Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pers. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pers. Tampilkan semua postingan

IMO-Indonesia Desak Polri Tangkap Pelaku Pembakaran Rumah Jurnalis di Belu NTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendesak aparat kepolisian (Polri) untuk segera menangkap pelaku pembakaran rumah jurnalis bernama Weren Timor di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini kejadian memilukan dan sukar diterima. Polri wajib mengusut kasus ini dan menangkap siapa pelaku di balik peristiwa naas ini," kata Ketum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail di Bilangan, Jakarta, Sabtu (2/12/23).

Menurut Yakub, insiden yang baru saja menimpa Weren Timor itu bukan perkara biasa. Apalagi, kata dia, kejadian serupa kerap dialami para insan pers. 

"Pertama-tama kita harus melihat persoalan ini bukan sebagai hal yang biasa. Sebab, sudah sering kejadian ini menimpa para wartawan, mulai dari mendapat ancaman, teror, hingga pembunuhan. Jika kasus serupa dibiarkan, maka pelaku akan merasa kebal hukum dan ini menjadi ancaman serius bagi nasib dan karir para jurnalis," jelas Yakub.

Yakub juga meminta kepada penegak hukum agar selain menghukum seberat-beratnya pelaku pengancaman atau penganiayaan terhadap wartawan, juga perlu memberikan perlindungan lebih terhadap kerja-kerja jurnalis yang dijamin konstitusi.

"Kita ini negara hukum, di mana pekerjaan jurnalistik dijamin dalam konstitusi. Namun, jika kejadian smacam ini terus-terusan menimpa wartawan, berarti ada problem besar yang harus diusut tuntas," ungkapnya.

Di samping meminta Polri dan seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini, Yakub juga mengajak seluruh pihak, utamanya asosiasi wartawan maupun media untuk bersama-sama menuntut keadilan atas kasus yang dialami Weren Timor.

Diketahui, peristiwa pembakaran rumah Weren Timor yang merupakan seorang jurnalis di Belu NTT oleh pelaku tidak dinekal itu terjadi pada Minggu (26/11) malam.

Kejadian tersebut diungkapkan oleh jurnalis Timor Daily, Fredrikus Royanto Bau alias Edy Bau melalui laporannya ke Ketua PWI, AJI, JOIN, SMSI, AMSI, JMSI, LPWI dan Asosiasi jurnalis serta asosiasi media pada hari ini, Jumat (1/12).

Bukan hanya Weren, Edy juga mendapat berbagai ancaman, termasuk pembakaran rumah. Ancaman itu datang usai Edy memberitakan tentang perjudian di Belu.

Edy pun meminta bantuan dari PWI, AJI, dan asosiasi/organisasi jurnalis serta asosiasi media di NTT dan seluruh Indonesia, karena kasus ini kejahatan luar biasa yang mengancam kebebasan pers. Ia berharap agar kasus itu bisa diproses secara transparan dan adil.

"Agar kasus ini bisa diproses secara transparan dan adil, agar polisi mengungkap semua siapa dalang di balik semua ini," ucapnya, Jumat (1/12). (Ari)


Share:

Ketum SPRI Hence Mandagi Lantik Pengurus DPD Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Medan 
Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh DPP SPRI. Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang selaku Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). 

Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 -2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. "Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan. 

Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindaklanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media. 

"Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi," papar Mandagi. 

Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdistribusi merata di setiap daerah. "Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padahal ada potensi bisa diraih jika Pemda membuat regulasinya," terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. "Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya," harapnya. 

Ia juga meminta khusus agar program pendidikan dan pelatihan pers di bidang video jurnalistik dapat segera dipersiapkan dengan instruktur profesional dan berpengalaman puluhan tahun di TV nasional. 

Editor: Arianto 


Share:

Ketua PPWI Bidang Hubungan Internasional Hadiri Konferensi Medis RS Haykel Lebanon


Duta Nusantara Merdeka | Lebanon 
Ketua PPWI bidang Hubungan Internasional, Dr. Abdul Rahman Salem Dabboussi, menghadiri acara Konferensi Medis yang diadakan Safadi Center Rumah Sakit (RS) Haykel, di Kota Beirut, Lebanon, Jumat, 17 November 2023. Menurut jadwal, konferensi medis tersebut diadakan selama 2 hari, yakni 17-18 November 2023.

Kehadiran jurnalis senior PPWI itu disambut hangat oleh pimpinan penyelenggara konferensi, dr. Lise Abi Rafeh, M.D. yang juga merupakan Kepala RS Haykel. Lise Abi Rafeh amat senang saat menyambut kehadiran perwakilan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini.

“Ia (Lise Abi Rafeh – red) menyambut baik kehadiran pers Indonesia yang saya wakili pada konferensi medis yang diadakan di RS Haykel yang dipimpinnya,” ujar Abdul Rahman Dabboussi kepada media ini, Sabtu, 18 November 2023.

Sementara itu, dr. Lise menjelaskan bahwa pihaknya tetap menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri para pakar dan praktisi medis tersebut. “Terlepas dari kondisi regional yang mempengaruhi Lebanon, kami memutuskan untuk mengadakan konferensi tahunan, namun dengan cara yang menyesuaikan dengan situasi saat ini dan menambahkan topik manajemen bencana dan korban massal,” jelas Lise kepada perwakilan PPWI, Abdul Rahman Dabboussi.

Hari pertama konferensi, yakni tanggal 17 November 2023, diisi lokakarya dimana 50 dokter diajarkan teknik yang mereka perlukan dalam situasi bencana dan cara mencegah infeksi. Juga diajarkan tentang sistem penyelamatan pasien setiap saat, terutama pada saat bencana.

Acara pembukaan konferensi ini menghadirkan Yang Mulia Menteri Kesehatan Lebanon, Dr. Firas Abyad, yang menyampaikan tentang Rencana Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Selain Menteri Kesehatan Firas Abyad, juga terlihat hadir Ketua Ikatan Dokter Beirut, Ketua Ikatan Rumah Sakit Lebanon, Ketua Ikatan Dokter Tripoli dan Utara, dan Direktur Medis Palang Merah Lebanon.

Dalam paparannya, Ketua Ikatan Rumah Sakit Lebanon, Dr. Suleiman Haroun, mengatakan bahwa pihak rumah sakit di Lebanon selalu siap siaga dalam membantu mengatasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Hal senada juga disampaikan Direktur Palang Merah Lebanon yang menyatakan pihaknya siap setiap saat dalam penanggulangan bencana nasional.

Konferensi medis ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapsiagaan setiap elemen pelaksana tugas di bidang medis dan kesehatan masyarakat di Lebanon maupun manca negara. Hal ini merupakan tindak lanjut dan penegasan kembali kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan awal tanggal 11 November 2023 yang lalu.

Konferensi ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari organisasi kesehatan dunia World Health Organisation (WHO) dan memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada penyelenggara. Perlu diketahui, Konferensi Medis ini dihadiri lebih dari 400 peserta yang berasal dari kalangan perawat serta dokter lokal dan internasional. (AR/Red)



Share:

Peringati HUT ke-16, PPWI Kalsel Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Buka Gerai UKM


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 PPWI yang bertemakan ‘Bulan Bakti Pewarta Warga, PPWI Berkarya Bagi Bangsa' digelar secara sederhana di salah satu rumah makan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/11/2023). Acara tersebut dibarengi dengan kegiatan pelatihan jurnalistik bagi wartawan dan pewarta warga yang diinisiasi oleh Pengurus DPD PPWI Kalimantan Selatan.

“PPWI mewadahi orang-orang yang suka menulis, fotografi, dan video, dengan dilandasi penulisan ala jurnalis,” ujar Ketua PPWI Kalsel, M. Zahir Firdaus, dalam sambutannya pada acara ini.

Insya Allah, di acara ulang tahun ini lanjutnya, akan dirangkai dengan bakti sosial mengunjungi para dhuafa di panti asuhan. Selain itu, juga akan diselenggarakan senam sehat bersama.

Terkait dengan acara pelatihan jurnalistik hari ini, Firdaus berharap agar para peserta bisa lebih lancar dalam menulis berita atau artikel. Peserta pelatihan sendiri umumnya merupakan anggota PPWI Kalsel dari Banjarmasin dan beberapa daerah di Kalsel.

“Semoga melalui pelatihan nanti para anggota PPWI semakin lancar dalam menulis dan tentunya sesuai dengan kaidah jurnalistik,” ucap Fidaus berharap.

Narasumber yang dihadirkan dalam acara diklat jurnalistik PPWI Kalsel tersebut berasal dari kalangan pers dan anggota dewan. "Narasumber yang diundang memberikan materi ada dari Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardi; Wartawan Senior Banjar Hits, Diananta; dan Ahli Pers dari Dewan Pers, M. Risanta,” ungkap Firdaus.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat menjadikan anggotanya lebih mengerti bagaimana cara menulis dan menekuni profesi wartawan dengan lebih baik. ”Kami ingin anggota PPWI bisa menulis sesuai kaidah jurnalistik dan lebih profesional dalam bekerja,” tutur Firdaus.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PPWI Kalsel, Muhammad, berharap agar momentum peringatan HUT ke-16 menjadikan organisasi ini lebih baik lagi. Ia berharap kedepannya PPWI akan lebih baik dengan berita positif yang tidak dilebih-lebihkan, serta sebagai kontrol sosial dan tentunya memberikan kritik yang membangun.

“Semoga di acara berikutnya bisa saling berkordinasi terlebih dahulu agar acaranya lebih sukses lagi,” kata Muhammad yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi TKBM Banjarmasin ini.

Bersamaan dengan acara resepsi HUT ke-16 PPWI di Kalsel itu, secara resmi Firdaus membuka gerai UKM PPWI yang berada di Cafe FO, kawasan Jl. Pangeran Hidayatullah No. 27, Banjarmasin.

Dalam acara ini turut berhadir Ketua PWI Kalsel diwakili Sekretaris SIWO PWI Kalsel, Didin Ariyadi; Ketua SMSI, Anang Fadilah; Ketua IWO, Anas Aliando; dan para Anggota PPWI Kalsel di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. (Ar/Red)



Share:

Tepat HUT ke-16 PPWI, Ichal Iloenx Raih Penghargaan Karya Tulis Terbaik


Duta Nusantara Merdeka | Banjarbaru
Bertepatan di Hari Ulang Tahun ke-16 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang jatuh pada tanggal 11 Nopember 2023, Sekretaris PPWI Kalsel, Faisal meraih penghargaan Kompetisi Karya Literasi Sasirangan (KKLS) 2023.

Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada puncak acara kegiatan Pamor Borneo 2023, yang bertempat di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Komplek Aulia Raya, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (11/11/2023).

Kegiatan yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ini bertujuan mendorong pengembangan sekaligus mengajak generasi muda untuk mencintai kain khas Kalsel Sasirangan.

KKLS 2023 merupakan lomba karya literasi berupa penulisan artikel, video jurnalistik, dan audio jurnalistik yang diikuti oleh masyarakat umum, pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, dan jurnalis.

Ada total tujuh kategori yang dikompetisikan. Pertama, Kategori Umum, berupa kompetisi penulisan artikel. Kedua, Kategori Pelajar SMA/sederajat, berupa kompetisi penulisan artikel. Ketiga, Kategori Mahasiswa, berupa kompetisi penulisan artikel.


“Khusus untuk Kategori Jurnalis, BI Kalsel menyiapkan empat sub-kategori yang bisa diikuti oleh awak media yang berkantor di Kalsel. Mulai dari Media Cetak, Media Daring (Online), Media Televisi, dan Media Radio,” kata Kepala Perwakilan BI Kalsel Wahyu Pratomo.

KKLS 2023, dengan tema “Aku Bangga Sasirangan Bermakna,” berhasil menjaring 185 karya literasi dari berbagai kategori peserta, termasuk masyarakat umum, pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, jurnalis cetak, jurnalis elektronik, jurnalis radio, dan jurnalis televisi.

Sebagai salah satu pemenang KKLS 2023, Ichal Iloenx -sapaan akrab Faisal- mengikutsertakan karyanya yang berjudul "Sekeping Asa di Kampung Sasirangan". 

Dalam artikel yang telah dimuat di media online iloenxnews.com  tanggal 30 September 2023 ini, diceritakan sosok perempuan Gusti Sri Rahayu (47), seorang pengrajin kain Sasirangan turun temurun tiga generasi  yang dulunya sebelum era covid pernah diajak mengikuti expo kerajinan di Jakarta dan Yogyakarta.

Pasca pandemi, di saat Ayu -sapaan akrabnya- mau bangkit, harga bahan baku produksi seperti kain dan obat pewarna sudah meroket tajam. Daya beli konsumen otomatis turun, dan mereka jika datang membeli selalu ingin murah, di sinilah ia tidak sanggup bertahan.

Masih dalam tulisan ichal iloenx, dulu beberapa tahun lalu pernah ada pembinaan pemerintah dari dinas perdagangan, cuma sekarang tidak pernah lagi. Pernah juga ada bantuan dari dinas sosial berupa kompor dan panci. 


Nah, yang belum ada bantuan bahan baku. Karena itu yang menjadi kendala utama mereka. Ia berharap ada perusahaan atau pihak perbankan yang bersedia mengucurkan CSRnya kepada pengrajin. Mereka pun siap menjadi UMKM binaan dari si penggelontor modal.

Selain menggelar KLLS 2023, kegiatan Pamor Borneo 2023 ini juga diikuti 35 UMKM unggulan di Kalsel yang berorientasi ekspor, melanjutkan upaya promosi UMKM pada kegiatan South Borneo Expo di Surabaya pada 6 hingga 8 Oktober lalu yang diikuti 19 UMKM unggulan. 

“Dari pilar pariwisata, upaya mempromosikan Geopark Meratus terus dilakukan guna memperkenalkan keindahan alam dan budaya, sekaligus mengundang wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Kalsel. Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan Geopark Meratus yang tengah dalam proses penetapan menjadi UNESCO Global Geopark,” Wahyu menegaskan.

Acara juga dihadiri oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor. Paman Birin -sapaan akrab gubernur- mengatakan Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong transformasi ekonomi menuju sektor berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Hal itu sejalan dengan upaya mempersiapkan Kalsel sebagai pintu gerbang dan penyangga Ibu Kota Negara Nusantara.

Pamor Borneo 2023, yang berlangsung pada 9-11 November 2023, dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah, pimpinan perbankan, instansi vertikal, pimpinan satuan kerja perangkat daerah, serta asosiasi dan pelaku usaha di Kalsel.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertunjukan artis penyanyi nasional Raisa, disaksikan oleh sekitar 1.000 pengunjung yang turut membeli produk UMKM selama acara berlangsung.

Editor: Arianto


Share:

Walikota Iiyama-shi Terima Plakat Penghargaan dari PPWI


Duta Nusantara Merdeka | Iiyama-shi, Jepang 
Walikota Iiyama-shi (Kota Iiyama), Prefecture Nagano, Jepang, berkenan menerima kunjungan audiensi team Jurnalis dan Pewarta Warga dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Acara temu silahturami dan audiensi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pemerintah Kota Iiyama, 11 10-1 Iiyama CityHall, Iiyama City, Nagano 389-2292 Japan, Senin (06/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Walikota Iiyama-shi yang diwakili Wakil Walikota Iiyama-shi, Her Excellency Dr. Yukari Ito, menerima Plakat PPWI dan Certificate of Appreciation dari PPWI International. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, didampingi ketua rombongan, Dr. Ali Syarief, dan seluruh anggota team PPWI.

Hal itu disampaikan ketua rombongan Ali Syarief kepada jaringan media se-nusantara merespon permintaan informasi terkait kunjungan PPWI ke Jepang, ke Nagano Prefecture. "PPWI memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Iiyama dalam bentuk Plakat PPWI dan Certificate of Appreciation atas kesediaan Pemerintah Kota Iiyama memfasilitasi kunjungan studi wartawan pariwisata PPWI ke wilayah Iiyama-shi, Prefecture Nagano, Jepang," ungkap CEO Cross Culture Institute yang tinggal di Depok, Jawa Barat, ini.

Sebagaimana diketahui bahwa team PPWI sebanyak sepuluh orang saat ini sedang melakukan kunjungan study ke Jepang dengan mengusung tagline 'The Indonesian Journalistic Tourism Benchmark'. Team berangkat pada Sabtu, 4 November 2023 dan kembali ke tanah air pada 12 November 2023 mendatang.

Dalam keterangannya, Ali Syarief yang fasih berbahasa Jepang dan Inggris ini menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan PPWI dapat terlaksana atas kerjasama berbagai pihak. "Di samping mendapat bantuan dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sapta Oktohari, program ini juga bisa direalisasikan berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak di Jepang, antara lain Pemerintah Iiyama-shi dan Hippo Lex Institute Japan," terangnya.

Hadir dalam pertemuan dengan Walikota Iiyama-shi, disamping Dr. Yukari Ito, terlihat juga sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota Iiyama, diantaranya Mr. Miyamoto dan Mr. Kazu. Selain itu, hadir juga President of Hippo Lex Institute Japan, Dr. Kenshi Suzuki, bersama sejumlah staf-nya dari Tokyo.

Dalam sambutannya, Yukari Ito menyatakan rasa senang dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silahturami PPWI ke Pemerintah Kota Iiyama. "Selamat datang di Iiyama-shi, kami sangat senang atas kunjungan wartawan dan pewarta warga dari Indonesia, semoga merasa betah dan senang menikmati suasana di Iiyama-shi," ucap Wakil Walikota Yukari Ito dalam bahasa Jepang dengan penuh keramahan.

Banyak hal menarik yang dipelajari oleh rombongan PPWI dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Iiyama terkait pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Sebagai wilayah pertanian yang dikelilingi pegunungan, Iiyama-shi sangat terkenal dengan wisata agro-culture dan olahraga ski. Perkebunan apel adalah salah satu daya tarik wisata yang pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing petani apel. Ukuran buah apel yang lebih besar dari ukuran apel pada umumnya serta rasa manis setara manisnya gula, adalah sesuatu yang jarang dijumpai di daerah lain.

Selain hasil panen yang melimpah, daerah pertanian di Iiyama-shi juga selalu menjadi sasaran para siswa dan mahasiswa melakukan kunjungan studi, baik untuk praktek pertanian maupun penelitian. "Setiap musim tanam, para siswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Nagano dan sekitarnya, juga dari daerah lain seperti Tokyo dan Osaka, datang ke sini untuk belajar menanan padi, menyiangi, dan lainnya," ujar Mr. Kobayashi Hiroi Yuki, petani yang sekaligus pemilik penginapan (minshuku) Togari Onsen, tempat team PPWI menginap sambil study pariwisata di Iiyama-shi.

Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dan tukar-menukar kartu nama yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Jepang sebagai penanda persahabatan dan persaudaraan. Iiyama-shi... saiko, saiko, gambarimasu..!! (AR/Red)


Share:

IMO-Indonesia HUT ke-6: Sukses Hadirkan 4 Pakar Media


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia resmi menggelar acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang berlangsung di Sparks Life Hotel Jakarta, Sabtu (11/11).

Ketua umum IMO – Indonesia Yakub F. Ismail mengaku puas atas terlaksananya dua agenda penting yang dihelat secara bersamaan.

"Tentu ini baru kali pertama kita lakukan (menggelar HUT IMO dan Seminar Nasional secara serentak-red). Namun, hasilnya cukup menggembirakan," kata Yakub.

Pihaknya tak lupa memberikan apresiasi kepada keempat narasumber yang hadir dalam acara tersebut. 

Keempat penyaji tersebut antara lain, Dr. Firman Wijaya selaku Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers) dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam memajukan industri pers tanah air," tandasnya.

Adapun dalam seminar ini, keempat narasumber memberikan dia, semua itu tidak akan berarti apapun terkecuali ada peran penting media.

"Benar bahwa baik elektabilitas, favorabilitas dan popularitas tidak selalu berbanding lurus, namun peran media dapat saja menampilkan pemaknaan dan sudut pandang yang berbeda," ungkap Firman.

Lanjutnya, kekuatan media lewat kerangka tertentu, narasi tertentu, mampu menawarkan narasi dan gagasan tertentu.

"Di mana hal itu dapat memberikan konstruksi dan mendekonstruksi suatu nilai tertentu seseorang politisi ataupun partai politik bahkan memberi aksen tertentu yang mempengaruhi tingkat elektabilitas, popularitas, dan favorabilitaspolitisi ataupun partai politik," terangnya.

Sementara itu, menurut Henri Subiakto, narasi elektabilitas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lembaga-lembaga survei yang mulai berkembang masif di Indonesia sejak 2004 silam.

"Metode ini dipakai untuk menjajaki opini publik tentang kandidat tertentu sekaligus mengupgrade kandidat bersangkutan. Namun, dalam perkembangannya tak sedikit bermunculan lembaga survei abal-abal," ucapnya.

Dirinya percaya bahwa kekuatan cuan tetap menjadi parameter dari arah dan kepentingan sebuah hasil survei.

"Makanya bisa dicek, dari mana sumber-sumber pendanaan survei itu. Adakah yang benar-benar terbuka soal itu? Maka di sinilah peran media untuk menjernihkan kebenaran di balik survei-survei tersebut," ujar Henri.

Senada dengan itu, Agus Sudibyo mencoba meletakkan peran media massa dalam konteks elektabilitas. Menurutnya, justru konsepsi elekstabilitas sendiri sulit diprediksi hasil akhirnya.

"Elektabilitas itu secara esensi, lebih tinggi nilai atau posisinya dibanding katakanlah likeabilitas (kesukaan) dan popularitas. Sebab, seseorang meski banyak disukai atau dikenal luas, belum tentu dipilih," paparnya.

Terakhir, menurut Rahman Ma'nun, peran media adalah menjadi amplifier elektabilitas kandidiat hasil dari lembaga survei.

Ia memandang media cenderung berhenti pada menyampaikan informasi elektabilitas kandidat yang bersumber pada lembaga survei.

"Sayangnya media tidak memenuhi hak publik untuk tahu latar belakang lembaga survei dalam hal terkait dengan kandidat apakah dari konsultan, sponsor atau afiliasi," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar media perlu menegakkan posisinya sebagai pilar demokrasi dengan tetap independen, tidak partisan, cover booth side dan menjaga dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.


Share:

Peringati HUT Ke-6, IMO Indonesia Gelar Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Suasana penuh semangat menyertai Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media" yang diadakan oleh Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-6 di Jakarta, Sabtu (11/11/2023). Acara ini menjadi panggung bagi para profesional media dan narasumber untuk menggali perkembangan lanskap media dan dampaknya terhadap persepsi publik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Prof. Dr. Firman Wijaya, SH.,MH memulai dengan memantik pertanyaan menarik seputar politik dan usia. Ia merenungkan kemungkinan korelasi antara usia dan kecerdasan dalam konteks tokoh politik. Dengan penuh semangat, Firman menegaskan bahwa usia tidak boleh menjadi penghalang bagi individu untuk berkontribusi signifikan dalam wacana politik.


Firman memberikan pandangan yang mendalam, membawa pencerahan pada audiens. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan peserta, mengakui peran mereka dalam berbagi pengalaman mengenai bagaimana industri media turut serta membentuk opini publik dan memainkan perannya dalam pengaruh media.

Sementara itu, Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menyoroti kontribusi para praktisi media dalam memberikan edukasi kepada publik. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan menyampaikan optimisme mengenai dinamika yang terjadi dalam industri media.

Diskusi yang berlangsung menciptakan atmosfer dinamis, memberikan peserta peluang untuk terlibat dalam perbincangan yang bermakna. Yakub menekankan bahwa agenda seminar memiliki tujuan untuk memotivasi dan memberikan nilai tambah kepada para peserta.


Tak cuma itu, Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan dan mitra atas interaksi dan kolaborasi yang terus berlanjut. Dalam komunikasinya sehari-hari, berbagai media telah menjadi bagian penting, memberikan kontribusi pada diskusi yang hidup tentang peran media.

Lebih lanjut, Yakub menggambarkan dinamika terus-menerus dalam industri media yang patut dibahas bersama oleh para peserta. Ia menegaskan pentingnya pertemuan semacam ini dalam menggema dampak industri media terhadap masyarakat Indonesia, memotivasi perbaikan berkelanjutan. Yakub menyiratkan harapan akan inklusivitas di masa depan, dengan undangan terbuka bagi partisipasi yang lebih luas dalam acara-acara mendatang.

"Seminar Nasional ini bukan hanya memperingati ulang tahun IMO yang ke-6, tetapi juga menjadi wadah untuk merayakan, mempertanyakan, dan membahas tantangan serta prestasi industri media dalam menghadapi era digital yang terus berubah," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 




Share:

Presiden Hippo Lex Institute Dukung Penuh Program Journalistik Tourism Benchmark PPWI


Duta Nusantara Merdeka | Iiyama-shi, Jepang 
President of Hippo Lex Institute Japan, His Excellency Dr. Kenshi Suzuki, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program 'The Indonesian Journalistic Tourism Benchmark ' Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers pada Rabu, 8 November 2023, bertempat di ruang multi guna Minshuku Togari Onsen, Iiyama-shi, Nagano Prefecture, Jepang.

"Hippo Lex Institute Japan is working to promote friendships among people from all countries through multilingual languages program. As a group of Indonesian journalists who concerns in communication and media, we see that PPWI is doing its part to enhance people's knowledge and understanding using languages. In that point we can work together side by side, and we can support each-other," beber Mr. Suzuki.

Dalam wawancara yang dipandu oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, itu terungkap bahwa penguasaan seseorang terhadap berbagai bahasa amat penting. Hal ini akan memampukan kita saling mengenal dan memahami lebih baik antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Suzuki berkeyakinan bahwa mengenalkan dan menerapkan banyak macam bahasa yang ada di di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, akan berdampak besar bagi penciptaan perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan di antara bangsa-bangsa.

Indonesia, kata Suzuki, adalah negara yang sangat beruntung karena memiliki ratusan bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan hal penting. Namun, penguasaan setiap warga masyarakat di Indonesia terhadap berbagai bahasa daerah penting didorong untuk meningkatkan saling kesepahaman antar warga masyarakat di nusantara yang memiliki bahasa daerah berbeda-beda.

Untuk itu pimpinan Hippo Lex Institute Japan, yang terbang khusus dari lawatannya di Taiwan ke Iiyama-shi untuk bertemu rombongan PPWI, ini menyarakan agar masyarakat Indonesia perlu saling belajar dan mengajarkan bahasa daerahnya kepada warga daerah lain yang berbeda bahasanya. Ini merupakan langkah yang harus diambil oleh bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan saling memahami satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan menciptakan situasi yang damai, harmonis, serta penuh persahabatan dan kekeluargaan.

Hippo Lex Institute Japan mendorong PPWI agar menginisiasi dan mengambil bagian dari program sosialisasi serta penerapan penggunaan multilingual languages di masyarakat Indonesia dan dunia. "It is an advantage for Indonesia having hundreds local languages as a multicultural country. So, you have to teach every single Indonesian to know and use many languages in their daily life. PPWI can initiate and take a part on this multilingual languages program. Hippo Lex Institute Japan will support you anytime," imbuh Suzuki.

Merespon hal tersebut, Dr. Ali Syarief, salah satu personil Pengurus Nasional PPWI, mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan program pengembangan kemampuan menguasai berbagai bahasa bagi warga masyarakat Indonesia, baik bahasa-bahasa daerah maupun bahasa lainnya di dunia. "Kita akan siapkan program di PPWI terkait peningkatan kemampuan multilingual languages bagi generasi muda kita di Indonesia. Selama ini kita lalai terhadap kekayaan bangsa kita yang memiliki lebih dari 600 bahasa daerah ini," ujar pimpinan Cross Cultural Institute itu.

Di akhir konferensi pers yang lebih bersifat temu audiensi PPWI dengan President of Hippo Lex Institute Japan tersebut, Ketum PPWI menyematkan selendang tradisional dan kopiah khas Lampung kepada Dr. Kenshi Suzuki. Selain itu Wilson Lalengke juga memberikan Plakat PPWI dan Certificate of Appreciation kepada Mr. Suzuki. (A/Red)


Share:

IMO-Indonesia Siap Ajukan Verifikasi Ke Dewan Pers


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 
Membangun organisasi badan usaha media merupakan tantangan besar yang memerlukan keseriusan dan kekompakan. Organisasi tersebut harus mematuhi regulasi yang berlaku, bertahan di tengah persaingan sengit, dan menjadi manfaat bagi pelaku usaha di bidang media serta masyarakat. Salah satu organisasi yang telah menjalani perjalanan panjang dan penuh lika-liku adalah Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, berbicara tentang perjuangan organisasinya dalam merintis jalur sebagai badan usaha pers. "Enam tahun perjalanan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia dalam merintis organisasi badan usaha memang tidak mudah. Namun, dengan semangat dan kekompakan, IMO-Indonesia berhasil berkembang menjadi salah satu organisasi badan usaha pers terkemuka di Indonesia," kata Yakub di Jakarta, Jumat (10/11/23).

Yakub mengapresiasi semangat serta kerja keras rekan-rekan pengurus dalam membangun IMO-Indonesia. "Berkat semangat dan kekompakan rekan-rekan, IMO-Indonesia mampu bertahan dan tumbuh menjadi organisasi besar yang diakui," ujarnya.

Menurut Yakub, keanggotaan IMO-Indonesia terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan industri pers di Indonesia. Saat ini, ratusan anggota IMO-Indonesia tersebar di berbagai daerah, sebuah pencapaian yang membanggakan.

Salah satu langkah penting yang diambil IMO-Indonesia adalah memperoleh verifikasi dari Dewan Pers. Dengan ini, IMO-Indonesia dapat menjadi konstituen yang sah dalam dunia pers. Meskipun proses ini tidak mudah, IMO-Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Yakub menekankan pentingnya keberanian dalam memulai perjalanan ini. Menurutnya, meski membutuhkan waktu, langkah-langkah ini adalah investasi bagi masa depan pers online. IMO-Indonesia berharap dapat duduk sebagai salah satu anggota Dewan Pers ke depan, sebuah langkah besar menuju pengakuan yang lebih luas di dunia media online.

Dengan semangat juang yang menggebu-gebu, IMO-Indonesia memandang masa depan dengan optimisme. Perjalanan panjang ini adalah bukti nyata bahwa keseriusan, kekompakan, dan tekad yang kuat adalah kunci menuju kesuksesan dalam membangun organisasi badan usaha pers yang tangguh dan berpengaruh. IMO-Indonesia siap melangkah ke depan, membawa harapan dan inspirasi bagi seluruh industri pers di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Sambut HUT Ke-6, IMO Gelar Seminar "Elektabilitas dalam Pusaran Media"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia bersiap merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 pada Sabtu, 11 November 2023, di Sparks Life Hotel, Jakarta. Acara ini tidak hanya dirayakan sebagai momen ulang tahun organisasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengadakan Seminar Nasional yang mengundang empat narasumber terkemuka.

Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F. Ismail, mengungkapkan bahwa keempat narasumber tersebut adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidangnya. Mereka adalah Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers), dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Acara HUT IMO-Indonesia tahun ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penggabungan acara Seminar Nasional dengan perayaan HUT IMO," ujar Yakub di Jakarta, Sabtu (4/11/23). 

Menurut Yakub, langkah ini diambil agar acara seremonial tersebut memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seminar Nasional ini diharapkan dapat memicu dialog intelektual dalam menghadapi berbagai isu terkini, terutama menjelang Pemilu 2024.

Tema acara, "Elektabilitas dalam Pusaran Media," dipilih dengan cermat. Menurut Yakub, tema ini dirasa sangat relevan mengingat dinamika pers saat ini yang semakin kompleks. Keempat pembicara yang diundang di acara Seminar Nasional IMO ini merupakan para ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas secara mendalam tema besar yang tengah hangat diperbincangkan menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT IMO-Indonesia, Helex Wirawan, mengonfirmasi bahwa persiapan acara sudah mencapai 95 persen. Menurutnya, semua aspek kegiatan hampir sepenuhnya disiapkan dengan baik, tinggal beberapa kebutuhan teknis yang perlu diselesaikan.

Dalam hal undangan, Helex menjelaskan bahwa mayoritas peserta yang diundang adalah anggota dan pengurus IMO, baik dari pusat maupun daerah, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Selain itu, beberapa tamu undangan khusus juga diundang untuk menghadiri acara ini. Totalnya, acara ini diharapkan dihadiri oleh ribuan peserta.

Para peserta yang berencana hadir diacara tersebut diharapkan melakukan registrasi melalui link: https://forms.gle/dfDGVMbpvSma5P9n7 agar mereka dapat menerima E-Sertifikat melalui email.

Momen HUT ke-6 ini menjadi bukti nyata keberhasilan organisasi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat, memberi inspirasi, dan memperkuat jejaring komunikasi antar insan media di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Makin Diminati, Sertifikasi Wartawan Berlisensi BNSP dari LSP Pers Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia terus berlanjut dan makin diminati. LSP Pers Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi wartawan di Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) makin tak terbendung. 

Berbagai pihak yang menuding SKW di LSP Ilegal kini sedang diproses hukum karena menjadi terlapor. Salah satunya oknum Anggota Dewan Pers berinisial AD tak lagi akan diperiksa sebagai terlapor. Laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan pihak LSP Pers Indonesia sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan terhadap AD.

Keberadaan LSP Pers Indonesia melakukan SKW di berbagai daerah di Indonesia hingga kini tetap berlanjut meski diterpa isu negatif.

Wartawan yang dinyatakan kompeten dan sudah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia justru secara resmi langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. Kondisi dan situasi yang membanggakan bagi para wartawan pemegang sertifikat berlogo Garuda Pancasila ini tentunya memberi jaminan bahwa negara melegitimasi kompetensi wartawan Indonesia melalui mekanisme yang tepat dan LSP yang kredibel bukan abal-abal dan ilegal. 

Menyadari potensi tersebut, LSP Pers Indonesia hari ini resmi mengangkat Diah Warih Anjari sebagai Anggota Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. “Beliau kami percayakan menjabat salah satu anggota Dewan Pengarah berdasarkan penilaian kapasitas dan performance beliau yang sangat mumpuni di bidang pers dan kontrol sosial. Track record dan networkingnya sangat tidak diragukan,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi di kantor LSP Pers Indonesia Jakarta, Senin (30/10/2023) usai penyerahan SK Pengangkatan Diah sebagai Dewan Pengarah. 

Pada kesempatan ini juga, Diah Warih Anjari mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan LSP Pers Indonesia. “Saya merasa terhormat dipercayakan ikut bersama-sama kawan-kawan membangun kualitas pers Indonesia melalui program sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di LSP Pers Indonesia. Saya yakin pers di Indonesia akan semakin berkualitas jika kompetensi wartawan di Indonesia semuanya diukur dengan sistem yang tepat dan diakui pemerintah, serta menggunakan sistem yang berlaku di dunia internasional,” tutur Diwa sapaan akrabnya, seorang aktifis perempuan yang juga sukses mendirikan media online.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyambut baik bergabungnya Diwa dalam upaya membangun sistem sertifikasi kompetensi wartawan yang dijamin negara dan diakui dunia internasional. “Saya pribadi meyakini kapasitas dan track record Mbak Diwa akan mampu menciptakan propaganda positif di masyarakat pers Indonesia bahwa SKW di LSP Pers Indonesia merupakan pilihan yang brilian dan bijaksana bagi wartawan. Sebab wartawan kompeten haruslah diasesmen melalui lembaga yang kredibel dan dilisensi pemerintah bukan oleh penguji yang abal-abal,” papar Hoky sapaan akrabnya. 

LSP Pers Indonesia juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Cybers Academy untuk peningkatan kualitas wartawan. Karena LSP Pers Indonesia tidak boleh melaksanakan pelatihan pers, dan hanya bisa mensertifikasi wartawan, maka Cybers Academi adalah lembaga yang dipilih untuk membuat pelatihan pers melalui sistem digital. “Platformnya sudah ada di website resmi cybers Academy. Wartawan yang ingin mendapatkan bahan pelatihan reporter dan kameramen dapat mengakses melalui www.cybersacademy.id .” ujar Victor, Direktur Cybers Academy.


Share:

Jelang Pemilu 2024, FWJ Indonesia Bergerak Lawan Hoax


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyatakan komitmennya untuk melawan penyebaran berita hoax. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi berkualitas dan mendidik masyarakat.

"Dalam konteks Pemilu 2024, FWJ Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman di setiap wilayah menjelang dan selama proses Pemilu pada Februari 2024 mendatang," ujar Opan saat membuka rapat Koordinasi Nasional Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, di Wisma Arga Muncar Puncak Bogor, Kamis (26/10/2023).

Opan menekankan pentingnya mengatasi informasi yang dapat memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. "Kita sering melihat informasi yang menghasut dan memancing perbedaan, terutama melalui berita hoax. FWJ Indonesia melalui program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024 hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dan membangun kesatuan di antara kita sebagai bangsa Indonesia," tambahnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini, yang dipimpin oleh FWJ Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, termasuk Bendahara Umum Tri Wulansari, Ferry Sang sebagai Kabid Humas, dan Alek sebagai Kabid OKK.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan berbagai korwil di Jakarta dan sekitarnya. Meski beberapa rekan dari daerah lain tidak dapat hadir fisik, mereka tetap berpartisipasi melalui konferensi video, menunjukkan semangat yang sama untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024," ungkap Opan.

Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia. Opan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan demokrasi dengan menghindari terpancingnya provokasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat.

Dengan program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, FWJ Indonesia berharap dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif menjelang dan selama proses Pemilu, sehingga keputusan masyarakat dapat diambil dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Dengan semangat persatuan, FWJ Indonesia bersama seluruh wartawan Indonesia siap menjalankan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Hoax, PT CBS Cahaya Bintang Semesta Jual Kosmetik Palsu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pada Kamis (19/10/2023), sebuah insiden kontroversial terjadi di kantor PT CBS Cahaya Bintang Semesta yang berbasis di Jakarta. Ada 3 orang yang tidak dikenal (oknum) datang ke kantor perusahaan tersebut tanpa izin dan mulai mengambil foto-foto di dalam ruangan, sehingga mengundang pertanyaan dari karyawan dan manajemen perusahaan.

Kejadian ini kemudian berkembang menjadi headline media online pada hari Sabtu (20/10/2023), sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat. Berita tersebut menuduh PT CBS Cahaya Bintang Semesta menjual kosmetik palsu adalah tidak benar sama sekali.

Namun, PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa dituduh tanpa bukti dan segera mengunjungi kantor media yang menerbitkan berita tersebut. Di sana, mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka dan meminta klarifikasi langsung dari pihak media.

"Sudah agak membingungkan. Kami meminta klarifikasi langsung dari mereka. Kami bahkan menawarkan untuk membantu mereka memahami cara membedakan kosmetik asli dan palsu. Bahkan, Kami juga mengajarkan mereka cara memeriksa nomor BPOM secara online. Kami berusaha membuka pintu kerjasama dan transparansi," kata Edy S, perwakilan dari PT Cahaya Bintang Semesta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Namun, pertemuan itu tidak berjalan lancar. Pihak media tetap bersikeras dengan tuduhannya dan mengatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian kerjasama esok hari. PT CBS Cahaya Bintang Semesta merasa bahwa tuduhan ini telah merusak nama baik perusahaan mereka, yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dengan legalitas lengkap.

"Kami memastikan bahwa perusahaan kami legal dan telah berjalan selama bertahun-tahun. Ini merusak kredibilitas dan reputasi kami. Kami meminta agar nama baik kami dipulihkan dari berita yang tidak benar ini," tambah Edy.

Untuk diketahui, PT CBS Cahaya Bintang Semesta juga telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dari media tersebut. Mereka menginginkan penjelasan yang akurat dan adil terkait berita yang telah diterbitkan. PT CBS Cahaya Bintang Semesta bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam penjualan kosmetik palsu dan bersedia membuka diri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perkembangan berita ini telah menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan transparansi dalam pemberitaan media. Publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak media dan harapan agar kebenaran segera terungkap dalam kasus ini.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Kementerian ATR/BPN Dukung Penyelamatan Aset Tanah PWI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan audiensi penting dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Rapat Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (23/10/2023). Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah soal sertifikasi aset yang dimiliki oleh PWI.

Dalam pertemuan yang konstruktif ini, Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu PWI dalam proses sertifikasi tanah, sebagai langkah penting untuk penyelamatan aset jangka panjang. "Kami tengah giat melaksanakan program sertifikasi tanah masyarakat, dan kami akan memasukkan aset PWI dalam upaya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI, Hendry Chairudin Bangun, menyampaikan bahwa PWI memiliki 39 cabang di seluruh Indonesia, masing-masing dengan aset, termasuk tanah. "Kami memiliki aset di setiap cabang, beberapa di antaranya sudah bersertifikat, tetapi beberapa lainnya belum, bahkan ada yang hilang. Dukungan dan bantuan dari Kementerian ATR/BPN sangat kami perlukan," jelas Hendry.

Dalam wawancara, Hendry juga mengungkapkan rencana PWI untuk mengajukan kerja sama formal dengan Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi aset PWI di seluruh Indonesia, memastikan keberlanjutan dan keamanan hukum atas tanah-tanah yang dimiliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendukung langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dan PWI untuk mengamankan aset-aset tanah dan memastikan keberlanjutan institusi wartawan di Indonesia.

Pertemuan ini menandai langkah awal dari kemitraan yang erat antara pemerintah dan media massa dalam mendukung keberlangsungan PWI dan memberdayakan masyarakat melalui kepastian hukum atas aset-aset mereka.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 




Share:

10 Anggota PPWI Segera Berangkat Studi Kepariwisataan ke Jepang: Menguak Kiat Sukses Pariwisata Nagano


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan segera mengirim sepuluh anggota terpilihnya untuk melakukan studi kepariwisataan di Prefektur Nagano, Jepang. Keberangkatan ini merupakan bagian dari program benchmarking yang diinisiasi oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Dalam pernyataannya, Wilson Lalengke mengungkapkan bahwa para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jakarta, telah menyelesaikan persiapan perjalanan mereka, termasuk dokumen perjalanan, paspor, visa, serta tiket pesawat pulang-pergi Jakarta - Tokyo.

Koordinator Divisi Sosbud, Pemuda & Olahraga PPWI, Dr. Ali Syarief, menjelaskan, salah satu fokus utama kunjungan ini adalah mengunjungi Pemerintah Kota Nagano dan Kota Iiyama. Dalam pertemuan dengan kedua pemerintah kota tersebut, para peserta akan mendengarkan pemaparan terkait kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan yang telah berhasil diimplementasikan di bawah Pemerintahan Provinsi Nagano. Nagano dikenal sebagai daerah yang kaya akan objek pariwisata, baik keindahan alam maupun kebudayaan lokal. Selain itu, hasil beras dari Nagano juga terkenal enak di Jepang.

Ali Syarief juga menjelaskan bahwa para peserta akan tinggal di Minsuku, penginapan khas Jepang yang terletak di daerah Iiyama Shi. Penginapan ini tidak hanya menyediakan fasilitas menginap, tetapi juga menawarkan berbagai aktivitas seperti land-tracking, sky-tracking, dan kegiatan di alam terbuka lainnya. Untuk lebih memahami budaya Jepang yang terkait dengan kepariwisataan, peserta akan tinggal bersama keluarga Jepang di Kota Nagano, Tokyo, dan sekitarnya.

Program kunjungan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk dikembangkan menjadi model Pelatihan Jurnalisme Internasional di masa mendatang, melibatkan tidak hanya PPWI, tetapi juga elemen masyarakat dan Pemerintah. CEO Cross Culture Institute, Ali Syarief, yang memiliki pengalaman tinggal di Jepang, berharap bahwa peserta yang mendapat kesempatan pertama ini dapat membawa pulang pengalaman berharga di bidang kepariwisataan. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing.

Kunjungan ini menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi PPWI dan para anggotanya, memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan pariwisata yang sukses di Nagano, Jepang. PPWI berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggotanya di bidang jurnalistik pariwisata. Sementara itu, masyarakat Indonesia dapat menantikan kontribusi positif dari para peserta studi ini dalam mengembangkan potensi pariwisata di tanah air. Dengan langkah-langkah proaktif seperti ini, PPWI memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Terus pantau berita selanjutnya untuk pembaruan terkait perjalanan studi kepariwisataan yang penuh inspirasi ini.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

SKW Berlogo Garuda Jamin Kemerdekaan Pers


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Baru-baru ini insan pers kembali dikejutkan dengan pernyataan kontroversial seorang Ketua Dewan Pers yang menuding pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers. Pernyataan itu kemudian diviralkan oleh jaringan media gerombolan konstituennya. 

Tak heran telepon selular pihak yang dituding pun banjir telepon dan pesan singkat dari berbagai pihak yang tersulut emosi, dan ada pula yang hanya sekedar basa-basi untuk menyulut reaksi. Beragam tanggapan minor dari kelompok mayoritas terus bermunculan di berbagai diskusi grup aplikasi selular. 

Penulis memberi istilah “Kelompok Mayoritas” karena sejatinya insan pers mayoritas inilah yang menguasai ruang lingkup pers dari pusat hingga ke pedesaan. Sementara Kelompok Minoritas yang kini menguasai Dewan Pers justeru sebagian besar berada di lingkaran wartawan elit nan ekslusif berstatus Gerombolan Konstituen.

Ketua Dewan Pers yang tidak pernah mengalami panasnya terik matahari di kancah peliputan, dan tingginya tekanan dan ancaman keselamatan jiwa hanya demi sebuah berita, tiba-tiba dengan begitu percaya diri dan yakin mengkalim pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers. 

Beginilah jadinya jika Insan Pres diatur-atur oleh orang yang tidak mengerti dunia pers dan tidak pernah berprofesi sebagai jurnalis. Penulis sekedar berhayal bagaimana jadinya jika Ikatan Dokter Indonesia dipimpin oleh tukang insinyur, jadi gak nyambung. 

Pergerakan perjuangan kemerdekaan pers yang dikerjakan oleh para tokoh pers yang lahir dari Kelompok Mayoritas, yang salah satunya menghadirkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan berkualitas dan berlisensi resmi dari Lembaga negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi malah dianggap merusak kemerdekaan pers. 

Pada kondisi ini, negara memberi kewenangan kepada BNSP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk membuat dan mengatur system sertifikasi kompetensi profesi, termasuk profesi wartawan atau jurnalis. BNSP telah memberi ruang yang seluas-luasnya bagi insan pers untuk mengikuti system yang diatur untuk pelaksanaan program sertifikasi kompetensi wartawan secara berkualitas dan diakui negara. 

Bahkan Dewan Pers yang dipimpin Muhammad Nuh secara terbuka pernah mendatangi BNSP untuk melakukan proses harmonisasi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi wartawan. Bahkan suatu waktu di kantor Kementrian Ketenagakerjaaan RI, diduga ada upaya untuk menjegal lisensi LSP Pers Indonesia dari BNSP. Dewan Pers dan gerombolannya, sempat mendatangi Menteri Tenaga Kerja untuk membatalkan SK Lisensi BNSP kepada LSP Pers Indonesia namun gagal total. 

Mencermati situasi ini, penulis menilai, hambatan utama Dewan Pers mengikuti proses harmonisasi di BNSP adalah Standar Kompetensi Wartawan yang dimiliki Dewan Pers dan gerombolan konstituennya belum diakui oleh Kementrian Ketengakerjaan RI karena dianggap belum sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia atau KKNI. 

Umumnya, setiap profesi di Indonesia wajib menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai bidang masing-masing. Dan profesi di bidang pers ternyata belum ada SKKNI. 

Sehingga belum lama ini Dewan Pers membentuk tim perumus penyusunan SKKNI di bidang pers yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan harmonisasi di BNSP agar mendapat lisensi melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan resmi dari negara. 

Penulis memahami, mungkin Dewan Pers dan gerombolan konstituennya lagi ‘frustrasi’ karena menyusun SKKNI bidang Pers ternyata membutuhkan waktu yang lumayan Panjang. Hal itu berdampak proses harmonisasi untuk mendapatkan lisensi dari BNSP pun makin lama. 

Di satu sisi, LSP Pers Indonesia justeru lebih dulu berhasil memperoleh lisensi karena memiliki Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan dari Serikat Pers Republik Indonesia yang sudah diregistrasi di Dirjen Bina Latas Kementrian Ketenagakerjaan RI. 

Selama hampir dua tahun, LSP Pers Indonesia telah mengikuti proses yang sangat panjang dan sistematis di BNSP dan akhirnya diberi lisensi oleh negara melalui BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. Namun anehnya, negara yang memberi izin dan kewenangan, serta jaminan melalui sertifikat berlogo Burung Garuda Pancasila malah dituding merusak kemerdekaan pers. 

Timbul pertanyaan, apakah perlu penulis meminjam kalimat pengamat politik Roky Gerung ‘bajingan tolol’ atau ‘dungu’ yang pantas disematkan kepada sang Ketua Dewan Pers atas pernyataannya bahwa pelaksanaan uji kompetensi di luar Dewan Pers merusak kemerdekaan pers? Silahkan publik yang menilai.   

Lagi-lagi penulis terpaksa harus kembali memberi kuliah gratis bagi para petinggi Dewan Pers dan para gerombolan konstituennya. Bahwa belum lama ini sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Pasal 15 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan yang diajukan pemohon (salah satunya penulis). Namun di dalam isi Putusan MK, Majelis Hakim MK memutus berdasarkan pertimbangan keterangan dari pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK menyatakan, beberapa ketentuan dalam UU 40/1999 yang mengatur jaminan kebebasan pers yaitu : poin ke sembilan, “Pengaturan mandiri (self regulation) dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen.” 

Pada bagian penting pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK mengutip keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa ketentuan UU Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator). 

Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan 
di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap 
menjaga independensi dan kemerdekaan pers maka peraturan di bidang pers 
disusun sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan 
Pers itu sendiri. 

Jadi dengan pertimbangan ini, penulis menggap sah SPRI menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang diregistrasi Kemenaker RI untuk kepentingan lisensi LSP Pers Indonesia dan sertifikasi kompetensi wartawan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim MK, juga disebutkan : “Memperhatikan definisi kata ‘Memfasilitasi’ tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk (regulator) karena berdasarkan ketentuan a quo UU Pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.”

Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata ‘Memfasilitasi’ dalam ketentuan a quo terdapat frasa “organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.” sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers namun justru ewan pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.

Selanjutnya pada halaman 221 ada tertuliskan: “Pasal a quo sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, sehingga sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers.”

Selain itu ada keterangan DPR RI yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan. Berdasarkan putusannya, Mahkamah Konsitusi telah menegaskan, Dewan Pers yang ada saat ini merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers 40/1999). 

Dengan demikian, penulis melihat ada benang merah yang selama ini terputus oleh karena ada keputusan Dewan Pers yang secara sepihak menentukan sendiri isi peraturan pers tentang Konstituen Dewan Pers, maka berdasarkan putusan MK, peraturan itu menjadi tidak berkekuatan hukum.

Karena menurut pertimbangan MK, maksud dari “memfasilitasi” adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Dengan demikian, majelis MK mengakui keberadaan organisasi-organisasi pers yang tercatat ikut memilih Dewan Pers pada tahun 2000 yakni terdapat 40 organisasi pers. 

Penulis juga berpendapat, Dewan Pers selama ini memanfaatkan dokumen Penguatan Dewan Pers yang ditentukan oleh puluhan organisasi pers pada tahun 2006. Di dalam dokumen konsensus bersama itu, tidak ada satupun pasal dan klausul yang memberi kewenangan Dewan Pers untuk mengatur tentang Organisasi Konstituen Dewan Pers berdasarkan penguatan Dewan Pers, Standar Organisasi wartawan, dan standar Organisasi Perusahaan Pers. 

Dewan Pers harus menghormati pertimbangan hukum dan putusan MK terkait perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Jadi seharusnya Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers yang hanya ditentukan sendiri oleh 9 Anggota DP dan bukan oleh 40 organisasi pers yang diakui MK, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Dewan Pers saat ini telah menjadi status quo. SK Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pers menjadi tidak memiliki dasar hukum karena Peraturan DP tentang Statuta bertentangan dengan putusan MK karena ternyata Anggota Dewan Pers yang diajukan ke presiden tidak dipilih oleh 40 organisasi pers yang dimaksud MK. Putusan MK harus dibaca secara keseluruhan isi pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam pokok perkara. 

Seluruh Organisasi Pers (40 Organisasi Pers menurut putusan MK) yang kini sudah berbadan hukum, termasuk Serikat Pers Republik Indonesia, merupakan pihak yang berhak menyusun peraturan pers. Dewan Pers yang hanya sebagai fasilitator tidak bisa mengatur organisasi pers karena fungsinya bukan regulator. 

SPRI sudah membuat laporan organisasi kepada Dewan Pers, termasuk melaporkan telah mendirikan LSP Pers Indonesia. Persoalan SPRI dan LSP Pers Indonesia akan difasilitasi atau tidak, itu urusan Dewan Pers. Karena faktanya, tanpa difasilitasi untuk menjamin kemerdekaan pers pun SPRI dan LSP Pers Indonesia tetap jalan. Begitupun dengan puluhan organisasi pers di Indonesia. Jadi sejatinya tidak ada lagi istilah komunitas di dalam maupun di luar Dewan Pers. 

Semua mengacu pada UU Pers bahwa Organisasi Pers Berbadan Hukum bukan Organisasi Pers konstituen Dewan Pers. Kecuali UU Pers direvisi dan ditambah kalimat Organisasi Pers yang merupakan konstituen Dewan Pers.  

Seharusnya, di era digital informasi yang makin sulit dibendung ini, membutuhkan kesadaran bersama untuk saling menguatkan bukan saling menunjukan power kekuasaan. Dewan Pers sejatinya menjadi Lembaga yang mengayomi insan pers untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Bukan menjadi Lembaga eksklusif dan pejabatnya eksekutif. 


Apa itu kemerdekaan pers ? 

Pers yang merdeka adalah pers yang dijalankan oleh insan pers yang sejahtera dan independent. Bagaimana bisa independent jika wartawan di Indonesia digaji sebegitu rendahnya. Bahkan nyaris 90 persen media online di seluruh Indonesia tidak menggaji wartawannya. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan. 

Penulis dan beberapa tokoh pers idealis terus berupaya agar pers Indonesia merdeka dari pengaruh dan kekuasaan oligarki media. Belanja iklan nasional yang dimonopili oleh oligarki media selama bertahun-tahun hanya dibiarkan saja oleh Dewan Pers dan gerombolan konstituennya.   

Sadar akan hal itu, penulis akan membuat satu tantangan kepada para pejuang kemerdekaan pers dari Kelompok Mayoritas pers. Sekali lagi tantangan ini bukan atau tidak ditujukan kepada Kelompok Minirotas atau Dewan Pers dan gerombolan konstituennya. 

Kepada tokoh pers Kelompok Mayoritas, penulis menyerukan : “Ayo hentikan perjuangan kemerdekaan pers dan jangan usik kenyamanan Dewan Pers !” Namun sebelum itu diwujudkan, silahkan lakukan beberapa pertimbangan berikut : 

Pertama, lakukan itu ketika level kebebasan pers Indonesia sudah berada di atas standar. Kedua, ketika seluruh wartawan media mainstream di Indonesia telah menerima gaji minimal 15 juta perbulan dan media non mainstream mendapat gaji minimal UMR.

Ketiga, wartawan media penyiaran swasta mendapat bagian laba dari perusahaan Lembaga penyiaran swasta sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, dan pimpinan Lembaga penyiaran swasta yang tidak membagi laba bagi wartawannya mendapat sanksi pidana melalui proses hukum sesuai pasal pidana dalam UU Peyiaran. 

Keempat, puluhan ribu media lokal yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Indonesia Raya mendapat kesempatan menikmati atau mendapat bagian dari belanja iklan nasional yang berjumlah ratusan triliun rupiah per tahun, dan tidak ada lagi monopoli belanja iklan nasional oleh para konglomerat/ oligarki media. 

Kesimpulan akhir dari tulisan ini sesungguhnya untuk menjawab tudingan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang diakui negara dengan sertifikatnya berlogo burung Garuda Pancasila bukanlah merusak kemerdekaan pers. Justeru BNSP melalui LSP Pers Indonesia memberi jaminan mutu sertifikat kompetensi yang diakui negara memiliki standar yang berskala nasional dan diakui dunia internasional. 

Menteri Kominfo Budi Arie sendiri mendukung pelaksanaan SKW di LSP Pers Indonesia karena berlisensi BNSP. Hal itu mengemuka ketika rapat dengar pendapat Komite I DPD RI dengan Menkominfo baru-baru ini. Artinya Menkominfo menyadari bahwa legalitas SKW melalui LSP Pers Indonesia telah diakui karena itu produk negara. Namun Menkominfo berharap UKW yang sudah dijalankan selama ini tetap diberi ruang.  

Jadi, bagaimana mungkin produk UKW abal-abal yang tidak berlaku di dunia internasional sementara SKW yang diakui negara dan berlaku di dunia internasional menjadi pihak yang dianggap merusak kemerdekaan pers ? Penulis lagu lawas Ebit G. Ade mengatakan : “Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.” 

Penulis : 
Heintje Mandagi
Ketua LSP Pers Indonesia dan
Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia




Share:

FWJ Indonesia Apresiasi 5 Perwira dan 1 Briptu Polres Metro Bekasi Kota


Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 
Polres Metro Bekasi Kota menerima 6 piagam apresiasi dari Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia di Hall Polres Metro Bekasi Kota, Senin (02/10/2023). Acara tersebut menandai kolaborasi yang baik antara wartawan dan Polri dalam menjaga integritas profesi jurnalistik.

Penyerahan piagam apresiasi ini diterima oleh Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, yang didampingi oleh Kasat Reskrim, Kanit Krimsus, dan penyidik. Erna mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada FWJ Indonesia atas penghargaan ini. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih dari Kapolres dan Waka Polres yang berhalangan hadir karena panggilan ke Polda Metro Jaya.

Piagam apresiasi tersebut tidak hanya diberikan kepada perwakilan tinggi Polres Metro Bekasi Kota, tetapi juga kepada seorang Briptu, Yusuf Aji Prabowo. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau Opan, menjelaskan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas presisi dan sinergitas Polres Metro Bekasi Kota dalam menjalankan tugasnya.

Opan menegaskan, apresiasi ini bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan terhadap peran para anggota Polri yang menjalankan Standar Operating Procedure (SOP) dengan teliti dan adil. Dia juga mengungkapkan bahwa FWJ memberikan penghargaan ini sebagai respons terhadap ketajaman Polres Metro Bekasi Kota dalam menilai laporan polisi yang menyeret 9 media online atas pemberitaan mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa FWJ Indonesia memberikan apresiasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi jurnalistik yang profesional. Romo Kosasih, Ketua FWJ Indonesia Korwil Bekasi Kota, menyoroti pentingnya memahami bahwa jurnalis adalah pilar demokrasi Indonesia. Dia juga menekankan perlunya mengedepankan fungsi jurnalistik yang profesional dalam setiap tindakan hukum yang melibatkan karya jurnalistik.

Sementara itu, Pengurus DPP FWJ Indonesia, Tri Wulansari, menyambut baik langkah Polres Metro Bekasi Kota yang menjalankan SOP dengan presisi. Wulansari menyatakan bahwa keputusan untuk menutup laporan tersebut (SP3) adalah implementasi azas praduga tak bersalah, sebuah prinsip hukum yang mendasar.

Apresiasi ini memberikan contoh yang baik bagi seluruh jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia. Dalam menangani laporan terkait pemberitaan karya jurnalistik, penting untuk mempertimbangkan dengan matang, menghormati prinsip-prinsip jurnalistik, dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Dengan kerjasama yang baik antara wartawan dan Polri, integritas profesi jurnalistik dapat terus terjaga, dan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat, adil, dan berimbang. Apresiasi ini menjadi landasan kuat bagi sinergi positif antara wartawan dan lembaga penegak hukum, menjaga semangat demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

PJS Resmi Ganti Nama dan Tunjuk Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekjen Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Organisasi jurnalis, setelah resmi berganti nama menjadi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa Khusus (Munaslubsus) pada Kamis pagi (21/09/2023). Langkah ini diambil dalam rangka penyegaran dan persiapan untuk mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers di masa mendatang. Dalam rapat pleno yang digelar pada Kamis malam (21/09/2023). DPP PJS telah menunjuk Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru menggantikan Taswin Hasbullah yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyatakan bahwa penetapan Abdul Rasyid Zaenal sebagai Sekjen baru merupakan langkah penting dalam memajukan organisasi. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Abdul Rasyid Zaenal di dalam organisasi, diharapkan PJS dapat bergerak dengan cepat menuju pencapaian tujuan organisasi.

Mahmud juga menegaskan pentingnya menjalankan proses organisasi dengan integritas dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan kredibilitas organisasi, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain pergantian pengurus, DPP PJS juga mengambil alih kepengurusan DPD PJS Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) setelah gagalnya agenda pelaksanaan Rakernas I pada bulan Agustus. Mahmud menyampaikan bahwa DPP PJS akan berkomunikasi langsung dengan Forkopimda untuk menyampaikan status kepengurusan DPD PJS Sumsel. Dia juga mengingatkan bahwa keputusan organisasi harus dihormati oleh seluruh pengurus DPC di Sumsel.

Sementara itu, Abdul Rasyid Zaenal, Sekjen DPP PJS yang baru, menyampaikan rasa terima kasih atas amanah ini dan berharap semua pengurus akan saling mendukung dalam menjalankan tugas organisasi yang merupakan hasil kerja bersama.

Dengan langkah-langkah ini, PJS berkomitmen untuk terus memperkuat eksistensinya sebagai organisasi jurnalis yang profesional, independen, dan berintegritas. Seluruh pengurus dan anggota diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ini sebagai konstituen Dewan Pers.

PJS akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia, mendukung kebebasan pers, serta memastikan bahwa jurnalisme berkualitas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan masyarakat yang lebih informasi.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

PPWI dan LSP Pers Indonesia Kerjasama Gelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia (LSP Pers Indonesia) akan menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di seluruh Indonesia. Pada tahap pertama, PPWI berencana melibatkan 1000 anggotanya sebagai peserta.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama antara PPWI dan LSP Pers Indonesia dilakukan di Ruang Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Penandatanganan MoU ini difasilitasi oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN PPWI.

Fachrul Razi, Senator asal Aceh, menjelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie, telah memberikan dukungan terhadap rencana PPWI untuk melaksanakan SKW di LSP Pers Indonesia. Namun, Menteri Budi Arie juga meminta agar tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) versi Dewan Pers yang sudah berjalan selama ini.

Usai penandatanganan MoU, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan sertifikasi terhadap wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun dari masyarakat umum lainnya. Ia menekankan bahwa asesor penguji dari LSP Pers Indonesia yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) harus siap mengingat jumlah peserta yang diperkirakan cukup banyak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSP Pers Hence Mandagi yang didampingi Ketua Dewan Pengarah Soegiharto Santoso, General Manager Meytha Kalalo, dan Manajer Administrasi LSP Pers Indonesia Tri Cahyandi, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PPWI memilih LSP Pers Indonesia mensertifikasi anggota PPWI di seluruh Indonesia. 

"Kami siap bekerja sama dengan PPWI melaksanakan SKW bagi angggota dan pengurus PPWI. Terima kasih juga kepada Fachrul Razi dan DPD RI yang sudah menyiapkan tempat terhormat bagi kami untuk teken MoU bersama PPWI," ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Selain para pengurus PPWI, acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai anggota PPWI dari berbagai daerah di Indonesia. Pihak luar, seperti Dewan Pendiri Aliansi Keluarga Pers Indonesia, turut menyaksikan penandatanganan MoU ini.

Melalui kerjasama ini, PPWI berharap dapat meningkatkan kualitas wartawan dan pewarta warga di Indonesia serta memberikan pengakuan resmi terkait kompetensi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia pers di tanah air.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini