Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum sebagai Kunci Infrastruktur Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur nasional melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan sinergi lintas sektor. Hal ini ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/06/2025).

Dihadiri lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara, Prabowo menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kita akan tertibkan dan tegakkan hukum. Tanpa kepastian hukum, iklim usaha sulit berkembang,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, percepatan pengadaan lahan, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta swasta. Kebijakan ini diyakini akan memperkuat iklim investasi dan mempercepat realisasi proyek strategis nasional.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamen ATR Ossy Dermawan turut hadir, mendukung penuh sinergi pembangunan berbasis tata ruang. Sementara itu, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek lanjutan, tapi kebangkitan menuju masa depan yang berdaulat.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita membangun dengan keberanian dan visi kebangsaan,” ujar AHY.

Konferensi ini juga melibatkan menteri kabinet, diplomat, akademisi, dan investor dari seluruh dunia sebagai bagian dari transformasi pembangunan global yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Tunjuk Juru Bicara MA Jadi Anggota Pansel Pemilihan Anggota KY

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengalamannya di dunia peradilan dan integritasnya dalam penegakan hukum, diharapkan mampu memperkuat kredibilitas proses seleksi yang akan berlangsung.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020–2025 yang diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.

Keputusan ini, dikeluarkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi KY serta memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai amanat undang-undang.

Dalam Keputusan tersebut, Presiden menunjuk Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si., sebagai Ketua Pansel yang juga merangkap sebagai anggota. Selain itu, presiden juga menunjuk empat orang lainnya sebagai anggota, mereka adalah:

1. Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

3. Dr. Widodo, S.H., M.H.

4. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, pansel ini memiliki empat tugas, yaitu:

1) Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial;

2) Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial;

3) Menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial; dan

4) Menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa kerja panitia seleksi ini terhitung sejak ditetapkannya sampai terbentuknya Anggota Komisi Yudisial. 

Juru Bicara MA Ditunjuk Menjadi Anggota Pansel

Salah satu tokoh penting dalam Pansel ini adalah Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. Ia adalah seorang Hakim Agung Kamar Pidana di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung. 

Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif mengajar di berbagai kampus, sekaligus seorang praktisi hukum yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia peradilan. Lebih dari itu, Yanto juga merupakan sosok multitalenta, ia adalah seorang seniman sekaligus dalang kondang yang menjadikan filosofi wayang sebagai bagian dari kehidupannya.

Pada 7 Februari 2025 lalu, Yanto dikukuhkan sebagai Profesor (Guru Besar) di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula).

Pengalamannya di dunia peradilan dan integritasnya dalam penegakan hukum, diharapkan mampu memperkuat kredibilitas proses seleksi yang akan berlangsung.

Yanto yang lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 21 Januari 1960 ini, memulai karir hakimnya di Pengadilan Negeri Pekalongan. 

Sebelum dilantik menjadi Hakim Agung pada 2024, Prof. Yanto berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. 

Berikut adalah daftar pengadilan, tempat Prof. Yanto bertugas hingga sekarang:

1.Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (1992)

2.Hakim Pengadilan Negeri Manna (1995)

3.Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (2001)

4.Hakim Pengadilan Negeri Jember (2006)

5.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais (2009)

6.Ketua Pengadilan Negeri Tais (2010)

7.Ketua Pengadilan Negeri Bantul (2012)

8.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2014)

9.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015)

10.Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015)

11.Ketua Pengadilan Negeri Depansar (2016)

12.Ketua Pemgadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, Ketua Pengadilan HAM Jakarta Pusat (2017)

13.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Depansar (2020)

14.Panitera Muda Pidana Umum/Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung RI (2021)

15.Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI (2024).

Selain itu hakim yang juga dikenal sebagai dalang dan pencipta lagu ini aktif mengajar di beberapa kampus, seperti, Universitas Janabadra Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Jaya Baya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan D-IV Litigasi.

Proses seleksi calon komisioner Komisi Yudisial dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, uji kualitas dan integritas, serta penentuan tujuh nama calon yang akan disampaikan kepada presiden untuk diteruskan kepada DPR RI. 

Seluruh informasi resmi terkait proses seleksi, termasuk jadwal dan persyaratannya, akan diumumkan secara terbuka melalui situs resmi Mahkamah Agung.

Dengan terbentuknya pansel ini, pemerintah berharap calon-calon anggota KY yang terpilih nantinya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim secara independen dan profesional demi tegaknya keadilan. (Ar)

Read More

Buruh Senang, Prabowo Subianto Siap Kaji Pajak Gaji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penuh semangat di tengah ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Nasional 2025 yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai keluhan buruh, termasuk soal pajak gaji yang selama ini dianggap memberatkan para pekerja.

Prabowo menyatakan akan mengaji ulang kebijakan pajak buruh, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah. "Saya akan pelajari kembali masalah pajak, pajak besar untuk yang penghasilannya besar. Tapi kalau gajinya kecil, pajaknya sedikit saja," ujar Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para demonstran buruh.

Presiden juga melontarkan candaan yang menyegarkan suasana. "Lu orang gajinya nggak besar, ngapain dipajak? Tapi kalau dikit-dikit, boleh dong," ucapnya, disambut tawa simpati dari massa aksi.

Pidato Prabowo mencerminkan komitmennya untuk mendengar aspirasi buruh, memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja, dan memastikan bahwa keadilan pajak ditegakkan. Di akhir pidato, Prabowo menyerukan persatuan untuk menjaga kekayaan negara.

“Saya minta bantuanmu, dukunganmu, agar kekayaan rakyat Indonesia bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, termasuk para buruh,” tegasnya.

Aksi damai ini melibatkan ribuan serikat buruh, organisasi pekerja, dan aktivis ketenagakerjaan yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan, kenaikan upah minimum, serta penghapusan pajak berlebihan bagi buruh kecil.

Momentum Hari Buruh 2025 ini menjadi simbol harapan baru, di mana pemerintah di bawah Presiden Prabowo mulai membuka ruang dialog terbuka dan menjanjikan kebijakan pro pekerja.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Prabowo Subianto Instruksikan Perubahan Regulasi TKDN Lebih Fleksibel dan Realistis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden.

“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden Prabowo.

Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya. (Ar)

Read More

Presiden Prabowo Pangkas Izin Sektor Pertanian dan Tutup Celah Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian dan menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya petani. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.

Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh para petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk bekerja sepenuh hati melayani rakyat. “Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Presiden.(Ar)

 

Read More

Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi, Presiden Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang

Duta Nusantara Merdeka | Batang 

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Maret 2025. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia, serta mendorong transformasi ekonomi nasional yang berbasis pada hilirisasi dan industrialisasi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait yang telah mendukung pembangunan KEK Industropolis Batang hingga tahap peresmian. “Hari ini Indonesia memiliki kawasan yang kita harap dapat menjadi seperti Shenzhen di Indonesia, insyaallah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan KEK Batang selaras dengan visi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Ini dilakukan melalui pengembangan kawasan industri modern yang diharapkan dapat menarik investasi besar dan menciptakan lapangan kerja.

“Kita harus berani mengejar apa yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari yang berhasil, karena tujuan kita adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dalam mendukung pertumbuhan kawasan ini. Indonesia, menurutnya, sangat terbuka terhadap investasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Indonesia membutuhkan partisipasi, investasi, dan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, Ngurah Wirawan menyatakan bahwa penetapan status KEK memberikan daya tarik yang lebih besar bagi investor. Dengan status KEK, kawasan ini juga mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan dalam hal investasi, seperti keringanan pajak dan fasilitas moneter.

“Kami bersyukur dengan penetapan kawasan kami sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Batang dan membuatnya lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Hal ini akan meningkatkan jumlah pabrik, aktivitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah,” ungkap Ngurah.

Melalui status KEK ini, Ngurah optimis kawasan tersebut akan menarik investasi baru hingga mencapai Rp75 triliun dalam lima tahun ke depan, dan dapat menciptakan sekitar 50 ribu lapangan kerja. “Kami telah membuat proyeksi dan kami yakin bahwa dalam lima tahun ke depan, kami bisa menarik komitmen investasi sebesar Rp75 triliun,” jelasnya.

KEK Industropolis Batang memiliki keunikan karena terdiri dari tiga klaster utama, yakni kawasan industri dan pengolahan, kawasan logistik dan transportasi, serta kawasan pariwisata dan properti. Hal ini menjadikan Batang sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus yang paling komprehensif di Indonesia.

Kawasan ini juga didukung oleh infrastruktur strategis, termasuk akses tol, jalur kereta api super dry port yang dapat mengangkut 30 rangkaian kereta kontainer, dan pelabuhan yang sedang dibangun untuk memperlancar arus barang dan logistik.

“Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan pemerintah untuk membangun kawasan yang benar-benar lengkap. Dengan peresmian hari ini oleh Presiden, kami berharap dapat mendorong akselerasi investasi di Indonesia,” pungkas Ngurah.

Peresmian tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kepala Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Ngurah Wirawan. (Ar)

Read More

Prabowo Targetkan Indonesia Bebas Impor Pangan 2025: Kebijakan Tepat untuk Masa Depan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.

“Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria yang Pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, sudah saya katakan berkali-kali. Kedua harus meningkatkan produktivitas, produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat, kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Presiden.

Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam. 

Bahkan, Presiden menyampaikan bahwa sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.

“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, yang meliputi investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Presiden juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Presiden.

Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran. Menurut Presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik.

“Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden. (Ari)

Read More

Vonisnya Terlalu Ringan, Presiden Prabowo Minta Harvey Moeis Dihukum 50 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan.

Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti Rp210 miliar. 

Jika tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk mengganti kerugian.

Apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka hukuman penjara akan menggantikan pembayaran tersebut.

Putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang menyatakan Harvey bersalah dalam kasus penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah (Persero) Tbk. yang merugikan negara.

Presiden Prabowo Kritik Vonis Ringan

Keputusan tersebut memicu reaksi publik, yang menilai vonis ini tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. 

Salah satu yang menyampaikan kritik keras adalah Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut vonis tersebut terlalu ringan mengingat kerugian yang mencapai Rp300 triliun.

Dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Prabowo menegaskan bahwa hakim harus memberikan vonis yang lebih berat kepada pelaku korupsi besar. 

"Kalau sudah jelas melanggar dan merugikan negara triliunan, vonisnya jangan terlalu ringan," ujar Prabowo. Ia bahkan mengusulkan agar Harvey Moeis dihukum 50 tahun penjara.

Prabowo juga mengkritik fasilitas yang sering diberikan kepada narapidana korupsi, seperti penjara ber-AC, kulkas, dan TV.

 Ia meminta agar Menteri Pemasyarakatan Agus Andriyanto memantau dengan ketat kondisi penjara bagi pelaku korupsi. 

"Jangan sampai nanti di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong menteri pemasyarakatan," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia kini lebih cerdas dan memahami ketidakadilan ini.

Dengan adanya putusan tersebut, Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding terhadap vonis tersebut.

Burhanuddin mengonfirmasi bahwa Kejaksaan Agung akan naik banding terhadap keputusan ini, dengan harapan bahwa hukuman yang lebih berat bisa diberikan.

Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan serius, tanpa manipulasi atau akal-akalan. 

"Saya minta kita semua bekerja dengan jujur tanpa ada manipulasi," ujar Prabowo, mengingatkan bahwa rakyat Indonesia semakin paham dan menuntut keadilan yang nyata. (Arianto)

Read More

Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berpihak pada Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya bersama seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja keras melayani rakyat Indonesia. Dalam sambutannya pada Perayaan Natal Nasional Tahun 2024 pada Sabtu, 28 Desember 2024, Kepala Negara juga menyatakan komitmennya untuk memimpin suatu pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia.

“Tidak ada niat sedikitpun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat di Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad, bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya,” tegasnya di Indonesia Arena Senayan, Jakarta.

Meski baru berjalan selama dua bulan, tetapi Presiden optimistis pemerintahannya dapat menghadapi sejumlah tantangan besar di masa depan. 

Presiden Prabowo menyadari bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah yang ingin memperbaiki bangsa yakni upaya dalam pemberantasan korupsi dan praktik manipulasi.

“Kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan enggak mau bayar pajak. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal proses perubahan yang sedang dijalankan oleh pemerintahannya. 

Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun negara yang lebih baik, utamanya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan ketidakadilan.

“Saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau hilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu bersama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih,” lanjutnya. (Arianto)

Read More

Affandi Affan: Dukungan Penuh untuk Langkah Presiden Prabowo Pulihkan Kerugian Negara dari Koruptor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat dengan mengembalikan uang yang dicuri dari negara mendapatkan perhatian luas. Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan, yang juga seorang advokat dan praktisi hukum, memberikan dukungannya terhadap pernyataan tersebut, dengan menekankan pentingnya langkah tersebut dalam pemulihan kerugian negara.

“Pernyataan Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat bijaksana, karena pemulihan kerugian negara harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dengan mengembalikan uang yang dicuri, kita dapat meminimalkan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan bangsa,” ujar Affandi.

Menurut Affandi, meskipun ada perbedaan pendapat terkait mekanisme dan proses hukum, fokus utama dalam pernyataan Presiden adalah untuk memulihkan kerugian negara yang telah dirugikan. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi kerugian negara dan mempercepat proses pemulihan ekonomi.

“Tentu saja, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus tetap dijalankan secara adil dan transparan. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara yang telah hilang,” jelas Affandi.

Affandi juga menekankan bahwa pengembalian uang negara dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan iklim yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berharap agar kebijakan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini adalah kesempatan bagi pelaku korupsi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sambil memastikan bahwa negara dapat memulihkan kerugian yang telah terjadi. Kami mendukung langkah Presiden Prabowo untuk terus berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kerugian lebih lanjut,” tutup Affandi. **

Read More

Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal – Gereja Katedral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal – Gereja Katedral di Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). 

Presiden Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan suatu simbol kerukunan antar umat beragama yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri yang sangat unik dan membanggakan yaitu bangsa yang penuh perbedaan. 

“Berbeda agama, suku, kelompok etnis, ras, bahasa daerah, adat istiadat tetapi bisa bersatu dan rukun karena memiliki cita-cita yang sama yaitu meraih masa depan yang bisa memberi kebahagian untuk seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan tidak boleh menjadi sekat pemisah, perbedaan justru adalah kekayaan kita,” kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, kemerdekaan Indonesia berhasil diraih berkat hasil perjuangan panjang selama ratusan tahun dari semua kelompok etnis dari berbagai agama. Sehingga tidak ada mayoritas ataupun minoritas dalam pengabdian dan pengorbanan kepada negara dan bangsa. 

“Mari kita teruskan jaga kerukunan dan kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan dan menjadi negara yang makmur,” katanya. 

Pembangunan Terowongan Silahturahmi Masjid Istiqlal - Gereja Katedral mulai dilakukan pada tahun 2020 dan selesai tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp38,9 miliar. Terowongan ini berlokasi dibawah Jalan Katedral sepanjang 28,3 meter dengan tinggi 3 meter dan lebar 4,1 meter.

Menteri Dody Hanggodo mengatakan keberadaan Terowongan Silahturahim ini bertujuan untuk memudahkan akses jemaah antar bangunan ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir hingga dapat menampung 800-1.000 kendaraan tanpa mengganggu arus lalu lintas. 

“Harapannya ke depan jemaah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dapat memanfaatkan bersama dan memeliharanya dengan baik serta semakin mempererat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di dalam terowongan juga terdapat galeri diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di tanah air,” kata Menteri Dody.

Galeri diorama Terowongan Silaturahim didesain oleh seniman Sunaryo dengan tema Wot Hati (Jembatan Hati), yang memiliki makna tangan saling menyentuh menggambarkan sikap kerendahan hati yang lahir dari lubuk hati paling dalam. Di dalamnya juga diperdengarkan berbagai suara sebagai simbol keberagaman agama dan diperindah cahaya yang tidak putus pada sekeliling terowongan sekaligus menjadi simbol jabat tangan. 

“Kami harap terowongan ini akan memudahkan akses jemaah dan menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Sebentar lagi juga akan merayakan Hari Natal, sekitar 1.000 kendaraan sudah bisa ditampung dan sudah bisa dilewati oleh umat kristen dan katolik melalui terowongan ini,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Ari)

 

Read More

Presiden Prabowo Anugerahi Agus Andrianto Pangkat Jenderal Polisi Kehormatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) tahun 2023-2024, Agus Andrianto, yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi Jenderal Polisi Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto.

Agus Andrianto, yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal saat pensiun dari Polri, kini dianugerahi gelar kehormatan tersebut sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya. 

Acara pelepasan Agus sebagai Wakapolri sekaligus penyematan pangkat kehormatan baru ini digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu (13/11/2024).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan, “Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai menteri dan juga pangkat jenderal penghargaan,” ungkapnya dalam acara tersebut.

Penganugerahan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 November 2024. Keppres tersebut berbunyi, "Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 menjadi Jenderal Polisi Kehormatan."

Dengan kenaikan pangkat ini, Agus Andrianto kini menyandang pangkat Jenderal Polisi Kehormatan atau bintang empat, suatu penghargaan istimewa dalam rangka menghormati dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Polri. (Arianto)

Read More

Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Setingkat Menteri di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Para pejabat tersebut akan membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam masa jabatan tahun 2024-2029.

Adapun sejumlah pejabat setingkat menteri yang dilantik antara lain Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Presiden Prabowo resmi melantik Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Selain itu, Muhammad Herindra dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara.

Kemudian, pelantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara itu, pelantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

Selanjutnya, pelantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin pengucapan sumpah para pejabat setingkat menteri periode tahun 2024-2029.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)

Read More

Presiden Prabowo Gelar Pertemuan dengan Sejumlah Pemimpin Negara dan Utusan Khusus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. 

Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka yaitu PM Republik Korea Han Duck Soo, PM Singapura Lawrence Shyun Tsai Wong, PM Papua Nugini James Marape, PM Vanuatu Charlot Salwai, Wakil Presiden Laos Pany Yathotou, dan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Han Zheng.

Sebelumnya, Para pemimpin dan utusan khusus negara tersebut turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD.

Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Australia, Richard Marles yang tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Usai berfoto bersama dan mengisi buku tamu kenegaraan di Ruang Kredensial, Presiden Prabowo dan Wakil PM berbincang di Ruang Jepara.

Setelahnya, secara berturut-turut Presiden Prabowo bertemu dengan utusan khusus dari Inggris David Lammy, dan Wakil PM Selandia Baru Winston Peters. 

Tak hanya utusan khusus, sore ini Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari para pemimpin negara-negara sahabat.

Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka yaitu PM Republik Korea Han Duck Soo, PM Singapura Lawrence Shyun Tsai Wong, PM Papua Nugini James Marape, PM Vanuatu Charlot Salwai, Wakil Presiden Laos Pany Yathotou, dan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Han Zheng.

Pertemuan yang digelar di Istana Merdeka menjadi salah satu langkah penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara. 

Pertemuan ini juga membuka peluang bagi peningkatan kerja sama di berbagai sektor yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pamit dengan Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa.

Istana Negara Jakarta pada Jumat siang, 18 Oktober 2024, kembali menjadi saksi momen penting ketika Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap siang bersama jelang purnatugas 20 Oktober mendatang. 

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tetapi juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para wakil menteri, para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah kepala badan.

Suasana terlihat penuh kehangatan, dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut. 

Acara dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang memberikan pengantar dengan penuh hormat.

“Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya nanti Bapak Presiden yang menyampaikan,” ujar Pratikno.

Setelah sambutan singkat tersebut, makan siang pun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas Tanah Air, mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek, hingga mie ayam.

Para menteri dan tamu undangan bebas mengambil makanan di stan yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa. Para menteri pun tampak menikmati momen ini, mereka santai sambil mengobrol, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet.

Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Ia memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, di mana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

“Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama satu dekade terakhir. Ia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. 

Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ungkap Presiden.

Tak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf,” ucap Presiden.

Jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (Arianto)

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Resmikan RS Hermina Nusantara di IKN

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara, bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan yang besar kepada PT Medikaloka Hermina Tbk atas keberhasilan dalam menyelesaikan pembangunan fisik rumah sakit dengan sangat cepat, hanya dalam kurun waktu 10 bulan. 

Beliau menambahkan bahwa dengan selesainya rumah sakit ini, dapat menambah keyakinan dan kepercayaan diri bagi ASN yang akan pindah ke IKN.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Jokowi dalam peresmian tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tampak pula Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk dr. Hasmoro, Dirut PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur RS Hermina dr. Stefanus Dony. (Arianto)

Read More

Rombak Kabinet, Presiden Jokowi Lantik Menteri Hukum dan HAM hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo secara resmi melantik tiga jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08/2024).

Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Ketiga menteri yang dilantik yaitu:

1.Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2.Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

3.Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. 

Diantaranya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tampak hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Saya Tidak Sempurna, Saya Manusia Biasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjabat.

Presiden Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 1 Agustus 2024. Acara yang digelar dalam rangka menyambut bulan Kemerdekaan tersebut menjadi momen terakhir yang dihadiri Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjabat.

“Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Prof K.H Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa ia merupakan manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat memenuhi semua harapan yang ditujukan selama masa pemerintahannya.

“Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” ucap Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah SWT dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Presiden berharap Indonesia dapat menjadi bangsa dan negara yang maju.

“Saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju, bangsa yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur ,” tutur Presiden.

“Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin,” tutup Presiden.(Ari)

Read More

Perkuat Lumbung Pangan, Presiden Resmikan Bendungan Lolak-Sulawesi Utara

Duta Nusantara Merdeka | Bolaang Mongondow 

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Anggota Komisi V DPR RI Djenri Keintje, dan (Pj.) Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (23/02/2024). 

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, urusan air dan energi akan menjadi persoalan besar jika tidak disiapkan untuk dikelola dari sekarang. Presiden menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.400 sungai, namun baru terdapat 292 bendungan dan jumlah tersebut jauh jika dibandingkan negara lain seperti RRT/China yang sudah memiliki 98 ribu bendungan dan Korea Selatan sebanyak 20 ribu bendungan. Keberadaan bendungan sangat dibutuhkan untuk ketahanan air dan ketahanan pangan, terutama di kawasan lumbung pangan.

"Oleh sebab itu, pengelolaan air harus betul-betul menjadi konsentrasi kerja kita, karena seperti Bendungan Lolak ini yang bisa menampung 16 juta m3 air bisa mengairi sawah kurang lebih 2.200 ha," kata Presiden. Bendungan Lolak memberikan suplai air irigasi untuk kawasan Lolak sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dikatakan Presiden, jika di setiap Provinsi dan Kabupaten lain memiliki bendungan dengan kapasitas yang kurang lebih sama maka air yang ada akan bisa dikelola sehingga bermanfaat. "Seperti Bendungan Lolak ini yang juga bisa menjadi sumber air baku bagi masyarakat Bolaang Mongondow dan bisa mereduksi banjir sampai 29% dan juga untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)," kata Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dalam penjelasannya kepada Presiden mengatakan, Bendungan Lolak yang dibangun sejak tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2023 dengan anggaran sekitar Rp2 triliun mempunyai beragam manfaat. 

"Salah satunya sebagai sumber air baku untuk Kecamatan Lolak sebesar 500 liter per detik. Untuk pasokan air bersih, Bendungan Lolak ini telah kita bangun intake dan pipa transmisi menuju ke Instalasi Pengolahan Air Lolak sepanjang 10 km," kata Bob. 

Sedangkan untuk manfaat irigasi seluas 2.200 ha, Bob mengatakan akan disalurkan melalui dua bendung, yaitu melalui Bendung Lolak Atas yang mempunyai potensi irigasi 1.300 ha dan di bagian hilirnya terdapat bendung eksisting yaitu Bendung Lolak dengan luas irigasi 900 ha. "Sebelum ada bendungan Indeks Pertanaman (IP) hanya 120%, setelah ada Bendungan Lolak IP bisa naik hingga 250%," ujarnya.

Di daerah hilir bendungan, Bob menyebutkan terdapat Jalan Trans Sulawesi. Sehingga dengan adanya bendungan ini dapat menghindari terjadinya banjir di Jalan Trans Sulawesi. "Bendungan Lolak ini berfungsi untuk mereduksi banjir, kurang lebih 29,42% atau mereduksi sekitar 209 ha daerah yang biasa tergenang banjir," jelasnya. 

Bendungan Lolak juga akan berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan potensi energi sebesar 2,43 MW. Tidak hanya itu, Bendungan Lolak juga akan menjadi destinasi tempat pariwisata baru di daerah Bolaang Mongondow dan lahan ex galian dapat dimanfaatkan menjadi hutan buah produktif.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Sugeng Harianto. (Ar)

Read More

Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo optimistis ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan tumbuh dengan baik. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 yang digelar di Ballroom The St. Regist, Jakarta, Selasa, (20/02/2024).

“Ekonomi indonesia juga tumbuh masih sangat baik yaitu 5,05 persen, inflasi juga terkendali terjaga di 2,57 persen, cadangan devisa kita masih di USD145 billion, neraca dagang kita juga surplus USD36 billion atau kira-kira Rp570 triliun, current account deficit kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” ujar Presiden.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan tetap waspada tehadap cepatnya pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.

“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga global financial crisis, dan juga di berbagai–kita lihat jatuhnya Silicon Valley Bank ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.

“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75 persen dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara mendorong pengembangan UMKM melalui perbankan dan asuransi. Presiden pun menjelaskan bahwa dibutuhkan sebuah strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM.

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen ini perlu sebuah trobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. (Arianto)

Read More