Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Advokasi Hukum HIMAPOL KORWIL III X HIMAJIP UNAS Gelar Diskusi Santai dengan Tema "Ketok Palu IKN, Bagaimana Upaya Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?"


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta
Pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKN) tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan serta tantangan pembangunan di masa depan. Adapun motivasi utama pemindahan IKN yaitu mencapai target Visi Indonesia 2045, kebutuhan membangun IKN yang berwawasan kebangsaan, keinginan untuk menyeimbangkan pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, serta mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi nasional pasca Covid-19.

Terkait hal tersebut, Advokasi Hukum HIMAPOL KORWIL III X HIMAJIP UNAS menggelar Diskusi Santai dengan tema "Ketok Palu IKN, Bagaimana Upaya Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" di Jakarta, Selasa (17/05).

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di UNAS, atas terselenggarakan kegiatan yang menurut saya bukan sekadar santai, tetapi Sersan (Serius tetapi santai), menghasilkan wawasan tambahan di luar pembelajaran ilmu politik yang diterima di kelas," kata H. Panji Virgianto Sedyo Setiawan, S.I.Kom.. S.IP., M.IP., Anggota DPRD DKI Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Selasa (17/05). 

Sehingga diharapkan ke depan regenerasi anggota DPRD juga terjadi cikal bakal dari teman-teman UNAS yang pada hari ini hadir, bisa menambah wawasan bahwa ternyata berpolitik itu tidak alergi lagi apalagi berkenaan dengan IKN. 

"Tidak usah khawatir bahwa sejak ibukota pindah kemudian kita di kota Jakarta itu tidak ada pembangunan, tadi sudah dijabarkan oleh dua narasumber  bukan hanya saya, dua narasumber tadi mengatakan bahwa sejak ditinggalkan ibukota, pembangunan tetap terjadi di Jakarta, prosesnya pun kita dorong secara maksimal. DKI sendiri konsentrasinya adalah bagaimana pengawasan ditingkatkan karena ujung tombak masyarakat itu ada di teman-teman mahasiswa," ungkapnya. 


Selama ini mahasiswa lebih konsentrasi kepada tingkat nasional, DKI image-nya nasional, padahal DKI itu adalah bagian dari provinsi bukan nasional. "Nah ke depan apabila ini sudah tidak menjadi ibu kota. maka pembangunan maupun koreksi bisa dilakukan oleh teman-teman  mahasiswa," ucapnya.

Poin terpentingnya mengenai pindahnya Ibukota, menurut Panji, Secara pemerataan sudah pasti menjadi lebih fokus. DKI jadi lebih fokus, berapa sih jumlah tenaga kerja yang terserap di DKI? Berapa sih pengangguran?  Berapa kesenjangan ekonomi? 

Karena di DPRD sendiri, pengawasannya jadi dua. Contohnya, bagaimana pembangunan jalur air Sungai Ciliwung yang 33.6 kilometer itu bisa terealisasi, itu tidak mudah juga karena itu ada hak pemerintah pusat yang harus diselesaikan. 

"Harapannya, pembangunan IKN terjadi kesinambungan secara ekonomi, pemerataan ekonomi di daerah IKN yang terbaru dengan pembangunan di DKI sama saja. Walaupun saya pribadi berkeyakinan tidak secepat DKI," pungkasnya. 

Sementara itu, F.X. Gian Tue Mali, S.ikom., M.Si, Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia mengatakan, kalau ibu kota ini kemudian dipindahkan, Saya berharap atensi partisipasi politik masyarakat terhadap kinerja Pemda baik eksekutif, legislatif di Jakarta itu harusnya makin tinggi. "Dengan adanya kegiatan ini teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, saya yakin mereka akan menjadi generasi penerus ketika nanti ibukota pindah. Mereka yang akan merasakan, mereka akan menjadi pelaku, mereka menjadi aktor, oleh karena itu kegiatan seperti ini harusnya makin digalakkan," ucapnya. 

Secara pribadi saya mendukung pemindahan ibu kota negara, saya sebagai orang daerah yang kerja di Jakarta pemindahan ibu kota keluar Jawa itu sangat mendukung, karena terlalu banyak penduduk di Jawa serta konsentrasi ekonomi terlalu terpusat di Jawa, baik ekonomi, pemerintahan, bisnis dan industri.

"Tentu harapan kami sebenarnya kalau saya bicara sebagai politisi  sebagai orang daerah atau pengamat politik, perpindahan ibukota ke luar Jawa itu harapannya mampu menumbuhkan ekonomi dan terserapnya tenaga kerja," tutupnya. (Arianto)

Share:

Pertama di Indonesia, Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya Ditargetkan Selesai Mei 2022


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk membangun asrama bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota/kabupaten lain guna sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi. 

Pembangunan asrama yang dikenal dengan Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 yang rencananya dibangun di 6 kota/kabupaten yakni Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. 

Salah satu Asrama Mahasiswa Nusantara yang masih dalam tahap konstruksi berada di Surabaya dengan memanfaatkan  lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 9.975 m², tepat di sebelah gedung arsip Pemprov Jatim. Bangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya berupa hunian vertikal setinggi 5 lantai dengan mengadopsi konsep arsitektur tropis yang mengimplementasikan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi. 

Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya mulai dikerjakan sejak 17 September 2021 dan direncanakan selesai pada 14 Mei 2022 dengan progres pembangunan saat ini sudah mencapai 71.83%. Pelaksana pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) Tbk dan PT Parigraha Konsultan selaku Konsultan Manajemen dengan nilai kontrak Rp86,7 miliar. 

Bangunan AMN Surabaya terdiri dari 2 tower setinggi 5 lantai yang dilengkapi selasar penghubung di antara bangunan. Blok satu dihuni mahasiswa perempuan dan blok kedua asrama mahasiswa laki-laki. Secara keseluruhan AMN Surabaya dapat menampung 528 mahasiswa dengan fasilitas pendukung berupa kamar mandi dan toilet komunal, ruang ibadah bersama, klinik, kantor pengelola, ruang makan, dapur, ruang laundry, ruang sekuriti, dan lain-lain. 

“Fasilitas yang dibangun di AMN Surabaya tidak hanya menyediakan hunian tetapi dilengkapi dengan fasilitas pengembangan kompetensi mahasiswa seperti perpustakaan/ruang baca, ruang belajar, ruang seni, laboratorium bahasa, lapangan olahraga, ruang pembinaan enterpreneurship, kebun, serta ruang komunal lainnya” kata Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari.  

Total jumlah kamar sebanyak 196 termasuk 4 kamar bagi penyandang disabilitas serta 8 kamar untuk mentor. Direncanakan setelah proses konstruksi selesai, pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara nantinya diserahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setempat yang mahasiswanya menjadi penghuni AMN. (Arianto)
Share:

Ajakan Sujiwo Tejo pada Mahasiswa: Terjun ke Lapangan dan Bantu Masyarakat, Jangan Hanya Teori!


Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta
Mengutip Stephen Hawking, Sujiwo Tejo mengungkapkan bahwa 100 tahun mendatang manusia akan punah jika tidak melakukan perubahan. Prediksi ini dikarenakan semua aktivitas manusia akan mampu digantikan oleh teknologi dan robot.

Prediksi ini diungkapkan Sujiwo Tejo dalam Seminar berbasis hybrid (campuran offline-online) yang digelar BEM Institut Teknologi Yogyakarta pada Sabtu (26/03). Sujiwo Tejo kemudian menambahkan bahwa prediksi ini disampaikan kepada ribuan mahasiswa yang menyaksikan Seminar bukannya tanpa alasan. Karena menurutnya, mahasiswa bisa menggagalkan prediksi ini jika mampu melakukan proses integrasi nusantara dan bangsa melalui ilmu kebudayaan.

“Mahasiswa dan setiap generasi muda, jika menguasai ilmu kebudayaan secara serius, maka tidak akan bisa digantikan. Oleh karena itu, penting untuk mahasiswa belajar, menceburkan diri kepada kolam bernama masyarakat, dan mengaplikasikannya secara langsung untuk bantu masyarakat. Sangat sulit bagi mahasiswa jika hanya belajar melalui materi dan teori saja,” ungkap Sujiwo Tejo dalam acara yang juga dihadiri Rektor ITY Prof. Chafid Fadeli.

*Menguasai Kebudayaan secara Utuh*

Lebih lanjut, Sujiwo Tejo berpesan kepada mahasiswa untuk memahami kebudayaan lebih daari sekedar apa yang biasa mereka saksikan di buku. Misalnya, menganggap budaya itu sekedar seni, lagu, atau tari-tarian.

Budaya, menurut Sujiwo Tejo, adalah hal yang muncul dari pola pikir manusia. Budaya menganalisa apa yang ada di alam, lalu melestarikannya sambil mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. 

“Kebudayaan bukan hanya sebuah seni saja. Namun kebudayaan merupakan suatu hal yang muncul melalui pola pikir manusia. Sedangkan alam bisa terjadi karena sebuah perilaku yang reflek untuk dilakukan. Penyeimbangan alam tak bisa berjalan lancar tanpa diikuti oleh proses analisa sekitar terhadap kegunaannya,” kata Sujiwo Tejo.

Manfaat ketika menguasai budaya, menurut Sujiwo Tejo akan luar biasa. Mulai dari mengatasi kondisi kepunahan yang terjadi di lingkungan hidup, ketenangan batin, hingga pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Karena ketika pembangunan memanfaatkan budaya, maka pembangunan akan mampu menyejahterakan semua pihak. 

“Penyeimbangan lingkungan alam menjadi salah satu kunci agar kepunahan di sekitar tidak terjadi. Anggaplah ketika melakukan penyeimbangan alam seperti halnya melakukan pelestarian budaya. Karena di dalam sebuah kebudayaan selalu ada sebuah pembangunan. Sehingga penyeimbanan terhadap lingkungan terus berkembang pesat,”  imbuh Sujiwo Tejo. 

Pria yang akrab disapa “Mbah Tejo” ini juga berpesan kepada para mahasiswa untuk lebih mendalami kebudayaan mulai dari cara-cara yang sederhana. Salah satunya dengan praktik langsung dan mengikuti alur kehidupan di sekitar. 

Menurutnya, kehidupan itu harus nyemplung (menyelam, mendalami dengan sungguh-sungguh). Meskipun sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, namun belum tentu bisa dipraktekkan dengan baik. Oleh karena itu jika menganalogikan aktivitas belajar berenang, seseorang akan jauh lebih mahir bila langsung memasuki kolam tersebut. Namun akan sangat sulit bagi dirinya jika hanya belajar melalui materi saja. 

Inilah yang dimaksud oleh Mbah Tejo, bagaimana ilmu akan jauh lebih sempurna bila mahasiswa bisa mengaplikasikannya secara langsung di lingkungan masyarakat. Karena barulah ketika sudah menyelam, maka ilmu kehidupan dan hakikat kebudayaan akan diperoleh oleh para mahasiswa. Terlebih, mahasiswa sangat diharapkan oleh masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

“Belum lengkap rasanya jika hanya berkuliah tanpa harus nyemplung ke lapangan. Apalagi buat para mahasiswa lingkungan (jurusan dengan mahasiswa terbanyak di Institut Teknologi Yogyakarta). Seharusnya mahasiswa harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi biar lebih bisa memahami kehidupan dan keadaan sekitar!,” tukas Sujiwo Tejo.

Senada, Rektor ITY Prof. Chafid Fadeli juga mengungkapkan bahwa tak bisa dipungkiri ilmu yang dimiliki mahasiswa akan semakin maju bila diikuti dengan kemampuan menguasai teknologi. “Akan tetapi, teknologi saja tidak cukup. Lebih hakiki bila mahasiswa juga memiliki integritas bangsa dan juga keilmuan nusantara,” pungkas Chafid. (Arianto)

Share:

Dukung Talenta Sains Muda Indonesia Melalui Festival IMPRESS 2022


Duta Nusantara Merdeka | Cimahi 
Pandemi telah membuat banyak perubahan di berbagai sektor, tidak terkecuali di sektor teknologi. Kehadiran talenta sains muda dipandang menjadi peluang yang baik di masa ini. Mencermati kondisi tersebut, para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kota Cimahi menginisiasi kegiatan Diklat cIMahi sciencePREneur Stem feStival 2021/2022 (IMPRESS 2021/2022) bertempat di Gedung _Techno Park_, Kota Cimahi tanggal 30-31 Maret 2022.

“Kegiatan ini juga salah satu yang menunjang kebangkitan sains di Indonesia, dimana kita berusaha mengembangkan sains yang kuat, dengan target nilai PISA (_Programme for International Student Assessment_) pada skor 500 di tahun 2025. Salah satu strateginya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota untuk penguatan literasi sains di Indonesia,” ungkap Kepala P4TK IPA, Enang Ahmadi saat memberikan sambutan di hadapan peserta festival, Sabtu (02/04).

“Apresiasi kepada Disdik Kota Cimahi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA Kota Cimahi, guru serta siswa yang telah bersinergi dengan baik sehingga kegiatan hari ini dapat terselenggara,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disdik Kota Cimahi, Harjono menambahkan bahwa festival ini sejalan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di beberapa sekolah di lingkungan Disdik Kota Cimahi. “Kegiatan ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar dimana terjadi pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menampilkan hasil belajar Sainspreuneur melalui pendekatan STEM (_Science, Technology, Engineering_, and _Mathematics_) secara terintegrasi,” jelas Harjono.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Cimahi, Ngatiyana mengungkapkan kebanggaannya serta dukungannya atas pelaksanaan kegiatan. “Kolaborasi harmonis ini menjadi momentum pengembangan potensi anak dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya sains di Kota Cimahi,” urainya.

Ngatiyana turut berpesan untuk Disdik Kota Cimahi dapat terus mendukung pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Kota Cimahi melalui diklat yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. "Meski di tengah suasana pandemi Covid-19, namun tidak menjadi penghalang untuk siswa di Kota Cimahi menciptakan inovasi yang bermanfaat. Kiranya para GTK di Kota Cimahi terus dapat mendorong peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya di bidang sains dan menjadi insan yang berguna di masa depan,” tutupnya.

Penyelenggaraan festival dimaksud diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan diseminasi, sosialisasi dan realisasi pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan P4TK IPA agar menjadi aktualisasi bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar serta menjadi ruang untuk _ekspose_ bersama tingkat kota dan diharapkan menjadi selebrasi yang menyenangkan dalam belajar sains.

Rangkaian acara pembukaan festival diakhiri dengan kunjungan ke stan pameran yang berisikan hasil karya siswa peserta IMPRESS dari 10 Sekolah Dasar (SD) dan 45 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi yang dilakukan oleh Kepala P4TK IPA bersama Plt. Walikota Cimahi dan Kadisdik Kota Cimahi. Selain itu acara turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan juara IMPRESS 2022 serta demo praktikum IPA oleh Tim Modis Pisan PPPPTK IPA.

Asal tahu saja, Diklat Cimahi SciencePreneur-STEM Festival (IMPRESS), merupakan kolaborasi antara P4TK IPA dengan Disdik Cimahi serta MGMP Kota Cimahi yang mengusung beberapa program unggulan P4TK IPA yaitu Sainspreuneur, STEM, dan MODIS PISAN (Mobil Pendidikan Semua Pintar Sains), yang merupakan resonansi program STEM dan Modis Pisan. (Lak/Ant)

Share:

Tragedi Kepsek SMAN 3 Poso: Suratan Nasib dan Harga Kopi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 (SMAN 3) Poso, Sulawesi Tengah, Drs. Suhariono (57), saat ini tengah mendekam di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Poso, sejak 6 September 2021. Ia divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dan diganjar hukuman kurungan 4 tahun subsider 200 juta rupiah, yang jika tidak sanggup dibayar harus diganti dengan 6 bulan penjara [1]. Walaupun majelis hakim PN Tipikor Palu tidak menemukan bukti kuat untuk menghukum Suhariono sehingga memutus terdakwa bebas murni, namun di tingkat kasasi, majelis hakim (tidak) agung justru mengabulkan permohonan kasasi JPU dari Kejari Poso yang meminta Suhariono dipenjarakan. Mirisnya lagi, hingga tulisan ini naik tayang, minuta putusan kasasi MA belum dibuat dan diserahkan kepada Suhariono, yang oleh karena itu belum dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali [2].

Kepala SMAN 3 Poso yang malang itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi melakukan pungutan dan penggunaan uang komite sekolah. Terkait dengan dakwaan ini, perlu kita ketahui unsur tindak (delik) pidana korupsi yang tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” [3]

Dan, Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 menetapkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”

Berdasarkan kedua pasal UU PTPK tersebut, maka dapat kita urai unsur-unsur delik korupsi yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Menggunakan kewenangan, jabatan, kesempatan, dan sarana secara melawan hukum;
3. Menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam proses persidangan, keempat unsur inilah yang harus menjadi pedoman bagi setiap pihak terkait, yakni jaksa, pengacara, dan hakim, ketika membedah persoalan untuk kemudian hakim mengambil keputusan. Selama persidangan keempat unsur ini harus dibuktikan kebenaran faktualnya melalui pemeriksaan alat-alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk mendukung kebenaran dan keabsahan alat-alat bukti itu umumnya harus disertai barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana [4].

Ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim tidak dibenarkan membuat keputusan berdasarkan opini, asumsi, perkiraan, prediksi, ramalan, dan/atau rekaan-rekaan. Bahkan, hakim diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menolak alat dan barang bukti serta argumentasi yang meragukan bagi hakim yang menyidangkan perkara. Artinya, hakim wajib mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah disertai barang bukti pendukung yang benar dan faktual dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” [5].

Pada kasus vonis putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Kepsek Suhariono, dari keempat unsur delik pidana korupsi yang disangkakan kepadanya, hanya poin nomor 1 yang terpenuhi. Lainnya tidak. Unsur setiap orang terpenuhi, yakni seorang individu bernama Suhariono.

Point kedua ‘unsur menggunakan kewenangan, jabatan, kesempatan, dan sarana secara melawan hukum’ tidak terpenuhi. Sebagai kepala sekolah, Suhariono melakukan pengumpulan dana komite sekolah dan menggunakannya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Lagi, Suhariono hanya melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan secara estafet dari kepala sekolah sebelumnya. Plus, dia hanya menjalankan kebijakan dan keputusan dari Komite Sekolah SMAN 3 Poso yang adalah para orang tua wali murid.

Poin ketiga ‘unsur menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi’ juga tidak terpenuhi, kecuali jika dipelintir sekehendak hati. Kepsek itu tidak diuntungkan dan jadi kaya karena penggunaan uang komite sekolah. Dana tersebut digunakan untuk kemajuan sekolah, baik fisik bangunan maupun halaman sekolah, kegiatan ekstra kurikuler dan penambahan (les) belajar para siswa yang dibimbing guru-gurunya. Sebagian uang komite diperuntukan sebagai honor guru-guru yang membimbing siswa-siswa tersebut, dan ini atas persetujuan pengurus komite sekolah. Guru-guru juga tidak diuntungkan dan jadi kaya karena uang komite sekolah.

Korporasi (baca: sekolah) menjadi lebih bagus, lebih maju, lebih indah, lebih aman, lebih nyaman, lebih segar, lebih bergairah, dan lebih menjanjikan dari sisi lulusan SMAN 3 Poso yang berkualitas. Jika kondisi sekolah yang menjadi lebih baik itu dipelintir dan dikategorikan 'memperkaya korporasi', yaa suka-suka kalianlah. Akal waras angkat bendera putih!

Poin keempat, yakni ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ tidak terpenuhi dengan sangat telak. Tidak satu sen pun uang negara, baik dari dana APBN/APBD (entah dalam bentuk dana BOS, dana rutin sekolah, gaji guru, karyawan, dan sebagainya) yang terpakai dan/atau terkorupsi oleh Kepsek Suhariono. Seluruh dana yang dipersoalkan JPU dalam mendakwa Kepsek ini sebagai koruptor adalah dana komite sekolah.

Uang komite sekolah tidak masuk kategori uang negara. Uang itu adalah dana yang dihimpun dari orang tua/wali siswa. Diputuskan besaran dan penggunaannya oleh pengurus komite sekolah melalui rapat orang tua/wali murid atau pengurus komite sekolah. Apakah pemungutan dan penggunaan dana komite sekolah itu merugikan perekonomian nasional? Jika hal itu dianggap merugikan atau mengganggu perekonomian nasional, sekali lagi suka-suka kalianlah, akal waras angkat bendera putih. Menyerah ‘Ndan!

PN Tipikor Palu membebaskan Suhariono dari tuduhan JPU. Para Hakim Tipikor di PN Palu itu telah bekerja dengan benar dan tidak hanya sesuai aturan hukum positif dan logis, tapi juga mereka menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan keuangan yang maha besar. Salut dan hormat kepada para hakim yang mulia di PN Palu, semoga tetap istiqomah dalam membuat keputusan hukum bagi warga pendamba keadilan di manapun bertugas.

Perlu juga diketahui bahwa semua SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Poso, melakukan hal yang sama, memungut dan menggunakan dana komite sekolah dengan berpedoman kepada Pergub Sulteng No. 10 tahun 2017 itu. Mengapa hanya Suhariono seorang yang dikasuskan dan divonis penjara? Bahkan, kepsek yang menjabat sebelum Pak Suhariono juga tidak diproses dan dihukum. Ada apa ini Pak Hakim yang (tidak) Agung?

Lebih ironisnya, Suhariono divonis 4,5 tahun? Ini merupakan vonis bagi seorang guru yang na’unzubillah luar biasa mengagumkan. Sebuah vonis yang jauh lebih hebat daripada hukuman bagi para koruptor kakap penilap uang APBN/APBD miliaran yang umumnya divonis ringan, dan mendapatkan bonus korting masa hukuman [6].

Sebagai kesimpulan tulisan ini, kita berbaik sangka saja. Mungkin para hakim (tidak) agung yang memeriksa kasus ini kurang ngopi sehingga matanya rabun dan tidak bisa membaca perkara dengan benar. Jika itu yang terjadi, berarti sudah suratan nasib bagi Pak Suhariono untuk masuk prodeo. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena harga kopi terlalu mahal. Korban dugaan kriminalisasi Mahkamah Agung itu terlalu lemah untuk sekedar dapat menyediakan kopi manis bagi para pemangku kepentingan hukum di negeri antah-berantah ini [7]. (Arianto)

Penulis: _ Wilson Lalengke_

*Catatan:*

[1] Miris..!! Seorang Kepala Sekolah di Poso Mengalami Kriminalisasi; https://www.youtube.com/watch?v=_rnhiO60q5A

[2] Alumni Lemhannas: Tidak Hanya Lelet, Mahkamah Agung Terindikasi Melanggar HAM; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/alumni-lemhannas-tidak-hanya-lelet-mahkamah-agung-terindikasi-melanggar-ham/

[3] Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999

[4] Alat Bukti dan Barang Bukti; https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae

[5] Hukum Acara Pidana: Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti; https://heylawedu.id/blog/hukum-acara-pidana-perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti

[6] Vonis Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, Ini Deretan Koruptor yang Terima Korting; https://nasional.tempo.co/read/1489003/vonis-hukuman-djoko-tjandra-dipangkas-ini-deretan-koruptor-yang-terima-korting

[7] Kronologi OTT KPK ke Hakim-Panitera Pengganti PN Surabaya; https://news.detik.com/berita/d-5907664/kronologi-ott-kpk-ke-hakim-panitera-pengganti-pn-surabaya


Share:

Pemikiran Smart Kapolda Banten dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Lampung.


Duta Nusantara Merdeka | Serang - Banten
Prosesi Pengukuhan Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto berjalan dengan khidmat pada Sabtu (19/02), dihadiri tidak hanya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Yunianto dan Ketua MUI Banten KH. TB. Hamdi Ma'ani, namun juga oleh pejabat tingkat pusat yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, beberapa Anggota Komisi III dan Komisi VII DPR RI serta Komisioner Kompolnas Dr. Wahyu Rudanto. Pengukuhan gelar Guru Besar Ilmu Mediasi Kepolisian tersebut juga dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Banten Ny. Wie Rudy Heriyanto dan kedua putranya. 

Berangkat dari 3 problematika awal tentang kebutuhan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan terutama oleh Polri sebagai pelaksana tugas penyelidikan dan penyidikan, kualitas penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polri yang harus berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta adaptasi Polri terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui online dispute resolution, Kapolda Banten menggunakan beragam teori dan konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu Konsep Negara Hukum Kesejahteraan.

 Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Das Sein dan Das Sollen, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Penegakan Hukum. “Selain teori dan konsep tersebut, pengalaman berdinas selama 29 tahun yang dominan di fungsi penyidikan dengan penanganan ribuan kasus yang berbeda karakter antara satu kasus dengan kasus lainnya, menjadi modal besar bagi saya untuk menganalisa lebih tajam tentang peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan bagi Polri,” kata Rudy. 

Pelaksanaan penyelesian perkara di luar pengadilan atau restorative justice oleh Polri sesungguhnya memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi institusi kepolisian. Keadilan restoratif tentu saja lebih memenuhi rasa keadilan masyararakat, hubungan silahturahim antar pihak berpekara tetap terpelihara, tergantikannya kerugian pihak korban dalam pemberian kompensasi, juga dapat mengurangi beban pengeluaran negara untuk menangani setiap kasus yang dilaporkan. “Bagi Polri sendiri, pelaksanaan keadilan restoratif dapat mengurangi beban tunggakan perkara serta meningkatkan citra serta wibawa Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan mitra masyarakat,“ tegas Rudy. 

Keadilan restoratif menjadi fenomena yang menjadi kebutuhan saat ini, tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat namun juga oleh aparatur penegak hukum termasuk Polri. Pada tahun 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri telah menyelesaiakan 11.811 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, bahkan Kapolri juga menegaskan bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, ke depan akan semakin diprioritaskan untuk dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. “Kapolri telah menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan” kata Rudy. 


Menyikapi hal ini, Kapolda Banten telah melihat dengan jernih perkembangan operasionalisasi keadilan restoratif dengan sumbang saran pemikiran tentang pentingnya peran mediasi kepolisian sebagai alternatif dispute resolution atau ADR, yang dalam posisi awal dianggap sebagai dilema, satu sisi beresiko mendapat teguran dari atasan dan APH lainnya jika menghentikan penyidikan, atatu dapat mengecewakan masyarakat jika perkara dilanjutkan ke penuntut umum. Mediasi kepolisian sesungguhnya dapat menghadirkan keseimbangan peran polisi sebagai penyedia jasa penegakan hukum dan sebagai pengawas masyarakat, menyelesaikan masalah sosial dan hukum dengan memberdayakan kemitraan (partnership) dan problem solving.

 “Mediasi kepolisian sesungguhnya menjadi kewajiban umum kepolisian atau plichtmatigheids beginsel dalam Pasal 18 ayat 2 UU Kepolisian, yaitu azas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan umum. Secara praktis, mediasi kepolisian juga telah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga penting bagi personel untuk menjadi terampil memainkan peran mediasi,” jelas Rudy. 

Selain pemikiran smart tentang mediasi kepolisian, Kapolda Banten juga mempelopori ide tentang online dispute resolution atau ODR, sebuah konsep keadailan digital yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi menuju Police 4.0. Teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan dan ke depan ODR dapat berkembang menjadi mekanisme yang paling efisien dalam ADR, selain karena dapat mengurangi hambatan akses, juga dapat meningkatkan efektivitas para pihak termasuk APH. Secara bertahap, teknologi telah mengubah pendekatan hukum termasuk berkontribusi dalam cara penyelesaian suatu sengketa hukum. “Online Dispute Resoultion merupakan produk dari relasi antara hukum dan teknologi yang dapat mengubah cara kita berpikir tentang apa yang perlu dan apa yang bisa kita lakukan. Dalam perkembangannya ADR tidak hanya melibatkan alat dan teknik baru, tetapi juga asumsi, prinsip, dan nilai yang berbeda, dan begitu pula ODR,” kata Rudy. 

Pada bagian akhir orasi ilmiah, Rudy menyimpulkan bahwa mediasi kepolisian merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat dimana keadilan tidak lagi dilihat sebagai pembalasan, tetapi telah bergeser menjadi keadilan sebagai langkah untuk perbaikan atau pemulihan keadaan. “Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri yang berkepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan asas legalitas yang ada, namun lebih mengutamakan prinsip keadilan,” tutup Rudy. (Redaksi)
Share:

SMK Muhammadiyah 3 Yang Top Markotop di Tangerang Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan

Siapakah yang tidak tahu tentang SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan? Sekolah yang beralamat di JL. DEWI SARTIKA GG. NANGKA, Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan kode pos 15411,  sebagai salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK yang memiliki akreditasi B, berdasarkan sertifikat 039/BAN-SM-Prov/SK/2018. 

Sekolah ini selalu berupaya menjadi lembaga pendidikan terbaik bagi siswa dan tentu wali murid yang telah mempercayakan anaknya pada sekolah tersebut.

Dalam sistem belajar mengajar, SMK MUHAMMADIYAH 3 TANGERANG SELATAN pun membuka luas apabila ada masukan dari pihak luar yang berkepentingan demi peningkatan mutu pendidikan melalui beberapa media. 

Website sekolah dapat dibuka melalui url http://www.muhtiga.com. Apabila ingin mengirimkan surat elektronik (email), dapat dikirimkan ke muhtiga.tangsel@gmail.com. Apabila ingin mengirimkan fax, dapat dikirimkan ke 02174704878. Sangat luar biasa tentunya keterbukaan mereka dengan masyarakat, siswa siswi dan para wali muridnya.

Terlebih dalam pengawasan terhadap anak didik, sangat ketat tentunya. 
Apabila ada siswa yang kedapatan merokok di area sekolah, maka tidak segan-segan sang guru akan menindak tegas.

Sebagai lembaga pendidikan yang menyandang religi di dalamnya, tentu sangat menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, agar setiap siswa siswi dalam  sekolah tersebut taat pada ajaran agama dan mempunyai akhlak moralitas yang tinggi pula. 

Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai dengan pakaian muslim atau muslimah justru akan menodai sekolah atau yang lebih luas lagi yakni agama.
Maka tidak salah jika kita percayakan anak-anak kita menimba ilmu di SMK MUHAMMADIYAH 3 TANGERANG SELATAN. **
Share:

Edukasi Hukum dan Keuangan Terkait Investasi Bodong


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Investasi bodong dari waktu ke waktu selalu menjadi topik yang tak pernah mati dan selalu menimbulkan korban. Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim mengupasnya dalam channel YouTube pada Selasa (15/2/2022). 

Hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan investasi bodong adalah  pertama, melakukan proses penegakan hukum tanpa tebang pilih. 

Koperasi yang gagal bayar seperti Koperasi Indosurya, yang menjadi tersangka dua tahun dan sampai sekarang belum ditahan, ada apa? Sementara koperasi lain seperti Milenium setelah enam bulan sudah P21 dan pengurusnya sudah ditahan. Juga kasus Indosterling juga. Karena penegakan hukum tebang pilih maka kejahatan oleh 'kerah putih' tumbuh subur di Indonesia. Makanya timbul investasi bodong baru yang melibatkan kriminal oleh 'kerah putih' baru yang mereka bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum. Maka disinilah menjadi surga bagi kriminal kerah putih. Ini yang menghancurkan perekonomian Indonesia sehingga susah menjadi negara maju.

Kedua, edukasi yang sangat kurang dari pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengatakan iming-iming keuntungan akan kalahkan rasionalitas. Istilah bodong adalah investasi yang tidak punya izin, baik dari OJK, Bank Indonesia (BI), atau tidak punya perusahaan di dalam negeri.

Masyarakat harus tahu makna investasi dan spekulasi. Resiko investasi masih bisa dikontrol sedangkan spekulasi  sudah mirip judi, resiko sangat tinggi dan tidak bisa dikontrol atau istilahnya untung- untungan saja.

Untuk mengetahui investasi yang aman maka caranya antar lain, pertama adalah dilihat dari jumlah keuntungan. 

Kalau menawarkan keuntungan diatas bunga deposito maka harus diwaspadai. Misalnya deposito bank 5% terus ada yang menawarkan 8% atau 10% setahun maka hal itu sudah sangat sulit. Apalagi yang menawarkan keuntungan hingga 10% per bulan.

Dengan perkembangan teknologi, investasi bodong juga sudah masuk dalam bentuk trading, seperti trading kripto, forex dan terbaru ada trading robot (robot trading).

Investasi bodong selalu memanfaatkan greed atau kerakusan. Orang cenderung rakus untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Jangankan 10% sebulan, sepuluh persen setahun saja banyak yang gagal bayar. 

Binomo menawarkan keuntungan yang sudah tidak masuk akal, jadi sudah masuk dalam kategori spekulasi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan binomo bukan investasi tetapi judi, dirilis dari media lingkup Polri. OJK menyebutkan tidak punya izin. 

Banyak investasi yang mengendors influencer, selebgram, artis atau pejabat. Maka jika yang dipromosikan itu bodong, tindakan ikut menyebarkan atau mempromosikan juga akan terjerat pasal pidana karena ikut serta. Jadi harap punyalah social responsibility.

Kedua adalah perkembangan jaman yang tidak disertai dengan dasar hukum atau undang-undang yang sesuai dengan perkembangan jaman. Sekarang sudah ada kripto currency, forex sedangkan undang-undangnya belum ada. Kalau dibilang kripto sebagai mata uang maka siapa yang menerbitkan? Bukan negara. 

Naik turunnya mata uang sebuah negara tidak akan menjadi nol. Misalnya ada deflasi maka mata uang tetap ada nilainya karena diback up oleh negara.  Produk kripto produk spekulasi yang jika tidak bisa diback up oleh pemilik maka nilainya akan bisa menjadi nol. 

Skema piramida/ Ponzi investasi bodong semakin bertambah termasuk masuknya fintech, aset manajemen dan gadai. Negara wajib melindungi masyarakat namun peran OJK melakukan sosialisasi investasi masih kurang, termasuk pengawasan koperasi dibawah Kementerian Koperasi. (Arianto)
Share:

Kolaborasi Pemerintah Kunci Sukses Penyelenggaraan Seleksi Pertama ASN PPPK Tahun 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Dalam kesempatan berbahagia ini, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan laporan mengenai proses seleksi yang sudah dilakukan hingga sampai pada tahap pengumuman hasil hari ini, “Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan hasil seleksi Kompetensi dan Wawancara, dalam hal ini oleh Kemendikbudristek. Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman selama tiga hari dan panitia menjawab sanggahan tersebut tujuh hari setelah masa sanggah peserta.”

“Selanjutnya nilai pasca sanggah akan diolah kembali berdasarkan jawaban sanggah dari Panitia Penyelenggara Seleksi untuk disetujui oleh Ketua Panselnas dan diumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi I. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir Seleksi Kompetensi I kepada PPK Instansi Daerah untuk diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK untuk peserta PPPK yang dinyatakan lulus,” tambah Bima.

Kemudian MenPANRB Tjahjo Kumolo yang diwakili oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Alex Denni mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi kerja sama banyak pihak terkait pelaksanaan seleksi ASN PPPK. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta yang telah sabar menunggu hasil ini, juga masyarakat yang memberikan masukan secara langsung atau juga melalui DPR sebagai upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan seleksi ini.”

Pengembangan sumber daya manusia merupakan satu dari lima prioritas presiden Jokowi, terutama kualitas guru akan menentukan kualitas anak didik kita yang kemudian akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia nantinya. Selamat kepada peserta yang lulus dan bagi yang belum berhasil tetap bersemangat mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Jadikan ini inspirasi juga untuk murid bahwa guru juga tidak henti belajar,” tutup Alex

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan, “Kemendagri menyampaikan apresiasi dan terima kasih tulus kepada Panitia Seleksi Nasional. Pendidikan adalah garis lulus untuk keberhasilan pembangunan, karena kewenangan tata kelola guru ada di pemerintah daerah, maka ada kepentingan untuk mendukung kesuksesan tahapan seleksi ini sebagai upaya mengisi dan menata kebutuhan guru, yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, dan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik.”

Kemudian menanggapi keseluruhan proses hingga hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga menyampaikan apresiasinya yang mendalam, “Atas nama DPR RI, kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemendikbudristek dalam memperjuangkan mandat dari diskusi dengan Komisi X kepada tim Panselnas. Selamat kepada seluruh guru yang lulus, dan bagi yang belum silakan bersiap mengikuti tahap selanjutnya. Kami harap proses pengangkatan guru yang lulus juga bisa berjalan lancar tanpa adanya penundaan. Kami juga menyampaikan catatan perbaikan untuk evaluasi pelaksanaan selanjutnya agar semangat kita sama untuk keberpihakan kepada guru honorer atas pengabdian mereka.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang mengatakan bahwa kabar gembira atas penantian panjang para guru honorer akhirnya tiba, “Saya mengucapkan selamat kepada para guru yang lulus seleksi PPPK tahap pertama. Dengan kelulusan ini, dunia pendidikan Indonesia mendapatkan manfaat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan jumlah guru di berbagai daerah. Dengan status baru ini saya berharap mengurangi kegelisahan dan teman-teman guru semakin bersemangat mendidik anak-anak kita.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Lak/Thalia)

Share:

Mendikbudristek Dorong Guru Honorer yang Lulus ASN PPPK untuk Berbagi Inspirasi dan Dukungan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Setelah menyampaikan pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Mendikbudristek berkisah tentang Bapak Sukardi, seorang guru honorer SMP Negeri 1 Praya Timur Lombok Tengah NTB, yang juga peserta seleksi ASN PPPK. Mendikbudristek saat berkunjung dan menginap di rumah Sukardi sehari sebelumnya mengatakan sangat tersentuh dengan kisah pengabdian Pak Sukardi selama 25 tahun mengajar karena meskipun sudah mencoba banyak profesi lain, panggilan hatinya adalah kepada murid-muridnya. Nadiem juga langsung menyampaikan  ucapan selamat hari ini karena Sukardi merupakan salah satu yang lulus seleksi tahap pertama.

Kemudian, Mendikbudristek juga menyempatkan diri berdialog secara virtual dengan tiga perwakilan guru honorer peserta seleksi yang dinyatakan lulus, yaitu Bapak Amri Saputra dari SLB Negeri Kota Langsa Provinsi Aceh, Ibu Siti Ratma Suryani dari SMP Negeri 5 Lingsar Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bapak Ade Taufik Kurahman dari SMA Negeri 1 Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 

“Selamat kepada Ibu Siti, Bapak Ade dan Bapak Amri yang sudah lulus dan mendapatkan formasi pada seleksi tahap pertama ini, sudah berapa lama bapak ibu menjadi guru honorer, dan bagaimana perasaannya dinyatakan lulus?” sapa Nadiem kepada perwakilan guru. 

“Saya sudah mengajar sejak 2005, jadi 16 tahun Pak Menteri,” jelas Ibu Siti. “Alhamdulillah perasaan saya senang sekali dan bersyukur bisa lolos dengan nilai bagus. Senada dengan Ibu Siti, Pak Ade juga menjelaskan, “Saya sudah mengajar selama 14 tahun dan bersyukur sekali dengan hasil membahagiakan ini.” Kemudian dilanjutkan oleh Pak Amri, “Saya 14 tahun sudah mengajar, bersyukur sekali dengan hasil ini dan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seleksi ASN PPPK.”

Kemudian Nadiem melanjutkan pertanyaannya, “Bapak Ibu, bisa diceritakan persiapan apa saja yang dilakukan untuk mengikuti proses seleksi ini?” Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibu Siti, “Saya belajar dari buku-buku terutama untuk materi pengajaran kelas 7, 8, 9, juga mengunduh soal-soal ujian yang ada di internet Pak Menteri.” 

Sementara Pak Ade menjelaskan, “Saya berusaha menjaga kesehatan, rajin membaca buku-buku dari Kemendikbudristek untuk kelas 10-12, juga dari internet. Pengalaman mengajar 14 tahun juga banyak yang keluar di ujian terutama bagian studi kasus pengajaran ke murid.” 

Pak Amri juga tidak ketinggalan menjelaskan strateginya, “Saya berusaha menjaga optimisme dan semangat Pak Menteri. Saya juga berlatih membaca cepat karena saya yakin manajemen waktu menentukan sekali pada saat ujian sehingga bisa lebih merasa rileks.”

Menanggapi hal ini, Mendikbudristek kemudian mengatakan, “Terima kasih bapak ibu, ini adalah masukan dan tips berharga untuk para guru yang belum lulus tahap pertama. Bahwa persiapan dan strategi itu sangat penting, berusaha semaksimal mungkin agar bisa lulus dengan mencari ilmu dari berbagai sumber. Bapak Ibu, saya juga minta tolong untuk mendukung dan membantu para guru yang belum lulus dengan berbagi inspirasi dan strategi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan bapak ibu.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Thalia F)

Share:

Mendikbudristek: Kampus Merdeka untuk Pembelajaran yang Lebih Menyenangkan dan Relevan


Duta Nusantara Merdeka | Mataram
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah membuat pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi mahasiswa dan dosen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya menghadirkan simulasi dunia kerja bagi mahasiswa Kampus Merdeka. 

“Kita ingin membuat pembelajaran di perguruan tinggi merupakan simulasi dunia nyata," disampaikan Mendikbudristek mengawali dialog dengan para rektor serta perwakilan dosen dan mahasiswa di depan halaman Auditorium Universitas Mataram (Unram), Kota Mataram, Rabu (6/10). 

"Dosen harusnya tidak hanya ceramah di depan kelas, dosen bisa membuat rekaman pembelajaran kemudian ketika masuk ke kelas mahasiswa perlu diarahkan untuk lebih banyak berdiskusi, kerja kelompok, mengasah presentasi dan berdebat,” imbuh Nadiem. 

Mendikbudristek mengapresiasi perguruan tinggi negeri dan swasta yang antusias mengimplementasikan program Kampus Merdeka dengan berbagai tantangan di masa pandemi COVID-19. 

“Terima kasih kepada Bapak Ibu Rektor yang telah bekerja keras mengimplementasikan MBKM, tentu saja kemerdekaan bagi mahasiswa, itu berarti kerumitan bagi perguruan tinggi. Namun, kita perlu untuk terus mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam sistem pendidikan tinggi dan kualitas lulusannya,” tutur Nadiem. 

Dalam kesempatan ini, Selasih Oktarini, salah satu mahasiswi yang mengikuti program Kampus Mengajar mengaku mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga ketika mengajar di daerah tertinggal. Dirinya membantu guru-guru di sekolah dasar tertinggal untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa dan meningkatkan animo siswa mendaftar di sekolah tersebut. 

"Bangga sekali menjadi bagian dari program yang sangat bagus ini, Kampus Mengajar," kata Selasih dengan bersemangat. 

Sementara itu, Lalu Darmawan Bakti, Rektor Universitas Teknologi Mataram percaya bahwa potensi mahasiswa di NTB tidak kalah dibandingkan mahasiswa dari kota-kota besar di Indonesia jika diberikan kesempatan bersaing secara terbuka. Ia memuji sistem daring dalam program MBKM yang memungkinkan persaingan secara adil bagi seluruh mahasiswa. 

Menutup dialog, Mendikbudristek bertanya mengenai harapan peserta yang hadir mengenai program Kampus Merdeka. "Jadi, apakah kita perlu melanjutkan Kampus Merdeka?" kata Nadiem yang disambut dengan seruan setuju oleh para hadirin yang hadir secara tatap muka. (Arianto)

Share:

Program ‘Ayo Kursus’, Tingkatkan Kompetensi untuk Berkompetisi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan kompetensi anak usia di bawah 25 tahun melalui program ‘Ayo Kursus’. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi di tengah kompetisi persaingan global, dan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan jumlah wirausaha, dan memperbanyak lulusan siap kerja.

“Program ‘Ayo Kursus’ mendorong anak-anak kita lakukan reskilling dan upskilling, ditingkatkan kompetensinya, diberi keterampilan baru, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” terang Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) episode 9, secara daring, pada Kamis (30/9).

Ia berharap peserta program ‘Ayo Kursus’ bisa mendapatkan kompetensi baru dan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Saya berharap DUDI tidak hanya menempatkan mereka sekadar jadi pekerja, tetapi bisa dibimbing supaya bisa berwirausaha,” pesan Wartanto.

Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, program ‘Ayo Kursus’ merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menumbuhkan kembali harapan anak-anak yang putus sekolah agar melanjutkan aktivitas belajar. Program tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan Merdeka Belajar.

Sementara itu, Vice President Pupuk Kaltim, Anggoro Wijaya memberikan apresiasi terhadap program ‘Ayo Kursus’. Ia mengakui sangat terbantu dengan program ini, karena mendapatkan tenaga kerja siap pakai. “Program ‘Ayo Kursus’ ini memang dari perusahaan sendiri kebutuhannya, jadi kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan bisa mengurangi angka pengangguran,” paparnya.

Perwakilan dari Gosbal Barbershop, Gusnur Rocmad Hindri membagikan pengalamannya selama mengikuti pelatihan dan kursus. Menurutnya manfaat program ini adalah untuk meningkatkan jiwa wirausaha, lebih banyak pengetahuan yang ia dapat terutama dalam penerapan cara berbicara di depan umum yang baik. Selain itu, membangun relasi dan mengembangkan bakat, kata Gusnur, menjadi kunci dalam pengembangan usaha. “Bagi saya cara mengembangkan dan menjalin relasi sangat penting untuk ke depannya,” ujar dia.

Wayan Martini Asih, salah satu peserta didik program kursus dan pelatihan membagi kisahnya selama mengikuti kursus dan pelatihan. Dia menjelaskan, ditempatnya mengikuti kursus dan pelatihan selalu menanamkan nilai “REACT”.

“REACT inipun memiliki kepanjangan sendiri. Untuk R, religious obligation di sini seorang yang bekerja di hotel (hotelier) tidak hanya dituntut bekerja secara profesional tetapi harus memiliki jiwa religius yang tinggi. E, effective communication. Sebagai seorang hotelier tentunya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik untuk berinteraksi. A, attitude yang paling penting, diajarkan bagaimana bersikap. C, competitive skills, para peserta didik dianjurkan untuk mengembangkan bakat. Poin terakhir T, teamwork menjalin kerja sama,” jelas Wayan.

Untuk diketahui, ‘Ayo Kursus’ terdiri dari dua program, yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Keduanya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para lulusan vokasi yang ingin menambah keterampilan untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Program ini memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk mengikuti kursus pelatihan selama 100-400 jam pembelajaran dengan bantuan dari pemerintah. “Mereka dapat memilih jenis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat serta konteks daerah masing-masing,” imbuh Wartanto.

Sasaran program ‘Ayo Kursus’ merupakan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, tidak sedang berkuliah, tidak sedang bekerja, dan berusia di bawah 25 tahun. Peserta program ‘Ayo Kursus’ diutamakan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak sedang terdaftar sebagai penerima Kartu Pra-Kerja, dan tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik PKK dan PKW yang sedang berjalan. Pendaftaran peserta Ayo Kursus secara daring melalui laman https://banper.kemendikbudristek.go.id/ayo_kursus.

“Melalui Ayo Kursus diharapkan bisa mendorong dan mewujudkan gerakan Merdeka Belajar melalui keterampilan tambahan yaitu kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha,” pungkas Wartanto. (Arianto)

Share:

Kemendikbud Gelar FGD Program Kejar Mutu SD di Dumai


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) program kejar mutu SD pada Rabu (15/09) di aula kantor Dinas Pendidikan, Dumai. 

"Adapun tujuan dari kegiatan ini agar goal tercapai, maka di lakukan langkah penting melatih atau melakukan coaching kepada fasilitator lokal untuk memastikan mereka dapat melakukan kegiatan ini lebih maksimal," kata Ketua DPC HNSI Kota Dumai, ibu Nita Ariani.

Nita memastikan, fasilitator dapat memahami apa itu coaching dan mampu melakukan coaching kepada guru dan orang tua siswa guru, mampu memastikan orangtua siswa dapat mendampingi anak-anaknya belajar mandiri di rumah, serta orangtua dapat dan mampu mendampingi siswa belajar dan pada akhirnya siswa mampu memimpin diri dan pembelajarannya sendiri (belajar mandiri).

Untuk dapat memastikan kegiatan berjalan sesuai harapan, kata dia, maka diperlukan media/alat/instrumen atau yang baisa disebut dengan Tools Coaching. Tool coaching yang digunakan dalam kegiatan ini, adalah GROW Model.

Kita berharap agar fasilitator bisa menerapkan proses pendekatan psikososial di sekolah masing-masing sehingga anak-anak tidak bosan dalam belajar. "Dari hasil grafik yang dipaparkan ternyata terlihat peningkatan grafik dalam hal ( diantaranya) anak-anak sudah bisa membaca, pembagian dan perkalian," ucapnya.

Selain itu, kata Nita, Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara. Merekalah pewaris masa depan, tulang punggung dan harapan bangsa dan negara ada di pundak mereka. 

"Namun, harapan itu ternyata masih membentur tembok yang sangat besar. Ternyata masih banyak di temukan anak-anak kurang mampu harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Ir. Anton Leonard SP. MM, Ketua Harian DPP HNSI, Dr. Edi Rahmat Widodo dan Ketua DPC HNSI Kota Dumai, ibu Nita Ariani.

Hadir juga Kadis Pendidikan Kota Dumai, kota Dumai, Tim DPP HNSI Pusat, Efi Hardiansyah, Kemendikbud RI, Oki Pratama Chandra Saputra, Fasilitator Lokal, kepala sekolah SD, dan wali murid.
(Arianto)



Share:

Tingkatkan Minat Baca, Ribuan Desa Alokasikan Dana Desa untuk Perpustakaan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, terhitung sejak akhir Agustus lalu, setidaknya terdapat 2.234 desa di Indonesia mengalokasikan sebagian dana desanya untuk pengembangan perpustakaan desa tahun ini.

Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun lalu, dimana jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk perpustakaan desa tahun 2020 mencapai lebih dari 9.000 desa. 

Menurut Taufik, penurunan ini disebabkan dana desa difokuskan untuk penanganan dampak covid-19.

“(tahun ini) Fokus dana desa untuk tiga hal pokok, yakni untuk penanganan dampak covid-19, pemulihan ekonomi dan bantuan langsung tunai,” ujar Taufik Madjid saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca secara daring, Selasa (14/9/2021).

Taufik Madjid mengatakan, dukungan dana desa terhadap pengembangan perpustakaan desa adalah upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa, terutama anak-anak. 

Menurutnya, tingginya minat baca warga desa akan berdampak pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

“Ukuran keberhasilan pembangunan desa ada dua, yaitu pertama, ada peningkatan kepemilikan aset atau kehidupan masyarakat meningkat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas,” terangnya.

Di sisi lain, Taufik mengatakan, peningkatan minat baca masyarakat desa juga akan berdampak pada keberhasilan salah satu goals (tujuan) SDGs Desa yakni pendidikan desa berkualitas. 

Menurutnya, pendidikan desa yang berkualitas akan menjadi langkah awal untuk membuka jalan menuju keberhasilan goals SDGs Desa lainnya.

“Meningkatnya minat baca ini akan membuka jalan menuju goals SDGs Desa yang lain. Desa tanpa kelaparan nanti akan tertangani, diawali dari pendidikan yang baik,” ujarnya.

Taufik Madjid juga mengapresiasi kegiatan Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca yang digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi) tersebut. 

Taufik berharap, simposium ini dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan minat baca masyarakat desa.

“Saya berharap simposium ini bisa memberikan solusi untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa,” ujarnya. (Arianto)


Share:

Kemendikbudristek Salurkan Bantuan Kuota Data Internet ke 24,4 juta Penerima


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai menyalurkan bantuan kuota data internet ke 24,4 juta penerima yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

"Kami mendengarkan masukan dari banyak pihak yang menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. Alhamdulillah hari ini kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4 juta peserta didik dan pendidik. Semoga ini dapat membantu meringankan beban para pendidik dan juga orang tua," disampaikan Menteri Nadiem di Jakarta, Sabtu (11/9). 

Adapun rincian penyaluran bantuan kuota data internet lanjutan pada bulan September 2021 ini sebanyak 22,8 juta nomor ponsel peserta didik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi dan 1,6 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. 

Sebagaimana diketahui, pemberian bantuan kuota data internet lanjutan ini telah diumumkan Mendikbudristek pada 8 Agustus 2021 bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Besaran bantuan yang dialokasikan bagi peserta didik PAUD adalah 7 GB/bulan dan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara itu, bagi mahasiswa dan dosen diberikan bantuan sebesar 15 GB/bulan.

Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Mendikbudristek mengingatkan agar kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi dapat memutakhirkan data nomor ponsel peserta didik dan pendidik pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti). Serta tidak lupa mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada portal http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. 

"Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 September, 11 sampai 15 Oktober, dan 11 sampai 15 November 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima," jelas Nadiem. (Arianto)



Share:

Pastikan Keselamatan Warga Sekolah, Mendikbudristek Cek PTM Terbatas di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Setelah meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kabupaten Bogor (9/9), Menteri Pendidikan, Kebudaayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim hari ini melanjutkan peninjauannya ke sekolah-sekolah di Jakarta Timur untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman.

Turut didampingi Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, Mendikbudristek cek pelaksanaan PTM terbatas di SD Swasta Santo Fransiskus III, SMP PGRI 20, dan SMAN 71. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, di mana sekolah sudah diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas.

“Hari ini saya sangat gembira melihat kembali pembelajaran dan interaksi di sekolah. Semoga segenap warga sekolah dapat mempertahankan disiplin protokol kesehatan dan semangat dalam menjalankan PTM terbatas,” ujar Menteri Nadiem.

Mendikbudristek tak henti mengingatkan bahwa sekolah di wilayah PPKM level 1-3 sudah diperbolehkan PTM terbatas. “Apalagi yang pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap, ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa diskriminasi, karena orang tua lah yang memegang keputusan terakhir. Itu sudah diatur dalam SKB Empat Menteri,” lanjutnya.

Menurut data Kemendikbudristek, kesigapan sekolah di wilayah PPKM level 1-3 dalam melaksakan PTM terbatas masih bervariasi. Dinamika ini dapat dimaklumi karena banyak daerah yang baru menjadi level 3.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan turut memberikan pandangannya terkait PTM terbatas di kota besar seperti halnya Jakarta. ”Sejauh yang kita amati tadi, sekolah-sekolah sudah siap melaksanakan PTM terbatas. Protokol kesehatan telah diterapkan dengan bagus, sarana dan prasarana kesehatan bagus, sirkulasi udara di kelas-kelas juga bagus," terang Putra.

Karenanya, anggota dewan tersebut mendukung kebijakan Mendikbudristek mendorong pelaksanaan PTM terbatas. ”Kami dari Komisi X DPR RI mendukung kebijakan Mendikbudristek dan jajaran Kemendikbudristek untuk melaksanakan PTM terbatas, sebagai upaya untuk mencegah anak-anak kehilangan pengalaman belajar. Anak-anak kita siap, guru-guru juga siap melaksanakan PTM terbatas,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.

*Warga Sekolah Dukung Mendikbudristek Dorong PTM Terbatas*

Berbincang langsung dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, Mendikbudristek mendengarkan secara seksama Kepala sekolah SD Santo Fransiskus III Suster Hedwigis yang bercerita tentang persiapan PTM terbatas di sekolahnya. “Kami memulai PTM terbatas tanggal 30 Agustus, berkat dukungan luar biasa dari para guru sarana dan prasarana untuk PTM terbatas bisa kami siapkan. Kami mengalokasikan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini," kata Suster Hedwigis.

Ketika ditanya Mendikbudristek tentang dilema orang tua dalam memutuskan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ, orang tua murid kelas 4, Ratih mengatakan, ”Saya termasuk orang tua yang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas,  karena anak saya terlalu larut dengan gawai ketika di rumah dan tidak bisa ikut kompetisi-kompetisi selama PJJ. Saya juga tenang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas karena protokol kesehatan di sekolah ini diterapkan dengan ketat.”

Mendikbudristek kemudian mengajak warga sekolah untuk mengutamakan tiga hal. “Saya mohon agar Bapak/Ibu terus bergotong royong memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah. Tidak hanya di sekolah tapi juga di perjalanan dan di rumah,” imbaunya.

Selanjutnya, Siti Nuryati, seorang guru di SMP PGRI 20 juga berkisah tentang upaya-upaya yang dilakukan bersama untuk menyukseskan PTM terbatas di sekolahnya. ”Kami berusaha maksimal agar bisa melaksanakan PTM terbatas. Anak-anak juga antusias masuk sekolah, kami senang sekali dengan PTM terbatas ini. Kami bisa berbagi dengan anak-anak, bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi," kata guru Bahasa Inggris tersebut.

Di sekolah binaan Persatuan Guru Republik Indonesia itu, seorang murid juga diminta Menteri Nadiem untuk mengemukakan pendapatnya bisa belajar di sekolah lagi. "Saya senang sekali bisa masuk sekolah lagi, bisa bertemu teman-teman dan Bapak/Ibu guru. Lebih senang belajar di sekolah dari pada di rumah,” kata M. Ilham Ramadhan, siswa kelas 9.

Kepala Sekolah SMAN 71 Acep Mahmudin yang merupakan peserta Program Sekolah Penggerak turut memberikan dukungannya terhadap kebijakan PTM terbatas. "Kami semaksimal mungkin mempersiapkan sekolah kami agar aman melaksanakan PTM terbatas. Kami senang sekali bisa mendidik anak-anak kami secara tatap muka, karena ada hal yang tidak bisa dilaksanakan secara daring, misalnya pembentukan karakter,” kata Acep.

Pada akhir dialog, Mendikbudristek mengapresiasi para kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan murid yang selalu gigih untuk belajar, mengajar, dan disiplin protokol kesehatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang selalu berjuang bersama Kemendikbudristek mewujudkan transformasi pendidikan.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi untuk Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat diunduh pada laman: https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/ringkasan-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-pauddikdasmen-di-masa-pandemi-covid-19/. (Arianto)

Share:

Kongres Pertama, Musisi Tradisi Rekomendasikan LMK Sampai Pengintegrasian dalam Pendidikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Untuk pertama kalinya, Kongres Musik Tradisi Nusantara (KMTN) digelar dan difasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rangkaian kongres yang diselenggarakan sejak 20 Agustus 2021, pada hari ini berhasil meramu sepuluh rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Sepuluh rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, secara virtual, Rabu (1/9).

Dari sepuluh rekomendasi, salah satu butir utama adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Terkait pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk musik tradisi Nusantara, Menteri Nadiem mengemukakan bahwa pemilihan istilah “kolektif” untuk sebuah lembaga manajemen seni adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Menurutnya, seni bukanlah sekadar ekspresi, tapi juga identitas bersama. “Identitas Nusantara selama ini telah terbangun oleh kolektivitas seni dan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah musik tradisi,” ucapnya.

Kongres merekomendasikan untuk menamai lembaga tersebut dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Menyambut hal tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan, hasil kongres yang relevan dengan tugas dan fungsi kementerian, akan langsung ditindaklanjuti kementerian. Kemendikbudristek, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan LMK sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. “Karena LMK Musik Tradisi Nusantara akan membantu para musisi mendapatkan hak-haknya,” sebutnya.

Salah satu poin rekomendasi kongres yang terkait erat dengan pendidikan adalah pentingnya menyediakan dan memasukkan pembelajaran musik tradisi Nusantara dalam pendidikan formal dan informal. Pimpinan kongres, Irwansyah Harahap, meminta pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal, informal, dan kultural kedalam kebijakan Merdeka Belajar. Pengintegrasian tersebut tak lain untuk menguatkan pemahaman tentang keberagaman serta penguatan identitas kebangsaan. 

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Nadiem mengatakan, “Kami akan mengembangkan materi pengembangan pendidikan musik tradisi untuk pendidikan formal dan informal dari jenjang PAUD sampai SMA, termasuk di Sekolah Luar Biasa,” tuturnya.

Menteri Nadiem juga menuturkan, musik tradisi sebagai identitas Indonesia, sempat kurang terurus dengan baik selama beberapa waktu. Akibatnya, kata dia, generasi penerus sempat terlupa dengan akar budayanya. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas rekomendasi kongres terkait langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan bersama untuk memajukan musik tradisi Indonesia,” kata Menteri Nadiem.

Komitmen untuk meningkatkan nilai dan keterampilan budaya, sosial, dan ekonomi para pelaku dan penggiat musik tradisi Nusantara menjadi titik berat keberpihakan Kemendikbudristek. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menyediakan program beasiswa bagi pelaku budaya. Di samping itu, kata Menteri Nadiem, untuk menghidupkan kecintaan masyarakat luas terhadap jati diri bangsa, kementerian akan menyelenggarakan Festival Musik Tradisi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Nadiem, mengundang para peserta kongres untuk hadir dalam kegiatan Merdeka Belajar episode ketiga belas yang akan digelar 3 September 2021. Di sana, kata Menteri Nadiem, akan diluncurkan kanal budaya terpadu pertama di Indonesia, yakni Kanal Indonesiana.

Menutup penerimaannya terhadap rekomendasi kongres, Mendikbudristek menyampaikan apresiasinya. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta Kongres Musik Tradisi Nusantara atas gagasan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami. Dengan semangat bersama, mari terus memajukan musik tradisi Nusantara untuk Indonesia bahagia dan merdeka berbudaya,” ujarnya.

Hadir dalam kongres tersebut Direktur Musik, Film, dan Animasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mohammad Amin, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Syarifuddin. 

Menanggapi rekomendasi kongres, Syarifudin mengungkapkan pihaknya menyambut dengan tangan terbuka usulan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Ia menyebut, lembaga manajemen kolektif ini telah lama ada. Hanya saja saat ini untuk musik tradisi dikelola pemerintah untuk menarik minat para pegiat dan seniman musik tradisi. “Kelak kalau sudah jalan, musisi tradisi dapat mengelola sendiri dan berkarya dengan nyaman,” tuturnya.

Mohammad Amin juga menyambut baik hasil rekomendasi Kongres Musik Tradisi Nusantara ini. Ia mengatakan, rekomendasi tersebut harus dijawab oleh semua unsur di pemerintahan. Kemenparekraf, kata dia, responsif terhadap rekomendasi tersebut. “Misalnya terkait sinergitas pentahelix dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sehingga musik tradisi bisa menyejahterakan pelaku,” kata Amin. Ia berharap, pembentukan LMK musik tradisi bisa seperti LMK yang sudah ada di industri musik. (Arianto)


  
Share:

Merdeka Belajar Episode Ke-12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah, Berantas Pelanggaran dan Mempermudah Sekolah dalam Proses Pengadaan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua belas: Sekolah Aman Berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dengan adanya SIPLah, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. 

Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. “Dengan SIPlah sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran peningkatan SIPLah secara daring, pada Kamis (26/8).

Mendikbudristek mengungkapkan, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi, akan tetapi banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan. Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting. Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. “Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” kata Menteri Nadiem.

Tercatat, sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLah, Rp12,6 triliun nilai transaksi di SIPLah, 26.025 penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi di SIPLah, serta capaian Kemendikbudristek meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak yang mengancam mereka ataupun tidak perlu lagi khawatir melakukan kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa,” terang Mendikbudristek.

Adapun manfaat dan tujuan tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas, tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Dikatakan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, SIPLah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. “SIPLah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka, dan akuntabel,” ucapnya.

*Transformasi SIPLah di tahun 2021: Memperkenalkan Fitur-fitur Terbaru*

Pada tahun 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Mendikbudristek meyakini, sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akan lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Sebelumnya kata Menteri Nadiem, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga mereka dibuat menunggu dengan cemas. Namun sekarang, sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

Tak hanya itu, informasi mengenai durasi pengiriman juga dibutuhkan oleh satuan pendidikan. “Sekarang, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah,” jelas Menteri Nadiem.

Sekolah juga dapat melakukan pembatalan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah dapat mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. “Kemendikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama,” terangnya.

Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan. “Penyedia kini lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses pendaftaran dan pembayarannya yang lebih cepat, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar,” terang Menteri Nadiem.

Untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. Para mitra ini adalah blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai (TS), temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine, dan pesona edu. 

Kepada kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia, Mendikbudristek mengimbau untuk berbelanja di SIPLah. Dengan cara mengunjungi laman https://siplah.kemdikbud.go.id lalu pilih mitra pasar yang ingin dikunjungi, masukkan ID Dapodik, maka sekolah akan siap berbelanja.

Sementara itu, kepada para penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah, Menteri Nadiem menyampaikan agar segera mendaftar di SIPLah supaya mereka berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Melalui cara mengunjungi https://siplah.kemdikbud.go.id; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol ‘Daftar’; serta lengkapi persyaratan yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyediia (NIK), dan deskripsi kemampuan menyediakan barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (email), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan. 

Mendikbudristek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan transformasi teknologi untuk mendukung pembelanjaan sekolah yang efisien, aman, dan akuntabel. Hal ini turut mendapat dukungan dari Kepala LKPP yang mengatakan bahwa kerja keras Kemendikbudristek dalam pengembangan dan pembaharuan aplikasi SIPlah, menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjukkan potensi dan perkembangan partisipasi UMKM serta penguna produk dalam negeri.

“Apresiasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi SIPLah sebagai salah satu alat atau sarana untuk peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa serta peningkatan peran partisipasi UMKM dan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Kepala LKPP.

Pada kesempatan ini pula, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.

“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” tutupnya.

Apresiasi dan dukungan terhadap transformasi aplikasi SIPLah juga datang dari Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan. Dikatakan Arus, SIPLah adalah salah satu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan yakni pemberdayaan dan peningkatan partisipasi industri dalam negeri terutama sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang penting dalam dunia pendidikan.

“Partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendapatkan kepastian pemasaran produknya secara nasional terutama di era digital dan masa pandemi Covid-19 saat ini, serta memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan,” jelas Arus Gunawan. (Arianto)









 Barang dan Jasa

Share:

Polres dan Pemkab Kutai Kartanegara Berikan Beasiswa dan Sembako Bagi Korban Meninggal Akibat Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Polres Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kodim 0906/KKR memberikan bantuan sosial berupa sembako dan biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak dari pasangan Ali Yusni (46) dan Deasy setiawati (38) yang beberapa hari yang lalu telah meninggal akibat covid-19.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama, Dandim 0906/KKR Letkol Inf. Charles Alling dan Sekda Kutai Kartanegara Sunggono di Jalan Tenis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Senin (26-07-2021) sore.

Biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak almarhum ini diberikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang mana almarhum ini merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Kutai Kartanegara.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyampaikan, bahwa pemberitaan meninggalnya almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati ini sempat viral dan sampai ke telinga Presiden RI Bapak Joko Widodo.


Kemudian melalui sambungan telepon dari Istana Presiden yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati.

Selain itu, Presiden RI Bapak Joko Widodo juga menyampaikan akan memberikan bantuan secara langsung yang nantimya akan ditransfer melalui rekening putra almarhum yang tertua.

Sementara itu, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan turut berbela sungkawa semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tabah lagi dan sabar.

"Kami bersinergitas dengan Pemkab Kutai Kartanegara dan Kodim 0906/KKR melalui kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang sudah kita laksanakan dari beberapa hari yang lalu hingga sampai sampai ini," jelasnya Kapolres.

Kapolres menambahkan, pemberian bantuan tadi dari kami berupa bahan-bahan pokok maupun juga untuk biaya sekolah anak-anak beliau mudah-mudahan bisa membantu meringankan.

"Kemudian juga tadi diatensi oleh Bapak Presiden melalui Bapak Bupati yang mana bapak pres alhamdulillah melihat, mendengar dan juga nanti akan memberikan bantuan langsung transfer ke rekening putra nomor pertama yang akan diurus oleh pak Bupati dan staf terkait ke rekening tersebut supaya pesan dan maksud kebaikan dari Bapak Presiden itu terlaksana," terangnya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

IKLAN MURAH

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Juni Bulan Bung Karno

Juni Bulan Bung Karno Momentum Istimewa Bagi Bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri, jika pada Bulan Juni dikatakan Bulannya Bung Kar...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Menag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini