada di desa betul-betul bisa diidentifikasi dan dikelola sebaik-baiknya. Sehingga perencanaan pembangunan desa sesuai masalah yang dihadapi warga Desa," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga didampingi Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Sekretaris BPI Fince Decima Hasibuan, serta Kepala Pusdaing Helmiati.


Share:

Gus Halim Dorong Nomenklatur Daerah Tertinggal Jadi Afirmasi


Duta Nusantara Merdeka | Lebak
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengusulkan perubahan nomenklatur percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2024-2045 menuju Indonesia Emas.

Usulan perubahan ini berdasarkan hasil diskusi dengan perguruan tinggi, sehingga diharapkan muncul narasi positif.

"Akan sangat produktif dan konstruktif ketika nomenklatur percepatan pembangunan daerah tertinggal diubah menjadi percepatan pembangunan daerah afirmasi. Ini hasil diskusi dengan perguruan tinggi. Sehingga akan menjadi positif kontruksi bahasanya,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 di Lebak, Banten.

Peringatan PPD kali ini mengusung tema “Tumbuh Bersama, Merajut Harapan di Daerah Tertinggal” yang dilaksanakan selama 2 hari pada 16-17 November 2023 dengan berbagai kegiatan.

Gus Halim mengungkapkan alasan dipilihnya Kabupaten Lebak sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari PPD 2023 ini.

“Sengaja kita taruh di Lebak, karena Lebak dengan luas yang sangat luar biasa, berbatasan dengan Sukabumi dan Bogor. Jarak tempuh dari kota, sampai 4-5 jam. Tahun ini Alhamdulillah sudah lepas dari daerah tertinggal,” ujar Gus Halim.

Terlaksananya peringatan PPD di Lebak, ujar Gus Halim, tidak lepas berkat dukungan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan dan 62 kepala daerah yang dientaskan.

"Harapannya, pada tahun 2024, kita entaskan 25 daerah tertinggal," kata Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku akan mengupayakan arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Gus Halim.

“Banyak hal yang kita lakukan dan meningkatkan berbagai kemajuan di Provinsi Banten. Di mana desa adalah upaya kita melakukan percepatan pembangunan, karena ada istilah kalau desa selesai maka kita semua pada dasarnya selesai,” kata Al Muktabar.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Inspektur Jenderal Teguh, Plt Dirjen PPDT Rafdinal serta Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dan Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan.

Selain itu, Bupati Pandeglang, Wakil Bupati Nabire dan perwakilan 62 daerah tertinggal serta Bupati Lebak dan para perangkat daerah, para kepala desa dan tenaga pendamping peofesional desa se-Kabupaten Lebak.

Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim Buka Bimtek Duta Desa Digital


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menilai digitalisasi desa dewasa ini sudah menjadi kebutuhan. Duta Desa Digital mempunyai peran strategis dalam mempercepat inovasi pembangunan desa berbasis internet. 

“Dewasa ini penetrasi internet telah membuka babak baru bagi percepatan pembangunan desa. Maka keberadaan dari Duta Desa Digital menjadi sangat penting agar penetrasi internet bisa dimanfaatkan mengoptimalkan berbagai potensid desa,” ujar Abdul Halim Iskandar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Duta Desa Digital di Redtop Hotel Convention Center, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/11/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengajak seluruh peserta Duta Desa Digital agar bekerja secara totalitas dan mampu membuat inovasi seluas-luasnya pada lokus desa masing-masing. Menurutnya para Duta Desa Digital harus memanfaatkan sebaik-baiknya forum Bimtek untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka. "Karena tugas yang berat inilah, Saya berharap Bimtek ini betul-betul menjadi benteng penting dari persiapan yang matang untuk terjun di lapangan. Pada saat nanti sudah selesai dan pulang ke daerah atau desa masing-masing, untuk memulai tugas sebagai Duta Desa Digital," ujarnya.

Lebih rinci, Gus Halim menerangkan bahwa digitalisasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk mengoptimalkan potensi desa. Para pemangku kepentingan desa bisa mengaplikasikan digitalisasi dalam meningkatkan layanan publik maupun memberi nilai tambah pada produk komunitas industri level desa. “Seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa perlu memiliki keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan digitalisasi baik untuk layanan publik maupun peningkatan keterampilan penjualan, strategi bisnis, ekosistem dan praktik budaya kerja. Digitalisasi pelayanan masyarakat misalnya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi," ungkap Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Gus Halim melanjutkan, program Desa Digital dirancang dengan target dan tujuan menyeluruh. Salah satunya meminimalkan kesenjangan informasi di wilayah perdesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu dengan digitalisasi proses pengawasan dan evaluasi pembangunan desa bisa lebih mudah. "Desa harus betul-betul sudah bisa dilihat datanya secara real time, setiap saat. Kemarin dilihat, hari ini dilihat, harus ada perubahan," jelas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

"Misalnya, harus tahu bahwa kemarin ada yang melahirkan. Atau kemarin ada yang pindah desa. Paling tidak dalam seminggu," pungkas Gus Halim.

Pada agenda tersebut, Gus Halim didampingi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Ivanovich Agusta, dan Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Helmiati.

Editor: Arianto 

Share:

Komitmen Pembangunan: DPD RI dan Kemendes PDTT Setuju Percepatan Revisi UU Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas tentang RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Fachrul Razi dan Wakil Ketua Sylviana Murni dan Filep Wamafma itu disepakati bahwa DPD RI mendukung usulan Kemendes PDTT terkait perubahan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Rapat tersebut juga menyepakati percepatan pembahasan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan pertimbangkan substansi materi perubahan yang telah disusun DPD RI.

"Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT dalam perubahan UU Desa untuk mendorong masa jabatan kepala desa sembilan tahun dengan dua periode," kata Fachrul Razi saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Senin (13/11/2023). 

Poin kedua, memperjelas status perangkat desa. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan kepala desa dan dana purnabakti. Sedangkan poin keempat memperkuat peran BUMDesa.

Kelima, penegasan status desa adat. Dilanjutkan penyederhanaan pertanggungjawaban dana desa.

Ketujuh, pengaturan bagi desa yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan termiskin (3T).

"Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian berbasis potensi desa dengan mendorong alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga diharapkan desa menerima Rp5-10 miliar per desa," kata senator asal Aceh tersebut.

Selanjutnya, lanjut Fachrul Razi, Komite I dan Kemendes PDTT sepakat melibatkan DPR RI mensosialisasikan program pembangunan dan peningkatan ekonomi desa di daerah.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pokok usulan revisi di antaranya masa jabatan perangkat desa agar ditegaskan.

Selain itu dalam urusan bidang pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kepala desa diberi ruang kewenangan secara wajar untuk menilai kinerja perangkat desa dan melakukan evaluasi Raperdes APBDesa sesuai kondisi objektif desa.

"Revisi ini untuk keberpihakan pemerintah kepada desa, juga mempu menata agar desa menjadi mandiri sesuai arah pembangunan desa berkelanjutan," ujar Profesor Kehormatan UNESA Surabaya ini.

Kemendes, kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini bakal melanjutkan poin revisi lainnya yang diusulkan, yakni agar disusun platform pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, serta sistem informasi desa dan kawasan perdesaan, dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

"Kami ingin desa memiliki dan mencapai kemandirian, kata kuncinya adalah pembangunan dan pemberdayaan," kata Gus Halim.

Turut mendampingi Gus Halim dalam rapat kerja dengan DPD RI yakni Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PDP Sugito dan Direktur Pemanfaatan Dana Desa Luthfy Latief.


Share:

Kunci Kesuksesan Pembangunan Desa, Gus Halim: Berkat Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Desa


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan desa yang signifikan selama periode 2014-2023 tidak terlepas dari akurasi data, monitoring, dan implementasi yang cermat yang diterapkan oleh para pendamping desa. Data tersebut dihasilkan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap masalah dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Keberhasilan ini mencapai puncaknya dengan peningkatan jumlah Desa Mandiri sebanyak 11.282 desa, melonjak dari 174 desa pada awal tahun 2014 menjadi 11.456 desa pada tahun yang sama di 2023.

Prestasi luar biasa ini menjadikan data pembangunan desa saat ini jauh melampaui kondisi pada tahun 2014. Menurut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, hal ini menunjukkan bahwa peran tenaga pendamping profesional (TPP) memiliki dampak signifikan dalam menentukan implementasi kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023).  Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya peran TPP dalam pengembangan industri ekonomi lokal. Hal ini dianggap memiliki dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Rumusan APB Desa 2023 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Desa Sangat Tertinggal dan Desa Mandiri. Desa Sangat Tertinggal rata-rata hanya memiliki 18 jenis kegiatan pembangunan, sedangkan Desa Mandiri mencakup 39 jenis kegiatan pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan peran TPP harus meningkat seiring dengan peningkatan status pembangunan desa.

Gus Halim juga menggarisbawahi percepatan pengembangan transmigrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemendes PDTT. Pengembangan transmigrasi ini, yang berbasis kawasan, memerlukan peran badan usaha terutama dalam membangun infrastruktur kawasan, seperti sistem kelistrikan. Diharapkan pengembangan ini dapat memberikan dampak positif pada sektor ekonomi lokal, termasuk peternakan, perikanan, dan pertanian.

Saat ini, sebanyak tujuh kawasan transmigrasi telah masuk kategori Berdaya Saing, 12 kawasan masuk kategori Berkembang, dan 33 kawasan lainnya pada kategori Mandiri. Dengan adanya revitalisasi, rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi meningkat dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin.

Dengan pencapaian ini, Gus Halim memastikan bahwa pembangunan desa dan pengembangan transmigrasi akan terus menjadi fokus utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peran penting TPP dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi kunci utama kesuksesan dalam mewujudkan kemajuan ini.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim: Pentingnya Tenaga Pendamping Profesional dalam Pembangunan Desa


Duta Nusantara Merdeka | Semarang 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, atau akrab disapa Gus Halim, menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional tetap dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2024). Gus Halim menegaskan pentingnya keberadaan pendamping desa.

Gus Halim menekankan perlunya peningkatan kapasitas pendamping desa agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa. "Inilah pentingnya kita harus selalu melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa," ujar Gus Halim.

Ada hipotesa yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional tidak lagi dibutuhkan jika desa sudah mandiri. Namun, Gus Halim membantah anggapan tersebut. Menurutnya, ketika desa sudah mandiri, kompleksitas masalah pembangunan dan pemberdayaan desa justru meningkat. Oleh karena itu, peran pendamping desa tetap diperlukan.

"Posisi desa mandiri itu selevel dengan kabupaten hingga pusat dalam level data mikro," tegas Gus Halim, memberi penekanan pada pentingnya pendamping desa dalam mengatasi masalah-masalah yang semakin kompleks.

Dalam visinya, desa mandiri tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan sanitasi. Desa yang mandiri harus memusatkan perhatian pada pemberdayaan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

"Pemberdayaan desa dalam konteks pendidikan harus dinamis dan dibutuhkan oleh warga desa. Begitu juga pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pembangunan desa tetap dinamis. Melihat betapa pentingnya, maka kita terus mendorong adanya satu desa dengan satu pendamping," tambah Gus Halim.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 1.332 tenaga pendamping profesional yang berasal dari Purworejo, Blora, Brebes, Karanganyar, Kendal, Cilacap, Kudus, Pemalang, Demak, Klaten, Pati, Rembang, dan Semarang. Gus Halim mendukung penuh kegiatan ini dengan didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lutifyah Nurlaela, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Tengah Noor Kholis, Koordinator Provinsi Ahmad Hadi Imron, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah, serta perwakilan dari Kabupaten/Kota.

Pendamping desa tetap memiliki peran sentral dalam mencapai visi pembangunan dan pemberdayaan desa yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas mereka, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mencapai tingkat mandiri yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Gus Halim bersama tenaga pendamping profesional lainnya terus berkomitmen untuk memajukan desa-desa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Desa Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Data Sensu: Penghematan Negara Triliunan Rupiah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pentingnya memberikan kepercayaan kepada desa dalam pengelolaan data sensus. Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Jakarta, Mendes PDTT menyoroti manfaat signifikan yang dapat diperoleh melalui pendekatan ini.

Menurut Mendes PDTT, memberikan kepercayaan kepada desa dalam pendataan hingga pembaruan data dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah. Dalam pandangannya, jika desa diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola data sensus, termasuk pendampingan serius dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka terjadi penghematan signifikan. 

"Sensus yang dilakukan oleh desa dengan didampingi oleh BPS dapat memanfaatkan sebagian Dana Desa untuk pendataan tersebut. Keuntungan lainnya adalah pembaruan data akan lebih cepat, terutama jika dibangun sistem informasi data yang mudah diimplementasikan," ungkap Mendes PDTT.

Gus Halim, sapaan akrab Menteri Desa, juga menyoroti masalah tumpang tindih antar program pembangunan yang sering muncul. Salah satu akar permasalahan ini adalah kurangnya data yang akurat. "Masalah utama adalah data. Hingga saat ini, Pemerintah belum memiliki Satu Data yang valid," tegasnya.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Gus Halim mengemukakan pentingnya orkestrasi yang baik dalam pembangunan di Indonesia. Dengan orkestrasi yang efektif, kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdekatan dapat dikelola dengan baik, sehingga perbedaan dan tumpang tindih antar program dapat diminimalkan.

Mengenai Rakor pelaksanaan P3PD, Gus Halim menekankan urgensi kesepahaman dalam penanganan program yang beririsan. "Pola kerja dan pengawasan yang efektif akan membawa efisiensi dan efektivitas. Inilah kunci keberhasilan pembangunan yang efisien dan efektif," tambahnya.

Pendekatan ini memang menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, namun Gus Halim yakin bahwa jika desa dipercaya mengelola data sensus dan pembangunan secara keseluruhan, hal ini akan membawa dampak positif yang besar. Kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci dalam mengimplementasikan pendekatan ini, membuka jalan menuju pembangunan yang lebih efisien dan efektif di seluruh Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Puluhan Kades Pelajari Pembangunan Desa Jiuziwan di China


Duta Nusantara Merdeka | Huaqiao, Provinsi Anhui, China
Puluhan Kepala Desa (Kades) dari Indonesia melakukan Benchmarking Study di Desa Jiuziwan, Kecamatan Huaqiao, Provinsi Anhui, China. Mereka memperoleh wawasan mendalam tentang perencanaan pembangunan desa terpadu yang telah sukses diterapkan di China.

Danton Ginting Munthe, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang memimpin rombongan kepala desa, mengatakan bahwa kunjungan ke Desa Jiuziwan memberikan gambaran nyata tentang perencanaan pembangunan desa yang komprehensif. Tujuan utama kunjungan ini adalah agar Indonesia dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan inspirasi yang berharga untuk memajukan pembangunan desa di tanah air.

"Keberhasilan proyek revitalisasi Desa Jiuziwan merupakan contoh yang sangat baik untuk diadopsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat pada desa-desa kami," ungkap Danton.

Para kepala desa Indonesia sangat menghargai kerja keras dan solidaritas masyarakat Desa Jiuziwan dalam membangun lingkungan desa mereka. Desa Jiuziwan merupakan area pertanian yang mengalami revitalisasi pada tahun 2018 melalui Proyek Pembangunan Teluk Jiuzi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Anhui.

Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan keindahan dan keteraturan desa, serta memperjelas kepemilikan tanah dan bangunan. "Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan buruk masyarakat, seperti kurangnya disiplin dan kebersihan lingkungan," kata Kepala Desa Jiuziwan, Wang.

Pemerintah Provinsi Anhui dan para stakeholder terkait menghadapi kendala ini dengan memberikan insentif dan fasilitas kepada masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan Desa Jiuziwan. Proyek Pembangunan Teluk Jiuzi mencakup area seluas 6,67 kilometer persegi dengan investasi total mencapai 500 juta yuan. Proyek ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, penduduk desa, perusahaan, kolektif desa, dan modal sosial.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, hasil dari proyek Teluk Jiuzi mulai terlihat. Lingkungan ekologi dan pedesaan di Desa Jiuziwan telah mengalami transformasi total. Selain itu, proyek ini menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan petani lokal.

Desa Jiuziwan kini menjadi contoh sukses bagaimana proyek pembangunan desa yang terintegrasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Melalui proyek ini, hampir 200 penduduk setempat mendapatkan pekerjaan dan lebih dari 1.000 hektare lahan pertanian direvitalisasi. Pendapatan petani lokal meningkat secara langsung, mencapai lebih dari 2,1 juta Yuan.

Proyek Jiuziwan juga memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai sektor, proyek ini menjadi contoh sukses bagaimana menggali potensi masyarakat desa dan membangun kehidupan yang berdaya guna dan berdaya saing.

Dalam kunjungan ini, para kepala desa Indonesia juga didampingi oleh sejumlah pejabat pemerintah termasuk Direktur PSP dan PSKP Rosyid, Sesditjen PPDT Mety Susanti, serta Karo Humas Erlin Chaerlinatun, serta lima pendamping Benchmarking Study. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang erat antara Indonesia dan China dalam mengembangkan desa-desa yang berdaya saing di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Perkuat Kerja Sama Pembangunan Desa: 20 Kepala Desa Indonesia Berkunjung ke Desa Dongziguan di China


Duta Nusantara Merdeka | Hangzhou, China 
Sebanyak 20 Kepala Desa dari berbagai Provinsi di Indonesia berkunjung ke Desa Dongziguan di Fuyang, Kota Hangzhou, China. Kunjungan ini merupakan bagian dari Benchmarking Study yang dilaksanakan mulai 15-25 Oktober 2023. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia, Danton Ginting.

Tujuan utama kunjungan para kepala desa ini adalah mempelajari praktik-praktik pembangunan desa yang berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan oleh Desa Dongziguan. Dalam kunjungan tersebut, para kepala desa akan belajar tentang cara Desa Dongziguan menjaga warisan budaya dan berbagi pengalaman dengan komunitas desa di China. Desa ini memiliki sejarah lebih dari 1500 tahun dan kaya dengan warisan budaya serta situs sejarah China.

Salah satu aspek menarik dari Desa Dongziguan adalah keberadaan penulis terkenal, Yu Dafu, yang pernah beristirahat di desa ini selama beberapa bulan dan menciptakan novel berjudul "Dongziguan" yang menggambarkan adat istiadat setempat. 

Selain itu, desa ini memiliki dokter patah tulang terkenal, Zhang Shaofu, yang pernah berpraktik pengobatan di sini. Pengobatan unik yang ditawarkan oleh Zhang Shaofu menarik pasien dan keluarga dari seluruh negeri untuk datang ke Desa Dongziguan dengan perahu, menciptakan tradisi unik dalam pengobatan dan penyembuhan.

Desa Dongziguan juga mempertahankan hampir seratus bangunan kuno dari akhir Dinasti Qing dan awal perang saudara, termasuk rumah agung keluarga Xu, Aula Anya, Aula Long Pool, dan Kuil Yue Shi, Aula Chunhe, Gedung Aula Zhu Jia, dan banyak lainnya. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang tertarik dengan warisan budaya dan sejarah.

Kegiatan Benchmarking Study ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendes PDTT Republik Indonesia dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) China. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan perdesaan di kedua negara. Selama acara berlangsung, para delegasi memiliki kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan praktik terbaik dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan wilayah perdesaan.

Turut hadir dalam kunjungan ini adalah Direktur PSP & PSKP Rosyid, Sesditjen PPDT Mety Susanti, Karo Humas Erlin Chaerlinatun, serta lima pendamping Benchmarking Study. Kedatangan para kepala desa Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan China dalam mempromosikan pembangunan desa yang berkelanjutan serta membangun jaringan yang kuat antara komunitas desa di kedua negara.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Gus Halim Ajak Asosiasi Islam China Kerja Sama Lintas Agama dan Budaya


Duta Nusantara Merdeka |Beijing
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, mengadakan pertemuan penting dengan Wakil Presiden Asosiasi Islam China, Abdul Amin Jin Rubin, di Masjid Niujie, Beijing, China pada Senin (16/10/2023).

Dalam pertemuan ini, Gus Halim menekankan pentingnya kerja sama lintas agama dan budaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. "Kerja sama dengan basis budaya dan agama adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan antar umat beragama," kata Gus Halim, Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya.

Gus Halim mengucapkan rasa syukurnya karena ajakan kerja sama ini disambut baik oleh Abdul Amin Jin Rubin. "Asosiasi Islam China menyambut baik ajakan kolaborasi ini untuk percepatan pembangunan dengan mengadopsi kesuksesan yang telah dicapai, dengan tetap memperhatikan akar budaya Indonesia," tambah Gus Halim.

Dalam dialog mereka, Gus Halim juga menanyakan mengenai hubungan Asosiasi Islam China dengan umat Muslim di Uighur. Abdul Amin Jin Rubin menjelaskan bahwa Asosiasi Islam China berkomitmen untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi lintas agama di seluruh wilayah, termasuk Uighur.

Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun, umat muslim di China telah hidup berdampingan dengan berbagai etnis, termasuk etnis mayoritas Han. Muslim China datang dari berbagai kelompok etnis, ada Uighur, Hui, Kazakh, dan lainnya.

"Di China, hak kebebasan beragama ditegakkan dan dilindungi oleh konstitusi. Negara ini memiliki 75.000 masjid dan 57.000 imam," jelas Abdul Amin Jin Rubin. Organisasi ini telah memiliki 700 kantor di seluruh penjuru China dan memiliki 10 institut Islam untuk pendidikan para calon ulama. Pendidikan ini didukung oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Asosiasi Islam China.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Luthfiyah Nurlaela, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun, Kabag Protokol Tunggak Santosa, Ayu Primarini, dan Ahmad Jauhar Fikri.

Dalam suasana yang penuh kerukunan dan kebersamaan, Gus Halim dan Abdul Amin Jin Rubin sepakat untuk terus memperdalam kerja sama lintas agama dan budaya demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dan China. Kesepakatan ini mencerminkan semangat harmoni sosial dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh kedua negara.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Fokus Kerjasama Indonesia-China, Gus Halim Pimpin Benchmarking Study di China


Duta Nusantara Merdeka | Beijing
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Indonesia, Abdul Halim Iskandar, menggelar pidato inspiratif dalam pembukaan Benchmarking Study di Beijing, China. Dalam pidatonya, Gus Halim menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah desa dan daerah tertinggal.

Gus Halim, yang merupakan Profesor Kehormatan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), memaparkan keyakinannya bahwa Indonesia dan China memiliki banyak kesamaan dalam hal pembangunan pedesaan. Menurutnya, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara dapat memperkuat upaya pembangunan kedua negara tersebut.

"Setiap negara memiliki ciri khas pembangunan masing-masing, tapi ada kesamaan dalam membangun desa. Indonesia dan China memiliki persamaan dalam peradaban dan jumlah penduduk yang besar," ungkap Gus Halim dalam acara Benchmarking Study di Ruang Rapat Gedung B, Hotel ACFTU-Beijing, Minggu (15/10/2023).

Dalam sambutannya, Gus Halim memberikan apresiasi kepada Pemerintah China atas keramahtamahan mereka. Dia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kepala desa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Gus Halim menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam pembangunan desa dan mengajak para kepala desa untuk memperdalam pengetahuan mereka dalam hal ini.

"Tentu kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat ini. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh kepala desa dalam mempercepat pembangunan desa, termasuk manajemen keuangan yang efektif. Pengelolaan anggaran adalah kunci penting dalam setiap pembangunan, termasuk di tingkat desa," jelas Gus Halim.

Gus Halim juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian dan perdesaan antara Indonesia dan China. Kegiatan Benchmarking Study ini, yang berlangsung dari 15 hingga 25 Oktober 2023, melibatkan 20 kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka berkesempatan untuk saling bertukar gagasan dan pengalaman dengan desa-desa di China.

Benchmarking Study ini adalah hasil kerja sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) China. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan perdesaan di kedua negara.

Selama kegiatan berlangsung, diharapkan para delegasi dapat saling bertukar pengetahuan dan praktik terbaik untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan wilayah perdesaan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah China, seperti Yan Shi, Presiden Institut Manajemen dan Administrasi MARA, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama internasional ini.

Yan Shi menyampaikan apresiasi atas peluang kerja sama ini dan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman terbaik kepada para peserta. Dia berharap bahwa para kepala desa yang menjadi peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat kembali ke Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ni Hongxing, Inspektur Utama Departemen Kerjasama Internasional, MARA, menjelaskan bahwa China sedang fokus meningkatkan kerja sama internasional di bidang pembangunan perdesaan dan pertanian. "Dengan kolaborasi seperti Benchmarking Study ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dan mencapai kemajuan dalam upaya pembangunan wilayah perdesaan," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 

Share:

Wamen Kunjungi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Ambon


Duta Nusantara Merdeka | Ambon
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, melaksanakan kunjungan resmi ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Ambon, Maluku, Kamis (12/10). Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya sejak pembangunan Balai Ambon tahun 2019 lalu.

Selama kunjungannya, Wamen Paiman meninjau seluruh fasilitas di Balai Ambon, termasuk kantor, asrama, mushala, rumah dinas, gedung pelatihan, dan lahan perkebunan yang digunakan untuk keperluan pelatihan. Balai ini dibangun dengan tujuan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, terutama di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Wamen Paiman menyatakan bahwa Balai ini memiliki potensi besar untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat desa, seperti pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), keterampilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelatihan-pelatihan lainnya. Menurutnya, masyarakat desa dan warga sekitar dapat memanfaatkan Balai ini untuk mengembangkan potensi yang ada di lingkungan mereka.

"Pelatihan yang diberikan di Balai ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM di desa-desa. Dengan adanya dana desa dan peningkatan serius dalam pembangunan kualitas SDM, desa-desa kita akan lebih cepat mengejar ketertinggalannya," ujar Wamen Paiman.

Wamen Paiman juga mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif, perekonomian desa dapat didorong dengan lebih baik. Ia berharap BUMDesa terus memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka untuk mencapai kemajuan ekonomi.

Saat bertemu dengan para pegawai Balai Ambon yang dipimpin oleh Kepala BPPMDDTT Ambon, Iman Sugiman, Wamen Paiman menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi mereka. Meskipun berada di daerah terpencil, semangat para pegawai dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sangat diapresiasi.

Kunjungan ini menandai komitmen pemerintah dalam mengembangkan potensi desa dan daerah tertinggal, serta memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan upaya ini, diharapkan desa-desa di Maluku dan Maluku Utara dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, mendekatkan kesenjangan pembangunan, dan memberi harapan baru bagi warga desa.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Gus Halim Ajak Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Berkolaborasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023), Gus Halim mengajak Pemda untuk berkolaborasi dan bersinergi.

Menurut Gus Halim, kolaborasi antara Kementerian Mendes PDTT dengan pemerintah daerah harus didasarkan pada agenda yang serupa dan fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa. Hal ini terbukti dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp124 triliun pada tahun 2023, yang sebanyak Rp47 triliun atau 38 persen berasal dari kabupaten/kota dan Rp4 triliun atau 3 persen berasal dari provinsi.

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada masa kini, melainkan juga memiliki proyeksi hingga tahun 2030 dengan tujuan memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Gus Halim optimistis tentang pencapaian target SDGs pada tahun 2030 di Indonesia, karena telah merinci target tersebut hingga ke level desa.

Pada periode 2031 hingga 2045, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan difokuskan untuk memperkuat posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045. Targetnya adalah mencapai 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maju, menghapus daerah tertinggal, dan mencapai 100 persen kawasan transmigrasi yang memiliki daya saing.

Gus Halim menekankan bahwa sinergitas ini harus terwujud melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dihadiri oleh para kepala Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi dari provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. 

Gus Halim didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa (PEID) Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Produk Kecamatan, Transmigrasi, dan Desa Terpencil (PPKTrans) Danton Ginting, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyiapan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Rafdinal.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Bertemu Gus Halim, Delegasi Rwanda Puji Keberhasilan BUMDesa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Delegasi Pemerintah Republik Rwanda mengunjungi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim di Jakarta, Senin (9/10/2023). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Kabera Godfrey, salah satu delegasi Pemerintah Republik Rwanda, mengungkapkan minat mereka terhadap konsep BUMDesa Indonesia. Mereka tertarik untuk memahami bagaimana BUMDesa dapat meningkatkan keberhasilan ekonomi dan aktivitas sosial di tingkat keluarga, serta mendukung investasi yang berdampak positif pada masyarakat desa.

Gus Halim menjelaskan bahwa BUMDesa di Indonesia memiliki dua model utama. Pertama, BUMDesa berperan sebagai pengelola produsen, memanfaatkan potensi desa untuk menghasilkan produk lokal. Kedua, BUMDesa bertindak sebagai pengelola yang mengkonsolidasikan berbagai kegiatan ekonomi warga. Namun, ia menekankan bahwa prinsip utama BUMDesa adalah tidak menghambat usaha warga yang sudah berjalan.

"BUMDesa harus mendukung produksi lokal warga, bukan menggantikannya. Jika BUMDesa mengganggu usaha warga, itu tidak diperbolehkan," tegas Gus Halim.

Pemerintah Republik Rwanda melihat BUMDesa sebagai cara efektif untuk memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan penghasilan masyarakatnya. Mereka memuji prinsip-prinsip BUMDesa Indonesia yang fokus pada kesejahteraan warga dan berencana menerapkan konsep serupa di negara mereka.

Audiensi ini dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Bito Wikantosa, serta Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo dari pihak Indonesia. Delegasi Pemerintah Republik Rwanda yang hadir meliputi Kabera Godfrey, Ngendahimana Pascal, dan Uwimana Japhet.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari SPARK Microganst, termasuk Nsabimana Gilbert, Mugwaneza Rachel, Mugeni Liliane, dan Harshil Haren Parekh, yang turut aktif dalam diskusi mengenai implementasi konsep BUMDesa.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 





Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini