Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan

Komisioner Kompolnas Apresiasi Pernyataan Kapolri Saat Orasi Di Tengah Aksi Massa Buruh


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti memuji pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berorasi di tengah aksi massa buruh yang menggelar demonstrasi dalam rangka May Day 2022. Orasi Kapolri disebut merupakan wujud Negara yang mengakui peranan buruh dalam meningkatkan perekonomian.

"Kami mengapresiasi Bapak Kapolri yang hadir langsung di GBK Jakarta dan mendukung perayaan May Day. Kami juga memuji sambutan Kapolri yang mengucapkan terima kasih kepada buruh atas upaya buruh dalam menyukseskan peningkatan ekonomi nasional," kata Poengky dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Poengky mengatakan, kehadiran serta Orasi Kapolri meningkatkan moral kaum buruh. Jadinya Kapolri juga menandakan aparat penegak hukum bersikap humanis dalam menangani aksi demo.

"Ucapan terima kasih dari Kapolri sangat meningkatkan moral Buruh dan merupakan bentuk pengakuan Negara atas perjuangan Buruh dalam meningkatkan perekonomian nasional," imbuh Poengky.

Di sisi lain, Poengky juga mengapresiasi pelaksanaan demo May Day yang berlangsung damai. Menurut dia, aksi buruh dan aparat bekerjasama dengan baik sehingga demo berlangsung aman.

"Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan aksi May Day yang berlangsung hari ini secara serentak di seluruh Indonesia berjalan secara damai, lancar, aman, dan sukses. Kerjasama serta koordinasi yang baik antara konfederasi serikat buruh dengan aparat Kepolisian patut dipuji," ujar Poengky.

Poengky melanjutkan, koordinasi yang baik antara kepolisian dan massa buruh membuat aspirasi tersampaikan dengan jelas dan utuh. Poengky berharap demo May Day hari ini dapat dijadikan contoh, baik oleh kepolisian maupun serikat buruh, di waktu mendatang. 

'Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik tersebut, maka hak-hak buruh dapat disuarakan secara bebas. Kami berharap koordinasi yang baik ini dapat menjadi contoh jika di kemudian hari serikat buruh melaksanakan unjuk rasa," ucap Poengky.

Poengky menegaskan unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang patut dihormati. **
Share:

Apresiasi Mahasiswa Polri Pastikan Demo 11 April Berjalan Kondusif Dan Jaga Momentum Ramadan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Polri menyatakan bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 yang digelar oleh mahasiswa berjalan kondusif. Polisi pun memberikan apresiasi kepada elemen mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di ruang publik dengan tertib. 

"Sejak awal, polri telah berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi kawan-kawan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, situasi demonstrasi hari ini berjalan dengan damai dan tertib," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, pada hari Senin (11/4/2022).


Dedi menyatakan, dengan berlangsung tertibnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa, kondusivitas momentum bulan Ramadan bagi masyarakat yang menjalaninya pun dapat terjaga kekhusyukannya. 

Aparat kepolisian, kata Dedi, juga mengedepankan pendekatan humanis kepada kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Sehingga, menurut Dedi, tidak ditemukan adanya tindakan represif kepada mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasinya.

"Alhamdulillah, situasi dapat berjalan normal setelah mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kesucian bulan Ramadan pun tetap terjaga dengan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif," ujar Dedi.


Menurut Dedi, mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan kebebasan berekspresi. Pasalnya, ketika aspirasi telah diterima dan ditampung mahasiswa pun telah membubarkan diri dengan tertib di Gedung DPR. 

Meski begitu, Dedi mengungkapkan, setelah bubarnya aksi mahasiswa, diduga ada kelompok yang mencoba membuat kericuhan dengan memprovokasi aparat kepolisian. Namun, situasi kemanan dan ketertiban bisa langsung diantisipasi dengan jajaran kepolisian demi mencegah terjadinya hal tersebut.


"Aparat kepolisian saat ini telah mampu mengatasi keadaan. Situasi kamtibmas pun tetap terjaga kondusif. Polri pun akan tetap menindak tegas siapapun pihak atau segelintir kelompok yang mencoba menunggangi unjuk rasa. Namun, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang telah tertib dalam menyampaikan aspirasinya," tutup Dedi. **
Share:

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se UMSU Menuntut Jokowi Tolak Penundaan Pemilu Dan Kaji UU IKN


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
SALAH satu isu yang paling mengguncang jagat pembicaraan hukum dan politik di Indonesia dalam pekan ini ialah perihal gagasan penundaan pemilu.

Hal ini memancing berbagai respon dari kalangan Mahasiswa salah satunya dari  Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

IMM SE UMSU ini menyatakan beberapa Point Diantaranya :

1. Mendesak Presiden Jokowi Secara Tegas Menolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Presiden Sesuai Dengan Landasan Konstitusi UUD 45 Pasal 22E Ayat 1-6

2. Jika Penundaan Pemilu terjadi maka ini akan sangat mengkhianati dan melukai amanat reformasi terkait periodesasi Presiden.

3. Presiden itu dipilih bukan ditunjuk

4. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji  ulang UU ikn  termasuk dengan pasal pasal yg bermasalah dan dampak yang ditibulkkan dari aspek lingkungan,hukum sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

5. *Mendesak dan Menagih* janji stateman Jokowi yg berbunyi *"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya"* pada 30 Maret 2022 kemaren saat beliau meninjau Candi Borobudur.

Maka dari itu beliau mesti mengeluarkan stateman dengan jelas menolak penundaan pemilu dan 3 periode kepemimpinan yang wacannya digalakkan parpol koalisi pemerintah dengan asas recovery ekonomi setelah krisis kejatuhan akibat Covid-19.

Hadir saat pembacaan statmen Dewata Sakti, Aref Ferdiansyah (PK IMM FISIP ), Muhammad Alwi, (PK IMM FAI ),  Muhammad Rizky, Bobi  (PK IMM FAPERTA) , Aditya Angga Pratama (PK IMM TEKNIK), Rais ,Romi Suhendra (PK IMM FEB) , Tobi (PK IMM FKIP)

Hal ini dikonfirmasi awak media langsung kepada salah seorang perwakilan Dewata Sakti. **
Share:

Banyaknya Laporan Terkait Kebijakan Publik, DPD SKPPHI Jawa Timur Diminta Percepat Finalisasi Pengurus




Duta Nusantara Merdeka | JAKARTA
SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) menunjukkan existensinya dengan hidupnya perwakilan di daerah. Salah satu diantaranya DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur yang telah bergerak, dan melaksanakan kegiatan, serta konsolidasi paska diberi mandat untuk membentuk kepengurusan.

Yulinda Tan selaku pemegang mandat berkunjung untuk kedua kalinya ke Sekretariat DPP SKPPHI di Gedung Linggar Jati Pulomas, Jakarta Timur pada Senin (21-03-2022)

Saat dimintai keterangan oleh awak media Yulinda Tan yang akan memegang amanah sebagai Ketua DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur memberikan laporan perkembangan organisasi, dan hal-hal lain terkait kebijakan publik dan penegakan hukum ke pengurus pusat

"Alhamdulillah kepengurusan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur sudah mulai hampir rampung, semua rekan kami sudah diberi kepercayaan untuk duduk di kepengurusan sesuai dengan bidang-bidang keahliannya. Kami juga mencoba mengkaji hal-hal tekait kebijakan publik dan penegakan hukum diwilayah kami, yakninya di Provinsi Jawa Timur", tutur Yulinda Tan didampingi Sandi Prasetyo yang juga pengurus DPP SKPPHI asal Kota Malang

Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH menyambut baik kedatangan Pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur, dan menyampaikan beberapa harapan kedepan

"Kami harapkan agar Segera Finalisasi struktur kepengurusan ditingkat DPD Provinsi Jawa Timur, serta DPC Kabupaten Kota se-Jatim, agar pembekalan organisasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di kepengurusan daerah dapat dilaksanakan dengan lancar nantinya", ulas Ryanto Sirait

"Kami harapkan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur tetap solid, kompak, dan bangun slalu komunikasi dengan semua pihak", ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST mengapresiasi langkah cepat, dan konkrit atas segala progres, serta perjuangan yang dilakukan dalam merintis organisasi ini didaerah

"Kami dari Pusat mengapresiasi atas langkah cepat dan konkrit atas perjuangan pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur dalam merintis organisasi ini didaerah, semoga nantinya bisa menjadi percontohan dalam proses pelaksanaan program kerja kedepan," ujarnya

"Halangan dan rintangan itu suatu hal yang biasa dalam organisasi, yang penting jangan pernah menyerah serta tetap selalu semangat, yakin dan optimis usaha yang kita lakukan akan sampai", tutup Megy Aidillova. (MG)
Share:

Polisi Sudah Melakukan Pendekatan Persuasif Untuk Bubarkan Massa Yang Memblokir Jalan Trans Sulawesi


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Maraknya aksi demontrasi massa yang  turun ke jalan yang dilakukan kelompok maupun organisasi tertentu, di berbagai daerah belakangan ini cenderung sudah sangat  mengkhawatirkan, sehingga tidak jarang aktifitas itu dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas keamanan. Apalagi di lakukan dengan menutup jalan raya sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Oleh karena itu kami menilai aksi demonstrasi seperti itu tidak mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia yang santun dan agamis.

Bahwa menyampaikan
aspirasi memang diperbolehkan dan dilindungi konstitusi. Namun aksi yang dilakukan jangan malah merugikan diri sendiri, atau mengganggu ketertiban umum. Demo sudah diatur dengan undang-undang, maka patuhilah aturan itu sesuai Undang-undang   berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998,  disebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena nya aturan-aturan ini harus ditaati oleh masyarakat. 

Kami menilai banyak berita yang tidak objektif dan cendrung tendensius beredar saat ini di jagat maya, sehingga opini  yang berkembang sangat  merugikan pihak kepolisian daerah Sulteng terkait insiden tewasnya pendemo di Sulteng. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh ribuan massa dengan cara melakukan pemblokiran jalan trans Sulawesi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang, sehingga upaya aparat keamanan dalam melakukan pembubaran paksa massa mengalami perlawanan yang sengit  dari massa yang jumlahnya ribuan, sehingga terjadilah insiden tewas seorang pemuda 21 tahun dalam aksi tersebut. 

Kami sangat menyayangkan adanya  narasi dan framing yang beredar seputar insiden tewas nya pendemo, apalagi desakan agar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatan Kapolda Sulteng, ini merupakan bentuk politisasi yang dilakukan untuk memanfaatkan situasi, karena desakan dan pendapat seperti itu di khawatirkan di susupi oleh kepentingan tertentu yang sengaja bermain untuk menggoreng isu ini yang pada ahirnya melakukan pembusukan karakter. Bahwa pencopotan Kapolda merupakan penilaian dan kewenangan pimpinan Polri bukan berdasarkan desakan atau tuntutan dari massa yang dengan  menilai like or dislike pejabat kepolisian daerah.

Kami menilai personel Polisi sudah melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, upaya preventif sudah  dilakukan agar tidak ada lagi blokade jalan. Selain itu juga upaya preventif polisi sudah dilakukan  agar hal seperti ini tidak terjadi. Oleh karena itu maka dengan adanya desakan menuntut mundur Kapolda merupakan salah satu bentuk politisasi yang tidak tepat,  

Selain itu juga perlu di informasikan bahwa Kapolres Parigi Moutong (Parimo) AKBP. Yudi Arto Wiyono didampingi Dirintelkam Polda Sulteng Kombes Pol. Anggara Nasution juga  langsung mendatangi rumah korban meninggal saat pembubaran blokade jalan di Tinombo Selatan Kabupaten Parimo, Minggu (13/2). Kedatangan pejabat utama Polda Sulteng sebagai bentuk perhatian, rasa prihatin dan turut merasakan duka cita keluarga Faldi alias Aldi (21) 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kapolda Sulteng akan mengusut perkara ini secara terbuka dan professional, dan beliau juga akan memberikan tindakan tegas terhadap yang bersalah, maka sudah selayaknya publik bersabar dengan adanya proses ini dan jangan ada lagi narasi yang menyudutkan pihak kepolisian. **
Share:

Kapolresta Tangerang Kawal Aksi Unjuk Rasa Ratusan Buruh Tuntut Kenaikan Upah


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu S Bintoro.SH.,S.IK.,M.Si., melayani Aksi Unjuk Rasa ratusan buruh yang tergabung dalam wadah serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, pada hari Selasa (23/11/2021).

Kapolresta Tangerang Melayani dari titik awal kumpul di sekitaran Citra Raya melintas jalan raya serang hingga titik ahir kantor Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kabupaten Tangerang.

Lugito Selaku Wakil Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang menyampaikan, pekerja serikat buruh mengusulkan kenaikan upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2022. sebesar 10% yakni 4.653.872,92. Dengan rincian Inflasi 1,85%.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10%.
Produktifitas sebesar 1,05%.

"Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan upah minimum kabupaten tangerang tahun 2022 mengikuti peraturan pemerintah No.36.Tahun 2022.dan juga mempertimbangkan kenaikan upah yang ada wilayah tangerang raya," jelasnya Lugito.

Rangkaian kegiatan aksi unjuk rasa dari titik awal di wilayah Cikupa menyisir jalan Raya Serang dengan jarak tempuh sekitar 50 km hingga kantor disnaker kabupaten tangerang, berjalan cukup aman, tertib dan kondusif.

Lanjut Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Wahyu Sri Bintoro.SH.,S.IK.,M.Si., yang di temui awak media mengatakan,
“Jajaran kepolisian tetap berfikir Over estimate (berfikir jauh ke tingkat lebih tinggi) dengan mempersiapkan jajaranya secukupnya, untuk melakukan, pengamanan dan penjagaan yang di APP (Arahan Pimpinan Pasukan)."

Kapolres mengarahkan jajaran Polresta Tangerang untuk melayani, bukan menghadapi, dan melakukan upaya pendekatan untuk pengamanan dan penjagaan, titik simpul kemacetan di tempatkan beberapa anggota Kepolisian guna pengamanan lintasan agar kemacetan mudah di urai. Kata Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro.

Kapolres Kota Tangerang Wahyu Sri Bintoro menyampaikan "hal tersebut untuk mencegah terjadinya pemblokiran jalan dan sweeping terhadap karyawan yang masih melaksanakan kegiatan kerja di perusahaan masing-masing."

Kombes Pol Wahyu mengatakan, buruh yang akan melaksanakan unjuk rasa ke Disnasker Kabupaten Tangerang akan dikawal oleh personel Polres Tangerang dari berangkat sampai ke Disnasker Kabupaten Tangerang.

"Dalam Aksi Unras Personel Polresta Tangerang selalu memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk selalu mentaati protokol kesehatan Covid-19 dan tidak lupa kita membagikan masker gratis kepada buruh yang tidak menggunakan masker." Terang Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Usut Tuntas Kasus Kebakaran Kilang Minyak, LAKSI Menuntut agar Copot Direksi Pertamina


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Elemen masyarakat yang tergabung dalam LAKSI ( Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) siang ini Jumat, 19 November 2021 menggeruduk kantor Pusat Pertamina di jalan Medan merdeka timur Jakarta Pusat, mereka mendatangi kantor Pusat Pertamina untuk melakukan demonstrasi mengenai kasus kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina yang  terjadi di Cilacap (Jawa Tengah), adapun aksi massa dilakukan tepat pada jam 14.00 wib, melalui kordinator aksi lapangan Umar Sagala menuturkan kepada rekan-rekan media bahwa LAKSI datang ke Pertamina untuk tujuan meminta dan menuntut mundur direksi Pertamina yang di nilainya telah membuat kerugian besar terhadap asset dan keuangan negara atas insiden kebakaran tersebut. 

Adapun Kebakaran kilang minyak terjadi lagi, pada Sabtu malam, 13 November 2021. Kebakaran tangki di Kilang Cilacap bukan kali pertama terjadi. Pada Juni lalu, salah satu tangki yang berisi benzene milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.
 
Kordinator Lapangan LAKSI menilai insiden kebakaran yang hebat di kilang minyak milik PT. Pertamina merupakan peristiwa yang ganjil atau tak lazim karena kerugian dan dampak sosialnya amat besar bagi negara.  dengan adanya kasus kebakaran tersebut, maka dari itu kami meminta agar Meneg BUMN segera mencopot Direksi Pertamina, selain itu juga Direksi Pertamina harus berani bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pertamina.

“Kami meminta agar aparat Kepolisian berani mengambil tindakan tegas dan segera menetapkan para tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak sampai ke tingkat direksi Pertamina, kami meminta agar polisi jangan sampai kasus ini hanya menjerat pekerja lapangan saja, sementara direksi Pertamina yang memiliki otoritas penuh masih bebas tertawa di luar sana, dimanakah hati nuranimu ? Wahai direksi Pertamina. Jangan sampai tidak ada tindak lanjutnya, karena  negara menanggung kerugian yang amat akibat dari kebakaran ini.

Kami mendesak polisi mengusut tuntas untuk menjerat siapa saja yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut, publik harus dapat informasi yang jelas, transparans, terbuka mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana standar keamanan dan keselamatan yang di lakukan oleh Pertamina. 

“Sudah selayaknya Direksi memprioritaskan soal keselamatan dan kesehatan lingkungan serta Lindung Lingkungan (LL). Apalagi atas kejadian yang sudah berulang kali ini seharusnya menjadi pelajaran untuk para Direksi Pertamina agar membuat antisipasi terhadap potensi bahaya (Hazard), kemungkinan risiko (risk) yaitu membuka peluang terjadinya kecelakaan ataupun kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu”.

Atas insiden ini, Direksi Pertamina harus membayar mahal dengan segala risiko yang ditanggung oleh negara, Direksi Pertamina harus bertanggung jawab penuh secara hukum untuk memulihkan semua kerugian yang di alami oleh Pertamina.

Kami meminta Menteri BUMN harus berani memberikan sangsi sebesar-besarnya secara tegas dan pencopotan terhadap Direksi Pertamina yang dinilai lalai dalam masa jabatannya sehingga mengakibatkan kebakaran kilang minyak yang berulang kali terjadi selama setahun ini sudah 3 kali dan tanpa proses hukum yang jelas. **
Share:

Peringati Sumpah Pemuda, FSPPB Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar aksi damai pada Kamis (28/10) di depan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat. Mereka membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Jalan Kramat Raya arah Senen tepat di depan Museum Sumpah Pemuda. Sehingga terjadi kemacetan lalulintas Jalan Kramat Raya arah Senen, namun acara tersebut khidmat karena juga ajakan masyarakat untuk menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

"Rencananya, Bendera Merah Putih raksasa yang berukuran 30x50 meter hendak kami bentangkan di area yang tidak menggangu lalu lintas. Hanya saja, terjadi spontanitas," kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Juru bicara FSPPB saat konferensi pers di Jakarta.

Dan yang pasti, kata Marcellus, aksi membentangkan bendera hanya berlangsung singkat dan lalu lintas kembali normal serta massa membubarkan diri dari depan Museum Sumpah Pemuda. 


Marcelus mengaku, Momen Sumpah Pemuda kali ini mengajak seluruh bangsa untuk kembali bersatu dan merajut kembali Merah Putih dari semua masalah yang telah koyak-koyak. Kami yakin apa yang jadi inisiasi kami, bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita hari ini memperingati hari Sumpah Pemuda. Biarlah semangat Sumpah Pemuda menjadi pemersatu bangsa bagi semua warga Indonesia," ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar saat berorasi.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman mengatakan bahwa Pertamina bukan milik rakyat lagi, karena sekarang dalam Sub Holding dan Pertamina dalam memasarkan produknya telah diserahkan ke Perusahaan.

"Dan yang paling penting, energi harus dikembalikan dan dikelola oleh Negara, dan Pertamina dimaksimalkan untuk mengelola energi dan sumber daya dinegara tercinta ini," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Kapolsek Kembangan Evakuasi Warga Terjebak Banjir


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Aksi heroik kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri evakuasi warga yang terjebak banjir di sekitar Tl Puri Kembangan, Jakarta Barat, dengan menggunakan gerobak dorong patut diacungkan jempol.

Pasalnya sejumlah warga akan melintas tidak bisa berbuat banyak untuk dapat sampai ke lokasi tujuannya dan akibat jalan yang akan di lewatinya tergenang banjir, salah satu warga di Kembangan Utara, nenek Aisyah (65) dan beberapa ibu-ibu tidak dapat melintasi yang hendak akan pulang ke kediamannya.

Melihat hal tersebut, kemudian Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri berada di lokasi bersama Tiga Pilar Kembangan kemudian bergegas melakukan evakuasi dengan menggunakan gerobak dibantu warga sekitar mendorong gerobak menerjang genangan air.

Saat di konfirmasi, Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri menjelaskan, kami bersama anggota dan Tiga Pilar sedang melakukan monitoring terhadap beberapa wilayah di Kembangan yang tergenang banjir.



"Saya dihampiri seorang perempuan yang sudah lanjut usia meminta tolong untuk dibantu melewati genangan air," ujar Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri, Sabtu (20/2/2021).

Kemudian saya berinisiatif untuk meminjam gerobak warga untuk mengevakuasi nenek tersebut agar sampai ke rumahnya dan Alhamdulillah dengan adanya gerobak tersebut sejumlah warga dan kendaraan nya bisa untuk dipergunakan untuk mengangkut baik orang maupun kendaraan roda dua. Kata Kompol Khoiri.

Sementara nenek Aisyah (65) warga Kembangan Utara, sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pak polisi terutama bapak Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri yang telah bersedia secara ikhlas membantu kami yang akan melintasi jalan tersebut.

"Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan buat Pak Kapolsek Kembangan," ucapnya nenek Aisyah.

Terkait musibah ini, Kompol H Khoiri pun mengimbau warga untuk lebih waspada dan berhati-hati.

“Segera cari titik aman dan berikan informasi pada petugas. Saat ini saya sudah mengerahkan pasukan dan alat-alat untuk membantu warga," tutur nya Kompol H Khoiri.


Berdasarkan informasi, berikut daftar wilayah di Kembangan, Jakarta Barat, tergenang air :

1. Kelurahan Kembangan Selatan.
- TL Puri indah dan Jalan Raya Sanggrahan,
Ketinggian Air 30-40 Cm.
- Jalan H. Sarimun RT 008/01, Bendungan Polor, Ketinggian Air 50-70 Cm.

2. Kelurahan Kembangan Utara.
- RW 01, Jalan Kompas RT 01/01, ketinggian Air 20-50 Cm.
- RT 07/01, Ketinggian Air 20-50 Cm.
- RW 02 Jalan Kompas RT 01/02, ketinggian Air 20-40 Cm.
- RW 03, RT 05, 06, 07 ketinggian Air 20-50 Cm.
- RW 04 Kp Salo RT 01, 02, 07, 08,09, Jalan Teratai 010 dan 011, ketinggian air 20-70 Cm.
- RW 05 Taman Kota RT 01,02 dan 016, ketinggian Air 20-70 Cm.
- RW 06 Kp Basmol RT 01s/d 12, ketinggian Air 20-40 Cm.
- RW 07 RT 08 KTJ, Kp Salo, ketinggian Air 20 cm.
- RW 08 RT 01, ketinggian air 20-30 Cm.
- Kp. Baru Rw 10 RT05 s/d 09, ketinggian air 20-70 Cm.

3. Kelurahan Srengseng.
- Jalan Raya Maruya ilir Pengampuan, ketinggian Air 20-30 Cm.
- Jalan Pemacingan RT 07/05, ketinggian Air 40 - 50 cm.

4. Kelurahan Joglo.
- Perum Kav Hankam Joglo, Jalan Strategi Raya, Jalan Rudal Raya, Jalan Bazoka Raya RT 01/06 Ketingian Air 30- 40 cm.
- Perum Joglo Baru RT07/06, ketinggian air 30-40 cm.
- Jalan Raya Joglo Yadika 5, ketinggian air 30-40 cm.
- Jalan Sayur Asem Joglo RT. 02 /06, ketinggian air 20-30 cm.
- Jalan AMD RT 12/06 Ketinggian air 20- 40 cm.

5. Kelurahan Meruya Utara.
- Jalan Raya Maruya ilir RT 01/05, ketinggian Air 1 Meter.
- Jalan Jomas Pemuliman Rt. 08/05, ketinggian air mencapai 1,5 Meter.

Untuk pengungsi di Mushola Nurul Iman Kelurahan Meruya Utara, sebanyak 20 KK dan Mushola Al Hidayah Srengseng sebanyak 42 KK. **

Wartawan DNM : Imam/Widuri
Share:

Kapoldasu Dan Ketua Bhayangkari Serahkan Bantuan Kemanusian Secara Simbolis


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumut serahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis untuk masyarakat terdampak bencana alam di sulawesi barat dan Kalimantan Selatan bertempat di KDH Kapolda Sumut. Kamis (21/01/21)

Bantuan kemanusiaan ini di berikan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut Ny. Risma Martuani kepada perwakilan yaitu Kabid Humas Polda Sumut dan Kabid Keu Polda Sumut yg akan di distribusikan langsung ke 2 lokasi yg terdampak bencana alam yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dalam kesempatn ini Turut hadir mendampingi Kapolda Sumut dalam yaitu Irwasda Polda Sumut dan PJU Polda Sumut.

Adapun bantuan kemanusiaan yang di berikan berupa sembako yaitu beras, gula, minyak, mie instan, Telur, kopi dan teh, Selain itu Bantuan yang di serahkan juga perlengkapan bayi seperti susu bayi, pempers, biskuit bayi, pakaian bayi serta obat - obatan dan kebutuhan lainnya seperti selimut, tenda dan tikar.

Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut mengatakan pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulain institusi Polri Khususnya Polda Sumut kepada saudara - saudara yg terkena musibah gempa bumi dan banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

“Harapannya apa yang di berikan oleh Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara - saudara kita yg terkena musibah sampai situasi kembali kondusif seperti sedia kala” ucap Kapolda Sumut.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **
Share:

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 


Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Polsek Metro Menteng Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Saat Aksi Dikedubes Perancis


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat
Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat adanya aksi didepan Kedubes Perancis.

“Ruas jalan ditutup selama aksi unjuk rasa (unras) berlangsung, antara lain di Jalan MH Thamrin, Jalan Sunda, Jalan Timor,” kata Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur M Tariq, Senin (2/11/2020).

AKBP Guntur menambahkan, selagi masih bisa di lalui, ketiga ruas jalan itu dibiarkan dibuka.

“Penutupan dilakukan apabila situasi pengunjuk rasa sudah cukup banyak, harap pengguna jalan memaklumi,” ucap AKBP Guntur.

AKBP Guntur juga mengimbau kepada para peserta aksi agar mematuhi protokol kesehatan, serta secara tertib menyampaikan aspirasi.

“Massa aksi diharapkan tertib saat menyampaikan pendapatnya,” tutup jelasnya AKBP Guntur.

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Demonstrasi APR JATIM, Desak Kejaksaan Tinggi Jatim Tuntaskan Kasus P2SEM


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Aliansi Perjuangan Rakyat Jawa Timur (APR JATIM) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (20/10) Siang.

Sekitar 100 massa APRJ memadati pintu masuk Kejati Jawa Timur, dengan tuntutan untuk menuntaskan kasus P2SEM yang melibatkan beberapa mantan anggota DPRD Jawa Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, APRJ mendesak beberapa pejabat yang pernah disebut oleh Alm. Fathurrosjid (Mantan Ketua DPRD Jatim dan terpidana P2SEM 4,5 Tahun) untuk segera dimeja hijaukan, diantaranya, Achmad Ruba'i (Fraksi PAN) nilainya Rp 31 miliar, Ir Ach. Subchan (Fraksi PKS) Rp 18 miliar, Arif Junaidi (Fraksi PKB kemudian pindah PKNU) Rp 17 miliar, Farid Al Fauzi (Fraksi PPP, kini Hanura) Rp 12,25 miliar, Ali Saiboo (Fraksi Golkar) Rp 11,55 miliar, Alm. Suhartono (Fraksi Demokrat) Rp 9,5 miliar, Anwar Sadad (Fraksi PKB, kini Gerindra) Rp 5,58 miliar, Ridwan Hisyam (Fraksi Golkar) Rp 5,56 miliar, Darwis Maszar (Fraksi PKB) Rp 3,5 miliar, Renville Antonio (Fraksi Demokrat) menikmati dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar.



Koorlap Aksi, Arnold L. Panjaitan dalam orasinya menyampaikan bahwa sudah saatnya Kejati Jatim untuk menuntaskan dan menyeret para pelaku ke pengadilan.

"Kami meminta Kejaksaan untuk bertindak adil, jangan hanya segelintir orang dan operator lapangan yang dihukum, tapi para rekomendatornya malah melenggang tak tersentuh hukum," teriak Arnold dengan suara lantang.

Sebelum mendatangi kantor Kejaksaan, massa APRJ melakukan longmarch sejauh 1 kilometer dan membentangkan poster bernada dukungan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sesampainya di depan kantor Kejati massa bergantian melakukan orasi dan menyanyikan lagu perjuangan, seraya berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak bila Kejaksaan Tinggi Jatim tidak merespon tuntuttan mereka. **(rel)
Share:

Lima Remaja Yang Akan Ikuti Unjuk Rasa Diamankan Dan Diperiksa Kesehatan Polsek Kembangan



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebanyak lima remaja hendak akan mengikuti unjuk rasa di DPR/MPR diamankan petugas kepolisian Polsek Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Meruya ilir Kembangan, pada Selasa (13/10/2020). Dari hasil pemeriksaan diketahui ke lima pelajar tersebut berasal dari wilayah tangerang.

Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan mengatakan, kami mengamankan kelima remaja tersebut saat mereka sedang menaiki mobil terbuka.


"Saat diintrogasi mereka mengatakan mau mengikuti aksi unjuk rasa di MPR/DPR melalui ajakan dari teman-teman nya melalui jejaring media sosial," kata Kompol Imam Irawan saat dikonfirmasi pada hari Rabu (14/10/2020).

Mereka kami giring ke komando Polsek Kembangan untuk kami jalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test untuk mencegah terjadi nya penularan / penyebaran virus Covid 19.

Kami juga melakukan pendataan ke lima remaja tersebut dengan menggunakan sidik jari oleh team identifikasi Polres Metro Jakarta Barat.


Dari hasil pemeriksaan rapid test ke lima remaja tersebut kami menerima hasilnya yang menunjukkan kelima remaja tersebut negatif dari Covid-19.

Masih dikatakannya Kompol Imam Irawan menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami menghubungi orang tua yang bersangkutan.

"Dari kita memanggil orang tua tersebut, kemudian kami berikan himbauan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Puluhan Pelajar Diamankan Polsek Tambora Karena Ingin Ikut Demonstrasi Ke Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Massa demonstrasi yang terpusat di DKI Jakarta, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja datang dari segala penjuru dan berbagai kalangan, termasuk yang sedang ngehit yakni  pelajar (SMK/STM).

Kalangan pelajar yang ikut turun, melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta untuk bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa dan buruh.

Banyak yang sampai ke Jakarta, namun tak sedikit juga yang gagal sampai tujuan karena mendapat hadangan dari anggota kepolisian.

Seperti di wilayah hukum Tambora, Jakarta Barat, ada puluhan pelajar diamankan dari sejumlah titik, karena akan mengikuti aksi demonstrasi.


Polsek Tambora, Jakarta Barat, mengamankan 27 pelajar yang akan bergabung untuk demo dan berpotensi menimbulkan kekacauan," kata Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi. Selasa (13/102020).

Sebanyak 27 pelajar yang digiring ke Mapolsek Tambora, juga dilakukan rapid test guna mencegah penyebaran COVID-19.

Mereka duduk memanjang berbaris dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Setelahnya, satu per satu remaja yang diamankan menjalani rapid test COVID-19. Sebelum diambil sampel darahnya, remaja tersebut dicek suhu tubuhnya dan mencuci tangan.

"Telah dilakukan tes COVID-19 kepada seluruh pelajar yang diamankan dan keseluruhannya tidak reaktif," terangnya Kompol Faruk.

Sementara itu, sampai saat ini 27 anak tersebut masih berada di Mapolsek Tambora, guna  menjalani pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu orang tuanya masing-masing.

"Saat ini masih dimintai keterangan dan kemudian akan dipanggil orang tua yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan karena mereka masih di bawah umur," jelasnya Kapolsek Tambora Kompol Faruk. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Gelar Aksi Damai, Mahasiwa (AKTA) dan PMKRI di Medan Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)


Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan.
Kurang lebih 500 mahasiswa dari kelompok Elemen AKTA (Aliansi Aktivis Kota) dan PMKRI serta GMKI di Medan menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan saat menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat sore (9/10/2020). Mahasiswa ini menyebut UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami mahasiswa meminta agar UU Cipta Kerja dibatalkan. UU ini sangat merugikan masyarakat kecil. Selagi tidak dibatalkan, aksi ini akan terus dilakukan," kata aktivis GMKI Gito Pardede dalam orasinya.


Dikatakan Gito, rakyat Indonesia sebagian besar adalah buruh dan petani. Sedangkan UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada mereka. "Regulasi itu lebih berpihak kepada investor dan kaum kapitalis, kami mahasiswa minta supaya itu dibatalkan," kata Gito.

Di Saat Bersamaan terdapat Massa demonstran penolak Omnibus Law UU (Cipta Kerja) yang diamankan di Polda Sumatra Utara, Medan dari Hari Kamis (8/10/2020) Sampai Hari ini bertambah menjadi 243 orang. Namun, ada kesulitan akses hukum bagi para pedemo itu. "Info terakhir pendemo yang diamankan sekitar 243 orang," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra Kepada berbagai awak Media, Jumat (9/10/2020).


Irvan mengatakan para pendemo yang ditangkap akan didampingi LBH Medan, KontraS, dan Bakumsu. Namun mereka tidak diberi akses untuk menemui para pendemo yang diamankan di Polda Sumut.

Irvan menjelaskan pihaknya tidak mendapat akses menemui para pendemo yang ditangkap. Pihaknya mendesak agar polisi membebaskan para pendemo.

"dari Kemarin Sampai jam 01.00 dini hari kami nggak bisa tembus menemui pendemo yang ditangkap. Alasan mereka pendataan. Kita minta mereka dikeluarkan," paparnya. **

Wartawan DNM : Septian
Share:

Demo Susulan di Medan Mahasiswa Minta DPRD Sumut Tolak Omnibus Law


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Demo menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kembali digelar di Kantor DPRD SUMATERA UTARA  Jumat, 9 Oktober 2020.

Ratusan massa Dari rekan rekan mahasiswa kembali  mendatangi DPRD SUMATERA UTARA menggelar aksi penolakan Omnibus Law. Massa mendesak agar undang-undang tersebut segera dicabut.


Selain itu massa juga mendesak pihak DPRD SUMATERA  menyatakan sikap penolakan Omnibus Law kepada pemerintah pusat baik ke PRESIDEN maupun DPR RI.


Perwakilan dari  DPRD SUMATERA UTARA, Faisal dari fraksi partai amanat nasional keluar menemui peserta aksi. Disampaikan bahwa, DPRD SUMATERA UTARA bersama seluruh elemen masyarakat sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa.


‘’Kami sepakat untuk menyampaikan tuntutan massa. Baik yang kemarin maupun saat ini. Kami akan sampaikan kepada DPR RI dan presiden. Semoga apa yang kita inginkan bersama dapat terwujud,’’ cetusnya

Aksi berjalan kondusif. Setelah menyampaikan tuntutan, massa kemudian masih belum mau membubarkan diri karena belum ada kepuasan jawaban yang diberikan pihak DPRD SUMATERA UTARA.

 
Kemudian pihak dari kepolisian membubarkan massa pendemo secara paksa dikarenakan waktu orasi sudah melebihi waktunya.


Kapolrestabes medan Kombes Pol riko sunarko memberikan arahan kepada jajaranya yang bertugas melaksanakan pengamanan. Anggota diminta untuk tidak gegabah. Kepolisian juga harus selalu bertindak dengan humanis.

‘’Laksanakan pengawalan dan pengamanan dengan baik. Jalankan tugas sesuai ketentuan.cetus Kapolrestabes medan mengakhiri pembicaraan kepada rekan rekan media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Demo Tolak Omnibus Law di Medan Ricuh


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Kota Medan berakhir Ricuh, Massa dari lapisan elemen, baik dari rekan rekan mahasiswa serta buruh  melempari kantor DPRD Sumatera Utara dan Polisi dengan Batu
Kamis, 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara yang digelar di kota Medan dimulai dengan berkumpulnya massa di Lapangan Merdeka Medan.


Selanjutnya Puluhan Ribu Massa tersebut kemudian berjalan kaki menuju   bundaran sib di jalan gatot subroto medan kemudian langsung menuju gedung DPRD Sumatera Utara dan tiba sekitar pukul 11:35 Wib.
 
Namun, setelah tiba dilokasi massa aksi  melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Sumatera Utara Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata, dan belum diketahui apa Pemicu Aksi tersebut.


Dari hasil pantauan media terakhir  hingga pukul 15:00 wib massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara, lemparan batupun mulai mereda. Setelah pihak dari kepolisian menembakan gas air mata.

Sementara itu sebagian massa yang lain melakukan orasi di seputaran lapangan merdeka dengan membakar ban.

Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

"Tuntutan teman-teman aksi hari ini ingin pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan masyarakat Indonesia," cetus perwakilan dari mahasiswa yang tidak bisa disebutkan namanya.


Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional M. Faisal, Dari Fraksi Partai Demokrat kemudian fraksi partai Perindo.

Dalam pembicaraan tersebut Anggota DPRD Sumut mengatakan kepada massa akan berkordinasi untuk menyampaikan aspirasi rekan rekan semua.

Namun disisi lain massa semakin geram dan langsung melempari dengan batu sehingga kantor DPRD Sumut mengalami kerusakan.

Sebanyak Ribuan personel dari polrestabes medan yang di pimpin langsung oleh kapolrestabes medan Kombes Riko sunarko, serta personel brimob poldasu diturunkan untuk Mengamankan.

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja ini Akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Tolak Omnibus Law, Zainuddin Nekat Jalan Kaki Semarang – Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ahmad Zainudin, Aktivis Buruh asal Semarang telah menunaikan hajatnya, melakukan aksi jalan kaki (long march) Semarang – Jakarta sebagai bentuk protes atas pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Baleg DPR RI. Setelah tujuh hari perjalanan, Zainudin tiba di Sekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta Timur, Jumat 2/10/2020.

Aksi long march sepanjang 490 km ini, dimulai sejak Sabtu (26/9/2020) dengan titik start dari Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) KSPI Jawa Tengah di Jl. Sri Rejeki Timur VIII, Kota Semarang. Aksinya ini dalam rangka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Setibanya di KSPI disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal; Ketua Umum FSP KEP-KSPI, Sunandar dan aktivis buruh lainnya.

"Kita kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI. Omnibus Law yg selama ini kita kaji, kita olah, isinya sangat merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya buruh. Apalagi kluster ketenagakerjaan yang akan memunculkan perbudakan modern yang akan memiskinkan rakyat secara masif, terstruktur. Maka dari itu melawannya adalah sebuah keniscayaan, jauh mendegradasi undang-undang yang ada, tidak sejalan dengan tujuan negara itu dibentuk, juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ahmad Zainudin.



Menurut Zainudin sapaan akrab Ketua DPD FSP KEP-KSPI Jawa Tengah ini, para pengkhianat yang ada di DPR RI seharusnya sadar bahwa mereka adalah perwakilan dari rakyat, maka kluster ketenagakerjaan harus segera dicabut. Ini adalah sebagai rangkaian perlawanan buruh di kota Semarang, Jawa Tengah dan di Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

"Omnibus Law sekali lagi saya tegaskan adalah bentuk kegagalan Pemerintah dan DPR, sekaligus sebagai sebuah pengkhianatan kepada rakyat, maka melawannya adalah keharusan. Melawan Omnibus Law dengan cara apapun, bukan makar, bukan kejahatan, tapi demi cinta kepada NKRI adalah bentuk nasionalisme kita,” lanjut Zainudin.

Pun demikian, Zainudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan dari Serikat Pekerja, yang sudah menyambut dan mengawalnya di tiap-tiap daerah yang dilewati. Ini bukti kekompakan dan solidaritas buruh atas apa yang sedang diperjuangkan yaitu ‘Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja'.


Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Zainudin atas aksi long march ‘Tolak Omnibus Law’ yang sudah dilakukan, walaupun terlihat kecil, tetapi patahan sejarah akan membuktikan manusia tidak tunduk pada manusia, kita hanya tunduk pada Allah.

Dihubungi terpisah melalui selular, Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Siruaya Utamawan yang juga menjabat Wakil Presiden KSPI, mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Zainudin. Siruaya mengharapkan supaya teman-teman media dapat mengkhabarkan dan menyuarakan gerakan ataupun aksi 'Tolak Omnibus Law Ciptaker' yang dilakukan oleh berbagai elemen lapisan masyarakat. **

Share:

IKLAN MURAH

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Juni Bulan Bung Karno

Juni Bulan Bung Karno Momentum Istimewa Bagi Bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri, jika pada Bulan Juni dikatakan Bulannya Bung Kar...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Menag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini