Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BPN. Tampilkan semua postingan

Wamen ATR/Waka BPN Sampaikan Program 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Program 100 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai diimplementasikan secara bertahap. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni pada Jumat (23/02/2024).

Dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa ada banyak pekerjaan yang ditargetkan selesai oleh Menteri ATR/Kepala BPN hingga Oktober 2024 mendatang. Ia menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan dilakukan dalam waktu dekat. 

"Kemarin (22/02/2024), saya dan Pak Sekjen diminta untuk memimpin Rapim (Rapat Pimpinan) Eselon 1 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang bisa diselesaikan satu tahun ke depan, yang masih ada masalah, dan bagaimana solusinya," ungkap Raja Juli Antoni saat ditemui awak media seusai salat jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menindaklanjuti hasil pembahasan Rapim tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan, Menteri AHY akan mulai mengunjungi sejumlah provinsi. Satu di antaranya adalah Provinsi Bali. "Perintah beliau dalam waktu dekat ini, kami akan kunjungan ke Bali. Untuk meresmikan layanan Sertipikat (Tanah) Elektronik," ucapnya.

"Minggu depan juga Mas AHY akan mengunjungi IKN sekaligus mengecek pekerjaan ATR/BPN terkait pengadaan tanah, untuk membantu (sebagaimana, red) amanah Pak Presiden untuk menyelesaikan IKN," tambah Raja Juli Antoni.

Pada Maret 2024, Kementerian ATR/BPN rencananya juga akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). “Forum ini akan mengundang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia. Ini akan menjadi forum yang baik bagi Mas AHY untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan arahan, mau apa yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan," jelas Raja Juli Antoni. 

Sementara itu, Rakornas yang akan diselenggarakan adalah Rakornas Pemberantasan Mafia Tanah. “Rakor ini akan melibatkan kejaksaan, kepolisian, juga seluruh Kantah, dan Kanwil untuk mengidentifikasi kasus mafia tanah," pungkas Wamen ATR/Waka BPN. (Ari)


Share:

Solusi Konflik Antar Warga, Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya


Duta Nusantara Merdeka | Sleman 
“Hari ini saya bertemu para dermawan yang mengikhlaskan tanahnya,” ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto saat menyerahkan 205 sertipikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian di Kelurahan Sumberarum, Moyudan, Kabupaten Sleman, Jumat (16/02/2024).

Pujian tersebut diutarakan Menteri ATR/Kepala BPN kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan. Seperti salah satunya Imam Sutrisno (51) seorang petani sekaligus Kepala Dukuh Tegal Donon yang terdampak Konsolidasi Tanah. Ia menceritakan kemurahan hati warganya yang turut memudahkan proses program tersebut. Menurutnya, dengan dibangunnya fasilitas umum berupa akses jalan, saluran air, dan pos keamanan lingkungan di dusunnya dapat menghilangkan konflik antar masyarakat.

“Masyarakat antusias karena bisa menekan konflik tanah dan sosial. Sebelumnya yang di dalam sini belum ada jalan, masing-masing warga merelakan 1 meter untuk jalan. Warga pekarangan yang di dalam bangun rumah tapi di luar belum ada akses jalannya, kami khawatir kalau besok ada yang bangun rumah di dalam lagi tidak ada jalan keluar, lalu berkonflik dengan sesama warga. Konsolidasi Tanah ini menjadi solusi,” tuturnya.

Ia pun bersyukur penerbitan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah terhitung cepat. “Prosesnya hampir satu tahun, kami sosialisasi ke warga yang mau ikut, kami kumpulkan dan mau ikut semua. Tanah penduduk direlakan untuk Konsolidasi Tanah, pengurangan lahan penduduk seluas 6.917 meter persegi dan sudah jadi 205 bidang,” papar Imam Sutrisno.

Menyusuri jalan setapak di dusun tersebut, seorang ibu rumah tangga turut menerima sertipikat tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN. Seorang dermawan lainnya ialah Tri Astuti (43) yang mengaku telah ikhlas tanahnya dikurangi untuk pembangunan akses jalan, saluran air, dan pos keamanan lingkungan. “Tahun 2023 mulai diukur untuk Konsolidasi Tanah. Kami merasa terbantu dengan penerbitan sertipikat. Saya merelakan tanah saya untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Ia berharap hal ini dapat memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. “Yang tadinya tidak ada jalan, sekarang ada akses jalan yang sudah dibangun. Masyarakat jadi bisa menggunakan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan ATR/BPN yang sudah mengurus tanah kami, jadi lebih mudah,” tambah Tri Astuti.

Dalam penyerahan sertipikat ini Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Menteri Bidang Zona Integritas, Sapriadi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri: Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito beserta jajaran. Turut hadir Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan Forkopimda setempat. (Ar/Tha)


Share:

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri acara _Entry Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium BPK RI, Jumat (05/01/2024). 

Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan ini merupakan pemeriksaan mandatori yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BPK RI. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Hal ini sebagai bagian integral dalam rangka akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Saya berharap kegiatan ini menjadi awal untuk memulai perubahan yang semakin baik bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Isma Yatun, yang juga selaku Pelaksana Tugas Pimpinan Pelaksana Keuangan Negara ini menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan negara atau lembaga, yakni memberikan opini atas kewajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dengan memperhatikan empat aspek. 

"Di antaranya ialah kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan standar akuntansi pemerintahan. Berikutnya adalah kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam sistem standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan laporan keuangan. Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern," ungkap Isma Yatun.

Lebih lanjut, Isma Yatun mengungkapkan, tanggung jawab keuangan atas negara yang berkualitas dan komprehensif termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. "Kami yakini bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab anggaran yang dikelolanya," pungkasnya.

Mewakili seluruh K/L yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPK RI. "Setiap tahunnya, BPK giat mendorong dan memonitor kami, serta memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami," ungkap Hadi Tjahjanto.

Ia menjelaskan, bahwa proses audit yang rutin dan wajib dilakukan oleh BPK terhadap K/L merupakan bagian dari mandat untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. "Untuk itu kita perlu menyikapinya dengan tangan terbuka, sebagai mekanisme yang esensial dalam menjalankan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang baik," tuturnya.

Terakhir, Hadi Tjahjanto berharap bahwa melalui pelaksanaan _entry meeting_ ini dapat terjalin komunikasi yang efisien dan efektif antara BPK dengan K/L terkait. "Melalui kegiatan ini, semoga seluruh tahapan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Pada kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L tahun 2023 oleh BPK RI kepada para entitas, dalam hal ini kepada seluruh K/L. Turut hadir dalam kegiatan, sejumlah Kepala Lembaga Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Doni Erwan yang juga selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Inspektur Wilayah II, Setyowantini; Kepala Biro Keuangan, Agust Yulian; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. (Arianto)




Share:

Menteri ATR/Kepala BPN Peroleh Men Of The Year dari Majalah Men's Obsession


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Di penghujung tahun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dinobatkan menjadi salah satu sosok Men of The Year versi majalah Men's Obsession. Penghargaan ini diberikan kepada Hadi Tjahjanto karena dianggap mampu menjawab tantangan kondisi global di tahun 2023.

Tak hanya itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga dianggap dapat mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di tahun 2023 dengan cara meningkatkan performa kinerja juga kapasitasnya melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Indonesia serta memberikan pelayanan terbaik di bidang pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.

Tak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah tokoh di Indonesia turut dinobatkan menjadi Men's of The Year. Seperti Ketua DPD RI, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri PANRB, Menteri Agama, hingga tokoh praktisi dan akademisi lainnya.

Diungkapkan dalam majalah Men's Obsession edisi 244/016/Tahun ke-19/2023, terdapat 3 (tiga) mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Hadi Tjahjanto ketika dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Di antaranya, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dari target 126 juta bidang tanah, sejauh ini sebanyak 110,1 juta bidang sudah berhasil kami daftarkan. Dan di antaranya sebanyak 90,3 juta bidang tanah itu sudah bersertipikat. Ini capaian yang luar biasa berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke," kata Hadi Tjahjanto, Senin (25/12/2023).

Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan salah satu strategi yang ia gunakan adalah dengan menggandeng empat pilar, antara lain Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), lembaga peradilan. Dengan kekuatan ini, ia mampu yakin dapat bersama-sama dengan mudah menyelesaikan konflik hingga memberantas adanya mafia tanah.

"Kami telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih dari 13,2 Triliun Rupiah melalui Target Operasi Mafia Tanah yang telah dilaksanakan. Tak hanya itu, sejumlah kasus juga berhasil kami tuntaskan dari sinergi dan kolaborasi bersama empat pilar tadi seperti kasus tanah kebun binatang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan okupasi lahan menggunakan surat verklaring di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dipalsukan," ungkap Hadi Tjahjanto.

Dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi layanan pertanahan menjadi digital. Sedikitnya, 4 (empat) layanan elektronik sudah bisa dinikmati masyarakat umum, seperti halnya layanan pengecekan elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El). 

"Dengan dibangunnya layanan digital ini, maka kami dapat mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Ini lah mengapa masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih prima dan dimudahkan," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Transformasi digital juga terus dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Teranyar, Sertipikat Tanah Elektronik diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Desember 2023 lalu dengan sistem keamanan yang lebih terjamin karena telah menggunakan sistem _Block Data_ yang akan diintegrasikan dengan sistem _Blockchain_. Melalui sistem _Block Data_, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi.

"Sertipikat Tanah Elektronik penerapannya dilakukan secara bertahap, mulai dari sertipikat aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 20 kabupaten/kota yang telah ditunjuk menjadi lokasi _Pilot Project_. Saya harap tahun depan seluruh produk pendaftaran tanah sudah bisa dikeluarkan sertipikat tanah elektroniknya," kata Hadi Tjahjanto.

Ke depannya, Hadi Tjahjanto berharap terus dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditargetkan, di penghujung 2024, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 120 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang, dan selebihnya akan dirampungkan pada akhir 2025 mendatang. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan akan terus berkomitmen dalam memberikan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat luas. (Ar/Tha)






Share:

Tuntaskan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung Lakukan Penandatanganan MoU


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahamanan/_Memorandum of Understanding_ (MoU) dengan Mahkamah Agung, pada Rabu (06/12/2023). Muatan MoU ini terkait tugas dan fungsi di bidang agraria dan tata ruang, serta penguatan kapasitas penanganan perkara pertahanan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa memang salah satu tugas utamanya sebagai menteri adalah mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah. “Itu juga yang menjadi amanat Bapak Presiden kepada saya, saat dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN," ujarnya di lokasi penandatanganan MoU, di Ruang Kusuma Atmaja Mahkamah Agung, Jakarta.

Hadi Tjahjanto melihat persoalan pertanahan juga menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung. “Kementerian ATR/BPN terus berupaya meminimalisir munculnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan melalui berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Mahkamah Agung terus berupaya melaksanakan proses peradilan secara transparan dan adil terutama terhadap kasus-kasus pertanahan, sesuai dengan kaidah hukum pertanahan yang berlaku," tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN menilai kerja sama yang selama ini sudah dibangun dengan Mahkamah Agung perlu diperkuat. “Melalui Nota Kesepahaman ini, saya berharap koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Mahkamah Agung menjadi lebih erat. Jangan sampai Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini hanya seremonial saja,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan kerja sama ini penting agar disparitas dalam putusan kasus-kasus pertanahan dapat diminimalisir, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, "Sehingga, memudahkan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan putusan tersebut, karena hanya terdapat satu putusan berkekuatan hukum tetap (_in kracht_) yang dapat dieksekusi,” ungkapnya.

Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin sepakat bahwa kerja sama perlu diperkuat. Ia pun melihat hal ini sebagai langkah baik untuk penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. “Semoga penandatangan MoU menjadi awal yang baik. Saya menyambut baik MoU ini karena bagi kami ini sangat penting. Banyak permasalahan yang muncul, dan kita harapkan semua bisa kita atasi melalui kerja sama,” ucapnya. 

Setelah MoU diteken, ia juga berharap segera dilakukan sertifikasi hakim pertanahan. “Ini merupakan langkah yang cepat, tepat, dan mudah. Dari sana nanti kita bisa membuat peradilan untuk pertanahan,” terang Ketua Mahkamah Agung.

MoU ini juga dijadikan landasan pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan penguatan pengetahuan teknis dan hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Di samping itu, MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta peradilan dan pemadupadanan data dan/atau informasi.

Adapun MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Ketua Mahkamah Agung.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto; Kepala Biro Hukum, Oloan Sitorus; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto; para Ketua Kamar Mahkamah Agung; para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung; Panitera; serta para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (Ar)


Share:

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Sertijab Panglima TNI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Nanny Hadi Tjahjanto menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (22/11/2023). Pelaksanaan Sertijab dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto ini berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. 

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo secara resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purnatugas. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Jenderal Agus Subiyanto. “Selamat kepada Jenderal Agus Subianto, saya yakin bisa terus menjaga kepercayaan publik kepada TNI, serta menjadikan TNI semakin profesional dan dicintai rakyat,” ucap Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto juga mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Yudo Margono atas pengabdiannya hingga purnatugas, termasuk sebagai Panglima TNI sejak Desember 2022 hingga November 2023 ini.

“Selamat memasuki purnatugas untuk Laksamana Yudo Margono, terima kasih juga atas pengabdian dan dedikasinya. Tapi sebagai mantan Panglima TNI, kita harus terus mengawal dan memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI,” ujar Hadi Tjahjanto.

Sertijab ini ditandai dengan penyerahan Bendera Panji-Panji TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto. Keduanya juga menandatangani dokumen serah terima jabatan.

Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pisah sambut Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Agus Subiyanto serta pemberian cinderamata. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Panglima TNI dari masa ke masa; para Pimpinan Lembaga Negara; serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (Red)


Share:

Kementerian ATR/BPN Bersama Pemkab Kolaka Tuntaskan Pendaftaran Tanah


Duta Nusantara Merdeka | Kolaka 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kolaka bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka sepakat untuk menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh desa. Kesepakatan ini ditandai dengan sebuah deklarasi yang disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/Kepala BPN lantas mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya dengan deklarasi ini bisa mempercepat Kolaka menjadi Kabupaten Lengkap. "Kalau sudah lengkap, masyarakat bisa tersenyum, tidak akan ada lagi mafia tanah yang bisa menyerobot," kata Hadi Tjahjanto pada acara Deklarasi 100 Desa Calon Lokasi PTSL 2024 yang berlangsung di Universitas Sembilanbelas November (USN), Kolaka, pada Rabu (15/11/2023).

Hadi Tjahjanto turut berpesan, deklarasi ini harus benar-benar ditindaklanjuti agar apa yang diharapkan bisa tercapai. "Pak Kakanwil, teruskan PTSL ini, segera jadikan Kolaka menjadi Kabupaten Lengkap," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asep Heri menyampaikan, kegiatan ini bisa terwujud karena kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. "Sinergi, kolaborasi yang telah kita rajut selama ini ke depan semakin hari semakin kuat dan semakin hebat untuk menyukseskan target Program Strategis Nasional di bidang pertanahan dapat dituntaskan di tahun 2025," tuturnya.

Melalui deklarasi ini, Plt. Bupati Kolaka, Muhammad Jayadi menginstruksikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kolaka untuk menyiapkan anggaran untuk program PTSL di tahun depan. "Pak Camat, tolong kawal sehingga dalam perencanaan APBDes nanti para kepala desa memasukan anggaran untuk PTSL tahun 2024," tegasnya.

Adapun deklarasi ini diikuti oleh jajaran Kantah Kabupaten Kolaka, jajaran Pemkab Kolaka, sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kolaka, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) yang ada di Kabupaten Kolaka. 

Selain itu turut diserahkan pula 16 Sertipikat PTSL, 1 Sertipikat Redistribusi Tanah, 3 Sertipikat Rumah Ibadah, 5 Sertipikat Hak Pakai Pemkab Kolaka, 1 Sertipikat Konsolidasi Tanah Kabupaten Konawe Selatan, 1 Sertipikat Lintas Sektor Kabupaten Kolaka, 3 Sertipikat milik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Wakatobi.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; Kepala Biro Humas, Lampri; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Mansur Fahmi. 

Editor: Arianto



Share:

Kementerian ATR/BPN Dukung Penyelamatan Aset Tanah PWI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan audiensi penting dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Rapat Menteri, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (23/10/2023). Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah soal sertifikasi aset yang dimiliki oleh PWI.

Dalam pertemuan yang konstruktif ini, Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu PWI dalam proses sertifikasi tanah, sebagai langkah penting untuk penyelamatan aset jangka panjang. "Kami tengah giat melaksanakan program sertifikasi tanah masyarakat, dan kami akan memasukkan aset PWI dalam upaya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI, Hendry Chairudin Bangun, menyampaikan bahwa PWI memiliki 39 cabang di seluruh Indonesia, masing-masing dengan aset, termasuk tanah. "Kami memiliki aset di setiap cabang, beberapa di antaranya sudah bersertifikat, tetapi beberapa lainnya belum, bahkan ada yang hilang. Dukungan dan bantuan dari Kementerian ATR/BPN sangat kami perlukan," jelas Hendry.

Dalam wawancara, Hendry juga mengungkapkan rencana PWI untuk mengajukan kerja sama formal dengan Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi aset PWI di seluruh Indonesia, memastikan keberlanjutan dan keamanan hukum atas tanah-tanah yang dimiliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mendukung langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dan PWI untuk mengamankan aset-aset tanah dan memastikan keberlanjutan institusi wartawan di Indonesia.

Pertemuan ini menandai langkah awal dari kemitraan yang erat antara pemerintah dan media massa dalam mendukung keberlangsungan PWI dan memberdayakan masyarakat melalui kepastian hukum atas aset-aset mereka.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 




Share:

Menteri ATR/Kepala BPN Kunjungi Tanah Papua: Penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Program Sertifikasi Door to Door


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, bersiap untuk melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua pada tanggal 17 Oktober 2023. Rencananya, Menteri akan memimpin sejumlah kegiatan penting selama kunjungan ini, termasuk penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada masyarakat hukum adat dan pelaksanaan program Sertifikasi Tanah Door to Door.

Menurut Yulia Jaya Nirmawati, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Menteri akan tiba di Bandara Sentani Papua dan melanjutkan perjalanan ke Rumah Adat Masyarakat Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di sana, Menteri akan menyerahkan tiga Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Suku Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hnya. Langkah ini merupakan pengakuan resmi terhadap keberadaan tanah ulayat mereka.

Selain itu, Menteri juga akan menyempurnakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menyerahkan sertipikat secara door to door di Kampung Kuipons, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Pendekatan ini memungkinkan Menteri berdialog langsung dengan masyarakat dan memastikan bahwa layanan pertanahan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu inisiatif terpenting yang akan diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Menteri ATR/Kepala BPN akan menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah, Kecamatan Sentani, serta sertipikat untuk GKI Pengharapan dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Kecamatan Jayapura Utara.

Kunjungan kerja ini juga melibatkan berbagai aspek tata ruang dan pengelolaan aset. Menteri ATR/Kepala BPN akan menuju Kantor Gubernur Papua untuk menyerahkan Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) dan Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Selain itu, Menteri akan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua mengenai Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Permasalahan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Papua.

Kegiatan kunjungan kerja ini akan didampingi oleh Anggota Komisi II DPR RI, Paulus Uburangge, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwibawa. Sebelum kembali ke Jakarta pada pagi hari berikutnya, Menteri akan memberikan pengarahan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.

Dengan kunjungan ini, diharapkan bahwa keberadaan Menteri ATR/Kepala BPN di Tanah Papua akan memberikan dorongan positif bagi masyarakat setempat dan mengukuhkan komitmen pemerintah dalam mengakui hak-hak tanah dan memberikan layanan pertanahan yang adil dan merata.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Senator Fachrul Razi Desak Presiden Jokowi untuk Menyelesaikan Konflik di Rempang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Senator Fachrul Razi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI, mengeluarkan pernyataan tegas yang mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Sabtu (19/09/2023). Dalam pernyataannya kepada media, Senator Asal Aceh ini menekankan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyatnya dan sumber daya alam di Rempang.

Fachrul Razi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, serta menjaga kekayaan alam yang ada di pulau tersebut. Dalam konteks ini, DPD RI telah aktif dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat, dengan tujuan untuk mencegah pengambilalihan oleh pihak swasta.

Senator Razi juga menyoroti bahwa kasus di Rempang adalah bagian dari masalah yang lebih besar di seluruh Indonesia, yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi tanah ulayat. Dalam pandangannya, Presiden harus berpihak pada rakyat dan menghentikan tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM yang terjadi.

Konflik di Rempang sendiri berakar dari relokasi warga dari 16 kampung adat di Pulau Rempang untuk mendukung proyek nasional Rempang Eco City. Meskipun relokasi ini dianggap penting untuk proyek tersebut, masyarakat setempat, yang mayoritas nelayan, merasa dirugikan dan menolaknya. Mereka merasa aspirasi mereka tidak didengar.

Warga yang telah lama tinggal di pulau ini sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Relokasi mereka dipandang sebagai ancaman terhadap ekosistem dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, Senator Fachrul Razi memandang pentingnya peran Presiden dalam menyelesaikan konflik ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Meskipun Presiden telah mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadia, untuk berkomunikasi dengan warga, Senator Razi berpendapat bahwa langkah ini belum cukup. Dia mendesak Presiden untuk turun tangan langsung dan memastikan pelestarian kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Peringati HANTARU 2023, Kementerian ATR/BPN Teguhkan Komitmennya pada Reforma Agraria dan UMKM


Duta Nusantara Merdeka | Banten 
Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menjadi tuan rumah untuk kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Kamis (14/09/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2023.

Berbagai kegiatan berlangsung dalam acara tersebut, termasuk _medical check up_ untuk 300 peserta, khitanan massal untuk 100 orang, serta Bazar UMKM yang melibatkan 11 peserta dari Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten. Inisiatif baksos dan bazar ini merupakan kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Banten, IKAWATI di Kanwil BPN Provinsi Banten, dan Dinas Kesehatan Kota Serang.

Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya, mengapresiasi seluruh pelaksana kegiatan dan mendorong dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui Reforma Agraria dan UMKM. Ia menggarisbawahi pentingnya memberikan sertifikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebagai modal usaha bagi masyarakat.

Nanny juga mengungkapkan, "Itulah yang menjadikan Indonesia maju. Bila kita betul-betul ingin mengentaskan kemiskinan, itu tidak hanya sekadar memberi sertifikat dan melatih UMKM, tapi juga harus dibarengi dengan pembinaan secara rutin. Semoga UMKM produksi Banten menjadi gemilang dan juga menjadi percontohan provinsi lain."

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, yang juga merupakan Pembina IKAWATI Kanwil BPN Provinsi Banten, melaporkan bahwa produk yang ditampilkan di gerai UMKM pada pameran ini adalah hasil UMKM yang dibina oleh IKAWATI Kantor Pertanahan dan Tim Pemberdayaan Masyarakat se-Provinsi Banten. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, yang merupakan Koordinator Penyelenggara Donor Darah dan Baksos HANTARU Tahun 2023, serta berbagai pejabat dan organisasi terkait. Kegiatan ini meneguhkan komitmen Kementerian ATR/BPN pada Reforma Agraria dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Menteri ATR/BPN Resmikan Loket Layanan Pertanahan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/09/2023). Dalam kunjungan ini, Hadi Tjahjanto meresmikan Loket Layanan Pertanahan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Loket Layanan Pertanahan ini akan menyediakan tujuh jenis layanan, termasuk informasi pertanahan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertipikat, dan peralihan hak. Hadi Tjahjanto berharap agar pelayanan kepada masyarakat di Bekasi dapat ditingkatkan, dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Ia juga menekankan pentingnya sikap pelayan yang ramah terhadap masyarakat.

Kantah Kabupaten Bekasi sendiri telah mencapai kinerja yang sangat baik, dengan 100% dari 21.163 berkas permohonan yang masuk ke dalam layanan prioritas sudah terselesaikan hingga minggu pertama September 2023. Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pelayanan yang baik harus diiringi oleh sikap pelayan yang ikhlas dan ramah. Ia bahkan memberikan nomor telepon WhatsApp pribadinya (0811-1068-0000) untuk masyarakat yang ingin memberikan masukan atau keluhan terkait pelayanan.

Dalam momen peresmian loket, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya, menyampaikan bahwa pembangunan loket ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Ia berharap loket modern ini bisa menjadi amal ibadah bagi semua yang terlibat.

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, juga memberikan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas Kantah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi bahkan memberikan hibah berupa tanah seluas 10.000 meter persegi kepada ATR/BPN sebagai apresiasi karena PAD Kabupaten Bekasi banyak berasal dari BPHTB dan PBB. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyerahan hibah dan bantuan kendaraan ini menjadi simbol komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan. Dalam acara tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut hadir bersama pejabat dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Keseluruhan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Kementerian ATR/BPN Buka Akses Informasi untuk Fasilitasi Partisipasi Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partisipasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pertanahan adalah elemen penting dalam menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan kesuksesan kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak menjadi fondasi utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada sektor pertanahan.

"Dalam era informasi digital seperti sekarang, keterlibatan publik menjadi semakin relevan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Ini tidak hanya mencakup penyusunan kebijakan, tetapi juga tanggapan cepat terhadap aduan dan pertanyaan yang masyarakat sampaikan," kata Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang juga selaku Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Pengaduan yang berlangsung di SwissĂ´tel Jakarta PIK Avenue, Selasa (12/09/2023).

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, menekankan pentingnya respon yang cepat dan tepat terhadap aduan masyarakat. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat merasa didengar dan mendapatkan tindak lanjut atas masalah yang mereka sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Amanda Valani, Head of Content di Narasi, juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan responsif terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan pertanahan, keterlibatan masyarakat adalah aspek penting dalam merancang kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Salah satu langkah yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN adalah memanfaatkan media sosial dan situs web resmi mereka untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memahami kebijakan pertanahan dan tata ruang serta untuk mengajukan pertanyaan dan aduan.

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, upaya Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat merupakan langkah yang positif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan yang memengaruhi mereka. Dengan demikian, keterlibatan publik bukan hanya slogan, tetapi menjadi kenyataan dalam pembuatan kebijakan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto





Share:

Hadi Tjahjanto Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum FORKI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB), Hadi Tjahjanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Forum Karate-Do Indonesia (FORKI) periode 2023-2027. Keputusan tersebut diumumkan dalam Kongres FORKI XVI Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, pada Minggu (30/07/2023)

Seluruh peserta kongres sepakat kembali memilih Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan kepengurusan FORKI pada sidang pleno pemilihan ketua umum yang dihadiri oleh jajaran PB FORKI 2019-2023, 33 perwakilan Pengurus Provinsi, dan 23 perwakilan perguruan dari berbagai daerah.

Penunjukkan tersebut berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kongres XVI-FORKI/VII/2023 tentang Penetapan PB FORKI Periode 2023-2027, yang dibacakan oleh Ketua Sidang Pleno dan langsung diserahkan kepada Hadi Tjahjanto selaku Ketua Umum terpilih.

Dalam sambutannya sebagai Ketua Umum FORKI periode 2023-2027, Hadi Tjahjanto menekankan akan pentingnya kerja sama dalam mencapai keberhasilan FORKI ke depannya. "Mari kita rapatkan barisan, satukan tekad untuk maju bersama membangun olahraga karate agar terus berjaya. Namun, kerja sama adalah kunci utama dalam menggapai keberhasilan (visi misi FORKI, red)," ungkapnya.

Adapun yang menjadi visi misi FORKI di bawah pimpinan Hadi Tjahjanto antara lain FORKI akan terus melakukan peningkatan prestasi para atlet, baik di dalam ataupun di luar negeri, "Karena kita memiliki program kerja yang jelas, tentunya nanti akan kita persiapkan para atlet ini dengan baik,” tutupnya. (Ar/Tha)



Share:

Tingkatkan Kinerja Organisasi, IKAWATI Kementerian ATR/BPN Gelar MUNAS ke-1


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-1 dengan tema “Penguatan AD-ART IKAWATI Kementerian ATR/BPN dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi”. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 6-8 Maret 2023 di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

MUNAS pertama IKAWATI ini difokuskan dalam pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar ke depannya tidak terjadi perbedaan persepsi antara pusat maupun daerah. Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan, kegiatan ini merupakan pedoman IKAWATI di masa mendatang. “Jadi saat dilaksanakan MUNAS, Ibu-ibu harus bersuara, langkah apa yang harus disamaratakan, dimusyawarahkan, dan disepakati bersama sedetail-detailnya. Hal ini untuk penguatan dari branding kita IKAWATI,” tuturnya saat memberikan sambutan kegiatan, Senin (06/03/2023).

Nanny Hadi Tjahjanto juga mengatakan, IKAWATI tidak sekadar organisasi istri karyawan dan karyawati, melainkan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan dapat berkontribusi dalam banyak hal penting. “IKAWATI bukan hanya singkatan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati saja ya, melainkan IKAWATI punya makna perempuan cantik yang cerdas terampil dan penuh semangat,” ucapnya..

Ia berharap, IKAWATI Kementerian ATR/BPN bisa terus memajukan UMKM Indonesia. “Harapan saya, IKAWATI makin dikenal masyarakat dengan cara-cara yang baik, misal dengan cara pengenalan UMKM, UMKM Naik Kelas, Naik Panggung, dan Naik Pamor. Dan kalau kenalkan produk UMKM itu di tempat umum, serta menyesuaikan produk dari target yang ditentukan,” tambah Nanny Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Diah Himawan selaku Ketua Umum IKAWATI Kementerian ATR/BPN memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama MUNAS berlangsung. “Selama tiga hari kita adakan musyawarah AD-ART ini, guna dijadikan petunjuk bagi kegiatan ke depannya. Saya juga laporkan kegiatan ini diikuti oleh peserta secara luring sebanyak 300 orang dan peserta secara daring sebanyak 451 orang dari IKAWATI seluruh Indonesia,” terang Diah Himawan. 

Bersamaan dengan digelarnya MUNAS, IKAWATI juga memberikan wadah berupa pameran bagi sejumlah UMKM binaannya. Nanny Hadi Tjahjanto dengan didampingi Wakil Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nurlaili Haniah Kinanggi meninjau langsung pelaksanaan pemeran yang bertempat di Lobby Kementerian ATR/BPN tersebut. Ia pun turut memberikan kiat-kiat terkait pemasaran produk kepada para pelaku UMKM. (Tha/Lak)

Share:

Buka Rakernis Reforma Agraria 2023, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Pelaksanaan Konsep Distribusi Manfaat demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2023. Rapat bertemakan “Penataan Agraria sebagai Solusi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” ini diselenggarakan secara daring dan luring selama tiga hari, mulai dari 20-22 Februari 2023 di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyatakan soal pentingnya program Reforma Agraria. Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

“Pada awal tahun 2023, Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas, khusus untuk membahas Percepatan Capaian Reforma Agraria. Bapak Presiden mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan agraria yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Dengan begitu, pentingnya peran Reforma Agraria. Mulai awal tahun 2023, perlu dilakukan beberapa percepatan dengan mengurai hambatan-hambatan yang ada. Dengan tetap berhati-hati jangan sampai salah sasaran,” tutur Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di hari pertama Rakernis, pada Senin (20/02/2023).

Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kerangka Reforma Agraria saat ini, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memanfaatkan tanah serta akses akan informasi. “Saya pernah bertemu dengan petani penerima redistribusi tanah, mereka masih menemui permasalahan jika stok pertanian di pasaran meningkat, harga jual menjadi turun. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengedukasi para petani agar dapat melakukan diversifikasi produk dan mengembangkan hasil pertaniannya, misalnya dengan diberikan kemasan yang bagus. Maka dari itu, masyarakat perlu dikenalkan untuk membentuk UMKM dengan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas,” jelasnya.

Ia berpendapat, terkait akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, kepemilikan hak atas tanah ke depannya akan bergeser kepada peluang pemanfaatan tanah. “Di mana kita mendorong agar masyarakat yang menempati tanah pemerintah daerah untuk diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Konsep tersebut sejalan dengan konsep Distribusi Manfaat, yang mana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di atas tanah pemerintah, tanah BUMN, dan tanah-tanah milik pihak lain, yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama. Saya berharap konsep Distribusi Manfaat dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kunci dari terlaksananya Reforma Agraria. “Gugus Tugas Reforma Agraria harus dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saya meminta kepada Bidang Partisipasi Masyarakat untuk turut mengawal program Reforma Agraria,” sebut Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan terpisah, dalam pengarahannya, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau menerangkan, dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN sudah merumuskan suatu kebijakan, yakni Penataan Agraria Berkelanjutan. “Penataan Agraria Berkelanjutan memiliki esensi, yakni bagaimana melakukan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, dilakukan proses penataan yang baik sehingga tercapai suatu tujuan,” ucapnya.

Andi Tenrisau menuturkan bahwa Penataan Agraria Berkelanjutan dikenal atas empat subsistem, yakni input, pelaksanaan, _output_, serta _feedback_. “Input di sini adalah Kementerian ATR/BPN harus punya data mengenai tata ruangnya. Selain itu, juga harus memiliki struktur penguasaan tanahnya, serta harus memiliki data mengenai sosial ekonomi suatu penduduk di daerah. Kita perlu tahu setiap data tersebut, kemudian setelah itu kita masuk ke fase pelaksanaan,” kata Plt. Dirjen Penataan Agraria.

Adapun hadir dalam Rakernis ini para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Dalam Negeri. (Arianto)

Share:

Kementerian ATR/BPN Terima Barang Rampasan Negara Berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dari KPK RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) berupa sebidang tanah seluas 240m2 serta bangunan rumah seluas 135m2 yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Barang tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Kamis (16/02/2023).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK karena telah mempercayakan Kementerian ATR/BPN untuk menerima Barang Rampasan Negara. Ia menuturkan, penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. "Dengan diberikannya sebidang tanah serta bangunan rumah, akan kami gunakan untuk rumah dinas bagi pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat," ujar Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, ia melaporkan, saat ini masih terdapat 15 satuan kerja yang belum memiliki tanah. Sementara itu, terdapat 24 satuan kerja yang masih belum memiliki gedung dan semuanya masih pinjam pakai milik pemerintah daerah setempat. "Pemberian ini tentunya akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami bersyukur hari ini mendapatkan satu bidang dan bagunan untuk Jawa Barat," tuturnya.

"Kami juga berharap bukan dari perampasan saja tapi mungkin ada yang lain. Khususnya adalah wilayah timur semuanya masih banyak yang menumpang pemerintah daerah, seperti Kalimantan Utara juga masih belum punya gedung. Dan kami berupaya terus melakukan perbaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Hal lain yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui layanan elektronik. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan layanan elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017, di mana dengan diberlakukannya peraturan tersebut, berbagai layanan elektronik telah diterapkan seperti Hak Tanggungan Elektronik, Roya Elektronik, pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

"Empat layanan ini sudah mencakup 56% dari total layanan yang ada di Kantor Pertanahan dan sudah bisa mengurai hambatan layanan sampai 40%. Dari empat layanan ini, saya yakin bisa mereduksi praktik pungutan liar di lapangan," ucap Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, tidak mudah untuk melelang barang rampasan yang merupakan aset eks koruptor. Oleh sebab itu, PSP merupakan cara efektif KPK untuk memulihkan kerugian negara dan memanfaatkan asetnya. "Mudah-mudahan dengan pelimpahan aset ini dapat digunakan dengan baik, harapan kami seperti itu. Jadi koordinasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan upaya kita pemberantasan korupsi juga bisa berjalan dengan baik," tutur Wakil Ketua KPK.

Turut hadir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang juga menerima barang rampasan negara dari KPK; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan KPK RI. (Lak/Tha)

Share:

Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, Kementerian ATR/BPN Perkuat Fungsi Pengelolaan Pengaduan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu pembuktiannya, yakni telah diluncurkannya _Hotline_ Layanan Pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan Kementerian ATR/BPN. Tak berhenti di situ, peningkatan pada sistem tersebut terus digagas dengan mengintegrasikan layanan pengaduan ke 33 provinsi yang ada di Indonesia sehingga dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat se-Indonesia soal pertanahan dan tata ruang.

Pengintegrasian layanan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Syaiful Haq berpendapat, peningkatan layanan _Hotline_ Pengaduan melalui Whatsapp dianggap relevan, mengingat data pengguna Whatsapp lebih banyak dari media lain. “Kenapa kita menggunakan Whatsapp? Karena dari data yang saya teliti, masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan Whatsapp,” tuturnya dalam kegiatan Penguatan Fungsi Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN, yang diadakan di Fairmont Hotel Jakarta, pada Kamis (09/02/2023).

Kementerian ATR/BPN juga memiliki misi, yakni menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan pengelolaan pengaduan terus dilakukan demi menciptakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan secara teknis. Guna meningkatkan kualitas layanan komunikasi antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN, terciptalah inovasi _Hotline_ Whatsapp Pengaduan sampai ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi seluruh Indonesia melalui _Omni Comunication Assistant_ atau yang disebut sebagai OCA. 

Sebagai informasi, _OCA Interaction_ merupakan layanan _Customer Relationship Management_ (CRM) yang dapat membantu admin dalam menjawab pesan masuk dari masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas karena semua pesan masuk dari berbagai sumber tersedia pada satu _dashboard_. “Melalui OCA Whatsapp ini nantinya akan terintegrasi di 33 provinsi. Maka dari itu, kita belajar dahulu penggunaannya, supaya pada saat _launching_, bisa berjalan baik,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati.

Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3) Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan melaporkan, kegiatan ini untuk menjalankan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan. Meskipun _Hotline_ Whatsapp Pengaduan telah _launching_ tahun lalu, namun hanya berpusat di Kantor Pusat. Untuk itu, demi meningkatkan kualitas layanan, maka rencananya akan dikembangkan ke 33 Kanwil BPN. Pengembangan sistem tersebut nantinya akan diluncurkan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2023.

Lebih lanjut, Adhi Maskawan menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi sebagian besar pengaduan itu terkait di Kanwil ataupun Kantor Pertanahan (Kantah). “Untuk tahun ini kita rencanakan sampai Kanwil, tahun depan sampai Kantah. Pelayanan ini tidak boleh berhenti. Setiap ada pertanyaan pengaduan dari masyarakat, kita sampaikan ke Kantah. Tahun ini kita lihat pengelolaan pengaduan ini berjalan dengan baik, agar tahun depan bisa luncurkan sampai Kantah. Saya harap pelayanan pengaduan ini menjadi indikator bekerja,” tuturnya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 9-11 Februari 2023 di Fairmont Hotel Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan kali ini, para Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat, serta admin pengelola pengaduan. Kegiatan meliputi penyampaian materi oleh beberapa narasumber dan pelatihan penggunaan OCA bagi para peserta. “Besok akan kami latih bagaimana menggunakan sistem OCA sehingga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri akan terlaporkan juga bagaimana pengaduan masyarakat,” tutup Adhi Maskawan. (Lak/Tha)

Share:

Komitmen Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kementerian ATR/BPN akan Bentuk Tim Kerja Bersama Komisi II DPR RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami masyarakat. Komitmen tersebut didukung penuh oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), termasuk dalam penyelesaian sengketa dan konflik serta pemberantasan mafia tanah.

Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan rencana pembentukan tim kerja bersama dengan Komisi II DPR RI. "Kita akan bikin satu tim kerja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, kemudian kita proses di Kementerian ATR/BPN," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (06/02/2023).

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN RI memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI, yang merupakan lanjutan Rapat Kerja pada 16 Januari 2023 lalu. Pada kesempatan ini juga, ia melaporkan program dan anggaran tahun 2023 beserta capaian kinerja awal tahun terkait pertanahan dan tata ruang.

"Berdasarkan DIPA Kementerian ATR/BPN, Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp7.606.433.285.000. Capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN sampai dengan bulan Januari sebesar 3,38%. Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Komisi II DPR RI," tutur Hadi Tjahjanto.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pimpinan rapat ini menyimpulkan bahwa pembentukan tim kerja diperlukan dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan. Hal ini berdasarkan apa yang ditemukan Anggota Komisi II DPR RI di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari persoalan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Pengelolaan (HPL).

"Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN membentuk tim kerja bersama dengan Komisi II DPR RI untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, pemberantasan mafia pertanahan, serta persoalan HGU, HGB, HPL yang tidak sesuai luas dan peruntukannya," papar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Terkait dengan capaian realisasi anggaran, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan apresiasi serta berharap Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan yang berpihak pada rakyat," ungkapnya. (Tha/Lak)

Share:

Komitmen Kementerian ATR/BPN Tegakkan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong legalisasi aset masyarakat Indonesia sebagai upaya negara hadir memberikan kepastian hukum, baik hak secara individu maupun hak masyarakat adat. Kepedulian akan hak masyarakat adat ini tak hanya menyangkut ruang hidup masyarakat adat, namun juga upaya akses sosial dan akses ekonomi masyarakat adat.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum tersebut, menurut Raja Juli Antoni pada pelaksanaannya tak menampik bahwa masih terdapat tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya melakukan _affirmative action_ sebagai upaya untuk merevitalisasi hak-hak dan kesetaraan suku-suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah suku Bajau. 

“Salah satu keinginan kuat dari kami di Kementerian ATR/BPN adalah ketika kegiatan GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan para _civil society organization_ melakukan legalisasi aset terhadap kawan-kawan suku Bajau yang memang sudah menempati sempadan bibir pantai dan mencari kehidupan di pesisir,” ujar Raja Juli Antoni pada Dialog Bajau Internasional yang berlangsung secara daring pada Rabu (25/01/2023).

Bukti nyata dari hadirnya negara bagi Suku Bajau terlihat dari diserahkannya sertipikat tanah oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2022 lalu. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Suku Bajau dapat terus meningkat melalui pemanfaatan sertipikat sebagai akses permodalan ke perbankan. "Kami sudah memberikan 525 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat suku Bajau," tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan langkah _affirmative action_ dengan melakukan komunikasi terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan hak dasar Suku Bajau. “Beberapa halangan lainnya seperti ego sektoral antar K/L ini yang memang tidak mudah untuk dipecahkan,” pungkasnya.

Namun, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat melalui koordinasi serta kolaborasi yang efektif dengan kementerian/lembaga terkait. "Saya berkomitmen akan terus melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," terangnya. (Tha/Lak)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini