Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas melakukan video konferensi dengan Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Watiknas) terkait tindak lanjut rekomendasi langkah strategis TIK Nasional, pada Rabu, 22 Juli 2020.
Saat ini pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum cukup efektif dilaksanakan. Kurangnya SDM menjadi salah satu kendalanya. Sistem informasi pemerintahaan masih perlu diintegrasikan dan dikembangkan. Sebanyak 98,7% penduduk telah merekam data induk kependudukan namun masih belum termanfaatkan dengan baik. Selain itu perbedaan basis data penerima bantuan sosial pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan kendala dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat.
Sistem pemerintahan perlu bertransformasi ke era sistem digital yang lebih baik. Transformasi digital di bidang pemerintahan ini bertujuan untuk peningkatan layanan publik, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta reformasi birokrasi.
“Transformasi digital di bidang pemerintahan betujuan meningkatkan akses kepuasan publik terhadap pelayanan dari pemerintah, meningkatkan produktivitas dan kemampuan aparatur negara, dan untuk meningkatkan transparansi dan kinerja instansi pemerintah,” ujar Menteri Suharso Monoarfa.
Untuk lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah dikembangkan transformasi digital seperti Integrated Digital Workspace (IDW) sebagai wadah untuk karyawan Bappenas, sedangkan antar kementerian/lembaga atau dengan pemda telah dikembangkan sistem Krisna, Sakti, dan sebagainya.
“Sedangkan transformasi menuju sistem pemerintahan yang ideal memerlukan integrasi antar sistem yang ada, penguatan kembali Satu Data Indonesia, dan Kelembagaan Dewan Transformasi Digital yang dapat mengendalikan pengembangan transformasi digital,” ungkap Menteri. **
Source : Tim Komunikasi Publik KemenPPN/ Bappenas