Terus Berbenah, Dirbinganis Ditjen Badilag Gelar Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis – Ditjen Badilag menggelar rapat penyusunan standar kompetensi tenaga teknis selama tiga hari dari 22-24 Juli 2024 di Hotel Mecure, Tangerang, Senin (22/07/2024)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. ), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag), Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi (Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.), Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama (Rina Herlina, S.H., M.H.).

Turut hadir, Hakim Yustisial pada MA RI (Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H, M.H.I.), Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Akhmad Sahid, S.H.), Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Badan Urusan Administrasi MA RI (Muzhar Khotib, S.IP., S.H.), Pejabat Eselon IV pada Subdit Pengembangan dan Subdit Mutasi Hakim, beserta TIM IT Ditjen Badilag.

Program daripada kegiatan tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan hasil capaiannya adalah Terwujudnya Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat pedoman standar kompetensi tenaga teknis peradilan agama. 

Tujuannya :

- Agar kompetensi pegawai baik teknis dan manajerial, dapat terukur secara akurat

- Agar Setiap jabatan memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan;

- Agar setiap tenaga teknis dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI). 

Dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk mengingat kembali tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. ”Tugas kita dalam membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis yang salah satunya di bidang pembinaan tenaga teknis”, ujarnya.

Selain daripada itu, beliau juga menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan SDM yang menjadi faktor sentral penggerak roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensinya diukur menggunakan Kamus Kompetensi.  

Tidak lain tujuannya untuk membentuk karakter bagi para ASN. Beliau juga menegaskan “Program prioritas Ditjen Badilag Tahun 2024, pada area Penguatan Kepemimpinan dan SDM, salah satunya adalah ”Program pembibitan calon pimpinan peradilan agama (talent pool) ini merupakan tugas kita bersama. Dengan adanya pengklasifikasian dan standar kompetensi, nantinya akan terukur secara akurat. Pimpinan-pimpinan lembaga Peradilan Agama yang akan datang akan semakin baik dan berkompeten. Pemetaan kompetensi tenaga teknis juga harus dimulai dari dini, agar kedepannya jabatan-jabatan yang ada, sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya”

Pada kegiatan itu juga, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis juga memberikan arahan kepada tim penyusun standar kompetensi terkait dengan Merit System sebagai suatu kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Oleh karenanya dibutuhkan standar kompetensi di lingkungan Peradilan Agama. 

Nantinya dari standar kompetensi tersebut, dapat dijadikan evaluasi bagi Ditjen Badilag dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Lembaga Peradilan Agama.

Harapan dari kegiatan tersebut, bahwa standar kompetensi ini dapat sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

Sehingga kedepannya jabatan-jabatan yang ada di lembaga Peradilan Agama, dapat sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. (Arianto)

Read More

Kemenkes dan Mitra Jejaring TBC, Sepakat Fasilitas Kesehatan Harus Bersinergi dalam Penanggulangan TBC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM).

Acara yang bertajuk

“Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diadakan pada Rabu 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta yang juga ditayangkan secara langsung di YouTube STPI disini.

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC di dunia.

Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis (2017) menyatakan bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan swasta.

Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.

Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.

dr. Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI mengatakan, Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor.

"STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” imbuh dr. Nurul Luntungan 

Sementara itu, dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah, Dia ungkapkan, Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam pertemanan dan penganggaran yang ada di daerah

"Serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan media,” jelas dr. Henry.

Menanggapi hal tersebut, dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat

“Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dendam strategi PPM diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” ujar dr. Imran Pambudi.

Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC.

“Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” pungkas dr. Imran Pambudi.

Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan yang bisa diadopsi.

"Harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waspada! Risiko Penularan Flu Burung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung (Avian Influenza) pada manusia. Kewaspadaan ini menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam beberapa hari terakhir mengenai kasus infeksi flu burung pada manusia.

Laporan terbaru WHO yang terbit 11 Juni 2024 menyebutkan, kasus infeksi virus Avian Influenza Tipe A (H9N2) pada manusia terdeteksi pada seorang anak yang tinggal di negara bagian Benggala Barat, India. Anak tersebut memiliki riwayat kontak dengan unggas dan telah pulih serta diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. menyatakan, pihaknya senantiasa memantau strain Avian Influenza yang berpotensi menular pada manusia.

“Sesuai dengan komitmen global, di sektor kesehatan manusia, strain yang dilakukan pemantauan adalah HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza), yaitu H5 di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tier 4 maupun LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) yaitu H7, H9, dan yang lainnya di Labkesmas Rujukan Nasional,” jelas Farchanny di Jakarta, Kamis (13/6).

Untuk diketahui, HPAI merupakan virus Avian Influenza yang sangat patogen dan menyebabkan penyakit serius serta mortalitas tinggi pada unggas yang terinfeksi. 

Sementara itu, LPAI termasuk virus Avian Influenza patogen rendah yang tidak menyebabkan tanda-tanda penyakit atau penyakit ringan pada ayam atau unggas.

Menurut informasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, strain virus Avian Influenza kategori HPAI dan LPAI Tipe A dapat menyebabkan infeksi penyakit ringan hingga parah pada manusia yang terinfeksi.

Di Indonesia, pemantauan strain HPAI strain H5 dilakukan dengan meningkatkan surveilans sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Illnesses (SARI) dari adanya faktor risiko kontak langsung dengan unggas sakit atau mati mendadak dan lingkungan yang terkontaminasi.

“Kemudian meningkatkan surveilans infeksi pernapasan akut berat dengan faktor risiko untuk deteksi dini suspek flu burung,” lanjut Farchanny.

“Kami menghimbau para peternak ayam, itik, sapi atau hewan lainnya untuk menerapkan pengelolaan ternak dan kandang ternak dengan menerapkan higiene dan sanitasi yang benar selalu melakukan desinfeksi dan cuci tangan” lanjutnya. 

Jangan menjual hewan sakit dan bila ada kematian ternak mendadak dan dalam jumlah besar segera laporkan.

Kewaspadaan di Pintu Masuk Negara

Indonesia memperkuat pengawasan di pintu masuk negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung. Hal ini dilakukan terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara-negara yang melaporkan adanya kasus infeksi flu burung.

“Pertama, meningkatkan pengawasan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Dalam Negeri dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus flu burung, baik pada manusia, penumpang di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas barat darat negara,” terang Achmad Farchanny Tri Adryanto.

“Kedua, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan, terutama daerah/negara yang sedang terdeteksi kasus flu burung pada manusia

dan yang menunjukan gejala Influenza Like Illness (ILI) serta memiliki risiko terpapar unggas atau produk unggas, dan pengambilan spesimen swab sesuai pedoman yang berlaku.”

Ketiga, Indonesia mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman yang berlaku.

Keempat, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan setempat untuk meningkatkan kewaspadaan dan penanganan flu burung pada manusia, termasuk rujukan spesimen ke laboratorium kesehatan masyarakat regional dan laboratorium rujukan nasional, yakni Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Kelima, melakukan pemeriksaan dan penanganan kasus jika ditemukan pelaku perjalanan yang memiliki gejala ILI sesuai pedoman yang berlaku. 

Keenam, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang berada di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Hindari Konsumsi Unggas yang Sakit

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Achmad Farchanny Tri Adryanto mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai upaya antisipasi penularan flu burung pada manusia. 

Bagi mereka yang sering bersentuhan dengan unggas, ia menyarankan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah berkontak dengan unggas.

“Tidak mengkonsumsi unggas dan mamalia yang sakit, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai pada saat kontak dengan unggas atau hewan mamalia sakit atau mati mendadak,” pesan Farchanny.

“Kemudian melaporkan kepada dinas peternakan setempat bila ada kematian unggas atau hewan mamalia secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak di lingkungannya.”

Penularan penyakit flu burung pada manusia dapat melalui kontak langsung dengan unggas atau binatang lain yang sakit atau produk unggas yang sakit karena infeksi H5N. 

Penularan di lingkungan, pasar, kandang unggas, halaman, kebun atau peralatan yang tercemar virus tersebut baik yang berasal dari tinja unggas yang terserang flu burung (H5N1).

Penularan juga dapat melalui makanan, yang mana mengolah produk unggas, mengkonsumsi produk unggas mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna di wilayah yang dicurigai atau dipastikan terdapat hewan atau manusia yang terinfeksi H5N1.

Pada umumnya, gejala klinis flu burung (H5N1) pada manusia mirip dengan flu biasa, yang sering ditemukan adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan nyeri tenggorok.

Gejala lain yang dapat ditemukan adalah pilek, sakit kepala, nyeri otot, infeksi selaput mata, diare atau gangguan saluran cerna. Gejala sesak napas menandai kelainan saluran napas bawah yang dapat memburuk dengan cepat.

“Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala sakit suspek flu burung dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko,” sambung Farchanny.

Situasi Flu Burung di Indonesia dan Global

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi, MPHM mengungkapkan, kasus flu burung di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 2005.

Sejak saat itu hingga tahun 2017, tercatat sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) sebesar 84%. Kasus-kasus tersebut tersebar di 15 provinsi dan 59 kabupaten/kota.

“Indonesia melaporkan kasus flu burung terakhir pada 2017 (satu kasus, satu meninggal) di Kabupaten Klungkung, Bali. Hingga kasus terakhir, penularan masih terjadi dari unggas ke manusia,” ungkap Imran.

Di tingkat global, WHO mengkonfirmasi sejumlah laporan kasus flu burung pada manusia. Berikut ini data kumulatif kasus flu burung H5N1 pada manusia di 23 negara yang tercatat oleh WHO sepanjang tahun 2003-2024:

2003-2009: 468 kasus, 282 kematian

2010-2014: 233 kasus, 125 kematian

2015-2019: 160 kasus, 48 kematian

2020: 1 kasus

2021: 2 kasus, 1 kematian

2022: 6 kasus, 1 kematian

2023: 12 kasus, 4 kematian

2024: 7 kasus, 2 kematian

Berdasarkan laporan terbaru WHO, Imran menambahkan, terdapat tambahan kasus flu burung pada manusia, yaitu:

19 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

18 Mei 2024: Avian Influenza H5N1 di Australia

22 Mei 2024: Avian Influenza H9N2 di India

23 Mei 2024: Avian Influenza H5N2 di Meksiko

Secara total, dari tahun 2003 hingga Mei 2024, terdapat 893 kasus flu burung dengan 464 kematian yang tercatat di WHO, dengan rincian:

H5N1: 890 kasus, 463 kematian

H9N2: 2 kasus

H5N2: 1 kasus, 1 kematian

Pada rentang Januari-Juni 2024, ASEAN BioDiaspora Virtual Center juga mencatat kasus flu burung pada manusia di wilayah ASEAN. Secara khusus di wilayah ASEAN, laporan kasus flu burung, yaitu:

6 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

22 Maret 2024: Avian Influenza H5N1 di Vietnam

21 Februari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja

29 Januari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja. (Arianto)

Read More

Empat Pesan Menkes untuk Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kusta, frambusia, kaki gajah, demam keong (schistosomiasis), dan cacingan merupakan Penyakit Tropis Terabaikan atau Neglected Tropical Disease (NTDs) yang menjadi perhatian dalam peringatan NTDs Day 2024 di Jakarta, Rabu (6/3). 

Dalam acara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan penghargaan kepada 99 bupati/wali kota atas pencapaian bebas frambusia dan 3 bupati atas pencapaian eliminasi filariasis atau kaki gajah.

Penyakit Tropis Terabaikan merupakan penyakit menular yang diderita oleh orang-orang dengan taraf hidup rendah dan minim perhatian. 

Menurut WHO, secara global terdapat 21 Penyakit Tropis Terabaikan atau NTD yang disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan cacing parasit.

“NTD menyebabkan tingginya angka kesakitan, kecacatan, dan stigma, terutama mempengaruhi populasi yang paling miskin dan marjinal, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia,” ujar Deputy WHO Representative to Indonesia Momoe Takeuchi dalam sambutannya pada Neglected Tropical Disease (NTDs) Day 2024.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi, mewakili Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu, menjelaskan, di Indonesia terdapat 8 dari 21 Penyakit Tropis Terabaikan di antaranya kusta, frambusia, kecacingan, filariasis atau kaki gajah, dan schistosomiasis atau demam keong.

Dirjen Maria menambahkan, pada tahun 2023, kasus baru kusta dilaporkan sebanyak 14.376, dengan 11 provinsi dan 124 kabupaten/kota memiliki prevalensi di atas 1 orang per 10.000 penduduk. 

Sementara itu, ditemukan 69 kasus baru frambusia di tahun 2024, tersebar di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

Kendati demikian, upaya eradikasi atau pemberantasan dan eliminasi frambusia terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. 

Hingga 2023, terdapat 158 kabupaten/kota berstatus bebas frambusia, terdiri atas 10 daerah endemis dan 148 daerah non-endemis. Sementara pada 2024, terdapat 99 kabupaten/kota yang lolos asesmen eradikasi frambusia dan berhak menerima Sertifikat Bebas Frambusia.

“Hingga saat ini, terdapat 6 provinsi yang sudah 100% kabupaten/kota-nya bebas frambusia, yaitu provinsi Lampung, Banten, Jateng, Bali, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” ujar Dirjen Endang.

Sementara itu, eliminasi filariasis sudah dilakukan secara bertahap di 236 kabupaten/kota endemis. Sampai 2023, sebanyak 37 kabupaten/kota telah dinyatakan eliminasi filariasis dan menerima sertifikat dari Menteri Kesehatan. 

Selain itu, 3 kabupaten menerima sertifikat eliminasi pada peringatan NTDs Day 2024, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Keerom.

Adapun, schistosomiasis atau penyakit demam keong hanya ditemukan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kendati demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian karena schistosomiasis belum sepenuhnya tereliminasi dari Indonesia.

Mengenai Penyakit Tropis Terabaikan seperti cacingan, pemerintah memberikan perhatian besar dan mengajak seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menurunkan angka prevalensi cacingan menjadi kurang dari 10 persen.

“Demikian juga dengan cacingan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, menjadi tugas kita bersama untuk menurunkan angka prevalensi cacingan menjadi kurang dari 10%,” imbau Dirjen Endang.

Untuk dapat mengeliminasi berbagai Penyakit Tropis Terabaikan, Menkes Budi Gunadi Sadikin berpesan kepada seluruh kepala daerah yang hadir agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. 

Menurut Menkes Budi, berbagai penyakit tropis terabaikan dapat dieliminasi jika masyarakat dapat menjaga lingkungan sehingga berbagai hewan dan binatang yang ada di lingkungan tidak membawa virus, bakteri, atau patogen penyakit.

“Memang, cara yang paling bagus dan paling benar, walaupun susah, adalah jaga lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak banyak nyamuk, segala penyakit yang dibawa nyamuk pasti menurun,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi juga menyampaikan, upaya eradikasi dan eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan merupakan program kesehatan berkelanjutan yang tidak dapat selesai dalam satu atau dua tahun. 

Upaya mengeliminasi penyakit-penyakit tersebut membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Jadi, itu saja Bapak, Ibu, jangka panjang, kalau mau sustainable yang mesti diberesin, bikin lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih apa aja? Rajin cuci tangan sebelum makan, buang air besar jangan sembarangan, kemudian kalau jalan-jalan di luar pakai sandal, terutama anak-anak. 

Kemudian, kalau ada genangan air yang bisa jadi sarang nyamuk itu dibersihkan. Nah, harusnya kalau itu beres, turun jauh tuh NTD-nya,” kata Menkes Budi. (Arianto)

Read More

Generasi Zilenial: Terapkan Budaya Pangan Olahan Bernutrisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM turut serta dalam pendidikan keamanan pangan untuk siswa SMA/SMK/Madrasah Aliyah, mahasiswa, dan guru di Indonesia melalui acara Gebyar Zilenial Keamanan Pangan. Dengan tema “Generasi Zilenial: Cerdas Memilih Pangan Olahan Bernutrisi," acara ini berlangsung di Auditorium gedung Merah Putih BPOM, Kamis (09/11/2023).

Kegiatan tersebut memiliki tujuan jelas: mempersiapkan dan mengajak generasi Zilenial untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan budaya pangan aman. Generasi Zilenial, gabungan Generasi Z dan Milenial, menjadi fokus BPOM sebagai bonus demografi Indonesia di tahun 2030.

Bonus demografi ini, yang mencapai puncaknya pada 2030-an dengan 70% penduduk usia produktif, dianggap sebagai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, menyatakan pentingnya implementasi keamanan pangan sepanjang rantai pangan dengan keterlibatan masyarakat.

"Seiring dengan perkembangan zaman di era 4.0, pola hidup masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan pangan yang dikonsumsi. BPOM sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penjaminan keamanan pangan, mengajak generasi muda untuk ikut berpartisipasi mewujudkan budaya pangan aman dan menjadi role model bagi lingkungannya," ungkapnya.

Pada acara ini, talkshow interaktif dilaksanakan dengan tema “Kiat Memilih Pangan Olahan Bernutrisi bagi Generasi Emas Indonesia.” Narasumber yang dihadirkan, antara lain Koordinator Substansi Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Yogi Anggraena, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Ema Setyawati.

Menanggapi hal tersebut, Yogi Anggraena memberikan perspektifnya terkait kesehatan peserta didik. Ia menyatakan, “Kebugaran dan kesehatan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dan ini sangat berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi. Para guru atau pengajar wajib turut memperhatikan apa saja yang muridnya konsumsi di lingkungan sekolah.”

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Ema Setyawati, menambahkan, “Melalui kegiatan ini diharapkan kita semakin memahami cara memilih pangan olahan bernutrisi. Kita semua berharap ini dapat masuk menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal di sekolah, sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Semoga dengan pemahaman cara memilih pangan olahan bernutrisi ini dapat membantu mengatasi triple burden of malnutrition termasuk masalah gizi pada anak usia sekolah.”

Triple burden of malnutrition, yang mencakup kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan zat gizi mikro, menjadi perhatian BPOM. Melalui kegiatan ini, BPOM berharap generasi muda dapat aktif mewujudkan budaya pangan aman, menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Generasi muda diharapkan mampu memilih makanan olahan yang aman, bermutu, dan bernutrisi, serta ikut mempromosikan gaya hidup sehat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi menuju Generasi Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menkes Budi Dorong Konsep: Menjaga Sehat Lebih Baik daripada Mengobati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menekankan konsep kesehatan yang benar dalam kuliah umum di Gedung A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Sabtu (11/11). Menurutnya, konsep yang tepat adalah menjaga orang tetap sehat, bukan sekadar mengobati orang yang sudah sakit.

"Yang menarik buat saya adalah to promote healthy life and well-being tidak ada kata-kata to cure people. Menjaga orang tetap sehat dan sejahtera, jadi tidak ada kata-kata mengobati orang sakit," ujar Menkes Budi.

Menkes Budi mengungkapkan bahwa sebelum menjabat, 80% anggaran di Kementerian Kesehatan digunakan untuk mengobati orang sakit, mengurus dokter spesialis, rumah sakit, alat kesehatan, dan obat-obatan, bukan untuk menjaga orang tetap sehat. Hal ini menjadi dasar pemikiran bahwa ada yang salah dengan konsep kesehatan yang telah diterapkan.

Untuk merubah konsep tersebut, Menkes Budi memimpin inisiasi 6 pilar transformasi kesehatan, salah satunya adalah transformasi layanan primer. Revitalisasi Puskesmas, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi fokus utama dalam transformasi ini.

Menkes Budi menjelaskan, "Itu sebabnya di undang-undang yang baru kita bikinnya revitalisasi layanan Primer. Itu gak berhenti di 10.000 Puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan. Kita ada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota. Kita mau turunin 85.000 Puskesmas pembantu di level desa dan 300.000 di level dusun."

Upaya untuk menjaga kesehatan juga ditekankan pada kalangan anak muda. Melalui kurikulum pendidikan, aspek kesehatan dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Menkes Budi menyebutkan, "Kita sudah ada 60 kurikulum kesehatan masuk ke pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA."

Edukasi promosi kesehatan diarahkan kepada generasi muda, dengan penekanan pada pencegahan penyakit. Menkes Budi menyadari pentingnya memulai edukasi sedini mungkin, dan tahun depan rencananya akan menjadi bagian resmi dari kurikulum.

Dalam konteks transformasi kesehatan, Menkes Budi menekankan bahwa promosi kesehatan bukanlah usaha yang dapat dilakukan secara eksklusif. "Yang namanya promosi kesehatan itu sifatnya inklusif bukan eksklusif harus dilakukan jadi gerakan," ungkapnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kementerian Kesehatan Buka Portal Layanan Data

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam langkah besar untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meresmikan Portal Layanan Data. Portal ini merupakan inisiatif untuk menyediakan akses penuh kepada data kesehatan di seluruh Indonesia melalui satu pintu, yang dapat diakses oleh masyarakat umum, peneliti, akademisi, serta para analis dan penyusun kebijakan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa tujuan utama dari portal ini adalah memberikan akses data yang baik kepada peneliti dan periset di bidang kesehatan. "Supaya penelitian di bidang kesehatan dan sektor kesehatan bisa maju lebih cepat lagi, lebih berkembang lagi karena mereka mendapatkan akses data yang baik," ungkap Menkes Budi.

Dalam Portal Layanan Data ini, pengguna dapat menemukan berbagai informasi yang telah dikumpulkan oleh personil Kementerian Kesehatan dan organisasi mitra. Data yang tersedia mencakup informasi terkini seputar COVID-19, hasil pengumpulan data rutin, hingga survei nasional seperti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes).

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Syarifah Liza Munira, menjelaskan bahwa portal ini memberikan akses data melalui satu kanal yaitu layanandata.kemkes.go.id. "Pengguna portal juga bisa mendapatkan dan mengunduh berbagai dokumen terkait pengumpulan data seperti kuesioner, buku kode, pedoman, dan laporan baik dari pengumpulan data secara nasional maupun di tingkat provinsi," tambah Liza.

Tidak hanya data mentah, portal ini juga menyediakan peta, diagram, dan produk visualisasi data untuk membantu pengguna dalam memahami dan mengkomunikasikan data dengan lebih mudah. Langkah ini diharapkan dapat memicu peningkatan kualitas penelitian, pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan.

Peluncuran Portal Layanan Data ini disambut dengan baik oleh para pemangku kepentingan, termasuk para peneliti, akademisi, dan wakil dari berbagai organisasi mitra serta unit di Kementerian Kesehatan. Acara ini juga dilengkapi dengan webinar pemanfaatan data kesehatan yang melibatkan pakar dari dalam dan luar negeri, sehingga peserta dapat memahami lebih dalam potensi dan manfaat dari akses data yang disediakan oleh portal ini.

Dengan peluncuran Portal Layanan Data ini, Kementerian Kesehatan mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menghadirkan transparansi informasi kepada masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengakses portal ini, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi layanandata.kemkes.go.id. Terus pantau berita selanjutnya untuk pembaruan terkait perkembangan portal ini dan bagaimana akses data ini dapat membawa perubahan positif dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Sanksi Tegas Pelaku, Menkes Budi Akhiri Perundungan Dokter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan "Tentang Pencegahan dan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan

Kementerian Kesehatan" untuk mengakhiri praktik perundungan yang terjadi pada peserta pendidikan kedokteran spesialis (PPDS).

Sebelumnya telah menyebar di media sosial mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh dokter senior kepada dokter peserta pendidikan kedokteran spesialis di salah satu rumah sakit Kemenkes.

 Setelah dilakukan interview, korban mengalami stres karena mendapatkan tekanan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kedokteran.

''Kami mulai memanggil dokter-dokter spesialis di lingkungan rumah sakit Kemenkes, dan kami menemukan bahwa praktik perundungan yang dialami oleh dokter umum maupun peserta didik dokter spesialis di rumah sakit vertikal sudah terjadi puluhan tahun,'' ujar Menkes Budi pada konferensi pers di gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (20/7).

Perundungan ini menyebabkan kerugian bukan hanya mental, tapi fisik dan finansial bagi peserta didik.

 Modus pembentukan karakter dokter-dokter muda biasa menjadi alasan perundungan.

Menkes Budi acap kali menanyakan kepada pimpinan maupun dokter senior dan kepada dokter peserta didik terkait kasus perundungan di rumah sakit. Ia hanya mendapatkan jawaban yang kontradiktif.

''Praktik perundungan ini kalau saya tanya ke pimpinan rumah sakit selalu dijawab tidak ada, saya nggak tahu apakah ini denial. 

Tapi kalau saya tanya ke dokter peserta didik selalu ada kasus perundungan,'' ucapnya.

Menkes Budi mengungkapkan sejumlah kasus perundungan yang pernah ia terima di antaranya, ada kelompok di mana peserta didik ini diperlakukan sebagai asisten, sebagai sekretaris, sebagai pembantu pribadi. 

Mereka diperintah mengantarkan cucian ke laundry, bayar laundry, hingga antar jemput anak dokter senior.

Bahkan di antara para korban ada yang diminta mengeluarkan biaya hingga puluhan juta untuk kepentingan pribadi oknum dokter spesialis.

''Kasus itu tidak pernah berani disampaikan oleh para junior, dan akibatnya begitu dia jadi senior dia melakukan hal yang sama. 

Oleh karena itu kita berusaha untuk semua rumah sakit vertikal di Kemenkes untuk memutus praktik perundungan pada program pendidikan spesialis kedokteran. Kita akan jalankan ini dengan tegas,'' katanya.

Terkait perundungan itu, Menkes Budi telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan berlaku hari ini, Kamis (20/7).

IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed

Menkes Budi juga telah memfasilitasi bagi siapapun yang ingin mengadukan kasus perundungan dokter pada pendidikan kedokteran spesialis melalui whatsapp 081299799777 dan website https://perundungan.kemkes.go.id/ .

Aduan itu akan diterima oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan akan langsung ditelusuri oleh tim Inspektorat. Kemenkes akan menjamin keamanan identitas pelapor.

Setelah terkonfirmasi adanya kasus perundungan, ada 3 jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelaku perundungan berdasarkan hasil investigasi tim Inspektorat yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan juga unit terkait, yakni:

Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya:

 a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;

 b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan 

c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.

Bagi peserta didik: 

a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis; 

b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; dan

 c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.

Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan sanksi: 

a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis; 

b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan

 c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.

''Kita berharap bisa memutus puluhan tahun praktik perundungan yang dilakukan kepada PPDS yang selama ini tidak mau didiskusikan sekarang kita putus. 

Jadi buat teman-teman peserta didik bisa konsentrasi belajar, lebih kondusif suasananya, dan bebas dari perundungan,'' ucap Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (Arianto).

Read More

Sejumlah Yayasan Minta Pemerintah Segera Atasi Kekosongan Obat Antivirus Hepatitis C

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hepatitis C adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C (HCV). Infeksi virus ini dapat mengakibatkan peradangan yang mengganggu fungsi kerja hati, sirosis bahkan kematian. Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan seharusnya menyediakan 2 obat program untuk mengobati Hepatitis C yang harus digunakan sebagai kombinasi dan tidak bisa digunakan sebagai obat tunggal.

Caroline Thomas dari Yayasan Peduli Hati Bangsa yang mendampingi orang dengan Hepatitis menyampaikan bahwa dari catatan Pemantauan Berbasis Komunitas yang dilakukan organisasi tersebut, sejak 2019 telah terjadi beberapa kali kekosongan obat.

“Kekosongan salah satu dari obat kombinasi untuk melawan Hepatitis C ini telah terjadi berulang kali, yaitu selama 5 bulan pada tahun 2019, 9 bulan pada tahun 2020, 3 bulan pada tahun 2022, dan setidaknya 5 bulan pada tahun 2023 ini dan masih sedang berlangsung. Kekosongan obat hepatitis C yang terjadi secara terus menerus membuktikan bahwa Kementerian Kesehatan telah menunjukkan ketidakmampuannya dan kegagalannya dalam merencanakan dan mengadakan tersedianya obat secara berkelanjutan” ujar Caroline kepada awak media di Jakarta, Minggu (29/05/2023).

Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Irsan Hasan, SpPD-KGEH, FINASIM selaku Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia menjelaskan Hepatitis C dapat disembuhkan dan jika tidak diobati memiliki dampak terhadap penurunan kualitas hidup orang dengan Hepatitis C serta mempercepat perkembangan penyakit dan dapat berujung pada kematian. Lebih lanjut lagi, Dr. Irsan menyatakan “Indonesia tidak akan pernah mencapai target eliminasi Hepatitis pada 2030 jika orang dengan Hepatitis C tidak diobati”.

Tema Hari Hepatitis Global yang diperingati setiap tanggal 28 Juli selama 2 tahun berturut-turut menekankan pada mendekatkan akses layanan Hepatitis karena penyakit ini tidak dapat menunggu untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan. Indonesia sendiri mengadopsi tema ini dan tahun 2022 Pemerintah Indonesia mencanangkan tema “Menuju Generasi Bebas Hepatitis”.

Secara global, WHO mencatat 325 juta orang hidup dengan hepatitis, dengan lebih dari 1,1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat hepatitis B dan hepatitis C. 

Hepatitis adalah salah satu penyakit dan krisis kesehatan yang paling mematikan dan terabaikan. Penyakit inimerenggut nyawa setiap 30 detik. Jessica Hicks, Direktur World Hepatitis Alliance, memperingatkan melalui pesan singkat kepada Peduli Hati Bangsa bahwa pada tahun 2040, kematian akibat virus hepatitis diperkirakan akan melebihi kematian akibat gabungan HIV, malaria, dan tuberkulosis.

Salah satu tanggung jawab Kementerian Kesehatan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 53 tahun 2015 tentang penanggulangan Hepatitis Virus adalah Pengobatan untuk Hepatitis C. Dikutip langsung dari situs Inaproc, portal Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia, total pagu untuk penyediaan obat Hepatitis pada 2023 mencapai Rp. 14,7 miliar.

Kejanggalan ini menimbulkan reaksi dari berbagai organisasi masyarakat. Sebanyak 150 orang peserta aksi damai gabungan dari organisasi-organisasi yang peduli dengan Hepatitis menuntut Pemerintah Indonesia melalui aksi damai pada 29 Mei 2023 di kantor Kementerian Kesehatan agar segera memenuhi kebutuhan obat bagi orang yang hidup dengan Hepatitis C. 

Sementara itu, Koordinator Aksi, Ade Hermawan, yang juga Ketua Umum Yayasan Mutiara Maharani menyatakan lebih jauh lagi bahwa “Perbaikan perencanaan pengadaan obat Hepatitis C di Indonesia yang berkelanjutan sebaiknya melibatkan pasien dan atau komunitas, sehingga lebih efektif dalam perencanaan serta efisien dalam pelaksanaannya”.

Para peserta aksi damai juga meminta audit Kementerian Kesehatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengadaan obat Hepatitis C serta hasilnya agar dapat dipaparkan kepada publik secara transparan, akuntabel, dan terbuka sehingga masyarakat dapat turut mengawasi. (Lak)

Read More

Melalui SATUSEHAT Kemenkes Pangkas Pelaporan Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan RI akan memangkas sistem pelaporan kesehatan melalui SATUSEHAT. Platform tersebut mempersingkat pelaporan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari yang semula melalui 400 aplikasi menjadi 8 aplikasi. 

"Kalau dulu pelaporan aplikasi di sistem kesehatan itu kita bisa identifikasi lebih dari 400 aplikasi pelaporan secara digital. Dengan satu sehat itu cuman jadi 8 pelaporan. Jadi di Puskesmas yang tadinya bikin laporan mengisi aplikasi segala macam itu semuanya ada 400 aplikasi, nanti dengan SATUSEHAT itu akan menjadi 8 aplikasi," ujar Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono pada konferensi pers Rapat Kerja Kesehatan Nasiional di Jakarta, Kamis (23/2). 

SATUSEHAT merupakan salah satu cara Kemenkes mengintegrasikan data rekam medis pasien di fasilitas kesehatan ke dalam satu platform Indonesia Health Services. Platform ini merupakan perwujudan dari pilar ke enam transformasi sistem kesehatan yaitu pilar transformasi teknologi kesehatan. 

Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dilakukan selama dua hari pada 23-24 Februari 2023, diikuti 800 peserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, direktur rumah sakit, dan kepala lab kesehatan masyarakat.

Rakerkesnas 2023 mengusung tema Harmoni Transformasi Pusat dan Daerah untuk mengoptimalkan dan mempercepat hasil kerja pembangunan kesehatan. Sinergi sistem kesehatan nasional agar lebih kuat, siaga, antisipatif, responsif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman kesehatan.

Setelah Sesi pembukaan, dilanjutkan penjelasan pilar yang lebih detail oleh penanggung jawab teknis terkait. Pada pertemuan ini juga dilakukan sesi berbagi best practice tiap tiap pilar transformasi. Sesi terakhir adalah diskusi tematik yang bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi percepatan implementasi transformasi kesehatan. (Arianto)

Read More

Kemenkes Kirim 65 Tenaga Medis dan 2,5 Ton Logistik Kesehatan Untuk Korban Gempa Turki-Suriah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan mengirimkan tim medis dan logistik kesehatan tahap awal untuk membantu penanganan gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah.

Upacara pelepasan bantuan dilaksanakan di Landasan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2).

Plt. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sumarjaya mengatakan dalam misi kemanusiaan ini, Kementerian Kesehatan akan mengirimkan 65 tenaga medis . 

“Tim medis ini akan diberangkatkan hari Senin, dalam satu kloter dengan pesawat khusus,” kata Sumarjaya. 

Tenaga medis yang dikirim terdiri dari 3 jenis yakni dokter spesialis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. 

Dokter spesialis terdiri dari spesialis bedah, spesialis orthopedi, spesialis anestesiologi, ahli pediatri, spesialis emergensi, spesialis kandungan, dan psikiatater

Tenaga kesehatan yakni dokter umum, perawat kamar bedah, perawat IGD, perawat ICU, Psikolog, farmasi, bidan, epidemiolog, ahli gizi dan kesehatan lingkungan.  

Tenaga pendukung kesehatan diantaranya administrasi, logistik, dan koordinator kesehatan. 

Nantinya, tim kesehatan dari Kemenkes akan bergantung dengan 39 tenaga medis dari TNI, Polri dan BNPB sebagai Emergency Medical Team (EMT). Dengan demikian total tenaga medis yang akan diberangkatkan ke Turki dan Suriah sebanyak 104 orang.  

Sumarjaya menekankan bahwa dalam misi kemanusiaan ini, Kementerian Kesehatan mengutamakan pada penyediaan layanan kesehatan yang cepat dan tepat kepada korban terdampak gempa. 

Dengan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia akan mendirikan rumah sakit lapangan dengan layanan EMT tipe 2. Dimaksud dengan layanan EMT tipe 2, karena peralatan dan layanan kesehatan yang disediakan tergolong lengkap serta dapat melakukan tindakan operasi khusus di lapangan. 

Terkait dengan kapasitas, Sumarjaya mengatakan bahwa rumah sakit lapangan EMT tipe 2 memiliki kapasitas cukup besar. Diantaranya mampu melayani pasien rawat jalan sebanyak 100-150 orang per hari, rawat inap 10 pasien per hari, bedah minor 10 pasien per hari, bedah mayor 1-2 pasien per hari dan mobile mampu melayani 50 pasien per hari.  

“Kalau sekarang yang kita bawa Tim EMT tipe 3, tidak semua negara punya, kita upgrade dari tipe 2 karena di lapangan kita butuh X-ray, butuh meja operasi, itu kita bahwa semua,” jelasnya. 

Disamping tim medis, pada tahap awal ini, Kementerian Kesehatan juga akan mengirimkan 2,5 ton logistik kesehatan terdiri dari logistik non medis, perangkat medis, obat-obatan, dan Bantuan Medis Habis Pakai (BMHP).

Sementara itu, terkait dengan persiapan tim, Sumarjaya menyebutkan bahwa tenaga kesehatan diminta untuk mempelajari situasi dan kondisi disana. Sebab, suhu di Turki dan Suriah saat ini sangat dingin, dengan suhu mencapai minus 7 derajat celcius. 

“Personal kit sudah kita siapkan, karena disana suhunya minus 2 sampai minus 7 derajat celcius, untuk logistik personal kita akan dibantu oleh teman-teman BNPB,” terangnya. 

Sumarjaya membeberkan bahwa pengiriman tim kesehatan akan mendukung tim pendahulu yang mulai berangkat Sabtu (11/2). 

Tim pendahulu yang dikirim adalah Tim Middle Urban Search and Rescue (MUSAR) menggunakan pesawat Hercules C-130 dan Boeing-737. 

Total personil yang diberangkatkan sebanyak 65 orang terdiri dari 47 orang dari Basarnas dan 15 orang dari BNPB. 

Tim tersebut rencananya akan ditempatkan ke wilayah paling parah terdampak gempa yakni Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, dan Hatay, dan akan bertugas selama satu bulan untuk membantu penanganan pasca gempa.

Tim MUSAR merupakan prioritas pemerintah mengingat pentingnya pencairan dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan dan selama ini masih dicari pasca gempa yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023. 

Selain bantuan SAR, pada saat yang sama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga mengirimkan bantuan logistik awal sebanyak 5 ton untuk korban terdampak gempa. Bantuan tersebut terdiri dari sepatu, makanan, hingga selimut.

Setelah mengirimkan tim pendahuluan, selanjutnya pemerintah akan mengirimkan tim medis yang tergabung dalam Tim Emergency Medical Team (EMT) pada Senin, 13 Februari 2023 menggunakan satu pesawat khusus. 

Total tim medis yang akan diberangkatkan sebanyak 104 orang dengan rincian 65 orang dari Kementerian Kesehatan, 17 orang dari TNI, 17 orang dari Polri dan 4 orang dari BNPB. 

Tim EMT ini akan fokus menangani kegawatdaruratan awal korban gempa yakni kasus-kasus yang berkaitan dengan patah tulang dan cedera lainnya. 

Setelah Tim EMT diberangkatkan, selanjutnya akan ada pengiriman tim medis tahap kedua yang nantinya fokus pada penanganan penyakit-penyakit yang mungkin muncul pasca gempa. Tim kedua ini rencananya akan dikirim bulan depan.

Bantuan tahap ketiga, berupa logistik, peralatan dan bantuan lainnya masing-masing untuk Turki dan Suriah. 

Gempa bumi besar berkekuatan magnitudo 7,8 dan 7,7 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin (6/2) dini hari waktu lokal dan menghancurkan banyak gedung dan rumah serta mengakibatkan banyak korban jiwa. 

Hingga 10 Februari 2023, tercatat sudah 21.051 orang meninggal dunia dan 74.909 orang mengalami luka-luka akibat serangkaian gempa dahsyat yang melanda Turki-Suriah.

Secara rinci, korban meninggal di Suriah tercatat sebanyak 3.377 orang dan korban luka mencapai 2030 orang. Sementara korban meninggal di Turki, dilaporkan sebanyak 17.674 orang dan korban luka mencapai 72.879 orang. (Lak/Tha)

Read More

Kemenkes Bersama Komisi IX DPR RI Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan di IKN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan mempersiapkan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menjadi pokok pembahasan pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI bidang kesehatan di kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dihadiri oleh Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Kamis siang (2/2).  

"Bukan hanya membangun rumah sakit (RS) dari sisi pelayanan rujukan, namun juga membangun Puskesmas (di tingkat pertama) untuk penguatan promotif dan preventifnya. Di samping itu, kita akan perkuat juga surveilans pencegahan penyakit dan laboratorium kesehatannya", ucap Sekjen Kunta.

Lebih lanjut disampaikan, Kemenkes akan mendirikan RS yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di IKN. Kemenkes juga akan mengintegrasikan RS tersebut dengan RS TNI/POLRI dan RS Pendidikan yang terhubung dengan Fakultas Kedokteran di Universitas di IKN. 

Selain berfokus pada penyiapan infrastruktur di IKN, Kemenkes juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di wilayah penyangga. 

Saat ini, Kementerian Kesehatan mendorong pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di lima Puskesmas yang saat ini berada di wilayah penyangga IKN melalui alokasi DAK Fisik tahun 2022 atau 2023, yakni Puskesmas Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kertanegara; Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, Puskesmas Sepaku III, dan  Puskesmas Semoi II di Kab. Penajam Paser Utara.

Terdapat dua RS yang berlokasi paling dekat dengan wilayah otorita IKN, yakni RS Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua RS tersebut saat ini tidak hanya melayani masyarakat, namun juga para pekerja di kawasan IKN”, terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin.

Di penghujung kegiatan, Komisi IX DPR RI mengharapkan komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah, untuk dapat mempercepat pembangunan kesehatan di IKN.

"Mudah-mudahan percepatan pembangunan (kesehatan) di IKN bisa berjalan dengan baik", pungkas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Kementerian Kesehatan berterima kasih atas atensi dan dukungan Komisi IX DPR RI dalam upaya pembangunan sebuah ekosistem kesehatan yang luas dan terintegrasi di IKN. (Arianto)

Read More

200 Vial Fomepizole Tiba di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Obat gangguan ginjal akut injeksi, Fomepizole 1,5 ml, dalam bentuk vial telah tiba di Indonesia pada Sabtu (29/10) dini hari. Sebanyak 200 vial didatangkan dari Jepang yang merupakan donasi dari PT Takeda Indonesia.

Fomepizole akan langsung dikirim ke instalasi Farmasi Pusat. Obat tersebut keluar langsung dari bandara pukul 2 dini hari pada Sabtu (29/10), setelah melewati proses di bandara. 

“Hibah ini dilaksanakan dengan itikad baik atas nama kemanusiaan untuk kepentingan kesehatan anak Indonesia” ujar Menkes. 

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan akan mendistribusikan obat tersebut sesuai yang dibutuhkan kepada seluruh rumah rujukan tingkat propinsi di Indonesia.

 

"Obat antidotum ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh pasien di Indonesia," ujar Menkes pada Sabtu (29/10) di Jakarta.

 

Sebelumnya telah diketahui 10 dari 11 pasien gangguan ginjal akut yang mengkonsumsi obat sirup yang diduga tercemar senyawa kimia tertentu berangsur membaik kondisinya setelah diberi obat ini selama dalam perawatan di rumah sakit rujukan RSCM. Tiga orang anak sudah tidak membutuhkan ventilator dan 1 orang sudah dipulangkan.

Bisa disimpulkan bahwa obat ini (Fomepizole) memberikan dampak positif untuk pengobatan pasien gangguan ginjal akut.

 

Indonesia telah mendatangkan Fomepizole dari Singapura,Australia dan Jepang. Selanjutnya akan datang dari Amerika Serikat.

 

"Ini upaya yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kita akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit pemerintah yang merawat pasien gangguan ginjal akut,” ucap Menkes. (Lak/Tha)

Read More

Kasus Monkeypox Pertama di Indonesia Terkonfirmasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan memastikan satu warga negara Indonesia terkonfirmasi menderita monkeypox (cacar monyet). Pasien tersebut merupakan seorang laki-laki berusia 27 tahun, dengan riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia dan Perancis sebelum tertular. 

 

Berdasarkan penelusuran, pasien berpergian ke luar negeri antara tanggal 22 Juli hingga tiba kembali di Jakarta pada 8 Agustus 2022. Pasien mulai mengalami gejala awal monkeypox di tanggal 11 Agustus 2022. 

 

Setelah berkonsultasi ke beberapa fasilitas kesehatan, pasien masuk ke salah satu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Agustus dan hasil test PCR pasien terkonfirmasi positif pada malam hari tanggal 19 Agustus. 

 

"Saat ini pasien dalam keadaan baik, tidak sakit berat dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan dan kaki. Pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi cukup isolasi mandiri," ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH dalam keterangan pers (20/8).

 

dr. Syahril menghimbau masyarakat agar tidak panik karena daya tular dan fatalitas cacar monyet sangat rendah dibandingkan dengan Covid-19. Sebagai gambaran, saat ini ada 39,718 kasus konfirmasi cacar monyet diseluruh dunia namun yang meninggal hanya 12 orang, atau kurang dari 0.001% dari total kasus.

 

Transmisi monkeypox tidak semudah COVID-19 yang melalui droplet di udara. 

“Penularan monkeypox melalui kontak erat,” kata dr Syahril.

 

Konfirmasi kasus monkeypox pertama di Indonesia telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes untuk melakukan surveilans kepada masyarakat atau kontak erat dari pasien. 

 

Sebagai bentuk kewaspadaan, tambah dr. Syahril, Kemenkes sudah melakukan pemantauan intensif di seluruh pintu masuk Indonesia, baik dari udara, laut, maupun darat yang berhubungan langsung kepada negara-negara yang sudah melaporkan adanya kasus monkeypox. Sekitar 89 negara yang sudah melaporkan adanya kasus cacar monyet di negaranya. 

 

Pemerintah juga sudah memberikan status kewaspadaan kepada seluruh maskapai penerbangan dan pelabuhan untuk bersama memberikan suatu kewaspadaan apabila ada penumpangnya yang mempunyai gejala cacar monyet. 

 

Langkah berikutnya, ucap dr. Syahril, pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh petugas kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewaspadai cacar monyet. 

 

dr. Syahril mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan meningkatkan protokol kesehatan. 

 

"Protokol kesehatan ini bukan hanya untuk monkeypox saja tapi juga untuk seluruh penyakit menular," kata dr. Syahril. 

 

Pemerintah telah memberikan pedoman kepada seluruh Dinas Kesehatan di Indonesia, seluruh rumah sakit, dan seluruh Puskesmas untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap monkeypox. Ia berharap jangan sampai ada petugas kesehatan di fasilitas kesehatan manapun yang tidak paham dengan cacar monyet, karena ini bagian dari kewaspadaan. 

 

Pemeriksaan PCR untuk monkeypox saat ini baru bisa dilakukan di dua tempat, yakni di laboratorium rujukan nasional BKPK Kemenkes, dan laboratorium Institut Pertanian Bogor. 

 

Saat ini sedang dalam proses penambahan 10 laboratorium yang ditingkatkan untuk melakukan pemeriksaan PCR tersebut. Ada pula beberapa rumah sakit yang sudah bisa melakukan PCR. 

 

Dikatakan dr. Syahril, Kemenkes sudah menyiapkan 1.200 reagen untuk pemeriksaan monkeypox. Pemeriksaan dilakukan manakala ada kecurigaan monkeypox. 

 

"Pemeriksaan PCR monkeypox ini berbeda dengan pemeriksaan PCR COVID-19. PCR monkeypox dilakukan dengan swab pada ruam-ruam yang ada di tubuh pasien," ujar dr. Syahril. 

 

Pasien monkeypox juga tidak diperlukan ruang isolasi sebagaimana pasien COVID-19. Ruang isolasi untuk pasien COVID-19 memerlukan tekanan negatif, sementara untuk pasien monkeypox ruang isolasi tersebut tidak diperlukan. 

Terapi Perawatan klinis untuk cacar monyet harus dioptimalkan sepenuhnya untuk meringankan gejala, mengelola komplikasi, dan mencegah gejala sisa jangka panjang. Pasien harus diberi cairan obat dan makanan untuk mempertahankan gizi yang memadai. 

Infeksi bakteri sekunder harus diobati sesuai indikasi. Antivirus yang dikenal sebagai tecovirimat yang dikembangkan untuk cacar dilisensikan oleh European Medicines Agency (EMA) untuk monkeypox pada tahun 2022 berdasarkan data pada penelitian pada hewan dan manusia. 

Tecovirimat belum tersedia secara luas. Jika digunakan untuk perawatan pasien, tecovirimat idealnya harus dipantau dalam konteks penelitian klinis dengan pengumpulan data prospektif.

 

Terkait vaksinasi, WHO belum memberikan rekomendasi untuk vaksinasi massal dalam menghadapai monkeypox. Ada dua atau tiga negara yang sudah melakukan vaksinasi dan Indonesia juga sedang memproses untuk pengadaannya dan harus melalui rekomendasi dari Badan POM. 

 

Pasien monkeypox akan sembuh sendiri manakala tidak ada infeksi tambahan atau tidak ada komorbid yang berat yang dapat memperparah kondisi pasien. 

 

"Kalau pasiennya tidak ada komorbid dan tidak ada penyakit pemberat lain, Insya Allah sebetulnya pasien ini bisa sembuh sendiri," ucap dr. Syahril. 

 

Gejala cacar monyet mirip dengan gejala cacar air, namun lebih ringan. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Perbedaan utama antara gejala cacar air dan cacar monyet adalah bahwa cacar monyet menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening (limfadenopati) sedangkan cacar air tidak. 

Cacar monyet biasanya merupakan penyakit yang sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung dari 2 hingga 4 minggu. (Lak/Tha)

Read More

Kemenkes Temukan 18 Orang Dugaan Kasus Hepatitis Akut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan melaporkan telah menemukan dugaan kasus Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya kepada 18 orang. Kasus tersebut berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Paling banyak di DKI Jakarta dengan 12 kasus.

Dari 18 kasus tersebut, 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable. 7 kasus discarded terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

“7 dari 18 pasien diduga Hepatitis Akut dinyatakan meninggal, namun saat ini masih belum dipastikan apakah meninggal karena penyakit Hipertensi Akut atau ada faktor lainnya,” 

terang Juru Bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/5).

dr. Syahril mengungkapkan pasien yang diduga Hepatitis Akut ini memiliki rentang usia 0-20 tahun. Paling banyak anak yang berusia 5-9 tahun ada 6 orang, usia 0-4 tahun ada 4 orang, usia 10-14 tahun ada 4 orang, dan usia diatas 15-20 tahun ada 4 orang. 

Adapun gejala yang ditemukan pada pasien dugaan Hepatitis Akut yakni demam, mual, muntah, hilang nafsu makan, diare akut, lemah, nyeri bagian perut, nyeri pada otot dan sendi, kuning di mata dan kulit, gatal-gatal, dan urine seperti air teh.

“Meski gejala yang ditemukan mengarah pada Hepatitis Akut namun belum bisa dipastikan pasien menderita Hepatitis Akut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait terus melakukan upaya investigasi dengan melakukan analisis pathogen menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS) maupun penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kejadian Hepatitis Akut ini. (Lak/Tha)

Read More

Upaya Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penyakit Hepatitis Akut yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April 2022 dilaporkan terus meluas. Per Jumat (13/5), penyakit Hepatitis Akut telah terdeteksi di 20 negara dengan jumlah kasus 228 orang, yang mana lebih dari 50 kasus tambahan saat ini masih diselidiki.  

Di indonesia, dugaan kasus Hepatitis Akut dilaporkan mencapai 18 kasus, dimana 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable.

7 kasus discarded  terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya penyakit Hepatitis Akut di Indonesia. 

Langkah pertama, mengumpulkan informasi global seputar Hepatitis Akut secara cepat. 

“Sejak ditemukan penyakit Hepatitis Akut di Inggris Raya, Kemenkes bergegas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kesehatan dari negara-negara lain seperti CDC dan Pemerintah Inggris untuk mendapatkan pembelajaran terkait dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemenkes juga aktif informasi global maupun regional melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh WHO, CDC, dan Pemerintah Inggris,” katanya. 

Kedua, meningkatkan kewaspadaan publik. Upaya peningkatan kepedulian publik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kejadian ini sejak akhir bulan April kemarin, berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan di Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan penyakit ini serta menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan terhadap temuan Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya.

Ketiga, memperkuat deteksi dengan melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan analisis pathogen menggunakan teknologi Whole Genome Sequencing (WGS) dan pengembangan pelaporan kasus menggunakan sistem NAR.

Keempat, menyusun pedoman tata laksana terkait kasus Hepatitis Akut.

Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk RSPI Sulianti Saroso sebagai salah satu RS rujukan untuk kasus Hepatitis Akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini. 

Penunjukan ini karena RSPI Sulianti Saroso dinilai memiliki tenaga kesehatan yang akseptabel dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti ruangan bertekanan negatif dan laboratorium pemeriksa. 

Di samping upaya-upaya mitigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan, dr. Syahril mengatakan masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan serangkaian pencegahan agar terhindar dari penyakit misterius tersebut. 

Ia menyarankan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan seperti mencuci tangan pakai sabun, memasak makanan dan minuman hingga matang, menggunakan alat makan yang bersih, menghindari kontak dengan orang sakit, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat tetap waspada terhadap gejala Hepatitis Akut yang ditandai dengan gangguan gastrointestinal seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Gejala dapat berlanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, BAB putih pucat, kulit & mata kuning, bahkan sampai penurunan kesadaran. 

Apabila anak mengalami gejala yang mengarah ke Hepatitis Akut, disarankan segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Kita mengingatkan agar masyaraat lebih peduli terhadap kejadian ini karena kejadiannya cepat sekali, maka kita tidak boleh menunda sampai ada gejala-gejala yang berat, jangan menunggu sampai mata atau kulit kuning, sampai tidak sadar dan kejang-kejang, tapi mulai dari gejala-gejala awal seperi mual, muntah diare harus segera ditangani agar tidak berlanjut ke gejala yang lebih berat,” pesannya. (Lak/Tha)

Read More

Pemerintah Lakukan Investigasi Kontak 3 kasus Hepatitis Akut Pada Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap tiga kasus hepatitis akut pada Anak. Hal ini disampaikan pada keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/5).

“Berdasarkan hasil investigasi kontak terhadap kasus yang meninggal dunia, ketiganya datang ke fasilitas kesehatan pada kondisi stadium lanjut, sehingga hanya memberikan sedikit waktu bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan pertolongan” ungkap dr. Nadia.

Pada ketiga kasus ini, anak berusia 2 tahun belum mendapatkan vaksinasi hepatitis, usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi satu kali, dan usia 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya negatif COVID-19. Berdasarkan hasil investigasi juga didapati bahwa satu kasus memiliki penyakit penyerta.

“sampai saat ini, ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai penyakit  hepatitis akut dengan gejala berat tadi, tetapi masuk pada kriteria pending klasifikasi karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan Hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan,” ucap dr. Nadia.

Selain itu, tambah dr. Nadia, tidak ditemukan riwayat hepatitis dari anggota keluarga lain dari ketiga anak. Dan tidak ditemukan anggota keluarga lain yang memiliki gejala sama. Keluhan utama yang disampaikan dari saluran cerna, mengalami keluhan mual, muntah, dan diare hebat. (Lak/Tha)

Read More

Tidak Ada Kaitan antara Vaksinasi COVID-19 dengan Penyakit Hepatitis Akut pada Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan membantah adanya kaitan antara vaksinasi COVID-19 dengan penyakit Hepatitis Akut yang Belum Diketahui Penyebabnya pada Anak. 

Hal tersebut disampaikan oleh Lead Scientist untuk kasus ini, Prof. dr. Hanifah Oswari, Sp. A(K), pada acara keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/5).

“Kejadian ini dihubungkan dengan vaksin COVID-19 itu tidak benar, karena kejadian saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksinasi COVID-19,” ungkap Prof Hanifah.

Lebih lanjut Prof Hanifah menyampaikan bahwa sampai saat ini juga belum ada bukti yang menunjukkan adanya kaitan penyakit Hepatitis Akut Yang Belum Diketahui Penyebabnya dengan virus COVID-19, melainkan adanya kejadian yang koinsiden (bersamaan). 

Sebagai upaya peningkatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian Infeksi Hepatitis Akut pada Anak, pemerintah telah menerapkan beberapa hal, diantaranya dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology). 

Selain itu, Kemenkes telah menunjuk antara lain Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dan Laboratorium Fakultas Kedokteran UI sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen. 

Pemerintah juga meminta seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan pencegahan  dan pengendalian infeksi, khususnya untuk infeksi virus. Selain itu juga diharapkan adanya rumah sakit rujukan di setiap Kabupaten. (Lak/Tha)

Read More

Masyarakat Agar Waspada Setelah 3 Pasien Anak Dengan Hepatitis Akut Meninggal Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dalam dua pekan terakhir setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus Hepatitis Akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika dan Asia, dan belum diketahui penyebabnya sejak 15 April 2022. 

Kewaspadaan tersebut meningkat setelah tiga pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta dengan dugaan Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya meninggal dunia, dalam kurun waktu yang berbeda dengan rentang dua minggu terakhir hingga 31 April 2022. 

Ketiga pasien ini merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. 

Gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang dan penurunan kesadaran. 

Saat ini, Kementerian Kesehatan RI sedang berupaya untuk melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut.

“Selama masa investigasi, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit serta tetap melaksanakan protokol kesehatan,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (01/05)

Jika anak-anak memiliki gejala kuning, sakit perut, muntah-muntah dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, penurunan kesadaran agar segera memeriksakan anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, tutur dr. Nadia. 

Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai KLB oleh WHO, jumlah laporan terus bertambah, tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. 

WHO pertama kali menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis of Unknown aetiology ) pada anak-anak usia 11 bulan-5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. 

Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. Tujuh belas anak di antaranya (10%) memerlukan transplantasi hati, dan 1 kasus dilaporkan meninggal. Gejala klinis pada kasus yang teridentifikasi adalah hepatitis akut dengan peningkatan enzim hati, sindrom jaundice (Penyakit Kuning) akut, dan gejala gastrointestinal (nyeri abdomen, diare dan muntah-muntah). Sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya gejala demam. 

Penyebab dari penyakit tersebut masih belum diketahui. Pemeriksaan laboratorium diluar negeri telah dilakukan dan virus hepatitis tipe A, B, C, D dan E tidak ditemukan sebagai penyebab dari penyakit tersebut. Adenovirus terdeteksi pada 74 kasus dil luar negeri yang setelah dilakukan tes molekuler, teridentifikasi sebagai F type 41. SARS-CoV-2 ditemukan pada 20 kasus, sedangkan 19 kasus terdeteksi adanya ko-infeksi SARS-CoV-2 dan adenovirus. 

Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2515/2022 Tentang Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis Of Unknown Aetiology) tertanggal 27 April 2022.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya. 

Kemenkes meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit untuk antara lain memantau dan melaporkan kasus sindrom Penyakit Kuning akut di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), dengan gejala yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urin berwarna gelap yang timbul secara mendadak dan memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

Kemenkes juga meminta pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat apabila mengalami sindrom Penyakit Kuning, dan membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan lintas sektor. 

“Tentunya kami lakukan penguatan surveilans melalui lintas program dan lintas sektor, agar dapat segera dilakukan tindakan apabila ditemukan kasus sindrom jaundice akut maupun yang memiliki ciri-ciri seperti gejala hepatitis” ucap dr. Nadia.

Bagi Dinas Kesehatan, KKP, dan Rumah Sakit juga diminta segera memberikan notifikasi/laporan apabila terjadi peningkatan kasus sindrom jaundice akut maupun menemukan kasus sesuai definisi operasional kepada Dirjen P2P melalui Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) melalui Telp./ WhatsApp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com. (Lak/Tha)

Read More

Kasus Aktif COVID-19 Terus Turun Diikuti Penurunan Kasus Konfirmasi Harian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari ini Kamis (10/03), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus aktif COVID-19 kembali turun dan sudah menyentuh angka 399.583 setelah sehari sebelumnya (9/3) sempat di posisi 417.219. Penurunan kasus aktif ini konsisten sejak 28 Februari 2022, dari 569.736 hingga kini mulai menyentuh angka 300 ribu. Selain itu, angka kasus konfirmasi harian hari ini juga mengalami penurunan menjadi 21.311 dari hari sebelumnya yang berada di angka 26.336. Catatan ini membuat angka keterisian rumah sakit nasional menjadi 26% (10/3). Berkuang dari angka sebelumnya yang sempat tercatat 27% (9/3).

“Angka penurunan kasus aktif COVID-19 terus turun secara konsisten sejak akhir Februari 2022 lalu. Ini memberikan optimisme pada upaya penanganan COVID-19 yang saat ini dilakukan pemerintah. Namun begitu angka vaksinasi lengkap dan booster harus ditingkatkan untuk membentuk kekebalan kelompok di tahun ini,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes.

Selain menurunnya angka kasus aktif yang diikuti agka konfirmasi kasus dan keterisian rumah sakit, raport positif dari upaya pengendalian COVID-19 juga mencatatkan penambahan angka kesembuhan pasien. Pasien yang sembuh hari ini bertambah hingga 38.399 dari hari sebelumnya yang sempat di 31.705. 

Laju vaksinasi juga kembali menyentuh level lebih dari 2 juta dosis per hari. Hari ini, vaksinasi COVID-19 dosis 1 sudah diberikan kepada 192.891.436 (92,62%). Vaksinasi dosis 2 juga sudah diberikan kepada 150.069.223 (72,06%). Untuk vaksinasi dosis 3 atau booster sudah diberikan kepada 13.905.146 (6,68%). Laju vaksinasi hari ini bertambah 2.027.873 dosis dari hari sebelumnya.

“Tanpa memperkuat dan mempertahankan diri dengan vaksinasi lengkap 2 dosis serta vaksinasi booster, harapan untuk segera mengakhiri pandemi akan sulit. Kunci dari mengakhiri pandemi adalah kesediaan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi primer dan booster serta menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sampai kondisi dinyatakan membaik,” pungkas dr. Nadia. (Lak/Tha)

Read More