Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Minyak Goreng di Pasar Cibinong

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, dan Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, pada Selasa, 17 Mei 2022. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Setibanya di Pasar Cibinong, Presiden Jokowi langsung menyapa sejumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta.

“Sudah terima semua? Ini untuk tambahan modal usaha ya, jangan untuk beli HP ya,” ujar Presiden kepada para penerima.

Selain BMK, Presiden juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada para penerima PKH dan para pedagang.

Selepas dari Pasar Cibinong, Presiden beranjak menuju Pasar Gunung Batu dan membagikan bantuan sosial serupa. Presiden juga sempat membeli mangga sebanyak 3 kilogram dari salah satu penjual.

Selain membagikan bansos dan sembako, di kedua pasar tersebut Presiden juga mengecek langsung harga dan ketersediaan minyak goreng. Harga minyak goreng curah terpantau sudah lebih stabil namun bervariasi di beberapa pedagang.

Azis Setiawan, salah satu pedagang sembako di Pasar Cibinong menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa minyak goreng curah yang ia jual berada pada harga Rp20 ribu per kilogram.

“Harga minyak goreng sih stabil, cuma harganya tinggi sedikit, Rp20 ribu per kilo,” ujarnya.

Sementara itu, Kosasih, pedagang sembako di Pasar Gunung Batu mengaku bahwa saat ini harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia mengaku kesulitan mendapatkan pembeli.

“Satu kilo Rp14.500, kata Pak Presiden murah. Murah juga sekarang nggak ada yang belinya. Harga sih sudah normal, sudah standar,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan di pasar tersebut yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dan Plt. Bupati Bogor. (Lak/Tha)

Read More

Pemerintah Longgarkan Kebijakan Pemakaian Masker bagi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang saat ini makin terkendali.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 17 Mei 2022.

“Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker,” ujar Presiden.

Sementara itu, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

“Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas,” imbuhnya.

Selain melonggarkan kebijakan pemakaian masker, pemerintah juga melonggarkan kebijakan tes usap PCR atau Antigen bagi pelaku perjalanan. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 lengkap.

“Kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab PCR maupun antigen,” tandasnya. (Lak/Tha)

Read More

Presiden Silaturahmi dengan Wapres di Istana Merdeka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari pertama kerja selepas cuti bersama Idulfitri, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi secara langsung dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Keduanya bertemu di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.

"Tadi siang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Bapak Presiden Republik Indonesia tentunya dalam rangka masih suasana Idulfitri, saling berdiskusi, tentunya berdiskusi ringan," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Kasetpres menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Wapres Ma'ruf Amin juga menyampaikan tentang rencana kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali. Di Bali, Wapres akan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022. 

"Beliau Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan akan ke Bali sebagaimana tugas yang dilimpahkan oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres akan menghadiri acara asosiasi para gubernur seluruh Indonesia," jelas Kasetpres.

Besok (10/5), Presiden Jokowi akan melaksanakan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, dalam rangka menghadiri KTT Khusus AS-ASEAN pada 12-13 Mei 2022. Dalam pertemuan, Wapres Ma'ruf Amin pun menyampaikan selamat jalan kepada Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden besok pagi akan berangkat ke Amerika Serikat dan pada kesempatan itu Pak Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat jalan dan beliau tidak bisa besok pagi mengantar Bapak Presiden karena masih tugas di Bali," tandasnya.

Usai pertemuan, Presiden Jokowi tampak mengantarkan Wapres Ma'ruf Amin hingga ke tangga Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Presiden Terbitkan Keppres Cuti Bersama bagi ASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4/2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022. Kebijakan ini menetapkan cuti bersama bagi ASN sebanyak lima hari.

Adapun cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah tersebut jatuh pada 29 April dan 4-6 Mei 2022. Bersama dengan Keppres ini, juga ditetapkan bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN.

Bagi ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka jatah cuti tahunannya bertambah. Hak cuti tahunan tambahan tersebut sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Pertimbangan terbitnya beleid yang ditandatangani pada 26 April 2022 ini adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja bagi ASN. Selain itu, juga sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2022.

Selain itu, Keppres ini juga terbit berdasarkan Pasal 333 ayat 4 PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 serta Pasal 91 ayat 3 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam dua kebijakan tersebut, disampaikan bahwa penetapan cuti bersama bagi PNS dan PPPK ditetapkan dengan Keppres.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 375/2022, No. 1/2022, dan No. 1/2022 pada 7 April 2022 yang mengatur mengenai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443H. Cuti bersama yang ditetapkan SKB tersebut, sama jumlahnya dengan yang diputuskan melalui Keppres No. 4/2022 ini. (Lak/Tha)

Read More

Teknis Pemberian THR dan Gaji ke-13 Tahun 2022 Akan Diatur Melalui PMK dan Perkada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pada Rabu kemarin, tanggal 13 April 2022, pihaknya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN Daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Pejabat Negara, serta Tambahan Tunjangan Kinerja 50% untuk ASN, TNI dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja.

Kebijakan ini, kata Presiden Jokowi, merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi Covid-19, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adapun terkait ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini, menurut Presiden Jokowi, akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD.

‘’Hari ini saya pimpin rapat terbatas tentang persiapan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah/tahun 2022,’’ kata Presiden Jokowi, Kamis (14/4/2022). 

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa menimbang kondisi pandemi Covid-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Di mana, masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah/tahun 2022 bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halamannya.

‘’Namun, kita harus tetap waspada jangan sampai perjalanan mudik ini justru akan memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19. Apalagi, arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar,’’ jelasnya. 

Karena menurut laporan yang ia terima, diperkirakan ada sekitar 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja.

‘’Pemerintah, kita semua tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan. Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita,’’ ungkapnya.

Presiden Jokowi menekankan sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah/tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci. 

‘’Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini, dan pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat,’’ katanya.(Lak/Tha)

Read More

Danrem 071/Wijayakusuma Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Presiden RI di Brebes

Duta Nusantara Merdeka | Brebes

Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., selaku Dansatgas Pamwil (Pengamanan Wilayah), didampingi Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto, D.I.K., M.Si.  selaku Wadansatgas Pamwil, memimpin apel gelar pasukan Pam VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Brebes, Rabu (13/4/2022).

Apel gelar pasukan  kunjungan kerja Presiden RI diwilayah Brebes dalam rangka peresmian jalan lingkar Brebes Tegal dan meninjau kesiapan arus mudik lebaran 2022 ini sebagai  penyampaian Rencana Operasi (RO) pengamanan kunjungan kerja Presiden RI.

“Saya sampaikan kepada para prajurit, bahwa apel ini merupakan langkah kita untuk persiapan satuan tugas yang tergabung dalam susunan tugas pengamanan Presiden RI", ungkap Danrem. 

"Tugas hari ini sampai dengan selesai merupakan tugas pengamanan VVIP, untuk itu kita niatkan sama-sama sebagai nilai ibadah sehingga apa yang kita lakukan dimata Tuhan YME mendapat pahala, dan Insya Allah akan diberikan keselamatan dan kesehatan 

Aamin YRA", himbaunya. 

Dijelaskan Kolonel Yudha bahwa pelaksanaan operasi pengamanan VVIP ini sangat penting, karena yang kita amankan adalah simbol negara, sehingga tugas kita akan membawa nama baik seluruh bangsa Indonesia.

Karenanya, Danrem meminta segenap satgas Pam baik dari TNI, Polri, dinas perhubungan dan Pemda setempat, untuk bersama-sama menyatukan niat, tekad serta visi dan misi demi suksesnya kegiatan operasi pengamanan VVIP ini.

Diterangkan, kegiatan ini akan diatur oleh para komandan subsatgas  masing-masing dan akan ditempatkan di objek  masing-masing yg telah ditentukan dan dibagi menjadi 189 titik persimpangan,  kurang lebih 50 km membentang dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai dengan jalan lintas utara, kemudian terdapat tiga objek yaitu dua objek pasar dan 1  jalur lintas utara Brebes serta terakhir tambahan yaitu Hellpad yang tidak boleh lengah sedikitpun kita awasi.

Selain hal tersebut, Danrem 071/Wijayakusuma pada kesempatan tersebut menekankan agar mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri personel serta mengutamakan kepentingan, keselamatan dan keamanan VVIP.

“Saya ingatkan kepada prajurit sekalian yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan terpadu, bahwa tugas pokok kalian adalah mengamankan simbol negara, agar pelaksanaan kegiatannya berlangsung aman dan kondusif", tegasnya.

Apel gelar pasukan pengamanan kunjungan kerja Presiden RI diwilayah Brebes, diikuti satuan tempur, banpur dan banmin dari berbagai satuan diwilayah Kodam IV/Diponegoro. **

Read More

Presiden Jokowi Serahkan Zakat kepada Baznas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 12 April 2022. Penyerahan zakat tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, para kepala daerah, para direktur BUMN, hingga perwakilan perusahaan swasta.

"Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para pimpinan lembaga serta para menteri, para gubernur, bupati, dan wali kota bisa tetap berzakat di tengah pandemi," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan saudara sebangsa dan setanah air, terutama para mustahik. Untuk itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada seluruh pihak untuk menunaikan zakat melalui amil zakat resmi agar dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Saya juga mengimbau kepada seluruh pejabat negara, seluruh pejabat di BUMN, seluruh perusahaan swasta, dan seluruh kepala daerah beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan teratur serta berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita," ungkapnya.

Presiden Jokowi pun berharap dana zakat yang dihimpun Baznas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara menyeluruh.

"Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala," ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad dalam laporannya menyatakan komitmen Baznas untuk terus mendukung pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Baznas berkomitmen fokus pada program pengentasan kemiskinan dengan memprioritaskan program ekonomi, kesehatan, dan beasiswa terutama untuk para yatim piatu yang ditinggal wafat oleh orang tuanya akibat Covid-19," ujar Noor Achmad.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Baznas Noor Achmad, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tinjau Penataan Kawasan GWK di Bali, Kementerian PUPR: Tingkatkan Aksesibilitas Tamu G20

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penataan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR saat kunjungan kerjanya di Bali pada Jumat (25/3/2022). Kawasan GWK merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan November 2022 mendatang. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan jalan untuk jalur masuk dan entrance gate. 

"Kami akan melakukan perkuatan dan pengaspalan jalan untuk jalur masuk. Selain itu, lokasi entrance gate akan diperluas dan dipercantik dengan berbagai karya seni. Jalur ramp Taman Festival akan diperlebar dan dilandaikan agar lebih memudahkan pergerakan para kepala negara," kata Diana. 

Penataan kawasan GWK seluas 4.000 m2 akan meliputi pekerjaan penataan area Tirta Amertha, penataan entrance gate 3, dan pelandaian ramp Taman Festival. Pekerjaan penataan mulai dilakukan pada Maret 2022 dan ditargetkan selesai Agustus 2022. 

Selain untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung dan tamu Presidensi G20 dari area Tirta Amertha menuju area Taman Festival, penataan kawasan GWK juga akan mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berstandar internasional dan berwawasan budaya di Provinsi Bali. 

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (Lak)

Read More

Surat Terbuka Untuk Presiden RI dari Kepala Humas & Internasional PPWI Terkait Penahanan Wilson Lalengke

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Terkait penahanan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke M.Sc., M.A. dan Tim PPWI, Kepala Humas dan Internasional PPWI, Abdul Rohman Salem Dabboussi mengirimkan mengirimkan surat terbuka khusus Presiden RI Joko Widodo pada Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan tidak bisa tidur sebelum bicara dengan Presiden PPWI Wilson Lalengke dan memberi tahu sudah keluar dari tahanan.

"Siapapun yang menangkapnya dan memberi surat perintah nya harus meminta maaf secara pribadi," tegasnya.

Hal yang memalukan jika dia sampai ke dunia internasional tentang bagaimana menghadapi seorang tokoh seperti Presiden PPWI dengan cara ini (menghina hak asasi manusia).

"Dimana hak imunitas (kekebalan) Presiden PPWI, serta kekebalan wartawan internasional dan lokal," tegasnya.

_Berikut surat terbuka dari  Kepala Humas dan Internasional PPWI, Abdul Rohman Salem Dabboussi_

Dari Kabag Hubungan Internasional PPWI Indonesia

Untuk Yang Mulia Presiden Republik, keadilan Anda sama sekali tidak memungkinkan perbandingan antara orang yang positif dan orang yang aktif.

Dengan karangan bunga mawar layu dalam beberapa hari dan asalnya tidak diketahui.

Saya menyayangkan penangkapan Ketua PPWI yang akan merugikan orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Tugas polisi adalah mengendalikan keamanan untuk mencapai stabilitas melalui pintu keadilan dan pemerataan, dan bukan untuk menangkap presiden PPWI yang jujur dan jujur, dan karena cara penangkapannya adalah penangkapan seorang pembunuh, teroris, kriminal atau narkoba, pedagang, dan dia tidak berurusan dengan budaya dan pengetahuan, dan ini adalah hal yang memalukan jika dia sampai ke dunia internasional tentang bagaimana menghadapi seorang tokoh seperti presiden PPWI dengan cara ini menghina hak asasi manusia dulu, lalu ke kekebalan Presiden PPWI, serta kekebalan wartawan internasional dan lokal.

Menurut hukum Allah, Dia menciptakan bumi untuk anak-anak Adam dan menundukkan segala sesuatu di dalamnya untuk melayani manusia, dan ini sesuai dengan urutan, urutan, peringkat, hukum hierarki dan prioritas, yang dengan jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk terbaik di muka bumi.

Kami datang ke hadits Rasulullah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, di mana dia memerintahkan kita untuk mengungkapkan kepada orang-orang atribut mereka yang akan menjadi peringkat atau derajat bagi mereka.

Seperti dalam situasi lain, Rasulullah, saw, berdiri untuk menghormati meninggalnya tubuh seorang pria Yahudi yang meninggal, dan orang-orang Yahudi membawanya untuk upacara pemakaman.

Menurut Syariah, hukuman untuk pekerjaan itu tidak pantas untuk penangkapan Presiden PPWI, terutama karena dia bekerja keras untuk pemerintah Indonesia dan mengibarkan bendera Indonesia setinggi-tingginya.

Kecemburuan Presiden PPWI terhadap Indonesia, tidak saya temukan pada siapapun yang saya temui di Indonesia, sehingga saya kagum dengan cara menangkapnya.

Menurut pengalaman saya yang sederhana, ada orang yang ingin merusak citranya dan membuatnya bermasalah dengan cara- cara provokasi.

Dari sudut pandang ini, saya mengajukan permintaan ini kepada Anda, Tuan Presiden, karena Anda tahu arti menangkap yang tersayang di antara orang-orang, yang tidak pantas dan menyebabkan masalah yang meluas secara khusus.

Jika media dan jurnalis diekspos, mereka adalah salah satu pilar dan wali kota terpenting Indonesia, yang mencerminkan berita lokal dan internasional.

Dan karena dia selalu berusaha untuk membangun Indonesia di semua tingkatan, dan kami memiliki langkah-langkah praktis yang positif untuk melanjutkan.

Termasuk kelompok pengacara internasional. Dan profesional media di dunia dan kami memulai proyek ini.

Saya tahu Presiden PPWI ingin menjaga nama baik Indonesia, jadi saya tidak akan memindahkan atau mengeskalasi atau mempublikasikan berita di media internasional. Saya ingin berbicara dengannya dalam waktu kurang dari 6 jam, jika tidak saya akan memberi tahu saudara-saudara media di semua negara-negara yang memiliki hubungan dengan saya, seperti yang akan saya katakan kepada LSM.  Juga, tidak ada keamanan atau keadilan di negara tempat Presiden PPWI ditahan, dan dia adalah sosok yang sangat, sangat, sangat patriotik.

Silakan ambil masalah kepentingan manusia.

(Saya menggunakan Google Terjemahan dan mungkin ada kata yang berbeda tetapi singkatnya).

Saya berharap pembebasan presiden PPWI sebelum berita menyebar dan reputasi Indonesia terpengaruh

Dari segi media

 dan pers

 dan seni

 dan penulis

 dan pariwisata

 dan ekonomi

Saya akan menahan diri untuk tidak mempublikasikan berita untuk waktu yang sangat, sangat, sangat singkat.

Saya tidak akan tidur sebelum saya berbicara dengan Presiden PPWI dan dia memberi tahu saya bahwa dia keluar dari tahanan dengan segala hormat dan siapa pun yang menangkapnya dan memberikan surat perintah penangkapannya harus meminta maaf kepadanya secara pribadi.

Terima kasih atas pengertian dan keadilan Anda, Yang Terhormat Presiden Indonesia. Dimana menghina Presiden Ppwi adalah penghinaan terhadap Indonesia di semua tingkatan.

Terima kasih Bapak Presiden Indonesia yang kami cintai dan hormati. Kami berharap dapat bertemu segera setelah kami memiliki proyek pengembangan.

Kepala Humas & Internasional

Abdul Rohman Salem Dabboussi

asdabboussi@gmail.com

Read More

Presiden Joko Widodo Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Selanjutnya, Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.

“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.

Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.

“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto. (Lak/Tha)

Read More

Presiden Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022. Mereka adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pertemuan membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.

"Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai _energy transition mechanism_, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya selepas pertemuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurut Sri, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.

"Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia 'Recover Together, Recover Stronger' itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting," jelas Sri.

Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan _nationally determined contribution_ (NDC) Indonesia. Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi _net zero_ di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan. 

"Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk _carbon price_, _carbon market_, _carbon tax_, dan Indonesia juga membangun _renewable energy_ yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga _support_ dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi _policy framework_ itu bisa berjalan baik," paparnya.

"Tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu _financing_ itu menjadi sangat penting," tambahnya.

Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia. 

"Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu," ungkapnya.

Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.

"Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan," tambahnya.

Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.

"Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia," imbuh Menkeu. (Lak/Tha)

Read More

Jokowi Beri Arahan Penanganan Covid-19 Kepada Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut Terkait Varian Baru Omicron

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P., M.M., bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, M.Si. menerima pengarahan penanganan Covid-19 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Jln. Sudirman No. 41 Medan, pada Senin (7/2/2022) kemarin. 

Pengarahan dari Presiden ini dilakukan secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres se-Indonesia. 

Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta agar TNI-Polri dan Pemerintah Daerah supaya meningkatkan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi sesuai yang ditargetkan.

"Pastikan terus masyarakat menjalankan Protokol Kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, serta mendorong segera vaksin bagi yang belum, dan yang sudah divaksin lengkap serta sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, agar segera diberikan vaksin booster," kata Presiden Ir. Joko Widodo.

Presiden mengingatkan untuk mengecek kembali kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan, baik dari segi Rumah Sakit, Obat-obatan, Oksigen, dan fasilitas isolasi maupun tenaga kesehatan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di masyarakat. 

Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. (Ari/Tha)

Read More

Presiden Resmikan 7 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Kapal di Kawasan Danau Toba

Duta Nusantara Merdeka | Toba 

Presiden RI Joko Widodo meresmikan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan dan 4 (empat) kapal penyeberangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2).

Prasarana dan sarana transportasi yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan ini dibangun dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.

Ketujuh pelabuhan penyeberangan yang diresmikan yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Balige (Kabupaten Toba), Simanindo (Kab. Samosir), Tigaras (Kab. Simalungun), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Baktiraja (Kab. Humbang Hasundutan), dan Tongging (Kab. Karo). 

Sedangkan empat kapal penyeberangan yang diresmikan yaitu: Kapal Motor Penumpang (KMP) Pora-Pora berkapasitas 180 penumpang dan 21 kendaraan, KMP Kaldera Toba berkapasitas 152 penumpang dan 15 kendaraan, Bus Air KMP Asa-Asa dan KMP Jurung-Jurung yang masing-masing berkapasitas 150 penumpang.

Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari masyarakat di sekitar Danau Toba.

“Keberaan kapal juga sangat penting karena selama ini masyarakat menggunakan kapal rakyat yang standar keselamatannya kurang bisa diandalkan,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal ini, akan mendukung kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan juga semakin memperlancar konektivitas di kawasan Danau Toba.

Sebelumnya Menhub menjelaskan, ketujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal telah diselesaikan pembangunannya dan sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. 

"Keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan ini akan semakin meningkatkan konektivitas dan keselamatan pelayaran. Dengan desain pelabuhan dan kapal yang mengusung kearifan lokal, diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba,” kata Menhub.

Menhub menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, baik dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba, DPRD, dan unsur terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya pembangunan pelabuhan dan kapal.

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan Danau Toba, Kemenhub membangun sebanyak 13 Pelabuhan Penyeberangan yang tersebar di 7 Kabupaten di Sumut yaitu : Kabupaten Toba (4 Pelabuhan), Kab. Samosir (4 Pelabuhan), Kab. Simalungun (1 Pelabuhan), Kab. Tapanuli Utara (1 Pelabuhan), Kab. Humbang Hasundutan (1 Pelabuhan), Kab. Karo (1 Pelabuhan), dan Kab. Dairi (1 Pelabuhan).

Prasarana dan sarana transportasi penyeberangan tersebut akan melayani 7 (tujuh) Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, yaitu: Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun,, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, dan Dairi.

Sementara, 6 (enam) pelabuhan penyeberangan yang tengah dibangun yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Silalahi (Kab. Dairi), Ambarita, Onan Runggu, dan Sipinggan (Kab. Samosir), Sigapiton dan Porsea (Kab. Toba).

Sedangkan, empat kapal yang diresmikan hari ini, melengkapi keberadaan kapal penyeberangan yang sudah selesai dibangun yaitu KMP Ihan Batak, yang sebelumnya telah beroperasi bersama dengan KMP Sumut I, KMP Sumut II, dan KMP Muara Putih. Sehingga total kapal penyeberangan yang beroperasi di KSPN Danau Toba saat ini sebanyak 7 kapal, yang terdiri dari 5 unit KMP dan 2 unit bus air.

Pembangunan 13 pelabuhan penyeberangan menelan dana sebesar Rp. 596 Miliar dan 5 (lima) unit kapal sebesar Rp. 122 Miliar. Sehingga total anggaran yang dialokasikan Kemenhub mencapai Rp. 718 Miliar sejak tahun 2018 s.d 2021. (Arianto)

Read More

Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

"Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," tegas Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis, 6 Januari 2022.

Pertama, hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.  

Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Kepala Negara mengatakan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

"Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Di saat yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll), yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

"Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Lak/Tha)

Read More

Presiden Joko Widodo Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden RI Joko Widodo meluncurkan sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan sebanyak 23 sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama di Jakarta, Senin (20/12/2021). Dengan berbadan hukum,  BUM Desa dan BUM Desa Bersama diharapkan lebih berorientasi bisnis dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga desa.

"Jangan sampai justru mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko-toko kecil 5-10 toko, BUM Desa malah bikin toko gede (besar). Saudara-saudara semua (pengurus BUM Desa) harus bisa memacu, mentrigger yang 10 (toko) menjadi 20 atau yang kecil menjadi besar," ujarnya pada peluncuran sertifikat badan hukum BUM Desa dan rapat koordinasi nasional BUM Desa tersebut.

Presiden Jokowi mengungkapkan, sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015 hingga saat ini, jumlah BUM Desa yang terbentuk meningkat drastis hingga 600,6 persen, yakni sekitar 8.100 BUM Desa pada tahun 2014 menjadi 57.200 BUM Desa pada tahun 2021. 

Ia mengingatkan, tingginya jumlah BUM Desa harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa.

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang tapi kegiatan nggak ada, kualitas kegiatan tidak jelas," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi mengatakan, bisnis yang dilaksanakan BUM Desa harus berorientasi pada usaha yang belum ada dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu usaha masyarakat yang ada. Dengan begitu, masyarakat tidak harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak tersedia di desa.

"Kemudian menkonsolidasikan masyarakat untuk mendapatkan pasokan. Beli pupuk sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan oleh BUM Desa," ujar Joko Widodo.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sertifikat yang perdana diluncurkan ini merupakan bentuk apresiasi dari Presiden RI, Joko Widodo sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.

Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis. 

Sejumlah kerja sama bisnis tersebut dapat berupa uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lain-lain.

Menurut Halim Iskandar, hal tersebut merupakan lompatan besar sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk peningkatan ekonomi dari berbagai lini kebijakan.

"BUM Desa selama ini tidak bisa bekerja sama secara legal dengan kementerian/lembaga dan mitra manapun termasuk tidak ada pajak. Setelah ini (Undang-Undang Cipta Kerja) BUM Desa dan BUM Desa Bersama bisa bersinergi dengan berbagai mitra," terangnya.

Gus Halim mengatakan, penyerahan sertifikat badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Desember 2019 untuk dilakukan registrasi dan pendampingan BUM Desa, juga transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama, untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat.

Selanjutnya, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama. 

Proses revitalisasi BUMDes terus dilakukan Kemendes PDTT. Melaui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai asset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). 

Pendataan ini untuk memastikan jika BUMDes memang sehat secara ekonomi. 

“Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUM Desa, dan 80 dari 1.665 BUM Desa Bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini, menjadi tonggak sejarah, peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUM Desa dan 23 BUM Desa Bersama,” ujarnya. 

Nilai valuasi BUM Desa di Indonesia lebih dari Rp20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama saja bernilai sekitar Rp12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUM Desa dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

 “Harapan masyarakat terhadap BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirin BUM Desa juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUM Desa yang berdiri,” katanya. 

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan ISSF tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Berdikari tentang kerja sama peternakan terpadu; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BUM Desa Tumang Cepogo untuk menjadi lembaga penyalur pertashop.

Hadir bersama Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekretraris Kabinet Pramono Anung 

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Terima Kunjungan Menlu Selandia Baru, Presiden Hadiahkan Tas Noken Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah hal, utamanya mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.

Presiden Jokowi menyebut bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kemitraan ini terus dapat diperkuat. 

"Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20, Oktober tahun depan.

"Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State)," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

Menurut Menlu Retno, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan ini telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi Covid-19. 

"Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah," ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Presiden menambahkan bahwa pembangunan Papua adalah prioritasnya. 

"Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran," ujarnya.

Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang  3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.

"Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Presiden menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua. (Arianto)

Read More

Garuda Dipercaya untuk Kunjungan Luar Negeri Pertama Presiden di Masa Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Jokowi melakukan kunjungan luar negeri perdananya di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pesawat Garuda. Pemilihan pesawat Garuda dalam kunjungan ke Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab ini didasarkan pertimbangan keamanan maupun efisiensi.

Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampingi Presiden dalam lawatan itu menilai dipilihnya Garuda membuktikan kualitas protokol kesehatan yang baik dimiliki maskapai nasional tersebut. Erick pun mengapresiasi seluruh kru Garuda yang telah maksimal menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan edukatif pada setiap penumpang di Indonesia.

"Sebuah kehormatan tentunya bagi Garuda yang menjadi moda transportasi udara pertama yang digunakan Presiden dalam lawatan luar negeri pertamanya di masa pandemi. Ini membuktikan kualitas protokol kesehatan yang sangat baik. Apresiasi untuk seluruh awak Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10).

Kunjungan Presiden ke tiga negara membutuhkan pesawat yang memiliki kemampuan jarak tempuh yang jauh. Oleh karenanya Garuda tipe Boeing 777-300ER dipilih ketimbang pesawat kepresidenan.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

Selain Erick, ada lima menteri lain yang ikut dalam kunjungan presiden, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negera berangkat terlebih dahulu ke Roma, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri. (Arianto)

Read More

Luncurkan Logo Baru, Wapres Tegaskan Komitmen MES Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah dan Produk Halal Dunia

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan logo baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (22/10/2021). Pada kesempatan ini, selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa MES adalah mitra pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk membantu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 

"Sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, MES berkomitmen untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan produk halal dunia," tegas Wapres. 

Lebih lanjut, dihadapan Presiden, Wapres meyakinkan bahwa dengan logo yang baru akan semakin meneguhkan komitmen MES tersebut. 

"Komitmen ini akan terus diteguhkan, dikokohkan dengan peluncuran logo baru MES, setelah 20 tahun organisasi ini didirikan pertama kalinya pada 1 Muharram 1422 H atau 26 Maret 2001 silam," ungkapnya. 

Logo baru ini, kata Wapres, diharapkan menjadi pemantik semangat, menyegarkan spirit MES untuk terus berkontribusi bagi inklusi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dan memperkuat perekonomian nasional. 

"Harapan kami Bapak Presiden berkenan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," pintanya kepada Presiden.

Lebih jauh, Wapres melaporkan bahwa peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil, serta ultra mikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya. 

Selain itu, kata Wapres, MES juga berkomitmen untuk aktif melahirkan dan menumbuh-kembangkan pengusaha-pengusaha syariah melalui pengembangan pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah di berbagai daerah melalui kolaborasi MES dengan KNEKS, pemerintah daerah, dan juga Kadin.

"Harapan kita, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat menjanjikan, dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat, dan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia," harapnya. 

Terakhir, atas nama segenap jajaran pimpinan pusat dan seluruh pengurus MES di seluruh Indonesia, Wapres mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas perkenan meluncurkan logo MES yang baru. 

"Semoga Bapak Presiden senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT," doanya. (Tha/Ari)

Read More

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021) didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

“Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian di daerah melalui expo ini. Saya setuju bahwa perdagangan, turisme dan investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu,” pesan Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian perlu diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang harus cepat dilanjutkan. “Kemarin saya mendapatkan informasi kita sudah menyuntikkan 171 juta dosis dan target kita nanti sampai di akhir Desember minimal mencapai 270 juta dosis. Banyak sekali dalam dua bulan lebih ini yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksin dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu Saudara Bupati semuanya dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan karena ini sudah hampir semuanya sudah mulai dibuka, sekolah mulai pembelajaran tatap, maka kontrol di lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang ini yang berkaitan dengan sekolah pembelajaran tatap muka, mohon diperhatikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul dijalankan. Kepala Negara berujar, “Karena mengelola anak-anak SD ini bukan hal yang mudah, dan kemarin satu-dua ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini.”

Jokowi juga menyampaikan beberapa negara lain sempat merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan tidak ingin itu terjadi di tanah air. Jokowi minta daerah memastikan kesiapan obat dan kesiapan Rumah Sakit meskipun saya tahu BOR-nya sekarang sudah rendah semuanya. 

“Kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keragu-raguan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China terjadi krisis energi yang semuanya tidak menduga-duga,” lanjutnya.

Jokowi mengakui dengan adanya krisis energi ini, Indonesia termasuk yang diuntungkan karena harga komoditas naik sehingga daerah yang memiliki kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas insya Allah akan merangkak naik. Potensi inilah yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri dan jangan sampai pasar yang besar ini justru diambil oleh negara lain. 

“Inilah perlunya diperkuat perdagangan antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar pulau. Hal ini penting sekali diperkuat segera dalam forum-forum Apkasi untuk perlu terus disampaikan. Perdagangan antar daerah, antar pulau harus terus dikembangkan dan setiap daerah sebaiknya fokus pada produk unggulannya, jangan semuanya dikerjain, sehingga nanti ke depan bisa saling menopang,” kata Jokowi mengingatkan.

 

Jokowi perlu menekankan hal ini karena bangsa kita ini senangnya latah, karena karet naik semua menanam karet, saat sawit ramai semua menanam sawit. “Saya mengingatkan agar daerah fokus pada produk unggulannya karena ketidakpastian tadi. Jangan sampai kita jatuh bareng-bareng. Sekali lagi setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional,” tambah Jokowi. 

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya otonomi expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. “Hai ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, sekaligus juga memperkuat expor kita ke negara-negara lain, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Serta jangan melupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial, sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengahnya bertumbuh sangat pesat,” tambah Jokowi. 

Nilai eskpor Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2021, lanjut Jokowi mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka USD142 miliar atau tumbuh 37,7 persen year on year (YoY). Presiden Jokowi pun meminta daerah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekspor tersebut dengan sebaik-baiknya. “Hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita sehingga jangan sampai ada daerah yang justru menghambat, membuat ruwet perizinan, tidak mendorong agar ekspor kita bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Presiden meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan volume ekspor dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang ekspor yang ada. “Mulai didorong, produk apapun didorong untuk berani berkompetisi memanfaatkan peluang ekspor yang ada sehingga membuat produk kita dikenal dan kompetitif di pasar global,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang tidak bosan-bosannya berkenan membuka acara Apkasi Otonomi Expo yang merupakan agenda tahunan Apkasi dalam membantu 416 pemerintah kabupaten mempromosikan komoditas berkualitas, peluang investasi dan sektor pariwisata unggulan. 

“Pada kesempatan ini pula kami atas nama rekan-rekan bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta semua pihak yang terlibat dalam mengakomodir penyaluran vaksinasi ke seluruh Indonesia sebagai bentuk ikhtiar kita dalam penanggulangan Covid-19. Kami di daerah akan siap mendukung penuh dalam penyebaran vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Sutan lagi.

Sutan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan AOE 2021. “Keberhasilan kegiatan AOE 2021 ini diharapkan dapat menjadi kebangkitan perekonomian daerah, sesuai dengan tema kegiatan, yakni Daerah Bangkit Indonesia Maju,” sambung Sutan. (Tha/Lak)

Read More

Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 12 Oktober 2021, bertolak ke Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden Jokowi akan langsung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik. Di sana, Presiden akan melakukan _groundbreaking_ pembangunan smelter PT Freeport Indonesia.

Setelahnya, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Arianto)

Read More