Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan

Mendes PDTT Ambil Sumpah PNS Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengambil sumpah calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Kemendes PDTT di Balai Makarti Muktitama kantor Kemendes PDTT, Selasa (31/1/2022).
Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Gus Halim ini berpesan agar seluruh PNS yang baru saja diambil sumpahnya agar senantiasa mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara melalui Kemendes PDTT.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan senantiasa berharap langkah-langkah ke depan menjadi semakin bermakna bagi kepentingan, kemanfaatan diri sendiri, keluarga dan tentu kepada masyarakat, bangsa dan  negara,” ujarnya.

Gus Halim mengatakan, menjadi PNS adalah sebuah fase yang  menjadi harapan sebagian besar generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, Ia mengingatkan untuk selalu bersyukur dan menghayati pengambilan sumpah ini sebagai titik awal abdi negara.

“Mudah-mudahan dalam  momentum yang luar biasa ini memberikan makna yang mendalam bagi sebuah tahapan perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Setelah prosesi pengambilan sumpah selesai, Gus Halim yang  didampingi Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid kemudian berbincang-bincang dengan seluruh PNS yang baru saja diambil sumpah tersebut.
Turut hadir dalam pengambilan sumpah PNS ini yakni pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades adalah Jalan Tengah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyatakan usulan masa jabatan kepala desa (Kades) hingga 9 tahun adalah jalan tengah. Usulan ini mengakomodasi usulan dari kepala desa sekaligus tidak mengubah batas maksimal jabatan seorang kepala desa yang termaktub dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

“Jadi kalau mau jernih usulan perpanjangan periodesasi jabatan kepala desa ini merupakan jalan tengah dari aspirasi para kepala desa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tetapi tetap dalam koridor yang dimungkinkan oleh UU Desa terkait batas maksimal jabatan seorang kades,” ujar Gus Halim, di Jakarta, (27/1/2023). 

Gus Halim menjelaskan usulan perpanjangan masa jabatan Kades merupakan aspirasi dari banyak kepala desa di Indonesia. Menurutnya aspirasi tersebut masuk akal mengingat alasan utama yang diajukan oleh kepala desa adalah untuk menjaga stabilitas dari pembangunan desa. “Pada saat kunjungan kerja di berbagai daerah dan desa, muncul aspirasi bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa, para kepala desa membutuhkan waktu tambahan jabatan karena masa enam tahun dinilai tidak efektif,” katanya.

Para kepala desa, kata Gus Halim memberikan ilustrasi jika masa enam tahun tersebut 1-2 tahun awal masa menjabat adalah masa konsolidasi. 1 tahun terakhir masa menjabat, kepala desa sudah disibukkan dengan persiapan pemilihan. “Maka dengan 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, tersisa 3 tahun efektif untuk fokus membangun desa,” katanya. 

Ilustrasi tersebut, kata Gus Halim cukup beralasan. Berdasarkan pengamatan dan laporan banyak kalangan mayoritas kepala desa memang membutuhkan waktu lama dalam melakukan konsolidasi karena besarnya ekses negative Pilkades. “Persaingan dalam Pilkades ini rumit karena ada unsur nama baik keluarga besar, gengsi sosial, hingga kehormatan diri. Ironisnya persaingan ini terjadi antara sesama kerabat sehingga butuh waktu lama untuk mendamaikan. Nah wajar jika di masa awal jabatan kepala desa mereka sibuk untuk mengkonsolidasikan para warga. Kalau ngak begitu pembangunan tidak akan bisa berjalan baik,” katanya. 

Aspirasi para kepala desa tersebut, lanjut Gus Halim mengkristal dan menjadi rekomendasi Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Semarang tanggal 3-6 Juni 2022. Rekomendasi rakernas disampaikan juga disampaikan kepada dirinya pada tanggal 21 September 2022. “Para anggota PAPDESI juga sempat melakukan aksi damai di DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menegaskan meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun selama tiga periode,” katanya. 

Kendati demikian, kata Gus Halim dengan mempertimbangkan pembatasan kekuasaan dalam demokrasi desa, kaderisasi kepemimpinan di desa; serta potensi terjadinya abuse of power maka pihaknya mengusulkan perpanjangan hanya dilakukan pada periodesasi bukan pada masa jabatan. Di UU Desa jelas masa jabatan kepala desa maksimal 18 tahun yang terbagi dalam tiga periode masing-masing selama enam tahun. 

Terlepas dari itu semua, lanjut Gus Halim, pihaknya tetap tegak lurus dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi jika masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Terkait aspirasi perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun 2 periode, Gus Halim mempersilahkan untuk dibahas di DPR. “Kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, saya memfasilitasi. Menteri tidak boleh bersikap sebelum presiden bersikap, kita akan mengikuti arahan presiden, tetapi saya fasilitasi diskusi-diskusi,” tandas Gus Halim. (Arianto)

Share:

Mendes PDTT: Kebutuhan Revisi UU Desa Juga Untuk Kesejahteraan Perangkat Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan kebutuhan akan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak saja untuk periodesasi masa jabatan kades saja. Tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.

"Jadi perangkat Desa itu statusnya tidak jelas, P3K bukan, ASN bukan. Sehingga gaji perangkat desa atau yang disebut dengan siltap atau penghasilan tetap itu hampir semua tidak diterima setiap bulan, itu juga perlu diakomodasi" jelas Pria yang akrab disapa Gus Halim dalam acara Talk Show 'Sapa Indonesia' di Kompas TV, pada Kamis (26/1/2023).

Menurut Gus Halim, selain kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, juga perlu diatur pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Itu semua bertujuan untuk menunjang kemajuan desa yang sedemikian pesat.

Sehingga lanjut Gus Halim, dalam revisi itu tidak hanya membantu meringankan ketegangan pascapilkades, namun juga memperjelas keluhan selama ini muncul terkait gaji dan status perangkat Desa.

"Dengan kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang itu maka terpikirlah untuk melakukan penataan secara lebih holistik dan lebih spesifik terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,"jelas Gus Halim.

“Permasalahan seperti ini yang menjadikan revisi UU Desa segera dilakukan. Agar hasilnya dapat menjamin akomodasi, keluhan dan kebutuhan perangkat Desa pada umumnya,”ujar Gus Halim.

Senada dengan Gus Halim, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan kebutuhan merevisi UU Desa tidak boleh hanya sekedar mengatur penambahan periodesasi masa jabatan kades. Pasalnya fokus dan lokus pembangunan Indonesia saat ini sedang menuju kepada level yang paling kecil, yaitu Desa. Oleh karena itu, revisi tersebut juga harus mengatur secara holistik tentang desa.

"Artinya sekarang, proses pembangunan sedang menuju pada level yang paling kecil konsetrasinya (desa), nah ini kah harus diantisipasi,”ujar Ahmad Doli

“Perlu dilakukan (revisi UU Desa) untuk bisa mengantisipasi desa untuk menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia,” Pungkasnya. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Wacana Perpanjangan Periodesasi Kades Muncul dari Arus Bawah


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan awal mula wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu muncul dari arus dinamika di masyarakat.

Gus Halim menceritakan bahwa jika dirunut ke belakang, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu memang cukup panjang, yakni pada akhir 2021. Dalam periode waktu tersebut ada diskusi-diskusi di desa yang dimulai dari kegelisahan atas kondisi desa pasca Pilkades.

“Nah, dalam konteks Pilkades sebagaimana juga kita maklumi, pasca Pilkades itu ketegangannya agak lama selesainya. Kenapa? karena calon yang menang maupun yang kalah, tim sukses yang menang maupun yang kalah bergaul terus setiap hari, ketemu terus. Ada yang syukuran, yang sini tersinggung, agak kecewa,” ujar Gus Halim dalam Talk Show Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (26/1/2023).

“Beda dengan bupati. Kalau bupati kan setelah menang atau kalah tidak ketemu lagi dengan warganya. Paling sebulan, dua bulan bahkan setengah tahun atau setelah pelantikan baru ketemu lagi. Nah dari situ sebenarnya diskusinya,” sambung Gus Halim.

Gus Halim menjelaskan, kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang tersebut kemudian dicarikan solusi dengan melakukan penataan secara lebih holistik dan spesifik untuk kesinambungan pembangunan desa.

Oleh sebab itu, berdasar fakta lapangan serta kajian dengan para pakar dari akademisi, muncul kesimpulan bahwa efek negatif konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika masa jabatan kades ditambah. 

“Nah, dinamikanya menjadi putus, sekedar diatur lebih bagus, lebih akomodatif di dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dalam bentuk review atau revisi. Inilah kemudian yang termasuk di dalamnya bicara tentang masa jabatan kepala desa,” ungkapnya.

Kemudian ada satu asosiasi bernama PAPDESI yang melaksanakan Rakernas pada 3-6 Juni 2022 dan merekomendasikan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, salah satu hasil rekomendasi PAPDESI tersebut bergulir dan kemudian mencuat di publik.

“Dan (isu) itu mulai bergulir, agak mengkristal kemudian agak mencuat itu adalah memang salah satu rekomendasi dari Rakernas PAPDESI yang dilaksanakan di Semarang. Jadi itu ceritanya, awal muasalnya,” ungkap Gus Halim.

Sebenarnya lanjut Gus Halim, terdapat sejumlah poin penting revisi UU Desa tersebut selain penambahan masa jabatan kades. Diantaranya terkait kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, status perangkat desa yang masih belum jelas hingga pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. itu semua bertujuan untuk menunjang kemajuan desa yang sedemikian pesat.

“Jadi revisi totalitas itu asalnya makro, kemudian yang seksi kan urusan peningkatan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi malah awalnya 10 tahun, bukan 9 tahun. Nah, saya mendampingi diskusi-diskusi itu saya bilang kalau 10 tahun berarti kalau 2 periode 20 tahun ini agak krusial, nanti bisa berhadapan dengan warga masyarakat karena hari ini undang-undang hanya 18 tahun,” tambah Gus Halim.

Untuk sementara ini, lanjut Gus Halim, kalimat terakhir yang disampaikan Presiden Jokowi adalah masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 periode. Terkait aspirasi perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun 2 periode, Gus Halim mempersilahkan untuk dibahas di DPR.

“Kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, saya memfasilitasi. Menteri tidak boleh bersikap sebelum presiden bersikap, kita akan mengikuti arahan presiden, tetapi saya fasilitasi diskusi-diskusi,” tandas Gus Halim. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Jangan Sampai Nilai-nilai Luhur Desa Luntur Akibat Konflik Pilkades


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan konflik polarisasi masyarakat pascapilkades berpotensi melunturkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas desa.

Perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun untuk mereduksi efek konflik pasca pilkades agar nilai kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong tetap terjaga di desa.

“Padahal asas rekognisi kekeluargaan kebersamaan gotong royong semua adalah nilai nilai luhur desa yang harus betul dipertahankan. Jangan sampai kemudian hanya karena karena persaingan pilkades yang seharusnya bisa dikondisikan melunturkan nilai nilai tersebut,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam acara Catatan Demokrasi yang disiarkan secara live di tvOne, Senin (24/1/2023).

Menurut Gus Halim konflik pascapilkades hampir terjadi di seluruh desa. Dibeberapa daerah, konflik tersebut terus berlarut-larut hingga berdampak pembangunan desa tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai. 

Oleh sebab itu, berdasar fakta lapangan serta kajian dengan para pakar dari akademisi, Gus Halim menyimpulkan bahwa efek negatif konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika masa jabatan kades ditambah.

“Solusi nya bagaimana supaya proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar bagus kondusif tapi efek pilkades bisa terselesaikan dengan baik,” kata Gus Halim

Senada dengan Gus Halim, pengamat politik Boni Hargens mengungkapkan pelaksanaan kekuasaan di desa itu berbeda dengan tingkat kabupaten ataupun provinsi. Menurutnya, karena desa mempunyai skup yang kecil, maka masyarakat saling mengenal. Sehingga perbedaan pilihan dalam pilkades dapat melahirkan kebencian yang sifatnya personal. 

“Dan kalau sudah personal maka tidak akan mudah membangun konsesnsus. Kalau konsensus tidak ada bagaimana kebijakan pembangunan di jalankan,”ujar Boni.

Turut hadir menjadi narasumber dalam acara diskusi ini antara lain politisi PDI Perjuangan, Aria Bima; politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah; pengamat politik, Boni Hargens; dan pakar hukum Tata Negara, Feri Amsari. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Revisi UU Desa Tak Sekedar Periodesasi Jabatan Kades


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan sejumlah poin penting revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Poin penting yang dipaparkan itu selain mengenai masa jabatan kepala desa (Kades) yang bakal ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

Pertimbangan dalam wacana revisi UU Desa itu antara lain mengenai kesejahteraan kepala desa. Selain itu juga tentang pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa yang hingga saat ini belum diatur secara jelas. Keberadaan perangkat desa yang statusnya tidak jelas juga bagian penting dalam revisi UU Desa.

“Banyak masalah yang harus dibenahi, pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Ini yang kecil-kecil saja, belum bicara dana desa yang dinaikkan, tentang pertanggungjawaban dan seterusnya,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam acara Catatan Demokrasi di tvOne, Senin (24/1/2023).

Gus Halim mengakui bahwa beberapa poin penting seolah luput dari sorotan publik karena terjebak pada penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode.

Padahal di sisi lain desa sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Revisi UU Desa itu dalam rangka memperkuat peran desa setelah sembilan tahun terbukti mampu mengelola dana desa hingga Rp648 triliun sejak dana desa digulirkan oleh pemerintah pusat.

Gus Halim mengungkapkan bahwa saat ini dana desa terbukti mampu memberikan dukungan yang bagus bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Itu karena kepiawaian dan kemampuan kepala desa beserta perangkat desa dengan segala kondisi yang dihadapi berhasil meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM)," lanjutnya. 

Berdasar data Indeks Desa Membangun sejak dana desa digelontorkan, jumlah Desa Mandiri meningkat dari 174 menjadi 6.238 Desa Mandiri.

Sedangkan Desa Maju menjadi 20.249 dari yang sebelumnya 3.068 Desa Maju, bahkan melebihi target RPJMN 2024 yang dipatok 5.000, tapi hari ini sudah 6.000.

“Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pemerintahan desa dengan kondisi yang sebegitu banyak dinamika, itu ternyata berhasil dengan baik dan infrastruktur desa juga luar biasa saat ini setelah digulirkan dana desa,” kata Gus Halim.

Setelah sembilan tahun UU Desa berjalan, banyak dinamika yang dipandang perlu untuk segera dicarikan solusinya. Di antaranya terkait pola hubungan kepala desa dengan perangkat desa, serta pemanfaatan dana desa di mana ada yang menginginkan diberikan kewenangan penuh kepada desa untuk melakukan improvisasi.

“Kemudian kesejahteraan kepala desa yang meminta dana operasional. Alhamdulillah diloloskan oleh bapak Presiden pada 2023 ini, kemudian pertanggung jawaban penggunaan dana desa yang diharapkan lebih simpel,” pungkas.

Gus Halim menambahkan, Kemendes PDTT sudah meminta bantuan dan pendampingan dari BPKP agar tiga persen dari pemanfaatan ini tidak dibuat ad-cost pertanggungjawabannya.

"Tetapi dibuatlah lumpsum, karena ini operasional pemerintah desa," tegasnya.

Turut hadir menjadi narasumber dalam acara diskusi ini antara lain politisi PDI Perjuangan, Aria Bima; politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah; pengamat politik, Boni Hargens; dan pakar hukum Tata Negara, Feri Amsari. (Arianto)

Share:

PPDI Keluhkan Masalah Kesejahteraan ke Gus Halim


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Moh Tahril beserta rombongan di ruang kerjanya pada Selasa (24/1/2022).

Dalam audiensi tersebut, PP PPDI menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dialami perangkat desa se-Indonesia di lapangan. 

“Perlu Gus Menteri ketahui bahwa ada beberapa hal yang terjadi di daerah terkait dengan perangkat desa. Jadi kami datang ke sini berharap Gus Menteri untuk bisa membantu kami,” ungkap Tahril.

Tahril menjelaskan permasalahan pertama adalah tentang pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang. Adapun permasalahan yang kedua adalah tentang status hukum perangkat desa dan permasalahan yang ketiga adalah tentang kesejahteraan perangkat desa, dalam hal ini adalah penghasilan tetap (siltap).

Menanggapi hal tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, jika dilihat dari posisi regulasi, perangkat desa adalah anaknya Kemendagri. Namun begitu, Ia tetap mendukung perjuangan yang dilakukan oleh perangkat desa.

“Kalau posisi pasti Kemendagri, regulasinya begitu. Tapi tidak berarti kemudian saya secara pribadi, walaupun dengan membawa institusi untuk tidak ikut ambil bagian di dalam mendukung perjuangan para perangkat desa," ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Oleh sebab itu, Gus Halim akan mengkomunikasikannya dengan Mendagri beserta telaah detailnya agar permasalahan tersebut segera ditindak lanjuti.

“Misalnya soal status dan keterlambatan (penghasilan perangkat desa), itu kita bicara serius dengan Pak Mendagri. Karena (permasalahan) itu sudah lama dan kita pantau betul. Bahkan dalam konteks ini kita sudah punya Sapa Desa, itu juga ikut memantau. Memantau dalam rangka untuk bisa memberikan informasi ke Pak Mendagri,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menurut Gus Halim, Kemendes PDTT dan Kemendagri telah membagi tugas dalam urusan desa. Setiap kementerian punya tugas utama yang harus dilakukan. Tetapi dalam beberapa hal bisa saling mendukung, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, tambah Gus Halim, soal regulasi, tugas pokok dan fungsi pada konteks ini Kemendes PDTT sifatnya supporting penuh.

“Saya tidak janji bisa menyelesaikan, tapi saya akan support total konsepnya sampai pada telaah detailnya. Karena kalau dari sisi tusinya tidak di sini tapi di Kemendagri, itu pasti. Kalau  soal regulasi keuangan,  siltapnya, itu di Kemenkeu. Tapi kita sudah terbiasa koordinasi dengan kedua institusi itu karena memang keputusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu ada di Kemendes PDTT,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Share:

Jadi Penentu Masa Depan Bangsa, Gus Halim: Stop Kekerasan Anak


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala tindak kekerasan.

Sebagai cikal bakal penentu masa depan bangsa, anak harus selalu dilindungi dan dijaga agar dapat tumbuh kembang secara optimal.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga mengajak semua pihak untuk turut mensukseskan gerakan perlindungan anak yang di gagas Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Menurutnya perlindungan anak sama pentingnya dengan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi salah satu tujuan dalam SDGs Desa.

"Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Perempuan ibu-ibu adalah pejuang pejuang yang menentukan kualitas hidup masyarakat dan bangsa kita ke depan," kata Gus Halim di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/1/2023).

"Kita akhiri seluruh kekerasan pada perempuan. Kita akhiri seluruh kekerasan pada anak. Stop kekerasan pada perempuan dan anak," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemberitaan tentang kejahatan terhadap anak masih marak terjadi salah satunya berupa kekerasan seksual. 

Menurut Gus Halim hal tersebut harus segera diatasi, di antaranya melalui penguatan regulasi sehingga anak-anak bisa tumbuh nyaman dan aman.

"Kita semua setiap hari disajikan berita-berita yang sangat mengiris hati kita terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Oleh karena itu hari ini di Jawa Timur kita serukan dan gerakkan untuk stop kekerasan pada perempuan dan anak," tegas Gus Halim.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat laporan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 sebanyak 11.057. Angka tersebut naik menjadi 11.278 pada tahun 2020. 

Berikutnya tahun 2021 ada 14.517 dan tahun 2022 tercatat sebanyak 11.012 kasus kekerasan anak. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan sebelumnya, namun kejadian pada anak akhir-akhir ini menjadi sangat memperhatinkan. 

Sementara itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah dilandasi oleh rumusan yang termaktub dalam SDGs Desa dan diaplikasikan di level desa. 

Keberpihakan kepada perempuan juga ditegaskan langsung pada tujuan kelima yakni keterlibatan perempuan desa. (Lak/Tha)

Share:

Gus Halim: RPL Desa Tidak Boleh Jadi Lahan Stempel Ijazah Sarjana


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan proses akademik RPL Desa harus dengan kendali mutu ketat agar kualitas nya tak kalah dengan sarjana reguler lainnya. Oleh sebab itu, RPL Desa tak boleh jadi lahan untuk mendapatkan stempel ijazah sarjana strata 1. 

"Sementara RPL Desa jangan dengan Perguruan Tinggi Swasta dulu. Ini pertaruhan kualifikasinya. Jangan sampai RPL Desa jadi atribut stempel hanya untuk mendapat ijazah. Kalau RPL Desa dengan Perguruan Tinggi Negeri sudah jalan katakan 2 angkatan kemudian kendali mutu sudah menemukan pola komunikasi yang bagus, nanti dinaungi Kemendes lalu saya akan memberikan ruang RPL Desa ke Perguruan Tinggi Swasta," tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat FGD Tindak Lanjut Pelaksanaan RPL Desa di Surabaya, Kamis (19/1/2023).

Gus Halim memastikan tujuan RPL Desa adalah peningkatan SDM. Sehingga segala proses rekrutmen hingga pelaksanaannya dijalankan secara sistematis, salah satunya dengan dipilihnya Perguruan Tinggi Negeri dengan kualifikasi yang tepat.

"Sampai kapanpun RPL Desa tidak boleh jadi lahan untuk stempel ijazah S1 yang penting dapat gelar sarjana. Ini sudah kita hindari sejak awal," sambung Gus Halim.

Selain itu, Gus Halim menegaskan bahwa RPL Desa bukan hanya program sesaat. Menurutnya RPL Desa merupakan investasi jangka panjang yang akan terus ia kawal meskipun kabatannya sebagai Mendes PDTT telah berakhir.

"RPL Desa ini bukan sekedar sebuah program jangka pendek tapi sebuah program yang sifatnya memiliki kekuatan investasi sangat tinggi untuk jangka yang cukup panjang," tegasnya.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT berkomitmen untuk terus mendampingi peserta RPL Desa hingga tuntas serta berkelanjutan. Salah satunya terkait penyelesaian tugas akhir. Gus Halim telah menugaskan seluruh jajarannya untuk memberikan pendampingan secara serius hingga menyiapkan data yang dibutuhkan.

Diketahui, saat ini RPL Desa telah masuk semester ketiga. Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, salah satunya melalui penulisan skripsi.

"Kemendes akan melakukan pendampingan untuk tugas akhir mahasiswa RPL Desa. Ini wujud komitmen kami agar pilot projek RPL Desa yang mendapat dukungan penuh dari Bojonegoro ini bisa benar-benar terlaksana sampai akhir," tutup Gus Halim. (Arianto)
 
Share:

Gagas Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim Bersyukur Dapat Dukungan Luas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersyukur gagasan penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa kian mendapat dukungan dari banyak stakeholder.

Oleh sebab itu, Ia berharap revisi UU Desa tersebut segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tambahan masa jabatan Kades ini sebenarnya sudah ia sampaikan sejak Mei 2022 lalu saat bertemu dengan para pakar di Universitas Gajah Mada (UGM).

"Tepatnya sekitar bulan Mei tahun lalu (2022), saya sudah menyampaikan pemikiran itu di depan para Pakar Ilmu. Jadi usulan ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Awal mulanya, Gus Halim menemukan fakta bahwa konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Konflik tersebut dibeberapa daerah terus berlarut-larut hingga berdampak pembangunan desa tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai.

“Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd ketua dprd. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu,” ujarnya.

Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, serta berdasar kajian dengan para pakar Ia menyimpulkan bahwa ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah.

Sejak saat itu, disetiap kesempatan bertatap muka dengan para Kades-kades di Indonesia, selalu Ia sampaikan gagasan tersebut untuk efektifikas pembangunan desa. Bahkan di setiap kegiatan peresmian, selalu disematkan simbolisasi perjuangan periode kades sembilan tahun. Seperti saat meresmikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan simbol pemukulan gong sembilan kali.

"Karena saya menyadari betul pak Lurah, penyelesaian ketegangan paska Pilkades itu memang cukup lama. Makanya kita perjuangkan agar bisa masuk Prolegnas segera," katanya saat launching Bumkamla di Puri Mataram, Sleman, Jumat (18/11/2022).

Menurut Gus Halim, mengubah masa jabatan Kades bukanlah perkara sulit. Sebab, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun tidak mempengaruhi masa jabatan secara keseluruhan.

"Sama-sama 18 tahun, hanya bedanya kalau ditambah menjadi 9 tahun berarti hanya 2 periode yang sebelumnya bisa sampai 3 periode," katanya.

Seperti diberitakan, gagasan Gus Halim terkait penambahan masa jabatan Kades jadi sembilan tahun terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari gabungan Apdesi seluruh Indonesia, DPR RI hingga Presiden Joko Widodo mendukung penuh usulan tersebut. Bahkan ribuan Kades menggeruduk gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades yang saat ini 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun. (Arianto)

Share:

Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah mempersiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode. 
Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya

Sehingga bila sewaktu-waktu usulan tersebut direspon positif oleh DPR RI dan ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk dijalankan, maka Kemendes PDTT telah siap.

“Karena itu bagian dari tugas kita, ketika respon DPR siap dan Presiden perintah maka tidak perlu menunggu lama karena kita sudah siapkan naskah akademiknya, meskipun terus kita kembangkan,” tegas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat audiensi dengan Kepala Desa asal Kabupaten Probolinggo di kantornya, Kalibata, Jakarta, Senin (16/01/2023). 

Gus Halim menjelaskan, penambahan masa jabatan tersebut sengaja diusulkan karena selama ini Kepala Desa dinilai kurang efektif bekerja membangun desa, karena disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul pascapemilihan. 

“Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca Pilkades,” ucap Gus Halim 

Berdasar hasil beberapa kajian akademik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, begitu juga menyiapkan Pilkades berikutnya butuh waktu satu tahun.

Harapannya, dengan penambahan masa jabatan itu Kepala Desa akan lebih efektif karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades. Namun, mereka juga tetap dibatasi boleh memimpin desa hanya 18 tahun alias hanya dua periode.

“Nah, ketika masa jabatan hanya enam tahun maka untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades dua tahun berarti kepemimpinan yang kondusif efektif kurang lebih dua sampai tiga tahun, meskipun tiga periode,” jelas Gus Halim

Sementara itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan gagasan periode sembilan tahun itu, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk. 

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

“Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan Bupati atau Wali Kota ketika kinerjanya sangat buruk. Nah, kalau Bupati dan Wali Kota saja bisa diberhentikan ditengah jalan apalagi Kepala Desa,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Share:

Gus Halim: UU Desa Daulatkan Desa Sebagai Subyek Pembangunan


Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. 

Itulah mengapa kelahirannya sedemikian istimewa terutama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, desa adalah fondasi Indonesia, desa adalah akar tunggang Indonesia, desa adalah jangkar Indonesia,” ungkap Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat peringatan sembilan tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu (14/1/2022) malam.

Selain itu lanjut Gus Halim, Undang-undang Desa juga telah melahirkan paradigma baru pembangunan. Yakni pembangunan Indonesia mulai dari desa dan daerah pinggiran.

“Sejak awal kelahiran Undang-Undang Desa, mulailah  ada paradigma baru pembangunan Indonesia. Paradigma membangun dari beranda Indonesia, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan Indonesia,” jelas Gus Halim.

Dalam peringatan yang digelar di pulau ujung selatan Indonesia tersebut, Gus Halim menyerahkan bantuan alokasi khusus untuk transportasi perdesaan senilai Rp10,9 Miliar untuk Kabupaten Rote Ndao.

Tidak hanya itu, Gus Halim juga menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan antropometri kit untuk 12 puskesmas dan lampu tenaga air garam untuk desa pesisir yang belum berlistrik di Kabupaten Rote Ndao.

Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diserahkan Gus Halim kepada Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu.

Adapun pusat peringatan 9 Tahun UU Desa ini digelar di Dermaga Pelabuhan Baa, Rota Ndao bersamaan dengan gelaran pameran produk-produk UMKM.

Untuk memeriahkan peringatan, juga diadakan Pesta Rakyat dengan menghadirkan Artis asal NTT Marion Jola dan Dina Sorowea.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Dinas PMD NTT mewakili Gubernur, Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pegiat Desa, Tokoh Adat, Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa. (Arianto)

Share:

Peringati Sembilan Tahun UU Desa, Mendes PDTT Gelar Selamatan Desa di Perbatasan


Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar peringatan sembilan tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Desa di pulau paling selatan Republik Indonesia, tepatnya di kabupaten Rote Ndao, Sabtu (14/1/2022).

Digelarnya peringatan di perbatasan sebagai bentuk rasa syukur bahwa Undang-undang desa telah memfasilitasi kebangkitan desa-desa di daerah pinggiran Indonesia.

“Usia Sembilan tahun Undang-Undang Desa telah terbukti mampu torehkan prestasi, penuhi janji, dan berkontribusi bagi pertiwi. Inilah Nawa Warsa, Sembilan Tahun Undang-Undang Desa. Membangun dari perbatasan Indonesia,” ungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berikan pidato peringatan di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan, adanya Undang-Undang Desa, desa-desa di perbatasan Indonesia siap menjadi titik hubung kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing.

“Kini bukan lagi mimpi, desa-desa pinggiran Indonesia, membangun Indonesia, mewarnai dunia,” ungkap Gus Halim.

Saat ini lanjut Gus Halim, Undang-Undang Desa telah melebarkan kepak sayapnya. Dimulai dengan penggunaan 3 persen dana desa untuk operasional pemerintahan desa, hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global. 

Langkah ini, telah dijalankan oleh BUM Desa Bersama dengan peternakan terpadu berkelanjutan. 

“Contohnya seperti desa-desa di Kabupaten Nganjuk, Kudus, hingga desa-desa di kawasan Transmigrasi Dadahup, Lamunti, Kapuas, Kalimantan Tengah,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Desa-desa di seluruh Indonesia tengah bersiap menjawab ancaman krisis energi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Desa pun siap melesat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak melalui teknologi informasi.

Agar tata kelola pemerintahan desa semakin efektif, lanjutnya, saat ini juga sedang dipersiapkan kesempurnaan Undang-undang untuk masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. 

“Karena itulah aspirasi dari desa dan diyakini dapat mengefektifkan pemerintahan desa,” jelas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Adapun pusat peringatan 9 Tahun UU Desa ini digelar di Dermaga Pelabuhan Baa, Rota Ndao bersamaan dengan gelaran pameran produk-produk UMKM.

Untuk memeriahkan peringatan, juga diadakan Pesta Rakyat dengan menghadirkan Artis asal NTT Marion Jola dan Dina Sorowea.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Dinas PMD NTT mewakili Gubernur, Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pegiat Desa, Tokoh Adat, Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa. (Arianto)

Share:

Gus Halim dan Budi Arie Tinggalkan Jejak Kaki di Rote Ndao


Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bersama Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi meninggalkan jejak kakinya di Taman Tapak Kaki Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pada Sabtu (14/1/2022).

Prasasti telapak kaki tersebut akan dipajang di Taman Tapak Kaki yang terletak di halaman kantor Bupati Rote Ndao bahwa ada pejabat pemerintah pusat yang melakukan kunjungan pertama kalinya  ke Kabupaten Rote Ndao.

Setelah dari kantor Bupati, Gus Halim beserta rombongan kemudian bertolak ke pelabuhan Ba’a untuk melihat langsung UMKM yan. Gus Halim juga sempat berbincang dengan pelaku-pelaku UMKM.

Sebelumnya, Mendes PDTT beserta rombongan tiba di Pelabuhan Ba’a, Kabupaten Rote Ndao pada Sabtu pagi dengan menggunakan kapal Expres.

Setibanya di Rote Ndao, Gus Halim beserta rombongan disambut dengan tarian adat khas Rote Ndao. Setelah prosesi penyambutan selesai, Gus Halim beserta rombongan menuju ke titik nol KM untuk meresmikan dsn menandatangani monumen di wilayah paling selatan Indonesia itu.

Setelah itu, Gus Halim kemudian berkunjung ke Desa Dodaek untuk bertemu dengan sejumlah kepala desa. 

Selanjutnya, Gus Halim akan memberikan pidato dalam rangka peringatan 9 tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu malam. (Arianto) 

Share:

Sekjend ASEAN Apresiasi Inisiatif Gus Halim Optimalkan Pembangunan Desa Perbatasan dengan SDGs Desa


Duta Nusantara Merdeka | Kupang 
Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk komunitas sosial budaya, Ekkaphab Phanthavong, mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), dalam optimalisasi pambangunan desa di wilayah perbatasan berbasis SDGs Desa. 

"Mengapresiasi Indonesia (Kementerian desa, red) untuk mengimplementasikan SDGs Desa," kata Ekkaphab Phanthavong secara daring dalam sesi, International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/1/2023) pagi.

Phanthavong mengatakan,  pambangunan desa lintas negara yang digagas oleh Gus Halim perlu dukungan dari semua pihak. Tak hanya itu saja, pihaknya juga mengingatkan untuk semua negara yang masuk kawasan ASEAN perlu ada jalinan kemitraan. 

"Memperkuat kemitraan dan kerjasama untuk mengubah desa agar lebih baik lagi sesuai tujuan pambangunan," terangnya. 

Phanthavong juga menegaskan, masih ada waktu yang cukup untuk merealisasikan tujuan pambangunan berbasis SDGs. Bahkan, kata dia, pihaknya akan ikut ambil peran untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal terkait pembangunan berkelanjutan tersebut. 

"Tujuh tahun yang tersisa untuk mecapai SDGs, kami akan bekerja untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengatakan pembangunan berbasis SDGs Desa memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia. 

"Berbasis pada SDGs Desa yang mampu berkontribusi 84 persen pada pembangunan Indonesia berkelanjutan," tambah Politisi PKB asal Jawa Timur tersebut. 

Bagaikan menyambut gayung, Gus Halim berkomitmen melalui konferensi internasional tersebut, akan menjalin kerjasama dengan desa yang berada di kawasan Regional Asia Tenggara. Hal itu dilakukan karena pihaknya meyakini melalui jalinan kemitraan tersebut mampu mempercepat kebangkitan desa. 

"Kolaborasi lintas negara ini akan mempercepat kebangkitan desa dan capaian SDGs di masing-masing nagara," tutup cicit pendiri NU, Kiyai Bisri Syansuri tersebut. (Arianto)

Share:

Mendes PDTT Gandeng ASEAN Optimalkan Pembangunan Desa di Perbatasan


Duta Nusantara Merdeka | Kupang 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi antar negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan.

Membangun jaringan lintas negara antar desa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.

“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa,” ungkapnya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas  pada Jumat (13/1/2022). 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim, dari forum ini secara bersama-sama dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di Kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas, maupun dengan desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Gus Halim mengatakan kolaborasi ini sangat pentig. Pasalnya berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

“Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya. Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing,” ucapnya.

Pada lima titik hubung ini, tambahnya, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa. Titik ini sekaligus menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74 ribu lebih desa di Thailand, 11 ribu lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Selain itu, untuk mencapai Sustainable Development Goals pada tahun 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk konesivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan, bahkan menginisiasi dan mengimplementasikan project bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa. 

Sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, Gus Halim pun tak segan menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis agar pembangunan tepat sasaran.

“SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

Saat ini, sebanyak 931.846 warga pendata, 77.723 admin pengelola di desa, berhasil mengumpulkan data, hingga menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa.

“Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit IDM, dengan capaian tertinggi, adalah SDGs Desa tujuan ke 7; Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 16; Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1; Desa Tanpa Kemiskinan,” ujarnya.

Gus Halim menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa, tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan.

Menurutnya perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa atau No One Left Behind. (Arianto)

Share:

Gus Halim Ajak Gamers Dukung Tim Indonesia di Piala Dunia Mobile Legends


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Siapa sangka ditengah kesibukannya mengurus pembangunan desa dan transmigrasi di Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) *Abdul Halim Iskandar* ternyata juga update dengan perkembangan dunia Esport yang sangat populer saat ini.

Terbukti menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengajak generasi millenial Indonesia terutama pecinta mobile legend untuk mendukung perjuangan tim ONIC Esports dan RRQ Hoshi yang sedang berlaga di M4 World Championship.

Apalagi, lanjut Gus Halim saat ini Indonesia jadi Tuan Rumah turnamen sekelas Piala Dunia Mobile Legends tesebut.

'Kita patut bangga, khusus pencinta Esport, mobile legend karena Indonesia jadi tuan tumah Piala Dunia Mobile Legend atau yang disebut M4 World Championship," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini lewat instagram pribadinya, Sabtu (07/01/2023).

Setelah lewati fase grup, keduanya berhasil tembus Upper Bracket. RRQ Hosho bertemu Todak dari Malaysia. sedang ONIC Esports akan berhadapan dengan Falcon dari Myanmar 

"Perjuangan keduanya di Land of Dawn masih panjang. Ayo dukung tim kebanggan Indonesia," ajak Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini 

Tak tangung-tangung, Gus Halim juga mendeklarasikan diri sebagai pendukung RRQ Hoshi.

"Saya dukung RRQ Hoshi," sambung Gus Halim.

Sebagai bentuk dukungan atas perjuangannya RRQ, Gus Halim bersedia di foto menggunakan seragam Rex Regum Qeon.

Sambil melipat tangan dan seulas senyum, Gus Halim mengenakan jaket warna hitam dengan kelir emas pada tangan. Di bagian belakang, terdapat gambar yang sangat apik dengan tulisan Rex Regum Qeon.

Foto ini langsung diupload di Sosial Media Gus Halim seperti Instagram lewat @halimiskandarnu.

CEO RRQ Hoshi Adrian Pauline merespon positif dan berterima kasih atas dukungan Gus Halim.

"Waduh... Terima kasih Pak Menteri," tulis Adrian lewat akun @rrq.ap.

Netizen lainnya juga merespon positif dukungan ini.

Mantan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini juga respon positif lewat akun @ahmadhelmyfaishalzaini

"Keren pak Menteri," sambil menambahkan emoticon jempol.

"Makasih pak udah dukung rrq #vivarrq," tulis @qientza.

"Wiih Gus Menteri pendukung RRQ... keren deh #vivarrq #indopride," tulis @denny_septiviant.

Rex Regum Qeon atau yang lebih dikenal dengan RRQ merupakan klub e-sports asal Indonesia yang menaungi 6 divisi game, yaitu Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, League of Legends: Wild Rift, FIFA, dan Sausage Man. 

Didirikan sejak 2013, Rex Regum Qeon telah memenangkan lebih dari 200 turnamen esports nasional maupun internasional

Sementara itu, Kejuaraan Dunia MLBB M4 akan menjadi edisi keempat dari Kejuaraan Dunia Mobile Legends dan edisi pertama dari game yang akan diadakan di Indonesia di Bali dan Jakarta dengan total hadiah US$800.000.

Sebelumnya, Malaysia dan Singapura menggelar tiga edisi pertama pertandingan M1 di Kuala Lumpur dan M2 dan M3 di Singapura. 

Turnamen ini dijadwalkan akan diadakan pada 1 hingga 15 Januari 2023 melampaui satu tahun dari edisi turnamen sebelumnya. (Arianto)

Share:

Gus Halim: Pelaksanaan Program Kemendes Wajib Berbasis IT


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh pegawai untuk beradaptasi dengan canggihnya teknologi informasi. 

Menurutnya, cara-cara konvensional sudah tidak layak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan program-program di Kemendes PDTT.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga meminta di awal 2023 ini mulai direncanakan seluruh program dengan berbasis IT. Mulai dari perencanaan dalam pengelolaannya serta evaluasi membangun secara keseluruhan. 

“Di awal 2023 kita awali dengan langkah baru, model pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan baru dengan berbagai model yang sudah kita lakukan dan evaluasi. Tantangan kita ke depan yang harus kita mulai di awal tahun 2023 ini adalah model pengelolaan pembangunan, perencanaan, evaluasi, pengelolaan pemerintahan berbasis IT mulai harus kita lakukan. Apalagi di lingkungan Kemendes yang menangani 3 kegiatan yang semuanya tidak mungkin dilakukan manual,” ujar Gus Halim dalam apel gabungan di lapangan Kemendes PDTT, Senin (2/1/2023).

Tiga program tersebut berkaitan dengan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.  

Upaya dalam pembangunan desa harus memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi termasuk dalam mengupdate data sebagai acuan untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada. Selain itu, setiap SDM juga wajib meningkatkan kapasitas sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Lebih lanjut, Gus Halim menuturkan pentingnya mengubah mindset masyarakat terkait dengan program transmigrasi.  

Menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, ia berharap masyarakat dapat suka rela mengikuti program tersebut tanpa rasa takut.

“Pertama tentang desa lalu kawasan transmigrasi. Ratusan kawasan baik yang lama atau yang baru dan banyak kawasan transmigrasi yang kita siapkan untuk RPJP dan RPJMN yang akan datang dengan hal-hal baru sehingga transmigrasi tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan,” tegasnya.

“Pembangunan daerah tertinggal ini adalah keniscayaan. Semua itu tidak mungkin kita lakukan tanpa menggunakan pendekatan IT memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saya ajak semua untuk terus melakukan pembenahan diri, meningkatkan kapasitas kita dengan tuntutan zaman,” sambung Gus Halim.

Sementara itu, akar budaya Indonesia tetap menjadi hal utama dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan tiga program Kemendes PDTT. 

Hal ini sebagaimana tercantum dalam SDGs Desa ke 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. 

“Kita wajib mengikuti perubahan dan perkembangan zaman tapi kita harus tetap berpijak pada bumi. Artinya apapun perkembangan teknologi perkembangan global kita harus tetep tumbuh dengan akar budaya Indonesia, dengan budaya santun,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Share:

Melebihi Target RPJMN, Gus Halim: Jumlah Desa Mandiri Tembus 6.238 Desa


Duta Nusantara Merdeka | Kubu Raya 
Jumlah Desa Mandiri hingga akhir Desember 2022 sudah menembus angka 6.238 desa. Angka tersebut sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yakni 5.000 desa mandiri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal tersebut saat rapat konsolidasi pendampingan desa se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kubu Raya.

Rapat konsolidasi pendampingan desa ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, serta pendamping desa dan kepala desa Se-Kalimantan Barat. 

Sedangkan Mendes PDTT didampingi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ivanovich Agusta dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam arahannya menyampaikan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 ditargetkan 5.000 desa mandiri. 

Dari target tersebut, hingga tahun 2022 sudah mencapai 6.238 desa mandiri. Sehingga, angka tersebut melebihi target dari RPJMN.

"Kita sudah melampaui sebanyak 1.238 desa mandiri dari target RPJMN. Jangan lupa, 6.238 yang dicapai oleh Kementerian Desa, kontributor terbesarnya berasal dari Kalimantan Barat yang sudah meningkatkan status sebanyak 586 desa mandiri," kata Gus Halim, Rabu (28/12/2022).

Dia juga mengapresiasi Kalimantan Barat karena telah menuntaskan hingga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Namun, harus diakui bahwa di Kalimantan Barat masih terdapat sekitar 94 desa tertinggal. 

"Tapi saya paham ini semata-mata bukan karena kelemahan manajemen pembangunan di Kalimantan Barat, tetapi karena ego sektoral yang masih cukup dominan di dalam pemerintah. Sehingga perlu mendapat dukungan melalui supradesa yang melibatkan berbagai stakeholder dari level desa, kabupaten, provinsi hingga tingkat pemerintah pusat agar terjadi percepatan pembangunan di desa," kata Gus Halim.

Gus Halim juga mengapresiasi Kalimantan Barat karena telah menuntaskan hingga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Namun, harus diakui bahwa di Kalimantan Barat masih terdapat sekitar 94 desa tertinggal. 

"Tapi saya paham ini semata-mata bukan karena kelemahan manajemen pembangunan di Kalimantan Barat, tetapi karena ego sektoral yang masih cukup dominan di dalam pemerintah. Sehingga perlu mendapat dukungan melalui supradesa yang melibatkan berbagai stakeholder dari level desa, kabupaten, provinsi hingga tingkat pemerintah pusat agar terjadi percepatan pembangunan di desa," kata Gus Halim.

Gus Halim dalam arahannya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa serta sejumlah pihak yang telah berhasil meningkatkan desa mandiri di Kalimantan Barat yakni sebanyak 586 desa selama 4 tahun.

"Apresiasi buat gubernur, bupati, kepala desa yang sudah memiliki loncatan yang luar biasa dari hanya satu desa mandiri di 2018, sekarang menjadi 586 Mandiri Desa Mandiri se-Kalimantan Barat. 4 tahun dari 1 menjadi 586 desa Mandiri. Ini sangat luar biasa," kata Gus Halim.

Lebih lanjut, Gus Halim dalam arahannya menyampaikan terkait arah kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam SDGs Desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.

"Kita mengeluarkan kebijakan yang namanya SDGs desa yang dimulai dengan pendataan berbasis desa berbasis kewilayahan berbasis kelembagaan pada level desa. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 87 persen total nasional yang pendataannya dilakukan dengan pendekatan sensus partisipator, sensus partisipatoris bukan sampling," katanya.

Sebanyak 18 goals arah kebijakan tersebut mengacu pada SDGs Global yang terdapat 17 goals arah pembangunan. Ditambahkan satu goals sehingga menjadi 18 goals yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Gus Halim menandaskan, hal ini memberikan warna bagi seluruh pembangunan untuk mencapai goals dalam SDGs desa. Namun dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan harus tetap bertumpu pada adat istiadat masyarakat setempat.

"Kita meningkatkan kualitas pendidikan warga tetap bertumpu pada akar budayanya. Saya selalu mengatakan di mana-mana jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa tanpa melihat apa yang menjadi kearifan lokal. Nah itulah makanya replikasi dari keberhasilan desa lain sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan tetapi harus tetap merujuk pada kearifan lokal," urainya.

Gus Halim juga menyampaikan beberapa kebijakan baru terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa 2023 yang dituangkan di dalam Permendesa Nomor 8 Tahun 2022.

Menurutnya, yang pertama sudah semakin fleksibel bagi kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa, badan pemusyawaratan desa untuk melakukan improvisasi terhadap Dana Desa.

"Kenapa saya katakan fleksibel, karena pagu-pagunya sudah berkurang. Misalnya pagu untuk ketahanan pangan 20 persen dari dana desa untuk program ketahanan pangan dan BLT maksimal pagunya sebesar 25 persen dari dana desa," tuturnya.

Kemudian, tambah Gus Halim, terdapat juga dana operasional pemerintah desa sebesar 3 persen dari Dana Desa. Sehingga pada 2023 nanti kepala desa diberikan ruang untuk memanfaatkan dana desa untuk operasional yang jumlahnya 3 persen dari dana desa yang diterima.

"Ini adalah aspirasi yang selama ini menjadi harapan dari kepala desa meskipun usulannya kepala desa 5 persen. tapi Pak Presiden merespons dengan besaran 3 persen. Ini sebagai wujud apresiasi Pak Presiden kepada kepala desa," katanya.

Dalam rapat konsolidasi pendampingan, Gus Halim juga menyampaikan terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang menjadi salah satu solusi terkait dengan percepatan peningkatan sumber daya manusia.

"Kami juga punya program yang namanya RPL Desa. Di mana dalam pembelajaran desa yang sudah mengerti itu bisa menempuh S1 hanya dengan waktu 2 tahun atau separuh dari totalitas kewajiban S1 dengan pembiayaan beasiswa dari pemerintah daerahnya masing-masing. Saya mengajak kepada seluruh jajaran di kabupaten dan di provinsi Kalimantan Barat," imbaunya.

Gus Halim meminta gubernur dan bupati agar meningkatkan SDM kepala desa dengan menganggarkan APBD masing-masing beasiswa untuk para kepala desa, para perangkat desa, para pendamping desa yang memenuhi syarat untuk mengikuti RPL Desa. 

"Ini penting karena saya yakin RPL Desa merupakan keberhasilan di dalam membangun desa, ini nanti akan jadi  sesuatu yang sangat baru dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting dari proses percepatan peningkatan sumber daya manusia," katanya. (Arianto)

Share:

Songsong Tahun 2023, Mendes PDTT Gelar Evaluasi Internal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemendes PDTT) bakal menggelar evaluasi internal dan refleksi diri bersama para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama. Menghadapi tahun 2023 perlu disusun langkah strategis dalam memetakan potensi, peluang termasuk tantangan guna perbaikan kenerja kementerian.

"Harapannya dengan pengalaman, keberhasilan yang diraih di 2022 dan tantangan yang belum diselesaikan bakal menjadi catatan penting untuk kinerja di 2023," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) dalam Apel Gabungan yang digelar pada Senin (26/12/2022).

Setiap akhir tahun, jelas Gus Halim, evaluasi ini rutin dilaksanakan. Rencananya, pemetaan yang dihasilkan bakal diparipurnakan dalam Rapat Kerja Kemendes PDTT pada awal Januari 2023 yang direncanakan digelar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya yakin pasca Rapat Evaluasi Kinerja 2022, UKE I bakal transformasi ke jajarannya, namun secara umum tahun 2022 ini kita telah banyak meraih beberapa keberhasilan yang harus dipertahankan," kata Gus Halim.

Banyak hal, kata Gus Halim, yang bisa dievaluasi, namun Ia menekankan evaluasi dilakukan semata-mata untuk dilakukan upaya perbaikan.

"Ini prinsip evaluasi, bukan menjelek-jelekan. Evaluasi menjadi bagian penting di masa akan datang," kata Gus Halim.

Dalam sambutannya, Gus Halim juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023 kepada seluruh keluarga besar Kemendes PDTT khususnya kepada bapak wakil menteri.

"Secara khusus, saya ucapkan Selamat Natal bagi Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi," ujarnya.

Gus Halim juga menyerahkan penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada Wamendes Budi Arie. 

Diketahui Kemendes PDTT sukses meraih nilai 92,24. Raihan ini meningkat pesat dibanding tahun 2021 yang menempati peringkat enam belas dengan  nilai 81,46.

Selain itu, Gus Halim menyerahkan penghargaan Kementerian Informatif tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 95,25.

Gus Halim juga menyerahkan plakat kepada ASN Teladan Bulan November 2022 di lingkungan Kemendes PDTT.

Turut hadir dalam Apel Gabungan itu, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta seluruh keluarga besar lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)
Share:

IKLAN

IKLAN

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPJS BPN BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini