Menhub Hadiri Rakor Lintas Sektoral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jelang penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024, Kementerian Perhubungan terus memantapkan koordinasi kebijakan lintas sektoral.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menghadiri Rapat Koordinasi Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diselenggarakan Polri di Jakarta, Kamis (7/12). Rapat dihadiri sejumlah pihak di antaranya yaitu: Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Kami terus berkoordinasi secara intensif terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, dengan berbagai kementerian dan lembaga maupun stakeholder terkait. Semoga pergerakan masyarakat di masa libur Nataru bisa terlaksana secara tertib, lancar, serta selamat, sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, sejumlah kebijakan telah disiapkan, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dan perubahan cuaca di masa libur Nataru. 

Mulai dari melakukan survei, penyiapan sarana dan prasarana transportasi, melakukan inspeksi (ramp check) untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, serta menyiapkan antisipasi terjadinya cuaca ekstrem dan keadaan darurat.

Selain itu, sejumlah kebijakan juga dikoordinasikan secara intensif, misalnya terkait manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun non tol, manajemen rest area, pembatasan angkutan barang, pengendalian pasar tumpah, pemanfaatan jembatan timbang sebagai rest area, serta sosialisasi keselamatan berkendara.

Lebih lanjut Menhub menyebut, telah menyiapkan program mudik gratis untuk mengantisipasi melonjaknya pengguna sepeda motor yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

Adapun Kemenhub menyiapkan 2 (dua) program mudik gratis bagi pengguna sepeda motor. 

Program pertama yaitu menyediakan 90 unit bus AKAP dan Pariwisata ke 12 rute tujuan untuk mengangkut 3.600 penumpang, dan 4 (empat) truk untuk mengangkut 120 unit sepeda motor.

Sedangkan program kedua yaitu menyediakan kereta api untuk mengangkut 696 motor untuk rute Jakarta Gudang – Semarang Tawang (PP).

“Program ini memiliki keterbatasan kapasitas, oleh karenanya saya mengimbau semua pihak,perusahaan-perusahaan, swasta, BUMN, TNI, Polri, untuk mengadakan mudik gratis. 

Karena naik/turunya angka penggunaan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan naik/turunnya angka kecelakaan di jalan raya,” ujar Menhub.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Asisten Operasi Panglima TNI Rachmad Jayadi, Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Agus Haryono, Widyaiswara Ahli Utama BNPB Dody Ruswandi, serta perwakilan Kemenko PMK dan PT Pertamina. (Arianto)

Read More

Pembangunan Bus Rapid Transit Mebidang Dimulai

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Sebuah tonggak sejarah bagi Medan dan sekitarnya telah dimulai dengan penandatanganan Rencana Kerja Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Medan/Mebidang di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Senin (16/10). Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat pembangunan layanan dan infrastruktur transportasi publik yang lebih baik untuk masyarakat.

Penandatanganan Rencana Kerja ini melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan layanan transportasi di kawasan Metropolitan Medan. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Walikota Medan, Bobby Nasution, Walikota Binjai, Amir Hamzah, dan Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar.

Dalam sambutannya, Sesditjen Hubdat, Amirulloh, menjelaskan bahwa pembangunan BRT ini adalah tahap lanjutan dari MoU yang ditandatangani pada tahun 2022, yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan melalui Bappenas kepada mitra pembangunan, yaitu World Bank dan AFD Prancis. "Penandatanganan ini adalah syarat yang dimasukkan ke dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank untuk melaksanakan pembangunan fisik," ujarnya.

Pembangunan BRT Mebidang ini mencakup komitmen konkret dari Pemerintah Daerah untuk menerima aset, mengoperasikan layanan, dan mengembangkan layanan BRT di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Hal ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut, memberikan akses transportasi yang lebih baik, dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, menyampaikan rincian proyek yang akan diwujudkan pada tahun 2024. "Akan ada 515 bus dengan 31 halte dan panjang lintasan mencapai 21 kilometer. Rencananya, proyek ini akan memiliki 17 rute yang menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Kami berharap semua stakeholders dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan ini," jelas Hassanudin.

Pembangunan BRT Mebidang ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan layanan transportasi umum melalui program Teman Bus, yang telah beroperasi sejak akhir 2020. Layanan ini telah menjadi pilihan utama masyarakat Medan yang menginginkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan fisik yang telah dialokasikan untuk BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang akan direspons dengan komitmen anggaran operasional BRT Mebidang yang dialokasikan oleh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, Dadan M. Ramdan, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta perwakilan unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. Dengan penandatanganan Rencana Kerja ini, kawasan Metropolitan Medan melangkah maju menuju sistem transportasi publik yang lebih baik dan efisien. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

ASDP Bangun Konektivitas dan Pariwisata di Wilayah 3T

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memberikan kontribusi penting dalam membangun konektivitas dan mendukung kemajuan pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan peran utama yang dimainkan oleh ASDP yang sejalan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun ini. Salah satu caranya adalah melalui layanan penyeberangan perintis yang mendukung mobilitas masyarakat.

"Sebagai pelopor dalam pengembangan wilayah baru, ASDP membuka jalur-jalur baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan semangat 'Terus Melaju untuk Transportasi Maju,' karena ASDP berkomitmen untuk terus memperluas jaringan konektivitas, memperkuat ikatan antarwilayah, dan mendorong perekonomian daerah," ujarnya.

Selain berperan dalam layanan perintis, ASDP juga aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. ASDP memastikan tersedianya layanan penyeberangan yang diperlukan untuk menghubungkan destinasi wisata terpencil, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai penyedia layanan reguler, ASDP juga memfasilitasi mobilitas sehari-hari masyarakat serta memenuhi kebutuhan logistik dan barang. Jaringan layanan ASDP yang luas dapat menghubungkan berbagai titik di seluruh kepulauan Indonesia.

Data menunjukkan bahwa hingga semester pertama tahun 2023, ASDP mengoperasikan total 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 unit kapal (41%) melayani 92 lintasan (30%) dalam segmen komersial, sedangkan 93 unit kapal (59%) digunakan dalam layanan perintis, melayani 207 lintasan (67%). Anak usaha ASDP, Jembatan Nusantara, juga memiliki total 53 kapal yang melayani 8 lintasan (3%).

Pendapatan dari lintasan perintis sebesar 67% menyumbang 17% dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp 279 miliar, sedangkan lintasan komersial dengan porsi 33% memberikan kontribusi pendapatan sebesar 83%, atau senilai Rp 1,3 triliun. Jumlah total penumpang yang dilayani oleh kapal perintis selama semester pertama tahun 2023 mencapai 626.784 orang.

ASDP juga telah membuka empat lintasan perintis baru pada tahun 2023, yang mencakup Pangkajane-P Sabutung, Labuan Bajo-P Rinca, Bombana-Tj Pising, dan Teluk Gurita-Maritaing. Tren pertumbuhan layanan perintis terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8% per tahun sejak 2018 hingga 2023.

Shelvy menegaskan bahwa angka ini mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan di wilayah terpencil. "Sebagai BUMN, ASDP memiliki peran penting sebagai agen pengembangan dengan tugas melayani masyarakat melalui layanan penyeberangan perintis, termasuk di Wilayah 3T," ungkapnya.

Selain itu, ASDP juga menjadi solusi transportasi untuk destinasi wisata terpencil seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Raja Ampat di Papua, dan destinasi wisata di Sulawesi Utara. Pelayanan perintis tidak hanya dianggap sebagai bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"ASDP terus berupaya untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah serta menjaga standar keselamatan dan pelayanan yang unggul bagi para pengguna jasanya. Dukungan penuh dari pemerintah diperlukan untuk memastikan kelangsungan layanan ini sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan negara," tutupnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati Harhubnas 2023: Insan Perhubungan Berkolaborasi untuk Transportasi Maju

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menyelesaikan konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kota Batam. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan sejumlah menteri dan pimpinan instansi terkait berkumpul di Batam pada Minggu (17/09/2023) untuk menggelar Rapat Koordinasi Teknis. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat Pulau Rempang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan baik. "Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara _soft_. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik," ujarnya di Batam Marriott Hotel Harbour Bay.

Sementara pemerintah berupaya menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik ini, Bahlil Lahadalia menekankan bahwa rencana investasi, termasuk di Pulau Rempang, seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah," ungkapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa telah disiapkan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan. "Terkait tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, kami sudah siapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang. Luasnya 500 hektare," terangnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa telah ada koordinasi dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, terkait rencana memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. "Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik," tuturnya.

Dalam upaya memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa yang memenuhi syarat akan diberikan Sertipikat Hak Milik atas tanah. Penting untuk dicatat bahwa sertifikat tersebut tidak boleh dijual dan harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak. "Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Agus Andrianto; dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra, turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat ini.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dan damai dalam penyelesaian konflik di Pulau Rempang, sambil memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari rencana investasi ini.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Peringati Harhubnas, Menhub Ajak Insan Transportasi Harus Bergerak Bersama Majukan Transportasi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan ajakan kepada seluruh insan transportasi untuk bersatu dalam upaya memajukan sektor transportasi di Indonesia.

Menhub menekankan bahwa kinerja dalam sektor transportasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang prima.

"Sesuai tema besar Hari Perhubungan Nasional tahun ini, "Melaju untuk Transportasi Maju," kata Menhub saat memimpin Upacara Peringatan Harhubnas, di Kantor Pusat Kemenhub, Minggu (17/9/2023). 

Menhub menggarisbawahi pentingnya upaya konsisten dan semangat dalam melakukan kerja nyata yang mampu mewujudkan transformasi dan inovasi di sektor transportasi.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa melalui transformasi dan inovasi ini, sektor transportasi akan mengalami modernisasi yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Dia menambahkan, pihaknya terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta terus meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upayanya memajukan transportasi Indonesia, Menhub mendorong seluruh insan transportasi, termasuk Kemenhub sebagai regulator, operator transportasi, pemerintah daerah, mitra kerja, serta pihak terkait lainnya, untuk terus meningkatkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang handal, efisien, dan berdaya saing.

Lebih dari itu, Menhub juga menegaskan tujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur transportasi yang telah dibangun akan memberikan manfaat yang optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia dengan paradigma "Indonesia Sentris." Artinya, tidak hanya membangun infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan, tetapi juga hingga ke pelosok daerah.

Pada tahun ini, berbagai sarana dan transportasi strategis telah dioperasikan, termasuk Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Kereta Cepat, sejumlah pelabuhan, serta terminal dan bandara di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP).

Sebagai rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023, Kemenhub mengadakan tiga kegiatan utama, yaitu Hub Fest di Istora Senayan, Pameran Transportasi dan Travel Fair "Hub Space the Journey to connect Indonesia" di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, serta Hub Run, sebuah lomba lari 5K & 10K di Surabaya.

Tak hanya di kantor pusat Kemenhub, upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional juga dilaksanakan serentak di berbagai Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, dengan dihadiri oleh pegawai Kemenhub, operator transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten, serta mitra kerja di sektor transportasi.

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, semangat dan kerja keras seluruh insan transportasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang memiliki sistem transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kementerian Perhubungan Bersama KNKT Investigasi Rangka eSAF Sepeda Motor Honda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menginisiasi penelitian terkait rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat serta upaya meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor.

Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, yang mengungkapkan bahwa proses perbaikan sedang berlangsung untuk memastikan kendaraan bermotor yang lebih aman di masa depan. Tim peneliti dari Ditjen Hubdat dan KNKT telah melihat proses produksi rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada 1 September.

Hasil penelitian tim menunjukkan bahwa rangka eSAF diproduksi dari High Strength Steel (HSS) yang kemudian dilapisi dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition). Proses produksi tersebut telah memenuhi standar manufaktur global dalam hal dimensi dan ketebalan rangka. Berdasarkan perhitungan finite element method dan pengujian aktual, struktur rangka eSAF terbukti cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis dengan stress load tinggi.

Namun, dalam penelitian ini juga ditemukan masalah pada rangka eSAF dari motor konsumen. Terdapat karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi dengan coating, dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tersumbat oleh kotoran, menciptakan kondisi lembab yang berpotensi korosif.

PT. AHM (Astra Honda Motor) telah merespons temuan ini dengan melakukan optimalisasi perlindungan dari korosi secara menyeluruh. Selain itu, PT. AHM juga membuka layanan pemeriksaan dan penanganan melalui contact center Honda 1-500-989 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia atau dengan berkunjung langsung ke bengkel AHASS terdekat.

Indonesia dikenal memiliki tingkat korosi yang berat berdasarkan peta korosi dunia sesuai dengan ISO 9223. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap korosi pada kendaraan roda dua atau lebih.

Selain melakukan tindakan perbaikan dan optimalisasi pada rangka eSAF, Ditjen Hubdat dan KNKT juga mencatat perlunya peningkatan edukasi mengenai perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kendaraan yang lebih aman dan handal di jalan raya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemenhub Komitmen Percepat Implementasi National Logistic Ecosystem Di Pelabuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan berkomitmen untuk mendukung percepatan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyatakan komitmennya saat menghadiri acara "Breakfast Meeting dan Pembahasan Kolaborasi Percepatan Implementasi NLE Tahun 2023" di Kantor Pusat PT Pelindo Jakarta, Jumat (25/8).

Dalam kesempatan tersebut, Capt. Antoni Arif Priadi juga mengungkapkan harapannya terhadap kelanjutan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait guna mendukung percepatan implementasi NLE pada tahun 2023.

"Implementasi NLE merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan di pelabuhan. Langkah ini mengacu pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, yang bertujuan memperbaiki iklim investasi serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional," ujarnya.

Dalam rangka kolaborasi ini, Capt. Antoni Arif Priadi menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang optimal antara instansi-instansi terkait. Langkah-langkah konkret, seperti penguatan kebijakan, pemanfaatan digitalisasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan perbaikan tata kelola di setiap instansi, dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan NLE.

"Marilah bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membangun negeri kita yang tercinta dengan semangat juang kemerdekaan pada bulan agustus ini kita bersama-sama memajukan bangsa Indonesia dari sektor logistik guna meningkatkan persaingan Indonesia dimata Dunia," ujarnya.

Ditjen Hubla juga mengapresiasi kolaborasi yang sudah terjalin antar Kementerian, Lembaga, dan para pemangku kepentingan di pelabuhan. Diharapkan, implementasi Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat berjalan dengan sukses, mendorong peningkatan iklim investasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani; Kepala Lembaga Nasional single Window, Kementerian Keuangan, Agus Rofiudin;Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Isy Karim; Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim; dan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Bambang. (Arianto)

Read More

Menhub: Kolaborasi Bersama Jadi Kunci Wujudkan Angkutan Barang yang Efisien

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam seminar dan workshop bertema "Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien" di Serpong, Selasa (1/8/2023). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Menhub menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang, dan untuk menghadapinya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari semua stakeholder terkait. Hal ini termasuk penegakkan hukum, infrastruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia adalah dominasinya moda transportasi melalui jalan atau darat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan beberapa strategi penanganan, seperti mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU), mendorong integrasi multimoda, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut.

Pemerintah juga berupaya menangani permasalahan angkutan barang Over Dimension Overload (ODOL) dengan pengawasan dan penegakkan hukum melalui tilang, transfer muatan, dan normalisasi kendaraan. Selain itu, penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk mengurangi masalah tersebut.

Seminar ini turut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari berbagai pihak, termasuk Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan, diharapkan angkutan barang di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing bangsa.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menteri BUMN Bersama Menteri Perhubungan Lepas Ribuan Pemudik dari GBK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar pelepasan 48 ribu lebih pemudik moda transportasi bus, yang ikut dalam program Mudik Bersama BUMN 2023 ke berbagai daerah di Indonesia dari Ringroad Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/04/2023).

Flag off dilakukan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamen BUMN I Bapak Pahala Nugraha Manssury, Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, sebagai Ketua Koordinator Mudik Bersama BUMN 2023.

Dalam arahannya Erick Thohir Menteri BUMN memberikan apresiasi kepada seluruh BUMN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Mudik Bersama BUMN 2023.

“Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melonjak dari 86 juta pada tahun lalu menjadi 123 juta. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua,” imbuhnya.

Erick berharap, program Mudik Bersama BUMN bisa bermanfaat dalam membantu masyarakat agar lebih aman dan nyaman melaksanakan mudik, serta mengurangi kepadatan penumpang di terminal-terminal bus.

“Semoga tahun ini pelaksanaan mudik Lebaran berjalan aman dan lancar. Saya juga mengimbau kepada masyarakat dan seluruh petugas agar tetap menjaga kesehatan dalam pelaksanaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa program Mudik Bersama BUMN adalah salah satu langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Ia menilai, program tersebut dapat mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman.

Program mudik bersama juga merupakan implementasi bakti BUMN yang dilaksanakan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). "Ini wujud dari kolaborasi BUMN dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga di hari yang istimewa," ujar Erick.

Erik menyampaikan, tahun ini BUMN menyiapkan 78.017 kuota mudik dengan rincian 57.587 penumpang dengan 1.081 bus, 16.590 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 3.840 penumpang dengan 18 kapal laut.

Adapun, BUMN yang turut berpartisipasi, yakni sebanyak 82 perusahaan di bawah koordinasi Jasa Raharja.

“Untuk pemberangkatan pemudik dengan kereta api sudah dilakukan pada 15 dan 16 April. Dan hari ini, kita kembali memberangkatkan tidak kurang dari 57 ribu pemudik ke berbagai daerah di Indonesia,” ujar Erick.

Erik berharap, dengan adanya program Mudik Bersama BUMN, selain dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di momen Lebaran, juga bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang Idul Fitri.

“Kita berdoa semoga seluruh pemudik bisa sampai tujuan dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun.

Tentunya ke depan program ini akan terus kami tingkatkan untuk mengakomodir lebih banyak lagi para pemudik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, yang juga sebagai Ketua Koordinator Mudik Bersama BUMN 2023 mengatakan, program mudik bersama hasil kolaborasi 82 BUMN tersebut, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri BUMN untuk hadir melayani masyarakat.

“Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik dengan aman dan nyaman. Jasa Raharja yang kembali diberikan kepercayaan menjadi koordinator penyelenggaraan ini, mewakili seluruh BUMN yang terlibat menyampaikan terima kasih atas arahan Bapak Erick Thohir sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” ungkap Rivan. (Arianto)

Read More

Jelang Lebaran 2023, Kemenhub Intensifkan Koordinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan terus mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan jelang dimulainya masa mudik Lebaran 2023.

"Kita ingin mudik lebaran tahun ini berkesan baik. Dengan adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang tinggi, tentunya kami akan mempersiapkannya dengan all out," ujar Menhub saat hadir dalam Raker dengan Komisi V DPR RI, Selasa (4/4).

Menhub menjelaskan, koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian PU, Kepolisian, Jasa Marga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. "Alhamdulillah anggota Komisi V DPR RI juga menilai koordinasi yang kami lakukan sudah kompak. Semoga penanganan arus mudik dan balik nanti dapat berjalan dengan baik," ucap Menhub.

Menhub mengungkapkan, dengan disetujuinya usulan untuk memajukan hari cuti bersama menjadi mulai 19 s.d. 25 April 2023, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal.

"Ada waktu yang lebih panjang (sebelum hari H Lebaran), sehingga kita harapkan ini akan mengurangi kepadatan kendaraan di satu hari tertentu," tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, telah memetakan titik krusial yang berpotensi terjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik yaitu, Jalur Tol Jakarta, Cikampek, Cipali sampai ke Semarang, Penyeberangan Merak-Bakauheni, serta Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Hatta.

Di samping itu, Menhub juga mewaspadai lonjakan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menhub mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah swasta dan pihak lainnya.

“Dengan kerendahan hati, saya mohon agar masyarakat tidak melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor karena sangat berbahaya bagi keselamatan. Gunakan motor hanya untuk perjalanan jarak dekat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menyampaikan sejumlah catatan kepada Kemenhub, di antaranya yakni: terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan terkait, meningkatkan pengawasan dan memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda, serta meningkatkan pengawasan terhadap tarif angkutan di semua moda transportasi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana angkutan massal yang memadai, antara lain 57.693 unit bus pada 111 terminal, 209 kapal ASDP, 412 pesawat pada 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional, 26 kapal penumpang, 111 kapal perintis, serta 773 kapal swasta pada 260 pelabuhan, juga 605 kereta api per hari pada 145 stasiun.

Sejumlah langkah antisipasi yang telah disiapkan yaitu: di sektor darat, dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang serta ruas jalan baik jalan tol dan non tol, membatasi angkutan barang bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan, penambahan rest area, serta memastikan ketersediaan pasokan BBM.

Pada sektor udara, dilakukan penambahan kapasitas angkutan udara, optimalisasi jam operasi bandara dan slot time sesuai demand, serta pemberlakuan tarif angkutan udara sesuai ketentuan.

Pada sektor laut, dilakukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi armada pada seluruh daerah terutama ruas dengan jumlah penumpang tinggi (wilayah Indonesia Tengah: Makassar, Balikpapan, Bau-bau) dan pembaruan informasi jadwal ketersediaan kapal.

Pada sektor kereta api, dilakukan monitoring sarana, prasarana, dan keselamatan, inspeksi bersama, ramp check, penambahan perjalanan, serta antisipasi gangguan.

Turut hadir pada raker tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, serta para direksi BUMN bidang transportasi. (Arianto)

Read More

Angkutan Lebaran, Kemenhub Sampaikan Update Program Mudik Gratis 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 - Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong - Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret - 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (Arianto)

Read More

Menhub Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kemenhub

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sejumlah pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Selasa (10/5).

Adapun pejabat tinggi madya yang dilantik yakni: 

Novie Riyanto sebagai Sekretaris Jenderal (sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara), 

Umar Aris sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Perhubungan), dan 

Djoko Sasono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal).

Menhub mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan organisasi, agar lebih efektif dan efisien, terutama untuk melakukan percepatan-percepatan kegiatan di sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menhub mengapresiasi jajarannya dan seluruh insan transportasi, karena berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor transportasi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15% dari rata-rata nasional sebesar 5%. "Sektor transportasi menduduki angka yang cukup tinggi dalam pertumbuhan perekonomian nasional dibandingkan sektor lainnya," kata Menhub.

Lebih lanjut, Menhub berpesan kepada pejabat yang dilantik agar memiliki mindset yang terbuka dan terus beradaptasi menghadapi era disrupsi serta perkembangan teknologi yang begitu pesat. “Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah, yang dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub juga berpesan kepada jajarannya agar senantiasa menjaga amanah dan integritas, serta mengoptimalkan perannya, serta memastikan mencapai target kinerja, dan melaksanakannya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Wakil Pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae; Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni yang hadir secara virtual; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan para Pejabat Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Arianto)

Read More

Menhub: Maaf Belum Bisa Memenuhi Semua Harapan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 yang dimulai pada 25 April 2022 (H-7) sampai dengan tadi malam 9 Mei 2022 (H+5) telah dilalui. 

Kemenhub berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat. “Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (9/5). 

Menhub mengungkapkan, mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, dimana masyarakat sudah dua tahun tidak mudik karena pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik. 

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” ujarnya. Sejumlah survei, simulasi, diskusi, telah dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi yang dieksekusi oleh para penanggung jawab di lapangan. “Yang paling masif adalah rekan-rekan Kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut,” ucapnya. 

Lebih lanjut Menhub mengatakan, mudik tahun ini menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak, yang berakibat pelayanan yang diberikan belum maksimal. “Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. 

Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tuturnya. Menhub berharap, kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan juga menjadi tanda dimulainya masa endemi. “Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik,” ujarnya. 

Menhub menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi dan komunikasi yang baik, yang telah dilakukan antar Kementerian/Lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi dan unsur terkait lainnya. 

Menhub juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari media massa atas dukungannya membantu mengkomunikasikan dan menyebarluaskan semua kebijakan mudik kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui, dimengerti dan dijalankan. “Kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti berbagai imbauan dari pemerintah,” ucap Menhub. 

Selanjutnya, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak Swasta yang telah menyediakan program mudik gratis, dalam upaya mengurangi angka pemudik sepeda motor dan menekan angka kecelakaan. (Arianto)

Read More

H2 Lebaran, Menhub Tinjau Pelabuhan Muara Angke, Aspek Kelaikan Kapal Menjadi Perhatian Utama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada hari kedua lebaran (H2), Selasa (3/5), Menhub meninjau Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Menhub menekankan aspek kelaikan kapal menjadi perhatian utama.

Menhub mengungkapkan, dari hasil ramp check yang telah dilakukan terhadap kapal-kapal di Pelabuhan Muara Angke, terdapat sejumlah kapal yang dinyatakan tidak laik. “Dari 31 kapal, sebanyak 23 kapal di Muara Angke dinyatakan memenuhi syarat keselamatan dan dapat beroperasi,” jelas Menhub.

Menhub mengimbau para pemilik kapal untuk melengkapi syarat-syarat perjalanan dan Surat Perintah Berlayar atau SPB.

Lebih lanjut, Menhub juga mengingatkan sejumlah hal terkait keselamatan yakni: jangan sampai ada kapal yang kelebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan, membatasi kecepatan sesuai aturan, dan selalu memperhatikan kondisi cuaca.

Menhub mengapresiasi pelayanan di Pelabuhan Muara Angke yang telah menerapkan protokol kesehatan, menerapkan aplikasi PeduliLindungi, serta menyediakan gerai vaksinasi bagi penumpang yang belum di vaksin.

“Saya minta petugas dapat melayani masyarakat dengan sopan, ramah, namun tetap tegas. Karena saudara-saudara kita itu akan berwisata, tetapi kita jaga agar tetap berkeselamatan. Mudik aman dan mudik sehat harus dilaksanakan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KSOP Kelas IV Muara Angke Dimyati menyebut pada masa musim mudik, terdapat kenaikan jumlah penumpang sebesar 300% dibandingkan hari biasanya. Pada H-1 Lebaran lalu, jumlah penumpang mendekati 2000 penumpang.

“Pada masa puncak seharinya bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan, kami menyiapkan kapal-kapal cadangan," ungkap Dimyati.

Pada masa mudik Lebaran tahun ini KSOP Muara Angke telah menyiapkan sebanyak 23 kapal. Dari jumlah tersebut sebanyak 18 kapal yang dioperasikan dan 5 kapal sebagai cadangan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang.

Pelabuhan Muara Angke mayoritas melayani rute ke Kepulauan Seribu. Pelabuhan ini selalu ramai pada hari lebaran, karena banyak masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Saat ini detmaga penumpang di Pelabuhan Muara Angke sudah dikembangkan lebih besar, mirip seperti terminal bandara dengan pelayanan yang lebih baik. (Lak/Tha)

Read More

Menhub Minta Operator Pelayaran Utamakan Keselamatan Dengan Mencegah Kelebihan Muatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta operator sarana dan prasarana transportasi laut mengantisipasi daerah dengan tingkat penumpang yang tinggi, untuk mencegah terjadinya kelebihan muatan kapal yang dapat membahayakan keselamatan.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat melakukan inspeksi ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (10/4), dalam rangka mengecek kesiapan transportasi laut dalam menghadapi masa mudik lebaran tahun 2022. Dalam inspeksinya, Menhub memimpin rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor transportasi laut.

“Dalam rakor, telah diidentifikasi daerah yang mengalami peningkatan penumpang. PT Pelni tadi menyampaikan ada satu daerah yang sudah 100% keterisiannya, untuk itu saya minta dilakukan re-routing kapal-kapal di daerah yang padat, sehingga diharapkan tidak terjadi kelebihan muatan,” ujar Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah daerah yang rawan terjadi kelebihan muatan diantaranya yaitu: Madura, Jatim; Sulsel; Selayar; Samarinda; Banjarmasin; Pangkalan Bun; dan Batam. Untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran terpenuhi, Menhub secara tegas meminta dilakukannya uji petik atau pemeriksaan kelaikan kapal-kapal yang beroperasi pada masa mudik. Termasuk, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada awak kapal.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, untuk menekan tingginya angka pemudik yang akan menggunakan sepeda motor, akan disiapkan program mudik gratis melalui kapal. “Orangnya bayar tiket kapal, motornya bisa diangkut secara gratis, dengan tujuan ke Semarang dan Surabaya,” jelasnya.

Selanjutnya Menhub juga mengapresiasi rencana kolaborasi antara Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang mendukung penyediaan kapal-kapal untuk menunjang distribusi logistik melalui jalur laut, menyusul adanya kebijakan pembatasan angkutan logistik melalui jalur darat pada masa mudik.

Berdasarkan hasil survey Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub), diprediksi jumlah pemudik yang akan menggunakan angkutan laut pada masa Lebaran tahun 2022 mencapai 1,4 juta orang. Angka prediksi ini jauh meningkat dibandingkan jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran tahun 2020-2021 yang lalu.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, telah disiapkan armada kapal sebanyak 1.186 unit kapal yang berasal PT Pelni, armada perintis, dan armada swasta, yang totalnya mampu mengangkut sebanyak 2,4 juta penumpang.

Turut hadir pada rapat koordinasi kesiapan angkutan Lebaran tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Priok, Staf Ahli Kemenko PMK Darmansyah Edisaputra, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putut Kholis, perwakilan instansi terkait termasuk sejumlah asosiasi seperti Gapasdap, INSA, dan ALFI. (Lak/Tha)

Read More

Menhub Dorong Perguruan Tinggi Bantu Upaya Percepatan Transisi ke Kendaraan Listrik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Perguruan Tinggi membantu upaya percepatan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Webinar bertema “Kendaraan Listrik Terintegrasi Dengan Energi Terbarukan/ Electrical Vehicle Integrated With Renewable Energy” yang diselenggarakan secara daring oleh Society of Renewable Energy Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SRE ITS) dan Anargya, pada Sabtu (12/2).

Penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Upaya ini dinilai signifikan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global.

“Bicara tentang penanganan perubahan iklim, penurunan emisi (dekarbonisasi) sektor transportasi merupakan salah satu hal yang paling signifikan yang harus dilakukan,” kata Menhub.

Menhub mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan.

“Kami di Kemenhub menindaklanjutinya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan turunannya,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, diantaranya yaitu: menyusun Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum untuk selanjutnya dapat dijadikan kebijakan (misalnya: Instruksi Presiden) tentang Penggunaan KBLBB di Instansi Pemerintah.

Upaya lainnya yaitu, memberikan insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta, pada 17 Januari 2021 lalu telah dilaksanakan perjalanan (touring) dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai side event Gerakan Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022.

“Pada event G20 di Bali juga akan kami hadirkan kendaraan listrik. Serta diupayakan akan menghadirkan bus listrik buatan dalam negeri,” ucap Menhub.

Ke depan, Menhub menjelaskan, semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik juga dapat diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan masalah emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik.

Menhub mengapresiasi hasil karya dari civitas akademika ITS, yang telah mampu membuat sejumlah karya kendaraan listrik seperti motor “Gesits” dan juga mobil balap Formula Listrik yang sudah dilombakan di negara Jepang.

Pada kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor pariwisata turut mendukung implementasi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di 5 (lima) destinasi wisata superprioritas, yakni di Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika.

“Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Kita akan terus mendorong digunakannya kendaraan listrik menjadi sarana mobilitas utama masyarakat,” ujarnya.

Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M.Eng menuturkan, pihaknya terus memotivasi dan memberikan wawasan kepada para mahasiswa/i generasi muda, tentang pentingnya upaya menurunkan emisi gas ruang kaca bagi lingkungan hidup, guna mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global.

“Sesuai Paris agreement, dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen di tahun 2030. ITS turut mendukung komitmen ini dengan melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait kendaraan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Webinar ini merupakan inisiatif yang dilakukan civitas akademika ITS yaitu SRE ITS dan Anargya. SRE ITS merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap energi baru terbarukan. Sementara, Anargya adalah sebuah kelompok mahasiswa dari ITS yang memiliki fokus membangun dan mengembangkan mobil listrik inovatif dalam hal teknologi dan mobil balap masa depan. (Lak/Tha)

Read More

Menhub Dapat Penghargaan dari Polri dan Jasa Raharja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima brevet safety driving dari Korlantas Polri dan juga menerima penghargaan dari Jasa Raharja, karena Kemenhub dinilai sebagai mitra kerja yang konsisten memberikan dukungan terhadap keselamatan transportasi umum. Penghargaan tersebut diterima Menhub saat menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Jasa Raharja ke-61 di Jakarta, Senin (3/1).

Pada kesempatan tersebut, Menhub meminta Korlantas Polri dan Jasa Raharja untuk terus berkolaborasi bersama Kemenhub, melakukan gerakan sadar keselamatan berkendara (safety driving) melalui berbagai program dan kegiatan. 

“Selamat Ulang Tahun Jasa Raharja. Semoga dapat terus meningkatkan layanan asuransi kecelakaan transportasi dan juga terus memberikan pembelajaran tentang keselamatan berkendara, karena masyarakat harus sadar akan pentingnya aspek keselamatan,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, pemerintah melalui Kemenhub, Kepolisian, dan perusahaan BUMN seperti PT Jasa Raharja, terus berkolaborasi melakukan berbagai kegiatan terkait keselamatan berkendara (safety riding) di Indonesia yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa. 

“Kami terus berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Kolaborasi yang dilakukan selama ini sudah berjalan cair dan tidak ada sekat,” ujar Menhub.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menerima brevet safety driving dari Korlantas POLRI dan juga menerima penghargaan dari Jasa Raharja, dimana Kemenhub dinilai sebagai mitra kerja yang konsisten memberikan dukungan terhadap keselamatan transportasi umum. 

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan  pelayanan terbaik sebagai penyedia perlindungan dasar bagi masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan di darat, laut maupun udara.

Ia berharap, ke depannya angka kecelakaan di Indonesia terus menurun dan masyarakat semakin sadar akan keselamatan berkendara sesuai aturan lalu lintas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Kakorlantas Polri Irjen (Pol) Firman Santyabudi, dan jajaran PT Jasa Raharja. (Tha/Ari)

Read More

Menhub: Kebijakan di Libur Nataru Pengetatan Prokes Bukan Penyekatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022. Pengetatan dilakukan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kasus Covid-19 pasca libur Nataru.

 “Kebijakannya adalah pengetatan protokol kesehatan (prokes) bukan penyekatan. Karena masih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Persiapan Libur Nataru di Jakarta, Kamis (9/12).

Menhub meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, agar memiliki frekuensi yang sama dalam menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas, yang akan diberlakukan pada masa libur Nataru.

“Jangan terjebak dalam ego sektoral. Kita harus komunikasikan ini dengan baik agar masyarakat paham dan dapat menerima kebijakan ini,” kata Menhub. 

Menhub menjelaskan, sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan tingkat kasus Covid-19 yang saat ini sudah rendah, maka perlu diiringi dengan penerapan kebijakan pengetatan, agar tidak terjadi peningkatan kasus usai masa libur Nataru. 

Secara umum, kebijakan pengetatan mobilitas di masa libur Nataru akan diterapkan di semua moda transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api. Saat ini Kemenhub masih melakukan sejumlah koordinasi dalam penyiapan penyusunan Surat Edaran Kemenhub tentang Petunjuk pelaksanaan Pengendalian Transportasi di masa libur Nataru.  

Koordinasi yang dilakukan, melibatkan Kementerian/Lembaga, akademisi, sosiolog, pengamat transportasi, dan pihak terkait lainnya. “Kami akan merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 dan Inmendagri, yaitu terkait: pengecekan hasil vaksin, tes RT-PCR/Antigen, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan ketentuan lainnya,” tutur Menhub. 

Menhub mengungkapkan, sektor transportasi darat menjadi yang paling krusial, karena selain harus melakukan manajemen pengaturan angkutan umum, juga harus melakukan pengaturan terhadap kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. 

Sejumlah upaya lainnya yang disiapkan Kemenhub dalam rangka pengendalian transportasi di masa libur Nataru, diantaranya yaitu: melakukan ramp check terhadap kelaikan armada transportasi, pengecekan kesehatan para awak transportasi, membentuk Posko Bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif, dan menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Selain itu, untuk mencegah masuknya varian baru Omicron, Kemenhub telah melakukan pengendalian terhadap di pintu masuk kedatangan penumpang internasional, yaitu di Bandara Internasional dan PLBN.

Turut hadir dalam rakor tersebut, seluruh Pejabat Eselon I Kemenhub, Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto, Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dan perwakilan dari sejumlah Kementerian, BMKG, Basarnas, KNKT, TNI, para Kepala Dishub Provinsi, operator transportasi, asosiasi sektor transportasi, dan unsur terkait lainnya. (Lak/Ant)

Read More

Menhub: Sektor Transportasi Dukung Kesetaraan Kaum Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang mendukung kesetaraan terhadap kaum perempuan. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang telah menggeluti profesi di sektor transportasi yang biasa identik dengan laki-laki, seperti misalnya profesi pilot, supir, pelaut, hingga kondektur wanita.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka kegiatan Webinar Kartini Milenial Taruni-Taruni Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan dengan tema “Menyiapkan Generasi Muda Kartini Perhubungan yang Smart, Kreatif, Tangguh dan Beretika” yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenhub, Rabu (21/4).

“Saat ini, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih karir, bahkan, pekerjaan yang dahulu identik dengan laki-laki saat ini juga sudah banyak digeluti oleh perempuan. Beberapa bisnis di sektor transportasi bahkan dipimpin oleh perempuan. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan terhadap perempuan sudah terjadi. Oleh karena itu, perempuan harus merasa sejajar, merasa mampu, dan bisa meningkatkan kapasitas sebagai perempuan yang terus bergerak maju, bebas, dan merdeka,” tutur Menhub Budi.

Dalam webinar yang disaksikan para taruni perguruan tinggi transportasi di lingkungan Kemenhub, Menhub berpesan kepada para taruni untuk selalu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil maksimal serta menjadi orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa dan Negara.

“Adik-adik taruni adalah para perempuan terpilih yang telah berkesempatan mengenyam pendidikan di sektor transportasi dan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Buktikan bahwa dalam proses pendidikan, kalian merupakan figur yang sangat diperhitungkan, dan memiliki daya saing yang tinggi. Saya yakin, apabila kalian berusaha dengan bersungguh-sungguh, hasil yang didapatkan akan setimpal,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub menuturkan, terwujudnya kesetaraan terhadap kaum perempuan adalah berkat perjuangan dan kegigihan dari mendiang Raden Ajeng Kartini, yang mampu menginspirasi perempuan untuk bangkit dan menjadi bagian penting dalam hidup, dan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laik baik dalam aspek pendidikan maupun dalam karir.

Webinar virtual diikuti oleh para taruni yang berasal dari 23 perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenhub, serta para pegawai di lingkungan Kemenhub. (Arianto)

Read More

Menhub Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan kendaraan listrik di Indonesia menjadi kebutuhan massal. Hal itu disampaikan Menhub saat mengunjungi pameran kendaraan listrik yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan komunitas pegiat kendaraan listrik di Stasiun KA Bekasi Timur, Minggu (18/4).

“Kita ingin kendaraan listrik ini bisa menjadi kebutuhan massal. Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, telah mengamanatkan bahwa kita harus mengarah ke penggunaan kendaraan listrik,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, Kemenhub telah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan membuat sejumlah regulasi tentang kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur antara lain: pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik,kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, dan sejumlah regulasi lainnya yang tengah disusun.

“Kami juga akan membuat Peta Jalan (Road Map). Dimana pada tahun 2030 ditargetkan kendaraan listrik sudah siginfikan digunakan oleh masyarakat banyak,” ucap Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan sejumlah upaya lain yang telah dilakukan yaitu: mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota seperti : Bali, Surabaya, Bandung, Surabaya, dan Medan. Program BTS dilakukan dengan membeli layanan dengan subsidi 100% dari operator dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Sebagai tahap awal, penggunaan transportasi ramah lingkungan ini akan dimanfaatkan untuk angkutan transportasi seperti Transjakarta maupun Damri dan sebagainya sebagai angkutan perkotaan.

Selain bus, Kemenhub juga mendorong penggunaan kendaraan listrik pada kendaraan taksi dan sepeda motor.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Dirut PLN untuk membangun lebih banyak lagi titik-titik stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai,” tutur Menhub.

Kemudian, Menhub dan jajaran Eselon I di lingkungan Kemenhub juga sudah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan kedinasan. Menhub mendorong Kementerian dan Lembaga lain juga menggunakan kendaraan listrik agar penggunaannya semakin masif.

Dengan mengurangi penggunaan BBM yang semakin lama produksinya terus menurun sementara permintaan terus meningkat, diharapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan pilihan masyarakat yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

Dalam tinjauannya menuju ke pameran kendaraan listrik di Stasiun Bekasi Timur, Menhub berangkat menggunakan KRL dari Stasiun Jatinegara. Menhub berharap, ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan integrasi antarmoda antara moda transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT dan lain-lain, dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai feeder.

Setibanya di Stasiun Bekasi Timur, Menhub mengunjungi pameran kendaraan listrik dari berbagai merk, termasuk buatan dalam negeri. Menhub sempat menjajal sepeda motor listrik buatan UMKM dalam negeri bermerek E-mostra dan menjajalnya keliling stasiun. Menhub mendorong produk dalam negeri ini bisa maju dan bisa dipasarkan dalam jumlah yang banyak.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Dirut PT KAI Didiek Hartantyo, dan jajaran di lingkungan Kemenhub. (Arianto)

Read More