Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan

Presiden Bakal Silaturahmi dengan Keluarga Korban KRI Nanggala 402


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 29 April 2021. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.10 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AL Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden akan langsung menuju Hanggar Lanudal Juanda untuk bersilaturahmi dengan perwakilan keluarga korban KRI Nanggala 402. Seperti diketahui, 53 awak gugur saat bertugas di kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, 21 April 2021.

Presiden kemudian akan lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang. Rencananya, Presiden akan melakukan peninjauan proses tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Presiden juga akan berdialog dengan perwakilan petani setempat.

Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi terdampak gempa yang terletak di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Di lokasi tersebut, Kepala Negara akan meninjau tenda _trauma healing_, dapur umum, hingga tenda pengungsi.

Pada sore harinya, Presiden dan rombongan akan kembali ke Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Arianto)


Share:

Presiden: Panjatkan Doa bagi 53 Patriot Penjaga Kedaulatan Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkini mengenai upaya penyelamatan KRI Nanggala 402 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 25 April 2021.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan terkini dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) terkait upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 25 April 2021, Presiden menjelaskan bahwa pada Sabtu kemarin, TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari sebelumnya hilang kontak (submissed) menjadi tenggelam (subsunk).

“Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI AL, tapi juga seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Presiden mengatakan bahwa seluruh awak KRI Nanggala 402 tersebut ialah putra-putra terbaik bangsa serta patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.

Oleh karena itu, segala upaya terbaik dalam pencarian dan penyelamatan masih akan terus dilakukan.

Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik bangsa tersebut. Adapun kepada para anggota keluarga, Kepala Negara mendoakan agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan.

“Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga, agar diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan,” tandasnya. (Arianto)


Share:

Jokowi-Ma’ruf Sudah Bicara, Ini Daftar Menteri Layak Reshuffle


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hadirnya Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Ristek-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan isu reshuffle. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berbicara.
 Versi lembaga survei, ada sejumlah menteri yang layak di-reshuffle.

“Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh Presiden,” kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (18 /4/2021). 

Masduki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada-tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

Survei terbaru mengenai kinerja kementerian dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) yang disampaikan dalam acara diskusi Polemik Trijaya bertajuk ‘Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024’, Sabtu (10/4/2021).

Survei dilakukan 10 Maret sampai awal April, melibatkan 1.200 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, sampling error 2,5%, dengan tingkat akurasi data 97%. Hasil survei dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

Dalam survei IPO, ada kementerian paling populer, menteri paling populer, menteri berkinerja paling memuaskan hingga yang dianggap paling tidak memuaskan. Ada juga daftar menteri yang diharapkan di-reshuffle.

Sejumlah menteri yang diharapkan di-reshuffle dalam survei IPO di antaranya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Berikut ini hasil survei persepsi publik mengenai kinerja kementerian:

Kementerian paling populer on
1. Kemensos: 73,1%

2. Kemendagri: 64,8%

3. Kemenhan: 58%

4. Kemenkeu: 41%

5. KemenPUPR 37%

Menteri paling populer

1. Prabowo Subianto: 56%

2. Tito Karnavian: 43%

3. Sandiaga Uno: 39%

4. Mahfud Md: 30%

5. Sri Mulyani 29%

Menteri berkinerja paling memuaskan

1. Sri Mulyani: 54,7%

2. Retno LP Marsudi: 50%

3. Tri Rismaharini: 42%

4. Tito Karnavian: 38%

5. Mahfud Md: 34%

Menteri yang dianggap paling tak memuaskan

1. Yasonna H Laoly: 50%

2. Ida Fauziyah: 45%

3. Zainudin Amali: 40%

4. Syahrul Yasin Limpo: 33%

5. Tjahjo Kumolo: 31%

Kementerian yang diharapkan di-reshuffle

1. Kemenko Perekonomian: 36%

2. Kemenko Polhukam: 24%

3. Kemenko Maritim dan Investasi: 11%

4. Kemenko PMK: 29%

Menteri di bawah Kemenko Perekonomian yang diharapkan di-reshuffle

1. Ida Fauziyah: 46%

2. Teten Masduki: 28%

3. Syahrul Yasin Limpo: 27%

4. Wahyu Sakti Trenggono: 30%

5. Siti Nurbaya Bakar: 23%

6. Arifin Tasrif: 19%

Menteri di bawah Kemenko Polhukam yang diharapkan di-reshuffle

1. Yasonna H Laoly: 54%

2. Tjahjo Kumolo: 34%

3. Johnny G Plate: 29%

Menteri di bawah Kemenko PMK yang diharapkan di-reshuffle

1. Zainudin Amali: 41%

2. I Gusti Ayu Bintang Darmawati: 15%

3. Abdul Halim Iskandar: 12% **


Wartawan DNM : Ayub Nasution
Share:

Presiden: Perencanaan Bukan Sekadar Membangun Bangunan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tengah dunia yang berubah begitu sangat cepat, urbanisasi yang terus meningkat, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tantangan yang dihadapi dalam membuat perencanaan akan semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diikuti dan pada saat yang sama kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi masyarakat juga harus diperhitungkan agar bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk itu, saat memberikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia yang ke-50, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa perencanaan bukan sekadar membangun bangunan atau gedung. Lebih dari itu, perencanaan adalah membangun tempat hidup yang nyaman bagi masyarakat.

"Kita semua tahu bahwa perencanaan itu bukan sekadar _build building_, bukan sekadar merancang pembangunan gedung. Perencanaan adalah _build environment_, perencanaan adalah membangun tempat hidup yang bisa memengaruhi kesehatan masyarakat, interaksi sosial, akar budaya, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan hidup yang sangat memengaruhi kebahagiaan dan kreativitas warganya," ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 17 April 2021.

Presiden memandang bahwa perencanaan harus mempertimbangkan budaya masyarakat, sejarah, struktur ekonomi masyarakat, dan banyak aspek lainnya. Menurutnya, jangan sampai perencanaan justru membuat masyarakat terasing di kampungnya sendiri, memicu kemacetan lalu lintas, atau membuat biaya hidup semakin mahal dan semakin tidak sehat. 

"Jangan sampai perencanaan hanya silau dengan perkembangan teknologi yang tidak diintegrasikan dengan kebutuhan dasar masyarakat," imbuhnya.

Kepala Negara memberi contoh istilah yang sangat populer belakangan ini, yakni kota pintar _(smart city)_ dan rumah pintar _(smart home)_. Kota pintar seringkali hanya diartikan sebagai _smart digital city_, hanya diartikan sebagai kota yang terkoneksi secara digital, dan melakukan banyak otomasi dengan menggunakan _internet of things_ dan perangkat digital lainnya. Demikian pula dengan _smart home_ yang lebih diartikan sebagai rumah diotomatisasikan oleh _internet of things_.

"Buka pintu, buka gorden, menyalakan lampu, dan lain-lainnya secara otomatis. Bahkan juga memasak secara otomatis dikendalikan dari jarak jauh. Pengguna rumah dimanjakan oleh perangkat dan sistem kerja yang serba otomatis yang dikendalikan dari jauh," lanjutnya.

Terkait hal tersebut, Presiden memberikan beberapa catatan dan saran. Menurutnya, hal paling mendasar dari kota pintar adalah desainnya yang pintar yang dibantu oleh perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya. 

"Demikian pula jika cakupan wilayahnya ditingkatkan menjadi tingkat provinsi, _smart province_, dan juga ketika ditingkatkan menjadi tingkat nasional, _smart_ Indonesia, desainnya yang _smart_. _Smart_ secara kultural, _smart_ secara sosial, dan _smart_ secara ekonomi. Dan kemudian ditopang oleh teknologi termasuk otomasi _internet of things_ yang meningkatkan kebahagiaan warganya," jelasnya.

Indonesia haruslah memiliki kekhasan sendiri ketika membuat perencanaan wilayah maupun perencanaan kota. Menurut Presiden, kita harus belajar dari negara-negara lain, tetapi tidak hanya sekadar meniru saja perencanaan wilayah dan kotanya. Sebab, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekonomi harus diperhitungkan dalam perencanaan itu.

Untuk itu, Presiden meminta agar sejumlah hal dirancang dengan matang. Misalnya bagaimana membangun kota yang inklusif dan terbuka bagi seluruh warganya, merancang jalan yang aman dan nyaman digunakan untuk pejalan kaki, pesepeda, pengendara motor maupun mobil. 

"Bagaimana kita merancang komplek pertokoan yang tidak eksklusif untuk kelas atas saja, tetapi juga campur dengan untuk konsumsi masyarakat bawah. Bagaimana kita merancang yang _mix_ antara kantor, tempat tinggal agar tempat tinggal para pekerja tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya. Bagaimana kita merancang desain kota yang mengamankan sungai dan membuat warganya cinta terhadap sungai-sungainya. Rumah menghadap sungai misalnya, bisa menjadi salah satu cara yang seharusnya tertuang dalam perencanaan," paparnya.

Presiden meyakini bahwa desain perencanaan wilayah dan perencanaan kota yang dirancang dengan matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warganya, terhadap kualitas lingkungan, kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional. 

"Mari kita jadikan kota-kota di Indonesia menjadi _smart city_ yang diawali dengan desain yang _smart_, mari kita jadikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi _smart province_ yang diawali dengan desain yang _smart_, mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar _smart_ desainnya, yang menjadi pionir kota yang menjadi rujukan-rujukan dunia. Terakhir, mari kita sama-sama menjadikan _smart_ Indonesia," jelasnya.

Dalam sambutannya tersebut, Presiden juga turut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada keluarga besar Ikatan Ahli Perencanaan. Presiden juga mengapresiasi IAP yang telah banyak berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Selama setengah abad berkiprah saya yakin IAP telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Telah berkontribusi dalam membuat rencana yang baik di level kota, di level daerah, dan di level negara. Telah banyak memberikan panduan perencanaan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih," tandasnya. (Arianto)


Share:

Tiadakan Mudik Lebaran 2021, Presiden: Mari Utamakan Keselamatan Bersama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bulan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan kedua di tengah pandemi Covid-19. Seluruh pihak masih harus berupaya untuk mencegah penyebaran pandemi agar tidak semakin meluas.

Terkait hal itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk meniadakan atau melarang aktivitas mudik pada lebaran tahun 2021 ini. Keputusan tersebut tentunya diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang. Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 16 April 2021, menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tersebut.

“Pengalaman tahun lalu, terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Pertama, saat libur Idulfitri pada tahun lalu (2020) terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujarnya.

Setelahnya, kenaikan kasus terjadi saat libur panjang 20-23 Agustus 2020 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus hingga 119 persen dengan tingkat kematian mingguan yang juga meningkat hingga 57 persen.

Lonjakan ketiga terjadi saat masa libur 28 Oktober hingga 1 November 2020. Setelah masa libur tersebut diketahui terjadi kenaikan kasus hingga 95 persen yang diikuti pula dengan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir, yang keempat, terjadi saat libur di akhir tahun, 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini juga diambil dengan mempertimbangkan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini yang harus terus dijaga dan ditekan seminimal mungkin. Pada 5 Februari 2021 lalu, angka kasus aktif tercatat berada di 176.672 kasus di mana pada 15 April 2021 angka tersebut turun menjadi 108.032 kasus.

Kasus harian juga telah mengalami tren penurunan di mana pada awal tahun 2021 kita pernah mengalami kasus harian sebanyak 14 ribu bahkan 15 ribu kasus. Namun, belakangan ini, jumlah kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret 2021 lalu sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh setelah memperoleh perawatan Covid-19 atau sebesar 85,88 persen dari total kasus positif. Kini, pada 15 April 2021, tingkat kesembuhan tersebut meningkat menjadi 1.438.254 pasien atau mencapai 90,5 persen dari total kasus positif.

“Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat,” kata Presiden.

Kepala Negara amat memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Namun, di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan.

“Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Swt. meridai kita dan memberkahi bangsa Indonesia,” tandasnya. (Arianto)





Share:

Presiden Berterima Kasih Atas Dukungan para Ulama dalam Penanganan Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 8 April 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kiai dan alim ulama atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Dukungan para alim ulama sangat penting agar semua elemen bangsa bisa saling mendukung dan menopang, saling membantu, menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengatasi semua tantangan bangsa hari ini dan ke depan yang tidak semakin mudah,” kata Presiden.

Kepala Negara juga sangat berterima kasih atas kontribusi besar para alim ulama yang selalu menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat serupa juga diyakini oleh Presiden akan menjadi semangat dan nilai-nilai yang dianut oleh PKB dalam kiprahnya memperkuat fondasi keagamaan dan kebangsaan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

“Saya juga berharap melalui kader-kader yang ada di lembaga legislatif maupun di eksekutif di tingkat pusat maupun daerah, PKB akan terus mendorong inovasi, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik dan akuntabel dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Upaya-upaya tersebut diharapkan akan menjadi bagian dari ikhtiar seluruh elemen masyarakat untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat, rakyat, bangsa, dan negara. (Arianto)


Share:

Empat Instruksi Presiden untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami dampak paling berat dengan bencana banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas secara virtual mengenai penanganan bencana di NTT dan NTB dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 April 2021.  

Dampak dari cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja berdampak pada berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mengalami dampak paling berat dengan bencana banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada Selasa, 6 April 2021, menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk memberikan arahan terkait penanganan bencana di kedua provinsi tersebut. Instruksi pertama yang diberikan Kepala Negara ialah untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

“Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya untuk mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT seperti Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban,” ujarnya.

Selama proses pencarian dan pertolongan tersebut, Kepala Negara meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai lokasi sekitar untuk memudahkan proses pencarian. Apabila jalur darat masih sulit ditembus, Kepala Negara juga menginstruksikan percepatan pembukaan akses laut dan udara yang terputus akibat kerusakan sejumlah sarana infrastruktur penghubung.

Kedua, Kepala Negara meminta jajarannya untuk memastikan kehadiran pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang sangat dibutuhkan para korban. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan akan mengerahkan tim bantuan medis untuk secepatnya tiba di lokasi bencana.

“Saya minta Menteri Kesehatan juga memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo juga memberi penekanan pada pemenuhan kebutuhan logistik, sanitasi, dan lainnya bagi para pengungsi yang juga harus diperhatikan dengan baik dan segera diterima oleh mereka. Sejak hari pertama bencana di NTT dan NTB tersebut pemerintah memang telah mengirimkan sejumlah bantuan ke lokasi bencana. Namun, karena kendala cuaca ekstrem dan terputusnya akses penghubung menyebabkan bantuan tersebut belum sepenuhnya sampai ke titik lokasi.

“Saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian serta memastikan logistik, tenda, dan dapur lapangannya (sampai) untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK nya,” tuturnya.

Adapun untuk mendukung jalannya proses penanganan bencana, Kepala Negara secara khusus menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti jembatan yang roboh dan akses jalan penghubung yang terputus.

“Saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan internet segera pulihkan sehingga bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” ujarnya.

Terakhir, Presiden juga meminta antisipasi dini terhadap potensi dampak cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia. Informasi dan peringatan BMKG mengenai hal ini menjadi sangat krusial dan publikasi terhadapnya harus digencarkan.

“Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau, prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG. Mereka harus tahu semuanya sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman risiko baik itu angin kencang, bahaya banjir bandang, dan tanah longsor,” tandasnya. (Arianto)


Share:

Belva Devara Ditunjuk Sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara telah resmi ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ini telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung di Istana Presiden pada hari Kamis, 21 November 2019. Selama penugasan ini, Belva akan tetap menjabat dan menjalankan tugas sehari-harinya sebagai Direktur Utama di Ruangguru.

Belva Devara menyampaikan, Ini merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan yang besar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa turut andil dalam melahirkan berbagai inovasi dan kreasi yang bermanfaat untuk kepentingan publik.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya diharapkan untuk terus berkarya di posisi saya saat ini sebagai direktur utama Ruangguru, tidak tercabut dari akar saya di sektor teknologi, sehingga dapat memberikan masukan inovasi baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Belva dalam keterangan tertulisnya. Kamis (21/11)

Selain itu, kata Belva, Tugas ini adalah tambahan tanggung jawab dari tugas sehari-hari saya sebagai direktur utama di Ruangguru. Saya berkomitmen untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya”, ucap Belva.

Mewakili segenap keluarga besar Ruangguru, Pendiri dan Direktur Produk & Kerjasama, Ruangguru Iman Usman menyampaikan dukungan penuhnya untuk Belva.

Menurut Iman, Kami di Ruangguru mendukung penuh penugasan Belva yang baru ini, dan kami menyambutnya sebagai hal positif. Tentunya kami bangga, bahwa kiprah Belva selama ini di Ruangguru, telah menginspirasi anak muda di Indonesia untuk terus berprestasi, dan kami percaya bahwa melalui penugasan baru ini, Belva akan menginspirasi lebih banyak orang lagi.

"Apa yang Belva akan lakukan dalam posisinya sebagai staf khusus presiden adalah sejalan dengan misi kami, yakni memanfaatkan inovasi teknologi untuk memajukan kehidupan bangsa. Kami berharap Belva bisa menyalurkan semangat itu dalam skala yang lebih luas dan untuk kepentingan yang lebih besar,” tutup Iman. (Arianto)





Share:

Forum A1 Gelar Diskusi Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2018, skor pilar infrastruktur Indonesia berada di level 66,8 (skala 0-100) dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,388 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan peringkat daya saing tertinggi di Asia Tenggara maupun di tingkat global.

Sementara itu, di Sektor Perhubungan, menurut studi Frost and Sullivan, Indonesia memiliki ongkos kirim termahal di Asia, yakni sebesar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di Malaysia yang hanya 15%, apalagi Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing sebesar 10%. Artinya, barang di Indonesia atau dari Indonesia-lebih mahal karena ongkirnya juga mahal.

Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif; mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, pelabuhan dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang merintangi kegiatan pembangunan selama ini juga terus dibabat.

Hal tersebut yang melatari diskusi Forum A1 kali ini. Bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur", diskusi Forum A1 ingin menularkan optimisme bahwa kita semua benar-benar akan menjadi Negara Maju pada 2045, sebagaimana menjadi visi Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan pondasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kedua hal tersebut menjadi fokus dalam pemerintahannya.

Namun, ada tahapan besar selanjutnya menuju negara maju, yakni pengembangan inovasi dan teknologi. Tetapi, infrastruktur dan SDM tetap menjadi pondasi utama untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju," ujar Presiden Jokowi saat diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur" di Jakarta. Kamis (14/11).

Basuki Hadimuljono, Ph.D, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat bekerjasama dengan Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir susah libur, dan kerja dengan tiga shift, libur adalah barang mewah.

Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan di bidang perhubungan dapat berkontribusi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, juga langkah-langkah pemerintah ke depan agar transportasi Indonesia menjadi lebih unggul. (Arianto)





Share:

Presiden Jokowi: Syukuri Ekonomi Kita Masih Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kondisi perekonomian global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir telah membuat sejumlah negara mengalami resesi atau menuju resesi. Tekanan eksternal tersebut dirasakan oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Satu yang patut disyukuri: perekonomian Indonesia bisa stabil di tengah gejolak global tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peringatan HUT ke-8 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang digelar di JI-EXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

"Kita patut bersyukur alhamdulillah masih berada di posisi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Jangan kufur nikmat. Harus kita syukuri alhamdulillah bahwa kita masih diberikan pertumbuhan ekonomi di atas lima (persen)," kata Presiden Jokowi.

Ia memberi contoh negara-negara lain yang sebelumnya memiliki pertumbuhan ekonomi 5 persen, kini nyaris mendekati 0 persen. Ada juga negara yang sebelumnya tumbuh 7 persen, kini malah minus. Presiden Jokowi pun mengajak semua pihak untuk membenahi salah satu permasalahan ekonomi Indonesia.

"Oleh sebab itu, ini agak serius, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat betapa berpuluh tahun kita menghadapi defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan yang tidak bisa kita tangani secara baik," imbuhnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk melihat lebih rinci dan membenahi urusan ekspor dan impor. Dengan demikian, diharapkan "penyakit" defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan bisa dicari solusinya.


"Saya meyakini, apabila ada konsistensi terus menerus, saya yakin penyakit ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun yang akan datang," tegasnya.

"Impor minyak, kurangi. Produksi minyak dalam negeri, tingkatkan. _Refinery_, bangun. Produksi B20, B30 sampai B100, jalankan. Jangan sekali-kali ada yang main-main dengan yang baru saja saya sampaikan," sambungnya.

Secara tegas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak mau Indonesia terus menerus mengimpor barang. Untuk itu, ia juga tidak menghendaki apabila ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi usaha pemerintah untuk menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia tadi.

"Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit dengan cara saya," ungkapnya.

Di pengujung sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan membuat _omnnibus law_ untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan investasi. Menurutnya, ada 70 Undang-Undang yang nanti akan direvisi menjadi satu Undang-Undang saja. Untuk itu ia pun meminta dukungan semua pihak agar hal tersebut bisa terwujud.

"Ini memang belum pernah terjadi di Republik kita. Tapi ini akan kita lakukan sehingga kecepatan kita bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan betul-betul akan didukung apabila UU yang satu ini nanti bisa kita selesaikan," tandasnya.

Tampak hadir juga dalam acara perayaan HUT ke-8 Partai Nasdem antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan sejumlah pimpinan partai politik. (Arianto)


Share:

AS Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, bersama delegasi bisnis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selepas pertemuan, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan perwujudan komitmen dari Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia khususnya di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi).

"Hal-hal detail sudah dibahas dengan Pak Menko, tapi pada level Presiden pembahasannya adalah mengenai masalah komitmen dan yang kedua mengenai kemitraan di dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook Indo-Pasifik karena di situ ada beberapa kerja sama di bidang infrastruktur," ucapnya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu melanjutkan, Kepala Negara menyampaikan prioritas pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan yang mana pemerintah akan tetap melakukan pembangunan infrastruktur dengan disertai pembangunan pada sumber daya manusia. Presiden berharap Amerika Serikat dapat menjadi salah satu mitra Indonesia dalam kerja sama pembangunan itu.

"Presiden berharap bahwa Amerika akan menjadi salah satu dari partner Indonesia di dalam pengembangan kerja sama baik di bidang infrastruktur maupun di bidang pengembangan sumber daya manusia," ujarnya.

Adapun dalam hal perdagangan, saat ini diketahui nilai perdagangan Indonesia dan Amerika mencapai USD 30 miliar. Dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo berharap agar nilai tersebut dapat meningkat hingga dua kali lipatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan AS juga membicarakan soal fasilitas _generalized system of preferences_ (GSP) untuk Indonesia. Dalam pembicaraan, disepakati bahwa tim dari Indonesia akan segera bertemu tim Amerika Serikat untuk membahas lebih lanjut isu GSP ini.

"Ini sebenarnya kan masalah yang sudah lama dibahas dan tadi sudah ada suatu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk negosiasi untuk menyelesaikan," ujar Retno.

"Dari apa yang disampaikan, kita optimistis bahwa isu yang terkait dengan masalah fasilitas GSP ini akan selesai dengan baik, dengan _win-win_ solution," tandasnya. (Arianto)


Share:

Presiden Jokowi Turut Berbahagia untuk Jusuf Kalla di HUT ke-55 Golkar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat memberikan sambutan dalam Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam hormat bagi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang turut hadir dalam peringatan tersebut.

Jusuf Kalla, dalam acara peringatan tersebut, dianugerahi penghargaan tertinggi Partai Golkar atas dedikasi dan kiprahnya yang dinilai sebagai kader terbaik Partai Golkar.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat.

"Alhamdulillah tadi beliau menerima sebuah penghargaan dari Partai Golkar. Saya ikut berbahagia atas penghargaan itu," ujar Presiden yang langsung disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Presiden juga menceritakan pembicaraan ringannya dengan Jusuf Kalla saat berada di ruang tunggu. Sambil berkelakar, Presiden menyebut bahwa wajah figur kelahiran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tersebut tampak lebih cerah selepas pensiun dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Tadi beliau di (ruang) _holding_ menyampaikan kepada saya, Pak Jokowi, sekarang hari-hari saya seperti hari Sabtu dan Minggu, bebas dan lepas. Saya sampaikan, benar Pak, Bapak sekarang kelihatan lebih cerah wajahnya," ucapnya juga disambut tawa.

Untuk diketahui, Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar tersebut digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu malam, 6 November 2019.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju dan para pimpinan partai politik yang di antaranya ialah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, hingga Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Arianto)


Share:

FIFA Tunjuk Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20


Duta Nusantara Merdeka | Bangkok
Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia dan kini terdapat 1679 klub sepak bola nasional di Indonesia. Bahkan 77 persen rakyat Indonesia cinta sepak bola dan menempatkan Indonesia sebagai negara pecinta sepak bola nomor 2 di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko WIdodo ketika  mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di The Boardroom Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok.

Pertemuan itu sendiri dihelat sebelum menghadiri sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Impact Exhibition & Convention Center di Bangkok, Thailand pada Sabtu 2 November 2019.

“Sepak bola adalah sarana memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan rakyat Indonesia. Prestasi dalam sepak bola Indonesia selalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” kata Kepala Negara dalam pertemuan itu.

Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa sepak bola bukan hanya sekadar olah raga. “Tapi juga memberikan edukasi, tentang kehidupan, dan juga bagaimana belajar memberikan respek,” ucap Gianni.

Gianni juga menyampaikan bahwa FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

“Tentunya kami yakin Indonesia sebagai negara besar dengan 267 juga penduduk, dapat menjadi tuan rumah  yang baik. Apalagi didukung oleh 200 juta fans sepakbola ini penting bagi kami,” tutur Gianni.

Untuk penunjukan itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang telah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20 pada tahun 2021,” kata Presiden.

Saat ini, ucap Presiden, Pemerintah dengan PSSI telah mulai mempersiapkannya.

“Kami akan bekerja keras menjamin Piala Dunia U-20 di Indonesia berlangsung sukses dan lancar. Kami telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Asian Games dan juga Asian Para Games 2018,” ujar Presiden.

Lebih jauh Presiden menjelaskan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan 10 stadion yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali sebagai lokasi pertandingan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia menyambut baik jika Tim Pendahulu FIFA datang untuk berkoordinasi dengan PSSI.

“Kami gembira jika ada masukan, termasuk standar kelayakan stadion dan lainnya. Pendampingan juga telah dilakukan oleh Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia), saat Asian Games 2018,” tutur Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Gianni juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi karena KLB PSSI telah berjalan lancar dan memilih ketua Umum baru.

“Selamat semoga ketua umum yang baru dapat membawa PSSI menjadi lebih baik dan berprestasi,” ucap Gianni.

Terakhir, Presiden FIFA berjanji akan segera melakukan kunjungan ke Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rahman. (Arianto)




Share:

Presiden Jokowi Lantik Idham Aziz Sebagai Kapolri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2019, pukul 09.30 WIB.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/Polri Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pelantikan tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum penandatanganan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang bertindak selaku saksi.


"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata," ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Idham Aziz.

Dalam acara pelantikan tersebut, Idham Aziz juga memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/Polri Tahun 2019 tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.

Penanggalan dan penyematan tanda pangkat baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Idham Aziz dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan pengajuan Idham Aziz menjadi Kapolri dalam rapat paripurna Masa Sidang I Tahun 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Bahas Urusan Maritim dan Investasi, Mulai Tol Laut Hingga Pariwisata


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," ucapnya.

Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.

"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," ujarnya.

Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

"Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Presiden.

Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.

"_Airport_, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, _calendar of event_-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik," tandasnya. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Hunian Tetap untuk Korban Gempa di Palu


Duta Nusantara Merdeka | Palu
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung meninjau proyek penyediaan hunian tetap bagi korban gempa begitu tiba di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 29 Oktober 2019. Sebelumnya, Presiden dan rombongan bertolak dari Kota Ambon dan mendarat di Kota Palu sekitar pukul 11.10 WITA.

Dalam keterangannya kepada awak media seusai peninjauan, Presiden Jokowi mengakui bahwa perkembangan proyek tersebut agak terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Namun, Kepala Negara memastikan hal tersebut sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung," kata Presiden di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga.

Menurutnya, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," paparnya.

Kepala Negara sendiri berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.

"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," imbuhnya.

Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.

Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Presiden menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

"Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat. (Arianto)





Share:

Presiden Jokowi Resmikan Mubes X Pemuda Pancasila


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila. Acara pembukaan digelar di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu, 26 Oktober 2019.

Mengawali sambutannya, Kepala Negara menyampaikan terima kasih atas peran para kader Pemuda Pancasila di seluruh Tanah Air yang turut menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan agenda-agenda politik nasional. Mulai dari pemilu, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah berjalan dengan damai, tertib, dan lancar.

 "Untuk itu saya dan Bapak K.H. Ma'ruf Amin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Pemuda Pancasila karena saya tahu ada peran Pemuda Pancasila di dalamnya," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menjelaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaan berpotensi masuk 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita per tahun Rp320 juta.

"Sebuah jumlah yang sangat besar. Itu kalau dihitung per bulan kurang lebih Rp27 juta per kapita per bulan," imbuhnya.

Namun, Presiden Jokowi menjelaskan, untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras, inovasi, dan pondasi yang kuat berupa toleransi, persatuan, persaudaraan, dan karakter kebangsaan yang didasarkan Pancasila.

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya titip Pemuda Pancasila saya yakin akan terus dan tetap menjaga Pancasila, menjadi motor bagi pengamalan Pancasila untuk memberi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera," tandasnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan Mubes X Pemuda Pancasila, antara lain Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo selaku Ketua Panitia Mubes, Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu tampak hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan. (Arianto)










Share:

Presiden Jokowi Lantik 12 Wamen di Istana


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik para wakil menteri yang akan membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah dua belas wakil menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Sebelum dilantik, Presiden Jokowi terlebih dahulu memperkenalkan para wakil menteri di veranda Istana Merdeka. Pelantikan wakil menteri negara ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Surat keputusan presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan. Setelah itu, Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan para wakil menteri.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna Pertama Kabinet Indonesia Maju


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang ini merupakan sidang paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara memberikan arahan berkenaan dengan hal-hal besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Pertama, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi Presiden dan Wapres.

"Ini tolong dicatat, karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini," kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden secara khusus menyebut bahwa hal-hal yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal harus dijalankan bersama dengan segala konsekuensinya. Presiden juga akan mendengarkan masukan dan pendapat dari jajarannya.

"Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas," tegasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan tidak bekerja secara sektoral semata. Kerja para menteri tersebut akan dikoordinasikan oleh para Menteri Koordinator (Menko). Untuk itu, Presiden tidak ingin bila ada menteri yang tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko.

"Bagaimana kita bisa mengonsolidasi, mengoordinasi, (jika) diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir. Hal-hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim," tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara berpandangan bahwa terlalu banyak regulasi dan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk melihat dan mengumpulkan berbagai peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

"Tolong ini dilihat di setiap kementerian. Yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera saya rapatkan dalam dua minggu. Dua minggu lagi setelah itu, hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat," paparnya.

Keempat, Presiden ingin agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jajarannya mencapai suatu tujuan besar, yaitu menciptakan lapangan kerja. Presiden Jokowi berpandangan, hal tersebut yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

"_Goal_ besar dari setiap pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini," imbuhnya. (Arianto)



Share:

Usai Lantik Menteri, Presiden Jokowi: Langsung Kerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik olehnya akan langsung bekerja. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

"Ya alhamdulillah pelantikan Kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini langsung kita akan bekerja," kata Presiden Jokowi.

"Ini dalam lima tahun kemarin kita kan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia Maju," sambungnya saat ditanya ihwal penamaan kabinet.

Kepala Negara mengatakan tidak ada target 100 hari karena Kabinet Indonesia Maju akan melanjutkan pekerjaan kabinet sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang akan dikejar oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan, yaitu menyelesaikan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Kemudian membuka lapangan pekerjaan yang ini kita akan lakukan dengan menarik investasi yang sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga ingin agar reformasi birokrasi dilakukan secara konkret. Menurutnya, hal-hal yang ruwet dan ribet harus disederhanakan.

"Kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah _competitiveness index_ yang meloncat lebih baik. Yang paling terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah," tandasnya.

Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka. (Arianto)



Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Anti Korupsi Arisan Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Pameran Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini