Belva Devara Ditunjuk Sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara telah resmi ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ini telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung di Istana Presiden pada hari Kamis, 21 November 2019. Selama penugasan ini, Belva akan tetap menjabat dan menjalankan tugas sehari-harinya sebagai Direktur Utama di Ruangguru.

Belva Devara menyampaikan, Ini merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan yang besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa turut andil dalam melahirkan berbagai inovasi dan kreasi yang bermanfaat untuk kepentingan publik.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya diharapkan untuk terus berkarya di posisi saya saat ini sebagai direktur utama Ruangguru, tidak tercabut dari akar saya di sektor teknologi, sehingga dapat memberikan masukan inovasi baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Belva dalam keterangan tertulisnya. Kamis (21/11)

Selain itu, kata Belva, Tugas ini adalah tambahan tanggung jawab dari tugas sehari-hari saya sebagai direktur utama di Ruangguru. Saya berkomitmen untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya”, ucap Belva.

Mewakili segenap keluarga besar Ruangguru, Pendiri dan Direktur Produk & Kerjasama, Ruangguru Iman Usman menyampaikan dukungan penuhnya untuk Belva.

Menurut Iman, Kami di Ruangguru mendukung penuh penugasan Belva yang baru ini, dan kami menyambutnya sebagai hal positif. Tentunya kami bangga, bahwa kiprah Belva selama ini di Ruangguru, telah menginspirasi anak muda di Indonesia untuk terus berprestasi, dan kami percaya bahwa melalui penugasan baru ini, Belva akan menginspirasi lebih banyak orang lagi.

"Apa yang Belva akan lakukan dalam posisinya sebagai staf khusus presiden adalah sejalan dengan misi kami, yakni memanfaatkan inovasi teknologi untuk memajukan kehidupan bangsa. Kami berharap Belva bisa menyalurkan semangat itu dalam skala yang lebih luas dan untuk kepentingan yang lebih besar,” tutup Iman. (Arianto)

Read More

Forum A1 Gelar Diskusi Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2018, skor pilar infrastruktur Indonesia berada di level 66,8 (skala 0-100) dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,388 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan peringkat daya saing tertinggi di Asia Tenggara maupun di tingkat global.

Sementara itu, di Sektor Perhubungan, menurut studi Frost and Sullivan, Indonesia memiliki ongkos kirim termahal di Asia, yakni sebesar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di Malaysia yang hanya 15%, apalagi Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing sebesar 10%. Artinya, barang di Indonesia atau dari Indonesia-lebih mahal karena ongkirnya juga mahal.

Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif; mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, pelabuhan dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang merintangi kegiatan pembangunan selama ini juga terus dibabat.

Hal tersebut yang melatari diskusi Forum A1 kali ini. Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur", diskusi Forum A1 ingin menularkan optimisme bahwa kita semua benar-benar akan menjadi Negara Maju pada 2045, sebagaimana menjadi visi Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan pondasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kedua hal tersebut menjadi fokus dalam pemerintahannya.

Namun, ada tahapan besar selanjutnya menuju negara maju, yakni pengembangan inovasi dan teknologi. Tetapi, infrastruktur dan SDM tetap menjadi pondasi utama untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi saat diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" di Jakarta. Kamis (14/11).

Basuki Hadimuljono, Ph.D, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat bekerjasama dengan Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir susah libur, dan kerja dengan tiga shift, libur adalah barang mewah.

Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan di bidang perhubungan dapat berkontribusi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, juga langkah-langkah pemerintah ke depan agar transportasi Indonesia menjadi lebih unggul. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Syukuri Ekonomi Kita Masih Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kondisi perekonomian global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir telah membuat sejumlah negara mengalami resesi atau menuju resesi. Tekanan eksternal tersebut dirasakan oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Satu yang patut disyukuri: perekonomian Indonesia bisa stabil di tengah gejolak global tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peringatan HUT ke-8 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digelar di JI-EXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

"Kita patut bersyukur alhamdulillah masih berada di posisi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Jangan kufur nikmat. Harus kita syukuri alhamdulillah bahwa kita masih diberikan pertumbuhan ekonomi di atas lima (persen)," kata Presiden Jokowi.

Ia memberi contoh negara-negara lain yang sebelumnya memiliki pertumbuhan ekonomi 5 persen, kini nyaris mendekati 0 persen. Ada juga negara yang sebelumnya tumbuh 7 persen, kini malah minus. Presiden Jokowi pun mengajak semua pihak untuk membenahi salah satu permasalahan ekonomi Indonesia.

"Oleh sebab itu, ini agak serius, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat betapa berpuluh tahun kita menghadapi defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan yang tidak bisa kita tangani secara baik," imbuhnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melihat lebih rinci dan membenahi urusan ekspor dan impor. Dengan demikian, diharapkan "penyakit" defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa dicari solusinya.

"Saya meyakini, apabila ada konsistensi terus menerus, saya yakin penyakit ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun yang akan datang," tegasnya.

"Impor minyak, kurangi. Produksi minyak dalam negeri, tingkatkan. _Refinery_, bangun. Produksi B20, B30 sampai B100, jalankan. Jangan sekali-kali ada yang main-main dengan yang baru saja saya sampaikan," sambungnya.

Secara tegas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak mau Indonesia terus menerus mengimpor barang. Untuk itu, ia juga tidak menghendaki apabila ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi usaha pemerintah untuk menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia tadi.

"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit dengan cara saya," ungkapnya.

Di pengujung sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan membuat _omnnibus law_ untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan investasi. Menurutnya, ada 70 Undang-Undang yang nanti akan direvisi menjadi satu Undang-Undang saja. Untuk itu ia pun meminta dukungan semua pihak agar hal tersebut bisa terwujud.

"Ini memang belum pernah terjadi di Republik kita. Tapi ini akan kita lakukan sehingga kecepatan kita bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan betul-betul akan didukung apabila UU yang satu ini nanti bisa kita selesaikan," tandasnya.

Tampak hadir juga dalam acara perayaan HUT ke-8 Partai Nasdem antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan sejumlah pimpinan partai politik. (Arianto)

Read More

AS Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, bersama delegasi bisnis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selepas pertemuan, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan perwujudan komitmen dari Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia khususnya di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi).

"Hal-hal detail sudah dibahas dengan Pak Menko, tapi pada level Presiden pembahasannya adalah mengenai masalah komitmen dan yang kedua mengenai kemitraan di dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook Indo-Pasifik karena di situ ada beberapa kerja sama di bidang infrastruktur," ucapnya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu melanjutkan, Kepala Negara menyampaikan prioritas pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan yang mana pemerintah akan tetap melakukan pembangunan infrastruktur dengan disertai pembangunan pada sumber daya manusia. Presiden berharap Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra Indonesia dalam kerja sama pembangunan itu.

"Presiden berharap bahwa Amerika akan menjadi salah satu dari partner Indonesia di dalam pengembangan kerja sama baik di bidang infrastruktur maupun di bidang pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Adapun dalam hal perdagangan, saat ini diketahui nilai perdagangan Indonesia dan Amerika mencapai USD 30 miliar. Dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo berharap agar nilai tersebut dapat meningkat hingga dua kali lipatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan AS juga membicarakan soal fasilitas _generalized system of preferences_ (GSP) untuk Indonesia. Dalam pembicaraan, disepakati bahwa tim dari Indonesia akan segera bertemu tim Amerika Serikat untuk membahas lebih lanjut isu GSP ini.

"Ini sebenarnya kan masalah yang sudah lama dibahas dan tadi sudah ada suatu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk negosiasi untuk menyelesaikan," ujar Retno.

"Dari apa yang disampaikan, kita optimistis bahwa isu yang terkait dengan masalah fasilitas GSP ini akan selesai dengan baik, dengan _win-win_ solution," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Turut Berbahagia untuk Jusuf Kalla di HUT ke-55 Golkar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat memberikan sambutan dalam Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam hormat bagi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang turut hadir dalam peringatan tersebut.

Jusuf Kalla, dalam acara peringatan tersebut, dianugerahi penghargaan tertinggi Partai Golkar atas dedikasi dan kiprahnya yang dinilai sebagai kader terbaik Partai Golkar.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat.

"Alhamdulillah tadi beliau menerima sebuah penghargaan dari Partai Golkar. Saya ikut berbahagia atas penghargaan itu," ujar Presiden yang langsung disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Presiden juga menceritakan pembicaraan ringannya dengan Jusuf Kalla saat berada di ruang tunggu. Sambil berkelakar, Presiden menyebut bahwa wajah figur kelahiran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tersebut tampak lebih cerah selepas pensiun dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Tadi beliau di (ruang) _holding_ menyampaikan kepada saya, Pak Jokowi, sekarang hari-hari saya seperti hari Sabtu dan Minggu, bebas dan lepas. Saya sampaikan, benar Pak, Bapak sekarang kelihatan lebih cerah wajahnya," ucapnya juga disambut tawa.

Untuk diketahui, Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar tersebut digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu malam, 6 November 2019.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju dan para pimpinan partai politik yang di antaranya ialah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, hingga Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Arianto)

Read More

FIFA Tunjuk Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Duta Nusantara Merdeka | Bangkok
Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia dan kini terdapat 1679 klub sepak bola nasional di Indonesia. Bahkan 77 persen rakyat Indonesia cinta sepak bola dan menempatkan Indonesia sebagai negara pecinta sepak bola nomor 2 di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko WIdodo ketika  mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di The Boardroom Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok.

Pertemuan itu sendiri dihelat sebelum menghadiri sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Impact Exhibition & Convention Center di Bangkok, Thailand pada Sabtu 2 November 2019.

“Sepak bola adalah sarana memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan rakyat Indonesia. Prestasi dalam sepak bola Indonesia selalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” kata Kepala Negara dalam pertemuan itu.

Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa sepak bola bukan hanya sekadar olah raga. “Tapi juga memberikan edukasi, tentang kehidupan, dan juga bagaimana belajar memberikan respek,” ucap Gianni.

Gianni juga menyampaikan bahwa FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

“Tentunya kami yakin Indonesia sebagai negara besar dengan 267 juga penduduk, dapat menjadi tuan rumah  yang baik. Apalagi didukung oleh 200 juta fans sepakbola ini penting bagi kami,” tutur Gianni.

Untuk penunjukan itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20 pada tahun 2021,” kata Presiden.

Saat ini, ucap Presiden, Pemerintah dengan PSSI telah mulai mempersiapkannya.

“Kami akan bekerja keras menjamin Piala Dunia U-20 di Indonesia berlangsung sukses dan lancar. Kami telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Asian Games dan juga Asian Para Games 2018,” ujar Presiden.

Lebih jauh Presiden menjelaskan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan 10 stadion yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali sebagai lokasi pertandingan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia menyambut baik jika Tim Pendahulu FIFA datang untuk berkoordinasi dengan PSSI.

“Kami gembira jika ada masukan, termasuk standar kelayakan stadion dan lainnya. Pendampingan juga telah dilakukan oleh Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia), saat Asian Games 2018,” tutur Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Gianni juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi karena KLB PSSI telah berjalan lancar dan memilih ketua Umum baru.

“Selamat semoga ketua umum yang baru dapat membawa PSSI menjadi lebih baik dan berprestasi,” ucap Gianni.

Terakhir, Presiden FIFA berjanji akan segera melakukan kunjungan ke Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rahman. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Lantik Idham Aziz Sebagai Kapolri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2019, pukul 09.30 WIB.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pelantikan tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum penandatanganan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang bertindak selaku saksi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata," ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Idham Aziz.

Dalam acara pelantikan tersebut, Idham Aziz juga memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/Polri Tahun 2019 tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.

Penanggalan dan penyematan tanda pangkat baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Idham Aziz dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan pengajuan Idham Aziz menjadi Kapolri dalam rapat paripurna Masa Sidang I Tahun 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bahas Urusan Maritim dan Investasi, Mulai Tol Laut Hingga Pariwisata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," ucapnya.

Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.

"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," ujarnya.

Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

"Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Presiden.

Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.

"_Airport_, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, _calendar of event_-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Hunian Tetap untuk Korban Gempa di Palu

Duta Nusantara Merdeka | Palu
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung meninjau proyek penyediaan hunian tetap bagi korban gempa begitu tiba di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 29 Oktober 2019. Sebelumnya, Presiden dan rombongan bertolak dari Kota Ambon dan mendarat di Kota Palu sekitar pukul 11.10 WITA.

Dalam keterangannya kepada awak media seusai peninjauan, Presiden Jokowi mengakui bahwa perkembangan proyek tersebut agak terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Namun, Kepala Negara memastikan hal tersebut sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung," kata Presiden di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga.

Menurutnya, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," paparnya.

Kepala Negara sendiri berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.

"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," imbuhnya.

Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.

Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Presiden menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

"Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Resmikan Mubes X Pemuda Pancasila

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila. Acara pembukaan digelar di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

Mengawali sambutannya, Kepala Negara menyampaikan terima kasih atas peran para kader Pemuda Pancasila di seluruh Tanah Air yang turut menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan agenda-agenda politik nasional. Mulai dari pemilu, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah berjalan dengan damai, tertib, dan lancar.

 "Untuk itu saya dan Bapak K.H. Ma'ruf Amin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Pemuda Pancasila karena saya tahu ada peran Pemuda Pancasila di dalamnya," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan berpotensi masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita per tahun Rp320 juta.

"Sebuah jumlah yang sangat besar. Itu kalau dihitung per bulan kurang lebih Rp27 juta per kapita per bulan," imbuhnya.

Namun, Presiden Jokowi menjelaskan, untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras, inovasi, dan pondasi yang kuat berupa toleransi, persatuan, persaudaraan, dan karakter kebangsaan yang didasarkan Pancasila.

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya titip Pemuda Pancasila saya yakin akan terus dan tetap menjaga Pancasila, menjadi motor bagi pengamalan Pancasila untuk memberi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera," tandasnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan Mubes X Pemuda Pancasila, antara lain Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo selaku Ketua Panitia Mubes, Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu tampak hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Lantik 12 Wamen di Istana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik para wakil menteri yang akan membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah dua belas wakil menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Sebelum dilantik, Presiden Jokowi terlebih dahulu memperkenalkan para wakil menteri di veranda Istana Merdeka. Pelantikan wakil menteri negara ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Surat keputusan presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan. Setelah itu, Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan para wakil menteri.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang ini merupakan sidang paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara memberikan arahan berkenaan dengan hal-hal besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Pertama, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi Presiden dan Wapres.

"Ini tolong dicatat, karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini," kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden secara khusus menyebut bahwa hal-hal yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal harus dijalankan bersama dengan segala konsekuensinya. Presiden juga akan mendengarkan masukan dan pendapat dari jajarannya.

"Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas," tegasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan tidak bekerja secara sektoral semata. Kerja para menteri tersebut akan dikoordinasikan oleh para Menteri Koordinator (Menko). Untuk itu, Presiden tidak ingin bila ada menteri yang tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko.

"Bagaimana kita bisa mengonsolidasi, mengoordinasi, (jika) diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir. Hal-hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim," tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara berpandangan bahwa terlalu banyak regulasi dan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk melihat dan mengumpulkan berbagai peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

"Tolong ini dilihat di setiap kementerian. Yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera saya rapatkan dalam dua minggu. Dua minggu lagi setelah itu, hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat," paparnya.

Keempat, Presiden ingin agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jajarannya mencapai suatu tujuan besar, yaitu menciptakan lapangan kerja. Presiden Jokowi berpandangan, hal tersebut yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

"_Goal_ besar dari setiap pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini," imbuhnya. (Arianto)

Read More

Usai Lantik Menteri, Presiden Jokowi: Langsung Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik olehnya akan langsung bekerja. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

"Ya alhamdulillah pelantikan Kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini langsung kita akan bekerja," kata Presiden Jokowi.

"Ini dalam lima tahun kemarin kita kan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia Maju," sambungnya saat ditanya ihwal penamaan kabinet.

Kepala Negara mengatakan tidak ada target 100 hari karena Kabinet Indonesia Maju akan melanjutkan pekerjaan kabinet sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang akan dikejar oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan, yaitu menyelesaikan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Kemudian membuka lapangan pekerjaan yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga ingin agar reformasi birokrasi dilakukan secara konkret. Menurutnya, hal-hal yang ruwet dan ribet harus disederhanakan.

"Kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah _competitiveness index_ yang meloncat lebih baik. Yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah," tandasnya.

Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Lantik Anggota Kabinet Indonesia Maju

Duta  Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Pelantikan anggota Kabinet Indonesia Maju tersebut dilangsungkan di Istana Negara, Rabu, 23 Oktober 2019.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo kepada calon menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka. Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selain para menteri negara, pada saat yang sama Presiden juga melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelantikan Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Sementara pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Adapun pelantikan Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 116/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, pengangkatan Kepala BPKM berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan pejabat setingkat menteri periode tahun 2019-2024.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)

Read More

Tujuh Pesan Presiden Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh pesan kepada para menterinya yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memperkenalkan seluruh anggota kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Pertama, secara tegas Kepala Negara meminta para menterinya untuk tidak korupsi. "Pertama, jangan korupsi! Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi."

Kedua, tidak ada visi misi menteri. "Yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden," imbuh Presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif.

Keempat, Presiden tidak ingin menterinya terjebak pada rutinitas yang monoton.

Kelima, Presiden ingin para menterinya bekerja dengan berorientasi pada hasil nyata. "Kemarin dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin _sent_, tetapi _delivered_," tegas Kepala Negara.

Keenam, Kepala Negara meminta menterinya terjun langsung untuk mengecek masalah di lapangan sekaligus menemukan solusinya.

Terakhir, Presiden ingin agar menterinya serius dalam bekerja.

"Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Umumkan Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi para menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

"Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah," kata Presiden.

Berikut adalah susunan Menteri Negara dan Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Moh. Mahfud Md., sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
3. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
5. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan;
6. Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara;
7. Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri;
8. Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri;
9. Fachrul Razi sebagai Menteri Agama;
10. Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM;
11. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan;
12. Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan;
14. Juliari Peter Batubara sebagai Menteri Sosial;
15. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
16. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian;
17. Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan;
18. Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan;
21. Johnny Gerald Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika;
22. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian;
23. Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
25. Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Sofjan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
27. Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
28. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara;
30. Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. I Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional;
34. Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
35. Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
36. Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet;
37. Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. S.T. Burhanudin sebagai Jaksa Agung.

Sebelum dikenalkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, para calon menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di _Presidential Lounge_ yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu pagi 23 Oktober 2019. Suasana akrab tampak terlihat di pertemuan pada pagi hari tersebut. Suasana cair, candaan dan derai tawa terdengar dalam pertemuan itu.

Usai diumumkan, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Sejumlah Wakil Presiden dan Utusan Khusus dari Negara Sahabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan sejumlah wakil presiden dan utusan khusus negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2019. Para delegasi negara sahabat tersebut sebelumnya turut menghadiri pelantikan presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tamu negara yang berkunjung yaitu Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Qishan yang tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 19.00 WIB. Usai berfoto bersama di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RRT berbincang di Ruang Jepara.

Setelahnya, secara berturut-turut Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Vietnam Đặng Thị Ngọc Thịnh dan Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio. Tak hanya itu, sejumlah utusan khusus juga diterima Presiden Jokowi.

Para utusan khusus yang diterima Presiden yaitu Utusan Khusus Presiden Korea Selatan Noh Young-min, Utusan Khusus Presiden Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Nakayama Norihiro, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Elaine L. Chao.

Untuk diketahui, pagi tadi Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan dari para pemimpin negara-negara sahabat, yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Mswati III.

Para pemimpin negara-negara sahabat tersebut memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi yang kembali dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyambut kunjungan kehormatan sejumlah delegasi negara sahabat yaitu Ibu Retno Marsudi dan Bapak Pratikno. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Terima Kasih atas Pelantikan yang Berjalan Khidmat dan Sederhana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo bersyukur bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 telah berjalan dengan baik, khidmat, dan sederhana. Baginya, pelantikan kali ini juga terasa istimewa karena turut dihadiri oleh sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan, atau utusan dari negara-negara sahabat.

Hal itu disampaikan Presiden setibanya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, setelah menjalani pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu, 20 Oktober 2019.

"Kita patut bersyukur bahwa pelantikan kali ini juga dihadiri oleh kepala negara, kepala pemerintahan, dan banyak utusan khusus dari negara-negara sahabat kita. Dari Malaysia Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, dari Singapura Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dari Australia Perdana Menteri Scott Morrison, kemudian juga dari Kamboja Perdana Menteri Hun Sen, kemudian dari Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Raja Negara Eswatini juga hadir," ujar Presiden.

Menurutnya, kehadiran para tamu negara tersebut merupakan bentuk relasi yang sangat baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Presiden sendiri menyampaikan apresiasi tertinggi bagi kehadiran para tamu negara tersebut.

"Kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga para utusan khusus yang hadir kali ini," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih bagi TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan baik menjelang pelantikan maupun hingga pelantikan terlaksana dengan baik.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, kepada Polri, kepada BIN yang telah menjaga keamanan selama ini terutama menjelang pelantikan. Kerja keras ini patut kita apresiasi bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan menghargai apa yang telah dilakukan dan disiapkan oleh MPR RI untuk menyukseskan acara pelantikan tersebut.

"Tadi alhamdulillah pelantikan telah berjalan dengan baik. Pelantikan yang agung, yang khidmat, tapi tetap dalam kesederhanaan. Kami sangat menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh MPR Republik Indonesia dan mulai kita bekerja. Sekarang mulai kita bekerja," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, sebelum bertolak kembali menuju Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Pidato Awal Periode Kedua, Presiden Jokowi: Kerja Keras dan Dobrak Rutinitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo, yang telah resmi dilantik sebagai presiden untuk periode keduanya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Presiden menyampaikan, dirinya optimistis bahwa Indonesia dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ujarnya.

Target tersebut bukan tidak mungkin tercapai karena telah melalui beragam kalkulasi. Meski demikian, Kepala Negara mengatakan, tujuan tersebut tidak dicapai dengan cara yang mudah. Butuh kerja keras dan kerja cepat seluruh pihak untuk menjadi lebih produktif.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," tuturnya.

Menurutnya, berani mendobrak rutinitas yang monoton adalah satu hal tersendiri yang menjadi perhatian selain meningkatkan produktivitas. Pekerjaan yang dilakukan jajaran pemerintah dimintanya untuk tidak lagi hanya bersifat rutinitas dan hanya berorientasi proses, tapi juga harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, seringkali birokrasi menganggap bahwa apabila program kerja sudah dijalankan dan laporan akuntabilitas telah diselesaikan, maka program tersebut dikatakan telah terlaksana. Namun, menurutnya, proses kerja pemerintah tidak hanya sampai di sana.

"Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada _sent_, artinya telah terkirim. Ada _delivered_, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin _delivered_, bukan hanya menjamin _sent_," ujar Presiden.

Maka, Presiden menegaskan, tugas birokrasi kini tak lagi hanya menjalankan program semata, melainkan memastikan bahwa program tersebut berjalan tanpa hambatan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya _sending-sending_ saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah _making delivered_. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dilantik di MPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Tepat pukul 15.30 WIB, prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang paripurna kemudian dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin kemudian mengucap sumpah jabatan.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Presiden Jokowi mengucapkan sumpahnya.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemudian menandatangani berita acara. Setelah seluruh pimpinan MPR menandatangani, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan berita acara tersebut masing-masing kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019. Keduanya berhasil memenangi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 setelah meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah.

Seusai acara pelantikan, Presiden Jokowi menghampiri awak media yang telah menunggunya. Presiden Jokowi bersyukur acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan sederhana.

"Tadi alhamdulillah pelantikan telah berjalan dengan baik. Pelantikan yang agung, yang khidmat, tapi tetap dalam kesederhanaan. Kami sangat menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh MPR Republik Indonesia dan mulai kita bekerja. Sekarang mulai kita bekerja," ujarnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Selain itu tampak hadir Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan sejumlah pimpinan partai politik.

Hadir pula para kepala negara, kepala pemerintahan, atau utusan khusus negara-negara sahabat antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Raja Eswatini Mswati III, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, PM Australia Scott Morrison, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Kamboja Hun Sen. (Arianto)

Read More