Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Ibadah di Kupang, Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejalan dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pembangunan infrastruktur keagamaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan dukungan pembangunan terhadap sarana dan prasarana keagamaan di Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami kerusakan akibat Badai Seroja pada 2021 lalu. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap dengan pembangunan infrastruktur keagamaan ini dapat meningkatkan upaya hidup rukun bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral.

“Sehingga memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Maju," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dilakukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak   Maret 2022, dan telah selesai pada Desember 2022 lalu.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Basuki berpesan untuk selalu menjaga kualitas konstruksi dan penyelesaian pekerjaan yang rapi agar aman dan nyaman digunakan oleh para jemaat saat beribadah. "Pekerjaan harus rapi dan dikerjakan dengan baik dan teliti, karena ini pekerjaan yang cukup besar," ujarnya. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Normansjah Wartabone mengatakan, pembangunan  Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp24,08 miliar.

“Lingkup pekerjaannya mencakup konstruksi bangunan gereja, bangunan sekretariat Paroki, menara lonceng, ruang panel dan genset, Goa Maria, Bangunan Makam, pagar, penataan halaman, mekanikal elektrikal, dan lansekap,” kata Normansjah.

Normansjah menambahkan, dengan selesainya pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dapat memberikan manfaat bagi umat Nasrani di Kupang. “Dengan tersedianya tempat peribadatan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini, Kementerian PUPR berharap dapat meningkatkan kapasitas layanan ibadah bagi masyarakat Nasrani di Kupang yang awalnya hanya menampung 400 jemaat menjadi 800 jemaat,” jelas Normansjah.

Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang  yang berada di Jl. Ir. Soekarno No 1, Bonipoi, Kupang, NTT ini berdiri pada tanggal 15 Agustus 1967. Selama ini, bangunan gereja tersebut belum pernah direhabilitasi dan pada tahun 1995 ada penambahan di bagian samping dengan pembangunan balkon. 

Selain sebagai tempat peribadatan, Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang juga menjadi salah satu objek wisata religi sekaligus sejarah di Kota Kupang, terlebih terdapat Goa Maria yang berada di samping bangunan gereja. (Arianto)

Read More

Kementerian PUPR Raih Penghargaan P3DN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023). 

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan PT Semen Indonesia dalam kategori BUMN. 

Presiden mengatakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan. 

"Dulu saya ingat urusan aspal saja 80% kita impor. Kita punya Aspal Buton, saya perintah langsung Menteri PUPR. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu," kata Presiden. 

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Perindustrian, targetnya 95% dari Pagu Anggaran barang dan jasa harus dibelikan PDN. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri dan UMKM akan hidup dan berkembang," kata Presiden. 

Dikatakan Presiden, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PDN yang sudah masuk e-katalog sudah sebanyak 3,4 juta produk, dari sebelumnya hanya sebanyak 50 ribu. "Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan tapi dibeli. Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog, percuma kalau tidak dibeli," kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. 

"Pasca pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR, capaian penggunaan PDN  dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022  mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak)

Read More

FORGASN-PUPR Gelar Musyawarah Nasional Pengawal ber-NRP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi ISSUE BESAR "Mulai tanggal 28 November 2023 Pegawai Honorer tidak lagi dipakai Instansi Pemerintah" yang dikeluarkan oleh Menpan - RB dan Kebijakan lain yang dirasa kurang berpihak kepada kami, maka dengan ini Forum Nasional Pegawai Non Apararur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (FORGASN-PUPR) menggelar musyawarah nasional pengawal ber-NRP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Sabtu (28/01). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR), Madens Hattu.

Terhitung Mulai Tahun 2023 status Pegawai Pemerintah hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, Untuk beberapa pekerjaan di Instansi Pemerintah, seperti Petugas Keamanan dan Kebersihan nantinya akan dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Untuk tahun 2022, Pemerintah akan mengutamakan Rekuitmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.

Berangkat dari hal diatas, Madens mengatakan, Pegawai Non ASN yang tergabung dalam Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR) menyikapi dengan pandangan dan harapan serta masukkan MELALUI:

- UU ASN: Merevisi UU ASN No 5/2014 pada pasal 131A khususnya pengangkatan Honorer secara bertahap untuk yang sudah bekerja sampai dengan 2016/ Bekerja menjadi honorer minimal 5 Tahun.

- PERPRES: Adanya pengangkatan PNS PUPR dari honorer melalui Perpres. Dimana dalam hal ini PUPR dirasa mampu jika ada Perpres dan dilihat dari kesiapan Anggaran dalam Pagu Anggran PUPR setiap tahun, serta pegawai yang Pensiun.

- CPNS: Pengangkatan Honorer Menjadi PNS secara bertahap, Karena Non ASN/Honorer tidak bisa mengikuti test CPNS kama terkendala persyaratan dalam segi Umur.

- PPPK: PPPK tidak jauh berbeda dengan Honorer yang ikatan kerja memakai sistem Kontrak, ini mejadi sangat rawan untuk putus kontrak. Diharapkan tidak ada kontrak dan putus kontrak menjadi pegawai tetap dan dengan tanpa adanya tes untuk menjadi PPPK.

Dari Pandangan diatas, Madens mengungkapkan, KAMI FORUM PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN PUPR (FORGASN PUPR) YANG TURUT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR NEGERI INI, MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

1. MENDORONG SEGERA REVISI UNDANG-UNDANG ASN NO.5 TAHUN 2014 (pasal 131A) UNTUK DISYAHKAN;

2. SELURUH PEGAWAI NON PNS PUPR YANG BER-NRP MEMOHON UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS;

3. MENOLAK OUTSOURCING DAN MEMASUKKAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) KEDALAM DATA VALIDASI NON PNS MENPAN-RB.

“Melalui Munas ini, kami memohon Presiden Jokowi untuk mengangkat kami menjadi PNS sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kementerian PUPR Ajak Pemda Wujudkan Pelayanan Air Minum Tahan Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi mewujudkan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana.

"Pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana, dapat terwujud apabila Pemda berkomitmen memberikan dukungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum sebagai operator pelayanan air minum di daerah," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya, Selasa (17/01).

“Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air minum sangat dibutuhkan dalam kondisi normal maupun bencana sehingga kita harus mengedepankan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana,” kata Diana.

Diana mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan berupa pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah diserahterimakan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dikelola BUMD Air Minum sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan dan target peningkatan akses layanan air minum kepada masyarakat dapat segera tercapai.

Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Pemda memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangan usahanya secara mandiri.  Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, menyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif Full Cost Recovery (FCR). dan atau subsidi  apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR.

Hal lain yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian Pemda dan pemangku kepentingan terkait yaitu tingkat kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) nasional yang masih berada di angka 33,7 Persen. Angka tersebut lebih tinggi 8,7 persen dari batas toleransi NRW yang diperkenankan dalam melakukan pengoperasian SPAM.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR  ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%) dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di telah mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren dalam 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peingkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR). “Masih ada  242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi,” kata Diana.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis menyampaikan, Pemda juga harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langgan.

"Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya," kata Anang.

Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat readiness criteria yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan output based. Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Lak/Tha)

Read More

Menteri Basuki Sambut Kedatangan PM Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Hajjah Wan Azizah Wan Ismail di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, Minggu  (8/1/2023). 

Perdana Menteri Malaysia YM Dato' Seri Anwar Ibrahim yang baru dilantik pada November 2022 tersebut melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pada 8 hingga 9 Januari 2022. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pada kunjungan kali ini, PM Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi yang rencananya dilakukan di Istana Bogor untuk membahas kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerjasama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa salah satu isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jubir Endra menambahkan bahwa pada 30 November 2022 silam, Menteri Basuki bersama Otorita IKN, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, serta jajaran Direksi BUMN melakukan kunjungan kerja dalam rangka promosi peluang investasi di IKN. Forum investasi tersebut diminati lebih dari 200 peserta dari berbagai jenis industri dan bisnis, seperti konstruksi, properti, telekomunikasi, energi terbarukan hingga start-up. 

"Semoga kita bisa mendapat hasil yang lebih konkrit untuk pembangunan IKN dari hasil pertemuan kedua pimpinan negara, Indonesia dan Malaysia," tutup Jubir Endra. (Lak)

Read More

PUPR Bangun SARHUNTA Untuk Alternatif Penginapan Di Labuhan Bajo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun berbagai infrastruktur di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah Labuan Bajo menjadi destinasi wisata berskala internasional yang lebih aman, nyaman dan berkualitas. 

Dukungan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) yang bisa menjadi alternatif penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung di Labuan Bajo. Pada tahun 2020, telah diselesaikan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) di kawasan Pantai Marina, Labuan Bajo sebanyak 38 unit. 

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan rumah wisata tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat

"Penataan kampung ini diarahkan untuk hunian bagi wisatawan di Labuan Bajo. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melakukan rehab rumah warga, dengan peruntukan sebagai kios atau home stay. Dengan demikian pariwisata di Labuan Bajo betul - betul memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, bukan hanya yang bintang 4 dan bintang 5," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau infrastruktur di Labuan Bajo, Jumat (22/7/2022). 

Desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap. Pembangunan sarhunta di Labuan Bajo dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3,8 miliar. 

Presiden Jokowi berpesan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di Labuan Bajo untuk menjaga kebersihan dan merawat dengan baik infrastruktur yang sudah dibangun. "Kepada Pak Bupati Manggarai Barat dan Pak Gubernur NTT untuk siapkan tempat sampah dan pemeliharaan toilet umum. Kemudian training kepada pelaku-pelaku usaha homestay ini agar terus dilakukan karena Labuan Bajo ini akan berkembang menjadi kawasan wisata yang besar," kata Presiden. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan renovasi rumah warga untuk hunian pariwisata dilakukan dengan pola pemberdayaan, sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. "Tolong dirawat, dijaga dan dikelola dengan baik. Saya pesan ditata lingkungannya dan dijaga kebersihannya," kata Menteri Basuki. 

Hadir dalam tinjauan Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. (Lak/Tha)

Read More

Tingkatkan Daya Tarik Pariwisata KSPN Bromo, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Kaca Seruni Point

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sektor pariwisata dipercaya menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional. Hal ini terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada 2021 terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020. Mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata khususnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu untuk menunjang pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki dalam siaran pers, Sabtu (25/06).

Salah satu infrastruktur penunjang pariwisata yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Bintekjatan, Ditjen Bina Marga adalah Jembatan Kaca Seruni Point di KSPN Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan jembatan kaca pertama di Indonesia. 

Jembatan kaca untuk pejalan kaki  ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter pada bagian awal dan tengah bentang, berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Sistem struktur lantai/deck jembatan gantung  berupa kaca pengaman berlapis (_laminated glass_) yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, yang direkatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (_interlayer_) dengan total ketebalan 25,55 mm. Struktur jembatan ini dilengkapi _double protection steel_ berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat.

Jembatan yang dibangun dengan tipe _suspended cable_ ini mulai dikerjakan pada akhir September 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir September 2022. Hingga saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50%. Pembangunannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena melintasi kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan. 

Kehadiran jembatan kaca ini menjadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan Shuttle Area dengan pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Dengan demikian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

“Kami akan berupaya agar pembangunan jembatan kaca dapat selesai sesuai waktu rencana. Kedepannya, tata kelola operasional jembatan kaca akan dilakukan oleh Kementerian LHK dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendongkrak jumlah wisatawan ke Bromi dan dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian terutama  meningkatkan kesejahteraan warga sekitar,” jelas Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Fahmi Aldiamar.

Fahmi menambahkah jembatan kaca ini dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif sesuai standar dan melalui proses uji laboratorium sehingga jembatan ini akan aman untuk difungsikan bagi wisatawan. (Lak/Tha)

Read More

Kunjungi IPAL Krukut, Menteri Basuki : Kurangi Pencemaran, Berikan Nilai Tambah Untuk Kota

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memanfaatkan waktu libur akhir pekan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Krukut, di Setiabudi, Jakarta, Sabtu (25/6/2022). 

IPAL Krukut  yang dibangun dan dikelola oleh Perumda Paljaya merupakan IPAL skala perkotaan yang melayani zona 0 DKI Jakarta, meliputi kawasan Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Gatot Subroto, Manggarai, Guntur, dan Setiabudi. Bersama IPAL Setiabudi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kedua IPAL ini melayani kawasan perkantoran Sudirman - Kuningan atau ekivalen sekitar 2.7 juta jiwa.

“Air limbah baik black water maupun grey water, yang dihasilkan dari aktivitas domestik perlu diolah terlebih dahulu di IPAL sebelum air efluen dari IPAL tersebut dialirkan ke badan air penerima,” kata Menteri Basuki.

IPAL Krukut berkapasitas 8.600 m3/hari dan mulai beroperasi pada Agustus 2021. Teknologinya menggunakan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), yaitu air limbah diolah dengan menggunakan sistem aerasi dan media yang nantinya air hasil olahannya sudah aman untuk dikembalikan ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 68 Tahun 2016. Teknologi ini sama seperti IPAL Setiabudi. Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) diturunkan dari 150 - 200 mg/liter menjadi dibawah 30 mg/liter, sehingga memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan.

Dari total hasil olahan IPAL Krukut, 30% volume airnya diolah kembali untuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air non-konsumsi seperti campuran semen untuk konstruksi, penyiraman tanaman dan flushing. 

Pengelolaan IPAL secara biologis seperti MBBR ini pasti menghasilkan lumpur. Lumpur yang dihasilkan IPAL Krukut ini akan diolah lebih lanjut di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pulo Gebang.

IPAL Krukut dibangun di atas lahan Stasiun Pompa Setiabudi seluas 1.200 m2. Semula lahan ini hanya berfungsi untuk memompa aliran air limbah dari perkantoran dan permukiman di zona 0. Di lokasi ini juga dibangun ruang edutainment untuk air limbah domestik serta rooftop cafe.

Menteri Basuki berharap dengan dikembangkannya IPAL skala perkotaan seperti IPAL Krukut ini, pencemaran badan air akibat air limbah domestik yg tidak terolah dapat dicegah, serta memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk penyiraman taman-taman dan ruang publik kota.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa teknologi MBBR untuk pengolahan limbah domestik yang digunakan di IPAL Krukut akan menjadi salahsatu referensi bagi Kementerian PUPR dalam penentuan jenis teknologi pengolahan air limbah di Kawasan IKN Nusantara. Selain mengurangi pencemaran, air yang sudah diolah dengan menurunkan nilai BOD, Nitrogen dan Phospor dapat ditampung dalam embung-embung untuk menunjang lansekap  Kawasan IKN Nusantara.

Turut hadir mendampingi menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kasubdit Rentek Direktorat Sanitasi Marsaulina Pasaribu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta Albert Reinaldo dan Direktur Teknik dan Usaha Perumda PAL Jaya Asri Indiyani. (Lak/Tha)

Read More

Jelang Perayaan Waisak 2022, Kementerian PUPR Siapkan Sarhunta Borobudur untuk Wisatawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki dua tahun masa Pandemi Covid-19, sektor pariwisata yang sempat mati suri kini kembali bergeliat. Pemerintah meyakini sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah penyedian Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN/DSPS yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/05)

Menjelang perayaan Waisak 2022, salah satu Sarhunta yang telah disiapkan Kementerian PUPR adalah Sarhunta Borobudur. Diharapkan umat Buddha yang datang ke perayaan Waisak maupun para wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dapat menginap di Sarhunta.  

Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Program ini bertujuan  meningkatkan kualitas rumah menjadi lebih layak huni dan sekaligus mendorong perekonomian karena rumah bisa dimanfaatkan sebagai homestay bagi para wisatawan yang berkunjung. 

Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut terdiri dari 382 di 15 desa berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya dan 439 unit di empat desa peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan Sarhunta yang dibangun Kementerian PUPR memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan hunian masyarakat lainnya. 

“Ciri khas elemen fisik dapat dilihat dari pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan bumbungan kalpataru, ada teras homestay, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan fasilitas penginapan yang memadai, kamar mandi standar yang bersih serta adanya pot atau gentong untuk cuci tangan,” ucap Iwan.

Iwan menambahkan diharapkan kehadiran Sarhunta dapat mendorong perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur serta meningkatkan kualitas hunian.

Salah satu penerima manfaat Sarhunta Candi Borobudur Suripto mengatakan kehadiran Sarhunta  mampu meningkatkan kualitas hunian, mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang ada di Borobudur. 

“Pada masa liburan Lebaran kemarin banyak wisatawan yang memilih menginap di Sarhunta ketimbang di hotel. Pada perayaan Waisak tahun ini pun Sarhunta yang dikelola langsung oleh masyarakat juga sudah penuh terisi sehingga mendorong geliat perekonomian dan pariwisata di Magelang,” ucapnya.

Suripto mengatakan tarif Sarhunta dipatok Rp300 ribu untuk kamar dengan kipas angin dan Rp400 ribu untuk kamar dengan fasilitas AC. Di samping peningkatan hunian, para masyarakat yang mengelola Sarhunta juga mendapat pelatihan di sektor hospitaliti untuk menjaga agar para tamu betah menginap di sana. (Lak/Tha)

Read More

Permudah Iklim Usaha Jasa Konstruksi, Menteri Basuki: Kami Siapkan Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sektor konstruksi dipercaya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect terhadap sektor lain.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. “Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21% anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” kata Menteri Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha. 

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” tambah Menteri Basuki. 

Menurut Menteri Basuki salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. “Saya rasa ini masuk akal karena 3 tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi,” tambah Menteri Basuki.

Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi. “Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawi.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga melaporkan meskipun di tengah pandemi, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022. Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021. 

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52%. “Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Menteri Bahlil.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan. (Arianto)

Read More