KKP Gelar Bakti Sosial Serentak di 14 Lokasi Se-Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Senin 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menyelenggarakan bakti sosial serentak di 14 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian acara Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, Senin (23/10). Kegiatan bakti sosial ini melibatkan berbagai inisiatif untuk mendukung masyarakat nelayan dan pesisir.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi Ditjen PSDKP kepada masyarakat di Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan. "Kegiatan bakti sosial kami gelar secara serentak di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Indonesia," kata Adin.

Dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan dan keluarga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan umum, pemeriksaan lansia, layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), layanan keluarga berencana (KB), pemeriksaan gigi dan mulut, serta pelayanan konseling kejiwaan. Pelayanan ini dilakukan bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit setempat untuk memastikan pelayanan yang komprehensif.

Selain pelayanan kesehatan, kegiatan donor darah dan sunatan massal juga diadakan. Donor darah dan sunatan massal melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), fasilitas kesehatan, sekolah, dan Pemerintah Daerah setempat. Sunatan massal dilakukan untuk anak-anak nelayan berusia 5-12 tahun, dengan jumlah peserta mencapai 124 anak.

KKP juga memberikan beasiswa kepada 51 anak nelayan berprestasi melalui kerjasama dengan sekolah di daerah dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan setempat. "Kolaborasi ini memungkinkan kami memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan," tambah Adin.

Selain bakti sosial, Ditjen PSDKP meluncurkan sejumlah program lainnya. Program PSDKP Mengajar memberikan pemahaman kepada pelajar tentang menjaga sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Sementara program Open Ship dan Joy Sailing memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang kapal pengawas kelautan dan perikanan serta kinerjanya. Program Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove juga dijalankan dalam mendukung program prioritas Bulan Cinta Laut (BCL).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah mengumumkan bahwa Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan digelar sepanjang bulan Oktober 2023 untuk memperingati HUT KKP ke-24 pada 26 Oktober. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Inisiatif KKP: Menstimulus Inovasi melalui Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan sebuah inisiatif luar biasa untuk memperkuat semangat kerjasama dan inovasi dalam sektor ini. Dalam acara ini, lebih dari 20 kegiatan menarik akan membawa manfaat besar bagi pegawai KKP, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.

"Tujuan dari Bulan Bakti ini adalah untuk membangun semangat berbeda dan mendorong peningkatan kinerja pegawai KKP serta lahirnya inovasi-inovasi baru," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada acara Kick Off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

Dalam acara Kick Off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, dia mengumumkan rangkaian kegiatan menarik, termasuk Pekan Olahraga dan Seni, aksi sosial donor darah, bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, kampanye gemar ikan, dan kegiatan bersama para penyuluh perikanan.

Salah satu sorotan utama acara ini adalah kompetisi adu konsep dan gagasan untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional dengan membangun bursa ikan dunia. Inisiatif ini diharapkan dapat menstimulus lahirnya inovasi dan meningkatkan kinerja para pegawai KKP.

Tidak hanya itu, program berbasis ekonomi biru juga diluncurkan, seperti kampung nelayan maju (Kalaju), modelling klaster budidaya nila salin, dan peluncuran Kapal Pengawas Orca 06 yang merupakan hibah dari Pemerintah Jepang. Semua ini bertujuan untuk menjaga laut tetap sehat dan produktif.

Seiring dengan kegiatan-kegiatan tersebut, KKP juga mengundang para jurnalis untuk berpartisipasi. Mereka akan menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) yang diperuntukkan bagi jurnalis media online, cetak, foto, dan televisi. Ada juga lomba konten edukasi sektor kelautan dan perikanan di media sosial yang terbuka untuk masyarakat umum.

Semangat kebersamaan dalam kebaikan dan produktivitas menjadi inti dari Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan ini. Diharapkan, melalui acara ini, akan lahir lebih banyak inovasi dan kerjasama yang akan memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KKP Bersama FAO Gelar Pertemuan Internasional Bahas IUUF di Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) di Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 8-12 Mei 2023.  

Pertemuan yang diikuti oleh ratusan delegasi yang berasal dari negara anggota PSM, observer hingga perwakilan lembaga internasional ini membahas peran pelabuhan dalam mempersempit praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) secara global. 

"Kegiatan PSMA ini bagian dari upaya mencegah praktik IUU Fishing, di mana pendekatannya melalui pengelolahan pelabuhan perikanan," ungkap Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Tri Aris Wibowo dalam program talkshow Bincang Bahari mengupas Road To 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) yang berlangsung secara hybrid dari Kantor KKP di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

PSMA adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF).

Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016 dan telah menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

"Dengan adanya tindakan PSMA terhadap kapal asing, menunjukkan kita concern terhadap IUUF Fishing baik itu pemberantasan maupun pencegahan. Apa manfaatnya? Salah satunya meningkatkan daya saing produk perikanan karena menegaskan kejelasan ketelurusan produk perikanan dan Indonesia tidak ada kekhawatiran melawan tindakan ilegal," papar Tri Aris.

Sejak awal tahun ini tercatat sebanyak 12 kapal asing berbendera Jepang berlabuh di PU Benoa dan telah dilakukan pemeriksaan secara PSM. Pada umumnya kapal-kapal tersebut bertujuan untuk pergantian crew dan mengisi perbekalan.

Pada kesempatan yang sama, Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA Nilanto Perbowo menambahkan, dalam pertemuan nanti akan membahas sejumlah agenda, di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) serta strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing-masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUUF. 

"Mudah-mudahan pada saat pertemuan nanti dari awal sampai akhir, peserta bersemangat dan kooperatif untuk bisa menuntaskan semua dokumen yang telah disiapkan dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja. Sehingga ke depan PSMA instrumennya lebih lengkap yang akan digunakan semua pihak sebagai panduan. Kesepakatan pertukaran informasi dan transparansi dari semua pihak agar tujuan dari PSMA ini bisa diperoleh. Inilah tujuan pertemuan ini," papar Nilanto.

Sementara itu, Regional Project Coordinator FAO Muralidharan Chavakat Manghat menyampaikan, dukungan pihaknya dalam memberantas IUUF secara global. Di antaranya berupa pembuatan roadmap pemberantasan dan melakukan transformasi digital melalui pemantauan kapal perikanan.

"Saya mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang merativikasi PSMA sebagai upaya pencegahan IUUF," ungkapnya. (Arianto)

Read More

KKP: PIT Kebijakan Strategis yang Menjamin

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional. Hal ini karena mekanisme kuota dan zonasi yang ditetapkan dalam PIT dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan di laut.

"PIT ini konsepnya selalu berkembang sebelum akhirnya diundangkan awal tahun ini. Karena ini menjadi hal yang sangat strategis dan ingin dijadikan sebagai role model oleh Bapak Menteri Trenggono dalam rangka mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan," ujar Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam acara Bincang Bahari mengupas Era Baru Perikanan Tangkap di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Penangkapan Ikan Terukur resmi diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 yang terbit pada 6 Maret tahun ini. Beleid ini terdiri dari sembilan bab dan 28 pasal yang mencakup ketentuan umum, zona, pelabuhan pangkalan, sanksi administratif, hingga ketentuan penutup. 

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad Furqon menjelaskan kebijakan PIT untuk memberikan titik optimum bagi keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat, serta terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir. 

Terdapat enam prinsip utama pengaturan PIT, mulai dari keberlanjutan ekologi, perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil, pengembangan ekonomi lokal, berdasarkan data saintifik, dukungan reformasi tata kelola hulu hilir dan sistem pemantauan, serta prinsip pembagian kuota.

"Kalau ditarik garis merahnya, ini aturan yang betul-betul memastikan bahwa pengelolaan perikanan tangkap nasional bisa memberikan manfaat optimal bagi kita semua, sehingga penangkapan ikan semakin maju dan berkelanjutan, para pihak pelaku usaha dan nelayan bisa semakin sejahtera dan penerimaan negara menjadi optimal," ungkapnya.

Pihaknya tengah menyiapkan aturan turunan pasca terbitnya PP 11/2023 tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Aturan turanan ini mencakup peraturan menteri dan keputusan menteri sebagai pedoman teknis pelaksanaan PIT di antaranya mekanisme penetapan kuota.

Pelaku usaha perikanan asal Pantura, Purnomo, menyambut baik terbitnya PP Nomor 11/2023. Diakuinya keberlanjutan sumber daya ikan merupakan kunci penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap nasional.

Pihaknya berharap pelaksanaan PIT disertai dengan kesiapan infrastruktur di pelabuhan pangkalan, ketersediaan bahan bakar minyak, jaminan stabilitas harga ikan, hingga kemudahan perizinan dan kejelasan mekanisme pembagian kuota. Kesiapan sarana prasana menurutnya sangat penting karena kapal-kapal penangkap nantinya tidak lagi kembali ke Pulau Jawa.

"Harapan saya dengan adanya regulasi baru ini menjadi lebih memudahkan perizinan berusaha di bidang perikanan tangkap, khususnya untuk kapal yang sudah eksisting agar lebih produktif dan berkontribusi lebih kepada negara. Dan tentunya kami juga senang kalau sumber daya ikan ini lestari sehingga usaha bisa eksis dan tetap jalan," akunya.

Sementara itu, SE Guru Besar Departemen Manajemen Sumber Daya Akuatik Universitas Diponegoro Prof Suradi Wijaya Saputra menilai pelaksanaan penangkapan ikan berbasis kuota dan zonasi ini sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan ini dapat mendukung kesinambungan usaha perikanan nasional dengan terjaganya ekosistem sumber daya ikan.   

Menurutnya, dalam menetapakan mekanisme kuota penangkapan, KKP juga perlu mempertimbangkan jenis alat tangkap dan ukuran ikan yang ditangkap. Langkah ini sebagai upaya menjaga kualitas ikan yang dihasilkan bukan hanya besaran volume tangkapan. 

"PP 11 ini sebenarnya tidak ada hal yang terlalu dikhawatirkan, tetapi semua orang memang menunggu permennya untuk penetapan kuota. Jadi kuota itu kalau hanya dari sisi volume mengabaikan ukuran ikan, artinya alat tangkap dan kriteria lainnya tidak melengkat pada izin, ini berbahaya. Ini perlu dicermati betul makna kuota dan implikasinya pada perizinan," paparnya.

Dia juga menambahkan, pelaksanaan PIT sebagai era baru perikanan tangkap nasional perlu mendapat dukungan dari nelayan dan pelaku usaha sebagai pelaku utama sektor tersebut. 

"Sebenarnya yang harus ditangkap pelaku usaha semangatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Baik itu kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha. KKP kan itu pertimbangannya. Tentunya kesejahteraan bisa terjadi jika keberlanjutan sumber daya ikan terjaga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menteri Trenggono Buka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan optimismenya bahwa Indonesia bisa menjadi juara di lima komoditas perikanan strategis dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Kelima komoditas tersebut yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut dan tilapia.

"Yang pasti kita punya mimpi dalam waktu 20 tahun yang akan datang Indonesia harus bisa jadi juara di lima komoditi utama," kata Menteri Trenggono saat membuka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, di Jakarta, Senin (6/3/2023). 

 

Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggono memaparkan demand pasar tilapia tahun 2023 senilai USD13,9 miliar. Pihakya berusaha menangkap minimal 10 persen dari peluang pasar tilapia tersebut, di antaranya dengan memperkuat sektor hulu di bidang perikanan budidaya.

"Masa kita 10% saja tidak bisa ngisi," tuturnya.

KKP, lanjutnya, juga tengah membangun model tambak udang skala besar salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah yang sebentar lagi akan beroperasi. Selain itu, KKP menyiapkan integrated shrimp farm di Waingapu dengan luasan mencapai 2.000 Ha. Lokasi ini direncanakan bukan hanya untuk komoditas udang dibudidayakan, melainkan juga sampai produk turunan industrinya, baik untuk pangan maupun farmasi. 

"Itulah yang disebut hilirisasi yang didengungkan bapak Presiden," ujar Menteri Trenggono. 

Khusus untuk nelayan, Menteri Trenggono menegaskan, keberpihakannya melalui pembangunan kampung nelayan terintegrasi. Dikatakannya, KKP siap memperbaiki dermaga, tempat pendaratan kapal, cold storage, hingga pasar ikan serta balai pendidikan di kampung tersebut dan dikelola dikelola koperasi. 

"Harapan saya kedepan, di tahun ini kita bisa buat 10 kampung nelayan maju terintegrasi. Kita akan buktikan. Kalau ini bisa terjadi, ini jadi sistem ekonomi baru rakyat di level produksi. Kita harap BRI hadir juga disitu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Sunarso memastikan jajarannya siap mendukung kebijakan KKP. Menurutnya, BRI sebagai bank milik rakyat akan selalu mendorong peningkatan ekonomi rakyat.

"BRI siap mendukung percepatan penyaluran pembiayaan," tutur Sunarso.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki melalui video mengapresiasi UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Sinergizing Small Medium Enterprises with Blue Economy. Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa Kemenkop UMKM memiliki skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertujuan untuk pengembangan koperasi sektor riil termasuk perikanan. 

"Alokasi KUR juga ditingkatkan, tahun 2023 menjadi 460 triliun. Ini harus dimanfaatkan oleh para nelayan di seluruh tanah air," kata Menteri Teten yang hadir secara daring.

Sebagai informasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), menggelar UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023. Kegiatan ini terbagi dalam beberapa segmen, yakni Seremoni, pameran produk pangan dan non pangan dari UMKM terpilih, serta dari Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur Utama PT. BRI,Tbk tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor KP, Kick-off/peluncuran dan Penyerahan penghargaan dan dilanjutkan Talkshow serta layanan konsultasi, baik terkait akses permodalan maupun perizinan berusaha dan sertifikasi produk. 

"Kita ada Workshop digitalisasi usaha, dan juga Bazar Gemarikan sebagai promosi produk perikanan terpilih," jelas Sesditjen PDSPKP, Machmud. 

Machmud menambahkan, kegiatan talkshow akan menjadi media bagi UMKM kelautan dan perikanan untuk mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk itu, kami menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. 

"Kami undang BUMN pangan ID Food untuk lebih mendorong kolaborasi dengan UMKM, serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat akses pembiayaan usaha," tutupnya. (Arianto)

Read More

KKP Gandeng Kementerian BUMN dan Pertamina Permudah Akses BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia. 

"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah mensupport ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting," ungkap Menteri Sakti Wahyu Trenggono usai penandatangan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tadi.

Menteri Trenggono menerangkan, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkap Menteri Trenggono.

  

Sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. 

Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," paparnya.

Senada dengan Menteri Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar. Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.

"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya. Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal," ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.

"Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya. (Arianto)

Read More

Penguatan Pengawasan Internal Dorong Kinerja Positif KKP di 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak berbagai kinerja positif di tahun 2022. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran serta dukungan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) yang bekerja dengan semangat integritas, profesional dan kompeten.

“Itjen sebagai pengawas internal KKP tentunya senantiasa memberikan pengawasan intern terbaik dalam bentuk layanan penjaminan mutu, seperti audit, probity audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Maupun dalam bentuk pemberian jasa konsultasi, seperti pendampingan penyusunan SAKIP, pembangunan satker untuk menjadi zona integritas, pendampingan berbagai pedoman teknis, penyusunan peta risiko. Keseluruhan pengawasan intern ini mampu mengantarkan unit kerja lingkup KKP untuk meningkatkan kinerjanya dan menorehkan berbagai capaian prestasi,” terang Plt. Irjen KKP, Teuku Nilwan dalam siaran resmi KKP, Selasa (3/1/2023).

Berbagai capaian positif tersebut di antaranya, nilai temuan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) KKP sebesar 0,1% dengan target di bawah 1%, berdasarkan penilaian dari BPK. Tingkat maturitas SPIP KKP pada Level 3 atau “Terdefinisi” yang berarti telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, dengan nilai (3,874) dari target level 3 berdasarkan penilaian mandiri oleh Itjen KKP. Saat ini sedang dilakukan penjaminan mutu oleh BPKP dan diharapkan nilai yang keluar tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.

KKP meraih nilai SAKIP sebesar 80,88 atau “A” (Sangat Baik) dari target 80,1 berdasarkan penilaian mandiri, dan diharapkan tidak berbeda jauh saat penjaminan mutu oleh KemenPAN-RB. Kemudian meraih nilai implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 86,95 atau “A” (Sangat Baik) dari target 81 berdasarkan penilaian mandiri dari Itjen KKP, dan diharapkan penjaminan mutu oleh KeMenPAN-RB juga tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.

Selanjutnya, pembangunan integritas WBK/WBBM secara keseluruhan telah mencapai 90 satuan kerja (satker) yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 1 satker telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KKP juga meraih nilai 83,10 dari target 70 atas Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diukur.

Secara resmi, KPK merilis hasil capaian SPI 2022 yang dilakukan terhadap 98 K/L dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indeks integritas nasional sebesar 71,94. Capaian lainnya sebanyak 20 unit Pelayanan Publik telah berada di zona hijau dengan nilai kumulatif sebesar 86,66 berdasarkan penilaian dari Ombudsman-RI.

Tren kenaikan tindak lanjut juga terjadi pada tindak lanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK-RI. Dari tahun 2020 berhasil menyelesaikan tindak lanjut berhasil sebesar 80,59%. Tahun 2021 mencapai 82,75%, dan pada tahun 2022 sampai dengan semester I berhasil menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI sebesar 83,49%.

“Dan sebagai wujud pengakuan kualitas pengawasan intern Itjen KKP, kami telah melakukan penilaian mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Model - IACM) dan memperoleh nilai 3,9 atau pada Level 3 atau “Terintegrasi” menuju Level 4 (Managed), yang berarti berarti kami sebagai pengawas intern telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Penilaian Mandiri ini kami lakukan mengingat BPKP belum melakukan penilaian lagi sejak tahun 2019 dan telah mencapai Level 3,” tambahnya.

“Kami sangat bersyukur atas semua capaian positif ini, dan tentunya juga terhadap capaian-capaian KKP berkenaan dengan Indeks Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan PDB Perikanan, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan, dsb. Tentu kami tidak cepat berpuas diri. Itjen KKP akan terus berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi jalannya program dan kebijakan KKP, melalui berbagai inovasi. Kami kedepan akan terus memperkuat pengawasan intern berbasis risiko, dan mendorong implementasi pengawasan secara elektronik, melalui penerapan Sistem Informasi Pengawasan, e-Konsultasi, e-SAKIP, dan e-Zona Integritas. Sesuai moto kami, Itjen Kuat, KKP Hebat,” tutup Nilwan. (Lak/Tha)

Read More

Sambut Hari Anti Korupsi, Menteri Trenggono Ajak ASN KKP Tingkatkan Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya untuk terus meningkatkan integritas antikorupsi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat kelautan dan perikanan sekaligus menjaga ekologi laut.

“Budaya antikorupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Sudah selesai belum dengan urusan diri kita sendiri. Ada ukurannya dan tidak harus menjadi hebat dulu baru sudah selesai. Jika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka ketika kita ingin berbuat sesuatu yang sangat jelas dan tidak menimbulkan ketimpangan untuk kepentingan tujuan dari Kementerian ini dalam melayani masyarakat dan sekaligus menjaga ekologi laut kita,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada Talkshow Budaya Dalam Memupuk Semangat Integritas Antikorupsi di lingkungan KKP, Rabu siang (7/12/2022).

Menteri Trenggono meminta kepada jajarannya untuk fokus pada 5 program prioritas KKP untuk memastikan laut tetap sehat. Yaitu memperluas wilayah konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap potensi kerusakan, serta program bulan cinta laut.

“Integritas yang tinggi harus jadi budaya untuk mewujudkan lima program prioritas tadi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengatakan talkshow dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember. Tujuannya untuk membentuk budaya positif ASN KKP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Kumbul Kusdwijanto Sudjadi meminta agar pegawai KKP memupuk semangat antikorupsi sedini mungkin untuk menghindari keinginan diri melakukan tindakan korup.

“Karena kejadian itu kita yang memilih. Kebanyakan setelah kejadian banyak orang ribut. Termasuk korupsi, itu adalah pilihan hidup. Hari ini tidak korupsi, belum tentu besok. Untuk itu perlu kita pupuk budaya antikorupsi,” paparnya. 

Sementara itu, narasumber yang lain yaitu budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh mengatakan tanpa adanya integritas tidak ada satupun organisasi yang berjalan. Ibarat mobil, integritas seperti bagian mesin penggeraknya dan menjadi bagian dari budaya kerja yang harus dipatuhi bersama.

“Integritas tidak bersandar pada satu orang tapi dibangun atas kesepakatan bersama untuk menciptakan rules of the game yang dipatuhi pelakunya, yaitu manusia itu sendiri,” ungkapnya.

Sedangkan budayawan Sujiwo Tejo memaparkan bahwa ada tiga sifat manusia yang menghancurkan, yaitu kesombongan, dusta dan munafik. Menurutnya, hal inilah yang memicu manusia melakukan tindak korupsi. Untuk itu ia juga mengajak agar manusia bisa menekan seluruh ego yang bisa melunturkan integritas tersebut. (Lak/Ari)

Read More

Harkannas ke-9, Momentum Menjadikan Ikan sebagai Solusi Ketahanan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa produk perikanan berpeluang untuk menjadi penyokong ketahanan pangan nasional. Hal tersebut didasari oleh prediksi meningkatnya kebutuhan protein sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. 

"Ini bisa jadi krisis pangan bagi beberapa negara, tapi bagi Indonesia sebagai negara maritim justru menjadi peluang," ujar Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana saat berbicara di forum "Bincang Bahari: Menjadikan Ikan sebagai Solusi Ketahanan Pangan", Senin (14/11/2022).

Erwin mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya perikanan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bagi pengembangan SDM dalam negeri, ikan bisa menjadi solusi atas persoalan stunting sekaligus mencetak generasi unggul. Adapun Harkannas ke-9, menjadi momentum untuk kembali mengingatkan publik terkait hal tersebut.

"Bicara stunting, bukan hanya tentang kurang tinggi atau kurang berat badan, tapi juga menyelamatkan kecerdasannya dengan asupan kaya omega 3," urai Erwin.

Tak hanya itu, Erwin menyebut ikan juga memiliki peluang pasar yang besar dan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. "Total nilai pasar ikan bersirip menyentuh angka USD175 miliar di tahun 2028," tuturnya.

Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah mengatakan pandemi Covid-19 menyadarkan pemerintah di berbagai negara tentang pentingnya ketahanan pangan. Terlebih masyarakat lebih orientasi terhadap pangan yang aman dan menyehatkan dan kondisi ini membuat produk pangan berbasis daging putih atau ikan cenderung naik signifikan.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Kalteng telah merumuskan ikan sebagai bagian ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan pembangunan sentra pangan seperti sentra perikanan budidaya, sentra perikanan tangkap, dan sentra pengolahan ikan. 

"Sudah kami masukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) 2021-2026, ikan sebagai bagian ketahanan pangan dan bagian upaya penurunan prevalensi stunting," urai Darliansjah.

Dalam forum yang sama, Ketua Forikan Pusat, dr. Djoko Maryono mengingatkan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai periode emas yang tidak akan dapat diputar kembali. Dia pun meminta setiap orang tua untuk memberikan perhatian lebih saat anaknya berada pada periode tersebut.

"Pada 1.000 HPK adalah cetak biru otak anak terbentuk, sehingga mutlak diperlukan pemenuhan gizi secara cukup di periode tersebut," terang Djoko.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran menegaskan, kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Harkannas ke-9 yang digelar pada 21 November nanti. Sebagai daerah yang terletak di Teluk Tomini, Parigi Moutong menawarkan hasil perikanan terbaik untuk didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia dan pasar ekspor.

"Kami sangat siap menjadi tuan rumah Harkannas, harapannya melalui kegiatan ini kita ingin menunjukkan potensi dan peluang perikanan di Parigi Moutong," tegasnya.

Sebagai informasi, Harkannas ke-9 akan dipusatkan di Parigi Moutong mulai 19-21 November mendatang. Sejumlah kegiatan seperti lomba masak ikan tingkat nasional, bersih pantai hingga panen udang akan menjadi bagian dari gelaran Harkannas tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan masyarakat tentang pentingnya makan ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Melalui program yang dilakukan bersama kementerian/lembaga tersebut, Menteri Trenggono berharap peningkatan angka konsumsi ikan (AKI) setiap tahun. (Ari/Lak)

Read More

Pameran Sial Interfood dan Seafood Show 2022 Bakal Digelar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia adalah negara archipelago yang kaya akan hasil laut. Luas Perairan Indonesia adalah 6,4 juta km2 dengan garis pantai mencapai 108 ribu km.Trend produksi perikanan Indonesia, baik tangkap maupun budidaya terus mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata peningkatan produksi sebesar 2,8 %. Pada tahun 2021, produksi perikanan mencapai 24,4 juta ton.

Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor hasil kelautan utama di dunia bersanding dengan eksportir utama lainnya seperti China, Norway, Viertnam, India, dan Amerika Serikat. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk hasil perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai USD 5.7 Milliar atau sekitar Rp90 trillun.

Kementrian Kelautan perikanan terus berupaya meningkatkan target nilai ekspor mencapai USD 7,13 milliar di tahun 2024. Tujuan ekspor hasil kelautan utama adalah Amerika Serikat, Cina, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperluas jangkauan pasar produk perikanan Indonesia di kancah global. Salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengembangan perikanan budi daya berbasis komoditas ekspor dengan udang sebagai salah satu komoditas unggulan selain, lobster, kepiting/ rajungan, dan rumput laut.

Asal tahu saja, Udang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia yang sangat potensial untuk diekspor. Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, udang selalu menjadi pilihan untuk bisa dilibatkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mendorong penguatan branding Indonesian Seafood di kancah dunia guna menarik minat buyer dan investor dengan branding Indonesia Seafood: Naturally Diverse, Safe and Sustainable," kata Erwin Dwiyana Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Kementrian Kelautan Perikanan dalam konferensi Pers Pameran Seafood Show Of Asia 2022 secara Hybrid, Jum'at (04/11).

Menurut Erwin, Dengan mengangkat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (safe) serta kebijakan pada keberlanjutan sumberdaya ikan dan usaha (sustainable), dan dukungan pengembangan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor diharapkan dapat memacu ekspor produk perikanan Indonesia ke mancanegara.

"Demikian juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memfasilitasi beberapa UMKM binaannya untuk mengikuti pameran SeaFood Show of Asia 2022 agar produk UMKM tersebut bisa dikenal di pasar nasional dan global," ujarnya.

Menariknya, Pemeran SEAFOOD SHOW ASIA 2022 yang diselenggarakan bersamaan dengan SIAL INTERFOOD diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan di bidang Seafood dari total 750 perusahaan di bidang Kuliner dan HORECA. Perusahaan yang mengikuti pameran ini berasal dari 27 negara seperti : Australia, Belanda ,China ,India, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Perancis , Polandia , Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Thailand, Turki, Uruguay, USA, Vietnam, Yunani.

Pada kesempatan yang sama, Budhi Wibowo selaku Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I) menyampaikan, selain terus mengembangkan pasar ekspor, anggota AP5I akan semakin serius mengembangkan pasar dalam negeri produk olahan perikanan.

"Beberapa tahun terakhir ini permintaan pasar dalam negeri terhadap produk perikanan, terutama untuk produk olahan siap masak dan siap saji (ready to cooked dan & ready to eat) meningkat sangat tajam. Penjualan ke pasar dalam negeri selain dilakukan melalui berbagai retailer besar dan kecil juga melalui penjualan online melalui berbagai ecommerce dan marketplace yang trend penjualannya terus mengalami peningkatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budhi Wibowo menyatakan, kendala utama peningkatan penjualan produk olahan perikanan ke pasar dalam negeri adalah sulit dan mahalnya pengiriman “door to door” produk frozen dalam jumlah kecil dari Industri Pengolahan perikanan ke konsumen akhir. Untuk mengatasi kendala tersebut AP5I terus berkoordinasi dengan KKP dan perusahaan logistik khusus produk frozen .

Dikatakan Budi, Secara bertahap kendala tersebut akan semakin teratasi, bahkan saat ini sudah mulai tersedia jasa fulfillment door to door produk frozen yang diperkirakan bisa memangkas biaya distribusi produk perikanan sekitar 10-20 %. Dengan besarnya penduduk Indonesia dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan telah berada pada urutan ke 7 ekonomi dunia Budhi sangat optimis bahwa pasar dalam negeri produk olahan perikanan akan terus berkembang dengan pesat.

Sementara itu, CEO Krista Exhibition, Daud D Salim dalam sambutannya menyampaikan, Pameran SEAFOOD SHOW OF ASIA dan SIAL INTERFOOD 2022 tahun ini terasa sangat istimewa setelah hampir 3 tahun vakum akibat pandemi Covid-19. Kami bangga dapat menyelenggarakan pameran INI yang menjadi barometer kebangkitan Industri pengolahan Industri Makanan minuman yang didalamnya ada Industri Pengolahan Perikanan. Berbagai acara dan kompetisi yang menarik pada pameran ini diharapkan akan menarik pengunjung dalam dan luar negeri setidaknya 82,000 pengunjung mengulangi sukses pameran yang sama pada tahun 2019.

Selain itu, Daud juga menyampaikan bahwa pada pameran ini para peserta dari Industri pengolahan perikanan, selain bertemu langsung dengan buyer asing juga akan bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan para pembeli olahan perikanan dalam negeri, seperti para chef, pengusaha catering, jaringan ritel modern, hotel, restaurant dan para distributor produk olahan perikanan.

Kesuksesan SEAFOOD SHOW OF ASIA 2022 dan SIAL INTERFOOD 2022 adalah berkat dukungan Pemerintah Indonesia diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bersama dukungan Asosiasi Assosiasi terkemuka seperti Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (GAPMMI), Asosiasi Lisensi Indonesia ( ASENSI ) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

Turut mendukung kegiatan ini, terdiri dari: Association of Culinary Professionals (ACP), Indonesian Chef Association (ICA), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), Asosiasi Teh Indonesia (ATI), Dewan Kakao Indonesia (DEKAINDO), Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Perkumpulan Petani dan Penggiat Kopi Indonesia ( Asosiasi Kopi Indonesia-ASKI ), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), dan lain – lain.

Catat! Pameran ini akan berlangsung di tanggal 09 – 12 November 2022 di Jakarta international Expo, Kemayoran Indonesia. (Lak)

Read More

KKP Genjot Produktivitas Rumput Laut sebagai Komoditas Unggulan Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produktivitas budidaya rumput laut atau emas hijau sebagai komoditas unggulan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar dunia. Rumput laut atau emas hijau ini memiliki potensi pasar yang sangat besar di luar negeri sebagai bahan pangan hingga bahan baku pembuatan kosmetik maupun produk farmasi. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto memaparkan bahwa pengembangan budidaya rumput laut termasuk dalam program Ekonomi Biru KKP lantaran potensinya yang sangat besar di Indonesia. Potensi tersebut di antaranya dari ketersediaan lahan marikultur seluas 12,3 juta hektare dan yang dimanfaatkan baru mencapai 102 ribu hektare atau 0,8 persen.

"Rumput laut ini bisa dikatakan emas hijau dari laut. Secara sumber daya kita punya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Untuk itu dari lima program ekonomi biru KKP, salah satunya pengembangan budidaya berkelanjutan. Nah salah satu komoditas yang didorong adalah rumput laut. Saat ini secara volume kita di atas namun dalam bentuk mentah belum menjadi olahan yang punya nilai lebih, ini tantangannya," ungkap Doni Ismanto dalam Talkshow Bincang Bahari mengupas "Peluang Investasi Usaha Rumput Laut" yang digelar hybrid dari Media Center KKP di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Untuk di ketahui, Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia di bawah China dengan produksi mencapai 9,1 juta ton berdasarkan data tahun 2021. Indonesia paling banyak memasok bahan baku rumput laut khusus untuk jenis Euchema cottoni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya KKP Nono Hartanto menambahkan, strategi peningkatan produktivitas rumput laut dilakukan KKP di berbagai lini. Di bagian hulu misalnya, pihaknya mengembangkan bibit rumput laut unggul berbasis sistem kultur jaringan yang terbukti lebih cepat berkembang dan tahan serangan hama dibanding bibit biasa. 

Selain itu, KKP memiliki program kampung perikanan budidaya dan menetapkan kluster budidaya rumput laut agar ada kepastian tata ruang bagi para pembudidaya. Ada juga program bantuan pinjaman permodalan usaha bagi para pembudidaya kelas kecil, menengah, hingga besar. 

"Ada 6 UPT kami yang punya lab kultur jaringan untuk bisa memproduksi bibit rumput laut unggul. Kami targetkan UPT meningkat produksi plantletnya yang akan dikembangkan di kebun bibit, untuk selanjutnya didistribusi ke kebun bibit milik pemerintah daerah maupun swasta. Ini langkah dari sisi hulu yang mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan bahan baku industri rumput laut di Indonesia," paparnya.

Di sisi lain, KKP gencar mempromosikan peluang investasi usaha rumput laut di dalam negeri untuk meningkatkan variasi produk yang akan dipasarkan. Selama ini produk yang paling banyak diekspor adalah bahan mentah, bukan olahan yang nilai jualnya jauh lebih tinggi.

Dalam waktu dekat, KKP berkolaborasi dengan BKPM, Bank Dunia dan pihak lainnya menggelar Seaweed Investment Forum & Festival di Surabaya pada awal November 2022. Forum ini bertujuan memperkuat produksi rumput laut dalam negeri, branding, hingga memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha di pasar global. 

"Ini adalah wujud penegasan kembali komitmen KKP dalam pembangunan blue economy melalui promosi komoditas champion salah satunya rumput laut. Acara ini akan membangun komunikasi antara para stakeholder, karena investasi di rumput laut ini saling terkait antara hulu dan hilir," ungkap Direktur Usaha dan Investasi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Catur Sarwanto yang juga menjadi narasumber dalam talkshow Bincang Bahari tersebut.

Tingginya potensi pasar produk rumput laut di pasar global turut diamini oleh Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Marves Rahmat Mulianda. Bahkan rumput laut menjadi komoditas penting seiring adanya peralihan pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya berbasis daratan ke ekonomi kelautan. 

Bahkan saat ini rumput laut tidak hanya sebagai bahan baku pembuatan produk pangan, farmasi maupun kosmetik, tapi juga berkaitan dengan perdagangan karbon karena kemampuannya menyerap karbondioksida di atmosfer yang menjadi pemicu perubahan iklim. 

 

"Kita ngomongin seaweed tidak hanya sekedar seaweed, tapi lebih luas lagi bagaimana blue economy, blue development, blue carbon itu semua ada di seaweed. Kenapa kita harus menjadikan seaweed ini menjadi concern kita, ini emasnya lah, harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan dan sumber devisa kita," paparnya.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Sumberdaya Alam Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ratih Purbasari Kania menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan pihaknya untuk mendorong peningkatan investasi di bidang perikanan termasuk di dalamnya bidang rumput laut. Dukungan yang ditawarkan di antaranya fasilitas perjakan berupa Tax Allowance (TA), serta Super Tax Deduction untuk Litban dan Penyelenggaraan Vokasi.

"Kemudian dalam mengakselerasi investasi pada komoditas rumput laut, kami juga menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi yang terfokus dan berkelanjutan. Lalu meningkatkan koordinasi promosi investasi, melaksankan target promosi, serta memperkuat peran dalam memfasilitasi minta investasi. Untuk promosi investasi kami melakukan pemetaan negara target. Untuk sektor perikanan ada Kanada, Jepang dan Selandia Baru," ungkapnya.

Senada, Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Asosiasi Rumput Laut Indonesia Indra Santoso menyambut baik langkah KKP meningkatkan produktivitas rumput laut nasional dengan menyiapkan program-program yang dapat memperkuat produksi rumput laut di hulu maupun di sektor hilir.

Diakuinya, rumput laut merupakan komoditas perikanan yang terbukti mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggungnya pergerakan ekonomi dunia. Bahkan menurutnya, pengembangkan rumput laut mampu menghadirkan kedaulatan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan.

  

"Ini peluang masih terbuka sangat lebar, sangat luar, dan prospeknya sangat menjanjikan. Selain itu banyak aspek yang bisa dilihat dari budidaya rumput laut ini, untuk sosial misalnya. Di daerah perbatasan rumput laut tumbuh subur dan rupiah bisa berdaulat di daerah perbatasan dengan negara lain, ini tentunya akan memperkuat perekonomian yang pada akhirnya memperkuat kesatuan NKRI," paparnya.

Sementara itu, Purchasing Manager PT Ocean Carrageenan Indonesia Rakhmadin Endra Saputra mengakui tingginya minat pasar terhadap produk turunan rumput laut. Perusahaan yang berbasis di Mojokerto ini mengolah rumput laut menjadi produk Alkali Treatment Cattonii (ATC), Semi Refined Carrageenan (SRC), dan Refined Carrageenan (RC). 

Dia berharap, dengan masuknya komoditas rumput laut dalam program ekonomi biru KKP, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat segera diurai agar produktivitas bisa lebih ditingkatkan.

"Tentu kami memerlukan dukungan pemerintah. Beberapa kendala yang kami hadapi di antaranya harga dan kualitas bahan baku yang tidak stabil, termasuk ancaman hama yang menyebabkan gagal panen," paparnya. (Lak/Tha) 

Read More

Kolaborasi KKP-Kalikan Gelar Expo Ikan Hias Air Tawar di Jakarta Internasional Expo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama starup Kalikan akan menggelar kontes ikan hias air tawar skala internasional KALIKAN EXPO 2022 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran pada 14-16 Oktober 2022. Kolaborasi ini bertujuan mendorong lebih banyak lagi produk ikan hias air tawar yang dihasilkan para pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Indonesia, untuk bisa menembus pasar global.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menjelaskan, ikan hias air tawar merupakan primadona di pasar internasional. Berdasarkan data, perdagangan ikan hias di pasar internasional 79 persennya adalah jenis ikan hias air tawar. 

"Uang yang berputar di ikan hias air tawar itu sangat tinggi. Karena itulah Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono punya perhatian yang besar pada perkembangan ikan hias air tawar. Nah Kalikan Expo merupakan kerjasa bersama KKP dengan startup Kalikan dalam membantu pelaku ikan hias air tawar yang umumnya kebanyakan UMKM, untuk bisa meningkatkan daya saing produknya dan membuka akses pasar untuk teman-teman UMKM go global," ungkap Doni dalam konferensi pers Kalikan Expo 2022 sacara hybrid dari Media Center KKP di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kepmen KP Nomor 2/2021 perihal penetapan 2 jenis ikan sebagai maskot ikan hias nasional, yakni Ikan Arwana Super Red (Scleropages formosus) sebagai maskot ikan hias air tawar dan Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni) sebagai maskot ikan hias laut.

Nilai permintaan ikan hias dunia pada tahun 2017 sebesar USD315,12 juta meningkat menjadi USD366,61 juta di tahun 2021. Indonesia sendiri saat ini menempati posisi lima eksportir ikan hias dunia dengan nilai ekspor USD34,5 juta pada tahun 2021 di mana sebagian besar disumbang oleh ikan hias air tawar.

Cheif Operating Officer (COO) Kalikan Ardani Yusuf Prawira mengatakan, kontes ikan hias air tawar memperebutkan Piala Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut diikuti peserta dari dalam dan luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Ikan hias air tawar yang dilombakan di antaranya chana, gold fish, lohan, dan siklid.

"Dewan juri dalam lomba ini juga ada yang berasal dari luar negeri. Selain kontes, Kalikan Expo juga akan ada pameran, serta dialog tentang pemberdayaan UMKM, akan banyak pembicaranya. Yang dibicarakan nantinya tentang industri ini, upaya peningkatan kualitas dan daya saing, hingga regulasi. Jadi ini banyak sekali keuntungan yang didapat temen-temen UMKM, baik dari sisi manajemen bisnis, tentang ikannya, tentang pakan dan sebagainya," ungkap Ardani. 

Kalikan sendiri merupakan brand digital marketplace yang dikembangkan untuk menumbuhkan ekosistem digital bagi para UMKM ikan hias air tawar, serta pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan UMKM untuk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Ekosistem yang dibangun di antaranya marketplace, asosiasi, digital platform, dan taman ikan hias air tawar.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Edwin Dwiyana menjelaskan, pelaksanaan Kalikan Expo 2022 merupakan bagian dari kerja sama dalam memperkuat promosi ikan hias air tawar Indonesia.  

Kerjasama dengan Kalikan juga sebagai wujud upaya KKP dalam meningkatkan daya saing ikan hias Indonesia. Selain itu pihaknya juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah event nasional maupun internasional yang bertujuan mempromosikan produk ikan hias Indonesia.

"KKP melalui Ditjen PDSPKP sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Kalikan, di mana salah satunya kita akan memperkuat promisi ikan hias, terutama dalam hal ini ikan hias air tawar. Tentunya kami sangat mendukung kegiatan ini, yang kita laksanakan bersama Kalikan," ungkap Erwin.

Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Riza Priyatna mengatakan, dukungan KKP terhadap pelaku usaha ikan hias juga dilakukan dengan memudahkan akses layanan melalui sistem sertifikasi online Jesika Mo. Dengan sistem ini, pelaku usaha perikanan tidak perlu jauh-jauh ke bandara untuk mengurus sertifikasi yang menjadi syarat lalu lintas produk ikan hias.

"Selama ini kami juga melakukan pembinaan di wilayah Parung. Beberapa UMKM di sana, kita membuka layanan sertifikasi Jesika Mobile. Pos ada di Bogor, jadi yang dari Parung tidak perlu lagi mengurus surat-suratnya di Soetta, bisa diselesaikan di Bogor dan langsung berangkat. Di Parung ini banyak sekali pembudidaya kelas rumah tangga," paparnya.

Untuk meningkatan daya saing ikan hias di Indonesia, KKP juga mengupayakan peningkatan sistem ketelurusan ikan melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang ditangani oleh Direktorat Konservasi dan Kekayaan Hayati Laut Ditjen PRL KKP. 

SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau pelaku usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan dilindungi dan atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES baik di dalam negeri maupun dari dalam ke luar negeri dan/atau dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

"Urusan perdagangan sekarang tidak bisa dilepaskan dari konservasi. Konservasi di sini tidak hadir menambah sulit urusan, tapi ingin membantu dan memberi nilai tambah bahwa produk ikan hias kita agar biodiversity friendly. Dengan jaminan ketelusuran ini, produk kita legal dan memiliki daya saing tinggi," ungkap Direktur KKHL Ditjen PRL Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan.

Kerjasama KKP dengan Kalikan juga dinilainya sangat baik sebagai sarana sosialisasi maupun edukasi pentingnya menjamin ketelusuran ikan hias yang dihasilkan. "Market place (Kalikan) tadi bisa jadi proxy sebetulnya, misalnya untuk mengetahui berapa sih populasi ikan ini baik yang dibudidaya maupun yang ada di alam, dan edukasi lainnya," pungkas Firdaus. (Lak/Tha)

Read More

KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 30 Miliar Rupiah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp.30 miliar ke Singapura melalui perairan Batam, Kepulauan Riau pada Minggu, 28 Agustus. 2022.

Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin M.Han, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP menjelaskan rencananya benur tersebut akan dibawa ke Singapura menggunakan kapal cepat (speedboat) dari wilayah pesisir pantai timur Sumatera lewat Pulau Sambu di Batam, Kepri.

“Pelaku melarikan diri usai menabrak karang, namun speedboat dan 65 boks berisi benur berhasil kita amankan,” ujarnya dalam siaran resmi KKP di Gedung Mina Bahari IV, Senin (29/8/2022).

Setelah pencacahan, ditemukan dalam setiap boks terdapat 24 kantong plastik masing-masingnya berisi 200 ekor sehingga keseluruhannya ada kisaran 300 ribu benur.

Setelah dihitung, dilihat serta dipilah, diketahui terdapat jenis lobster pasir sebanyak 288 ribu ekor dan lobster mutiara sebanyak 12 ribu ekor.

“Dengan asumsi lobster pasir perekor nya Rp.100 ribu, dan lobster mutiara perekor nya Rp.150 ribu, ditaksir dari 300 ribu ekor benur dari dua jenis lobster nilainya kurang lebih sekitar Rp.30 miliar,” ucapnya.

Lebih jauh, menurut Adin, pihaknya mendapatkan informasi awal akan adanya penyelundupan benur sehingga tim Unit Reaksi Cepat (URC) Hiu Biru telah melakukan pemantauan sejak Minggu pagi hingga petang hari.

Pelaku penyelundupan mengetahui pergerakan kapal pengawas sehingga terpaksa melakukan aksinya menjelang petang hari. Padahal Singapura hanya bisa menerima pengiriman BBL tersebut hingga pukul 17.30.

Dikarenakan pukul 17.30 masih terang, penyelundup menunggu waktu hingga gelap. Hingga pukul 18.30 terlihat ada pergerakan speedboat ke arah Singapura, namun kemudian berbalik arah ke Indonesia.

Sempat terjadi kejar kejaran saat itu, antara speedboat penyelundup dengan tim URC Hiu Biru. Sampai tiba di perairan Sambu, speedboat menabrak karang di Pulau Sambu. Pelaku pun melarikan diri meski kapal dan benur berhasil diamankan.

Pangkalan PSDKP Batam akan melakukan pendalaman terhadap pelaku yang melarikan diri. Kami akan mendalami pemilik speedboat, juga informasi yang kami dapat dari pihak Singapura karena informasi kedatangan kapal tercatat resmi ke Singapura.

Berpedoman pada UU Perikanan Pasal 88, maka setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RI dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.1,5 miliar.

Pidana tersebut juga berpedoman pada Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kegiatan pembudidayaan lobster dan distribusinya hanya bisa dilakukan di wilayah RI.

Dalam Permen KP tersebut, lobster selain juga rajungan dan kepiting, dilarang untuk dibudidayakan dan didistribusikan ke luar wilayah Indonesia. (Arianto)

Read More