Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label MOI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MOI. Tampilkan semua postingan

Presiden Jokowi Lantik Siruaya Utamawan Ketua Harian MOI, Jadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Jokowi secara resmi melantik Siruaya Utamawan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021). Siruaya duduk sebagai Dewas setelah melalui serangkaian tes oleh Pansel dan fit and proper tes di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili unsur pekerja.

Siruaya Utamawan, pria asal Lampung yang juga Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu dilantik setelah Presiden menerbitkan Surat Keputusan Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Periode 2021-2026.

Selain Siruaya Utamawan dari unsur pekerja, Presiden Jokowi juga melantik Dewas BPJS Kesehatan lainnya dari unsur Pemerintah, sebagai Ketua Dewas Achmad Yurianto dan anggota Regina Maria Wiwieng. Dari Unsur Pekerja yaitu Indra Yana, Unsur Pemberi Kerja Iftida Yasar dan Indah Deryanie Hasman. Mewakili Unsur Tokoh Masyarakat adalah H. Ibnu Naser Arrohimi.


Kemudian pada kesempatan yang sama, juga dilantik Direksi BPJS Kesehatan Periode 2021-2026 yaitu Direktur Utama, Ali Gideon Mukti, Para Direktur yaitu Andi Afdal, Arief Witjaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby dan Mundiharto.

Kepada media, Siruaya Utamawan yang juga Sekretaris Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu mengatakan siap mengemban amanah rakyat untuk mengawasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebuh baik bagi peserta.

Ia juga mengatakan akan membangun jaringan dan komunikasi dengan Federasi maupun Konfederasi Serikat Pekerja yang ada guna memperoleh masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan BPJS Kesehatan. Selain itu membuka saluran informasi dengan memanfaatkan media sosial maupun Media Online seperti MOI dan PWMOI.

“Jabatan ini amanah. Untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan. Untuk itu mohon dukungan semua pihak agar apa yang menjadi harapan kita semua untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik,” tegas Siruaya yang juga aktivis pekerja dan buruh itu. **
Share:

Ketua Umum DPP MOI Konsolidasi Dengan Ketua DPW MOI Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Rudi Sembiring Meliala bersilaturahmi sekaligus berkonsolidasi dengan sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MOI Sumatera Utara (Sumut) di bawah pimpinan AR Batubara, Senin (28/12/2020).

Pertemuan yang berlangsung di Cafe Sagar, Jalan HM. Joni tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan MOI Sumut, juga untuk menepis berita tentang pembekuan dan pembubaran MOI sebagaimana ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu.

"MOI tetap eksis dan solid, saya memastikan bendera MOI akan tetap terus berkibar di seantero Nusantara. Pengurus DPP MOI solid, Saya sebagai Ketua Umum bersama Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Candra Manggih tetap solid dan berkomitmen mewujudkan MOI menjadi 'The King of Indonesian Media Online Media' dan terus berkonsolidasi dengan teman-teman daerah baik tingkat Wilayah maupun Cabang," tegas Rudi, sapaan akrab Ketua Umum MOI itu.

Ketua Umum MOI yang juga seorang pengusaha sukses di bidang pariwisata itu menyampaikan, MOI adalah wadahnya pemilik atau pimpinan media online yang ada di Indonesia. MOI beranggotakan semua Pimpinan Media Online yang mewakili medianya, tapi bisa juga menjadi jurnalis dan kemampuan seluruh pimpinan yang bergabung di wadah MOI ini tidak perlu diragukan lagi.

Rudi Sembiring Meliala dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mengatakan, dirinya merasa terhormat atas sambutan rekan-rekan DPW MOI Sumut. Kedepan dirinya juga mengharapkan silaturahmi ini dapat terus berlanjut.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPW MOI Sumut, AR Batubara. Beliau berkeyakinan MOI akan terus maju dan berjaya di masa depan. Visi MOI menjadi 'The King of Indonesia Online Media' akan terwujud, terindikasi oleh banyaknya para pemilik media online yang merespon positif hadirnya MOI di Sumatera Utara.

"Saya atas nama Keluarga Besar MOI Sumut mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ketua Umum MOI. Dirinya juga berharap, semoga dengan adanya pertemuan tersebut, segala riak-riak dapat mencair dengan sendirinya," pungkas Ketua DPW MOI Sumut, AR Batubara, Pria yang telah malang melintang di sejumlah organisasi dengan ramah kepada awak media.

Pertemuan saturahmi dan konsolodasi tersebut membahas berbagai hal dan program kerja. Pertemuan dihadiri Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala didampingi sejumlah pengurusnya dan dari DPW MOI Sumut dihadiri Ketua, AR Batubara; Sekretaris, H. Hamlet Harahap; Bendahara, Aci Sumbawa Rambe, juga hadir pengurus lainnya seperti Sunardi, Roy Nst, Nuraida Lubis, serta beberapa pimpinan media yang tergabung dalam wadah MOI. **
Share:

Ketum MOI : Media Online Sukseskan Pilkada Serentak



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala menyebutkan Media Online akan ikut mensukseskan Pilkada serentak, 9 Desember 2020 melalui pengawasan dan pemberitaan yang profesional, kritis dan konstruktif 

Kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/12), Rudi Sembiring Meliala mengatakan pesta demokrasi Pilkada diharapkan menjadi ajang serta momentum menghasilkan para pemimpin di daerah yang potensial guna memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat.

“Sebagai organisasi media, MOI akan ambil bagian untuk turut serta ikut melakukan pengawasan membantu KPU maupun Bawaslu melalui pemberitaan yang profesional guna mensukseskan perhelatan demokrasi yang digelar di 270 daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” papar Rudi S. Meliala yang juga pengusaha media online dan pariwisata itu.

Dikatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada tidak lepas dari peran media online, khususnya di tengah Pendemi Covid-19 yang telah membatasi kampanye dan sosialisasi secara terbuka melalui pengumpulan masa.

Peran media online dalam perkembangan industri komunikasi juga makin strategis dengan didorong oleh revolusi industri 4.0. Komunikasi makin dekat dengan rakyat, karena setiap informasi media sangat mudah diakses melalui handphone (HP) maupun media sosial.

“Pada masa Pilkada ini, media online harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan independen. Sebab pemberitaan yang tidak profesional akan dapat memicu eskalasi politik di daerah yang rawan konflik. Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik,” pungkas Rudi S. Meliala.

Berdasarkan catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 27 September 2018. Organisasi yang mewadahi Perusahaan Media Online Seluruh Indonesia ini dikomandoi oleh Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. **
Share:

Sekjen MOI : Pengurus MOI Tidak Produktif Mundur, Itu Bagus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Terkait adanya dua pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang mengundurkan diri, disikapi biasa saja oleh Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal dan menurutnya itu bagus. Hal tersebut disampaikan melalui pesan Whatsapp pada Kamis (3/12).

“Kenapa saya katakan bagus, sebab itu mempermudah DPP (Dewan Pimpinan Pusat) MOI melakukan konsolidasi organisasi ke daerah, apalagi yang mundur termasuk yang berkinerja kurang begitu prima. Sebagai Sekjen MOI, saya bersyukur pada Tuhan,” tegas Jusuf Rizal saat dimintai tanggapannya oleh awak media tentang adanya dua pengurus DPW MOI yang mundur.

Sebagaimana diketahui wartawan, ada dua Ketua DPW MOI mundur dari Pengurus MOI yaitu Ketua DPW MOI DKI Jakarta Prayogie dan Ketua DPW MOI Jawa Tengah, Didik Hargiyanto. Sebelumnya, M. Taufik telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP MOI.

Menurut Jusuf Rizal yang sudah banyak makan asam garam berorganisasi, ada yang mundur dan ada yang masuk dalam organisasi itu biasa. Satu hilang, seribu berganti. Ia juga tidak merasa risau walau ada yang mundur. Organisasi MOI tetap berjalan normal sebagaimana biasa.

Pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menyebutkan manuver gerakan ini sudah dibacanya sejak lama. Itu terkait rencana Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala untuk membuat wadah wartawan (Persatuan Wartawan Media Online Indonesia / PWMOI) di bawah MOI.

Agar tidak memunculkan perpecahan, kemudian gagasan untuk membentuk PWMOI di bawah MOI, guna membesarkan MOI, kemudian dibatalkan. Semestinya hal tersebut sudah selesai. Namun kelompok kepentingan rupanya memainkan ini sebagai bola panas, bahkan mau membuat Munaslub tak berdasar.

“Sebagai Sekjen MOI, selama organisasi dijalankan sesuai konstitusi, saya patuh kepada perintah Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Jika ada yang mencoba bermain api dengan melanggar konstitusi dan mau merusak organisasi, siapapun itu tentu kita akan hadapi,” tutur Jusuf Rizal.

Dengan mundurnya beberapa orang kepengurusan MOI, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah tidak membuat Sekjen MOI menjadi risau. DPP MOI telah mempersiapkan berbagai plan menghadapi gejolak yang ditimbulkan kelompok kepentingan yang ingin membonsai MOI.

“Sebagai Sekjen bersama Ketua Harian, Siruaya Utamawan, Bendum Hj. Candra Manggih dan Jajaran Pengurus DPP MOI yang sevisi, akan tetap bersama-sama mendukung kepemimpinan Ketua Umum MOI, Rudi S. Meliala. Kami terus melakukan konsolidasi menjalankan amanat Rakernas mempersiapkan MOI menuju menjadi Anggota Dewan Pers awal tahun 2021,” tegas pria aktivis pekerja dan buruh itu.

Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019 itu lantas menambahkan, bahwa mundurnya kedua Ketua DPW MOI itu justru menguntungkan DPP MOI. Karena keberadaannya selama dua tahun seperti mati suri. Nato (No Action Talk Only). DPP MOI sudah siapkan figur pengganti agar mampu mendukung program MOI menjadi anggota Dewan Pers. **
Share:

Sidarta S. Pelawi: Pemimpin MOI Harus Berani, Tegas Seperti Api Sungai dan Bulan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media Online Indonesia (MOI) Sidarta S. Pelawi, MBA, memberi arahan kepada Pengurus DPP MOI agar dalam menjalankan roda organisasi, para pemimpinnya harus berani dan tegas guna mempercepat tercapainya tujuan (goals) organisasi.

“Nakhoda organisasi harus berani memimpin seperti Api, seperti Matahari, seperti Sungai dan seperti Bulan. kendatipun harus bertemu di pengadilan, kebenaran akan tetap menang,” tegas pria pengusaha berdarah Sumatra itu dalam pesannya melalui Whatsapp Group MOI di Jakarta (16/11).

Menurutnya, untuk mempercepat mencapai tujuan organisasi tidak bisa dipungkiri para pemimpinnya harus dapat bertindak tegas sekalipun tidak mudah. Tentu akan banyak tantangan, bahkan mungkin tuntutan hingga ke Pengadilan. Dalam pesan supportnya kepada Ketum, Sekjen, Bendum dan Ketua Harian MOI, tidak usah takut, karena kebenaran akan tetap menang.

Sidarta yang mantan birokrat itu mempersonifikasikan, pengelolaan organisasi ibarat Pohon Anggur yang Subur. Memiliki cabang, ranting dan daun yang sudah tua. Agar tunas-tunas baru muncul, tumbuh, subur dan berbuah lebat dan besar-besar, cabang, ranting dan daun yang sudah tua perlu digunting.

Artinya apa? Menurut Sidarta tidak bisa kita pungkiri orang-orang yang sudah dituakan memiliki pola pikir seperti orang tua, yang kaku, selalu berfikiran aturan-aturan. Dahulu begini, begini yang benar. Kerjanya hanya tukang grafis, pengkritik, merasa diri yang paling benar.

“Padahal dia ada atau tidak ada sama saja bagi organisasi dan tidak sadar sampai saat ini juga tidak berbuat apa-apa kepada organisasi, memang saatnya ditinggalkan atau diturunkan dari gerbong kereta organisasi guna percepatan tujuan organisasi,” tegas Sidarta sambil menambahkan pengurus DPP MOI tetap 'Keep in A Good Spirits'.

Sementara itu, Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal mengomentari statemen Dewan Pembina, Sidarta S. Pelawi menilai positif dan merupakan sinyal bahwa DPP MOI masih berjalan dan dijalankan berdasarkan konstitusi dan tidak melanggar AD/ART. Selain itu, tidak perlu takut menghadapi pengadilan jikalau ada pihak-pihak yang mau memecah belah atau bahkan membubarkan MOI sekalipun.

“Sebagai junior, saya respek dan memberi apresiasi yang tinggi. Karena mengembangkan organisasi itu tidak mudah, apalagi DPP MOI sudah pernah hampir vakum selama satu tahun. Kami pernah membahas kemajuan MOI ini berdua saat bertemu di Istana Negara,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Share:

Sekjen MOI : DPP MOI Solid, Tidak Ada Perpecahan, Itu Hanya Ulah Oknum Saja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) membantah ada perpecahan di tubuh organisasi MOI. Kepengurusan dan DPW MOI di daerah tetap solid dan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (15/11).

“Kepengurusan DPP MOI Solid. Tidak ada perpecahan. Barangkali ada beberapa oknum pengurus yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang dijalankan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala, kemudian buat ulah. Itu kan seperti anak nakal dalam sebuah keluarga,” tegas Sekjen MOI, HM.Jusuf Rizal.


Lebih lanjut Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu menyebutkan, dalam kepengurusan DPP MOI itu ada banyak. Mulai dari Ketum, Ketua Harian, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendum, Wabendum dan beberapa Direktur masih dalam Satu barisan dibawah Komando Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala.

Justru menurut saya, jika ada yang menyebutkan DPP MOI pecah, itu pengurus yang tidak berkinerja bagus. Atau malah jarang terlibat dalam membesarkan MOI. Diundang Meeting konsolidasi lewat Video Conferance Zoom tidak hadir, bahkan pada peringatan HUT ke-2 lewat Zoom tidak dianggap.


Menurut pria aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu, alasan lainnya barangkali mereka tidak paham yang disebut konstitusi organisasi. Memahami AD/ART itu tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi jika disebut ada pelanggaran musti disebut pelanggaran mana. Pasal berapa yang dilanggar oleh DPP MOI.

“Yang jelas sesuai arahan Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring, kami tetap bekerja sesuai amanat Rakernas MOI 2019 bagaimana MOI bisa menjadi anggota Dewan Pers. Untuk itu, meski dikepung oleh Pendemi Covid-19, kami tetap melakukan konsolidasi ke daerah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.


Ia juga menghimbau agar pengurus maupun anggota MOI di DPW maupun DPC di daerah tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Itu hanya gerakan kelompok kepentingan yang menurut saya ingin agar MOI tidak independen, maju dan dibonsai untuk kepentingan kelompok tertentu.

Katanya, Organisasi MOI ini baru seumur jagung. Selama satu tahun setelah dibentuk hampir vakum. Setelah Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring melakukan perubahan kepengurusan, baru bergerak yang dimulai dengan Rakernas 2019. Saat ini mesin MOI mulai bergerak meski terkendala Covid-19. 

“Karena itu kepada para pengurus daerah, baik di DPW maupun DPC, silahkan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Sebab yang justru teriak-teriak itu di daerah yang kinerjanya jelek. Dua tahun tidak bergerak Nato (No Action talk Only). Untuk itu atas arahan Ketua Umum MOI, kami akan revitalisasi kepengurusan di daerah agar bisa mempercepat MOI menjadi anggota Dewan Pers,” tegas HM. Jusuf Rizal. **
Share:

Isu Munaslub Bergulir Sekjen MOI Tegaskan Ketum MOI Tidak Panik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Rudi Sembiring Meliala tidak panik, justru beliau menunjukkan paham berorganisasi. Pelaksanaan Munaslub itu telah diatur dalam AD/ART MOI. Justru yang banyak omong itu yang tak paham konstitusi organisasi. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MOI, HM. Jusuf Rizal kepada awak media di Jakarta (13/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM Jusuf Rizal juga menyebutkan bahwa Ketum MOI, Rudi Sembiring Meliala santai saja menyikapi persoalan tersebut. Ia juga membantah statemen salah satu pengurus DPP MOI, Marlon Brando dan pihak lain yang menyebutkan Rudi Sembiring panik, sehingga mengeluarkan delapan maklumat tentang MOI. Delapan maklumat itu terkait adanya gerakan sekelompok orang yang mau menyelenggarakan Munaslub tanpa alasan yang jelas.

“Jika ada orang yang mengatakan Ketum MOI, Rudi Sembiring panik mau dimunaslubkan, berarti orang itu tidak paham berorganisasi dan tidak mengerti konstitusi organisasi. Sebab tidak mudah menyelenggarakan Munaslub. Harus didasari pijakan yang mendasar dan kuat,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA).

Pria berdarah Madura-Batak yang juga aktivis Pekerja/Buruh itu mengakui, pelaksanaan Munaslub itu adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Namun harus ada mekanisme dan substansi mendasar sebagai landasan untuk dapat melakukannya.

Di organisasi MOI, jelas Jusuf Rizal, Dewan Pendiri bisa mengusulkan bilamana memenuhi substansi seperti organisasi tidak jalan atau dalam keadaan genting. Itu pun harus melalui mekanisme yang konstitusional, dilaksanakan oleh DPP MOI dan atas permintaan 2/3 Dewan Pimpinan Wilayah yang sah.

“Jadi jika tidak memenuhi sebagaimana konstitusi organisasi, kenapa pula harus panik. Yang justru panik adalah pihak-pihak yang mencoba mengancam, tapi ancaman yang tidak berdasar, tidak perlu ditakuti. Itu ibarat macan ompong,” tambah Jusuf Rizal.

Sementara dari sisi hukum juga bisa disikapi. Jika dilaksanakan Munaslub atas dasar yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan fakta dan data, itu bisa masuk dalam ranah penyebaran informasi bohong. Tentu ada perbandingan antara kepengurusan lama dan baru.

“Saya bukan mau mengatakan bahwa saya sudah pandai berorganisasi, tapi dalam konteks MOI, kita bisa sikapi berdasarkan konstitusi organisasi dan hukum. Karena itu saya tidak melihat Ketum MOI panik, tapi justru memberikan pelajaran agar hati-hati bertindak, sebab setiap tindakan memiliki konsekuensi,” papar Jusuf Rizal, yang juga menjabat Ketua Umum  Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). **
Share:

Ketum Rudi Sembiring : MOI Tak Ada Kaitan Organisasi dengan IPJI dan PWOIN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum dan Sekaligus Ketua Dewan Pendiri Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala kembali menegaskan MOI adalah organisasi perusahaan media online yang independen.

"Jadi MOI tidak memiliki kaitan apapun secara organisasi dengan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) maupun Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)," tegas Rudi Sembiring kepada media di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Pernyataan tegas Rudi Sembiring ini sekaligus meluruskan anggapan salah yang beredar selama ini, seolah-olah MOI punya kaitan bahkan perjanjian tertentu dengan IPJI maupun PWOIN.

"Maka dengan ini saya tegaskan. MOI tidak memiliki keterikatan perjanjian apapun dengan IPJI dan PWOIN," tandasnya.

Rudi Sembiring juga mengingatkan, jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa MOI ada perjanjian, komitmen, dan kerja sama dengan IPJI maupun PWOIN, maka jelas itu pernyataan yang mengada-ngada.

Lebih salah lagi, kata Rudi, ada yang menyatakan bahwa para wartawan dari Perusahaan Media yang bergabung dalam MOI wajib menjadi angota PWOIN. Maka hal itu sangat tidak benar dan tidak mungkin.


Rudi juga menjelaskan, MOI tidak memiliki wartawan karena MOI adalah wadah bagi Perusahaan media. Sedangkan para wartawan dari setiap Perusahaan Media yang menjadi anggota MOI memiliki kebebasan untuk menjadi anggota organisasi Jurnalis atau wartawan manapun, sebagaimana diatur dalam UU Pers 40 Tahun 1999.

“Demi kebaikan bersama, maka saya tegaskan bahwa Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) bukan bagian dari IPJI dan PWOIN. Tidak ada keterikatan perjanjian apapun, baik lisan dan tulisan,” papar Rudi Sembiring

Kendati demikian, menurutnya, kini dan kemudian hari, jika dianggap perlu, MOI sangat terbuka untuk bekerja sama dengan ke dua lembaga tersebut dalam berbagai bentuk kerjasama untuk saling menguatkan.

Karena itu Rudi Sembiring tidak mau berpolemik. Melalui penjelasannya seluruh Pengurus dan Anggota MOI diharapkan dapat memahami secara jernih serta lebih fokus membangun organisasi MOI, tanpa dirasuki dengan berbagai pernyataan yang mengganggu untuk perkembangan MOI kedepan.

Secara terpisah, Sekjen DPP MOI, Drs. HM.Jusuf Rizal, SE, SH, M.Si mengatakan bahwa Ketum MOI beserta jajaran DPP terus Fokus melakukan konsolidasi untuk dapat memenuhi amanat Rakernas MOI, agar dapat segera menjadi Anggota Dewan Pers.

“Untuk itu bagi yang telah diberi tanggungjawab, maka segeralah membentuk kepengurusan di DPW maupun DPC MOI. Bagi yang NATO (No Action Talk Only) kita akan revitalisasi," ujar Jusuf Rizal.

Pria berdarah Madura-Batak itu lantas menggubah pribahasa. "Jangan Buruk Rupa Cermin Dibelah. Sekarang era revolusi industri. Tak butuh banyak cakap,” tegas HM. Jusuf Rizal SE, SH, M.Si yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). **
Share:

Saat Yang Tepat, Buruh Bersatu Membentuk Partai Politik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/10) sore, walaupun terus mendapat penolakan dari pekerja dan buruh serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sisanya ada tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, beberapa di antaranya menerima dengan catatan. Sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan aksi "walk out" meninggalkan ruangan rapat.

Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Buruh/Pekerja dan sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini "dikebut" untuk segera disahkan.

Menyikapi hal tersebut, aktivis pekerja dan buruh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) SPSI, HM. Jusuf Rizal menilai sudah saatnya para buruh bersatu dalam sebuah wadah partai politik. Apalagi sampai saat ini, belum ada satu parpol yang memiliki keberpihakan politik kepada pekerja dan buruh.

“Saat ini momentum yang tepat, agar para pekerja dan buruh mengkonsolidasikan diri bersatu agar punya partai politik. Tanpa memiliki partai politik, maka posisi tawar pekerja dan buruh sangat lemah," tegas HM. Jusuf Rizal di Jakarta, Senin (5/10).

HM. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengaku sangat miris, atas kondisi para pekerja dan buruh yang hanya menjadi objek eksploitasi untuk kepentingan politik.

Ia juga menyebut posisi buruh dan pekerja sangat lemah, karena tidak memiliki keterwakilan di DPR sebagai penyalur aspirasi untuk memperjuangkan nasib mereka.

Padahal saat Pemilu, baik Pileg maupun dalam Pilpres, dukungan dan suara para buruh dan pekerja selalu diperebutkan. Namun saat pekerja/buruh butuh dukungan, justru ditinggal. Habis manis sepah dibuang.

Atas dasar inilah, HM. Jusuf Rizal mengajak para buruh bersatu dalam sebuah partai politik, yang akan menjadi wadah perjuangan untuk perbaikan nasib buruh/pekerja di Indonesia.

“Saya akan memotori agar para pekerja dan buruh dapat bersatu, memiliki partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan nasib para pekerja termasuk di DPR. Kita tidak mau lagi sekedar menjadi alat kepentingan politik kelompok,” tegas HM. Jusuf Rizal yang juga menjabat Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu.

Kekecewaan Jusuf Rizal terhadap kondisi politik saat ini sangat mendasar. Pasalnya, pria berdarah Madura-Batak itu pada Pilpres 2019 menjadi Ketua Tim Relawan Pekerja dan Buruh dukung Jokowi-KH.Ma’ruf Amin bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun setelah Jokowi-KH.Ma’ruf Amin terpilih, komitmen untuk mensejahterakan para pekerja dan buruh sangat lemah. Itu terbukti dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski para pekerja dan buruh sudah menyampaikan masukan, namun tidak menjadi perhatian serius.

Begitu juga dengan Partai Politik di DPR, kajian tentang keberatan para pekerja dan buruh tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disampaikan hanya formalitas. Mereka buta dan tuli dan menganggap remeh para pekerja dan buruh. Mereka tidak lagi menjadi penampung aspirasi rakyat dan mengabaikan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Para pekerja dan buruh tidak anti pembangunan dan juga tidak alergi dengan investasi. Tapi diharapkan masuknya investasi untuk kemajuan pembangunan, perbaikan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, tidak mengorbankan kesejahteraan dan masa depan pekerja dan buruh,” tegas HM. Jusuf Rizal.

Dikatakan pekerja dan buruh merupakan lumbung suara yang efektif sebagai modal dasar membangun partai politik yang membela, melindungi dan mensejahterakan kaum pekerja/buruh. Sedikitnya ada 5 juta yang tergabung di Konfederasi ataupun Federasi-Federasi Serikat Pekerja/Buruh. Belum yang lagi di sektor non formal.

Untuk membangun Partai Politik yang membela kepentingan rakyat, khususnya pekerja/buruh masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri agar dapat lolos ikut serta menjadi kontestan Pemilu 2024. 

HM. Jusuf Rizal, akan melakukan konsolidasi dengan para pekerja hingga ke tingkat bawah melalui Konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja/Buruh serta melalui jaringan yang dimiliki. Ia juga akan mempersiapkan Partai Politik yang dapat menjadi kendaraan para pekerja dan buruh.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak Bumi dan Umum (FSP KEP) - KSPI, Siruaya Utamawan dihubungi melalui selular menyatakan, sangat kecewa terhadap keputusan DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dengan disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menunjukkan posisi buruh semakin dilemahkan. Secara politis, penghargaan dan penghormatan terhadap kaum buruh dan pekerja di Indonesia sangatlah rendah," tegas Siruaya Utamawan, yang juga menjabat Wakil Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia).

Menurut Siruaya, apa yang dipertontonkan oleh DPR saat ini, merupakan cermin betapa neo-liberal dan kapitalis menguasai negara. Dia menilai, pemilik modal menguasai sistem perpolitikan di Indonesia. Demokratisasi yang dibangun saat ini, sudah jauh dari cita-cita pembentukan negara.

"Gagasan pembentukan partai politik sebagai alat dan wadah perjuangan kaum buruh/pekerja, harus terus digaungkan dan diaktulisasikan, teruslah berproses dan berprogres," pungkas Siruaya Utamawan yang juga menjabat Ketua Harian Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) ini. **
Share:

MOI Launching 'MOI Institute' Guna Tingkatkan Kompetensi SDM dan Digital Industri



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) melaunching MOI Institute sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Digital Industri yang siap tempur menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Hadirnya MOI Institute menjadi kado istimewa bagi MOI dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 pada 27 September 2020.

MOI Institute dilaunching oleh Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala melalui video conferance Zoom. Acara launching itu dihadiri Sekjen MOI HM. Jusuf Rizal, Ketua Harian Siruaya Utamawan, serta diikuti para pengurus dan anggota MOI se-Indonesia.

Rudi Sembiring mengatakan, di usianya yang kedua, MOI telah menyiapkan program-program strategis, mendorong tumbuhnya industri digital yang sehat dan maju. Untuk itu diperlukan banyak SDM yang mumpuni, khususnya di bidang media online.

“Secara Teknis MOI Institute dipersiapkan Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Ketua Harian, Siruaya Utamawan. Melalui MOI Institute akan dijalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencetak SDM serta perusahaan media yang memiliki kompetensinya dan profesional,” papar Rudi.


Pada kesempatan yang sama, Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal memaparkan bahwa MOI Institute selain bergerak dalam Pengembangan SDM (pendidikan, pelatihan dan pengembangan sektor digital), juga akan membangun jaringan usaha media online hingga ke kecamatan. Kajian dan survei, konsultan media online, digital marketing, web development, MOI cloud dan berbagai program kreatif lainnya.

Menurut pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, saat ini Indonesia masih kekurangan SDM yang berkualitas menghadapi Revolusi Industri 4.0, termasuk di industri media online. Karena itu dibutuhkan adanya pendidikan pelatihan terhadap banyak SDM sektor digital.

“Menghadapi perubahan globalisasi, tehnologi dan gaya hidup modern, MOI berusaha mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi. Selain mendirikan MOI Institute, kami juga mensponsori pembuatan 10.000 perusahaan media online berbadan hukum dengan mensubsudi 50% biaya,” tegas Jusuf Rizal yang pernah di Matari Inc (PR dan Advertising).

Terkait teknis operasional, posisi Direktur Eksekutif MOI Institute dipercayakan kepada Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan. Selanjutnya akan ada Board of Chairman MOI Institute, serta mengajak berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk bergabung di MOI Institute secara profesional. **
Share:

MOI Sponsori Pendirian 10 Ribu Media Online Berbadan Hukum

Rudi Sembiring - Jusuf Rizal - Siruaya Utamawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) mensponsori pendirian 10 ribu media online berbadan hukum di seluruh Indonesia, dalam rangka mendorong digital industri di era revolusi industri 4.0.

Peluncuran program pendirian 10 ribu media online berbadan hukum tersebut, dilakukan berteparan dengan peringatan HUT ke-2 MOI yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui daring video conference Zoom, Senin, 28 September 2020.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala memberikan pengarahan dan penegasan, bahwa MOI merupakan organisasi perkumpulan perusahaan media online. Saat ini MOI telah berusia 2 tahun, didirikan pada 27 September 2018 dengan semangat kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan dengan impian yang sama, membangun perusahaan media online yang mumpuni.

Ketua Umum MOI Rudi Sembiring Bersama Ketua Harian Siruaya Utamawan

Kepada media, Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian, Siruaya Utamawan dan Bendum Candra Manggih menyampaikan pendirian 10 ribu perusahaan media online tersebut, sebagai stimulan bagi masyarakat yang berminat mendirikan media online, mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi maupun di Pusat/Nasional.

“MOI akan mensubsudi pendirian Perusahaan Berbadan Hukum, bagi masyarakat yang berminat membuat media online. Misalnya, jika untuk mendirikan mulai akte notaris hingga Kemenkumham membutuhkan biaya Rp. 8 juta, maka MOI menanggung 50% biaya,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Mekanismenya cukup mudah, masyarakat atau media online yang belum berbadan hukum, cukup menyiapkan data pembuatan serta biaya 50%, maka MOI akan mengurus semuanya dari Akta Notaris hingga AHU dari Kemenkumham.

Selain itu melalui MOI Institute (Pusat Pengembangan SDM dan Digital Industri) akan membantu penyediaan website media bagi mereka yang belum memiliki dengan harga murah dan terjangkau. Tersedia juga kerjasama kemitraan pendirian media online dengan MOI Institute. 

Ketua Umum MOI - Rudi Sembiring

Bagi masyarakat yang berminat dapat mengajukan permohonan ke DPP MOI melalui hotline WA: 0811-145-9494, 0811-11-0404 atau melalui e-mail DPP MOI :  monline.indonesia@gmail.com dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Kami harap setiap Kecamatan di seluruh Indonesia akan ada media online. Tidak hanya mendorong digital industri, tetapi juga turut mendukung pembangunan daerah untuk Indonesia Maju serta transparansi pengelolaan negara,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak ini.

Sementara itu Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan menjelaskan HUT ke 2 MOI dilaksanakan melalui daring mengingat pemberlakuan PSBB di tengah situasi covid- 19. MOI selalu mematuhi dan menerapkan protokoler kesehatan, sesuai ketentuan dan himbauan pemerintah. 

Lanjut Siruaya, sapaan akrab Ketua Harian MOI yang juga menjabat Direktur Eksekutif MOI Institute ini menegaskan, MOI merupakan
kumpulan dari media tengah bawah dengan bercita menjadi besar, menjadi The King of Indonesia Online Media dengan tetap menjunjung profesional, kritis dan konstruktif.

"Selamat ulang tahun ke 2 untuk kita semua, karena MOI adalah kita, MOI milik kita, MOI milik masyarakat Indonesia. Mari berkarya membangun bangsa melalui media bersama MOI," pungkas Siruaya, pria kelahiran Lampung ini. **
Share:

DPW MOI Babel Dilantik, Wagub Babel Mengajak MOI Bersama Membangun Babel


Duta Nusantara Merdeka | Pangkalpinang
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sukses dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI di Gedung Mahligai Rumpun Sebalai Rumah Dinas Gubernur Babel, dengan mengindahkan protokol kesehatan, Selasa (15/9/2020).

Pelantikan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah; Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM. Jusuf Rizal. Acara pelantikan tersebut, juga dihadiri Wakil Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian, dan beberapa perwakilan dari lembaga/instansi di lingkungan Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang.

Prosesi Pelantikan DPW MOI Babel dimulai dengan pembacaan Visi Misi MOI menjadi "The King of Indonesia Online Media" dengan moto “Profesional, Kritis dan Konstruktif”, dilanjut pembacaan SK Kepengurusan DPW MOI Babel oleh Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan.

Sementara itu, bendera pataka MOI diserahkan oleh Sekjen MOI, HM Jusuf Rizal yang didampingi Wakil Gubernur Babel dan Wakil Walikota Pangkalpinang kepada DPW MOI Babel yang diterima oleh Ketua, Feryandi Komeng.

Sementara itu, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dalam sambutannya mengatakan pers adalah mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

"Saat ini media online punya kelebihan tersendiri, mengingat kecepatan informasi yang disampaikannya. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi sehingga kita memasuki era digitalisasi. Digitalisasi saat ini menjadi penting, mengingat tataran kehidupan saat ini mulai bertransformasi dari cara-cara konvensional menjadi digital. Kalau kita ukur secara formal bahwa kita sudah memasuki tataran siap memasuki revolusi industri 4.0," ungkapnya.


Wagub Abdul Fatah menjelaskan, bahwa era digital membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Kemudahan ini tentu saja harus disikapi dengan baik, sehingga informasi yang diperoleh adalah informasi yang benar bukan hoaks. Harapannya, organisasi MOI dengan moto profesional, kritis dan konstruktif dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan menyajikan informasi yang bersifat membangun bagi daerah, khususnya Bangka Belitung.

"Saya juga berpesan agar MOI Babel menjaga kondusifitas masyarakat dan organisasi, agar visi dan misi MOI dapat dilaksanakan dengan baik. Saya harap pemerintah dan MOI dapat saling berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan di Bangka Belitung," ujar Wagub Abdul Fatah.

Sementara itu Sekjen DPP MOI, H.M Jusuf Rizal mengatakan kehadiran MOI menjadi wadah bagi media online dan bercita menjadi “The king of Indonesia online media”.

"Komitmen kami yakni memfasilitasi pendirian perusahaan media online di Indonesia dan bisa menjadi rajanya media online di Indonesia yang handal dalam mendukung pembangunan daerah. Inilah yang menjadi fokus kami," ungkap Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal yang juga menjabat Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ini.

Sementara itu Ketua DPW MOI Babel, Feryandi Komeng mengatakan jumlah media online di Babel saat ini berjumlah 224 media, di Pulau Bangka sendiri ada 145 media online dan di Pulau Belitung sudah ada sekitar 79 media online.

"Dari jumlah tersebut baru 42 media online yang sudah bergabung dalam organisasi MOI Babel. Kami bertekad untuk melakukan pembinaan terhadap media online di Babel agar dapat lebih profesional. Kami juga konsern terhadap penyebaran berita hoaks di Babel serta bersinergi dengan pemda dalam penyelenggaraan pembangunan di Babel sesuai dengan visi dan misi MOI," pungkas Ketua DPW MOI Babel, Feryandi Komeng. **
Share:

Ketum MOI Sukses Lantik DPW MOI Sulawesi Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), sukses dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI di Arthama Hotels Makassar dengan mengindahkan protokol kesehatan, Rabu (09/09/2020).

Pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua Umum (Ketum) MOI, Rudi S. Meliala; Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan; serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) MOI, HM. Jusuf Rizal.

Acara pelantikan tersebut, juga dihadiri Walikota Makassar, Prof. Rudi Djamaluddin; Kadis Infokom, Ismail Ajiali; Kepala Bapemda, Irwan Adnan dan Kabag Humas Pemkot Makassar, serta
beberapa pejabat di lingkup Pemprov. Sulawesi Selatan.


Dalam sambutannya saat membuka acara, Walikota Makassar, Rudi Djamalaluddin mengajak MOI untuk berperan serta dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Selatan.

"Peran media sangat penting dalam pembangunan, media sebagai edukator juga sebagai korektor, disinilah peran MOI untuk mengawal pembangunan,” ujar Rudi, sapaan akrab Walikota Makassar ini.

Lebih lanjut, Rudi menilai media juga sebagai penyambung lidah masyarakat dan pemerintah, sebab medialah yang menginformasikan berbagai kegiatan pemerintah.


“Media berperan sebagai penyambung lidah masyarakat dan pemerintah, lewat berita yang menjadi informasi bagi masyarakat,” terang Rudi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP MOI, Rudi S. Meliala dalam sambutannya menegaskan bahwa Media Online Indonesia (MOI) adalah Perkumpulan Pengusaha Media Online yang ada di seluruh Indonesia.

"Salah satu visi dan misi MOI adalah Peningkatan kwalitas organisasi, perusahaan media anggota dan peningkatan pengelolaan pemberitaan melalui berbagai pembinaan dan pelatihan," jelas Rudi S. Meliala.

Sementara itu, Ketua DPW MOI Sulsel Muslimin Yunus menegaskan kehadiran MOI sebagai perkumpulan media, yang akan selalu mengedepankan sinergitas kepada semua pihak, terutama pemerintah.


“MOI akan selalu berusaha bersinergi dengan semua pihak, terutama pemerintah dalam menginformasikan berbagai pembangunan daerah,” ujar Muslimin Yunus.

Prosesi Pelantikan DPW MOI Sulsel dimulai dengan pembacaan Visi Misi MOI menjadi "The King of Indonesia Online Media". Dilanjut pembacaan SK Kepengurusan DPW MOI Sulsel oleh Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan.

Penyerahan SK DPW MOI Sulsel diserahkan langsung oleh Sekjen MOI, HM. Jusuf Rizal, dilanjut penyerahan bendera pataka dan pengamatan pin MOI oleh Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala kepada DPW MOI Sulsel yang diwakili oleh Ketua, Muslimin Yunus dan Sekretaris, Andi, S.A.N.**
Share:

Ketua MOI NTB Resmi Jabat Ketua NasDem Kota Mataram


Duta Nusantara Merdeka | Mataram
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah berada di bawah pucuk kepemimpinan yang baru.

Belum lama ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) NTB, Lalu Fatahillah Prawiranegara, resmi ditunjuk menjadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram, berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terbitkan DPP NasDem  Nomor : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020.

"Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD NasDem Kota Mataram, dikeluarkan efektif per 31 Agustus 2020 lalu," ungkap Fatah, sapaan akrab Ketua DPD NasDem Kota Mataram saat ditemui di Basecamp DPW NasDem NTB, Jl. Langko No. 53 Kota Mataram, pada Selasa (2/9/2020).

Di tempat terpisah, Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H.M. Amin mengucapkan selamat dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang dikomandoi oleh L. Fatahillah, dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi. 

"Selamat kepada Adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membanggakan, menjadikan Kota Mataram yang lebih baik," tutur mantan orang nomor 2 di NTB ini.

Sementara itu, Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan dihubungi melalui Whatsapp, mengucapkan selamat dan turut berbangga kepada Ketua DPW MOI NTB, Lalu Fatahillah Prawiranegara yang telah diberi kepercayaan DPP NasDem untuk memimpin NasDem di Kota Mataram.

"Saya sangat yakin Dinda Fatah memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk memimpin NasDem di Kota Mataram. Teruslah berbuat dan berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Mataram, semoga amanah dan sukses," ujar Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

Lanjut Siruaya, sapaan akrab pria kelahiran Lampung ini menyampaikan, DPP MOI mengapresiasi langkah Ketua DPW MOI NTB. Ini merupakan energi baru yang dapat menstimulan semangat anggota dan pengurus MOI di NTB, untuk lebih profesional dan progresif mengembangkan MOI.

"Kami ditugaskan untuk mengawal misi Partai NasDem memenangkan Paslon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana - TGH. Mujibrurahman atau pasangan "HARUM" pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang," tutup Fatah yang juga menjabat sebagai Ketua Garda Pemuda DPW NasDem NTB ini. **
Share:

MOI Cetak Rekor Pra Uji Kompetensi 268 Wartawan Anggota Lewat Zoom


Duta Nusantara Merdeka | Solo
Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) cetak rekor pelaksanaan Pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diikuti sebanyak 268 orang melalui Video Conference Zoom. Baru pertama dalam sejarah organisasi media online melakukan Pra UKW lewat Zoom.

“DPP MOI melakukan itu karena terkendala  Pendemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk bertatap muda, karena dilarang pemerintah. Untuk itu bersama Solopos Institute kami mensiasati lewat Video Conference Zoom,” papar Sekjen DPP MOI, HM. Jusuf Rizal di Solo

Kegiatan Pra Uji Kompetensi Wartawan merupakan program DPP MOI untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan anggota MOI dari seluruh Indonesia. Mereka mengikuti pelatihan sekitar 4 jam dengan narasumber penguji UKW dari Solopos Institute. 

Uji kompetensi wartawan sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebut ada enam tujuan diantaranya meningkatkan profesionalisme dan memahami kode etik jurnalistik

Dengan mengikuti uji kompetensi wartawan di level muda, madya, utama, akan lebih memahami pesoalan etik dan hukum terkait pers agar dapat lolos ujian. Mulai dari yang bersifat elementer seperti sikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, sikap berimbang, konfirmasi, sampai dengan sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik.

Kemudian juga dapat memahami rambu-rambu tentang tidak menerima suap, tidak menerima imbalan terkait berita, tidak plagiat, dan bila itu terjadi, wartawan yang telah lolos uji kompetensi akan dicabut kartu kompetensinya.


Pemahaman seperti itu sungguh penting bagi wartawan dari media-media kecil, baik di kota maupun di daerah tingkat dua, yang hampir tidak pernah disentuh pelatihan. Proses uji kompetensi sekaligus dapat dijadikan sebagai proses peningkatan pengetahuan dan pengalaman dari pengujinya. Apa yang boleh dan tidak boleh dapat ditularkan.

Mengingat pentingnya Uji Kompetensi itu bagi wartawan, khususnya media online, karena itu DPP MOI melaksanakan lebih dulu Pra Uji Kompetensi agar pada saat melakukan UKW sudah memahami serta memperoleh bekal yang cukup menghadapi tes UKW yang hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, antara penguji dan wartawan, tegas Jusuf Rizal

Dikatakan Pelaksanaan Pra UKW dilaksanakan dari Angkatan I hingga Angkatan IV dengan jumlah 268 orang. Para peserta diberikan sertifikat kepesertaan Pra UKW melalui Zoom yang diterbitkan oleh Solopos Insutute yang juga terdaftar di Dewan Pers sebagai organisasi penyelenggara UKW

Para peserta Pra UKW juga diberikan kesempatan mengikuti Try Out UKW untuk mengetahui dan mengevaluasi kesiapan untuk mengikuti UKW melalui tes uji Kompetensi tertulis lewat tatap muka. Bagi yang nilainya tinggi akan memperoleh kesempatan pertama mengikuti UKW. Sementara yang kurang akan dilakukan pelatihan tambahan, tegas pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu

Perkumpulan MOI didirikan, tanggal 27 September 2018 dengan Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala, Ketua Harian, Siruaya Utamawan, Sekretaris Jenderal, HM.Jusuf Rizal dan Bendahara, Hj. Candra Manggih. Selain itu MOI bersama LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menggelar “Polisi Award Promoter 2021” dalam rangka membantu reformasi dan pencitraan kepolisian. **
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini