Prabowo Stop Impor Beras, Petani Sambut Positif Kebijakan Pro Kesejahteraan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto resmi menghentikan impor beras untuk kebutuhan nasional. Langkah ini tak hanya menciptakan keseimbangan pasar domestik, tetapi juga turut menurunkan harga beras di pasar dunia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kesejahteraan petani lokal dengan memberikan nilai jual yang lebih baik pada hasil panen mereka.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian untuk memastikan produksi beras nasional meningkat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Para petani di berbagai daerah menyambut positif keputusan ini. Selama ini, impor beras kerap menekan harga gabah, membuat pendapatan petani menjadi tidak seimbang dengan biaya produksi. "Dengan penghentian impor, kami merasa hasil panen kami lebih dihargai," ujar salah satu petani di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo juga mendorong optimalisasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan begitu, Indonesia dapat berdiri sebagai negara mandiri pangan yang memberdayakan petaninya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jelang Ramadhan, NFA Gelar Rakornas HBKN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah memastikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai salah satu prioritas dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/2024 M. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/Badan Pangan Nasional (NFA) bersama pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan pada Senin (4/3/2024) di Hotel Kempinski, Jakarta. 

“Hari ini kita memperkuat sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadhan dan Idulfitri,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. 

Meningkatnya permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada meningkatnya inflasi. Saat ini, Inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tetapi dialami oleh semua negara di dunia.

BPS mencatat Inflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Untuk itu, Arief mengungkapkan berbagai upaya strategi pengendalian inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategi antara lain menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. 

Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena GPM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, GPM ini kami minta akan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran,” ujar Arief dalam Rakornas yang dibawakan oleh para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. 

Selain GPM, kami mengharapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan. Selama HBKN bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan ini,” tambahnya.  

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa masalah pangan harus diselesaikan secara sinergis bersama seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. 

“Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota,” ujar Mendagri Tito. 

Mendagri Tito juga menegaskan kepada daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Lakukan terus memantau harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita memahami perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi subsidi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dikhususkan oleh Badan Pangan Nasional,” tegasnya.  

Badan Pusat Statistik (BPS) membayangkan akan ada peningkatan produksi di negeri ini seiring tibanya panen raya. “Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya di bulan Maret dan April. Dengan adanya peningkatan pasokan yang diharapkan dapat menekan inflasi beras,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat. “Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tetapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras,” ungkapnya. 

Dalam Rakornas Pengamanan HBKN Ramadhan ini hadir berbagai pemangku kepentingan yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya. (Arianto)

Read More

Panen Raya Maret-April 2024, Produksi Beras Melimpah Capai 8,46 Juta Ton

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat potensi produksi beras yang cukup besar dalam dua bulan mendatang, yakni Maret-April 2024. Berdasarkan hasil pengamatan KSA pada Januari 2024, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan tersebut mencapai 8,46 juta ton.

"Potensi produksi beras nasional pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton dan April sebesar 4,92 juta ton," kata Deputi Bidang Statistik Produksi, M Habibullah di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Ia menjelaskan produksi beras pada bulan Maret 3,54 juta ton ditopang sekitar 87 persen oleh 10 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sementara potensi produksi beras April sebesr 4,92 juta ton sekitar 80 persen tersebar di 10 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Aceh, dan Sumatra Utara.  

"Potensi produksi beras utama bulan Maret yakni Jawa Timur sebesar 840,94 ribu ton, Jawa Tengah sebesar 819,03 ribu ton, dan Jawa Barat sebesar 358,61 ribu ton. Kalau kita lihat secara detil, kabupaten kota dengan potensi produksi beras relatif besar pada Maret 2024 antara lain ada di Banyuasin Sumatra Selatan, Lamongan Jawa Timur, dan di Grobogan Jawa Tengah," jelasnya.

"Untuk panen April, potensi produksi beras terbesar terdapat di provinsi Jawa Timur sebesar 1,08 juta ton, Provinsi Jawa Tengah 893,28 ribu ton, dan Jawa Barat sebesar 734,79 ribu ton. Sementara kabupaten dengan potensi produksi berasnya besar yaitu Indramayu 114,53 ribu ton, Cilacap 102,05 ribu ton dan Oku Timur 94,14 ribu ton," ujarnya. 

Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan, pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan dipastikan aman. Hal ini disebabkan sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga bulan Mei 2024.

"Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. Hari ini BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, Suwandi menuturkan, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan fokus meningkatkan produksi padi dan jagung melalui tiga strategi, yakni meningkatkan perluasan areal tanam (PAT), peningkatan indek pertanaman (PIP) serta produktivitas.

"Langkah yang dilakukan adalah gerakan percepatan tanam, pompanisasi sungai pada lahan kering dan tadah hujan, sumur dangkal dan sumur dalam untuk memasok air, optimalisasi lahan rawa, juga mensolusi masalah langsung di lapangan dan hadir di tengah-tengah petani," tuturnya. (Ar) 

Read More

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, BULOG dan Pelindo Sepakat Kerjasama Kemitraan Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perum BULOG menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo dalam rangka Pelayanan Kegiatan Jasa Bongkar Muat Impor Komoditas Pangan dan Kegiatan Bongkar Muat Movement.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono. Penandatanganan Mou berlangsung di Jakarta, Kamis (28/12).

Penandatanganan MoU ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan sinergi Perusahaan BUMN dalam melakukan kerjasama kemitraan strategis untuk Layanan Kegiatan Jasa Bongkar Muat Komoditas Pangan Impor yang akan menjadi barang persediaan dalam penguasaan Perum BULOG di wilayah kerja Pelindo.

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi dalam sambutannya menyampaikan, kesepahaman ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga memperlancar kegiatan penerimaan beras impor baik proses persiapan kedatangan kapal, berthing, sandar maupun bongkar, serta percepatan pengiriman dari pelabuhan ke gudang BULOG, maupun untuk memperlancar kegiatan movement antar pelabuhan.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini kami harap dapat mempermudah kelancaran distribusi, pemerataan stok, dan ketersediaan pasokan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta stabilisasi dan keterjangkauan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi pangan secara nasional", kata Bayu.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan, Pelindo pasca merger 1 Oktober 2021 melakukan transformasi dan standarisasi pelabuhan yang hasilnya terlihat dengan adanya percepatan dan peningkatan kualitas layanan di pelabuhan.

Hal ini berdampak positif pada penurunan waktu sandar kapal (port stay) dan waktu tinggal barang (cargo stay), yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan biaya logistik.

"Kami berharap momen penting hari ini menjadi awal kolaborasi kedepan antara Pelindo dan BULOG yang dapat berkontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat luas," kata Arif.

Adapun, Ruang lingkup kesepahaman ini mencakup pelaksanaan kegiatan jasa pelabuhan di wilayah kerja Pelindo termasuk penggunaan fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung Prioritas dan kemudahan sandar, serta bongkar muatan kapal impor yang dilaksanakan oleh PJPT yang ditunjuk oleh Perum BULOG.

Editor: Arianto 

Read More

BULOG Kenalkan Beras Premium PUNOKAWAN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perum BULOG memperkenalkan kepada masyarakat Beras Premium dengan merek PUNOKAWAN, hasil produksi dari infrastruktur pasca panen Modern Rice Milling Plant (MRMP) dan Rice to Rice (RTR). Acara pengenalan ini digelar di halaman Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa (31/10) bertepatan dengan Anniversary ke-5 Komunitas K-Pop Cardio Indonesia dalam acara BULOG With Community.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita, menyampaikan bahwa Beras Premium PUNOKAWAN merupakan bukti nyata hasil pembangunan infrastruktur pasca panen yang dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). "Beras ini dihasilkan oleh masyarakat pedesaan yang mempertahankan kearifan lokal, kemudian diolah melalui Modern Rice Milling Plant milik BULOG. Beras ini memberikan citarasa nasi yang pulen dan tidak terlalu lengket, cocok dipadupadankan dengan berbagai masakan Indonesia," ungkap Febby.

Dia menambahkan bahwa BULOG akan terus bertransformasi untuk mengoptimalkan kontribusi nyata dan menghasilkan inovasi produk berkualitas. Pembangunan infrastruktur pasca panen dengan memanfaatkan teknologi pangan terbaru menjadi harapan untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.

Perum BULOG, sebagai perusahaan umum di bidang pangan, terus melakukan pengembangan melalui pengelolaan infrastruktur pasca panen. Pendekatan ini bertujuan memperkuat lumbung pangan dengan penyederhanaan alur kegiatan produksi pangan, mulai dari gabah hingga beras, dengan memanfaatkan teknologi modern. Hal ini diharapkan mampu menjamin standarisasi mutu dan kebersihan produk pangan, sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia.

BULOG mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal dan turut serta dalam memperkuat ketahanan pangan negara. Beras Premium PUNOKAWAN merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dari potensi lokalnya, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Erick Thohir Pimpin Upaya Stabilisasi: Pastikan Pasokan Pangan Terjangkau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memimpin peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). Dalam kunjungannya, Erick menegaskan pentingnya menjaga harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Erick Thohir, yang telah menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia, berbicara tentang pentingnya sinkronisasi antara kebijakan impor beras dan produksi dalam negeri. Dalam pandangannya, impor beras haruslah berbasis pada data yang akurat mengenai produksi lokal. Kebijakan impor yang tidak memperhatikan produksi dalam negeri sering kali membuka peluang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan petani dan konsumen.

"Kita harus memastikan bahwa data impor dan data produksi dalam negeri selaras. Tidak boleh ada perbedaan data. Ini demi keadilan bagi rakyat Indonesia, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian," tegas Erick.

Erick menyoroti masalah penimbunan beras, yang merupakan salah satu praktik ilegal yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Dalam penanggulangannya, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas. "Kami tidak hanya berbicara, kami bertindak. Wasit yang mencoba memanipulasi pasar akan ditindak tegas, apalagi para penimbun beras yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Lebih dari itu, Erick juga memberikan penjelasan mengenai stok beras yang tersedia. Menurutnya, Perum Bulog memiliki stok beras aman sebesar 1,7 juta ton untuk bulan Oktober dan 2 juta ton untuk bulan November. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan solusi nyata yang diberikan oleh pemerintah, bukan hanya janji kosong.

Bukan hanya itu, Erick Thohir juga menekankan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, satgas, dan masyarakat. Melalui kerjasama yang solid, Indonesia dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan memberikan keamanan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Meningkatnya Kasus Diabetes di Indonesia, Permintaan Produk Makanan Sehat HOKI Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Buyung Poetra Sembada, Tbk (HOKI), emiten produsen beras ternama dengan merek 'Topi Koki' di Bursa Efek Indonesia, merespons meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk makanan sehat seiring dengan pertumbuhan penderita diabetes di Indonesia. 

Data menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 19,5 juta pada tahun 2021. Oleh karena itu, Indonesia kini menduduki peringkat ke-5 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, meningkat dari peringkat 7 pada tahun 2019.

"Perubahan gaya hidup modern, termasuk konsumsi makanan tinggi gula dan kurangnya aktivitas fisik, telah menyebabkan lonjakan kasus diabetes," kata Direktur HOKI, Budiman Susilo, dalam keterangan tertulis, Rabu (04/10/2023). 

HOKI melihat peluang besar dalam meningkatkan produksi produk DailyMeal, terutama karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan sehat semakin meningkat. "Kami percaya bahwa kebutuhan akan produk makanan sehat akan terus tumbuh ke depannya," ujarnya.

HOKI telah mengambil langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan produk-produk beras sehat DailyMeal. Produk ini terdiri dari dua golongan: "DailyMeal Rice" yang mencakup beras alternatif dari jagung dan singkong, serta "DailyMeal Eats" yang merupakan beras berbumbu instan seperti nasi kebuli, nasi goreng, dan nasi uduk. 

Beras singkong dan beras jagung yang dihasilkan HOKI memiliki serat pangan tinggi dengan indeks glikemik rendah, membuatnya aman untuk penderita diabetes dan cocok untuk program diet.

Untuk meningkatkan produksi produk DailyMeal, HOKI telah membentuk usaha patungan dengan PT Gita. Pabrik beras sehat ini direncanakan akan beroperasi pada awal tahun 2025. Sejak HOKI memperluas bisnisnya ke sektor FMCG (fast-moving consumer goods) melalui anak usahanya, PT Hoki Distribusi Niaga (HDN), penjualan produk DailyMeal pada Semester 1 tahun ini mencapai Rp 2,2 miliar, mencatat pertumbuhan mencolok sebesar 5.846% dibandingkan dengan semester 2 tahun 2022.

Dengan langkah-langkah progresif ini, HOKI memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dalam menyediakan produk beras sehat bagi masyarakat Indonesia. Dengan menyajikan opsi makanan sehat yang aman untuk penderita diabetes, HOKI mendukung langkah-langkah positif dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Cegah Food Waste: Dr. Jessica Hanafi Pimpin Inisiatif Pengurangan SSP di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia, dengan populasi yang terus berkembang, menghadapi tantangan serius dalam memastikan ketahanan pangan bagi semua warganya. Salah satu masalah utama yang perlu diatasi adalah susut dan sisa pangan, yang merujuk pada makanan yang hilang atau dibuang selama proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) telah melakukan langkah signifikan.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Nasional yang diselenggarakan oleh JP2GI bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia, dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia, para pemangku kepentingan berkumpul untuk merumuskan strategi konstruktif guna mengurangi susut dan sisa pangan hingga 75% pada tahun 2045. FGD ini terfokus pada tahap-tahap awal rantai pasok pangan, mulai dari produksi, pascapanen, penyimpanan, hingga pengemasan dan distribusi.

Menurut data dari The Economist (2021), Indonesia menduduki peringkat ketujuh sebagai negara penghasil sisa dan susut pangan terbesar di dunia. Susut pangan, yang merupakan penurunan kualitas atau kerugian makanan selama proses produksi, mencapai 56%, sementara sisa pangan, yang merupakan makanan yang sebenarnya layak dikonsumsi tetapi dibuang, mencapai 44%. Total timbulan susut dan sisa pangan di Indonesia mencapai 23-48 juta ton setiap tahun atau setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun.

"Focus Group Discussion ini merupakan salah satu upaya kolaboratif antara pemerintah, Industri dan masyarakat untuk merumuskan peta jalan yang konstruktif dan aplikatif untuk menurunkan susut dan sisa pangan sebesar 75% pada tahun 2045," kata Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI). 

FGD kali ini disepakati untuk fokus pada aspek susut pangan yang terjadi di sisi hulu rantai pasok pangan yaitu tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, dan terakhir tahap pemrosesan dan pengemasan dan terakhir tahap distribusi.

Dalam FGD ini, Dr. Vivi Yulaswati – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI, menjadi pembicara utama dengan materi berjudul “Reduksi Susut Pangan Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Dr. Vivi menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, untuk menghadapi tekanan penyediaan pangan domestik pada tahun 2045. FGD ini menciptakan platform kolaborasi dan pertukaran ide, membantu merumuskan rencana aksi konkret dalam mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia.

Sementara itu, Dr. Jessica Hanafi, LCI Indonesia memberikan gambaran tentang rancangan peta jalan pengurangan susut dan sisa pangan (SSP) untuk periode 2025-2045. Fokus utamanya adalah mencegah terjadinya food waste dan mendonasikan pangan berlebih untuk pakan hewan, industri, serta pengolahan menjadi kompos. Selain itu, pembahasan melibatkan pengelolaan limbah pangan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

Langkah-langkah konkret ini memberikan fondasi bagi transformasi sistem pangan Indonesia. Dengan melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat, serta dengan dukungan kebijakan yang efektif, Indonesia dapat mencapai tujuan ambisiusnya: mengurangi susut dan sisa pangan hingga 75% pada tahun 2045. Dengan upaya bersama ini, Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan penuh harapan.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Mengatasi Tantangan Global: Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia Gelar FGD Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia, dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia dalam upaya mengatasi masalah global tingginya nilai susut dan sisa pangan di Indonesia. Mereka mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Nasional dengan tema "Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia" di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan peta jalan komprehensif dalam mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua JP2GI, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi wadah diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, industri, dan organisasi masyarakat sipil.

Pentingnya pengurangan SSP juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3, yang bertujuan mengurangi separuh SSP pada tahun 2030. SDG 2 juga menjadi fokus, yaitu mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik. Selain itu, program ini mendapat dukungan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mendorong pembangunan Sistem Pangan demi ketahanan pangan yang lebih baik.

Susut dan sisa pangan bukan hanya tantangan terhadap keberlanjutan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Data FAO (2011) menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari produksi makanan global terbuang setiap tahun, berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Statistik ini memperlihatkan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi isu ini.

Indonesia ditempatkan sebagai negara ketujuh dengan produksi SSP terbesar di dunia, menurut data The Economist (2021). Bahkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021 menunjukkan bahwa sampah sisa makanan menyumbang 29,1% dari total sampah. Tantangan ini juga berdampak pada produktivitas hasil panen dan lingkungan.

Dr. Soen menjelaskan bahwa susut pangan terjadi selama rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Sementara itu, Hendo Utomo, Ketua FOI, menggambarkan sisa pangan sebagai makanan berkualitas baik yang tetap tidak dikonsumsi dan dibuang setelah melewati rantai pasokan hingga menjadi produk akhir.

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) hadir sebagai wadah kolaborasi untuk mengurangi kerugian pasca panen dan meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan FGD ini, diharapkan akan lahir strategi dan pendekatan efektif untuk mengatasi isu SSP di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

JP2GI Gelar FGD 'Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia dan Life Cycle Indonesia (LCI) Indonesia, dalam upaya menangani isu global tingginya nilai susut dan sisa pangan di Indonesia menggelar 

Focus Group Discussion (FGD) Nasional dengan tema "Percepatan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan di Indonesia" di Jakarta, Senin (29/08/2023).

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan peta jalan yang komprehensif dalam upaya mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia, dengan berfokus pada integrasi nilai-nilai dan tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Dr. Soen’an Hadi Poernomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI).

FGD ini dihadiri dan menjadi wadah diskusi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, perwakilan sektor swasta, industri/pelaku usaha, dan asosiasi/organisasi masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan merumuskan pendekatan yang efektif mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia.

Dr. Soen menambahkan, ”Fokus dari FGD ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3, yang menargetkan pengurangan separuh susut dan sisa pangan (SSP) di tahun 2030 serta SDGs 2, yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.”

Program ini juga didukung oleh regulasi pengendalian pangan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan pembangunan Sistem Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

Susut dan sisa pangan telah menjadi tantangan global yang tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan pangan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data FAO (2011), sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya setara dengan sepertiga produksi makanan global yang berkontribusi menghasilkan sekitar 8% emisi gas rumah kaca dunia. Statistik ini menegaskan urgensi untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

Berdasarkan data The Economist (2021), Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara penghasil SSP terbesar di dunia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, menyebutkan bahwa sampah sisa makanan menjadi komposisi sampah yang paling banyak yaitu sebesar 29,1 persen dari total sampah. Selain berpengaruh terhadap upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, susut dan sisa pangan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang kemudian juga berdampak terhadap produktivitas hasil panen.

Lebih rinci, Dr. Soen menjelaskan, "Susut pangan (food loss) merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas ataupun hilang yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Susut pangan biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, hingga distribusi dalam rantai pasokan makanan."

"Sementara itu, Sisa pangan (food waste) adalah makanan yang telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi, tetapi tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Makanan yang dibuang ini termasuk yang masih layak ataupun dibuang karena sudah rusak. Sisa pangan biasanya terjadi pada tingkat ritel dan konsumen," tambah Dr. Soen.

Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) pembicara utama yaitu:

1. Dr Lestari Moerdijat - Wakil Ketua MPR-RI dengan topik “Kolaborasi dalam Tatakelola untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan”

2. Dr. Vivi Yulaswati – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas RI dengan topik “Peningkatan kualitas Manajemen Pangan Menuju Indonesia Emas 2045“.

Dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Anang Nugroho, (Perencana Ahli Utama Bappenas RI, National Convener UNFSSD 2021) yang memaparkan “Rancangan Peta Jalan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) 2025-2045”.

 

Selanjutnya sesi diskusi oleh panelis dari Kementerian/Lembaga pemerintah, industri, pelaku usaha dan oganisasi yang peduli terhadap pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia serta para undangan lain yang hadir.

Untuk diketahui, Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) adalah wadah untuk berkomunikasi dan bekerjasama untuk menurunkan kerugian pasca panen dan meningkatkan status gizi masyarakat. Hingga September 2021, JP2GI telah memiliki 642 anggota yang tersebar di 28 provinsi dengan berbagai latar belakang profesi , sebagian besar bekerja sebagai pedagang ikan, pengolah ikan, dan nelayan kecil (47,8%), pegawai pemerintah (13,5% ), akademisi/peneliti/mahasiswa (11,8%), produsen/distributor pangan, pedagang besar/ pemodal ikan, manufaktur, ritel/ koperasi) (9,5%), asosiasi/ NGO/ CSO (4,7%), lain-lain (12,9%). (Arianto)

Read More

Badko HMI Jabodetabeka-Banten Minta Budi Waseso Tegas Hilangkan Mafia Kartel Beras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Siapa yang tidak kenal sosok Komjen (Purn) Budi Waseso (BW). Prestasi gemilangnya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah tidak diragukan lagi. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Perum Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan satgas pangan untuk membuat gebrakan baru.

“Salah satu gebrakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah memberantas mafia pangan,” ungkapnya saat diwawancarai.

Sepakat dengan BW, Rahmat Isco Wakil Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Badko HMI Jabodetabeka-Banten menilai apa yang dilakukan oleh Dirut Perum Bulog dibawah kepemimpinan BW memberikan angin segar untuk masyarakat terkait pemberantasan mafia kartel beras.

Menurutnya, masyarakat berharap Bulog dapat memberantas kartel beras yang selama ini kerap memainkan harga pokok beras. Sebab, selain merugikan petani, konsumen juga dirugikan, karena harga beras semakin menjadi mahal.

“Pangan (beras) kita ini kebutuhan setiap rakyat. Jika harga naik, tentu masyarakat juga yang menjerit. Kita harap pak Budi Waseso dapat mengendalikan harga dengan stabil dan memberantas kartel atau mafia beras yang selama ini memainkan harga. Ketersediaan sembako juga kita harapkan terjaga  dengan baik baik,” kata Rahmat dalam keterangan pers, rabu (01/02/2022).

Selain itu, Rahmat Isco mengharapkan Budi Waseso bisa menyelesaikan segala persoalan pangan, yaitu pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. Budi Waseso dinilai tokoh yang sangat tegas dan tidak main- main untuk memberantas mafia beras yang selama ini sangat aneh.

“Padahal kita sudah swasembada beras dan lagi panen beras, tetapi harga beras masih tetap tinggi,” katanya.

Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok untuk mengantisipasi ketersediaan beras di pasaran. Badko HMI Jabodetabeka-Banten sangat percaya Budi Waseso akan melakukan sejumlah tindakan untuk memberantas Mafia Kartel beras dalam Waktu dekat. (Arianto)

Read More

AKBP Arwin Amrih Wientama Terus Cek Ketersediaan Minyak Goreng Di Wilayah Hukum Polres Kukar

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama mengecek stok minyak goreng maupun bahan pokok lainnya di sejumlah agen dan toko modern, Rabu (6/4/2022).

Orang nomor satu di jajaran Polres Kutai Kartanegara (AKBP Arwin Amrih Wientama) ingin memastikan stok minyak goreng di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara aman selama Ramadhan 2022.

Toko yang menjadi sasaran pengecekkan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama yakni di Toko Virgo (Ritel Modern) Jalan Ahmad Yani dan di Toko Mega Buana (Toko Besar) Jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan, stok minyak goreng kemasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tersedia namun dengan jumlah yang terbatas.

"Untuk stok minyak sendiri saya rasa masih cukup memadai, kemudian untuk bahan pokok lainnya masih terbilang aman," jelas AKBP Arwin Amrih Wientama.

Kami juga perintahkan kepada para Kapolsek wilayah Polres Kutai Kartanegara untuk melakukan pengecekan ketersediaan beberapa bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya di Toko-toko yang ada di wilayah hukumnya masing-masing. Kata AKBP Arwin Amrih Wientama.

"Dengan kegiatan seperti ini kami berharap dapat memantau dan memonitoring semua bahan pokok maupun bahan strategis yang ada di Kutai Kartanegara, sehingga tidak ada pihak yang bisa mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar," tutur Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

MUI Keluarkan Sertifikasi Halal Vaksin Zifivax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mejelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara resmi mengeluarkan sertifikasi Halal untuk vaksin Covid-19 dengan merk Zifivax yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, asal Tiongkok. 

 

Pengumuman sertifikasi halal tersebut langsung dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melalui konferensi pers Pengumuman Fatwa MUI Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari ANHUI, di Gedung LPPOM MUI, Jakarta Pusat.

"Setelah Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical mengajukan permohonan sertifikasi dan fatwa MUI, maka dokumen-dokumen kepentingan pemfatwaan diverifikasi oleh tim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Asrorun.

Menurut Asrorun, Pemeriksaan dilakukan berbasis kompetensi, kunjungan lapangan, audit langsung dengan visitasi yang dikakukan oleh tim auditor. Baik dari aspek teknis, bahan, dan proses produksi.

Selanjutnya juga disampaikan, Tim pemeriksa yang terdiri dari auditor LPPOM MUI yang disertai dari Komisi Fatwa MUI secara langsung melakukan pemeriksaan lapangan di pabriknya di Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, China.

Alhasil, vaksin Zifivax yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longchom Biopharmaceutical tersebut tidak ditemukan penggunaan raw material yang bersifat haram atau najis, baik di dalam ingredients maupun di dalam proses produksinya.

Meskipun vaksin Zifivax telah dinyatakan halal, lanjut Asrorun, dalam pemakaiannya agar disesuaikan dengan keyakinan keagamaan dan disesuaikan dengan aspek keamanan sesuai dengan keputusan dari ahli ataupun lembaga yang berkompeten.

"Dan yang pasti, Rapat ini dibahas dan ditetapkan pada 28 September 2021 yang lalu. Setelah itu ditetapkanlah Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Anhui China," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Polsek Loa Janan Gelar Panen Perdana Padi Di Kampung Tangguh Etam

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polsek Loa Janan Polres Kukar (Kutai Kartanegara) menggelar panen perdana tanaman padi di Kampung Tangguh Etam Desa Kahala Kecamatan Kenohan Kabupetan Kutai Kartanegara, Minggu (14/3/2021).

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Polsek Kenohan berupaya menyiapkan seluruh aset berupa lahan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dimasa pandemi Covid-19 dengan bermitra bersama masyarakat dapat membuahkan hasil perdananya. 

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Kapolsek Kenohan AKP Salamun menjelaskan bahwa, Polsek Kenohan menyikapi dampak dari mewabahnya pademi Covid-19 bersama-sama melalui kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. 

"Hasil panen sebagian akan disimpan dan sebagian akan dijual belikan kepada masyarakat sekitar, sehingga kemandirian pangan dalam rangka mendukung Kampung Tangguh Etan," ucapnya Kapolsek.

Bapak Hasanudin sebagai perwakilan kelompok tani mengucapkan terimakasih kepada Pemdes, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, dan PPL Dinas Pertanian yang selama ini telah mendapingi dan memotivasi bahkan sampai terjun langsung ikut serta membatu tanam pafi sampai ke proses panen ini.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolres Kukar Hadiri Kunjungan Pangdam VI/Mlw Tinjau Pengembangan Kawasan Pangan Strategis Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting hadiri kegiatan kunjungan Pangdam VI/Mlw dalam rangka peninjauan pengembangan kawasan cadangan Pangan Strategis Nasional di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, Rabu (16/12/2020).

Kunjungan Pangdam ini merupakan kegiatan yang keduanya dalam melaksanakan peninjauan lahan yang disiapkan Pemerintah Desa Tanjung Batu untuk di jadikan lahan cadangan ketahanan pangan nasional dengan program pembinaan ketahanan pangan (demplot) di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dikesempatan tersebut, Pangdam VI/Mlw Mayjend TNI Heri Wiranto memberikan arahan yang mana program ini adalah terpetik dari perkembangan situasi terkahir saat ini dimana kita semua dihadapkan denhan pandemi Covid 19.

"Menghadapi pandemi ini kita dituntut untuk mampu memprediksi situasi kedepannya dengan mengantisipasi segala sesuatunya seperti menyiapkan ketahanan pangan dan sebagainya dikarenakan pandemi ini blm bisa diketahui kapan berakhirnya," ucap Pangdam VI/Mlw.

Pangdam VI/Mlw menambahkan, bahwasanya di masa pandemi ini tentunya berdampak kepada perekonomian, yang tentunya menuntut kita semua untuk dapat menyiapkan kesediaan pangan yang cukup, oleh sebab itu dengan adanya pengembangan kawasan Cad. Pangan strategis Nasional ini yang merujuk pada Desa Sinergi Hijau berlokasi di Desa Tanjung Batu ini. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Jatiwangi Gelar Panen Budidaya Lele dan Kangkung

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Barat

Mewujudkan ketahanan pangan Polsek Tangguh Polsek Jatiwangi Polres Majalengka Polda Jawa Barat menggelar Panen Budidaya Ikan Lele dalam Kolam Terpal dan Budidamber Lele dan Kangkung, Panen Raya Lahan Ketahanan Pangan dalam rangka Menghadapi Pandemi Covid-19 di Era New Normal, Senin (20/07/2020).

Ketahanan pangan Polres Majalengka Polda Jabar dan Polsek Jajaran berusaha keras menyiapkan seluruh aset, baik itu berupa lahan pertanian maupun perikanan, dalam rangka ketahanan pangan dimasa pandemi Covid-19, dengan bermitra masyarakat dapat membuahkan hasil, hari ini Polsek Jatiwangi melaksanakan panen raya Panen Budidaya Ikan Lele dalam Kolam Terpal, Budidamber Lele dan Kangkung.

Kegiatan Panen Budidaya Ikan Lele dalam Kolam Terpal dan Budidamber Lele dan Kangkung dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso Kapolres didampingi Kapolsek Jatiwangi KOMPOL Asep S.Fiqih bersama Kasat Binmas IPTU Rudi Jurnadi, bertempat lokasi Ternak Ikan Lele di Polsek Tangguh Polsek Jatiwangi.

Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso, menjelaskan bahwa Polres Majalengka dan Polsek Jajaran untuk menyikapi dampak dari mewabahnya pademi Covid-19, bersama-sama melalui kemitraan dengan masyarakat mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Kapolres juga mengajak instansi terkait, aparat Kelurahan/Desa dan masyarakat Kabupaten Majalengka untuk bersama-sama melaksanakan program pemerintah dalam mempertahankan ketahanan pangan sehingga menjadikan Kelurahan/Desa tangguh dimasa pandemi Covid-19 maupun masa new normal.

Hasil Panen Budidaya Ikan Lele dan Kangkung di lahan Polsek Jatiwangi langsung dibagikan kepada warga yang terdampak Covid-19, dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan Polres Majalengka menuju New Normal Dimasa Pandemic Covid-19.

Panen raya Panen Budidaya Ikan Lele dalam Kolam Terpal, Budidamber Lele dan Kangkung dihadiri langsung Kapolres Majalengka, Kasat Binmas, Camat Jatiwangi, Danramil Jatiwangi, Aparat Desa Jatiwangi, seluruh Anggota Polsek Jatiwangi dan Puluhan Warga yang menerima Hasil Panen Budidaya Ikan Lele dan Kangkung. **

Read More

Program Kampung Tangguh Nusantara Beriman 2020 Sebagai Gerakan Problem Solving Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Melalui pelaksanaan program Kampung Tangguh Nusantara Beriman 2020, gerakan ini diharapkan masyarakat bisa mengatasi masalah sendiri atau problem solving, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa menjaga ketahanan pangan secara mandiri.

Demikian hal ini disampaikan Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Andrias Susanto Nugroho yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolres Kukar Kompol Bimo Aryanto dalam sambutannya ketika acara launching program Kampung Tangguh Nusantara Beriman 2020 di Dusun Tegal Anyar, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Janan, Jum'at (17/7/2020) pagi.

Dijelaskannya, kegiatan ini merupakan program terbaru Polri dalam memberikan pedoman, edukasi dan motivasi kepada masyarakat untuk memberdayakan potensi yang ada disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan serta mengatasi masalah sosial lainnya yang akan dikelola perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan atau yang dikenal dengan 3 pilar, yakni Lurah atau Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan elemen masyarakat.

Sementara Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemkab Ini mendukung dan memberikan apresiasi atas program Kampung Tangguh Nusantara Beriman tahun 2020 yang dilaksanakan Polres Kukar.

Selepas berikan sambutan, Wakapolres Kukar, Wakil Bupati, Kasdim 0906/Tenggarong serta Forkopimda lainnya meninjau posko kesehatan, Ketangan Pangan dan Pos Kamling.

Program KTN Beriman 2020 ini dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, kelompok Wanita serta Bhabinsa dan seluruh elemen masyarakat dusun tegal anyar.

Disamping itu, Wakapolres Kukar Kompol Bimo Aryanto berharap dengan adanya KTN Beriman 2020 ini bisa memberikan contoh dan motivasi bagi kampung-kampung lain dalam membangun ketahanan pangan dan tangguh dalam kesehatan maupun keamanannya. **

Read More

Kapolres Majalengka Cek Desa Tangguh Tahan Pangan Dan Covid-19

Duta Nusantara Merdeka |Majalengka

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso bersama Muspika Kadipaten melakukan pengecekan Desa Liangjulang yang dijadikan sebagai desa tangguh.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan, Desa Liangjulang ini dijadikan sebagai desa tangguh masuk salah satunya dari 26 Kecamatan Kabupaten Majalengka, akan dilaksanakan Louncing 36 Desa Tangguh Majalengka Raharja.

Kita bersama Muspika Kadipaten sengaja melakukan pengecekan kesiapan terakhir, sebelum kita serahkan penilaian ke Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Polda Jawa Barat", kata AKBP Bismo Teguh Prakoso.

Kapolres membeberkan, untuk ketahanan pangan di desa liangjulang ini ada kriteria, yakni Gudang sembako Covid-19, Dapur Umum Cegah Covid-19, Poskesdes Cegah Covid-19, ternak Kambing, home industri, ruang Isolasi lawan Covid-19 dan ketahanan pangan.

"Kemudian rata-rata masyarakat mempunyai ternak ada pemeliharan ikan dengan sistem spornet. Dengan adanya desa tangguh paling tidak masyarakat bisa bertahan dengan potensi yang sudah dimiliki,” tutur nya Kapolres

Kemudian lanjut Kapolres mengatakan, untuk tanaman sayuran cabe, Kangkung, serta apotek hidup rata-rata di Desa Liangjulang ini sudah ada karena di sini ada Gakpoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Selanjutnya, terkait desa tahan Covid-19, masuk ke desa ini hanya diberlakukan satu pintu melalui posko yang telah dibuat. Semuanya wajib melewati posko Covid-19 serta mematuhi protokol kesehatan.

Di Posko tersebut, sebelum masuk kedalam desa, juga wajib menggunakan masker, cuci tangan dan dicek suhu tubuh.

“Kita berharap Desa Liangjulang ini bisa menginspirasi desa yang lain khsususnya agar bisa menjadi desa tahan pangan dan tahan Covid-19,” terangnya Kapolres.

Kepala Desa Liangjulang Ujang Tata mengucapkan "terima kasih kepada Polres Majalengka yang telah menunjuk langsung sebagai desa tangguh yang kemudian diikutsertakan pada Louncing Desa Tangguh Majalengka Raharja." **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More