Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Musda Ke - V BM PAN Kota Medan Hanya Diikuti 19 Peserta

Rafid Febri Ismadi

Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan
Musyawarah Daerah (Musda) Ke 5 Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kota Medan akan Digelar pada Tanggal 13 Juni 2021 Bertempat di Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja Medan.

Dinamika Jelang Pemilihan Ketua Baru DPD BM PAN Kota Medan pun semakin hangat diperbincangkan, karena BM PAN yang diisi oleh Kaum Millenial tersebut merupakan Kader Penggerak dalam Merekrut Suara untuk Partai Amanat Nasional.


Ketua Panitia Pelaksana, Rafid Febri Ismadi, S.Pd Ketika Diwawancarai www.dutanusantaramerdeka.com mengungkapkan bahwa "Dinamika Jelang Pemilihan Ketua merupakan hal yang wajar dalam Berorganisasi, Namun setiap Organisasi Memiliki Aturan yang tertuang dalam AD/ART, sehingga bisa diselesaikan dengan Baik, Ungkap Kader Muda Muhammadiyah tersebut.

Dalam Kesempatan itu Selaku Ketua Panitia Musda BM PAN Ke - 5, Rafid Febri menjelaskan tentang jumlah Kepesertaan yang berhak memiliki hak suara dalam Musyawarah Daerah yang akan digelar pada 13 Juni 2021 Mendatang.

"Ada 19 Peserta yang memiliki Suara dalam Musda Ke 5 BM PAN Kota Medan, yakni 16 DPC BM PAN Unsur Kecamatan, 1 Unsur DPD BM PAN Kota Medan, 1 Unsur dari MPB DPD BM PAN Kota Medan, dan 1 Unsur dari DPW BM PAN Sumatera Utara" Ungkapnya.

Selain itu Rafid Febri Ismadi juga menyampaikan Bahwa Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Ke - 5 BM PAN Kota Medan akan Menerapkan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Penyelenggaraan Covid-19 yang Belum Berakhir, ujarnya. **


Share:

11 DPC Dukung Arwin Rahmadsyah Untuk Pimpin DPD BM PAN Kota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kota Medan menggelar Kegiatan  Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Bertempat di Hotel Madani Medan.

Para Kandidat Calon Ketua pun Bermunculan salah satunya yakni Arwin Rahmadsyah yang Didukung Oleh 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Se Kota Medan untuk Menjadi Ketua DPD BM PAN Kota Medan Periode 2021 - 2026.

Mendapatkan Dukungan yang luar biasa Tersebut Arwin Rahmadsyah pun Memantapkan Diri  dengan Menggelar Deklarasi Pencalonannya di Cafe Kita Jalan Bukit Barisan Medan, tampak hadir dalam kesempatan tersebut para Kader BM PAN se Kota Medan Dan para Alumni diantaranya Ken Agung, Julfiansyah Rifdal, Siddik, Devin dan Badar.

Arwin yang juga Sekretaris DPD BM PAN Kota Medan tersebut Mendapat Dukungan dari 11 DPC BM PAN se Kota Medan yang hadir diantaranya Ketua DPC BM PAN Kecamatan Medan Johor, Medan Marelan, Medan Denai, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Barat, Medan Timur, Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Helvetia. **
Share:

Teuku Munis DH Resmi Diangkat Menjadi Ketua Dewan Pakar Partai UKM


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengusaha senior Teuku Munis DH resmi menjadi ketua dewan pakar partai usaha kecil dan menengah (PUKM). 

"Alhamdulillah mulai hari ini saya resmi menerima menjadi ketua dewan pakar Partai UKM. Ini adalah panggilan hati untuk ikut bersama membesarkan partai yang kita cintai, "Ujar T Munis DH kepada awak-awak media di Bilangan Jakarta Timur, Jum'at (4/6) pagi. 

 Ketum PUKM H. Bustan Pinrang bangga dan terharu dengan gabungnya Teuku Munis DH ke Partai UKM (PUKM). "Tentu kita sangat bangga bahwa dengan masuknya Teuku Munis DH ke PUKM menjadi darah penyemangat yang akan mengalirkan sel-sel darah segar ke partai yang memperperjuangkan kesejahteraan pelaku-pelaku UKM, "jelas Bustan.

"Sungguh dahsyat dan mengharukan momentum hari ini karena pengusaha senior telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Usaha Kecil dan Menengah (PUKM) dengan menjadi ketua dewan pakar, "papar sekjen PUKM Muhajir, S.Kep.Ners.MMR. 

Hari ini adalah momentum bersejarah bagi PUKM karena ketua dewan pakar yang berlatar belakang pengusaha profesional tulus dan loyal membesarkan PUKM. Sebagaimana diketahui salah satu ikrar PUKM yaitu tulus berjuang untuk membesarkan partai. **

Share:

Partai UKM Hadir di Indonesia Kawasan Timur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UK) dalam pembentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia kawasan timur sudah tuntas. Dimulai dari Sulsel, Sultra Sulbar, Sulut, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah terbentuk dan terpilih Ketua-nya. Sedangkan untuk Sulteng lagi pengodokan penentuan Ketua DPW.

"Partai UKM partai kader yang diterima oleh masyarakat Indonesia kawasan timur. Partai ini mendapat kepercayaan karena memiliki Visi Mewujudkan Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama. Partai UKM adalah partai nasionalis terbuka, moderat dan toleran dengan semua agama, jadi banyak dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama lokal," kata Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (03/4/2021).

Katanya, Partai UKM sebagai partai berideologi Pancasila dan UUD 1945 memiliki 7 misi garis besar. Diantaranya, Keadilan Sosial, Kesejahteraan, Ekonomi Kerakyatan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak dan Penegakan Hukum. Landasan inilah yang menjadi harapan para anggota dan pengurus untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan yang setara secara ekonomi dan sosial politik.

"Tidak sulit bagi Partai UKM untuk merekrut para inisiator-inisiator dan pengurus di Indonesia kawasan timur. Dimana masyarakat sangat paham bahwa Partai UKM memiliki Ideologi yang jelas, visi-misi yang jelas, tujuan yang jelas, garapan basis yang jelas dan target politik yang jelas," terang Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman.

Saat ini, katanya, proses pembentukan struktur pengurus Partai UKM sudah masuk di Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dimana lagi dibentuk proses penentuan siapa Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Kabupaten/Kota Partai UKM untuk Indonesia kawasan timur.

"Dalam satu-dua bulan kedepan sudah selesai kepengurusan DPD-DPD Kabupaten/Kota. Bahkan selanjutnya bergerak sampai ke Kecamatan dan bahkan Desa/Keluarahan," tandas Gus Din.

Berikut Nama-Nama Ketua/Kordinator Inisiator DPW Partai UKM Tingkat Propinsi di Indonesia kawasan timur:

Korwil: Boetje, Janes Pelealu, Wahyu Raja Intan

1. Sulsel: Ihsar

2. Sultra:  Juslan Tayef

3. Sulut: Roky Mende

4. Gorontalo: Ade Kolinus, MA

5. Sulbar: A.Asmiaty Rasyid, S.Pd., MM

6. Maluku: Elvis Charles Lahallo

7. Maluku Utara: Ateng Lassama, Amd.Kom, SE

8. Papua: Esman Kogoya

9. Papua Barat: Matusalem Timo Rosres

10. NTT: Agus Meni

11. Sulteng: Muh Rifai, SS (Daeng SIABENG) dan Daeng Thalib Yembo. (Arianto)


Share:

Suta Widhya: Rakyat Semakin Cerdas Menilai dan Memilih


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat tidak heran dengan hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan nama Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan yang paling banyak dipilih oleh  kalangan muda sebagai Presiden 2024.

"Seperti yang  kita tahu laporan yang dipublikasikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Minggu (21/3) Anies Baswedan unggul paling atas dalam rilis Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa. 

"Anies berada di peringkat  teratas yaitu mencapai angka 15,2 persen. Dengan hasil capaian tersebut menempatkan Anies berada setingkat di staf Ganjar Pranowo yang berada di urutan kedua dengan skor 13,7 persen. 

Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipilih sebanyak 10,2 persen. Angka perbedaan cukup ketat, "kata Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH, Senin (22/3) pagi di Jakarta. 

Menurutnya  laporan Muhtadi survei  yang dilakukan terhadap 1.200 responden dengan menggunakan telepon pada Maret 2021 sudah diprediksi banyak orang. Saat ini figur yang cemerlang memang hanya sosok Anies dengan karya nyata dengan segudang prestasi nasional dan internasional. 

"Usia responden berkisar 17-21 tahun cukup representatif untuk dinilai karena mereka adalah kelompok yang "melek informasi"  dengan gadget di tangan lebih dari 6 jam per hari, dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen cukup memadai sebagai survei awal buat mencari kandidat calon Presiden. Ini bisa dicek lagi setiap 3 bulan, niscaya grafik akan berubah, " lanjut Suta. 

Ada hal yang  unik Menteri Pertahanan Prabowo hanya berhadiah 9,5 persen atau 0,3 persen di bawah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang meraih 9,8. Menyusul berikutnya  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 4,1 persen. Ini maknanya Prabowo sudah menjadi masa lalu yang tidak perlu diingat. 

Berikutnya angka perolehan sangat tidak signifikan untuk menjadi calon presiden  seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR Puan Maharani, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kepala BIN Budi Gunawan, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memiliki tingkat keterpilihan di bawah 2 persen.

Menurut Suta hasil survei yang menempatkan Anies Baswedan di posisi tertinggi perlu  bisa menjadi calon presiden 2024 dengan jalan meraih hati anak muda lewat cara  mengakomodasi aspirasi dan kepentingan mereka. Bukan sekedar tebar Pesona sebagai yang sudah dialami selama ini. 

"Untuk itu Anies yang sudah punya  "modal simpati" dari Partai NasDem (9,05%) mesti merangkul 10,95 persen kekurangan minimalis jika syarat Presiden Trasehold sebesar 20%. Yang paling tepat Anies Baswedan kudu memelihara suara yang berasal dari umat Islam tanpa menafikan umat lain yang punya rasionalitas atas apa yang dilihat dan dirasakan selama warga Jakarta dipimpin oleh Anies." Ungkap Suta lebih lanjut.

Dirinya menyarankan agar Anies Baswedan merangkul kelompok nasionalis seperti para pemilih PDIP, PD, dan Gerindra. Tentu saja para pemilih muslim tidak boleh terputus silaturahminya meski sudah gembos atau digembosi oleh kekuatan sekuler. **
Share:

Pasutri Siap Dukung Kerja Bu Risma di Mensos


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dewan pendiri Pasukan Khusus Tri Rismaharini (PASUTRl) menggelar deklarasi, pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Koordinator Pusat Relawan Pasutri pada Sabtu (27/03) di Jakarta. 

Pengukuhan dan pelantikan ini sebagai bentuk pelegalan Koordinator Pusat Relawan Pasutri yang dibentuk untuk mendukung Mensos Tri Rismaharini menjalankan tugasnya sebagai Mensos dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. 

Untuk diketahui, Relawan Pasutri lahir dari semangat masyarakat, khususnya Jawa Timur yang berdomisili di DKI Jakarta untuk membantu Bu Risma yang datang ke Jakarta.

"Setelah Pasutri terbentuk, siapapun yang mendambakan pemimpin yang merakyat seperti Bu Risma berhak bergabung bersama kami di dalam Pasutri dan bersama-sama membantu Bu Risma menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat," kata Khoirul Amin, Ketua Umum PASUTRI di Jakarta. Sabtu (27/03)


Setelah dikukuhkan dan dilantik hari ini, lanjut Khoirul Amin, relawan Pasutri akan hadir untuk membantu pekerjaan Bu Risma terutama di bidang sosial kemasyarakatan. Relawan Pasutri akan menjadi penghubung masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah, agar aspirasi mereka tersampaikan, khususnya di Kementerian Sosial. 

"Kami dari relawan dengan tulus ikhlas ingin membantu Bu Risma dengan pekerjaannya sebagai menteri, sehingga mampu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat dan mampu menyelesaikan kemiskinan di Indonesia terutama di jakarta," ungkap Khoirul Amin. 

Saat ini, ujar Khoirul Amin, jumlah anggota Pasutri telah mencapai 500 orang dan terus bertambah. Anggota tersebut merupakan gabungan pengurus dari Seluruh Koordinator Daerah di Seluruh Daerah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dengan diperluas kepengurusannya hingga ke pengurus kecamatan, Kelurahan, bahkan Hingga RT dan RW, dan berpotensi hingga 5000 anggota. 

Menurut Ketua umum relawan Pasukan Tri Rismaharini, hingga saat ini, relawan Pasutri belum mendapatkan respon apapun Dari Bu Risma, karena memang relawan ini hadir dari kesadaran para anggotanya yang memang menjadikan Bu Risma sebagai figur pemimpin yang ideal. Sehingga tidak ada muatan apapun terkait gerakan ini. 

"Rencana kami (pengurus) pasca pengukuhan hari ini, kami baru akan mengajukan audiensi ke Bu Risma dan meminta restu ke beliau (Bu Risma), karena memang ini murni dari kami terpanggil untuk membantu Bu Risma, jadi bukan permintaan beliau," pungkasnya. (Arianto).


Share:

Bayang-Bayang Kudeta Partai Demokrat Mulai Mengejar Moeldoko


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan membiarkan Moeldoko, sebab perampasan PD itu mengacak-acak harga diri mantan presiden keenam itu.

Setelah “deklarasi perang” yang diucapkan sendiri oleh SBY, penyelesaian kasus kudeta PD tidak menyisakan banyak pilihan bagi Moeldoko. Akhir drama pembegalan ini bisa sangat tragis bagi seorang KSP. 

Bagaimanapun, SBY pernah menjadi presiden sekaligus atasan langsung Pak Moel. Sepuluh tahun SBY duduk sebagai Presiden dimana  elektabilitasnya waktu itu sangat tinggi. Sampai sekarang pun, SBY masih memiliki basis dukungan akar rumput yang cukup kuat.

Jokowi tidak akan berani mensahkan Moeldoko sebagai ketua umum karena risikonya terlalu besar. Massa Demokrat asli kelihatannya siap melancarkan aksi ribut berpanjang-panjang di seluruh basis konstituen mereka.

Kemarin, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 33 ketua DPD. Mereka solid hanya 1 ketua DPD yang ikut kudeta.

Jokowi hampir pasti akan menerima masukan dari para senior Istana bahwa kehilangan Moeldoko jauh lebih kecil dibandingkan “perang” SBY. Masyarakat memberikan empati kepada mantan presiden itu meskipun banyak juga yang skeptis.


Dalam dua hari ini, opini publik berbalik mengempur Moeldoko. Para pakar tatanegara meminta agar Jokowi memecat KSP. Tindakan Moeldoko dinilai sangat keterlaluan, tidak etis, dan memberikan contoh buruk dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Sekarang, paling-paling yang sedang diolah Istana adalah “exit strategy” untuk Moeldoko digeser atau dikeluarkan.

Seperti yang dikatakan Joni Kurnianto Wakil Ketua DPRD Kab Pati saat ditemui wartawan pada rabu kemarin, dengan tegas menolak hasil KLB Deli Serdang dan mengaku tetap setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Saya dan pengurus DPC lain serta seluruh pengurus PAC di Pati menolak hasil KLB dan tetap setia pada Ketua Umum AHY,” tegasnya.

Joni Kurianto serta Sekretaris DPC Partai Demokrat Pati Handayani dan enam Anggota Fraksi Partai Dremokrat DPRD Kab Pati memastikan bahwa tidak ada satu orang pengurus Partai Demokrat Pati yang berangkat ke KLB Deli Serdang.

“Tidak ada yang berangkat satupun. Kalau ada pasti akan digebugi kader di sini,” katanya.

“Seluruh pengurus DPC, PAC dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab Pati sudah menyatakan tetap setia pada Ketua Umum AHY dan siap melawan Moeldoko”. Jelas Joni Kurnianto. **
Share:

Kapolres Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kukar 2021 - 2024 Secara Virtual


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Masa Jabatan 2021-2024 Secara Virtual, di kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02/2021).

Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Ps. Kasubbag Humas Polres Kukar IPTU I Ketut Kartika mengatakan bahwa kegiatan prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar merupakan puncak dari Pilkada serentak tahun 2020.


IPTU I Ketut Kartika juga menyampaikan, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kukar dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.

“Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah – Rendi Solihin periode 2021-2024, harapannya semoga menjadi amanah serta bisa membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lebih maju," pungkas ucapnya IPTU I Ketut Kartika. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

TEC Berikan Ucapan Selamat Kepada Nanang-Pandu


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), atas Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, dan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, dengan Keputusan: “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk ketiga kalinya, yaitu Pengucapan Putusan / Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk PHP Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada Senin, (15/02/2021), Pukul 13.00 Wib, di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi RI.


Kepada Media TEC yang juga Ketua FKPPI Lampung ini menyatakan bahwa yang harus dibangun dalam Demokrasi Pancasila adalah kewajiban mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu mari kita kembali bersatu padu dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua GRANAT Lampung ini menegaskan, “Saya yakin dan percaya tujuan semua para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung selatan, dan ini semua sudah jalan Tuhan, serta keputusan dan ketetapan terbaik dari Allah SWT”, ujar TEC.


Karena itu dengan ketulusan hati TEC menyampaikan ucapan “selamat kepada Nanang-Pandu, selamat bekerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan, dan TEC berjanji untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan Nanang-Pandu dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan, baik melalui Kelembagaan Partai Golkar dan Kader-Kadernya, maupun melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan tekad bersama bahwa Lampung Selatan kedepan harus lebih maju, makmur dan sejahtera,” pungkas Tony. **
Share:

AHY Terima Kunjungan Calon Kapolri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima silaturahmi Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Ruang Biru kantor DPP Partai Demokrat pada Senin (18/1) siang. 

Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Fraksi PD DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, perwakilan Komisi III Fraksi PD DPR RI Benny K. Harman, Hinca Panjaitan, Didik Mukrianto dan Santoso, serta Wasekjen Agust Jovan Latuconsina. 

"Saya dan Partai Demokrat menyampaikan harapan kepada beliau agar nanti jika terpilih, di bawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral, dan imparsial," kata Ketum AHY.

Selain itu, lanjutnya, saya berharap agar ke depan Polri juga semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional.

"Dan yang paling penting, saya menyampaikan pada Komjen Sigit agar Kapolri yang baru dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, ‘justice for all’. Semoga sukses Komjen Sigit," ucapnya. (Arianto)



Share:

Al Washliyah Sumut Rekomendasikan Edi Saputra Sebagai Ketua PAN Kota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Propinsi Sumatera Utara Merekomendasikan Edi Saputra, ST untuk Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Medan, Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriyah Bertepatan tanggal 06 Januari 2021 dengan Nomor EXT.121/PW-AW/XIII/I/2021.

Surat Rekomendasi tersebut ditujukan untuk Ketua Umum DPP PAN Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, SE, MM di Jakarta, dan Resmi ditandatangani Oleh Ketua PW Alwashliyah Sumut Dr.H. Dedi Iskandar Batubara, S,Sos, SH, M.SP dan Sekretaris Alim Nur Nasution, SE, MM.

PW Al Washliyah Sumut Menilai bahwa Edi Saputra yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kota Medan memang merupakan Kader Partai yang sudah Aktif sejak Berdiri PAN pada 23 Agustus 1998 hingga saat ini.

Selain Itu Edi Saputra yang Juga Tokoh Pemuda Kota Medan tersebut selalu berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Al Washliyah baik ditingkat Kota Medan Maupun di Provinsi Sumatera Utara.

Edi Saputra merupakan Kader Muhammadiyah yang pernah Menduduki Jabatan Sebagai Ketua PC IMM Kota Medan dan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, dan saat ini Edi Saputra tetap Aktif dan menjadi Ketua di salah satu Lembaga Muhammadiyah Kota Medan. 

DPD PAN Kota Medan Akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke VI dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga Panitia Pelaksana Membuka Penjaringan Calon Formatur yang dimulai dari tanggal 04 - 08 Januari 2021.

Edi Saputra merupakan Calon Formatur yang sudah Mengembalikan Formulir Pendaftaran Ke Kantor DPD PAN Kota Medan dan Diterima Langsung Oleh Agam S Ginting selaku Sekretaris DPD PAN Kota Medan didampingi Tim Penjaringan Formatur Musda Ke VI PAN Kota Medan. **
Share:

Rafid Febri Ismadi Ramaikan Bursa Ketua DPD PAN Kota Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Tokoh Pemuda Kota Medan Rafid Febri Ismadi Meramaikan Bursa Pemilihan Ketua DPD PAN Kota Medan, Rafid bersama rombongan hadir ke Kantor DPD PAN Kota Medan yang berada di Jalan Bilal usai melaksanakan Sholat Jum'at.

Kehadiran Rafid Febri Ismadi diterima langsung oleh Tim Penjaringan Formatur Musda PAN Kota Medan, Irwansyah beserta Pengurus PAN Kota Medan lainnya.

Rafid Merupakan Kader Muda Muhammadiyah Kota Medan yang pernah Menjabat sebagai Ketua Umum PD IPM Kota Medan dan juga Menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan.

Selain Berkiprah di Muhammadiyah, Rafid juga merupakan Wakil Ketua DPD BM PAN Kota Medan.

DPD PAN Kota Medan Akan Menggelar Musyawarah Daerah Ke VI untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di PAN Kota Medan Periode 2020 - 2025 , dan untuk mensukseskannya Panitia Membuka Pendaftaran Calon Formatur mulai tanggal 04 - 08 Januari 2020. **

Share:

Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan Tuntut Segera Bebaskan HRS


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan (KABUK) menggelar konferensi pers terkait penyampaian sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang semakin memprihatinkan pada Kamis (17/12) di Restoran Pulau Dua Jakarta.

Dr. Marwan Batubara dari Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan menyampaikan, Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bemegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). Selain itu, HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. 

"Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air," kata Marwan dalam konferensi pers di Jakarta. Kamis (17/12)

Sesungguhnya, kata Marwan, jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus dan ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi Iebih baik. Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional.

Terlebih lagi, ujar Marwan, dengan terjadinya penembakan diluar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperparah stabilitas nasional. Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana tcorisme. Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan. Keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga. 

Dengan demikian, tambah Marwan, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada. Dalam hal ini kami menilai, scluruh sila Pancasila telah diabaikan oleh oknum-oknum Kepolisian. Tindakan tidak berperikemanusiaan yang melenyapkan nyawa anak-anak muda secara brutal tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan penghapus pidana.

Selain itu, lanjutnya, Kami sangat khawatir akan terpecahnya bangsa Indonesia menjadi đua kubu yang saling berhadap-hadapan sebagai resultan terbunuhnya enam orang laskar FPI dan perkara kerumunan yang berujung ditahannya HRS. 

Tidak dapat dipungkiri, sambung Marwan, pihak Kepolisian terus menerus mengklaim kebenaran. Disisi lain, pihak FPI serta pendukungnya selalu dipojokkan dan diposisikan sebagai pihak yang salah.

Selanjutnya juga disampaikan, Untuk meredakan situasi yang scmakin panas dan tidak kondusif, serta demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan ini kami menuntut:

I. Kepolisian segera melepaskan HRS dari tahanan, dan sebagai gantinya kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin.

2. Segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun guna mengusut tuntas kejahatan HAM berat dan tindak pidana terorisme atas terbumuhnya enam orang laskar FPI.

3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk terus mengawasi, mengawal dan ikut mengadvokasi secara intens seluruh proses penuntasan tragedi kemanusiaan tersebut.

Sebagai penutup, tegas Marwan, perlu kami ingatkan bahwa tindakan pembiaran, rekayasa dan penggelapan atas proses penuntasan tragedi kemanusiaan ini sangat berpotensi memicu kemarahan rakyat, sehingga dapat menimbulkan huru-hara dan perlawanan sosial yang meluas.

Dari kami Anak-anak Bangsa:
1. Dr. M. Amien Rais
2. KH, Dr Muhyiddin Junaidi
3. KH. Dr. T. Zulkarnain
4. KH Ansyufri Sambo
5. Dr. Syamsul Balda
6. 5. Dr. Abdul Chair
7. 6. Dr. Bukhori Muslim
8. Dr. Marwan Batubara
9. Dr. Abdullah Hehamahua
10. Neno Warisman
11. Dr. Nurdiati Akma

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Pembicara: Prof. M. Amien Rais, KH. Dr. Muhyiddin Junaidi, Dr. Abdullah Hehamahua, Prof. Dr. Chusnul Mar’iyah, Dr. Refly Harun, Dr. Abdul Chair, Dr. Buchori Muslim, Dr. Tony Rosyid, KH Ansyufri Sambo, Neno Warisman dan lain lain. (Arianto)



Share:

Hotma Paris: Keluarga Hashim Tidak Terkait Ekspor Benur Lobster


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga seorang politisi Gerindra adalah satu dari tiga anak Hashim Djojohadikusomo dan saat ini merupakan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Terkait hal diatas, Saraswati berpasangan dengan calon Wali Kota Tangsel Muhamad. Tak hanya itu, Pasangan calon ini diusung oleh  PDIP, Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura.

Selanjutnya, Pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo tidak ada keterkaitan atas ekspor benur lobster. 

"Bahwa sampai saat ini, PT Bumi Sakti Muara, perusahaan milik Hashim belum berhasil melakukan ekspor, karena ada 4 (empat) surat izin yang belum dimiliki perusahaannya, untuk melakukan ekspor," kata Hotman saat konferensi pers di Jet Ski Café di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan Jakarta Utara. Jum'at (04/12)

Disaat yang sama, Hasyim menambahkan, Dia minta Tempo untuk minta maaf, karena berita yang dimuat Tempo tanpa konfirmasi kepadanya.


Sementara itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, Saya bisa pastikan sampai saat ini PT Bima Sakti Mutiara belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

Karena itu, kata Sara, dia pun membantah keterkaitan PT Bima Sakti Mutiara dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sebab kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, kata Sara, Semua perusahaan yang mendaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara melalui proses yang sama, sama sekali tidak ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur. 

Namun, katanya, seiring penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader Partai Gerindra dikait-kaitkan dengan PT Bumi Sakti Muara.

"Padahal, Saraswati sudah menjelaskan bahwa perusahaan milik ayahnya itu tidak terkait dan tidak bergerak di bidang ekspor lobster, melainkan hanya budi daya lobster," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Road Show Ijeck Dalam Konsolidasi di Tanjung Balai : "Raih Empati Masyarakat untuk Besarkan Golkar"


Duta Nusantara Merdeka | Tanjung Balai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah menyampaikan, hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 23 kabupaten/kota di Sumut, akan menentukan peta politik Golkar saat pesta demokrasi selanjutnya, mulai dari pemilihan gubernur, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden (Pilpres), pada tahun 2024 mendatang.

"Ketua Umum Partai Golkar menginstruksikan kepada Pengurus Golkar Sumut maupun DPD kabupaten/kota di daerah yang menyelenggarakan pilkada, supaya dapat memenangkan 60 persen dari kontestasi pilkada di Sumut. Namun, kita semua memastikan dapat memenangkan 70 persen saat pilkada, 9 Desember 2020," ujar Musa Rajekshah saat melakukan konsolidasi Partai Golkar di Tanjung Balai, Kamis (3/12/2020) malam.

Dalam kunjungan itu, Musa Rajekshah didampingi pengurus Golkar Sumut, Fredi Sembiring, Zul Pahlawan, Pahala Sitorus, pimpinan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sumut dan lainnya. Rombongan Musa Rajekshah disambut Ketua DPD II Golkar Tanjung Balai sekaligus calon Wali Kota Tanjung Balai, Syahrial bersama calon Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Waris.

Musa Rajekshah yang akrab dengan panggilan Ijeck menyampaikan, target kemenangan Golkar dalam pilkada di Sumut, sesuai dengan yang diinginkan DPP Golkar, dapat diraih dari pada 16 dari 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di Sumut. Namun, Golkar Sumut memastikan dapat memenangkan 17 daerah.


"Termasuk memastikan kemenangan pasangan Syahrial - Waris (Salwa) di Pilkada Tanjung Balai dan daerah lainnya. Meski dipastikan dapat menangkan pilkada, saya minta kepada seluruh pengurus DPD sampai di tingkat kecamatan, supaya tetap merapatkan barisan dalam memenangkan pasangan yang diusung Golkar, dan mengawasi jalannya pilkada," kata Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah mengharapkan, seluruh pengurus dan kader Golkar tidak berhenti dalam meraih empaty masyarakat setelah pesta demokrasi selesai dilaksanakan. Sebaliknya, masih banyak pekerjaan lebih besar yang harus dilaksanakan. Golkar harus terus melanjutkan kegiatan sosial dengan selalu berada di tengah masyarakat.

"Dengan meraih empaty masyarakat, maka Inshaallah, tidak ada yang sulit bagi Golkar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan gubernur, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden. Golkar tidak boleh hadir melaksanakan kegiatan sosial saat pilkada saja. Sebaliknya, Golkar harus hadir kapan saja membantu masyarakat," sebutnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel




Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi


Share:

Azmi Hidzaqi: Ada Upaya Pembunuhan Karakter Rahayu Saraswati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel, kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini.

"Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang dan lain lain. Perusahaan tersebut belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka jelas sekali, tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti," kata Azmi Hidzaqi, kordinator LAKSI dalam keterangan tertulis kepada media. Selasa (01/12)

Jadi, kata Azmi, Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan  elektabilitas bakal calon no urut 1 yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Memang, sambung Azmi, Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati. Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur soal lobster yang jelas itu fitnah yang keji. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian  tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik, sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Selanjutnya juga disampaikan, Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan  pembunuhan karakter.

Ditegaskannya, Kami mengecam aksi  pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang  tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam  ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Selanjutnya juga diharapkan, Kami meminta kepada  para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Oleh karena itu, lanjutnya, kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. 

"Tak cuma itu, kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan  bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang dapat berakibat hukum," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Bawaslu Tak Ada Urusan Mengklarifikasi Dukungan Para Kepling Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap para kepala lingkungan yang disebut menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Sebab, jika ditinjau dari beberapa aturan, maka kepala lingkungan bukanlah menjadi bagian dari objek pengawasan dari Bawaslu.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kota Medan, Teguh Satya Wira SE, MM terkait munculnya pernyataan dari Bawaslu Kota Medan yang menyebut akan melakukan penelusuran atas munculnya pemberitaan pada salah satu media massa mengenai dukungan dari para kepling di Belawan dan Medan Labuhan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman.

"Kepala lingkungan itu bukan bagian dari objek yang menjadi pengawasan dari Bawaslu," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Teguh menjelaskan, yang menjadi objek pengawasan Bawaslu pada ajang Pemilu yakni TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada pasal 70 ayat 1 huruf C UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dijelaskan bahwa dalam kampanye tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Kemudian pada Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN juga disebutkan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah TNI, Polri, ASN dan perangkat pemerintah hingga kepala desa/lurah dan perangkatnya.

Posisi kepala lingkungan tidak menjadi objek pengawasan juga dipertegas dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

"Dalam penjabarannya juga ditegaskan bahwa tiga komponen perangkat desa tersebut sudah jelas, artinya secara tertulis tidak disebut kepala dusun atau kepala lingkungan merupakan perangkat desa," ujar Teguh.

Terkait soal penyebutkan Kepala Lingkungan di Kota Medan juga diatur dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, pada pasal 16 dijelaskan Kepala Lingkungan (kepling) adalah sebagai pembantu pelaksana tugas operasional kelurahan yang membawahi 1 lingkungan. Kemudian pasal 2, kepling bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

"Jadi janganlah Bawaslu membuat tafsiran sendiri terhadap regulasi. Karena Bawaslu adalah pelaksana regulasi," tegasnya.

Bahkan ia mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan terkena persoalan jika tetap ngotot untuk mengurusi objek yang bukan masuk sebagai objek pengawasannya.

"Kalau misalnya para kepling mengadukan balik dengan dalil pencemaran nama baik, tentu ini akan jadi urusan baru bagi Bawaslu Medan," demikian Teguh Satya Wira. **
Share:

Dewi Tanjung: Ngotot Gelar Reuni Akbar, Tangkap Pemimpinnya Jika Melawan Tembak Mati Aja


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Tanjung menyorot rencana kelompok yang ngotot menggelar reuni akbar di tengah pandemi Covid-19.

Dengan tegas, Dewi Tanjung meminta pemimpin kelompok yang ngotot ingin mengadakan reuni akbar tersebut agar ditangkap, dan apabila melawan ditembak mati saja daripada selalu membuat gaduh di negeri ini.

Bahkan Dewi Tanjung menyebut, mereka tersebut keturunan Yaman yang menumpang hidup di Indonesia dan jangan sampai mereka sok berkuasa di negeri ini.

"Kalo ada Kelompok yg Ngotot ingin mengadakan Reuni Akbar. 

Tangkap Pemimpin mereka apabila melawan TEMBAK MATI aja dari pada selalu bikin gaduh di negara orang. Mereka ini keturunan Yaman yg Numpang Hidup di Indonesia jangan sampai mereka sok berkuasa di negara ini. Muak liat mereka," tulis Dewi Tanjung melalui akun twitternya Dewi Tanjung15 @DTanjung15 pada Senin, 16 November 2020. (Dilansir oleh BentengSumbar.com)

Sebelumnya diberitakan, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya berencana akan menggunakan Monas dalam kegiatan Reuni 212.

Slamet juga mengklaim pihaknya sudah mengajukan surat izin ke Pemprov DKI sejak tiga bulan lalu.

"Oh iya itu agenda reuni masih kami bahas ya, apakah kami akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan," ujar Slamet di Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020, dikutip dari Wartakota.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji secara matang untuk memberikan rekomendasi kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai tempat kegiatan Reuni Akbar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan, permintaan tersebut bukannya tanpa alasan, karena saat ini Monas masih ditutup untuk umum di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

"Ya pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk bisa merekomendasikan izin pemanfaatan Monas. Itu aja," ucap Gembong dengan Jelas. **

Kontributor DNM : Ayub Nasution
Share:

Polsek Muara Kaman Mengamankan Kegiatan Kampanye Wakil Bupati Rendi Solihin


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Personil Polsek Muara Kaman Polres Kukar mengamankan kegiatan kampanye terbatas yang dilakukan calon Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin di Jalan Danau Lipan Desa Muara Kaman ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten kukar, Rabu (07/10/2020).

Dalam kegiatan kampanye terbatas tersebut dihadiri kurang lebih 25 orang, yang mana sudah mendapat undangan.


Kegiatan tersebut berjalan lancar dan kondusif, dimana Calon Wakil Bupati menyampaikan visi dan misinya, sekaligus meminta dukungan warga dalam Pilkada Kabupaten Kukar nanti.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Kapolsek Muara Kaman IPTU Juwadi mengatakan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, pihaknya selalu hadir untuk melakukan pengamanan.

“Dengan adanya pengamanan ini diharapkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga acara berjalan dengan lancar,” ungkapnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Categories

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini