Demo SAKUTU Guncang Kalsel, Tuntut Audit Bank Rp5,1 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Banjarbaru 

Demonstrasi massa SAKUTU mengguncang Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (10/11/2025), menuntut audit transparan dugaan salah input dana Rp5,1 triliun.

Massa Sahabat Anti Kecurangan Bersatu menyerukan aksi damai menuntut transparansi pengelolaan dana daerah dan audit menyeluruh terhadap manajemen Bank Kalsel, yang dianggap mencoreng kepercayaan publik.

Protes itu muncul setelah mencuatnya dugaan kesalahan input data senilai Rp5,1 triliun, sehingga memunculkan keresahan masyarakat terkait pengelolaan dana APBD dan integritas lembaga keuangan daerah.

Koordinator SAKUTU, H. Aliansyah, menegaskan Bank Kalsel wajib bertanggung jawab secara moral dan hukum, la mendesak direktur utama serta komisaris segera mengundurkan diri.

la mengecam alasan teknis yang dianggap mengada-ada. Menurutnya, uang rakyat tidak pantas dipermainkan, dan kesalahan sebesar itu mustahil terjadi tanpa kelalaian serius.

"Jangan berlindung di balik istilah salah input. Ini dana publik. Salah input atau salah urus? Rakyat menuntut kejelasan dan transparansi," serunya lantang.

SAKUTU juga mendesak gubernur serta DPRD Kalimantan Selatan mengambil tindakan konkret, termasuk membentuk Panitia Khusus untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat daerah.

Dalam surat resmi 109/SAKUTU/XI/2025, mereka meminta Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit independen atas aktivitas keuangan Bank Kalsel selama beberapa tahun terakhir.

Aliansyah mempertanyakan transparansi bunga deposito Rp21 miliar per bulan, yang diduga mengalir ke pihak tertentu. Baginya, potensi korupsi harus dibongkar seterang-terangnya.

Gubernur Kalsel H. Muhidin merespons tegas. la berjanji memperbaiki tata kelola keuangan, menerapkan akuntabilitas, dan menghapus dana mengendap pada tahun anggaran berikutnya.

la bahkan siap mundur jika kegagalan serupa berulang. "Kalau tahun depan masih ada dana mengendap, semua kepala dinas saya copot, dan saya mundur," tegas Muhidin.

SAKUTU mengapresiasi komitmen tersebut, tetapi menegaskan akan terus mengawasi. Aliansyah menyatakan publik tidak ingin dijanjikan, tetapi menuntut pembuktian nyata.

la memperingatkan, jika janji tidak ditepati dan penyimpangan tetap berlangsung, mereka siap kembali menggelar aksi besar di kantor gubernur.

Aksi ditutup dengan seruan moral agar seluruh elemen pemerintahan menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimulai dari pembenahan Bank Kalsel tanpa tebang pilih.

"Jika ada dugaan penyelewengan dana Rp5,1 triliun, KPK harus turun tangan. Rakyat menunggu keadilan dan hukuman yang setimpal," ujar Aliansyah.

SAKUTU menegaskan perjuangan belum selesai. Mereka menyerukan perubahan sistemik agar keuangan daerah dikelola jujur, transparan, dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Peternak Ayam Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Peternak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang protes dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggema di depan Istana Negara, Kamis (9/10/2025). Mereka menuntut keadilan bagi peternak ayam rakyat.

Ketua KPUN Alvino Antonio W. mengatakan, kenaikan harga ayam hidup tidak otomatis meningkatkan keuntungan peternak karena biaya pakan terus meroket dalam dua bulan terakhir.

“Per 1 Oktober 2025, harga ayam hidup di tingkat peternak Rp21.000 per kilogram, sedangkan biaya produksi mencapai Rp20.000 per kilogram,” ungkap Alvino dalam orasinya.

Kenaikan harga pakan jagung menjadi Rp6.900 hingga Rp7.000 per kilogram dinilai sebagai penyebab utama kerugian. Nilai itu jauh di atas harga acuan Rp5.500 per kilogram.

Ironisnya, harga ayam broiler di tingkat konsumen tetap tinggi di angka Rp38.377 per kilogram, tapi peternak tidak menikmati imbas keuntungan karena rantai distribusi tak berpihak.

Dalam aksinya, KPUN mendesak pemerintah segera membentuk Kementerian Peternakan. Mereka menilai Menteri Pertanian gagal memperjuangkan kesejahteraan peternak dan mengawasi industri pakan.

“Peternak rakyat kini seperti berjuang sendiri tanpa perlindungan. Kami minta regulasi ditegakkan agar budidaya dikembalikan sepenuhnya ke peternak mandiri,” tambah Alvino lantang.

Selain itu, KPUN menuntut penegakan Permentan No.10/2024 tentang pembagian DOC ayam ras, serta pengawasan ketat terhadap harga DOC yang dinilai sudah tidak terkendali.

Mereka juga menyoroti belum optimalnya program Bantuan Pangan dan Makan Bergizi Gratis, yang dinilai tidak melibatkan peternak ayam rakyat sebagai bagian dari rantai pasok nasional.

Pemerintah juga diminta segera menjalankan Perpres No.125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, terutama penyerapan ayam hidup dari peternak sebagai bentuk stabilisasi harga.

“Jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan ini, kami akan turun lagi dalam jumlah lebih besar. Ini soal keberlanjutan hidup peternak kecil,” tegasnya menutup aksi.

Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa krisis pakan ternak dan mahalnya DOC bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut nasib jutaan peternak rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kaum Tani Bersatu Lawan Perampasan Tanah PT TPL di Toba Batak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, Senin 18 Agustus 2025 – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama masyarakat adat Tano Batak menggelar aksi besar di Tugu Proklamasi, Senin (18/08/2025). 

Mereka menentang perampasan tanah, perbudakan modern, serta kerusakan lingkungan yang dituding dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Ratusan petani dari Serikat Petani Pasundan, Pemersatu Petani Cianjur, dan Pergerakan Petani Banten bergabung dengan jemaat Gereja HKBP Jakarta, Bekasi, hingga Banten. 

Mereka mendeklarasikan solidaritas nasional menolak praktik yang dianggap melanggar konstitusi.

Momentum aksi ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia. Para peserta menyerukan agar pemerintah kembali kepada amanat UUD 1945 serta Undang-undang Pokok Agraria 1960.

Sekjen KPA, Dewi Kartika, menegaskan PT TPL telah merampas tanah adat di 12 kabupaten seluas lebih dari 33 ribu hektar. Ia menyebut perusahaan juga melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat.

Selain itu, PT TPL dituding menghancurkan hutan, melakukan perbudakan modern terhadap pekerja, mengadu domba komunitas adat, dan menjalankan operasi secara ilegal difasilitasi pemerintah. Semua tindakan ini disebut sebagai lima kejahatan agraria serius.

KPA menilai praktik monopoli tanah PT TPL telah menciptakan penderitaan struktural. “Pemerintah harus melaksanakan reforma agraria sejati demi pemulihan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat maupun pekerja,” ujar Dewi menekankan.

Data KPA menunjukkan lebih dari 1,8 juta petani, nelayan, dan masyarakat adat menjadi korban konflik agraria selama satu dekade terakhir. Kasus PT TPL hanyalah salah satu tragedi besar yang mencerminkan krisis nasional.

Aksi ini diselenggarakan bersama koalisi rakyat, Gereja HKBP, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta lembaga masyarakat sipil. Mereka menegaskan perjuangan akan terus berlanjut hingga hak masyarakat adat dipulihkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mira Sumirat: Jangan Beri Panggung Pembela Israel, Bela Palestina adalah Harga Mati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mira Sumirat menegaskan, dukungan terhadap Palestina terus menguat. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers Aksi Damai Bela Palestina bertajuk One Million Women for Gaza yang akan berlangsung pada 6 Juli 2025 mendatang.  

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan secara tegas mengecam penjajahan Israel. “Pekerja dan buruh di Indonesia mendukung total kemerdekaan Palestina,” tegasnya di Jakarta, Kamis (3/7).

Mira juga menyoroti pihak-pihak yang masih membela Israel. Ia menyebut mereka perlu dipertanyakan integritasnya sebagai warga negara Indonesia. “Jangan beri panggung kepada agen-agen yang membela penjajahan. Mereka merusak moral bangsa,” katanya.

Menurutnya, opini yang terus diulang-ulang oleh kelompok pro-Israel berpotensi menjadi ‘kebenaran palsu’. Ia mengajak masyarakat untuk bersuara dan tidak tinggal diam terhadap kebohongan yang sistematis.

Mira juga memastikan bahwa peserta aksi damai terbuka untuk semua, termasuk laki-laki. “Laki-laki boleh ikut, bahkan harus mengawal para perempuan Indonesia yang hadir. Ini bukan aksi gender, tapi aksi kemanusiaan,” jelasnya.

Ia berharap Polri akan mengawal aksi dengan semangat damai dan tidak represif. Mira menekankan bahwa isu ini bukan konflik agama, melainkan perjuangan melawan penjajahan.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan berdiri tegas dalam mendukung Palestina dan menjaga semangat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Serukan Kawal Kasus Juwita Setransparan Mungkin

Duta Nusantara Merdeka | Banjarbaru

Ratusan massa dari berbagai organisasi pers dan mahasiswa memadati lokasi aksi, menyuarakan tuntutan agar proses hukum terhadap pelaku, Jumran, seorang anggota TNI AL, dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Saya selaku Sekretaris PPWI Kalsel secara khusus langsung diamanahi oleh Ketum kami DPN PPWI Pusat di Jakarta, Bapak Wilson Lalengke untuk mengawal kasus ini setransparan mungkin bersama para jurnalis yang ada di Kalsel,” teriak Sekretaris Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kalimantan Selatan (Kalsel) Faisal bersama Aliansi Keadilan Untuk (AKU) Juwita di tengah ratusan massa saat menggelar aksi kamisan di Tugu Nol Kilometer Banjarbaru, Kalsel, Kamis (3/4/2025) sore, yang menuntut transparansi dan keadilan atas kasus pembunuhan jurnalis Juwita.

“Kami berkumpul di sini bukan hanya untuk mengenang Juwita, tetapi juga menuntut keadilan setegak-tegaknya. Kami meminta hukuman seberat-beratnya, bahkan jika perlu hukuman mati bagi pelaku!” seru ichal iloenx – panggilan akrab Faisal, yang juga pemilik media online iloenxnews.com ini.

Senada Koordinator aksi Suroto, yang juga pimpinan redaksi newsway.co.id tempat Juwita bekerja, mempertanyakan transparansi penyelidikan aparat terkait motif pembunuhan yang masih belum diungkap.

Suroto menuturkan pihaknya menuntut penanganan kasus Juwita tuntas paling lambat dalam 200 hari. "Targetnya seperti itu, kita akan terus mendesak, lebih cepat lebih baik," kata Suroto

Ia menekankan bahwa kasus ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan soal kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia.

“Jika hari ini kita diam, maka besok bisa jadi kita yang menjadi korban. Kami tidak ingin ada lagi Juwita-Juwita lain yang harus meregang nyawa karena pekerjaannya. Kami menuntut keadilan, kami menuntut transparansi!” tegasnya.

Suroto juga berpesan agar seluruh jurnalis dapat mengawal dan mengawasi jalannya penanganan kasus Juwita, agar tidak ada penyelewengan fakta yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. "Kita kawal, awasi dan kontrol kasus ini dengan ketat," bebernya.

Pihaknya juga akan kembali menggelar aksi setiap Kamis dengan tujuan agar kasus tak tenggelam di masyarakat. Mereka juga akan menarik narasi baru yang berkenaan dengan fakta baru dalam kasus Juwita. "Antara 'usut kasus ini transparan' atau 'seret ke pengadilan sipil jangan ke pengadilan militer," pungkas Suroto.

Aksi ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, aktifis 90 Ir. H. Sukhrowardi, dan mendapat pengamanan ketat dari puluhan personel Polres Banjarbaru. Massa aksi membentangkan berbagai spanduk yang menyuarakan dukungan terhadap Juwita dan tuntutan keadilan, seperti ‘Justice For Juwita’, ‘Adili Jumran dengan Terbuka’, ‘Stop Femisida’, serta ‘Keadilan untuk Jubi, Keadilan untuk Papua’.

Aksi kamisan ini menjadi bukti solidaritas insan pers dan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan bagi Juwita, yang tewas di tangan Jumran pada 22 Maret 2025 lalu. Hingga kini, motif pembunuhan masih menjadi misteri dan belum ada kejelasan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom Lanal Banjarmasin. (Ar)

Read More

KSPI Desak Kenaikan Upah Minimum dan Pencabutan Omnibus Law

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama berbagai serikat pekerja lainnya menggelar aksi demonstrasi di Bekasi dan Karawang, Senin (28/10). Aksi ini adalah bagian dari rangkaian aksi bergelombang yang telah dimulai sejak 24 Oktober dan akan terus berlanjut hingga 31 Oktober 2024. 

Tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen serta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Buruh menilai bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melemahkan perlindungan terhadap pekerja dengan memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), memperlonggar aturan kerja kontrak dan outsourcing, serta membatasi hak-hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang terus meningkat, buruh memandang upah minimum saat ini tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan keluarga.

Massa aksi berasal dari berbagai perusahaan, mulai dari sektor automotif, elektronik, hingga manufaktur. Mereka turun ke jalan sebagai cerminkan kekuatan kolektif buruh yang merasakan langsung dampak dari kebijakan upah minimum yang stagnan dan pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

“Di Bekasi, aksi dipusatkan di Kantor Bupati Bekasi di Komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi di Sukamahi Cikarang Pusat,” ujar Ketua KC FSPMI Bekasi, Sukamto. Ia pun meminta buruh di pabrik-pabrik jangan terlena dan merasa nyaman dengan kondisi sekarang, karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, nasib buruh masih sangat rentan.

“Tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja bukan sekadar tuntutan elit serikat, melainkan suara langsung dari buruh yang terdampak. Para pekerja yang berpartisipasi dalam aksi ini menghadapi kenyataan upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah inflasi yang terus meningkat. Mereka juga merasakan kerentanan yang semakin tinggi akibat PHK yang mudah dan penurunan standar kerja sejak UU Cipta Kerja diberlakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KC FSPMI Karawang Ahmad Serum menjelaskan bahwa buruh di Karawang berangkat dari berbagai kawasan industri menuju kantor Pemda. Senada dengan tuntutan buruh Bekasi, buruh Karawang pun menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen. 

Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, aksi hari ini merupakan bentuk peringatan bagi pemerintah bahwa tuntutan buruh harus segera dipenuhi. Jika hingga tidak ada respons positif dari pemerintah, buruh akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melakukan mogok nasional pada 11 dan 12 November mendatang. 

“Mogok nasional ini direncanakan akan diikuti 5 juta buruh dan melibatkan 15 ribu perusahaan di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Arianto)

Read More

FSP RTMMSPSI Gelar Aksi Protes Tuntut Cabut Pasal-pasal PP No. 28 Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, kamis (10/10/2024). Unjuk rasa ini bertujuan untuk menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) sebagai aturan turunannya yang dinilai mengancam keberlangsungan industri dan pekerjaan di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menegaskan bahwa peraturan tersebut mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan industri makanan minuman (IMM). Menurut Hendry, regulasi ini terlalu berfokus pada aspek kesehatan dan mengabaikan dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini. Industri ini sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Sejak 2011 hingga 2024, sebanyak 2.310 pabrik rokok di Indonesia telah menutup operasinya, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 70.000 anggota FSP RTMMSPSI. Penurunan jumlah pabrik ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya bertahan di tengah kebijakan yang semakin menekan.

Adapun, Industri hasil tembakau (IHT) menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk dari sektor pertanian tembakau, cengkeh, serta produsen dan jasa pendukung lainnya. Pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp. 218,6 triliun dan Rp. 213,5 triliun. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber devisa negara yang mencapai US$ 1 miliar melalui ekspor.

Menurut dia, FSP RTMMSPSI menilai kebijakan yang diatur dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya terlalu menekan industri hasil tembakau dan makanan minuman tanpa memperhatikan aspek keberlangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai dapat memicu maraknya peredaran rokok ilegal yang akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

FSP RTMMSPSI menekankan pentingnya kebijakan yang seimbang antara upaya pengendalian kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang diambil tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau dan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi juga harus menjaga kestabilan ekonomi dan pekerjaan di sektor terkait.

Regulasi pelabelan Nutri-Level FOPNL juga mendapat sorotan tajam dari FSP RTMMSPSI. Implementasi aturan ini dinilai tidak tepat karena dampak buruknya terhadap industri pangan olahan yang mempekerjakan lebih dari 4,4 juta karyawan di Indonesia. Edukasi yang lebih luas dan penerapan aturan yang proporsional diperlukan agar semua pihak terkait dapat mencapai hasil yang optimal tanpa merugikan industri dalam negeri.

"FSP RTMMSPSI menyerukan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara para pekerja dan memperhitungkan dampak regulasi terhadap kelangsungan industri. Kebijakan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dapat menyebabkan PHK massal dan memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Gelar Unras di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya menuai banyak permasalahan baik dari sisi regulasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal bagi penerimaan dan pendapatan negara/daerah, hal tersebut masih maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dilakukan oleh instansi terkait dalam sektor pertambangan dan energi yang terjadi di daerah khususnya di daerah Sultra yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kolaka Sulawesi tenggara dengan uraian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 November Tahun 2022 dilakukan Peletakan batu Pertama (Groundbreaking) Pembangunan Smelter PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kabupaten Kolaka yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Kolaka Ahmad Safei, CEO/ Presiden Direktur PT. Vale Indonesia Tbk Febriani Edy, Presiden PT. Vale Indonesia Tbk. S.A Mr. Adwardo Bartolomeo, HUOYOU Zhejiang Cobal Grup Chairman Cen, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkofimda Sultra, FORKOFIMDA Kolaka.

b. Perpanjangan KK PT Vale Menjadi IUPK Tidak Bersifat Otomatis Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUUXVIII/2020. Dengan demikian, perpanjangan PT Vale dari KK menjadi IUPK tidak lagi otomatis (dijamin), namun sepenuhnya berada di tangan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah harus benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek apakah PT Vale memang layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (22/05/2024) 

Mardin Fahrun, Penanggung jawab Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada awak media mengatakan, Adapun indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kab. Kolaka antara lain:

1. PT. Vale adalah pemegang IPPKH Terbesar di Sulawesi Tenggara yakni +11.000 Ha tentu sebagai Pemegang IPPKH punya tanggung jawab dan kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) namun sampai saat ini ditengarai atau diduga PT. Vale belum melakukan kewajibannya dalam melaksanakan Rehabilitasi DAS di Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen PT Vale terhadap lingkungan. 2

2. PT. Vale diduga telah melakukan kegiatan Produksi di site Pomalaa dimana kita ketahui bahwa PT. Vale sampai hari ini belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

3. PT. Vale Indonesia diduga telah melakukan kontrak Kerjasama bersama Pemda Kolaka terkait penggunaan Lahan Kebun Raya Menjadi Nurseri PT. Vale Indonesia yang terletak di Desa Lolonggolosua, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka Sultra. 

4. Diduga Lokasi atau Titik Peletakan batu Pertama saat Ground Breaking yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi dengan lokasi Persiapan Pembangunan Smelter saat ini tidak sesuai dengan titik awal.

Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah agar benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek, apakah PT VALE layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

2. Mendesak pemerintah agar lahan VALE site Pomalaa diciutkan atau relinqhuisment karena sampai sekarang juga belum dikelola dan dikembalikan ke negara atau diberikan ke Perusda (BUMD) sehingga segera memberikan manfaat ekonomi yang selama 55 tahun ini belum dilakukan apa-apa terhadap lahan site pomalaa 

3. Mendesak president PT VALE Indonesia Tbk untuk mengklarifikasi maksud pihak management PT. VALE Indonesia Tbk Site Pomalaa yang kami duga secara sengaja membenturkan kami sesama anak daerah yang terjadi pada tanggal 22 April 2024 di Kab. Kolaka.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Desak Revisi Undang-Undang Desa: APDESI Gelar Aksi Bersama Desa Jilid III

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah langkah-langkah tindak lanjut dari upaya bersama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID II, mendesak persetujuan revisi Undang-Undang Desa pada 5 Desember 2023, yang dihadiri oleh 50.000 Kepala Desa, Anggota BPD, Pejabat Desa, dan anggota organisasi masyarakat Desa, kami mendapatkan ketidakjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai penyelesaian revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024.

Meskipun mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat revisi bersama DPR RI pada 7 dan 8 November 2023, terdapat kesan kurangnya serius dari DPR RI, seolah-olah membangun janji politik untuk pemilu 2024 tanpa kemajuan yang signifikan pada revisi Undang-Undang Desa.

Delapan Organisasi Desa Nasional meragukan komitmen DPR RI, dengan jadwal legislatif menunjukkan potensi tanggal persetujuan pada 6 Februari 2024. Namun, upaya sistematis dari pemimpin DPR RI untuk menunda revisi demi kepentingan politik yang berbeda terlihat jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan desa dikorbankan demi keuntungan politik pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal ini, kami memanggil seluruh Kepala Desa dan Pejabat Desa di seluruh negeri untuk bersatu demi mengungkap kebohongan dan kelalaian pemimpin DPR RI. Hambatan sistematis terhadap revisi Undang-Undang Desa terlihat dalam ketidaksetujuan pemimpin DPR RI untuk menyelesaikan diskusi sebelum pemilu 2024.

Sebagai tanggapan, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar AKSI BERSAMA DESA JILID III untuk meningkatkan tuntutan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Acara ini, yang berlangsung di depan gedung DPR di Jakarta, Rabu (31/01/2024), bertujuan untuk protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap desa dan janji yang tidak dipenuhi oleh DPR RI.

Ketua Umum APDESI, H.Surta Wijaya, S.Pd, M.Si, menyatakan, lebih dari 300.000 Kepala Desa, anggota BPD, Pejabat Desa, dan penduduk desa dari seluruh negeri bergerak bersama, tiga kali lipat dari jumlah peserta AKSI BERSAMA DESA JILID II. Demonstrasi ini adalah tantangan langsung terhadap janji-janji menyesatkan DPR RI.

Kami mengajak semua Asosiasi Pemerintah Desa setempat untuk mempersiapkan kehadiran Kepala Desa dan Pejabat Desa secara bersama-sama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID III. Ini adalah upaya bersama untuk menunjukkan kekuatan desa dan menuntut revisi segera Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebelum pemilu 2024.

Dalam persiapan untuk acara pada 31 Januari 2024, peserta diingatkan untuk menanggung biaya sendiri, menahan diri dari membawa barang terlarang selama protes, dan mengenakan seragam PDH APDESI atau pakaian putih. Koordinasi dengan organisasi desa lainnya penting, dengan menekankan tujuan bersama: revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu.

Mari kita bersatu dan memperkuat tekad kita, mendesak "Revisi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Sebagai Tuntutan Yang Tidak Dapat Ditawar Sebelum Pemilu."

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ester Yulia Hadiri Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran telah digelar di depan patung kuda Jakarta, hari Senin, dengan tema "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Aksi ini diikuti oleh sekitar 10.000 orang yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran dan Bendahara Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, hadir dalam aksi tersebut dan mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang telah final dan tidak dapat dibatalkan. Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dari Rumah Nusantara Prabowo-Gibran dalam mendukung keputusan MK, sekaligus komitmen mereka untuk mengawal kepentingan generasi milenial Indonesia.

Dalam pidatonya, Ester Yulia menekankan pentingnya keputusan MK sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dan menghargai pengalaman kepemimpinan sebagai kriteria penting dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. "Kami berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Putusan MK ini adalah kemenangan bagi semua warga Indonesia yang percaya pada pentingnya kepemimpinan yang teruji dan pengalaman yang solid," ujar Ester.

Aksi ini juga menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keluhuran lembaga peradilan konstitusi. Demonstran menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Demonstrasi berlangsung damai dengan peserta yang membawa spanduk dan poster yang mendukung putusan MK. Kegiatan ini juga diwarnai dengan orasi mengenai dampak putusan MK terhadap masa depan politik Indonesia.

"Aksi "Jaga Mahkamah Konstitusi" ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keputusan MK dan peran aktif warga dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, aksi ini menjadi simbol dari kekuatan suara rakyat dalam membentuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran Gelar Unras Dukung Putusan MK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" di sekitar patung kuda Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam aksi ini, sekitar 10.000 massa berkumpul untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Andreas P, Ketua Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam unjuk rasa ini adalah bentuk dukungan anak muda terhadap putusan MK. Ia menekankan bahwa opini-opini yang mencoba membatalkan keputusan MK hanyalah bentuk ketakutan dari kalangan yang merasa khawatir akan kekalahan dalam pilpres 2024. 

Andreas menyatakan bahwa putusan MK memberi kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam posisi eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Dia juga menegaskan bahwa lebih dari 60 pemuda siap untuk berkompetisi dalam arena politik, dan mereka mendukung keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Kalepe Wasekjen Rumah Nusantara, yang turut berbicara dalam acara tersebut, menilai bahwa upaya membatalkan keputusan MK adalah tidak beralasan. Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh beberapa calon terkait peran milenial dan Gen Z adalah tipu daya. Ia mengajak semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan lapang dada, mengakui bahwa keputusan MK tersebut sudah final. Ia juga menekankan bahwa banyak pemuda yang telah menunjukkan kecerdasan dan pemahaman politik yang baik, dan mereka telah memimpin beberapa perusahaan nasional. Syarif mengajak semua orang untuk mendukung keputusan MK dan melanjutkan tahun politik dengan damai.

Sementara itu, Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran, mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang dianggap sudah inkrah dan tidak bisa dibatalkan lagi. Dalam unjuk rasa ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menunjukkan solidaritas mereka dalam mendukung keputusan MK, sambil tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan milenial Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat mendukung keputusan lembaga hukum dan mengawal demokrasi di Indonesia, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik tanah air. Dengan ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran berharap dapat membawa semangat positif dan perubahan yang baik bagi masa depan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

AASB Bakal Gelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah merencanakan sebuah aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, dimulai dari jam 11.00 dan berlangsung hingga selesai. Rencana ini telah didahului oleh aksi LONGMARCH dari Bandung ke Jakarta pada tanggal 3-10 Agustus 2023. Aksi ini akan melibatkan massa buruh dari Kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, serta beberapa perwakilan dari berbagai provinsi.

Untuk propinsi di luar Jabar, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan berpusat di Kantor Gubernur atau Kantor DPRD. Dalam rangka memudahkan perjalanan, para massa buruh akan menggunakan sepeda motor.

"Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Presiden RI untuk mencabut beberapa undang-undang, seperti UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuan aksi ini juga melibatkan usaha untuk mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat," kata Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Moh Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (08/08/2023).

Lebih lanjut, Jumhur menyatakan bahwa tuntutan pencabutan undang-undang tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketiga undang-undang tersebut bersifat liberal dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, terutama kaum buruh. Dia juga menekankan keyakinan bahwa undang-undang tersebut adalah anti-Konstitusi dan anti-Pancasila, serta memerlukan koreksi fundamental.

"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini juga melibatkan rute pergerakan peserta dari arah Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang akan berkumpul di jalan Jenderal Sudirman dan MH. Thamrin. Kantor ILO di Gedung Menara Tower Jl. MH Thamrin No. 3 juga akan dikunjungi sebagai bentuk solidaritas atas rekomendasi ILO," ungkapnya.

Sehubungan dengan aksi ini, AASB meminta pengertian dari warga Jakarta terkait potensi ketidaknyamanan dalam lalu lintas pada tanggal 10 Agustus 2023. Aksi ini ditekankan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat Indonesia, serta bukanlah gerakan politik atau afiliasi partai politik manapun. Aksi ini dipandang sebagai perjuangan murni dari buruh dan rakyat yang sadar akan hak-haknya demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wisnu Widiatmoko Hadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Wisnu Widiatmoko yang mewakili teman teman dari kabupaten Sragen turut menghadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

"Ada beberapa isu yang krusial yang kami ingin sampaikan salah satunya menolak jabatan kades 9 tahun, menurut pandangan kami masa jabatan 6 tahun sudah cukup," kata Wisnu di sela-sela kegiatan unjuk rasa PABPDSI yang memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat.

Disisi lain, alasan kami menolak 9 tahun adalah merusak tatanan demokrasi sebaiknya 6 tahun dulu jika memang berkinerja baik ya boleh diperpanjang.  Terlebih, masa kepemimpinan 9 tahun dinilai bisa meminimalisir regenerasi kepemimpinan. 

Selain itu, ada juga aspirasi dari teman-teman di daerah yaitu salah satunya kesejahteraan BPD minimal UMK setara kabupaten atau kota. "Dan yang terpenting, kami ingin marwah BPD itu kembali seperti semula. Yang semula perwakilan dan sekarang permusyawaratan, kami ingin menjadi perwakilan kembali sehingga nantinya BPD nantinya bisa lebih baik lagi dalam menyaring aspirasi masyarakat," ucapnya.

"Melalui kegiatan ini, kami juga menyampaikan terkait Lelang Bengkok yang dari kepala desa atau perangkat desa bisa dilelang untuk masyarakat umum. Terakhir, ia berharap mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan di ibukota Jakarta ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tolak Kenaikan BBM Polres Kukar Kawal Aksi Unjuk Rasa Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kukar

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah menuai reaksi dari Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (6/9/2022).

Aksi unjuk rasa di Kutai Kartanegara ini digelar oleh sejumlah gabungan mahasiswa.

Polres Kutai Kartanegara menurunkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena melalui Kabag Ops Kompol Aldy Harjasatya saat memimpin Apel Pengamanan di depan Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tentunya akibat dampak (kenaikan BBM) itu akan muncul penolakan. Penolakan itu merupakan hak masyarakat dan kemerdekaan masyarakat menyampaikan pendapat yang dilindungi UU," ungkap Kompol Aldy Harjasatya.

Kompol Aldy Harjasatya menjelaskan, sebagai aparat kita tidak melarang dan menghalangi aksi unjuk rasa. Namun, pihak kepolisian dan instansi terkait akan berikan pengamanan dan menghimbau agar tidak melakukan aksi anarkis saat menyampaikan aspirasinya.

"Kita tidak melarang (unjuk rasa). Kita berharap situasi dan kondisi tetap aman, kondusif dan stabil," ucap Kompol Aldy Harjasatya.

Terkait pengamanan, lanjut Kompol Aldy Harjasatya mengatakan, kami telah menempatkan personel disejumlah titik. Diantaranya di Kantor DPRD Kutai Kartanegara dan di Bundaran Jembatan Bongkok.

"Laksanakan PAM sesuai Aturan dan SOP, laksanakan dengan humanis tidak perlu dengan kekerasan apabila pendemo berbuat anarkis layani dengan baik dan tidak terpancing emosi," tegasnya Kompol Aldy Harjasatya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

FORMASU JAKARTA : Kami Dukung Bupati Untuk Menindak Tegas Para Pendemo Yang Mengganggu Aktifitas Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aktifitas Demontrasi yang dilakukan oleh para Non Aktif pegawai honorer di rumah dinas bupati Labusel sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat mengganggu sehingga banyak warga masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka yang kerap kali mengganggu akses jalan untuk warga masyarakat yang inggin lalu lalang, menurut informasi mereka bukan di pecat tapi kontraknya tidak di perpanjang oleh bupati dan selain itu terdapat juga yang bukan pekerja honorer ikut dalam barisan aksi tersebut, selain itu demo yang dilakukan oleh pekerja honorer tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, oleh karena itu demo yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum. 

Ketua umum Formasu Jakarta Dedi Siregar mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukan oleh para mantan pekerja honorer sudah sangat mengganggu warga masyarakat sehingga dia meminta agar polisi bertindak tegas agar tidak menimbulkan aksi anarkis, karena adanya demo yang terus menerus, akses masuk ke lokasi rumah dinas bupati jadi terhalang. dan dia meminta agar pendemo melakukan aksi tidak di rumah dinas bupati sebab rumah dinas tidak di perbolehkan untuk tujuan aksi demonstrasi, mereka salah tempat dan tujuan dalam menyampaikan aspirasi sehingga wajar apabila terjadi kekesalan dari pihak bupati Labusel terhadap orang-orang demo yang bukan berasal dari pekerja honorer yang juga ikut demo. 

Kami mengajak seluruh warga masyarakat serta elemen masyarakat di Labusel, untuk tidak melakukan aksi yang mengganggu aktifitas warga masyarakat, dan  jangan juga menyampaikan aspirasi secara anarkis. pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran,hotel dan bagi hasil pajak kendaraan. Karenanya, masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat. “Tentunya kalau aset dirusak, yang rugi masyarakat, dan membangunnya kembali butuh waktu yang lama. **

Read More

Konvoi Pemotor Bawa Poster Kebangkitan Khilafah, DPP Permana: Tolak Tegas Propaganda Paham Khilafah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pergerakan Milenial Nusantara (DPP Permana) Khoirul Abidin, menolak secara tegas kelompok yang sengaja menyerukan kebangkitan Khilafah Islamiyah di Indonesia. DPP Permana juga menolak ajaran yang memaknai jihad dengan tujuan perang dan Khilafah sebagi satu-satunya sistem pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Cak Abid menanggapi maraknya viral konvoi sejumlah pemotor di jalan raya serukan masyarakat untuk menyambut kebangkitan Khilafah Islamiyah di Kabupaten Brebas Provinsi Jawa Tengah, Minggu (29/05/22).

Cak Abid menyampaikan, agar masyarakat untuk mereduksi dan melawan segala macam bentuk propaganda Khilafah Islamiyah, umat beragama di Indonesia wajib mentaati perjanjian yang kemudian menjadi kesepakatan para founding father pendiri bangsa, tokoh agama dan ulama.

“Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk selalu menjaga kewibawaan Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu, yang bersepakat bahwa berbangsa dan bernegara adalah bagian dari bentuk konsensus nasional yaitu Pancasila, NKRI dan UUD 1945,” kata Cak Abid yang juga aktivis Muhammadiyah di Jakarta, Senin (30/05/22).

Cak Abid menyampaikan, propaganda Khilafah Islamiyah sangat berdampak negtif terhadap citra Islam dan umatnya, sehingga  jangan mau dikotak-kotakan dalam berbagai aliran paham agama yang berbeda, dia juga mengajak generasi milenial untuk menjaga dan setia pada ideologi Pancasila.

“Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaiman termaktub dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945,” tegas Cak Abid.

Cak Abid yang juga pengurus DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta menegaskan, kami pikir ideologi Pancasila ini sudah final dan tak perlu diperdebatkan lagi, apalagi mencoba untuk menganti dengan idelogi lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama, saling berdampingan, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagamaan.

Cak Abid berharap, kepada para tokoh bangsa, tokoh agama dan generasi milenial agar sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan menjadi kekuataan, kami yakin dengan membumikan narasi dan nilai cinta tanah air, toleransi dan pemahaman keagamaan yang moderat, kelopok yang ingin menganti ideologi selain Pancasila akan tertolak dengan sendirinya.

Selain itu, Cak Abid juga menambahkan partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan turut mengawasi lingkungan sekitar.

“Apabila ada hal-hal atau aktivitas yang mencurigakan sebaiknya langsung melapor ke pihak yang berwenanang,” pungkasnya. **

Read More

Komisioner Kompolnas Apresiasi Pernyataan Kapolri Saat Orasi Di Tengah Aksi Massa Buruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti memuji pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berorasi di tengah aksi massa buruh yang menggelar demonstrasi dalam rangka May Day 2022. Orasi Kapolri disebut merupakan wujud Negara yang mengakui peranan buruh dalam meningkatkan perekonomian.

"Kami mengapresiasi Bapak Kapolri yang hadir langsung di GBK Jakarta dan mendukung perayaan May Day. Kami juga memuji sambutan Kapolri yang mengucapkan terima kasih kepada buruh atas upaya buruh dalam menyukseskan peningkatan ekonomi nasional," kata Poengky dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Poengky mengatakan, kehadiran serta Orasi Kapolri meningkatkan moral kaum buruh. Jadinya Kapolri juga menandakan aparat penegak hukum bersikap humanis dalam menangani aksi demo.

"Ucapan terima kasih dari Kapolri sangat meningkatkan moral Buruh dan merupakan bentuk pengakuan Negara atas perjuangan Buruh dalam meningkatkan perekonomian nasional," imbuh Poengky.

Di sisi lain, Poengky juga mengapresiasi pelaksanaan demo May Day yang berlangsung damai. Menurut dia, aksi buruh dan aparat bekerjasama dengan baik sehingga demo berlangsung aman.

"Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan aksi May Day yang berlangsung hari ini secara serentak di seluruh Indonesia berjalan secara damai, lancar, aman, dan sukses. Kerjasama serta koordinasi yang baik antara konfederasi serikat buruh dengan aparat Kepolisian patut dipuji," ujar Poengky.

Poengky melanjutkan, koordinasi yang baik antara kepolisian dan massa buruh membuat aspirasi tersampaikan dengan jelas dan utuh. Poengky berharap demo May Day hari ini dapat dijadikan contoh, baik oleh kepolisian maupun serikat buruh, di waktu mendatang. 

'Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik tersebut, maka hak-hak buruh dapat disuarakan secara bebas. Kami berharap koordinasi yang baik ini dapat menjadi contoh jika di kemudian hari serikat buruh melaksanakan unjuk rasa," ucap Poengky.

Poengky menegaskan unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang patut dihormati. **

Read More

Apresiasi Mahasiswa Polri Pastikan Demo 11 April Berjalan Kondusif Dan Jaga Momentum Ramadan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polri menyatakan bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 yang digelar oleh mahasiswa berjalan kondusif. Polisi pun memberikan apresiasi kepada elemen mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di ruang publik dengan tertib. 

"Sejak awal, polri telah berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi kawan-kawan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, situasi demonstrasi hari ini berjalan dengan damai dan tertib," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, pada hari Senin (11/4/2022).

Dedi menyatakan, dengan berlangsung tertibnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa, kondusivitas momentum bulan Ramadan bagi masyarakat yang menjalaninya pun dapat terjaga kekhusyukannya. 

Aparat kepolisian, kata Dedi, juga mengedepankan pendekatan humanis kepada kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Sehingga, menurut Dedi, tidak ditemukan adanya tindakan represif kepada mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasinya.

"Alhamdulillah, situasi dapat berjalan normal setelah mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kesucian bulan Ramadan pun tetap terjaga dengan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif," ujar Dedi.

Menurut Dedi, mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan kebebasan berekspresi. Pasalnya, ketika aspirasi telah diterima dan ditampung mahasiswa pun telah membubarkan diri dengan tertib di Gedung DPR. 

Meski begitu, Dedi mengungkapkan, setelah bubarnya aksi mahasiswa, diduga ada kelompok yang mencoba membuat kericuhan dengan memprovokasi aparat kepolisian. Namun, situasi kemanan dan ketertiban bisa langsung diantisipasi dengan jajaran kepolisian demi mencegah terjadinya hal tersebut.

"Aparat kepolisian saat ini telah mampu mengatasi keadaan. Situasi kamtibmas pun tetap terjaga kondusif. Polri pun akan tetap menindak tegas siapapun pihak atau segelintir kelompok yang mencoba menunggangi unjuk rasa. Namun, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang telah tertib dalam menyampaikan aspirasinya," tutup Dedi. **

Read More

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se UMSU Menuntut Jokowi Tolak Penundaan Pemilu Dan Kaji UU IKN

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

SALAH satu isu yang paling mengguncang jagat pembicaraan hukum dan politik di Indonesia dalam pekan ini ialah perihal gagasan penundaan pemilu.

Hal ini memancing berbagai respon dari kalangan Mahasiswa salah satunya dari  Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

IMM SE UMSU ini menyatakan beberapa Point Diantaranya :

1. Mendesak Presiden Jokowi Secara Tegas Menolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Presiden Sesuai Dengan Landasan Konstitusi UUD 45 Pasal 22E Ayat 1-6

2. Jika Penundaan Pemilu terjadi maka ini akan sangat mengkhianati dan melukai amanat reformasi terkait periodesasi Presiden.

3. Presiden itu dipilih bukan ditunjuk

4. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji  ulang UU ikn  termasuk dengan pasal pasal yg bermasalah dan dampak yang ditibulkkan dari aspek lingkungan,hukum sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

5. *Mendesak dan Menagih* janji stateman Jokowi yg berbunyi *"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya"* pada 30 Maret 2022 kemaren saat beliau meninjau Candi Borobudur.

Maka dari itu beliau mesti mengeluarkan stateman dengan jelas menolak penundaan pemilu dan 3 periode kepemimpinan yang wacannya digalakkan parpol koalisi pemerintah dengan asas recovery ekonomi setelah krisis kejatuhan akibat Covid-19.

Hadir saat pembacaan statmen Dewata Sakti, Aref Ferdiansyah (PK IMM FISIP ), Muhammad Alwi, (PK IMM FAI ),  Muhammad Rizky, Bobi  (PK IMM FAPERTA) , Aditya Angga Pratama (PK IMM TEKNIK), Rais ,Romi Suhendra (PK IMM FEB) , Tobi (PK IMM FKIP)

Hal ini dikonfirmasi awak media langsung kepada salah seorang perwakilan Dewata Sakti. **

Read More

Banyaknya Laporan Terkait Kebijakan Publik, DPD SKPPHI Jawa Timur Diminta Percepat Finalisasi Pengurus

Duta Nusantara Merdeka | JAKARTA

SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) menunjukkan existensinya dengan hidupnya perwakilan di daerah. Salah satu diantaranya DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur yang telah bergerak, dan melaksanakan kegiatan, serta konsolidasi paska diberi mandat untuk membentuk kepengurusan.

Yulinda Tan selaku pemegang mandat berkunjung untuk kedua kalinya ke Sekretariat DPP SKPPHI di Gedung Linggar Jati Pulomas, Jakarta Timur pada Senin (21-03-2022)

Saat dimintai keterangan oleh awak media Yulinda Tan yang akan memegang amanah sebagai Ketua DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur memberikan laporan perkembangan organisasi, dan hal-hal lain terkait kebijakan publik dan penegakan hukum ke pengurus pusat

"Alhamdulillah kepengurusan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur sudah mulai hampir rampung, semua rekan kami sudah diberi kepercayaan untuk duduk di kepengurusan sesuai dengan bidang-bidang keahliannya. Kami juga mencoba mengkaji hal-hal tekait kebijakan publik dan penegakan hukum diwilayah kami, yakninya di Provinsi Jawa Timur", tutur Yulinda Tan didampingi Sandi Prasetyo yang juga pengurus DPP SKPPHI asal Kota Malang

Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH menyambut baik kedatangan Pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur, dan menyampaikan beberapa harapan kedepan

"Kami harapkan agar Segera Finalisasi struktur kepengurusan ditingkat DPD Provinsi Jawa Timur, serta DPC Kabupaten Kota se-Jatim, agar pembekalan organisasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di kepengurusan daerah dapat dilaksanakan dengan lancar nantinya", ulas Ryanto Sirait

"Kami harapkan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur tetap solid, kompak, dan bangun slalu komunikasi dengan semua pihak", ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST mengapresiasi langkah cepat, dan konkrit atas segala progres, serta perjuangan yang dilakukan dalam merintis organisasi ini didaerah

"Kami dari Pusat mengapresiasi atas langkah cepat dan konkrit atas perjuangan pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur dalam merintis organisasi ini didaerah, semoga nantinya bisa menjadi percontohan dalam proses pelaksanaan program kerja kedepan," ujarnya

"Halangan dan rintangan itu suatu hal yang biasa dalam organisasi, yang penting jangan pernah menyerah serta tetap selalu semangat, yakin dan optimis usaha yang kita lakukan akan sampai", tutup Megy Aidillova. (MG)

Read More