Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan

Lima Remaja Yang Akan Ikuti Unjuk Rasa Diamankan Dan Diperiksa Kesehatan Polsek Kembangan



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebanyak lima remaja hendak akan mengikuti unjuk rasa di DPR/MPR diamankan petugas kepolisian Polsek Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Meruya ilir Kembangan, pada Selasa (13/10/2020). Dari hasil pemeriksaan diketahui ke lima pelajar tersebut berasal dari wilayah tangerang.

Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan mengatakan, kami mengamankan kelima remaja tersebut saat mereka sedang menaiki mobil terbuka.


"Saat diintrogasi mereka mengatakan mau mengikuti aksi unjuk rasa di MPR/DPR melalui ajakan dari teman-teman nya melalui jejaring media sosial," kata Kompol Imam Irawan saat dikonfirmasi pada hari Rabu (14/10/2020).

Mereka kami giring ke komando Polsek Kembangan untuk kami jalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test untuk mencegah terjadi nya penularan / penyebaran virus Covid 19.

Kami juga melakukan pendataan ke lima remaja tersebut dengan menggunakan sidik jari oleh team identifikasi Polres Metro Jakarta Barat.


Dari hasil pemeriksaan rapid test ke lima remaja tersebut kami menerima hasilnya yang menunjukkan kelima remaja tersebut negatif dari Covid-19.

Masih dikatakannya Kompol Imam Irawan menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami menghubungi orang tua yang bersangkutan.

"Dari kita memanggil orang tua tersebut, kemudian kami berikan himbauan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Puluhan Pelajar Diamankan Polsek Tambora Karena Ingin Ikut Demonstrasi Ke Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Massa demonstrasi yang terpusat di DKI Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja datang dari segala penjuru dan berbagai kalangan, termasuk yang sedang ngehit yakni  pelajar (SMK/STM).

Kalangan pelajar yang ikut turun, melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta untuk bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa dan buruh.

Banyak yang sampai ke Jakarta, namun tak sedikit juga yang gagal sampai tujuan karena mendapat hadangan dari anggota kepolisian.

Seperti di wilayah hukum Tambora, Jakarta Barat, ada puluhan pelajar diamankan dari sejumlah titik, karena akan mengikuti aksi demonstrasi.


Polsek Tambora, Jakarta Barat, mengamankan 27 pelajar yang akan bergabung untuk demo dan berpotensi menimbulkan kekacauan," kata Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi. Selasa (13/102020).

Sebanyak 27 pelajar yang digiring ke Mapolsek Tambora, juga dilakukan rapid test guna mencegah penyebaran COVID-19.

Mereka duduk memanjang berbaris dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Setelahnya, satu per satu remaja yang diamankan menjalani rapid test COVID-19. Sebelum diambil sampel darahnya, remaja tersebut dicek suhu tubuhnya dan mencuci tangan.

"Telah dilakukan tes COVID-19 kepada seluruh pelajar yang diamankan dan keseluruhannya tidak reaktif," terangnya Kompol Faruk.

Sementara itu, sampai saat ini 27 anak tersebut masih berada di Mapolsek Tambora, guna  menjalani pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu orang tuanya masing-masing.

"Saat ini masih dimintai keterangan dan kemudian akan dipanggil orang tua yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan karena mereka masih di bawah umur," jelasnya Kapolsek Tambora Kompol Faruk. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Gelar Aksi Damai, Mahasiwa (AKTA) dan PMKRI di Medan Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)


Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan.
Kurang lebih 500 mahasiswa dari kelompok Elemen AKTA (Aliansi Aktivis Kota) dan PMKRI serta GMKI di Medan menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan saat menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat sore (9/10/2020). Mahasiswa ini menyebut UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami mahasiswa meminta agar UU Cipta Kerja dibatalkan. UU ini sangat merugikan masyarakat kecil. Selagi tidak dibatalkan, aksi ini akan terus dilakukan," kata aktivis GMKI Gito Pardede dalam orasinya.


Dikatakan Gito, rakyat Indonesia sebagian besar adalah buruh dan petani. Sedangkan UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada mereka. "Regulasi itu lebih berpihak kepada investor dan kaum kapitalis, kami mahasiswa minta supaya itu dibatalkan," kata Gito.

Di Saat Bersamaan terdapat Massa demonstran penolak Omnibus Law UU (Cipta Kerja) yang diamankan di Polda Sumatra Utara, Medan dari Hari Kamis (8/10/2020) Sampai Hari ini bertambah menjadi 243 orang. Namun, ada kesulitan akses hukum bagi para pedemo itu. "Info terakhir pendemo yang diamankan sekitar 243 orang," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra Kepada berbagai awak Media, Jumat (9/10/2020).


Irvan mengatakan para pendemo yang ditangkap akan didampingi LBH Medan, KontraS, dan Bakumsu. Namun mereka tidak diberi akses untuk menemui para pendemo yang diamankan di Polda Sumut.

Irvan menjelaskan pihaknya tidak mendapat akses menemui para pendemo yang ditangkap. Pihaknya mendesak agar polisi membebaskan para pendemo.

"dari Kemarin Sampai jam 01.00 dini hari kami nggak bisa tembus menemui pendemo yang ditangkap. Alasan mereka pendataan. Kita minta mereka dikeluarkan," paparnya. **

Wartawan DNM : Septian
Share:

Demo Susulan di Medan Mahasiswa Minta DPRD Sumut Tolak Omnibus Law


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Demo menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kembali digelar di Kantor DPRD SUMATERA UTARA  Jumat, 9 Oktober 2020.

Ratusan massa Dari rekan rekan mahasiswa kembali  mendatangi DPRD SUMATERA UTARA menggelar aksi penolakan Omnibus Law. Massa mendesak agar undang-undang tersebut segera dicabut.


Selain itu massa juga mendesak pihak DPRD SUMATERA  menyatakan sikap penolakan Omnibus Law kepada pemerintah pusat baik ke PRESIDEN maupun DPR RI.


Perwakilan dari  DPRD SUMATERA UTARA, Faisal dari fraksi partai amanat nasional keluar menemui peserta aksi. Disampaikan bahwa, DPRD SUMATERA UTARA bersama seluruh elemen masyarakat sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa.


‘’Kami sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa. Baik yang kemarin maupun saat ini. Kami akan sampaikan kepada DPR RI dan presiden. Semoga apa yang kita inginkan bersama dapat terwujud,’’ cetusnya

Aksi berjalan kondusif. Setelah menyampaikan tuntutan, massa kemudian masih belum mau membubarkan diri karena belum ada kepuasan jawaban yang diberikan pihak DPRD SUMATERA UTARA.

 
Kemudian pihak dari kepolisian membubarkan massa pendemo secara paksa dikarenakan waktu orasi sudah melebihi waktunya.


Kapolrestabes medan Kombes Pol riko sunarko memberikan arahan kepada jajaranya yang bertugas melaksanakan pengamanan. Anggota diminta untuk tidak gegabah. Kepolisian juga harus selalu bertindak dengan humanis.

‘’Laksanakan pengawalan dan pengamanan dengan baik. Jalankan tugas sesuai ketentuan.cetus Kapolrestabes medan mengakhiri pembicaraan kepada rekan rekan media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Demo Tolak Omnibus Law di Medan Ricuh


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Kota Medan berakhir Ricuh, Massa dari lapisan elemen, baik dari rekan rekan mahasiswa serta buruh  melempari kantor DPRD Sumatera Utara dan Polisi dengan Batu
Kamis, 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara yang digelar di kota Medan dimulai dengan berkumpulnya massa di Lapangan Merdeka Medan.


Selanjutnya Puluhan Ribu Massa tersebut kemudian berjalan kaki menuju   bundaran sib di jalan gatot subroto medan kemudian langsung menuju gedung DPRD Sumatera Utara dan tiba sekitar pukul 11:35 Wib.
 
Namun, setelah tiba dilokasi massa aksi  melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Sumatera Utara Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata, dan belum diketahui apa Pemicu Aksi tersebut.


Dari hasil pantauan media terakhir  hingga pukul 15:00 wib massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara, lemparan batupun mulai mereda. Setelah pihak dari kepolisian menembakan gas air mata.

Sementara itu sebagian massa yang lain melakukan orasi di seputaran lapangan merdeka dengan membakar ban.

Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

"Tuntutan teman-teman aksi hari ini ingin pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan masyarakat Indonesia," cetus perwakilan dari mahasiswa yang tidak bisa disebutkan namanya.


Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional M. Faisal, Dari Fraksi Partai Demokrat kemudian fraksi partai Perindo.

Dalam pembicaraan tersebut Anggota DPRD Sumut mengatakan kepada massa akan berkordinasi untuk menyampaikan aspirasi rekan rekan semua.

Namun disisi lain massa semakin geram dan langsung melempari dengan batu sehingga kantor DPRD Sumut mengalami kerusakan.

Sebanyak Ribuan personel dari polrestabes medan yang di pimpin langsung oleh kapolrestabes medan Kombes Riko sunarko, serta personel brimob poldasu diturunkan untuk Mengamankan.

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja ini Akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Tolak Omnibus Law, Zainuddin Nekat Jalan Kaki Semarang – Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ahmad Zainudin, Aktivis Buruh asal Semarang telah menunaikan hajatnya, melakukan aksi jalan kaki (long march) Semarang – Jakarta sebagai bentuk protes atas pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Baleg DPR RI. Setelah tujuh hari perjalanan, Zainudin tiba di Sekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta Timur, Jumat 2/10/2020.

Aksi long march sepanjang 490 km ini, dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) dengan titik start dari Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) KSPI Jawa Tengah di Jl. Sri Rejeki Timur VIII, Kota Semarang. Aksinya ini dalam rangka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Setibanya di KSPI disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal; Ketua Umum FSP KEP-KSPI, Sunandar dan aktivis buruh lainnya.

"Kita kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI. Omnibus Law yg selama ini kita kaji, kita olah, isinya sangat merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya buruh. Apalagi kluster ketenagakerjaan yang akan memunculkan perbudakan modern yang akan memiskinkan rakyat secara masif, terstruktur. Maka dari itu melawannya adalah sebuah keniscayaan, jauh mendegradasi undang-undang yang ada, tidak sejalan dengan tujuan negara itu dibentuk, juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ahmad Zainudin.



Menurut Zainudin sapaan akrab Ketua DPD FSP KEP-KSPI Jawa Tengah ini, para pengkhianat yang ada di DPR RI seharusnya sadar bahwa mereka adalah perwakilan dari rakyat, maka kluster ketenagakerjaan harus segera dicabut. Ini adalah sebagai rangkaian perlawanan buruh di kota Semarang, Jawa Tengah dan di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

"Omnibus Law sekali lagi saya tegaskan adalah bentuk kegagalan Pemerintah dan DPR, sekaligus sebagai sebuah pengkhianatan kepada rakyat, maka melawannya adalah keharusan. Melawan Omnibus Law dengan cara apapun, bukan makar, bukan kejahatan, tapi demi cinta kepada NKRI adalah bentuk nasionalisme kita,” lanjut Zainudin.

Pun demikian, Zainudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan dari Serikat Pekerja, yang sudah menyambut dan mengawalnya di tiap-tiap daerah yang dilewati. Ini bukti kekompakan dan solidaritas buruh atas apa yang sedang diperjuangkan yaitu ‘Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja'.


Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Zainudin atas aksi long march ‘Tolak Omnibus Law’ yang sudah dilakukan, walaupun terlihat kecil, tetapi patahan sejarah akan membuktikan manusia tidak tunduk pada manusia, kita hanya tunduk pada Allah.

Dihubungi terpisah melalui selular, Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Siruaya Utamawan yang juga menjabat Wakil Presiden KSPI, mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Zainudin. Siruaya mengharapkan supaya teman-teman media dapat mengkhabarkan dan menyuarakan gerakan ataupun aksi 'Tolak Omnibus Law Ciptaker' yang dilakukan oleh berbagai elemen lapisan masyarakat. **

Share:

KSPI Bakal Aksi Tolak Omnibus Law Setiap Hari


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sejak Jumat kemarin (25/9), kemudian dilanjutkan pada Sabtu (26/9), telah dilakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan pasal demi pasal. 

Terkait dengan pembahasan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya bersama KSPSI AGN dan 32 federasi yang lain meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU 13/2003 yang diubah atau dikurangi.

Dalam beberapa hari ke depan, kata Said Iqbal, KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat waktu 8 Oktober 2020.

"Maka bisa dipastikan, sambungnya, Buruh dan seluruh serikat buruh akan menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Aksi ini akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis. Sabtu (27/09)

“Tidak hanya itu, lanjutnya, KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi,” tegas Said Iqbal.

Dalam aksi besar-besaran tersebut sudah terkonfirmasi, tegasnya, berbagai elemen masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh. Berbagai elemen yang siap untuk melakukan aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM dan lain-lain.

Oleh karena itu, Said Iqbal menambahkan, KSPI mendesak DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di sisi yang lain, imbuhnya, KSPI mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) menyatakan dalam sandingannya untuk kembali kepada pasal-pasal di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Dengan kata lain, Said Iqbal menekankan, draft RUU Cipta kerja klaster ketenagakerjaan dikembalikan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003.  KSPI juga mengapresiasi pimpinan DPR dan Panja Baleg yang tergabung dengan tim perumus bersama serikat buruh yang menyatakan dalam sandingan DIM-nya kembali kepada isi Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

“Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat yang lain akan semakin massif,” pungkasnya. (Arianto)

Share:

AM LBR Jakarta Geruduk KPK Minta Tetapkan Bupati Labura sebagai Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Utara Jakarta (AM-LBR Jakarta) mengunjungi KPK RI untuk geruduk KPK pada jum'at, 07 agustus 2020 di Jakarta.

M.Yudi, Kordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Utara Jakarta dalam orasinya mengatakan, pada tanggal 16 juli 2020 tim KPK RI sudah menggeledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara, namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak ada hasil yang di umumkan oleh KPK pada kasus "Perimbangan dana APBN tahun 2018".

Dalam aksi tersebut, M.Yudi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
 
1.Mendukung KPK atas komitmen memberantas korupsi untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka korupsi APBD 2018.


2. Kami Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Raya Jakarta akan mengawal kasus korupsi yang ada di Labuhan Batu Raya dan meminta KPK  segera menahan dan menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka atas kasus perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018, karena akan berimbas pada pilkada serentak 2020

3. Mendesak KPK untuk menahan Bupati Labura terkait dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018.

Pada kesempatan tersebut, Perwakilan Humas KPK RI  (DirTirta) mendatangi massa aksi dan mengatakan, Kami apresiasi penyampaian teman teman massa aksi terkait kasus di Labura yang di duga melibatkan Bupati Labura. Berkasnya masih dalam tahap penyelidikan kami dan masih mengumpulkan bukti bukti," ucapnya.

Sementara itu, Adlin Panjaitan, Kordinator Lapangan menyatakan, apabila dalam tempo seminggu, KSS tidak diumumkan hasil penggeledahan dan ditetapkan tersangka, maka kami AM - LBR Jakarta akan turun kembali ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," pungkasnya. (Arianto)








Share:

LAKSI Surati Seluruh Fraksi DPR RI Tolak Revisi RUU LLAJ Dan Peralihan Administrasi Kendaraan Ke Kemenhub


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada hari senin tanggal 10 Febuari 2020 beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI dengan tujuan untuk menolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan juga  terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub, adapun sikap  ini di dasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang di wacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengenai usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini sarat akan kepentingan yang tidak produktif, sehingga usulan itu perlu di tolak oleh rakyat. 

Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,"

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," .

Kami mempertanyakan pentingnya dan manfaatnya merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu.

Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.



"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," .

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," 

Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.

Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK.

Karenanya, kami  mendesak agar Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.

"Sebab rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian, serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub, akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya, dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya. **
Share:

Dinsos Jakarta Barat Adakan Kegiatan Psikososial Bagi Anak-Anak Korban Kebakaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Sejumlah anak-anak yang merupakan korban terdampak kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kelurahan Maphar, Jakarta Barat, mengikuti kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 Wib, di RPTRA Matahari. Demikian disampaikan Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat. Minggu (9/2/2020).

"Pelaksanaan LDP ini merupakan arahan Pak Wali Kota Jakarta Barat dan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Dimana dalam tahapan penanganan bencana, SOP-nya seperti itu," ungkapnya Mursidin.


"Tujuannya untuk memberikan dukungan psikososial terutama bagi anak-anak agar tetap bersyukur dan tetap bersemangat untuk bersekolah," tambah Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat.

Lurah Maphar, Sri Pujiastuti menjelaskan, layanan sosial yang diberikan berupa permainan, pembekalan motivasi, serta pembagian bingkisan.



"Anak-anak sangat antusias sekali, ada kegiatan bernyanyi bersama, menjawab kuis, dan antri dengan tertib untuk pembagian bingkisan," tutupnya Sri Pujiastuti.

Kegiatan LDP ini merupakan hasil koordinasi bersama antara Penyuluh Sosial dari Sudin Sosial Jakarta Barat, Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB), Tagana, Sahabat Tagana, Petugas Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jakarta Barat. **

Wartawan DNM: Imam Sudrajat
Share:

Dokter Anna: Peserta Aksi 212 Kudu Konsisten




Duta Nusantara  Merdeka| Jakarta

Untuk ke-4  kalinya Aksi 212 berlangsung di Monas dan sekitarnya. Tahun ini, 2019 adalah "Reuni yang ke 3 kalinya", yaitu Reuni pertama pada 2017, Reuni kedua pada 2018, dan Reuni ketiga pada 2 Desember 2019.

Kondisi Monas saat aksi 212 pada 2019 ini adalah Pintu yang dibuka hanya dibuka dari arah Patung Kuda. Dimana Pintu patung kuda Tutup Jam 00:00 diharapkan Tim medis yang akan membuka tenda untuk pelayanan medis sudah hadir dan menempati zona nya sebelum jam tersebut.

Karena berdekatan dengan Tim Logistik, maka tim Medis sudah mendirikan tenda/ penempatan ambulan sejak hari Ahad Sore s/d tengah malam. Andai di zona tersebut berdekatan satu dengan yang lainnya agar mengikuti eskalasi massa dan jangan terpaku dengan zonasi yang sudah dibagikan.

Posko Kesehatan dan logistik dokter Anna berada di dekat Pintu Gerbang yang berdekatan dengan Gambir Dua. Posko ini sangat vital untuk menjaga peserta aksi yang memerlukan perawatan akibat mengalami sakit saat ikut Aksi 212.

Sekitar pukul 08.54 ada 3 orang peserta aksi perempuan bercadar mengalami gangguan kesehatan. Terlihat ada seorang di antara ketiga orang ini yang sulit mengikuti "perintah" dokter Anna agar minum air teh manis yang disediakan panitia.


"Siapapun yang ikut Aksi harus konsisten, kalau sudah siap ikut Aksi, maka bila ada masalah harus mau minum obat yang kami berikan. Bila tidak, silakan bersiap diri kami kirim ke Rumah Sakit dan tanggung sendiri biaya di sana. Mungkin bisa seminggu dirawat di sana," Tegas dokter Anna. 

Tampaknya dokter Anna harus tegas dengan salah seorang perempuan bercadar yang enggan ikuti perintah untuk meminum air dalam gelas  yangdisodorkan oleh Tim Kesehatan dan Tim Logistik Dokter Anna yang notabene tidak jauh dari Posko kepolisian yang ada di dekat Pintu Gerbang Monas sebelah DAMRI. **
Share:

LPM Kelurahan Batu Ceper Adakan Hiburan Pesta Rakyat Peringati Hari Sumpah Pemuda Dan Hari Pahlawan


Duta Nusantara Merdeka | 
Pagelaran Gerak jalan santai yang di pelopori oleh sang penggagas dari salah satu program familier terbaiknya yang dimana pihak pengurus panitia penyelengara berasal dari perhimpunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM Kelurahan Batu Ceper) mereka talah mengadakan kegiatan panggung hiburan pesta rakyat  selama 3 (Tiga) hari berturut-turut  dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda dan memperingati hari Pahlawan Nasional, Gapura penyambutan dalam kegiatan gebyar untuk Publik Hari Pahlawan  telah rapih terpasang dan Terpampang tegak lurus dengan sebuah susunan kalimat yang bertulisan ucapan selamat datang kepada warga masyarakat yang bertemakan "Pemuda Pejuang Masa Depan."

Maksud dan tujuan diadakan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2019 adalah untuk mengenang jasa-jasa para Pahlawan pemuda bangsa dan Negara Indonesia sebagai pendahulu yang di pelopori oleh Bung Hatta telah mambuat para muda-mudi bahkan para orang tua ikut merasakan gagap gempita gebyar acara penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan Negara Republik Indonesia yang dimana aura jasa-jasa pahlawan di dalam pengambilan sumpah dan janji murni, para generasi pemuda penerus bangsa di zaman moderisasi Milenial di harapkan bangkit berjuang dan mempunyai kebanggaan terhadap Negeri Tercinta Indonesia Raya yang sangat bergelora namanya seantero dunia,.

Bahkan pada masa lampau ratusan tahun lalu saat rakyat Indonesi telah berjuang untuk melawan penjajah, cita–cita pejuang tak kan gentar dan mundur sedikitpun dengan Kekuatan yang bersumber dari anugrah yang Maha Kuasa TUHAN Yang Maha Kuasa, sehubungan dengan saat-saat bersejarah tibalah saatnya kami pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Batu Ceper turut merayakan kemerdekaan bangsa dan negara ini di dalam menggabungakan agenda peringatan Sumpah Pemuda dan sekaligus memperingati hari Pahlawan.

Kami Selaku Petugas Keamanan dari pihak POLRI akan ikut bergabung untuk berpartisipasi di dalam Pengamanan kegiatan di maksud,  adapun sekitar pukul 07.00 Wib, Pihak kepolisian dari Polsek Batu Ceper telah berkumpul sebanyak 20 orang untuk melakukan pengamanan kegiatan telah hadir untuk turut memeriahkan agenda masyarakat seperti kegiatan gerak jalan santai tersebut, untuk pengamanan di pimpin langsung oleh Kapolsek Batu Ceper KOMPOL Wahyudi.SH, dengan di dampingi oleh Camat Batu Ceper Bapak H. Nurhidayatullah beserta pihak Muspika berikut pihak Panitia yang dimana sebagai penanggung jawab acara adalah Sdr. Bainul Abas.

Aacara pada pagi hari ini adalah gerak jalan santai yang telah di hadiri oleh bapak Walikota Tangerang Bapak Arief Rachadiono Wismansyah yang dimana beliau telah hadir di dalam memeriahkan kegiatan Gebyar Publik peringatan hari Pahlawan tersebut dan beliau berpesan kepada warga masyarakat Batu Ceper ‘’Di dalam acara peringatan hari Pahlawan di wajibkan kita harus bangga dan ikut membangun semangat pejuang para Pahlawan Negara dan  Marilah Kita lakukan pembangunan di segala bidang baik itu di pusat Pemerintah Kota Tangerang ataupun di wilayah kecamatan Batu Ceper’." Pungkas Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Minggu (10/11/2019).

Selanjutnya, acara kegiatan olahraga gerak jalan bersama tersebut telah berlangsung sukses dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang dengan pemantauan situasi ramai dengan hadirnya antusiasme warga masyarakat yang cukup tinggi berikut di suguhkan dan di iringi beberapa nyanyian-nyanyia lagu-lagu perjuangan, pembagian hadiah-hadiah door price dan lagu-lagu musik Band Pop yang telah di siapkan oleh pihak panitia penyelengara.

Dengan harapan besar bahwa kegiatan tersebut mempunyai maksud tujuan agar pelaksanaan berjalan meriah sekali sama seperti sama halnya terkait jiwa semangat para pahlawan di negara yang sangat kita banganggakan, dengan jumlah animo warga masyarakat yang memenuhi lapangan area perumahan Arcadia Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, point yang paling utama adalah dari sisi pendanaan pagelaran Gebyar Public "Pemuda Pejuang di masa depan" pihak Panitia menjelaskan bahwa subsidi sumber pendanaan biaya telah di dapat dari hasil sumbangsih dari Swadaya Masyarakat.

Diatas panggung Camat Batu Ceper, H Nurhidayatullah memberikan sambutan singkatnya kepada warga bahwa ‘’Kegiatan peringatan hari Pahlawan di wilayah kecamatan Batu ceper sungguh luar biasa, saya bangga kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyelenggarakan acara ini, saya berterima kasih banyak dan mengucapkan rasa bangga kepada seluruh panitia dan kepada warga masyarakat yang telah berpartisipasi di dalam acara gerak jalan santai ini, Saya selaku camat batu ceper mengapresiasikan sekali terhadap kegiatan ini  semoga bisa menjadi contoh bagi warga di Kota Tangerang dan marilah kita berinovasi terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa membangun unsur citra sosial di bidang pembangunan wilayah kota Tangerang."

Sambutan selanjutya diberikan oleh Kapolsek Batu Ceper KOMPOL Wahyudi.SH, menghimbau dan menyatakan sikap tegasnya di atas panggung bahwa Saya sebagai petugas kepolisian menganjurkan bahwa terkait dengan Undang – undang ITE setiap informasi di medsos HP yang masuk kepada adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar mohon diseleksi dulu bahkan  bagi warga masyarakat agar berhati-hati terhadap mengkonsumsi, membaca, bahkan melihat janganlah  mengsahare dan memviralkan kepada orang lain dimohonkan agar di seleksi dulu, saya memohon kira-kira apakah pantas kita menerima berita tersebut janganlah di sebar luaskan karena kepada warga masyarakat yang kami banggakan saya menjelaskan bahwa apabila kalian menyebarkan berita bohong atau Hoax kalian bisa terkena sanksi hukuman pidana selama 4 Tahun penjara.

"Maka pandai-pandailah serta bijaklah di dalam menerima dan mengeshare informasi tersebut dengan baik jangan langsung di share kepada khalayak ramai karena bisa saja informasi tersebut adalah berita bohong semoga kita bijak dalam memberikan informasi." Ujar Kompol Wahyudi.SH.

Kegiatan berlangsung dengan baik sekali terlihat dari wajah-wajah ceria warga masyarakat di area panggung utama semoga ini bisa menjadi contoh suri teladan bagi kita semua terkait di dalam menyambut hari Pahlawan dan untuk kegiatan tersebut bisa di jadikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa di dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan di era zaman modernisasi saat ini. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Pelabuhan Belawan Kunjungi Anak Yatim Yang Takut Menjadi Seorang Polisi


Duta Nusantara Merdeka | Belawan
Merasa terpanggil Untuk menyangi Anak yatim Kapolres  Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH. MH. Mengunjungi Anak yatim Yang sempat Takut menjadi se orang polisi.

Ibnu Hakim 13 tahun  adalah seorang anak yatim warga Gudang arang .lorng melati  .kel.Belawan 1 kec. Medan Belawan .sempat menjadi pembicaraan " Nitizen." Di media Sosial. ( medsos ).

Fasalnya " Saat mengikuti lomba Ajang pencarian Bakat  kemarin  Ibnu adalah peserta yang mengikuti lomba vocal dan menyanyikan lagu Ayah . Penampilan yang agamis yang rapi dan lagu yang membuat orang terharu menjadi sorotan publik "  

Kapolres AKBP Ikhwan sempat menetes kan air mata dan merasa terharu dengan penampilan anak yatim ini. Hingga pembawa acara langsung mengomentari dan menanyakan apa cita cita Ibnu kalau sudah besar?  Apa kah ingin jadi polisi  ibnu menjawab tidak mau jadi polisi karna takut nantinya menghajar orang. Dia takut menjadi orang jahat  ibnu ingin menjadi orang yang baik saja..tutur ibnu.


Unuk meyakinkan bahwasanya Polisi itu orang yang Baik  kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH .MH. mengujungi dan meyakinkan Bahwa Polisi itu orang yang Baik dan selau mengayomi masyarat nya." 

Kapolres AKBP Ikhwan SH.MH. juga  menyangi anak yatim dan kaum dhuafa "  Di perlihatkan kepada Ibnu Tentang Bagai mana menjadi se orang Polisi.Memberikan bantuan kepada fakir miskin dan dekat kepada masyarakat  membuat anak berusia 13 tahun ini menadi mengerti ternyata polisi itu baik.

Kapolres juga mengajak para masyarakat untuk saling membantu dan menyangi anak anak yatim agar terus bisa belajar dan mengenal agama juga  ahklak yang baik . Saya juga menuntun Ibnu agar bisa mencapai cita cita ibnu yang tadi nya takut dengan polisi kini dia berbalik ingin menjadi se orang polisi.ujar kapolres. **

Wartawati DNM : Nora Tarigan

Share:

Kapolres Belawan Serahkan 110 Sembako Bagi Kaum Dhuafa Dan Anak Yatim


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Juma,at barokah Kapolres Pelabuhan Belawan Selaku Pembina KSJ Dan Simpatisan Serahkan 110 Sembako bagi kaum duafa dan anak yatim. 

Di hari Jum'at yang penuh berkah kita yang mempunyai rezeki lebih, harusla dapat menyalurkan rezekinya buat masyarakat yang membutuhkanya. Dengan itu, diedisi 12 Komunitas Sedekah Jum'at (KSJ) kali ini bersinergi dengan Muspika plus melakukan pendistribusian 110 paket sembako, yang langsung dilaksanakan pembina KSJ ialah Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP. H.Ikhwan Lubis SH MH, dan para relawan maupun simpatisan KSJ dari Komunitas Sibuk Jum'at juga turut membagikan 115 nasi bungkus.

Kegiatan tersebut diawali dengan berkumpul dihalaman Kantor Camat Medan Belawan, Jum'at (01/10/2019) sekira pukul 08:00 Wib.


Adapun rute penyaluran pamet sembako bagi warga kaum duafa dan anak yatim tersebut Start bertolak dari halaman Kantor Camat Medan Belawan dengan berdoa dan pelepasan oleh Bapak Camat Belawan Ahmad SP didampingi oleh Danramil Belawan, Kapolsek Belawan,  Ketua NU Belawan  ustad Muliadi dan Ustad Abbas Rambe serta Dewan Pembina KSJ Bapak AKBP H.Ikhwan Lubis SH.MH. Kegiatan dilanjutkan dengan cara blusukan kerumah-rumah warga miskin dan anak yatim piatu yang tersebar di kawasan Medan Utara.

Usai dari Belawan, Dewan Pembina KSJ beserta rombongan menuju Kecamatan Medan Labuhan, direncanakan bersama Bapak Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi blusukan ke beberapa rumah warga miskin yang sudah terdata.

Dari Medan Labuhan, selanjutnya Dewan Pembina KSJ dan Rombongan menuju Kecamatan Medan Deli,  bersama Bapak Camat Medan Deli blusukan ke rumah-rumah warga di Medan Deli.

Terakhir, dari Medan Deli Dewan Pembinan KSJ dan Rombongan menuju Medan Marelan,  bersama Camat Medan Marelan blusukan kebeberapa rumah warga miskin dan anak yatim di komplek UKA Kelurahan Terjun. **

Wartawati DNM : Nora Tarigan
Share:

Kokam Kota Medan Laknat Tindakan Premanisme Di Masjid Amal Silaturahim


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Medan merupakan kota megapolitan dengan jumlah penduduk terbesar. Kemajemukan masyarakat kota medan sangat beragam baik etnis, budaya serta agama. 

Kondisi masjid amal silaturahim harus kita sadari ditengah kemajemukan itu. Kokam kota medan siap ikut serta membela kepentingan ummat islam. Kami menyadari bahwa masjid merupakan pusat gerakan islam yang saat ini di kota medan banyak yang akan di gusur, ujar Riswandi selaku Komando Lapangan Kokam Kota Medan 

Riswandi Mengungkapkan Penggusuran itu jangan sampai di salah artikan. Tindakan biadap oleh oknum pencuri dan perusak masjid amal silaturahim wajib ditindak karena telah melakukan sebuah pelanggaran hukum, ungkapnya.

Kokam kota medan meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Jangan sampai kejahatan terhadap agama islam dibiarkan di kota medan.

Kami mengetahui betul yang terjadi saat malam pada lokasi kejadian dan Mengecam tindakan oknum preman tersebut. Tegas Riswandi kepada dutanusantaramerdeka.com.
Share:

Liga Mahasiswa NasDem Kota Medan Minta Gubsu Copot Kadisdik


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Liga mahasiswa Nasdem kota Medan meminta Kadisdik sumut harus bertanggung jawab atas terulangnya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis terjadi di dprd su kemarin.

Aksi unjuk rasa yang awalnya menolak RUU berkembang dengan isu lainnya dan bahkan parahnya mereka meminta agar ganja dilegalkan ujar Khairul Hadi selaku Ketua Liga Mahasiswa NasDem Kota Medan. 

Menurut khairul hadi yang juga pernah menjadi ketua umum ikatan pelajar muhammadiyah sumut ini emvungkapKejadian tersebut merupakan pukulan dan bukti nyata pemangku kebijakan khususnya Disdik provsu  telah gagal mengemban tugas.

Seyogyanya mengingat kejadian kemarin merupakan lanjutan dari aksi keterlibatan pelajar pada aksi sebelumnya yang seharusnya kadisdik melakukan langkah pencegahan, bukannya malah diam seolah-olah anak-anak sma sederajat ini bukan tanggung jawab mereka. 

Akibatnya ratusan siswa harus berurusan dengan pihak kepolisian dan banyak siswa juga yang harus dirawat dirumah sakit. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa pelajar itu seharusnya berada di tempat dan waktu yang tepat untuk Meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial serta memiliki keterampilan untuk dapat hidup mandiri.

Oleh karenanya kami Meminta kepada gubsu untuk mengevaluasi kadisdik, kalau memang yang bersangkutan tidak mampu kenapa harus tetap dipertahankan. 

Kami juga Mengingatkan kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak dalam penggunaannya, hentikan menyebarkan status ataupun konten  yang sifatnya "mensuper herokan" para pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa anarkis. Biarlah mereka fokus pada kewajiban mereka dalam meningkatkan mutu dan kualitas individunya. **
Share:

IPM Medan Himbau Pelajar Tak Terprovokasi Ikut Aksi Demonstrasi

Gilang Kirana Pamungkas | Ketua PD IPM Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Dua kali sudah aksi demonstrasi terkait RUU  yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan ormas- ormas tingkat pemuda seluruh indonesia khususnya Kota Medan, bahkan juga tidak sedikit pelajar - pelajar yang ikut aksi demonstrasi kali ini.

Di kesempatan kali ini Gilang Kirana Pamungkas Lubis selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan angkat bicara.

Beliau mengatakan bahwa kondisi negara indonesia khususnya Kota Medan hari ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan adanya kericuhan dalam aksi demonstrasi terkait RUU yang dinilai banyak merugikan rakyat Indonesia bahkan dalam aksi ini sudah memakan korban jiwa yakni salah satu Kader IMM Di Sulawesi Utara, serta aksi kali ini sudah di ikuti oleh pelajar - pelajar yang notabenenya masih berada di bangku sekolah. 

Dengan kondisi seperti ini Gilang mengajak dan menghimbau kepada seluruh Pelajar baik SMP,SMA/SMK (sederajat) baik swasta maupun negeri khususnya bagi seluruh Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang masih duduk dibangku sekolahan agar jangan terprovokasi untuk ikut dalam setiap agenda aksi demonstrasi ini karena sungguh sangat membahayakan bagi pelajar sendiri apalagi posisi pelajar sangat tidak tepat untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi ini.

Disamping itu Gilang juga mengingatkan kepada seluruh elemen sekolah seperti Kepala Sekolah dan Guru - guru agar selalu mengawasi siswa - siswanya agar tidak ikut dalam kegiatan demonstrasi, serta tidak lupa gilang juga terhadap orang tua agar kiranya dapat mengontrol dan mengawasi anak - anaknya yang masih sekolah.

"Ya saya sangat mengharapkan kerja samanya agar tidak ada pelajar yang ikut aksi demonstrasi serta tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan". Ujarnya. **

Share:

Seorang Karyawati Nekat Loncat Dari Lantai 6 Gedung Apartemen Terrace Tower Oakwood


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Utara
Seorang wanita berinisial SEW alias Sarah (37), nekat melakukan percobaan bunuh diri dengan meloncat dari Apartemen Terrace Tower Oakwood lantai 6 Unit F, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (15/09/2019), pukul 06.30 Wib.

Wakapolsek Pademangan, Jakarta Utara, AKP Suyanto.SH, bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Pademangan Timur, Polsek Pademangan Aiptu Yuli Kuswanto yang berada di lokasi kejadian, AKP Suyanto mengungkapkan bahwa perempuan yang mencoba melakukan bunuh diri tersebut berprofesi sebagai karyawati dan bernama SEW alias Sarah (37).

Peristiwa itu diketahui dari adanya laporan warga. Mendapati informasi tersebut, Aiptu Yuli Kuswanto selaku
Bhabinkamtibmas Kel.Pademangan Timur, bersama Wakapolsek Pademangan AKP Suyanto.SH, langsung melakukan pengecekan.


Setelah tiba dilokasi kejadian, pihak kepolisian bersama saksi atau warga dengan segara melarikan korban ke Rumah Sakit Mitra, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan.

Atas permintaan keluarga, korban dirujuk ke Rumah Sakit Sumber Waras guna mendapatkan perawatan medis dan korban melakukan perbuatan tersebut diduga karena depresi.

Dari keterangan saksi-saksi Nurhendra, dan Asep Suryadi,  korban saat itu lari dari teras apartemen Terrace Tower Oakwood, kemudian melompat dan jatuh ke taman sekolah Universal, dalam posisi terlentang. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Statemen MARAK (Masyarakat Anti Korupsi)


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra ) sepertinya tak pernah habis dirundung persoalan, seperti yang baru-baru ini terjadi ributnya gubernur terpilih H. Ali Mazi, SH dengan wakilnya Lukman Abunawas karena disinyalir Ali Mazi melakukan percaloan jabatan.

Kekecewaan itu terungkap ketika terjadi rotasi jabatan dilingkup Pemprov Sultra, wakilnya Lukman Abunawas tidak dilibatkan padahal saat kampanye janjinya setiap rotasi jabatan di lingkup Pemprov Sultra akan dilibatkan. 


Padahal sesuai komitmen saat proses Pilkada untuk urusan birokrasi akan diserahkan oleh wakilnya. Hal ini jelas sangat membuat kecewa Lukman Abunawas, urusan birokrasi Wagub yang tangani kendatipun keputusan tertinggi pada Gubernur, sedangkan untuk urusan pemerintahan dan investasi ditangani Gubernur Sultra, itulah janjinya setiap kampanye. 

Tapi nyatanya setiap Ali Mazi melakukan mutasi dan rotasi pejabat administrator di lingkungan Pemprov Sultra tidak pernah melibatkan Wagubnya, hal ini tidak sesuai dengan komitmen. Menurut Lukman Abunawas hal ini jelas sarat dengan kepentingan. 

"Isu kotor tersebut mulai santer terdengar di Pemprov Sultra, khususnya di kota Kendari, tempat dimana Ali Mazi memerintah, “Ali Mazi itu pemain." Kata Korlap MARAK Afrudin, Rabu pagi di depan gedung KPK, Jakarta. 

Orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu pasti menghubungi Ali Mazi. Dengan kewenangannya dan kekuasaannya akan mudah saja jabatan seseorang di kalangan Pemprov Sultra. Tapi tentu saja harus ada imbalannya. Menurut sumber modus yang dilakukan Ali Mazi dalam melakukan jual beli jabatan melibatkan orang dekatnya. 

Untuk itulah kami dari LSM MARAK (Masyarakat Anti Korupsi) meminta kepada KPK 

Pertama, KPK segera bentuk tim ivestigasi untuk memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara (Ali Mazi, SH) atas dugan gratifkasi dalam proses perizinan tambang dan jual beli jabatan di Provinsi Sultra. 

Kedua, KPK segera usut siapa orag kuat dibelakang Ali Mazi, sehingga seolah-olah seperti orang sakti. 

Ketiga, Kami minta kepada Negara agar segera menyita semua asset dan kekayaan Ali Mazi yang diduga kuat berasal dari hasil perampokan keuangan Negara. **
Share:

Proklamasi Revolusi Konstitusi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berlangsung acara 60 Tahun Kembali ke Dekrit 5 Juli 1959 pada Jumat (5/7) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Acara cukup singkat, mulai pukul 10.22 hingga pukul 11.12 pagi. 

Hadir sejumlah tokoh nasional dan aktivis senior seperti Sri Bintang Pamungkas, Suripto, Ki Gendeng Pamungkas, Gatot, Nur Hidayat, Muslim Arbi, Andi, Nur Lapong, dan lain sebagainya.


Mereka menginginkan diberlakukannya kembali UUD 1945 asli dengan tidak menafikan semangat dari Piagam Jakarta. Hanya dengan semangat kembali ke UUD 1945, yaitu mengikuti pesan Bung Karno agar jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa Indonesia. 

"Kami berpikir bahwa Indonesia harus diselamatkan dengan cara revolusioner, yaitu kembali ke UUD 1945 sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno pada 5 Juli 1959, 60 tahun silam." Kata Sri Bintang Pamungkas sebagai pembaca deklarasi Proklamasi Revolusi Konstitusi.


Sementara itu Ki Gendeng Pamungkas mengherani apa yang terjadi hari ini tentang proses Cinaisasi ada dimana-mana saat ini. Sebagai Presiden Front Pribumi ia berharap ekspansi Cina baik, secara ekonomi, sosial dan budaya serta politik menjadi konsentrasi kita bersama.

"Jangan sampai terjadi apa yang dikuatiri oleh H. Agus Salim, bahwa bangsa ini akan menjadi tamu di negeri sendiri, atau perkataan Bung Hatta yang lebih memilih Indonesia tenggelam ke dasar laut dari pada menjadi babu dari bangsa lain," Komentar Ki Gendeng Pamungkas. **
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini