Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan

Kapolsek Kembangan Evakuasi Warga Terjebak Banjir


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Aksi heroik kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri evakuasi warga yang terjebak banjir di sekitar Tl Puri Kembangan, Jakarta Barat, dengan menggunakan gerobak dorong patut diacungkan jempol.

Pasalnya sejumlah warga akan melintas tidak bisa berbuat banyak untuk dapat sampai ke lokasi tujuannya dan akibat jalan yang akan di lewatinya tergenang banjir, salah satu warga di Kembangan Utara, nenek Aisyah (65) dan beberapa ibu-ibu tidak dapat melintasi yang hendak akan pulang ke kediamannya.

Melihat hal tersebut, kemudian Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri berada di lokasi bersama Tiga Pilar Kembangan kemudian bergegas melakukan evakuasi dengan menggunakan gerobak dibantu warga sekitar mendorong gerobak menerjang genangan air.

Saat di konfirmasi, Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri menjelaskan, kami bersama anggota dan Tiga Pilar sedang melakukan monitoring terhadap beberapa wilayah di Kembangan yang tergenang banjir.



"Saya dihampiri seorang perempuan yang sudah lanjut usia meminta tolong untuk dibantu melewati genangan air," ujar Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri, Sabtu (20/2/2021).

Kemudian saya berinisiatif untuk meminjam gerobak warga untuk mengevakuasi nenek tersebut agar sampai ke rumahnya dan Alhamdulillah dengan adanya gerobak tersebut sejumlah warga dan kendaraan nya bisa untuk dipergunakan untuk mengangkut baik orang maupun kendaraan roda dua. Kata Kompol Khoiri.

Sementara nenek Aisyah (65) warga Kembangan Utara, sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pak polisi terutama bapak Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri yang telah bersedia secara ikhlas membantu kami yang akan melintasi jalan tersebut.

"Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan buat Pak Kapolsek Kembangan," ucapnya nenek Aisyah.

Terkait musibah ini, Kompol H Khoiri pun mengimbau warga untuk lebih waspada dan berhati-hati.

“Segera cari titik aman dan berikan informasi pada petugas. Saat ini saya sudah mengerahkan pasukan dan alat-alat untuk membantu warga," tutur nya Kompol H Khoiri.


Berdasarkan informasi, berikut daftar wilayah di Kembangan, Jakarta Barat, tergenang air :

1. Kelurahan Kembangan Selatan.
- TL Puri indah dan Jalan Raya Sanggrahan,
Ketinggian Air 30-40 Cm.
- Jalan H. Sarimun RT 008/01, Bendungan Polor, Ketinggian Air 50-70 Cm.

2. Kelurahan Kembangan Utara.
- RW 01, Jalan Kompas RT 01/01, ketinggian Air 20-50 Cm.
- RT 07/01, Ketinggian Air 20-50 Cm.
- RW 02 Jalan Kompas RT 01/02, ketinggian Air 20-40 Cm.
- RW 03, RT 05, 06, 07 ketinggian Air 20-50 Cm.
- RW 04 Kp Salo RT 01, 02, 07, 08,09, Jalan Teratai 010 dan 011, ketinggian air 20-70 Cm.
- RW 05 Taman Kota RT 01,02 dan 016, ketinggian Air 20-70 Cm.
- RW 06 Kp Basmol RT 01s/d 12, ketinggian Air 20-40 Cm.
- RW 07 RT 08 KTJ, Kp Salo, ketinggian Air 20 cm.
- RW 08 RT 01, ketinggian air 20-30 Cm.
- Kp. Baru Rw 10 RT05 s/d 09, ketinggian air 20-70 Cm.

3. Kelurahan Srengseng.
- Jalan Raya Maruya ilir Pengampuan, ketinggian Air 20-30 Cm.
- Jalan Pemacingan RT 07/05, ketinggian Air 40 - 50 cm.

4. Kelurahan Joglo.
- Perum Kav Hankam Joglo, Jalan Strategi Raya, Jalan Rudal Raya, Jalan Bazoka Raya RT 01/06 Ketingian Air 30- 40 cm.
- Perum Joglo Baru RT07/06, ketinggian air 30-40 cm.
- Jalan Raya Joglo Yadika 5, ketinggian air 30-40 cm.
- Jalan Sayur Asem Joglo RT. 02 /06, ketinggian air 20-30 cm.
- Jalan AMD RT 12/06 Ketinggian air 20- 40 cm.

5. Kelurahan Meruya Utara.
- Jalan Raya Maruya ilir RT 01/05, ketinggian Air 1 Meter.
- Jalan Jomas Pemuliman Rt. 08/05, ketinggian air mencapai 1,5 Meter.

Untuk pengungsi di Mushola Nurul Iman Kelurahan Meruya Utara, sebanyak 20 KK dan Mushola Al Hidayah Srengseng sebanyak 42 KK. **

Wartawan DNM : Imam/Widuri
Share:

Kapoldasu Dan Ketua Bhayangkari Serahkan Bantuan Kemanusian Secara Simbolis


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumut serahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis untuk masyarakat terdampak bencana alam di sulawesi barat dan Kalimantan Selatan bertempat di KDH Kapolda Sumut. Kamis (21/01/21)

Bantuan kemanusiaan ini di berikan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut Ny. Risma Martuani kepada perwakilan yaitu Kabid Humas Polda Sumut dan Kabid Keu Polda Sumut yg akan di distribusikan langsung ke 2 lokasi yg terdampak bencana alam yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dalam kesempatn ini Turut hadir mendampingi Kapolda Sumut dalam yaitu Irwasda Polda Sumut dan PJU Polda Sumut.

Adapun bantuan kemanusiaan yang di berikan berupa sembako yaitu beras, gula, minyak, mie instan, Telur, kopi dan teh, Selain itu Bantuan yang di serahkan juga perlengkapan bayi seperti susu bayi, pempers, biskuit bayi, pakaian bayi serta obat - obatan dan kebutuhan lainnya seperti selimut, tenda dan tikar.

Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut mengatakan pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulain institusi Polri Khususnya Polda Sumut kepada saudara - saudara yg terkena musibah gempa bumi dan banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

“Harapannya apa yang di berikan oleh Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara - saudara kita yg terkena musibah sampai situasi kembali kondusif seperti sedia kala” ucap Kapolda Sumut.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **
Share:

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 


Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Polsek Metro Menteng Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Aksi Dikedubes Perancis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat
Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat adanya aksi didepan Kedubes Perancis.

“Ruas jalan ditutup selama aksi unjuk rasa (unras) berlangsung, antara lain di Jalan MH Thamrin, Jalan Sunda, Jalan Timor,” kata Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur M Tariq, Senin (2/11/2020).

AKBP Guntur menambahkan, selagi masih bisa di lalui, ketiga ruas jalan itu dibiarkan dibuka.

“Penutupan dilakukan apabila situasi pengunjuk rasa sudah cukup banyak, harap pengguna jalan memaklumi,” ucap AKBP Guntur.

AKBP Guntur juga mengimbau kepada para peserta aksi agar mematuhi protokol kesehatan, serta secara tertib menyampaikan aspirasi.

“Massa aksi diharapkan tertib saat menyampaikan pendapatnya,” tutup jelasnya AKBP Guntur.

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Demonstrasi APR JATIM, Desak Kejaksaan Tinggi Jatim Tuntaskan Kasus P2SEM


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Aliansi Perjuangan Rakyat Jawa Timur (APR JATIM) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (20/10) Siang.

Sekitar 100 massa APRJ memadati pintu masuk Kejati Jawa Timur, dengan tuntutan untuk menuntaskan kasus P2SEM yang melibatkan beberapa mantan anggota DPRD Jawa Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, APRJ mendesak beberapa pejabat yang pernah disebut oleh Alm. Fathurrosjid (Mantan Ketua DPRD Jatim dan terpidana P2SEM 4,5 Tahun) untuk segera dimeja hijaukan, diantaranya, Achmad Ruba'i (Fraksi PAN) nilainya Rp 31 miliar, Ir Ach. Subchan (Fraksi PKS) Rp 18 miliar, Arif Junaidi (Fraksi PKB kemudian pindah PKNU) Rp 17 miliar, Farid Al Fauzi (Fraksi PPP, kini Hanura) Rp 12,25 miliar, Ali Saiboo (Fraksi Golkar) Rp 11,55 miliar, Alm. Suhartono (Fraksi Demokrat) Rp 9,5 miliar, Anwar Sadad (Fraksi PKB, kini Gerindra) Rp 5,58 miliar, Ridwan Hisyam (Fraksi Golkar) Rp 5,56 miliar, Darwis Maszar (Fraksi PKB) Rp 3,5 miliar, Renville Antonio (Fraksi Demokrat) menikmati dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar.



Koorlap Aksi, Arnold L. Panjaitan dalam orasinya menyampaikan bahwa sudah saatnya Kejati Jatim untuk menuntaskan dan menyeret para pelaku ke pengadilan.

"Kami meminta Kejaksaan untuk bertindak adil, jangan hanya segelintir orang dan operator lapangan yang dihukum, tapi para rekomendatornya malah melenggang tak tersentuh hukum," teriak Arnold dengan suara lantang.

Sebelum mendatangi kantor Kejaksaan, massa APRJ melakukan longmarch sejauh 1 kilometer dan membentangkan poster bernada dukungan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sesampainya di depan kantor Kejati massa bergantian melakukan orasi dan menyanyikan lagu perjuangan, seraya berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak bila Kejaksaan Tinggi Jatim tidak merespon tuntuttan mereka. **(rel)
Share:

Lima Remaja Yang Akan Ikuti Unjuk Rasa Diamankan Dan Diperiksa Kesehatan Polsek Kembangan



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebanyak lima remaja hendak akan mengikuti unjuk rasa di DPR/MPR diamankan petugas kepolisian Polsek Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Meruya ilir Kembangan, pada Selasa (13/10/2020). Dari hasil pemeriksaan diketahui ke lima pelajar tersebut berasal dari wilayah tangerang.

Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan mengatakan, kami mengamankan kelima remaja tersebut saat mereka sedang menaiki mobil terbuka.


"Saat diintrogasi mereka mengatakan mau mengikuti aksi unjuk rasa di MPR/DPR melalui ajakan dari teman-teman nya melalui jejaring media sosial," kata Kompol Imam Irawan saat dikonfirmasi pada hari Rabu (14/10/2020).

Mereka kami giring ke komando Polsek Kembangan untuk kami jalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test untuk mencegah terjadi nya penularan / penyebaran virus Covid 19.

Kami juga melakukan pendataan ke lima remaja tersebut dengan menggunakan sidik jari oleh team identifikasi Polres Metro Jakarta Barat.


Dari hasil pemeriksaan rapid test ke lima remaja tersebut kami menerima hasilnya yang menunjukkan kelima remaja tersebut negatif dari Covid-19.

Masih dikatakannya Kompol Imam Irawan menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami menghubungi orang tua yang bersangkutan.

"Dari kita memanggil orang tua tersebut, kemudian kami berikan himbauan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Puluhan Pelajar Diamankan Polsek Tambora Karena Ingin Ikut Demonstrasi Ke Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Massa demonstrasi yang terpusat di DKI Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja datang dari segala penjuru dan berbagai kalangan, termasuk yang sedang ngehit yakni  pelajar (SMK/STM).

Kalangan pelajar yang ikut turun, melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta untuk bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa dan buruh.

Banyak yang sampai ke Jakarta, namun tak sedikit juga yang gagal sampai tujuan karena mendapat hadangan dari anggota kepolisian.

Seperti di wilayah hukum Tambora, Jakarta Barat, ada puluhan pelajar diamankan dari sejumlah titik, karena akan mengikuti aksi demonstrasi.


Polsek Tambora, Jakarta Barat, mengamankan 27 pelajar yang akan bergabung untuk demo dan berpotensi menimbulkan kekacauan," kata Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi. Selasa (13/102020).

Sebanyak 27 pelajar yang digiring ke Mapolsek Tambora, juga dilakukan rapid test guna mencegah penyebaran COVID-19.

Mereka duduk memanjang berbaris dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Setelahnya, satu per satu remaja yang diamankan menjalani rapid test COVID-19. Sebelum diambil sampel darahnya, remaja tersebut dicek suhu tubuhnya dan mencuci tangan.

"Telah dilakukan tes COVID-19 kepada seluruh pelajar yang diamankan dan keseluruhannya tidak reaktif," terangnya Kompol Faruk.

Sementara itu, sampai saat ini 27 anak tersebut masih berada di Mapolsek Tambora, guna  menjalani pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu orang tuanya masing-masing.

"Saat ini masih dimintai keterangan dan kemudian akan dipanggil orang tua yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan karena mereka masih di bawah umur," jelasnya Kapolsek Tambora Kompol Faruk. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Gelar Aksi Damai, Mahasiwa (AKTA) dan PMKRI di Medan Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)


Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan.
Kurang lebih 500 mahasiswa dari kelompok Elemen AKTA (Aliansi Aktivis Kota) dan PMKRI serta GMKI di Medan menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan saat menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat sore (9/10/2020). Mahasiswa ini menyebut UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami mahasiswa meminta agar UU Cipta Kerja dibatalkan. UU ini sangat merugikan masyarakat kecil. Selagi tidak dibatalkan, aksi ini akan terus dilakukan," kata aktivis GMKI Gito Pardede dalam orasinya.


Dikatakan Gito, rakyat Indonesia sebagian besar adalah buruh dan petani. Sedangkan UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada mereka. "Regulasi itu lebih berpihak kepada investor dan kaum kapitalis, kami mahasiswa minta supaya itu dibatalkan," kata Gito.

Di Saat Bersamaan terdapat Massa demonstran penolak Omnibus Law UU (Cipta Kerja) yang diamankan di Polda Sumatra Utara, Medan dari Hari Kamis (8/10/2020) Sampai Hari ini bertambah menjadi 243 orang. Namun, ada kesulitan akses hukum bagi para pedemo itu. "Info terakhir pendemo yang diamankan sekitar 243 orang," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra Kepada berbagai awak Media, Jumat (9/10/2020).


Irvan mengatakan para pendemo yang ditangkap akan didampingi LBH Medan, KontraS, dan Bakumsu. Namun mereka tidak diberi akses untuk menemui para pendemo yang diamankan di Polda Sumut.

Irvan menjelaskan pihaknya tidak mendapat akses menemui para pendemo yang ditangkap. Pihaknya mendesak agar polisi membebaskan para pendemo.

"dari Kemarin Sampai jam 01.00 dini hari kami nggak bisa tembus menemui pendemo yang ditangkap. Alasan mereka pendataan. Kita minta mereka dikeluarkan," paparnya. **

Wartawan DNM : Septian
Share:

Demo Susulan di Medan Mahasiswa Minta DPRD Sumut Tolak Omnibus Law


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Demo menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kembali digelar di Kantor DPRD SUMATERA UTARA  Jumat, 9 Oktober 2020.

Ratusan massa Dari rekan rekan mahasiswa kembali  mendatangi DPRD SUMATERA UTARA menggelar aksi penolakan Omnibus Law. Massa mendesak agar undang-undang tersebut segera dicabut.


Selain itu massa juga mendesak pihak DPRD SUMATERA  menyatakan sikap penolakan Omnibus Law kepada pemerintah pusat baik ke PRESIDEN maupun DPR RI.


Perwakilan dari  DPRD SUMATERA UTARA, Faisal dari fraksi partai amanat nasional keluar menemui peserta aksi. Disampaikan bahwa, DPRD SUMATERA UTARA bersama seluruh elemen masyarakat sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa.


‘’Kami sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa. Baik yang kemarin maupun saat ini. Kami akan sampaikan kepada DPR RI dan presiden. Semoga apa yang kita inginkan bersama dapat terwujud,’’ cetusnya

Aksi berjalan kondusif. Setelah menyampaikan tuntutan, massa kemudian masih belum mau membubarkan diri karena belum ada kepuasan jawaban yang diberikan pihak DPRD SUMATERA UTARA.

 
Kemudian pihak dari kepolisian membubarkan massa pendemo secara paksa dikarenakan waktu orasi sudah melebihi waktunya.


Kapolrestabes medan Kombes Pol riko sunarko memberikan arahan kepada jajaranya yang bertugas melaksanakan pengamanan. Anggota diminta untuk tidak gegabah. Kepolisian juga harus selalu bertindak dengan humanis.

‘’Laksanakan pengawalan dan pengamanan dengan baik. Jalankan tugas sesuai ketentuan.cetus Kapolrestabes medan mengakhiri pembicaraan kepada rekan rekan media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Demo Tolak Omnibus Law di Medan Ricuh


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Kota Medan berakhir Ricuh, Massa dari lapisan elemen, baik dari rekan rekan mahasiswa serta buruh  melempari kantor DPRD Sumatera Utara dan Polisi dengan Batu
Kamis, 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara yang digelar di kota Medan dimulai dengan berkumpulnya massa di Lapangan Merdeka Medan.


Selanjutnya Puluhan Ribu Massa tersebut kemudian berjalan kaki menuju   bundaran sib di jalan gatot subroto medan kemudian langsung menuju gedung DPRD Sumatera Utara dan tiba sekitar pukul 11:35 Wib.
 
Namun, setelah tiba dilokasi massa aksi  melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Sumatera Utara Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata, dan belum diketahui apa Pemicu Aksi tersebut.


Dari hasil pantauan media terakhir  hingga pukul 15:00 wib massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara, lemparan batupun mulai mereda. Setelah pihak dari kepolisian menembakan gas air mata.

Sementara itu sebagian massa yang lain melakukan orasi di seputaran lapangan merdeka dengan membakar ban.

Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

"Tuntutan teman-teman aksi hari ini ingin pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan masyarakat Indonesia," cetus perwakilan dari mahasiswa yang tidak bisa disebutkan namanya.


Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional M. Faisal, Dari Fraksi Partai Demokrat kemudian fraksi partai Perindo.

Dalam pembicaraan tersebut Anggota DPRD Sumut mengatakan kepada massa akan berkordinasi untuk menyampaikan aspirasi rekan rekan semua.

Namun disisi lain massa semakin geram dan langsung melempari dengan batu sehingga kantor DPRD Sumut mengalami kerusakan.

Sebanyak Ribuan personel dari polrestabes medan yang di pimpin langsung oleh kapolrestabes medan Kombes Riko sunarko, serta personel brimob poldasu diturunkan untuk Mengamankan.

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja ini Akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Tolak Omnibus Law, Zainuddin Nekat Jalan Kaki Semarang – Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ahmad Zainudin, Aktivis Buruh asal Semarang telah menunaikan hajatnya, melakukan aksi jalan kaki (long march) Semarang – Jakarta sebagai bentuk protes atas pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Baleg DPR RI. Setelah tujuh hari perjalanan, Zainudin tiba di Sekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta Timur, Jumat 2/10/2020.

Aksi long march sepanjang 490 km ini, dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) dengan titik start dari Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) KSPI Jawa Tengah di Jl. Sri Rejeki Timur VIII, Kota Semarang. Aksinya ini dalam rangka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Setibanya di KSPI disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal; Ketua Umum FSP KEP-KSPI, Sunandar dan aktivis buruh lainnya.

"Kita kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI. Omnibus Law yg selama ini kita kaji, kita olah, isinya sangat merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya buruh. Apalagi kluster ketenagakerjaan yang akan memunculkan perbudakan modern yang akan memiskinkan rakyat secara masif, terstruktur. Maka dari itu melawannya adalah sebuah keniscayaan, jauh mendegradasi undang-undang yang ada, tidak sejalan dengan tujuan negara itu dibentuk, juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ahmad Zainudin.



Menurut Zainudin sapaan akrab Ketua DPD FSP KEP-KSPI Jawa Tengah ini, para pengkhianat yang ada di DPR RI seharusnya sadar bahwa mereka adalah perwakilan dari rakyat, maka kluster ketenagakerjaan harus segera dicabut. Ini adalah sebagai rangkaian perlawanan buruh di kota Semarang, Jawa Tengah dan di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

"Omnibus Law sekali lagi saya tegaskan adalah bentuk kegagalan Pemerintah dan DPR, sekaligus sebagai sebuah pengkhianatan kepada rakyat, maka melawannya adalah keharusan. Melawan Omnibus Law dengan cara apapun, bukan makar, bukan kejahatan, tapi demi cinta kepada NKRI adalah bentuk nasionalisme kita,” lanjut Zainudin.

Pun demikian, Zainudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan dari Serikat Pekerja, yang sudah menyambut dan mengawalnya di tiap-tiap daerah yang dilewati. Ini bukti kekompakan dan solidaritas buruh atas apa yang sedang diperjuangkan yaitu ‘Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja'.


Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Zainudin atas aksi long march ‘Tolak Omnibus Law’ yang sudah dilakukan, walaupun terlihat kecil, tetapi patahan sejarah akan membuktikan manusia tidak tunduk pada manusia, kita hanya tunduk pada Allah.

Dihubungi terpisah melalui selular, Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Siruaya Utamawan yang juga menjabat Wakil Presiden KSPI, mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Zainudin. Siruaya mengharapkan supaya teman-teman media dapat mengkhabarkan dan menyuarakan gerakan ataupun aksi 'Tolak Omnibus Law Ciptaker' yang dilakukan oleh berbagai elemen lapisan masyarakat. **

Share:

KSPI Bakal Aksi Tolak Omnibus Law Setiap Hari


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sejak Jumat kemarin (25/9), kemudian dilanjutkan pada Sabtu (26/9), telah dilakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan pasal demi pasal. 

Terkait dengan pembahasan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya bersama KSPSI AGN dan 32 federasi yang lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.

Dalam beberapa hari ke depan, kata Said Iqbal, KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat waktu 8 Oktober 2020.

"Maka bisa dipastikan, sambungnya, Buruh dan seluruh serikat buruh akan menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis. Sabtu (27/09)

“Tidak hanya itu, lanjutnya, KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi,” tegas Said Iqbal.

Dalam aksi besar-besaran tersebut sudah terkonfirmasi, tegasnya, berbagai elemen masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh. Berbagai elemen yang siap untuk melakukan aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM dan lain-lain.

Oleh karena itu, Said Iqbal menambahkan, KSPI mendesak DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di sisi yang lain, imbuhnya, KSPI mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) menyatakan dalam sandingannya untuk kembali kepada pasal-pasal di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Dengan kata lain, Said Iqbal menekankan, draft RUU Cipta kerja klaster ketenagakerjaan dikembalikan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003.  KSPI juga mengapresiasi pimpinan DPR dan Panja Baleg yang tergabung dengan tim perumus bersama serikat buruh yang menyatakan dalam sandingan DIM-nya kembali kepada isi Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

“Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain akan semakin massif,” pungkasnya. (Arianto)

Share:

AM LBR Jakarta Geruduk KPK Minta Tetapkan Bupati Labura sebagai Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Utara Jakarta (AM-LBR Jakarta) mengunjungi KPK RI untuk geruduk KPK pada jum'at, 07 agustus 2020 di Jakarta.

M.Yudi, Kordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Utara Jakarta dalam orasinya mengatakan, pada tanggal 16 juli 2020 tim KPK RI sudah menggeledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara, namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak ada hasil yang di umumkan oleh KPK pada kasus "Perimbangan dana APBN tahun 2018".

Dalam aksi tersebut, M.Yudi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
 
1.Mendukung KPK atas komitmen memberantas korupsi untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka korupsi APBD 2018.


2. Kami Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Raya Jakarta akan mengawal kasus korupsi yang ada di Labuhan Batu Raya dan meminta KPK  segera menahan dan menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka atas kasus perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018, karena akan berimbas pada pilkada serentak 2020

3. Mendesak KPK untuk menahan Bupati Labura terkait dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018.

Pada kesempatan tersebut, Perwakilan Humas KPK RI  (DirTirta) mendatangi massa aksi dan mengatakan, Kami apresiasi penyampaian teman teman massa aksi terkait kasus di Labura yang di duga melibatkan Bupati Labura. Berkasnya masih dalam tahap penyelidikan kami dan masih mengumpulkan bukti bukti," ucapnya.

Sementara itu, Adlin Panjaitan, Kordinator Lapangan menyatakan, apabila dalam tempo seminggu, KSS tidak diumumkan hasil penggeledahan dan ditetapkan tersangka, maka kami AM - LBR Jakarta akan turun kembali ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya. (Arianto)








Share:

LAKSI Surati Seluruh Fraksi DPR RI Tolak Revisi RUU LLAJ Dan Peralihan Administrasi Kendaraan Ke Kemenhub


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada hari senin tanggal 10 Febuari 2020 beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI dengan tujuan untuk menolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan juga  terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub, adapun sikap  ini di dasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang di wacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengenai usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini sarat akan kepentingan yang tidak produktif, sehingga usulan itu perlu di tolak oleh rakyat. 

Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,"

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," .

Kami mempertanyakan pentingnya dan manfaatnya merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu.

Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.



"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," .

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," 

Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.

Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK.

Karenanya, kami  mendesak agar Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.

"Sebab rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian, serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub, akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya, dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya. **
Share:

Dinsos Jakarta Barat Adakan Kegiatan Psikososial Bagi Anak-Anak Korban Kebakaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Sejumlah anak-anak yang merupakan korban terdampak kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kelurahan Maphar, Jakarta Barat, mengikuti kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 Wib, di RPTRA Matahari. Demikian disampaikan Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat. Minggu (9/2/2020).

"Pelaksanaan LDP ini merupakan arahan Pak Wali Kota Jakarta Barat dan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Dimana dalam tahapan penanganan bencana, SOP-nya seperti itu," ungkapnya Mursidin.


"Tujuannya untuk memberikan dukungan psikososial terutama bagi anak-anak agar tetap bersyukur dan tetap bersemangat untuk bersekolah," tambah Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat.

Lurah Maphar, Sri Pujiastuti menjelaskan, layanan sosial yang diberikan berupa permainan, pembekalan motivasi, serta pembagian bingkisan.



"Anak-anak sangat antusias sekali, ada kegiatan bernyanyi bersama, menjawab kuis, dan antri dengan tertib untuk pembagian bingkisan," tutupnya Sri Pujiastuti.

Kegiatan LDP ini merupakan hasil koordinasi bersama antara Penyuluh Sosial dari Sudin Sosial Jakarta Barat, Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB), Tagana, Sahabat Tagana, Petugas Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jakarta Barat. **

Wartawan DNM: Imam Sudrajat
Share:

Dokter Anna: Peserta Aksi 212 Kudu Konsisten




Duta Nusantara  Merdeka| Jakarta

Untuk ke-4  kalinya Aksi 212 berlangsung di Monas dan sekitarnya. Tahun ini, 2019 adalah "Reuni yang ke 3 kalinya", yaitu Reuni pertama pada 2017, Reuni kedua pada 2018, dan Reuni ketiga pada 2 Desember 2019.

Kondisi Monas saat aksi 212 pada 2019 ini adalah Pintu yang dibuka hanya dibuka dari arah Patung Kuda. Dimana Pintu patung kuda Tutup Jam 00:00 diharapkan Tim medis yang akan membuka tenda untuk pelayanan medis sudah hadir dan menempati zona nya sebelum jam tersebut.

Karena berdekatan dengan Tim Logistik, maka tim Medis sudah mendirikan tenda/ penempatan ambulan sejak hari Ahad Sore s/d tengah malam. Andai di zona tersebut berdekatan satu dengan yang lainnya agar mengikuti eskalasi massa dan jangan terpaku dengan zonasi yang sudah dibagikan.

Posko Kesehatan dan logistik dokter Anna berada di dekat Pintu Gerbang yang berdekatan dengan Gambir Dua. Posko ini sangat vital untuk menjaga peserta aksi yang memerlukan perawatan akibat mengalami sakit saat ikut Aksi 212.

Sekitar pukul 08.54 ada 3 orang peserta aksi perempuan bercadar mengalami gangguan kesehatan. Terlihat ada seorang di antara ketiga orang ini yang sulit mengikuti "perintah" dokter Anna agar minum air teh manis yang disediakan panitia.


"Siapapun yang ikut Aksi harus konsisten, kalau sudah siap ikut Aksi, maka bila ada masalah harus mau minum obat yang kami berikan. Bila tidak, silakan bersiap diri kami kirim ke Rumah Sakit dan tanggung sendiri biaya di sana. Mungkin bisa seminggu dirawat di sana," Tegas dokter Anna. 

Tampaknya dokter Anna harus tegas dengan salah seorang perempuan bercadar yang enggan ikuti perintah untuk meminum air dalam gelas  yangdisodorkan oleh Tim Kesehatan dan Tim Logistik Dokter Anna yang notabene tidak jauh dari Posko kepolisian yang ada di dekat Pintu Gerbang Monas sebelah DAMRI. **
Share:

LPM Kelurahan Batu Ceper Adakan Hiburan Pesta Rakyat Peringati Hari Sumpah Pemuda Dan Hari Pahlawan


Duta Nusantara Merdeka | 
Pagelaran Gerak jalan santai yang di pelopori oleh sang penggagas dari salah satu program familier terbaiknya yang dimana pihak pengurus panitia penyelengara berasal dari perhimpunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM Kelurahan Batu Ceper) mereka talah mengadakan kegiatan panggung hiburan pesta rakyat  selama 3 (Tiga) hari berturut-turut  dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda dan memperingati hari Pahlawan Nasional, Gapura penyambutan dalam kegiatan gebyar untuk Publik Hari Pahlawan  telah rapih terpasang dan Terpampang tegak lurus dengan sebuah susunan kalimat yang bertulisan ucapan selamat datang kepada warga masyarakat yang bertemakan "Pemuda Pejuang Masa Depan."

Maksud dan tujuan diadakan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2019 adalah untuk mengenang jasa-jasa para Pahlawan pemuda bangsa dan Negara Indonesia sebagai pendahulu yang di pelopori oleh Bung Hatta telah mambuat para muda-mudi bahkan para orang tua ikut merasakan gagap gempita gebyar acara penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan Negara Republik Indonesia yang dimana aura jasa-jasa pahlawan di dalam pengambilan sumpah dan janji murni, para generasi pemuda penerus bangsa di zaman moderisasi Milenial di harapkan bangkit berjuang dan mempunyai kebanggaan terhadap Negeri Tercinta Indonesia Raya yang sangat bergelora namanya seantero dunia,.

Bahkan pada masa lampau ratusan tahun lalu saat rakyat Indonesi telah berjuang untuk melawan penjajah, cita–cita pejuang tak kan gentar dan mundur sedikitpun dengan Kekuatan yang bersumber dari anugrah yang Maha Kuasa TUHAN Yang Maha Kuasa, sehubungan dengan saat-saat bersejarah tibalah saatnya kami pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Batu Ceper turut merayakan kemerdekaan bangsa dan negara ini di dalam menggabungakan agenda peringatan Sumpah Pemuda dan sekaligus memperingati hari Pahlawan.

Kami Selaku Petugas Keamanan dari pihak POLRI akan ikut bergabung untuk berpartisipasi di dalam Pengamanan kegiatan di maksud,  adapun sekitar pukul 07.00 Wib, Pihak kepolisian dari Polsek Batu Ceper telah berkumpul sebanyak 20 orang untuk melakukan pengamanan kegiatan telah hadir untuk turut memeriahkan agenda masyarakat seperti kegiatan gerak jalan santai tersebut, untuk pengamanan di pimpin langsung oleh Kapolsek Batu Ceper KOMPOL Wahyudi.SH, dengan di dampingi oleh Camat Batu Ceper Bapak H. Nurhidayatullah beserta pihak Muspika berikut pihak Panitia yang dimana sebagai penanggung jawab acara adalah Sdr. Bainul Abas.

Aacara pada pagi hari ini adalah gerak jalan santai yang telah di hadiri oleh bapak Walikota Tangerang Bapak Arief Rachadiono Wismansyah yang dimana beliau telah hadir di dalam memeriahkan kegiatan Gebyar Publik peringatan hari Pahlawan tersebut dan beliau berpesan kepada warga masyarakat Batu Ceper ‘’Di dalam acara peringatan hari Pahlawan di wajibkan kita harus bangga dan ikut membangun semangat pejuang para Pahlawan Negara dan  Marilah Kita lakukan pembangunan di segala bidang baik itu di pusat Pemerintah Kota Tangerang ataupun di wilayah kecamatan Batu Ceper’." Pungkas Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Minggu (10/11/2019).

Selanjutnya, acara kegiatan olahraga gerak jalan bersama tersebut telah berlangsung sukses dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang dengan pemantauan situasi ramai dengan hadirnya antusiasme warga masyarakat yang cukup tinggi berikut di suguhkan dan di iringi beberapa nyanyian-nyanyia lagu-lagu perjuangan, pembagian hadiah-hadiah door price dan lagu-lagu musik Band Pop yang telah di siapkan oleh pihak panitia penyelengara.

Dengan harapan besar bahwa kegiatan tersebut mempunyai maksud tujuan agar pelaksanaan berjalan meriah sekali sama seperti sama halnya terkait jiwa semangat para pahlawan di negara yang sangat kita banganggakan, dengan jumlah animo warga masyarakat yang memenuhi lapangan area perumahan Arcadia Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, point yang paling utama adalah dari sisi pendanaan pagelaran Gebyar Public "Pemuda Pejuang di masa depan" pihak Panitia menjelaskan bahwa subsidi sumber pendanaan biaya telah di dapat dari hasil sumbangsih dari Swadaya Masyarakat.

Diatas panggung Camat Batu Ceper, H Nurhidayatullah memberikan sambutan singkatnya kepada warga bahwa ‘’Kegiatan peringatan hari Pahlawan di wilayah kecamatan Batu ceper sungguh luar biasa, saya bangga kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyelenggarakan acara ini, saya berterima kasih banyak dan mengucapkan rasa bangga kepada seluruh panitia dan kepada warga masyarakat yang telah berpartisipasi di dalam acara gerak jalan santai ini, Saya selaku camat batu ceper mengapresiasikan sekali terhadap kegiatan ini  semoga bisa menjadi contoh bagi warga di Kota Tangerang dan marilah kita berinovasi terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa membangun unsur citra sosial di bidang pembangunan wilayah kota Tangerang."

Sambutan selanjutya diberikan oleh Kapolsek Batu Ceper KOMPOL Wahyudi.SH, menghimbau dan menyatakan sikap tegasnya di atas panggung bahwa Saya sebagai petugas kepolisian menganjurkan bahwa terkait dengan Undang – undang ITE setiap informasi di medsos HP yang masuk kepada adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar mohon diseleksi dulu bahkan  bagi warga masyarakat agar berhati-hati terhadap mengkonsumsi, membaca, bahkan melihat janganlah  mengsahare dan memviralkan kepada orang lain dimohonkan agar di seleksi dulu, saya memohon kira-kira apakah pantas kita menerima berita tersebut janganlah di sebar luaskan karena kepada warga masyarakat yang kami banggakan saya menjelaskan bahwa apabila kalian menyebarkan berita bohong atau Hoax kalian bisa terkena sanksi hukuman pidana selama 4 Tahun penjara.

"Maka pandai-pandailah serta bijaklah di dalam menerima dan mengeshare informasi tersebut dengan baik jangan langsung di share kepada khalayak ramai karena bisa saja informasi tersebut adalah berita bohong semoga kita bijak dalam memberikan informasi." Ujar Kompol Wahyudi.SH.

Kegiatan berlangsung dengan baik sekali terlihat dari wajah-wajah ceria warga masyarakat di area panggung utama semoga ini bisa menjadi contoh suri teladan bagi kita semua terkait di dalam menyambut hari Pahlawan dan untuk kegiatan tersebut bisa di jadikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa di dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan di era zaman modernisasi saat ini. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Pelabuhan Belawan Kunjungi Anak Yatim Yang Takut Menjadi Seorang Polisi


Duta Nusantara Merdeka | Belawan
Merasa terpanggil Untuk menyangi Anak yatim Kapolres  Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH. MH. Mengunjungi Anak yatim Yang sempat Takut menjadi se orang polisi.

Ibnu Hakim 13 tahun  adalah seorang anak yatim warga Gudang arang .lorng melati  .kel.Belawan 1 kec. Medan Belawan .sempat menjadi pembicaraan " Nitizen." Di media Sosial. ( medsos ).

Fasalnya " Saat mengikuti lomba Ajang pencarian Bakat  kemarin  Ibnu adalah peserta yang mengikuti lomba vocal dan menyanyikan lagu Ayah . Penampilan yang agamis yang rapi dan lagu yang membuat orang terharu menjadi sorotan publik "  

Kapolres AKBP Ikhwan sempat menetes kan air mata dan merasa terharu dengan penampilan anak yatim ini. Hingga pembawa acara langsung mengomentari dan menanyakan apa cita cita Ibnu kalau sudah besar?  Apa kah ingin jadi polisi  ibnu menjawab tidak mau jadi polisi karna takut nantinya menghajar orang. Dia takut menjadi orang jahat  ibnu ingin menjadi orang yang baik saja..tutur ibnu.


Unuk meyakinkan bahwasanya Polisi itu orang yang Baik  kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH .MH. mengujungi dan meyakinkan Bahwa Polisi itu orang yang Baik dan selau mengayomi masyarat nya." 

Kapolres AKBP Ikhwan SH.MH. juga  menyangi anak yatim dan kaum dhuafa "  Di perlihatkan kepada Ibnu Tentang Bagai mana menjadi se orang Polisi.Memberikan bantuan kepada fakir miskin dan dekat kepada masyarakat  membuat anak berusia 13 tahun ini menadi mengerti ternyata polisi itu baik.

Kapolres juga mengajak para masyarakat untuk saling membantu dan menyangi anak anak yatim agar terus bisa belajar dan mengenal agama juga  ahklak yang baik . Saya juga menuntun Ibnu agar bisa mencapai cita cita ibnu yang tadi nya takut dengan polisi kini dia berbalik ingin menjadi se orang polisi.ujar kapolres. **

Wartawati DNM : Nora Tarigan

Share:

Kapolres Belawan Serahkan 110 Sembako Bagi Kaum Dhuafa Dan Anak Yatim


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Juma,at barokah Kapolres Pelabuhan Belawan Selaku Pembina KSJ Dan Simpatisan Serahkan 110 Sembako bagi kaum duafa dan anak yatim. 

Di hari Jum'at yang penuh berkah kita yang mempunyai rezeki lebih, harusla dapat menyalurkan rezekinya buat masyarakat yang membutuhkanya. Dengan itu, diedisi 12 Komunitas Sedekah Jum'at (KSJ) kali ini bersinergi dengan Muspika plus melakukan pendistribusian 110 paket sembako, yang langsung dilaksanakan pembina KSJ ialah Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP. H.Ikhwan Lubis SH MH, dan para relawan maupun simpatisan KSJ dari Komunitas Sibuk Jum'at juga turut membagikan 115 nasi bungkus.

Kegiatan tersebut diawali dengan berkumpul dihalaman Kantor Camat Medan Belawan, Jum'at (01/10/2019) sekira pukul 08:00 Wib.


Adapun rute penyaluran pamet sembako bagi warga kaum duafa dan anak yatim tersebut Start bertolak dari halaman Kantor Camat Medan Belawan dengan berdoa dan pelepasan oleh Bapak Camat Belawan Ahmad SP didampingi oleh Danramil Belawan, Kapolsek Belawan,  Ketua NU Belawan  ustad Muliadi dan Ustad Abbas Rambe serta Dewan Pembina KSJ Bapak AKBP H.Ikhwan Lubis SH.MH. Kegiatan dilanjutkan dengan cara blusukan kerumah-rumah warga miskin dan anak yatim piatu yang tersebar di kawasan Medan Utara.

Usai dari Belawan, Dewan Pembina KSJ beserta rombongan menuju Kecamatan Medan Labuhan, direncanakan bersama Bapak Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi blusukan ke beberapa rumah warga miskin yang sudah terdata.

Dari Medan Labuhan, selanjutnya Dewan Pembina KSJ dan Rombongan menuju Kecamatan Medan Deli,  bersama Bapak Camat Medan Deli blusukan ke rumah-rumah warga di Medan Deli.

Terakhir, dari Medan Deli Dewan Pembinan KSJ dan Rombongan menuju Medan Marelan,  bersama Camat Medan Marelan blusukan kebeberapa rumah warga miskin dan anak yatim di komplek UKA Kelurahan Terjun. **

Wartawati DNM : Nora Tarigan
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini