Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemendesa. Tampilkan semua postingan

MenTrans Iftitah : Keberhasilan adalah milik mereka yang mau bekerja keras!


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Generasi muda harus kerja keras dan jangan mengeluh, jika ingin memiliki masa depan yang baik, generasi muda harus terus berusaha. Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara pada lebih dari 200 siswa, guru dan alumni SMA Negeri 2 Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/2). Menteri Iftitah merupakan alumni angkatan tahun 1995.

“Rasanya baru kemarin saya di sini (SMA Negeri 2 Bogor) ternyata sekarang sudah 32 tahun. Tiga dekade yang lalu saya menginjakkan kaki pertama kali di sini. Saya anak kecil dari Pandeglang, merantau jauh dari kedua orangtua, memiliki tujuan utama masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) tanpa tes dan alhamdulillah diterima,” ucap Iftitah saat memberikan motivasi.

Duduk melingkar di lapangan, para siswa dan siswi memanggil Menteri Transmigrasi dengan sebutan Kang Iftitah, panggilan akrabnya saat sekolah dulu. Dalam suasana yang akrab dan informal, para siswa berkerumun mendengarkan Kang Iftitah membagikan kisah serta pengalamannya ketika menjadi siswa di sekolah tersebut.

Dengan detil, Kang Iftitah bercerita sejak awal mula daftar dan bersekolah di SMAN 2 Bogor. “Saya ingat betul awal datang mendaftar diterima Ibu Novida namanya,” ungkapnya.

Selama 11 tahun sekolah di Pandeglang dari TK hingga SMP, Kang Iftitah hanya jalan kaki sejauh 300 meter dari rumah. Namun di Bogor, ia harus naik angkot tiga kali dari jalan Padjajaran untuk tiba ke SMAN 2 Bogor yang ada di Jalan Budi Agung.

Kesempatan kunjungan ini juga dimanfaatkan Menteri Iftitah untuk nostalgia dengan lingkungan sekolah bersama kawan kawannya kala itu. Hingga saat ini Kang Iftitah masih menjalin silaturahmi dengan teman-teman seangkatannya, termasuk dengan Kang Rino, teman sebangkunya saat kelas 2 Fisika 2.

Bersama para alumni di dampingi Kepala Sekolah SMAN 2 Bogor, Bambang Aryan Soekisno Kang Iftitah dan Kang Rino berkeliling gedung sekolah sambil menyapa para siswa. Sesekali mereka bertukar canda, mengenang masa-masa indah di SMA.

“Guru guru yang tulus, penuh dengan kasih sayang membimbing kami. SMANDA jadi rumah kedua saya waktu itu saat jadi anak rantau, karena di sini saya ketemu dengan banyak teman, guru yang sangat baik,” imbuhnya.

Menurutnya, pengalaman adalah guru penting untuk kehidupan, sebab berkat sekolah di SMAN 2 Bogor ini dirinya bisa menjadi lulusan terbaik Akademi Militer, bisa menjalankan misi khusus di Aceh dan Lebanon, dan kini menjadi Menteri Transmigrasi. 

“Bermimpilah yang besar, sebab masa depan sukses adalah milik mereka yang bermimpi dan bekerja keras, di balik kesusahan pasti ada kemudahan,” pungkasnya. (Arianto)
 

Share:

Cegah Urbanisasi, Mendes Imbau Pemda Optimalkan SDM Desa


Duta Nusantara Merdeka | Palembang 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.

Menurutnya, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.

Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan. 

Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan, di Kantor Gubernur Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (13/1/2024).

"Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat," imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Di momen yang sama ini, Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal. 

Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan. 

Sebab menurut Menko Zulhas, makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.

"Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025," jelas Menko Zulhas.

Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.

Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.

"Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari," kata Zulhas.

"Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Pebruari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap," tambahnya.

Turut hadir dalam agenda itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara Mendes PDT hadir didampingi Staf Ahli Menteri, Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo. (Arianto)


Share:

Mendes Yandri Dorong Ekspor BUMDes, Desa Ngoran Raup Rp18 Miliar per Tahun


Duta Nusantara Merdeka | Serang 
Desa-desa didorong untuk maksimalkan produk unggulan desa agar bisa masuk pasar ekspor. Salah satunya termasuk kegiatan kelas ekspor bekerja sama dengan PT Astra Internasional.

"Kegiatan ini digelar sebagai upaya pendampingan kepada desa, dalam rangka menyiapkan badan usaha milik desa (BUMDes) bersiap menjadi eksportir," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto usai buka kegiatan pelatihan UMKM dan BUMDes siap ekspor, di Kota Serang, Banten, Selasa (10/12/2024).

Mendes Yandri memuji proses pendampingan yang dilakukan oleh Astra karena desa yang dibina terbukti sukses dan berkembang. 

Mendes Yandri mencontohkan Desa Ngoran yang sukses ekspor Kendang Jembe dari kulit sapi ke China hingga mampu hasilkan Rp18 Miliar per tahun.

Olehnya, Mendes Yandri bakal replikasi dan jadikan pola pendampingan Astra sebagai role model untuk diterapkan ke desa-desa lainnya.

Selain itu, sebagai upaya pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan nilai jual, mengatasi kendala permodalan, pengiriman, dan penguatan jaringan dalam meningkatkan pemasaran.

Menurutnya, bilamana potensi desa dibina dengan baik, pendampingan dan pemberdayaan, maka kebangkitan ekonomi desa akan muncul dan potensi untuk mengurangi angka pengangguran bisa dilakukan.

"Untuk pembangunan di desa juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah di desa dan swasta, dengan kolaborasi ini diharapkan UMKM di desa dan BUMDes dapat juga dibina dan mendapatkan pelatihan ekspor agar dapat mengurangi angka pengangguran," kata Mendes Yandri.

Olehnya, Mendes Yandri bakal mengajak kalangan dunia usaha untuk bersama-sama membangun desa-desa untuk dijadikan binaan lewat pemberdayaan BUMDes. [Arianto]


Share:

Mendes Yandri Kunjungi Desa yang Sukses Manfaatkan Potensi dan Kolaborasi di Kaltim


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan kunjungan ke desa yang sukses dalam meningkatkan perekonomian desa di Kutai Kartanegara, Kaltim pada Sabtu (7/12).

Ada tiga desa dikunjungi Mendes Yandri di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Desa Perangat Baru (Marang Kayu, Kutai Kartanegara), Desa Lung Anai dan Desa Sungai Payang (Loa Kulu, Kutai Kartanegara).

Desa pertama yakni Desa perangat baru, didesa ini dikenal dengan produk unggulan kopi luwak librika yang merupakan jenis kopi langka di Indonesia.

Kopi luwak liberika ini telah didistribusikan kesejumlah wilayah baik di Kaltim maupun luar Kaltim. Bahkan, sudah menjalin kerjasama dengan berbagai hotel dan destinasi wisata dalam hal pendistribusiannya.

"Kopi luwak ini jadi unggulan desa perangat baru. Ini sangat potensial dan peminatnya banyak yang digerakkan oleh BUMDes Mekar Jaya," katanya.

Mendes Yandri berharap kebun kopi yang dikelola BUMDes ini terus berkembang luas dan terus dapat meningkatkan pendapatan bagi BUMDes yang nantinya juga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kemendes siap membantu pemasaran kopi dengan menyambungkannya dengan pasar dunia," katanya.

Setelah dari Desa Perangat Baru, Yandri melanjutkan ke Desa Lung Anai. Didesa ini, Yandri mengunjungi rumah coklat yang merupakan produk unggulan dari desa Lung Anai dalam meningkatkan perekonomiannya.

Pembangunan dan pengembangan rumah coklat ini merupakan kolaborasi desa dengan perusahaan. Warga desa yang mayoritas merupakan suku dayak ini mengolah bahan mentah kakao menjadi coklat batangan dan kemasan serta bersertifikat halal.

"Coklat salah satu sumber makanan dan energi kita serta sumber kesehatan kita. Kita masih kekurangan coklat untuk diekspor keluar negeri seperti di Belanda. Jadi, coba cari jalan keluarnya, misalnya mungkin ada lahan kosong atau tidur itu bisa dimaksimalkan untuk menambah sumber devisa atau sumber uang bagi desa. Saya apresiasi BUMDes ini karena sudah menggerakkan ekonomi bagi desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.

Setelah kedua desa, Yandri mengunjungi ke desa ketiga yakni Desa Sungai Payang. BUMDes di desa sungai payang ini berhasil mengelola dengan pola kemitraan dengan perusahaan hingga dapat mendongkrak dari desa sangat tertinggal hingga menjadi desa maju.

"Desa-desa yang kita kunjungi telah sukses dan bisa jadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Ini tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang dapat mempercepat pembangunan didesa dan meningkatkan ekonomi desa. Sehingga, masyarakat desa menjadi semakin sejahtera," katanya.

Untuk di Kaltim, kata Yandri, banyak potensi yang bisa digarap oleh desa. Salah satunya dengan mendesain danau bekas tambang menjadi destinasi wisata.

"Danau itu bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai desa wisata, sumber ikan atau sumber protein hewani dan lainnya. Atau mungkin saja bisa ditanami pohon apa yang bisa ditanami disekitar danau. Yang jelas, nantinya untuk danau bekas tambang ini akan dilakukan perbaikan dalam rangka kedepannya akan dapat meningkatkan perekonomian desa," katanya.

Kemendes PDT, kata Yandri siap menjadikan area bekas tambang itu dijadikan sebagai pendapatan tambahan atau utama bagi desa-desa yang bersentuhan langsung dengan bekas tambang.

"Ide ketika turun dari pesawat, mudah-mudahan kaltim bisa memprakarsai atau memulai bekas tambang menjadi sesuatu yang bernilai ekonimo tinggi bagi desa dan masyarakat desa," katanya. (Arianto)



Share:

Mendes Yandri: Satu Desa Satu Produk Unggulan


Duta Nusantara Merdeka | Gowa 
Sumber daya alam di desa yang kian melimpah merupakan pembuka jalan bagi suksesnya misi ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun misi swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong satu desa memiliki satu potensi yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan dalam menyukseskan sederet program strategis nasional tersebut.

"Kalau di daerahnya ada jagung, silahkan jagung. Kalau di desa itu ada sagu, silahkan sagu. Kalau di desa itu ada ubi-ubian silahkan ubi-ubian," ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat Sarasehan bersama Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakhrulloh, saat menginap di salah satu rumah warga di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/11/2024).

"Termasuk peternak proteinnya. Kalau disitu ada peternak telur, silahkan ternak telur. Kalau disitu ada ikan, silahkan ikan," imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga membeberkan bahwa pihaknya sejauh ini telah menggandeng banyak pihak dalam menggenjot potensi di masing-masing desa di Indonesia.

Kendati begitu, Mendes Yandri mengimbau agar warga desa mampu menjaga pelestarian lingkungan dan revitalisasi lahan, dengan tujuan agar kekayaan sumber daya alam di lahan tersebut dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi berikutnya.

"Dan dalam menyukseskan hal ini saya sebagai Menteri Desa tidak sendirian, kami telah melakukan kolaborasi, MoU dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial dan lain-lain," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, beberapa jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT. 

Selain itu, hadir pula sejumlah beberapa tenaga ahli pendamping profesional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta sejumlah tenaga pendamping desa se Kabupaten Gowa. (Arianto)





Share:

Bank Dunia Dukung Kemendes Bangun Desa Berketahanan Iklim


Duta Nusantara Merdeka | Baku 
Delegasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Desa PDT Fahad Attamimi dan Yahdil Abdi Harahap, Staf Khusus Wakil Menteri Andi Rahmah, dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf bertemu dengan Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, di kantor World Bank Office di sela acara COP 29 yang berlangsung di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan. 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan desa berketahanan iklim di Indonesia.

Pembicaraan dalam pertemuan dengan Ibu Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Investasi Bapak Fahad Ghalib.

Delegasi Kemendes PDT dalam pertemuan yang dipimpin Staf Khusus Fahad memaparkan strategi nasional terkait aksi perubahan iklim yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, mencakup target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5% pada tahun 2045. 

Berdasarkan data terkini, 45% desa di Indonesia masih rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim, yang hanya berkisar 0,51-0,79% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2024.

Sebagai langkah konkret, Kemendes PDTT telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3D), yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping desa guna mendukung pengembangan desa tangguh iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan serta pembangunan desa. 

"Kemendes PDTT juga mengusulkan pengembangan sistem Indeks Rentan Iklim Desa (IRID) untuk memantau kesiapan desa dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan empat dimensi utama: keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif, dan bahaya," kata Fahad dalam keterangan persnya, Jum'at (15/11/2024).

Anna Wellenstein menyambut baik komitmen Indonesia dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan menyatakan dukungan Bank Dunia terhadap inisiatif ini.

Bank Dunia akan terus mendukung Kemendes PDTT melalui program peningkatan kapasitas, proyek percontohan aksi desa tangguh iklim, dan pengembangan modul pelatihan berbasis komunitas desa. 

Dukungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam menciptakan sistem monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kerjasama ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Bank Dunia dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim serta memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Arianto)



Share:

Mendes Yandri: Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu Utara 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Pasalnya, hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, selain menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak, sebab Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

"Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia," ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Senin (11/11/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes).

Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.

Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

"Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu," beber Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

"Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya," imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga menjabarkan, bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian pangan dan air, khususnya di desa. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, pemerintah telah merumuskan visi yang ambisius, yaitu 'Desa Daulat Pangan di 2030.' 

Visi ini, kata Mendes Yandri, bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyukseskan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan.

"Tetapi di sisi lain, desa itu mengandung makna yang sangat tinggi, buat kehebatan republik yang kita cintai ini," jelasnya.

"Di desa lah tempat lumbung pangan, di desalah tempat ketahanan energi, atau swasembada air. Di desalah tempat produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi," pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT. (Arianto)



Share:

Mendes Yandri Dorong BUM Desa Jadi Penyuplai Program Makan Bergizi Gratis


Duta Nusantara Merdeka | Seluma
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di seluruh Indonesia untuk terus berbenah diri, lebih kreatif dan inovatif.

Hal itu bertujuan agar BUM Desa mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan, termasuk menjadi salah satu garda terdepan penyuplai bahan baku pangan pada program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

 "Badan Usaha Milik Desa ini bisa jadi percontohan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong digali potensi desa masing-masing. Pasar Seluma apa misalkan," papar Mendes Yandri saat memberi arahan dalam agenda Sosialisasi Penguatan Kelembagaan BUM Desa, di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga mengajak seluruh lapisan pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun di level desa, untuk menularkan semangat bergotong-royong dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan produk lokal unggulan desa berbasis inovasi digital.

Pengembangan BUM Desa berbasis inovasi dan teknologi itu dinilai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga hal ini sejalan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

"Tolong Pak Camat, Pak Pj. Bupati, sampaikan ke kami Pak, karena sekarang kami sedang mapping, sedang mengkaji, memetakan apa potensi desa-desa di Indonesia,"pintanya.

Lebih jauh, Mendes Yandri menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya berperan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan produk BUM Desa. Dukungan ini meliputi bantuan modal usaha, pelatihan, pendampingan, pemasaran digital, hingga platform pemasaran yang dapat dikelola dengan baik.

Menurut Mendes Yandri, hal ini sebuah inisiatif yang tidak hanya berfokus pada memajukan perekonomian lokal, tetapi juga membangkitkan kebanggaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Dalam konteks ini, Bengkulu memiliki alam yang sangat istimewa dengan kekayaan bumi, budaya, serta potensi ekonomi yang luar biasa.

"Saya Haqqul Yaqin Bapak Ibu, kalau di provinsi Bengkulu ini apabila desanya bergerak ke arah irama yang sama, maka kita sudah ikut arahan Bapak Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan," pungkasnya.

Ikut hadir mendampingi Mendes Yandri antara lain Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela, Dirjen PEID Kemendes PDT, Harlina Sulistyorini, serta sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT. [Ar]


Share:

Mendes Yandri Ajak Komisi V Bersama Bangun Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto didampingi Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat Kerja dengam Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/10/2024).

Mendes Yandri mengatakan, hampir 73 persen penduduk di Indonesia itu berada di desa jadi jika mengawal desa juga mengawal Indonesia.

"Tagline kami Membangun Desa Membangun Indonesia, Desa Harapan untuk Indonesia," kata Mendes Yandri.

Olehnya, Mendes Yandri mengajak para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR untuk bekerja sama membangun desa.

"Desa ini pekerjaan besar dan tidak bisa diselesaikan sendiri maka mohon saran dan masukan dari Komisi V," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga menyinggung soal Dana Desa Rp71 Triliun cukup besar. Olehnya, dana desa dirancang untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. 

Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.

"Total anggaran sekitar Rp14 Triliun untuk Ketahanan Pangan sangat besar, mari kita kawal bersama," kata Mendes Yandri.

Untuk itu, Mendes Yandri mengajak Komisi V untuk bersama-sama membangun desa.

Selain itu, kerja sama ini juga untuk wujudkan empat program utama Presiden Prabowo Subianto yaitu Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Makan Bergizi Gratis dan Hilirisasi.

"Semua ini bersentuhan dengan desa maka saya mohon izin untuk lakukan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, dan Menteri Kehutanan serta Badan lain," kata Mendes Yandri.

Ini kerja besar, kata Mendes Yandri, jadi pasti akan meminta arahan dan petunjuk dari Komisi V DPR.

"Kami siap untuk kolaborasi untuk bersama membangun desa," tands Mendes Yandri.

Dalam pertemuan itu, Mendes Yandri memaparkan Tugas dan Pokok Kementerian Desa dan PDT, ternasuk dasar hukum pembentukannya.

Turut hadir dalam rapat itu, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. (Arianto)





Share:

Mendes Yandri Ingin Desa jadi Penyuplai Program Makan Bergizi Gratis


Duta Nusantara Merdeka | Magelang 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Ruang Sutoyo Siswomiharjo Akademi Militer Magelang, Sabtu (26/10/2024) petang.

Dipaparkan Mendes Yandri, desa ini bersinggungan dengan Kementerian atau Lembaga lain karena memang terkoneksi dengan desa. 

"Desa ini hampir 73 persen penduduk Indonesia dari sekitar 75 ribu desa," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri ingin desa berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis dengan menjadi penyuplai salah satu bahan baku seperti tomat atau rempah. 

"Jadi nantinya terkoneksi dengan Kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri juga mengakui jika bukan hanya Narkoba yang telah masuk ke Desa, tapi juga ancaman seperti Judi Online telah mulai masuk ke desa.

Untuk antisipasi itu, Mendes Yandri bakal menggandeng dengan Menteri Agama untuk membangun warga desa agar tidak terjerumus dalam bahaya Judi Online.

Mendes Yandri juga telah mencatat Kementerian dan Lembaga yang bakal banyak bersinggungan dengan Desa seperti Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian BUMN.

"Saat ini sekitar 3.000 desa yang masih gelap gulita, olehnya kami sedang memformulasikan agar desa-desa ini bisa terang di era Indonesia Merdeka," kata Mendes Yandri.

Kemendes juga bakal menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk perkuat fasilitas pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia. Pasalnya, saat ini ada sejumlah desa yang tidak miliki Sekolah Dasar.

"Intinya membangun desa itu berarti membangun Indonesia, Desa Maju maka Indonesia Maju," kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri bersama Wakil Mendes Riza Patria bakal segera turun ke lapangan untuk menemui masyarakat desa.

Rapat ini dihadiri oleh Kementerian dibawah koordinasi Cak Imin yaitu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan wakilnya Ferry Juliantono; Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman dan wakilnya Helvi Yuni Moraza.

Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan wakilnya Irene Umar; Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan wakilnya Agus Jabo Priyono; Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding dan wakilnya Christina Aryani serta Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. (Arianto)


Share:

Sertijab Mendes, Yandri Optimis Wujudkan Indonesia Emas 2045


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengungkapkan, pembangunan dari desa penting dilakukan secara masif, efektif, dan maksimal. Menurutnya, hal itu akan mempercepat koneksi setiap desa di pelosok negeri dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, serta membentuk desa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

"Saya diberi amanat mulia oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kita optimis membangun dari desa akan mempercepat Indonesia emas 2045," tegas Yandri saat memberi sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Plt. Mendes PDT Muhadjir Effendy, di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Senin (21/10/2024).

Lebih luas, Mendes Yandri juga mengajak semua jajaran pejabat dan staf di Kemendes PDT untuk meningkatkan konsolidasi dalam menentukan kompas pembangunan desa dalam lima tahun ke depan. 

Mendes Yandri berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan desa dapat menyatukan visi dan misi dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Hal itu dinilai mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh.

"Kita perlu dukungan, kita perlu sinergi kuat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh jajaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ayo kita bergandengan tangan, karena dharmabakti kita ditunggu oleh bangsa dan negara," kataYandri.

Lahir pada 7 November 1974, Yandri miliki karier politik yang panjang dan terbilang sukses. Ia pertama kali menjabat sebagai anggota DPR-RI pada tahun 2012, dan hingga kini telah mewakili Dapil Lampung I serta Banten II dalam tiga periode berbeda.

Yandri Susanto menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengahnya di Bengkulu. Setelah itu, dia meraih gelar sarjana di bidang Peternakan dari Universitas Bengkulu pada tahun 1998.

Tak berhenti di situ, Yandri kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas KH. Abdul Chalim dan lulus pada tahun 2024.

Karir politik Yandri dimulai pada tahun 2004 ketika dia mulai aktif di Barisan Muda (BM) PAN sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.

Karir politiknya terus berlanjut, dia dipercaya menjadi Sekjen BM PAN pada 2006 hingga 2011. Pada periode 2011-2016, Yandri menjabat sebagai Ketua Umum BM PAN yang menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran pemuda di partai. Selama masa tersebut dia juga aktif di KNPI sebagai Ketua Bidang Pariwisata.

Di kancah politik nasional, Yandri terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2012. Saat itu dia mewakili Dapil Lampung I sebelum kemudian mewakili Dapil Banten II sejak 2014. Pengalaman Yandri di DPR sangat luas, terutama dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ketika ia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dari 2019 hingga 2022.

Karir politik Yandri Susanto semakin berkembang ketika ia diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang saat itu dilantik menjadi Menteri Perdagangan.

Selain di bidang politik, Yandri juga memiliki pengalaman di sektor swasta. Dia pernah menjadi Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI pada 2004 serta menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan seperti PT Solusi Plus dan PT Suplai Plus pada periode 2004-2012. (Arianto)




Share:

Plt Mendes PDTT Muhajir Effendy Minta Percepatan Penyerapan Anggaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Kemendes PDTT. 

Arahan ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Dalam Rapat Pimpinan Paripurna yang berlangsung di Operational Room, Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Kamis (3/10/2024), Muhadjir meminta seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, dan Fungsional untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun ia mengakui tidak dapat sepenuhnya fokus pada tugas-tugas di kementerian tersebut karena tanggung jawab lainnya sebagai Menko PMK.

"Yang penting target penyerapan anggaran harus dipercepat," kata Muhadjir. 

Muhadjir juga meminta Unit Kerja Eselon (UKE) I untuk melakukan kajian mendalam terkait kendala dalam penyerapan anggaran dan segera mencari solusi yang tepat. 

Presiden Jokowi, menurut Muhadjir, telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dimulai sejak awal tahun, tepatnya pada bulan Januari, guna memaksimalkan dampaknya pada perekonomian dan kegiatan sosial.

"APBN itu menjadi pemicu dan menggerakan roda ekonomi negara dan kegiatan sosial," kata Pria yang juga Menko PMK ini.

Selain penyerapan anggaran, Muhadjir juga menyoroti beberapa masalah strategis yang perlu segera dituntaskan. Salah satu perhatian utama adalah penyelesaian masalah aset di Balai Makassar yang memerlukan koordinasi dengan Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. 

Selain itu, ia juga meminta agar Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Danton Ginting Munthe, segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap status tanah di wilayah transmigrasi.

"Saya minta daftar lengkap, lokasi dimana saja, statusnya seperti apa dan kondisinya, termasuk total luasnya," kata Muhadjir.

Rencananya, laporan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi agar masalah ini dapat segera diselesaikan, mengingat banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Untuk itu, saya minta tanah-tanah milik Kemendes itu diperhatikan. Jika perlu dibentuk Task Force (Satuan Tugas) untuk menangani khusus invetarisir lahan-lahan di kawasan Transmigrasi," kata Muhadjir.

Menurutnya pembentukan Satuan Tugas (Task Force) khusus ini akan bertugas dan bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan penyelesaian masalah lahan di kawasan transmigrasi. Ia juga meminta agar keberadaan Task Force ini tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pemerintahan di masa mendatang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo mengucapkan selamat datang bagi Plt Menteri Desa Muhadjir Effendy. Paiman berharap agar Plt Mendes bisa memberikan arahan agar kinerja lebih maksimal, terutama soal penyerapan anggaran.

Rapat Pimpinan Paripurna ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid, serta jajaran Pejabat Tinggi Madya, Pratama, dan Fungsional Kemendes PDTT. (Arianto)



Share:

Gus Halim: Desa Berketahanan Iklim Tertuang dalam SDGs Desa ke-13


Duta Nusantara Merdeka | Badung 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menggagas desa berketahanan iklim melalui pendekatan level mikro yang diukur berdasarkan data SDGs Desa. Hal itu tertuang dalam SDGs Desa ke-13, yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim untuk menyadarkan masyarakat desa terkait pentingnya isu perubahan iklim

"Semua tertuang dalam arah kebijakan pembangunan yang kita kembangkan dalam Kemendes yang kita beri nama SDGs Desa dengan melandingkan berbagai pembangunan global pada level terkecil pada tingkat desa termasuk tentang perubahan iklim," papar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Seminar Internasional dan Launching Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9/2024).

"Dalam SDGs Desa ke-13 kita gunakan diksi tanggap semata-mata didasarkan pada sebuah kesadaran terkait pentingnya masalah ini," tambahnya.

Alasan dilaksanakannya desa berketahanan iklim di level terkecil adalah agar setiap datanya bisa diketahui secara rinci sehingga semakin tepat sasaran. Namun demikian, hal ini tetap butuh kolaborasi tidak hanya antara Kemendes PDTT dengan desa namun juga kementerian dan lembaga terkait bahkan pemerintah di level kabupaten hingga provinsi. 

"Jadi kalau kita mau menangani atau menyikapi segalanya pada level mikro tentu enggak mungkin dilaksanakan sendirian tapi harus dengan cara kolaboratif. Di sini pentingnya forum malam hari ini," tegas Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT. 

Kolaborasi ini juga yang melatarbelakangi digelarnya diskusi yang menggandeng narasumber berbagai level dalam seminar internasional. Di antaranya membahas tentang Global Green Growth Institute (GGGI) tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di perdesaan yang disampaikan Vidya Fauzianti selaku Deputy Country Representative, GGGI Indonesia.

Paparan tentang ketahanan iklim desa pesisir melalui pemberdayaan masyarakat lokal juga disampaikan Suseno Sukoyono, Board of Supervisor Coral Triangle Center dan Senior Marine Conservation Expert yang menjelaskan dari sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain itu juga penjelasan dari Kepala Desa Taro, I Wayan Warka dalam tema praktik baik pelestarian hutan adat dan pertanian berwawasan lingkungan. Setiap paparannya menunjukkan bagaimana desa ini dapat memanfaatkan hutan dan potensi lingkungannya untuk tetap menjaga kelestarian alam.

Hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Taufik Madjid bersama para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT. Selain itu peserta diskusi juga berasal dari kementerian dan lembaga terkait termasuk perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Arianto)


Share:

Kolaborasi Pendampingan untuk Akselerasi Terwujudnya Desa Mandiri


Duta Nusantara Merdeka | Sentul 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat kolaborasi pendampingan masyarakat desa guna mengoptimalkan potensi yang ada di setiap desa. Dengan demikian akselerasi pencapaian Desa Mandiri dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, menegaskan bahwa kompleksitas masalah dan potensi di desa tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ini saatnya wujudkan kolaborasi tugas pendampingan desa," kata Luthfiyah.

Upaya menuju kolaborasi ini dimulai dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, di antaranya di Kupang, Makassar, dan Belitung. Tujuan FGD ini adalah untuk menyinergikan pendampingan pemberdayaan dan pembangunan di desa.

“Kementerian dan lembaga lain juga fokus pada pendampingan tematik di desa, jadi kolaborasi ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan,” tambahnya.

Program Kolaborasi Pendampingan Desa yang melibatkan berbagai elemen seperti Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyuluh Pertanian akan resmi diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT di Desa Pelangi Satu, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Luthfiyah juga menekankan bahwa kolaborasi ini memerlukan tahapan-tahapan penting, seperti penyelarasan persepsi, penentuan tujuan bersama, dan penguatan komitmen untuk bekerja bersama.

"Kata kunci lainnya adalah akselerasi. Kita harus mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri di Indonesia yang saat ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan total jumlah desa," jelasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat, Luthfiyah berharap proses perubahan status desa menuju Desa Mandiri dapat dipercepat. Selain itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah dan memaksimalkan potensi desa.

"Saya berharap kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan berbasis pada semangat kebersamaan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Nursaid, menambahkan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Desa, banyak yang berpikir bahwa pendampingan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

"Faktanya, ada 12 kementerian yang juga terlibat dalam pendampingan di desa, seperti PKH, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pokdarwis yang juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa," kata Nursaid.

Dengan adanya Kolaborasi Pendampingan Desa, Nursaid yakin bahwa akselerasi pencapaian Desa Mandiri akan lebih optimal.

Acara yang dihadiri oleh 216 peserta, dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Kebijakan dan Implementasi Pendampingan Desa dan Masyarakat" dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara tersebut, PSM Ahli Utama Ekatmawati, Anto Pribadi, serta pejabat Kemendes PDTT lainnya. (Arianto)



Share:

Benchmarking ke China, Belasan Kades Kunjungi Pasar Induk Terbesar di Asia


Duta Nusantara Merdeka | Beijing 
Belasan Kepala Desa (Kades) dari Indonesia yang diberangkatkan ke China dalam rangka mengikuti Program Benchmarking berkunjung ke Pasar Induk Xinfadi, Beijing, yang dikenal sebagai pasar terbesar di Asia pada Jumat (20/9/2024).
 
Pasar Xinfadi dipilih menjadi destinasi pertama karena tata kelolanya yang rapi dan bersih, jauh berbeda dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Pasar yang sudah beroperasi selama 36 tahun ini mencakup area seluas 1,12 kilometer persegi dan memiliki lebih dari 2.000 kios.

Tidak hanya ukurannya yang besar, Pasar Xinfadi juga dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti sistem pembayaran elektronik dan pemantauan digital untuk produk yang dijual. Teknologi ini membantu mengelola volume perdagangan yang sangat besar, dengan 13.000 ton sayur, 24.000 ton buah, 1.500 kambing, 150 sapi, dan 2.000 ton ikan diperjualbelikan setiap harinya.

Selain itu, pasar ini memiliki aula khusus yang didesain seperti pusat perbelanjaan modern, menampilkan produk-produk pertanian yang sudah dikemas dengan menarik, sehingga lebih memikat pembeli.

Yang lebih mengagumkan pada tahun 2023, Pasar Xinfadi mencatat perputaran uang yang luar biasa, mencapai 126,7 miliar Yuan atau sekitar Rp 272,1 triliun. Hal itu menjadikannya sebagai pasar induk terbesar di seluruh China bahkan se-Asia.

Ari Setiawan, Kepala Desa Krasak dari Magelang, Jawa Tengah yang menjadi salah satu peserta mengungkapkan kekagumannya terhadap Pasar Xinfadi. Ia melihat potensi besar yang bisa diadopsi untuk pengembangan Pasar Krasak di desanya.

"Kami berharap sepulang dari China, kami bisa memperbaiki tata kelola pasar dan memperjelas zonasi komoditas yang dijual, seperti yang diterapkan di Pasar Xinfadi," kata Ari.

Ari juga menambahkan bahwa Pasar Krasak telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Saat pertama kali menjabat sebagai kepala desa, pasar tersebut hanya memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 20 juta. Namun, pada tahun 2024, angka itu telah meningkat sepuluh kali lipat.

Meski demikian, Ari merasa masih banyak yang bisa dilakukan. Ia bercita-cita agar Pasar Krasak bisa mendatangkan produk-produk dari luar daerah, bahkan luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Pasar Xinfadi.

"Kami ingin lebih banyak menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dari kota lain, provinsi lain, atau bahkan dari luar negeri," tambahnya.

Sementara Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT selaku pemimpin rombongan, Danton Ginting Munthe, menyatakan bahwa kegiatan Benchmarking ini dilakukan di dua kota di China, yaitu Beijing dan Chengdu. Fokus utama dari kunjungan ini adalah mempelajari pembangunan pedesaan dan pengembangan teknologi pertanian.

"Kali ini kami hanya fokus di dua kota, sehingga waktu kunjungan bisa lebih efisien. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan China terkait pengentasan kemiskinan di pedesaan," ujar Danton.

Selain mengunjungi Pasar Xinfadi, para kepala desa juga berkesempatan mengadakan audiensi dengan pejabat Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan China (MARA), serta mengunjungi Pusat Pengembangan Teknologi Pedesaan China, Bairong World Trade Center, dan Festival Panen Tiongkok di distrik Huairou. Mereka juga mengunjungi desa-desa di Pujiang dan Pengzhou, Provinsi Sichuan, Tianfu Agricultural Expo Park, Universitas Pertanian Sichuan, Tembok Besar China, serta Pusat Penangkaran Panda Raksasa di Chengdu.

Untuk diketahui, Program Benchmarking para kades ke Tiongkok ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar China di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kunjungan para Kades didampingi oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Danton Ginting Munthe, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Andi Nita Arie, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rosyid, beserta staf. (Arianto)


Share:

Gus Halim Lantik Empat Pejabat Struktural dan Fungsional Ahli Utama Kemendes PDTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, yang akrab disapa Gus Halim, melantik empat Pejabat Fungsional Ahli Utama serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT pada Jumat (20/9/2024). 

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta kinerja yang lebih konstruktif dan kondusif.

Dalam sambutannya, Gus Halim menegaskan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama karena Indonesia tengah berada di masa transisi kepemimpinan nasional. 

"Tantangan yang kita hadapi tidak semakin ringan, terutama karena kita sedang memasuki masa transisi kepemimpinan nasional," ujar Gus Halim saat upacara pelantikan.

Ia juga menekankan bahwa para pimpinan baru harus berpegang teguh pada tiga pilar utama, yakni nasionalisme, integritas, serta perspektif global dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing. 

Menurut Gus Halim, ketiga pilar ini akan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi yang lebih profesional dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pemerintahan yang baru.

"RPJMN akan berubah dan berkembang, sehingga tantangan yang kita hadapi pun akan berbeda," jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

"Tantangan yang harus dihadapi bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, karena kondisi global saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian," tambahnya.

Gus Halim berharap para pejabat yang baru dilantik dapat melakukan evaluasi konstruktif dan merumuskan kebijakan yang realistis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, terutama di wilayah-wilayah strategis yang masih belum berkembang secara optimal. 

"Kita perlu mempercepat upaya penyesuaian dengan kondisi saat ini," tegasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Adi Prasetiya sebagai Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selanjutnya Aditya Hendra Krisna sebagai Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tunggak Santosa sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dan Lalu Syaifudin sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, serta Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini. (Arianto)



Share:

Ikuti Program Benchmarking, Puluhan Kades Dikirim ke China


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebanyak tiga belas Kepala Desa (Kades) dari berbagai provinsi di Indonesia kembali diberangkatkan ke Beijing dan Chengdu, China untuk melakukan Benchmarking Study pada 18 - 28 September 2024.

Program studi banding kades ke Tiongkok ini difasilitasi Kedutaan Besar China di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Setibanya di China, para Kades dan rombongan Kemendes PDTT yang dipimpin Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting Munthe diterima oleh Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing Parulian, George Andreas Silalahi, Kamis (19/9/2024).

Parulian menyatakan, China patut menjadi rujukan mengenai keberhasilan dalam membangun desa.

Hal tersebut karena Negeri Tirai Bambu ini sukses mengentaskan kemiskinan absolut dan meningkatkan derajat desa-desa miskin usai merilis paket kebijakan di sektor ekonomi pada dekade 2010-an.

"Mereka lakukan sejumlah paket reformasi mulai sekitar 2013 dan berhasil mengentaskan penduduk absolut itu sekitar 90 juta berhasil diangkat," kata Parulian.

Berdasarkan catatan KBRI Beijing, kata Parulian, sekitar ada 128 ribu desa yang miskin dan tertinggal dan sekitar 832 counties atau kabupaten yang tadinya dalam status daerah miskin dan tertinggal itu bisa terangkat.

Salah satu hal yang patut dicontoh dari pembangunan desa di China adalah sistem meritokrasi dan kesinambungan dari pemerintah pusat hingga desa.

Masa pemerintahan di China yang berlangsung lebih lama juga membantu keberlanjutan dari program-program pemerintah untuk pembangunan desa.

Alasan lainnya China jadi rujukan bagi Indonesia untuk membangun desa karena kedua negara punya kesamaan geografis serta sama-sama punya penduduk dengan jumlah banyak.

Danton berharap dengan Benchmarking ini para kepala desa dapat mengimplementasikan keberhasilan desa-desa di China dalam membangun desa dengan memanfaatkan potensi yang mereka dimiliki.

"Kita berharap para kepala desa yang sempat menikmati kesempatan sepeti ini begitu mereka kembali ke daerah masing-masing menyampaikan apa yang didapat dari benchmarking ini," kata Danton.

Para kepala desa dijadwalkan mengunjungi sejumlah desa meninjau pasar tradisional dan teknologi pertanian, hingga menghadiri festival panen raya selama berada di China. (Arianto)




Share:

Gus Halim: Agar Bisnis BUMDesa Makin Maju, Sistem Keuangannya Harus Sesuai Standar


Duta Nusantara Merdeka | Kampar 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menekankan pentingnya standarisasi keuangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai kunci utama untuk mengembangkan bisnis. 

Regulasi ini tercantum dalam Keputusan Kemendesa No 136 Tahun 2022, yang bertujuan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

"Kebijakan lanjutan yang penting untuk penguatan posisi bisnis BUMDesa, terutama untuk bekerja sama dengan entitas bisnis lainnya, ialah standar keuangan BUMDesa, dalam Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2," ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat membuka Workshop Analisis Pengembangan Usaha dan Laporan BUMDesa/BUMDesa Bersama di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, standarisasi keuangan merupakan langkah vital dalam memajukan BUMDesa, karena mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Gus Halim juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pengurus BUMDesa dan masyarakat akan berjalan lebih baik jika pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Dengan keuangan yang baik maka akan terjadi akuntabilitas dan transparansi sehingga kepercayaan masyarakat kepada BUMDesa semakin meningkat. Tanpa kepercayaan masyarakat maka bisnisnya tidak akan pernah bisa berkembang," tuturnya.

Gus Halim menambahkan bahwa meskipun kebutuhan setiap BUMDesa berbeda-beda di setiap daerah, standar keuangan yang seragam tetap diperlukan. Workshop ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, terutama di Provinsi Riau.

Salah satu cara untuk meningkatkan standarisasi keuangan BUMDesa adalah dengan memastikan setiap BUMDesa terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 21.607 BUMDesa dari total 62.580 yang sudah berbadan hukum, dengan rincian 19.973 BUMDesa, 281 BUMDesa Bersama, dan 1.353 BUMDesa Bersama LKD.

Gus Halim berharap angka ini terus bertambah melalui berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan workshop yang melibatkan pengurus BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan BUMDesa Bersama LKD.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi oleh Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Kepala Puslatmas Fujiartanto, dan Kepala BPPMDPDTT Pekanbaru Efi Sumarliningsih. Turut hadir juga Kepala Dinas PMD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Djoko Edy Imhar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Boby Rachmat, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar Lukmasyah Badoe. (Arianto)


Share:

Gus Halim Serahkan Penghargaan 15 Desa Berprestasi Turunkan Stunting


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 15 desa di Indonesia dengan kinerja baik dalam penurunan stunting.

Penghargaan ini diserahkan menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Rakornas dihadiri langsung oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebanyak 15 desa yang memperoleh penghargaan ini yaitu Desa Tegaren, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur; Desa Mentayan, Kabupaten Bengkalis, Riau; Desa Nagari Bukik Sikumpa, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Selanjutnya, Desa Kupahandap, Kabupaten Pandeglang, Banten; Desa Nase Mee, Kabupaten Bireun, Aceh; Desa Giri Tirto, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta; Desa Keciput, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung.

Kemudian Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Desa Selanggor Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; Desa Buata, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Seterusnya Desa Sungai Pukat, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat; Desa Adolang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; Desa Puna, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur; Desa Macuan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat; dan Desa Tihuana, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

"Selamat, semoga ini terus memacu desa untuk lakukan yang terbaik," kata Gus Halim.

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan keberhasilan menurunkan angka stunting di Indonesia, yakni dari 30,8 persen atau sekira 7,3 juta anak pada 2018 menjadi 21,5 persen atau 4,7 juta anak pada 2023.

"Artinya, dalam lima tahun, kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen, atau rata-rata 1,85 persen per tahunnya," kata Wapres.

Penurunan itu, satu setengah kali lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada 2013-2018. 

Keberhasian ini menurut Wapres, tak lepas dari kesadaran dan kerja keras banyak pihak dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting itu juga menuturkan penurunan prevalensi stunting juga disertai dengan perbaikan status gizi anak dan ibu hamil.

"Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak serta anemia pada ibu hamil juga mengalami penurunan signifikan dalam 5 tahun terakhir," ungkap Wapres

Oleh karena itu, Wapres berharap upaya pencegahan stunting harus tetap dilanjutkan. Sebab, kata dia, penurunan angka stunting telah menunjukkan hasil yang baik.

"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," harap Wapres.

Turut mendampingi Gus Halim para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)




Share:

Kemendes PDTT Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pegawai


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kemendes PDTT yang dimulai Sejak tanggal 26 hingga 30 Agustus di ruang Oproom Kemendes PDTT, Jakarta.

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai baik PNS, PPNPN, Pramubakti, Satpam, Teknisi, Pengemudi dan resepsionis. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 - 15.00 WIB.

"Pemeriksaan kesehatan penting bagi seluruh pegawai karena setiap tanggung jawab yang diemban memiliki beban resikonya masing-masing," kata Sekjen Taufik saat meninjau pelaksanaan kegiatan pada Kamis (29/8).

Terkait kepentingan tugas dan fungsi pelayanan pada para pegawai, kegiatan pemeriksaan kesehatan ini salah satunya untuk mewujudkan kondisi fisik para pegawai yang selalu sehat dan fit selama bekerja yang pada akhirnya menjadi penunjang dalam mewujudkan pelayanan yang prima.

"Kesehatan yang prima menjadi salah satu modal utama dalam menunjang profesionalitas para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," katanya.

Dalam pelaksaan pemeriksaan kesehatan, sebelum mengikuti pemeriksaan, para pegawai mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kadar kolesterol dan asam urat.

Setelah itu, untuk hasil pemeriksaan kesehatan dapat langsung diperoleh oleh setiap pegawai yang kemudian dikonsultasikan dengan dokter jika terdapat keluhan.

Dokter penanggung jawab kegiatan dari Klinik Pratama Kemendes PDTT Drg Syarie Indrani mengatakan bahwa Kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi Pegawai dilingkungan Kemendes PDTT ini merupakan upaya deteksi dini terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) untuk mengetahui adanya faktor risiko PTM pada sasaran. 

Deteksi dini ini berguna untuk menemukan secara dini adanya kemungkinan seseorang terkena PTM atau memiliki faktor risiko. 

"Dengan diketahuinya faktor risiko PTM secara dini pada seseorang maka pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan sedini mungkin," kata Drg Syarie.

Selain itu juga, kegiatan ini dalam rangka melakukan screening kondisi kesehatan pegawai agar dapat menjaga kesehatan dengan mengelola pola hidup yang sehat.

Pola hidup sehat sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan agar tetap bugar di usia senja. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit degeneratif yang resikonya semakin meningkat seiring bertambahnya usia.

Lebih lanjut, Drg Syarie menganjurkan untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu salah satu faktor yang wajib dan paling penting dalam menyelesaikan segala pekerjaan maka kesehatan itu wajib untuk dijaga.

"Selain itu juga menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga. Dan baiknya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama pegawai yang mempunyai keluhan penyakit," kata Drg Syarie.

Drg Syarie berharap, kegiatan ini rutin diagendakan agar para pegawai dapat mengatasi masalah kesehatannya lebih cepat dan sebagai langkah pencegahan. (Arianto)




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini