Takziah Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Wapres Kenang Almarhum K.H. Munahar Muchtar sebagai Ulama Banyak Ilmu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2023, K.H. Munahar Muchtar, meninggal dunia pada usia 56 tahun di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Sabtu dini hari (01/04/2023). 

Menerima kabar duka tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, Sabtu pagi ini langsung bertakziah ke rumah duka di Jl. Semanan Raya, Kampung Lamporan RT 05/RW 08 No. 72, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. 

Sekitar pukul 10.43 WIB, Wapres tampak tiba di rumah duka dan disambut putra kedua almarhum, Faiz mewakili keluarga. 

Usai memimpin tahlil dan doa untuk almarhum, Wapres mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat kehilangan atas berpulangnya K.H. Munahar, yang disebutnya sebagai sosok ulama yang memiliki banyak ilmu. 

“Beliau adalah ulama fatwa yang banyak ilmunya, banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Beliau diterima oleh Allah SWT,” tuturnya. 

Selain itu, menurut Wapres, K.H. Munahar juga merupakan seorang ulama yang gigih memperjuangkan kepentingan umat, dan terus memberikan pencerahan agar umat senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. 

“Hidupnya banyak manfaat, hidupnya diabdikan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara,” pujinya. 

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa meninggalnya K.H. Munahar memang merupakan suatu musibah bagi umat karena ilmunya turut dibawa. 

“Kehilangan ulama itu musibah. Ulama itu kalau meninggal ilmunya dibawa dan mencari penggantinya susah,” ujar Wapres. 

“Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mengambil ulamanya,” imbuhnya. 

Untuk itu, Wapres mengharapkan agar kehilangan K.H. Munahar segera tergantikan oleh ulama-ulama berilmu lainnya. 

“Harus ada yang mengganti. Kalau sampai tidak ada orang alim yang menggantikannya, maka umat akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang ketika ditanya, dia memberi fatwa tanpa ilmu, [sehingga] dia sesat dan menyesatkan,” tegasnya. 

Kemudian pada kesempatan ini, Wapres berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan agar ikhlas dan sabar atas kepergian almarhum K.H. Munahar. 

“Segala sesuatu musibah telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita tidak boleh mengeluh,” pintanya.

Terakhir, Wapres kembali mendoakan almarhum, semoga berbagai jasanya semasa hidup menjadi tabungan amal ibadah di akhirat. 

“Mudah-mudahan nanti ada gantinya ulama-ulama muda, karena sekarang yang tua-tua sudah banyak yang dipanggil oleh Allah SWT,” pungkasnya. 

Sekitar pukul 11.10 WIB, Wapres meninggalkan lokasi rumah duka untuk kembali ke Kediamannya.

Rencananya, jenazah K.H. Munahar Muchtar akan dimakamkan di hari yang sama selepas Dzuhur di kompleks pemakaman pribadi tidak jauh dari rumah almarhum. 

Sebagai informasi, K.H. Munahar Muchtar terpilih menjadi Ketua Umum MUI DKI Jakarta untuk periode 2018-2023. Dalam tugasnya, ia didampingi Sekretaris Umum K.H. Yusuf Aman dan Bendahara Umum K.H. Abi Ichwanuddin. (Arianto)

Read More

KSAD dan Ketua MUI Undang Wapres Hadiri Acara Peringatan Isra Mikraj di Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Kamis (16/02/2023), menerima audiensi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah K.H. Cholil Nafis di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat.

Menurut penuturan Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi, kedatangan dua tokoh tersebut adalah untuk mengundang Wapres pada acara Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Cianjur, Jawa Barat. 

“Jadi Pak Dudung dan K.H. Cholil Nafis audiensi kepada Wapres [untuk] mengundang Wapres pada [acara Isra Mikraj], hari Minggu yang akan datang,” ungkap Jubir usai mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut. 

Lebih lanjut, Masduki menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara TNI AD dan MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. 

“Nah tempat yang dipilih untuk kegiatan bersama itu adalah di Cianjur. Sebagaimana kita ketahui Cianjur adalah tempat yang sebelumnya terkena bencana gempa,” ujarnya. 

Menurut Masduki, penyelenggaraan peringatan Isra Mikraj di Cianjur merupakan bentuk dukungan dan memberikan semangat kepada para ulama dan masyarakat Cianjur. 

“Yang utama itu adalah memberikan semangat kepada ulama-ulama setelah terkena gempa, bagaimana agar ulama bisa beraktivitas kembali, yang memimpin pesantren ya memimpin pesantren, yang berdakwah terus, dan seterusnya,” paparnya. 

Terakhir, terkait undangan kepada Wapres, Masduki memastikan bahwa Wapres direncanakan akan menghadiri dan memberikan tausiah pada acara tersebut. 

“Wapres menyanggupi untuk datang. Siap juga Wapres untuk bersama ulama-ulama di Cianjur dan insya Allah akan memberikan tausiah di sana pada hari Minggu pagi,” tegasnya. 

Selain Jenderal Dudung dan K.H. Cholil Nafis, hadir pula Wakil Sekretaris Jendral MUI Arif Fahrudin, Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi, dan Anggota MUI Achmad Nurcahya. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Jubir Wapres Masduki Baidlowi. (Tha/Lak)

Read More

Laporan Tahunan 2022, MUI Berhasil Tuntaskan Seluruh Fatwa Produk Halal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyampaikan bahwa selama 2022 MUI berhasil menuntaskan seluruh fatwa dan menetapkan kehalalan produk yang diajukan pelaku usaha, baik melalui LPH maupun melalui pernyataan pelaku usaha.

 "Selama 2022, MUI berhasil menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha. Alhamd lillah seluruh laporan yang masuk, dapat dituntaskan seratus persen, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai UU, tuntas di bawah tiga hari", ujar Niam dalam acara Laporan Tahunan Komisi Fatwa MUI yang bertajuk “Peran MUI dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal” di kantor MUI hari ini, Kamis (29/12/2022).

Lebih lanjut, ahli hukum Islam UIN Jakarta ini menjelaskan, jumlah lebih seratus ribu produk tersebut berdasarkan permohonan pembahasan sidang halal, baik dari jalur LPH maupun dari jalur pernyataan pelaku usaha. Angka tersebut 100 persen dari hasil pengajuan di Tahun 2022, per 28 Desember 2022, tanpa ada tunggakan satu pun.

“Sementara, kapasitas MUI Pusat dalam melaksanakan sidang penetapan halal jauh di atas angka 105.326. Pelaksanaan sidang penetapan halal MUI di Tahun 2022 ini baru menggunakan 2 persen dari riil kapasitas yang dimiliki MUI. Jumlah permohonan tersebut, masih longgar untuk dilayani di tingkat Pusat. Sementara itu, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa di MUI Provinsi, dan secara bertahap di MUI Kabupaten/Kota,” ujar ahli hukum Islam UIN Jakarta ini.

Data ini, lanjut Niam, menjawab spekulasi serta anggapan bahwa MUI tidak memiliki kapasitas dalam upaya percepatan sertifikasi halal terhadap produk pangan, yang berjumlah kurang lebih 64 juta produk.

Data MUI menunjukkan, kapasitas sidang penetapan kehalalan produk di Komisi Fatwa MUI selama setahun mencatai lebih seratus juta laporan, dengan rincian untuk di MUI Pusat sebanyak 5.040.000 laporan dengan 73 anggoat Komisi Fatwa yang dibagi dalam 14 panel. 

Sementara MUI Provinsi di 34 provinsi memiliki kapasitas sidang sebanyak 30.600.000 laporan, dan MUI Kabupaten/Kota memiliki kapasitas sidang sebanyak 72.000.000 laporan.

 “Ini sebagai hasil konsolidasi kelembagaan dan perbaikan tatakelola untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun, hingga akhir tahun ini, baru 100 ribu produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya. Kesadaran pelaku usaha juga belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Anggaran PEN untuk lebih 300 ribu pelaku usaha, terserah tidak lebih 100 ribu," tegasnya.

Hadir dalam ekspose laporan tahunan MUI 2022 tersebut Wakil Ketua Komisi Fatwa Abdurrahman Dahlan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Sulhan, Plt Sekretaris BPJPH Chuzaeimi Abidin, Direktur LPH PT Surveyor Indonesia Efrinal, Direktur LPH PT Sucofindo Agus Suryanto, Direktur LPH LPPOM MUI Muslih, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Saiful Anwar, Founder Halal Corner Aisha Maharani, dan para pemangku kepentingan halal. (Arianto).

Read More

MUI Gelar Rakornas Komisi Ukhuwah Islamiyah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ukhuwah Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama dua hari, dari tanggal 27-28 Desember 2022 mengusung tema "Menuju World Class Ukhuwah Islamiyah" di Hotel Acacia Jakarta, Selasa (27/12/2022).

"Rapat Koordinasi Nasional Bidang Ukhuwah Komisi Ukhuwah Islamiyah ini diselenggarakan selama dua hari di Jakarta, ada satu momen penting yang kita usung yaitu 'Menuju World Class Ukhuwah Islamiyah' yang menjadi jargon di mana Komisi Ukhuwah itu sebagai leading sektor di MUI yang membawahi para Ormas dan lembaga yang ada di Indonesia," kata Muhammad Sirajuddin, Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI sekaligus Ketua Panitia Rakornas. 

Masih kata dia, ada sekitar 60 Ormas dan lembaga di Indonesia yang ada dibawah MUI. Kami sebagai leading sektor mempunyai cita-cita bahwa ormas dan lembaga di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak itu menjadi role model bagi Ukhuwah Islamiyah di dunia.

Bayangkan saja, ujarnya, ormas sebanyak itu di Indonesia tetap terjaga aman, bisa bersinergi satu dengan lainnya dari perbedaan dan keberagaman muncul Ukhuwah Islamiyah yang kuat.

Menurut dia, ini mungkin bisa menjadi Benchmark bagi negara-negara dunia yang mempunyai konflik horizontal antar negara, antar sesama ormas Islam, terutama di Timur tengah yang Ormasnya sedikit tapi mereka saling perang.

Di sinilah, MUI akan menggagas Ukhuwah Islamiyah itu Go Internasional menjadi role model bagi kita semuanya. "Oleh karena itu, semangat kita di Ukhuwah Islamiyah yaitu Word Class Ukhuwah," ucapnya.

Turut hadir dalam Kegiatan ini, Muhammad Sirajuddin, Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI, Buya Adnan Harahap, KH. Syaifilul Bahri, Hamdan Zoelva, Ketua OKP Islam, Para Pemimpin Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, MUI Provinsi, Ormas – Ormas dengan peserta lebih dari 100. (Arianto)

Read More

Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan Usung Tema "Dari Masjid Wujudkan Kehidupan Berkelanjutan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI menggelar Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan Tahun 2022 mengusung tema "Dari Masjid Wujudkan Kehidupan Berkelanjutan" secara daring (Umum) & luring selama 2 hari dari 3-4 November 2022 di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat.

"Konferensi perdana dengan skala nasional ini, bertujuan untuk memperkaya persepsi tentang masjid ramah lingkungan. Kami tidak ingin menyatukan persepsi tentang masjid ramah lingkungan. Konferensi ini bertujuan mengumpulkan para stake holder untuk menyumbangkan aksi yang mereka lakukan, sehingga menghantarkan pada klaim bahwa masjid yang dikelola telah mencapai ramah lingkungan," kata Ketua Panitia, Dr. Arif Zulkifli, Kamis (03/11/2022).

 

Arif mengatakan, konferensi ini merupakan ajang untuk menchallenge para pengurus masjid menjelaskan apa saja indikator yang dapat dilakukan untuk mencapai masjid ramah lingkungan versi mereka. Oleh karenanya, tidak ada penyatuan standardisasi, akan tetapi pengkayaan langkah-langkah guna mencapai masjid ramah lingkungan.

Langkah strategis untuk mewujudkan masjid ramah lingkungan di Indonesia, menurut Arif, di antaranya seperti recycling water, penampungan dan penggunaan air hujan, tidak adanya penggunaan AC, hingga penanaman pohon di area sekitar masjid.

Arif menyebut, Masjid Istiqlal menjadi contoh salah satu masjid ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya penggunaan AC. Cara tersebut, ditempuh dengan memperbanyak sirkulasi udara untuk menjaga suhu di dalam masjid agar tetap nyaman.

"Langkah yang dilakukan oleh pengurus masjid Istiqlal dapat dicontoh juga oleh pengurus masjid di daerah lain, yaitu mengelola suhu masjid agar nyaman, meskipun tanpa pendingin ruangan. Tentu saja cara ini adalah bagian dari penghematan energi," katanya.

Lebih lanjut dalam pengelolaan air, Arif menyampaikan, dapat ditempuh dengan menggunakan sistem sensorik dan daur ulang air wudhu. Sehingga penggunaan air di masjid tidak berlebihan dan cenderung boros.

Pentingnya pengelolaan air wudhu ini, Arif menjelaskan, selaras dengan penelitian yang menyebut bahwa rata-rata penggunaan air tiap orang dalam satu kali wudhu yaitu sebanyak 5 liter. Hal ini tentu menjadi permasalahan krusial, apabila dalam sehari minimal seorang muslim berwudhu sebanyak lima kali.

Konferensi nasional turut dihadiri oleh K.H Marsudi Syuhud (Waketum MUI), Prof. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi ( Wakil Menteri Agama RI), Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Penasihat Senior Menteri LHK), K.H. Sodikun (Ketua MUI), serta peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan daerah dari LPLH & SDA-MUI, pengurus masjid, pengurus pesantren, NJO, hingga perwakilan perguruan tinggi di Indonesia.

"Sudah ada 31 paper yang masuk dan akan dipresentasikan dalam konferensi. Oleh karenanya, kami berharap, forum ini mampu menghasilkan output yang nantinya akan kami bukukan tentang rumusan yang dapat ditempuh agar lebih banyak lagi masjid ramah lingkungan di Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPP LIPPI : Apresiasi Kepala BNPT Dengan Cepat Meluruskan Informasi Ponpes Terafiliasi Jaringan Terorisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sikap bijaksana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta Pusat pada Kamis, (3/2/2022) Kedatangan Kepala BNPT ini untuk berdiskusi dengan pimpinan MUI dan meluruskan terkait masalah data 198 pondok pesantren yang sebelumnya disebutkan terafiliasi jaringan terorisme

langkah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyambangi MUI dan meluruskan informasi yang sempat bereder di apresiasi organisasi kepemudaan seperti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI ) melalui ketua Umum Dedi Siregar 

Kami mengapresiasi sikap 

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyambangi kantor MUI Pusat dalam membahas penanggulangan terorisme, kami juga menyambut baik atas informasi BNPT dengan cepat Meluruskan bahwa pondok pesantren terafiliasi jaringan terorisme

Menurut kajian kami informasi yang di sampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar tidak ada maksud tertentu apa lagi menyinggung perasaan pengelola pondok pesantren" yang di maksud, Kami menilai permasalahan terkait penyebutan pondok pesantren ini telah selesai, kepala BNPT sudah meminta maaf kepada publik, tekhusus kepada pengelola pesantren 

oleh dari itu kami menyampaikan kepada publik agar tidak berkomentar miring kepada BNPT, BNPT sudah meluruskan dan memberikan informasi kepada kita semua

“ untuk itu kita dapat memahami kinerja BNPT saat ini yang memang ditugaskan oleh negara untuk melakukan menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, 

selain itu juga dilakukanya kordinasi kepada instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme,dan juga melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme

Kami yang tergabung di dalam organisasi kepemudaan di DPP LIPPI mendukung Kepala BNPT dan jajarannya mengungkap jaringan teroris sampai ke akar-akarnya, dan kami mendukung BNPT untuk menyelamatkan pemuda indonesia dari ancaman terpapar terorisme juga mencegah Agar kejahatan terorisme yang berbasis kekerasan tidak menyasar pada kalangan anak-anak muda **

Read More

Komisi Fatwa MUI Harus Konsisten Jalani Sistem dan Prosedur Pengambilan Keputusan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan forum yang sangat strategis. Sebab, selain melibatkan berbagai pihak penting dalam bidang keumatan, keagamaan dan kenegaraan, forum ini juga membahas berbagai isu strategis yang terjadi dalam aspek kebangsaan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan kualitas keputusan yang baik, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia harus konsisten ikuti sistem dan prosedur (Sisdur) yang telah disepakati.

“Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII tahun 2021 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam acara yang bertema “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut, lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat tiga pedoman sisdur yang menjadi acuan Komisi Fatwa MUI dalam membuat keputusan.

“Berpegang teguh pada prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI, dan tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli),” urai Wapres.

Ketiga pedoman tersebut, tambah Wapres, merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Apabila tidak, maka keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi hukum secara organisasi.

“Sehingga keputusan ijtima ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah dan menjadi pedoman umat Islam,” ungkap Wapres.

“Jika hal itu terjadi (tidak mengikuti sisdur), maka tindakan tersebut menyalahi manhaj (mukholafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati, dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada seluruh panitia penyelenggara acara atas dedikasi yang telah diberikan melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini. Ia juga berpesan kepada seluruh ulama yang hadir agar terus berkontribusi dan bersama-sama pemerintah menyukseskan program-program nasional yang telah disusun untuk kemaslahatan umat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak para ulama agar berperan lebih besar bersama Pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa M. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan kebangsaan dan keumatan. Karenanya, para ulama memiliki tanggung jawab dalam memberikan arah bagi perbaikan bangsa secara terus menerus seiring dengan peran dakwah yang berkelanjutan tanpa jeda.

Ia juga melaporkan bahwa seluruh keputusan yang akan dihasilkan dari forum ini akan dikaji dan diputuskan dengan memegang teguh prinsip wasathy (moderat) guna merangkul keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya, diharapkan keputusan yang dihasilkan dari forum ini dapat menjadi konsensus dari para ulama dan organisasi massa Islam dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan.

“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang akan bermanfaat bagi kebaikan bangsa. Mengoptimalkan peran fatwa untuk kepentingan kemaslahatan bangsa sebagaimana tema besar acara ini,” tandas Asrorun.

Selain Ketua MUI Bidang Fatwa, hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI K.H. Abdullah Jaidi, para Wakil Ketua MUI, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Ketua Baznas Noor Achmad.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Tha/Lak)

Read More

Kapolres Majalengka Silaturrahmi Dengan Tokoh Agama Dan MUI Kecamatan Lemah

Duta Nusantara Merdeka | Majalengka

Menyikapi perkembangan Kamtibmas dewasa ini, jajaran Kepolisian melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan jaminan keamanan yang kondusif bagi masyarakat. Ditambah pandemi covid-19 yang masih melanda tanah air sekarang ini, tak ayal membuat jajaran Kepolisian bekerja ekstra keras.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian tentu membutuhkan peran serta dan dukungan dari semua pihak, tak terkecuali tokoh pemuda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso menyempatkan diri berkunjung dan bersilaturahmi kepada Bapak KH. Maman salah satu tokoh agama sekaligus Ketua MUI Kecamatan Lemahsugih.

Rombongan Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Siswo DC Tarigan, Kasat Binmas IPTU Rudi Djunardi, Kapolsek Lemahsugih IPTU Yuyun Rusyanto tersebut disambut hangat oleh KH.Maman salah satu tokoh agama tersebut di kediamannya di Ponpes Mubtadiin di Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih.

Selain memperkenalkan diri sebagai Kapolres Majalengka, AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso menuturkan bahwa kunjungantersebut merupakan sambang Kamtibmas kepada para tokoh agama dan membangun sinergitas demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif.

“Bersilaturahmi, mohon dukungan dan doa dari beliau agar Majalengka selalu dalam keadaan aman dan damai.” Pihaknya berharap, dengan dukungan dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama upaya pemeliharaan keamanan maupun pencegahan penyebaran Covid-19 dapat berjalan lebih optimal," ujar AKBP Bismo.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Majalengka memberikan himbauan pencegahan Covid-19 kepada Warga masyarakat Kecamatan Lemahsuguh agar selalu menggunakan Masker guna antisipasi penyebaran Wabah  Covid -19.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo juga mengungkapkan Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Anjuran Pemerintah dalam rangka upaya percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran Wabah Virus Corona Covid 19 yang sangat berbahaya menyebar khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka, terangnya Kapolres.

Sementara itu, KH. Maman memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian atas segala daya upaya yang telah dilakukan dalam menjaga keamanan di Majalengka khususnya Wilayah Kecamatan Lemahsugih.

Menjalin silaturahmi tentunya akan memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Pihaknya menegaskan siap membantu Polri melawan dan mendo`akan agar Kamtibmas di Kabupaten Majalengka selalu aman dan kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More