Duta Nusantara Merdeka: PUPR

Tampilkan postingan dengan label PUPR. Tampilkan semua postingan

Apresiasi Sewindu PSN, Kementerian PUPR Gelar Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045

Redaksi DNM11/25/2023 03:31:00 PMPenghargaan, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menghadiri kegiatan penutup rangkaian Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang bertajuk Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSN di Indonesia selama 8 tahun ini. Terutama, Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan jumlah PSN terbanyak.

“Kemenko Bidang Perekonomian mengapresiasi kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan PSN selama 8 tahun terakhir. Terutama Kementerian PUPR, karena sekitar 90% merupakan pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 173 PSN telah diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.442 T. Ke depan, pemerintah masih membutuhkan kerja sama dari stakeholder dan badan usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Capaian ini tentu masih perlu terus diperhatikan. Sebab ke depannya, infrastruktur yang sudah dibangun perlu dioptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat,” tambah Menko Airlangga.

Adapun jumlah PSN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama periode 2016-2023 adalah 201 PSN. Sebanyak 88 PSN telah diselesaikan dengan rincian 54 PSN selesai dan keluar dari daftar, dan sebanyak 34 PSN telah selesai dan masih dalam daftar Permenko Ekon 7/2023.

Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024. Selanjutnya, 15 PSN ditargetkan selesai pada semester II tahun 2024. Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.

Adapun PSN bidang SDA yang ditargetkan selesai di akhir tahun ini meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Margatiga (Lampung), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Temef (NTT), Bendungan Tiu Suntuk (NTB), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan D.I Baliase (Sulawesi Selatan).

Di bidang Bina Marga, terdapat Jalan Tol Kisaran–TebingTinggi, Jalan Tol Serpong–Cinere, Jalan Tol Cinere–Jagorawi dan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. Kemudian di bidang Perumahan terdapat Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Program BSPS pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Red)

Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023: Menteri Basuki Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pembangunan Infrastruktur

Redaksi DNM11/05/2023 08:51:00 AMPUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Acara ini menjadi penutup rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2023 yang telah diselenggarakan pada 1-3 November 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebanggaannya atas kesuksesan Konstruksi Indonesia 2023 yang telah menarik lebih dari 29.000 pengunjung dari 400 lebih asosiasi jasa konstruksi. "Ini menunjukkan gairah konstruksi di Indonesia, dan saya yakin ke depan jasa konstruksi akan terus maju dan berkembang," ujar Menteri Basuki.

Acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Penghargaan diberikan dalam 5 kategori, termasuk Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten, Implementasi Building Information Modelling (BIM), Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Tertib Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

Lebih lanjut, Menteri Basuki memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa program dan pelatihan kepada mereka. "Pemda harus terus membina jasa konstruksi agar menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) yang menggunakan 100% produk dalam negeri. "TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) is a must. Harus kita dorong sehingga dapat membuka lapangan kerja juga bagi kita," tambahnya.

Acara ini bukan hanya sebagai pameran, tetapi juga melibatkan seminar inovasi alih teknologi. Menteri Basuki berharap agar Konstruksi Indonesia tahun depan lebih maju dan bergairah. "Semoga jasa konstruksi kita selalu kompak demi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang lebih maju," tutupnya.

Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 telah berlangsung sejak Mei 2023 hingga puncak acara pada 1-3 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen seperti national call for paper & konferensi, pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPE) Forum, dan malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Jepang, para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Pimpinan Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok dan Badan Usaha Jasa Konstruksi, serta Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta masyarakat jasa konstruksi lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Malam Apresiasi IKN: Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Sampaikan Terima Kasih pada Pekerja Konstruksi

Redaksi DNM9/23/2023 09:24:00 AMPresiden, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser Utara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri malam Apresiasi Nusantara yang diselenggarakan di City Hall IKN (Kawasan Titik Nol Nusantara), Jumat (22/09/2023). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan berbagai publik figur lainnya.

Kegiatan Apresiasi Nusantara merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan IKN Nusantara dan progres pembangunannya kepada masyarakat, khususnya warga sekitar IKN Nusantara. Acara ini juga dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu seperti Gigi dan Wika Salim.

Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berada di sekitar IKN Nusantara, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras para pekerja konstruksi yang telah bekerja siang dan malam untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Dia berharap bahwa upacara peringatan 17 Agustus tahun depan dapat diselenggarakan di IKN Nusantara.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa telah dilakukan groundbreaking untuk pembangunan hotel, rumah sakit, dan training center Timnas Indonesia yang akan berada di IKN Nusantara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan IKN Nusantara sebagai salah satu proyek besar masa depan Indonesia.

Senada dengan itu, Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan IKN Nusantara yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bertujuan untuk generasi muda dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Tugas kementerian ini melibatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. IKN Nusantara direncanakan sebagai kawasan masa depan, "future smart forest city," yang akan dibangun untuk anak-anak muda Indonesia.

Kementerian PUPR saat ini memprioritaskan pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan ke IKN Nusantara. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN Nusantara menjadi hanya sekitar 30-45 menit. Pembangunan IKN Nusantara saat ini sudah mencapai progres sekitar 40%. Menteri Basuki mengungkapkan, pada tahun 2024, dia akan menjadi salah satu yang pertama kali tinggal di sana. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa infrastruktur IKN Nusantara layak huni dan berkualitas.

Kehadiran sejumlah menteri dan pejabat dalam Apresiasi Nusantara menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap pembangunan IKN Nusantara sebagai proyek strategis untuk masa depan Indonesia. Dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang sedang dibangun, IKN Nusantara menjadi simbol visi Indonesia untuk meraih prestasi emas pada tahun 2045.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Menteri Basuki: Bali sebagai Tuan Rumah World Water Forum ke-10 Tahun 2024

Redaksi DNM9/13/2023 09:03:00 AMAir, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Beijing

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Bali telah dipilih sebagai tempat yang tepat untuk menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024. Tema utama acara ini adalah "Air Untuk Kesejahteraan Bersama" (Water for Shared Prosperity). Keputusan ini memiliki makna penting, mengingat Bali adalah salah satu lokasi di Indonesia yang memiliki hubungan mendalam dengan air dalam berbagai aspek kehidupan.

"Salah satu hal yang membuat Bali begitu istimewa adalah adanya Subak, sebuah sistem keswadayaan masyarakat yang mengatur pembagian air irigasi secara adil dan merata di area persawahan," kata Menteri Basuki dalam Sesi Khusus China dalam Kongres Air Dunia/the XVIII World Water Congress di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, Selasa (12/9/2023).

Menteri Basuki menjelaskan dalam Sesi Khusus China dalam Kongres Air Dunia, "Sistem Subak yang dipraktekkan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan topik besar 'Water for All: Harmony Between Human and Nature' yang diangkat dalam 18th World Water Congress." Subak adalah manifestasi dari hubungan yang tak terpisahkan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam menghasilkan makanan dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Subak mencerminkan konsep filosofis Tri Hita Karana, yang mengintegrasikan alam roh, dunia manusia, dan alam/lingkungan. Ini bukan sekadar sistem irigasi, tetapi juga sebuah tatanan budaya dengan ciri-ciri seperti kemandirian sosial, ketahanan pangan, dan kekuatan agama yang didasari oleh semangat gotong royong dalam memanfaatkan air untuk pertanian, terutama untuk beras dan palawija.

Pentingnya Subak di Bali juga tercermin dalam pengakuan UNESCO, yang menyatakan bahwa sistem dan lanskap Subak adalah salah satu Warisan Budaya Dunia. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu destinasi kunjungan lapangan dalam World Water Forum ke-10 yang akan diadakan di Bali.

Menurut Menteri Basuki, dengan mengkombinasikan proses politik, regional, tematik, dan kunjungan lapangan, World Water Forum ke-10 akan menjadi lebih kuat dan menarik. Bali, yang telah dikenal sebagai tujuan wisatawan legendaris selama beberapa dekade, akan menjadi tuan rumah yang ideal untuk forum ini.

Menteri Basuki juga mengingatkan tentang Stakeholder Consultation Meeting ke-2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Oktober 2023 di Bali sebagai bagian dari persiapan dan rangkaian penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di tahun 2024.

Selain itu, Menteri Basuki mengundang dan meminta dukungan dari para tamu undangan yang hadir dalam acara China Special Session World Water Congress di Beijing. Hadir dalam acara ini adalah berbagai tokoh penting, seperti Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Presiden World Water Forum Loic Fauchon, Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, serta sejumlah staf ahli dan pejabat terkait lainnya.

Keputusan untuk menjadikan Bali sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 adalah langkah penting dalam mempromosikan pentingnya air dalam kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bali dengan keunikan budaya Subaknya akan menjadi tempat yang inspiratif untuk berdiskusi tentang solusi dan inovasi dalam mengelola sumber daya air demi kesejahteraan bersama.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Kongres Air Dunia 2023, Menteri Basuki: Wujudkan Air Bersih dan Sanitasi Layak Bagi Semua di 2030

Redaksi DNM9/11/2023 06:00:00 PMAir, Internasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Beijing

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam mewujudkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-6, yaitu tercapainya Air Bersih dan Sanitasi Layak Bagi Semua di tahun 2030. Ini adalah tantangan global yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan.

Menteri Basuki, dalam pembukaan Kongres Air Dunia/the XVIII World Water Congress di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, menyoroti krisis sumber daya air yang semakin memburuk di seluruh dunia. Meskipun kebutuhan akan air terus meningkat, ketersediaan dan kualitas air semakin terancam oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

"Mewujudkan SDG ke-6 adalah langkah yang sangat penting menuju masa depan air yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang menjaga ketersediaan air bersih, tetapi juga tentang mendukung pemberantasan kemiskinan dan kelaparan manusia secara global. Air adalah unsur vital dalam kehidupan manusia, dan ketika sumber daya air terbatas atau tercemar, dampaknya sangat merugikan masyarakat, terutama yang paling rentan," kata Menteri Basuki di Beijing, Senin (11/9/2023).

Menteri Basuki dengan tegas menyatakan bahwa Kongres Air Dunia dan konferensi bidang air lainnya harus mampu memperkuat komitmen global terhadap isu air. Lebih dari sekadar pertemuan, ini harus menghasilkan tindakan nyata. Penting untuk mengintegrasikan hasil pertemuan ini dengan agenda internasional lainnya yang terkait dengan Sumber Daya Air hingga nanti pertemuan World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia.

Salah satu pesan kunci dari Menteri Basuki adalah pentingnya sinergi dan kolaborasi. Kongres Air Dunia ini harus menjadi platform untuk bersatu, bukan bersaing. Ini adalah saatnya untuk menetapkan agenda bersama, mengumpulkan sumber daya, membangun kemitraan, dan mengubah ide menjadi tindakan nyata. Tantangan air adalah tantangan bersama yang memerlukan tanggapan kolektif di tingkat global dan lokal.

Lebih rinci, Menteri Basuki juga menggarisbawahi pentingnya World Water Forum ke-10 di Bali sebagai tonggak penting dalam agenda politik global terkait Sumber Daya Air. Serangkaian pertemuan dan konferensi sebelumnya telah mempersiapkan jalan menuju pertemuan ini. Ini adalah kesempatan untuk mengatasi isu-isu kritis yang terkait dengan air secara komprehensif.

Melalui berbagai proses dalam World Water Forum ke-10, termasuk Proses Politik, Tematik, dan Regional, berbagai topik terkait air dan tantangan global akan dibahas. Hal ini sejalan dengan tujuan kongres Asosiasi Sumber Daya Air Internasional (IWRA) untuk mempromosikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen air yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara ini adalah sejumlah pejabat dan ahli yang memiliki peran penting dalam upaya menjaga dan mengelola Sumber Daya Air. Mereka semua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa tujuan SDG ke-6 dapat tercapai dan bahwa air bersih dan sanitasi layak menjadi hak universal bagi semua orang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, diperlukan komitmen global yang kuat, sumber daya yang cukup, dan kerja sama yang erat antara negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan manusia untuk mengelola air dengan bijaksana, melindungi sumber daya air, dan memastikan akses yang adil dan inklusif menjadi kunci dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan.

Menteri Basuki dan semua peserta Kongres Air Dunia harus menjadikan peran mereka sebagai pemimpin dan pelaku perubahan yang akan membawa dunia ke arah yang lebih baik dalam hal pengelolaan air. Tantangan ini adalah ujian bagi kesadaran kita akan pentingnya air dalam menjaga kehidupan di planet ini, dan saatnya untuk bertindak secara kolektif demi generasi masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Menteri Basuki Apresiasi Kolaborasi dalam Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan, dan Terjangkau Untuk Semua

Redaksi DNM9/01/2023 11:10:00 AMNasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang selama ini telah berjalan antar para pemangku kepentingan dan pihak terkait yang terlibat dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait terutama para asosiasi perumahan yang terus bersemangat mengembangkan perumahan nasional," kata Menteri Basuki pada acara Malam Puncak Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) Tahun 2023, Kamis (31/8/2023).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pada Malam Puncak Hapernas Tahun 2023 ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memberikan apresiasi berupa Apresiasi kepada Pengelola Rumah Susun dan Rumah Khusus terbaik, Penyerahan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau untuk Rumah Sederhana kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Pembangunan, dan Penyerahan Piagam Komitmen Penanganan Kawasan Perumahan secara Terpadu dalam Rangka PKE dan pengentasan Stunting Tahun 2023.

"Apresiasi ini sejalan dengan tema peringatan Hapernas tahun ini yakni “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan dan Terjangkau Untuk Semua”. Tema ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia," kata Iwan.

Ditambahkan Iwan, untuk mendukung kolaborasi perumahan, Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa upaya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, antara lain melalui Uji Terap Program Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) melalui Kolaborasi antara Ditjen Perumahan dengan PT. SMF, Pemerintah Kota Prabumulih, dan Masyarakat.

"Selain itu juga Kolaborasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Pramuka dalam Raimuna Nasional XII, Kolaborasi Penanganan Kawasan Perumahan secara Terpadu dalam Rangka PKE dan pengentasan Stunting Tahun 2023, Kolaborasi dalam Edukasi dan Pendampingan Masyarakat melalui Klinik Rumah Swadaya yang melibatkan perguruan tinggi dan praktisi perumahan, dan klaborasi dalam pelaksanaan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi," ujar Iwan.

Iwan mengatakan, Program Sejuta Rumah didukung oleh seluruh stakeholder bidang perumahan, sehingga total capaian PSR sejak tahun 2015 hingga 2022 kurang lebih 8 juta unit.

"Jumlah ini cukup membanggakan, namun perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2020-2022, capaian pembangunan Ditjen Perumahan adalah sebanyak 625 ribu unit, yang terdiri dari 11.719 unit rusun terbangun, 546 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 9.245 pembangunan rumah khusus, serta 58.036 unit bantuan PSU perumahan," kata Iwan.

Sedangkan pada tahun 2023, dikatakan Iwan, realisasi pembangunan program Ditjen Perumahan hingga tanggal 25 Agustus 2023 sebanyak 678.000 unit. Untuk menambah semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan, pada malam puncak Hapernas ini juga dilaksanakan Bisik Seru (Bincang Asik Seputar Perumahan) Lintas Stakeholder dan Lintas Generasi. (Arianto)

Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Ibadah di Kupang, Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang

Redaksi DNM4/02/2023 03:46:00 PMNasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejalan dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pembangunan infrastruktur keagamaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan dukungan pembangunan terhadap sarana dan prasarana keagamaan di Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami kerusakan akibat Badai Seroja pada 2021 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap dengan pembangunan infrastruktur keagamaan ini dapat meningkatkan upaya hidup rukun bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral.

“Sehingga memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Maju," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dilakukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak Maret 2022, dan telah selesai pada Desember 2022 lalu.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Basuki berpesan untuk selalu menjaga kualitas konstruksi dan penyelesaian pekerjaan yang rapi agar aman dan nyaman digunakan oleh para jemaat saat beribadah. "Pekerjaan harus rapi dan dikerjakan dengan baik dan teliti, karena ini pekerjaan yang cukup besar," ujarnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Normansjah Wartabone mengatakan, pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp24,08 miliar.

“Lingkup pekerjaannya mencakup konstruksi bangunan gereja, bangunan sekretariat Paroki, menara lonceng, ruang panel dan genset, Goa Maria, Bangunan Makam, pagar, penataan halaman, mekanikal elektrikal, dan lansekap,” kata Normansjah.

Normansjah menambahkan, dengan selesainya pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini dapat memberikan manfaat bagi umat Nasrani di Kupang. “Dengan tersedianya tempat peribadatan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang ini, Kementerian PUPR berharap dapat meningkatkan kapasitas layanan ibadah bagi masyarakat Nasrani di Kupang yang awalnya hanya menampung 400 jemaat menjadi 800 jemaat,” jelas Normansjah.

Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang yang berada di Jl. Ir. Soekarno No 1, Bonipoi, Kupang, NTT ini berdiri pada tanggal 15 Agustus 1967. Selama ini, bangunan gereja tersebut belum pernah direhabilitasi dan pada tahun 1995 ada penambahan di bagian samping dengan pembangunan balkon.

Selain sebagai tempat peribadatan, Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang juga menjadi salah satu objek wisata religi sekaligus sejarah di Kota Kupang, terlebih terdapat Goa Maria yang berada di samping bangunan gereja. (Arianto)

Kementerian PUPR Raih Penghargaan P3DN

Redaksi DNM3/15/2023 06:41:00 PMNasional, Penghargaan, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dan PT Semen Indonesia dalam kategori BUMN.

Presiden mengatakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan.

"Dulu saya ingat urusan aspal saja 80% kita impor. Kita punya Aspal Buton, saya perintah langsung Menteri PUPR. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu," kata Presiden.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Perindustrian, targetnya 95% dari Pagu Anggaran barang dan jasa harus dibelikan PDN. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri dan UMKM akan hidup dan berkembang," kata Presiden.

Dikatakan Presiden, berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PDN yang sudah masuk e-katalog sudah sebanyak 3,4 juta produk, dari sebelumnya hanya sebanyak 50 ribu. "Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan tapi dibeli. Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog, percuma kalau tidak dibeli," kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.

"Pasca pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor," kata Menteri Basuki.

Berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR, capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak)

FORGASN-PUPR Gelar Musyawarah Nasional Pengawal ber-NRP

Redaksi DNM1/28/2023 05:27:00 PMMunas, Nasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyikapi ISSUE BESAR "Mulai tanggal 28 November 2023 Pegawai Honorer tidak lagi dipakai Instansi Pemerintah" yang dikeluarkan oleh Menpan - RB dan Kebijakan lain yang dirasa kurang berpihak kepada kami, maka dengan ini Forum Nasional Pegawai Non Apararur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (FORGASN-PUPR) menggelar musyawarah nasional pengawal ber-NRP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Sabtu (28/01). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR), Madens Hattu.

Terhitung Mulai Tahun 2023 status Pegawai Pemerintah hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, Untuk beberapa pekerjaan di Instansi Pemerintah, seperti Petugas Keamanan dan Kebersihan nantinya akan dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Untuk tahun 2022, Pemerintah akan mengutamakan Rekuitmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.

Berangkat dari hal diatas, Madens mengatakan, Pegawai Non ASN yang tergabung dalam Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR) menyikapi dengan pandangan dan harapan serta masukkan MELALUI:

- UU ASN: Merevisi UU ASN No 5/2014 pada pasal 131A khususnya pengangkatan Honorer secara bertahap untuk yang sudah bekerja sampai dengan 2016/ Bekerja menjadi honorer minimal 5 Tahun.

- PERPRES: Adanya pengangkatan PNS PUPR dari honorer melalui Perpres. Dimana dalam hal ini PUPR dirasa mampu jika ada Perpres dan dilihat dari kesiapan Anggaran dalam Pagu Anggran PUPR setiap tahun, serta pegawai yang Pensiun.

- CPNS: Pengangkatan Honorer Menjadi PNS secara bertahap, Karena Non ASN/Honorer tidak bisa mengikuti test CPNS kama terkendala persyaratan dalam segi Umur.

- PPPK: PPPK tidak jauh berbeda dengan Honorer yang ikatan kerja memakai sistem Kontrak, ini mejadi sangat rawan untuk putus kontrak. Diharapkan tidak ada kontrak dan putus kontrak menjadi pegawai tetap dan dengan tanpa adanya tes untuk menjadi PPPK.

Dari Pandangan diatas, Madens mengungkapkan, KAMI FORUM PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN PUPR (FORGASN PUPR) YANG TURUT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR NEGERI INI, MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

1. MENDORONG SEGERA REVISI UNDANG-UNDANG ASN NO.5 TAHUN 2014 (pasal 131A) UNTUK DISYAHKAN;

2. SELURUH PEGAWAI NON PNS PUPR YANG BER-NRP MEMOHON UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS;

3. MENOLAK OUTSOURCING DAN MEMASUKKAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) KEDALAM DATA VALIDASI NON PNS MENPAN-RB.

“Melalui Munas ini, kami memohon Presiden Jokowi untuk mengangkat kami menjadi PNS sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila,” pungkasnya. (Arianto)

Kementerian PUPR Ajak Pemda Wujudkan Pelayanan Air Minum Tahan Bencana

Redaksi DNM1/18/2023 08:03:00 PMNasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi mewujudkan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana.

"Pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana, dapat terwujud apabila Pemda berkomitmen memberikan dukungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum sebagai operator pelayanan air minum di daerah," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya, Selasa (17/01).

“Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air minum sangat dibutuhkan dalam kondisi normal maupun bencana sehingga kita harus mengedepankan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana,” kata Diana.

Diana mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan berupa pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah diserahterimakan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dikelola BUMD Air Minum sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan dan target peningkatan akses layanan air minum kepada masyarakat dapat segera tercapai.

Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Pemda memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangan usahanya secara mandiri. Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, menyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif Full Cost Recovery (FCR). dan atau subsidi apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR.

Hal lain yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian Pemda dan pemangku kepentingan terkait yaitu tingkat kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) nasional yang masih berada di angka 33,7 Persen. Angka tersebut lebih tinggi 8,7 persen dari batas toleransi NRW yang diperkenankan dalam melakukan pengoperasian SPAM.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%) dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di telah mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren dalam 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peingkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR). “Masih ada 242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi,” kata Diana.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis menyampaikan, Pemda juga harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langgan.

"Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya," kata Anang.

Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat readiness criteria yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan output based. Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Lak/Tha)

Menteri Basuki Sambut Kedatangan PM Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim

Redaksi DNM1/09/2023 07:53:00 AMInternasional, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Banten

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Hajjah Wan Azizah Wan Ismail di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, Minggu (8/1/2023).

Perdana Menteri Malaysia YM Dato' Seri Anwar Ibrahim yang baru dilantik pada November 2022 tersebut melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pada 8 hingga 9 Januari 2022. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menerima Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kunjungan kali ini, PM Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi yang rencananya dilakukan di Istana Bogor untuk membahas kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerjasama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa salah satu isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jubir Endra menambahkan bahwa pada 30 November 2022 silam, Menteri Basuki bersama Otorita IKN, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, serta jajaran Direksi BUMN melakukan kunjungan kerja dalam rangka promosi peluang investasi di IKN. Forum investasi tersebut diminati lebih dari 200 peserta dari berbagai jenis industri dan bisnis, seperti konstruksi, properti, telekomunikasi, energi terbarukan hingga start-up.

"Semoga kita bisa mendapat hasil yang lebih konkrit untuk pembangunan IKN dari hasil pertemuan kedua pimpinan negara, Indonesia dan Malaysia," tutup Jubir Endra. (Lak)

PUPR Bangun SARHUNTA Untuk Alternatif Penginapan Di Labuhan Bajo

Redaksi DNM7/25/2022 08:29:00 AMPUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun berbagai infrastruktur di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah Labuan Bajo menjadi destinasi wisata berskala internasional yang lebih aman, nyaman dan berkualitas.

Dukungan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) yang bisa menjadi alternatif penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung di Labuan Bajo. Pada tahun 2020, telah diselesaikan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) di kawasan Pantai Marina, Labuan Bajo sebanyak 38 unit.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan rumah wisata tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat

"Penataan kampung ini diarahkan untuk hunian bagi wisatawan di Labuan Bajo. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melakukan rehab rumah warga, dengan peruntukan sebagai kios atau home stay. Dengan demikian pariwisata di Labuan Bajo betul - betul memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, bukan hanya yang bintang 4 dan bintang 5," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau infrastruktur di Labuan Bajo, Jumat (22/7/2022).

Desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap. Pembangunan sarhunta di Labuan Bajo dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3,8 miliar.

Presiden Jokowi berpesan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di Labuan Bajo untuk menjaga kebersihan dan merawat dengan baik infrastruktur yang sudah dibangun. "Kepada Pak Bupati Manggarai Barat dan Pak Gubernur NTT untuk siapkan tempat sampah dan pemeliharaan toilet umum. Kemudian training kepada pelaku-pelaku usaha homestay ini agar terus dilakukan karena Labuan Bajo ini akan berkembang menjadi kawasan wisata yang besar," kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan renovasi rumah warga untuk hunian pariwisata dilakukan dengan pola pemberdayaan, sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. "Tolong dirawat, dijaga dan dikelola dengan baik. Saya pesan ditata lingkungannya dan dijaga kebersihannya," kata Menteri Basuki.

Hadir dalam tinjauan Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. (Lak/Tha)

Tingkatkan Daya Tarik Pariwisata KSPN Bromo, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Kaca Seruni Point

Redaksi DNM6/26/2022 04:23:00 PMPariwisata, PUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sektor pariwisata dipercaya menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional. Hal ini terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada 2021 terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020. Mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata khususnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu untuk menunjang pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan

“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki dalam siaran pers, Sabtu (25/06).

Salah satu infrastruktur penunjang pariwisata yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Bintekjatan, Ditjen Bina Marga adalah Jembatan Kaca Seruni Point di KSPN Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan jembatan kaca pertama di Indonesia.

Jembatan kaca untuk pejalan kaki ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter pada bagian awal dan tengah bentang, berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Sistem struktur lantai/deck jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis (_laminated glass_) yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, yang direkatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (_interlayer_) dengan total ketebalan 25,55 mm. Struktur jembatan ini dilengkapi _double protection steel_ berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat.

Jembatan yang dibangun dengan tipe _suspended cable_ ini mulai dikerjakan pada akhir September 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir September 2022. Hingga saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50%. Pembangunannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena melintasi kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan.

Kehadiran jembatan kaca ini menjadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan Shuttle Area dengan pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Dengan demikian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

“Kami akan berupaya agar pembangunan jembatan kaca dapat selesai sesuai waktu rencana. Kedepannya, tata kelola operasional jembatan kaca akan dilakukan oleh Kementerian LHK dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendongkrak jumlah wisatawan ke Bromi dan dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian terutama meningkatkan kesejahteraan warga sekitar,” jelas Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Fahmi Aldiamar.

Fahmi menambahkah jembatan kaca ini dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif sesuai standar dan melalui proses uji laboratorium sehingga jembatan ini akan aman untuk difungsikan bagi wisatawan. (Lak/Tha)

Kunjungi IPAL Krukut, Menteri Basuki : Kurangi Pencemaran, Berikan Nilai Tambah Untuk Kota

Redaksi DNM6/26/2022 07:15:00 AMPUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memanfaatkan waktu libur akhir pekan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Krukut, di Setiabudi, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

IPAL Krukut yang dibangun dan dikelola oleh Perumda Paljaya merupakan IPAL skala perkotaan yang melayani zona 0 DKI Jakarta, meliputi kawasan Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Gatot Subroto, Manggarai, Guntur, dan Setiabudi. Bersama IPAL Setiabudi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kedua IPAL ini melayani kawasan perkantoran Sudirman - Kuningan atau ekivalen sekitar 2.7 juta jiwa.

“Air limbah baik black water maupun grey water, yang dihasilkan dari aktivitas domestik perlu diolah terlebih dahulu di IPAL sebelum air efluen dari IPAL tersebut dialirkan ke badan air penerima,” kata Menteri Basuki.

IPAL Krukut berkapasitas 8.600 m3/hari dan mulai beroperasi pada Agustus 2021. Teknologinya menggunakan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), yaitu air limbah diolah dengan menggunakan sistem aerasi dan media yang nantinya air hasil olahannya sudah aman untuk dikembalikan ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 68 Tahun 2016. Teknologi ini sama seperti IPAL Setiabudi. Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) diturunkan dari 150 - 200 mg/liter menjadi dibawah 30 mg/liter, sehingga memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan.

Dari total hasil olahan IPAL Krukut, 30% volume airnya diolah kembali untuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air non-konsumsi seperti campuran semen untuk konstruksi, penyiraman tanaman dan flushing.

Pengelolaan IPAL secara biologis seperti MBBR ini pasti menghasilkan lumpur. Lumpur yang dihasilkan IPAL Krukut ini akan diolah lebih lanjut di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pulo Gebang.

IPAL Krukut dibangun di atas lahan Stasiun Pompa Setiabudi seluas 1.200 m2. Semula lahan ini hanya berfungsi untuk memompa aliran air limbah dari perkantoran dan permukiman di zona 0. Di lokasi ini juga dibangun ruang edutainment untuk air limbah domestik serta rooftop cafe.

Menteri Basuki berharap dengan dikembangkannya IPAL skala perkotaan seperti IPAL Krukut ini, pencemaran badan air akibat air limbah domestik yg tidak terolah dapat dicegah, serta memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk penyiraman taman-taman dan ruang publik kota.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa teknologi MBBR untuk pengolahan limbah domestik yang digunakan di IPAL Krukut akan menjadi salahsatu referensi bagi Kementerian PUPR dalam penentuan jenis teknologi pengolahan air limbah di Kawasan IKN Nusantara. Selain mengurangi pencemaran, air yang sudah diolah dengan menurunkan nilai BOD, Nitrogen dan Phospor dapat ditampung dalam embung-embung untuk menunjang lansekap Kawasan IKN Nusantara.

Turut hadir mendampingi menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kasubdit Rentek Direktorat Sanitasi Marsaulina Pasaribu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta Albert Reinaldo dan Direktur Teknik dan Usaha Perumda PAL Jaya Asri Indiyani. (Lak/Tha)

Jelang Perayaan Waisak 2022, Kementerian PUPR Siapkan Sarhunta Borobudur untuk Wisatawan

Redaksi DNM5/16/2022 04:45:00 PMPUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki dua tahun masa Pandemi Covid-19, sektor pariwisata yang sempat mati suri kini kembali bergeliat. Pemerintah meyakini sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah penyedian Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN/DSPS yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/05)

Menjelang perayaan Waisak 2022, salah satu Sarhunta yang telah disiapkan Kementerian PUPR adalah Sarhunta Borobudur. Diharapkan umat Buddha yang datang ke perayaan Waisak maupun para wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dapat menginap di Sarhunta.

Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah menjadi lebih layak huni dan sekaligus mendorong perekonomian karena rumah bisa dimanfaatkan sebagai homestay bagi para wisatawan yang berkunjung.

Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut terdiri dari 382 di 15 desa berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya dan 439 unit di empat desa peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan Sarhunta yang dibangun Kementerian PUPR memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan hunian masyarakat lainnya.

“Ciri khas elemen fisik dapat dilihat dari pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan bumbungan kalpataru, ada teras homestay, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan fasilitas penginapan yang memadai, kamar mandi standar yang bersih serta adanya pot atau gentong untuk cuci tangan,” ucap Iwan.

Iwan menambahkan diharapkan kehadiran Sarhunta dapat mendorong perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur serta meningkatkan kualitas hunian.

Salah satu penerima manfaat Sarhunta Candi Borobudur Suripto mengatakan kehadiran Sarhunta mampu meningkatkan kualitas hunian, mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang ada di Borobudur.

“Pada masa liburan Lebaran kemarin banyak wisatawan yang memilih menginap di Sarhunta ketimbang di hotel. Pada perayaan Waisak tahun ini pun Sarhunta yang dikelola langsung oleh masyarakat juga sudah penuh terisi sehingga mendorong geliat perekonomian dan pariwisata di Magelang,” ucapnya.

Suripto mengatakan tarif Sarhunta dipatok Rp300 ribu untuk kamar dengan kipas angin dan Rp400 ribu untuk kamar dengan fasilitas AC. Di samping peningkatan hunian, para masyarakat yang mengelola Sarhunta juga mendapat pelatihan di sektor hospitaliti untuk menjaga agar para tamu betah menginap di sana. (Lak/Tha)

Permudah Iklim Usaha Jasa Konstruksi, Menteri Basuki: Kami Siapkan Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Redaksi DNM1/23/2022 07:59:00 AMPUPR Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sektor konstruksi dipercaya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect terhadap sektor lain.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik. “Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21% anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” kata Menteri Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi izin berusaha.

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” tambah Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. “Saya rasa ini masuk akal karena 3 tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi,” tambah Menteri Basuki.

Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi. “Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawi.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga melaporkan meskipun di tengah pandemi, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022. Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021.

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52%. “Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Menteri Bahlil.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan. (Arianto)