Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan

MIPI Gelar Webinar Bahas Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar web seminar atau webinar dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando untuk membahas “Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia.” Acara yang dilaksanakan secara daring (zoom meeting) dan disiarkan melalui channel Youtube MIPI itu dilaksanakan pada Sabtu (17/7/2021). 

Dalam kesempatan itu, Syarif Bando menjelaskan, sebagai negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk, dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul juga kian memperkuat legitimasi pentingnya perpustakaan umum di tengah masyarakat. 

Hal ini mengingatkan pada Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO /IFLA (1994) tentang perpustakaan umum, bahwa “Bangku terakhir pendidikan bagi setiap orang adalah Perpustakaan.” 

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar yang harus dibentuk kelembagaannya sebagai organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Data yang ada di Perpustakaan Nasional sampai dengan Tahun 2021, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk kelembagaan berupa Dinas Perpustakaan, meskipun seluruhnya belum terakreditasi A sesuai dengan standar nasional Perpustakaan,” kata Syarif. 

Ia juga mengatakan, perpustakaan dan profesi pustakawan harus berkembang menyesuaikan kemajuan dan kebutuhan zaman. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perpustakaan dan profesi pustakawan juga harus menyesuaikan kebutuhan peradaban kekinian, agar eksistensinya tetap terjaga dan masih dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. 

“Kalau dulu perpustakaan sebagai simbol eksklusif, orang-orang yang berilmu, bangsawan, para raja, kalau paradigma itu masih dipakai, maka tidak laku itu perpustakaan,” ujarnya. 

Paradigma baru perpustakaan era kini menghendaki transfer of knowledge sebesar 70%. Dengan paradigma baru itu pula, maka definisi perpustakaan tidak hanya sebagai sebuah tempat untuk membaca buku, namun memiliki definisi yang lebih luas. Syarif membedah, dengan paradigma baru, setidaknya perpustakaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Pertama, rumah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang melakukan inovasi untuk berubah ke arah yang lebih baik; Kedua, tempat para penulis, peneliti, penerbit, ilmuwan, agamawan, wartawan, budayawan dan politikus membedah buku untuk membangun peradaban bangsa; Ketiga, tempat mengumpulkan, mengolah, mendayagunakan dan menyimpan produk budaya seperti karya tulis, karya cetak, karya rekam, buku digital hasil karya putra/putri bangsa; Keempat, wadah untuk mengemban mandat UNESCO untuk mewujudkan fungsi yang berorientasi pada layanan nasional, warisan budaya, dan infrastruktur budaya; Kelima, Institusi terpenting untuk menemukan solusi menghapuskan belenggu kebodohan dan kemiskinan. (Arianto)


Share:

Tazbir : Pers Ujung Tombak Pemulihan Industri Pariwisata



Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Pers merupakan ujung tombak untuk pemulihan industri pariwisata di Indonesia.

Demikian ditegaskan Tazbir SH, M.Hum dikenal sebagai praktisi pariwisata yang pernah menjabat Direktur promosi pariwisata dalam negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Diskusi Publik Nasional Seri 7 mengangkat tema Tantangan dan Harapan Dunia Pariwisata Indonesia di Masa Pandemi, Senin (14/6/2021), mulai pukul 19.00 - 22.wib.

Dijelaskan Tazbir, yang di maksud dengan ujung tombak pemulihan industri pariwisata di Indonesia adalah  memberikan informasi kepada publik tentang kondisi pariwisata yang harus dibangkitkan.

"Pers harus mengkritisi tentang kebijakan Pemerintah yang implementasinya di lapangan banyak yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Sementara itu, Yusuf Sugiyono, narasumber selaku pengiat pariwisata yang fokus alam, yakni arung jeram tubing di Banyuwangi menjelaskan pentingnya setiap pengelola obyek wisata di Indonesia mempromosikan wisata sehat.

"Promosi wisata sehat untuk semua jenis pariwisata, baik wisata budaya, religi, alam, buatan, tujuannya memberikan nyaman kepada para wisatawan yang akan datang, tentu yang di maksud wisata sehat adalah menjaga prokes," ujarnya.

Menyinggung wisata kuliner di masa pandemi, pemilik pondok makan Pelem Golek Yogyakarta Agus Thomas mengungkapkan menghadapi pandemi kita tidak bisa menghindar. Pilihannya cuma dua bagi pengelola wisata kuliner, buka atau tutup.


"Kunci utama menghadapi masa pandemi untuk pengusaha kuliner adalah perjuangan keras, ulet, semangat, optimis," tegas Agus.

Diskusi Publik Nasional Seri 7 diikuti 13 Provinsi dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Tengah.

Diskusi Publik Nasional Seri 8 akan berlangsung 21 Juni 2021, tema yang di angkat tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. **
Share:

Dialog Publik Evaluasi 100 Kerja Bupati dan Wabup Manggarai


Duta Nusantara Merdeka | Manggarai
Dalam rangka evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Manggarai. Forum Pemuda Manggarai-Makassar menggelar Dialog publik dengan mengangkat sub tema “Bagaimana Prospektif Masyarakat Manggarai” pada Jumat (11/06/2021).  

FPM dalam dialog kali ini hadirkan 4 Narasumber, salah satunya Emanuel Suryadi, Ketua Cabang GMNI Manggarai.

"Betul bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak pernah menyampaikan secara eksplisit bahwa mereka mempunyai program 100 hari kerja.Tetapi kita hidup di dunia demokrasi yang kemudian membebaskan kita untuk mengevaluasi pemerintah kapanpun. Jangankan 100 hari kerja, 10 hari pun bisa. Artinya, dialog malam ini terkait evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manggarai adalah waktu yang kita pilih untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah, tanpa perlu ada dan tidaknya program 100 hari kerja dari Bupati & wakil bupati itu sendiri," kata Emanuel.

Saat ini, kata Emanuel, kita mengetahui bahwa pemerintah yang baru ini, masih menjalankan program yang dibuat oleh rezim sebelumnya hingga akhir tahun ini. Sehingga pada kesempatan ini, kita akan mencoba melihat kinerja dari Bupati maupun Wakil Bupati dari tindak-tanduknya dalam menjalankan program-program yang termuat dalam APBD 2021, dan mencoba melihat apakah ada hal-hal yang bisa dibuat oleh Bupati untuk mencoba melaksanakan program-programnya secara cicil.

"Sejauh ini, kita melihat beberapa hal yang menurut kami baik adanya, dan ada pula yang menurut kami perlu untuk diterangkan lagi kepada publik. Kita mulai dari hal-hal yang perlu kita beri apresiasi dan kita dukung, diantaranya: Membatasi izin alfamart, pendirian Rumah sakit pratama, penertiban SK hak paten soal motif songke cibal, penangan covid-19, petani merdeka, reformasi birokrasi, dan juga pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Senada dengan Sekjen FPM, Bung Robert mengatakan “Saya mewakili Forum Pemuda Manggarai Makassar menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua narasumber dan juga audiens yang telah hadir dalam dialog tersebut.

“Semoga hasil diskusi kali ini sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dari berbagai aspek. Evaluasi ini sebagai bentuk hak demokrasi untuk mengkawal suatu pemerintahan, dan perlu diketahui tema yg diangkat memang tidak ada berkaitan dengan program 100 hari kerja. Namun yang dimaksud FPM adalah bagaimana kinerja Bupati dan wakil Bupati selama 100 Hari," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Hoax Dan Ujaran Kebencian Salah Satu Ancaman, Mafindo Gelar Seminar Edukasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berita hoaks atau bohong masih menjadi tantangan di tengah kenaikan pengguna internet dan media sosial. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah hoaks yang tersebar di berbagai platform di Indonesia cenderung meningkat. 

Kondisi itu tentu saja meresahkan banyak orang dan menimbulkan konflik serta perpecahan bangsa. Bahkan, hoaks dan ujaran kebencian dapat memicu aksi terorisme, terutama karena tingkat literasi masyarakat yang belum merata di Indonesia.

Dari data yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), jumlah hoaks yang tersebar di Indonesia pada 2019 mencapai 1.221 hoaks. Kemudian, pada 2020 meningkat menjadi 2.298 hoaks.

Facebook sudah menindak 22,1 juta konten ujaran kebencian pada Juli hingga September 2020. Sekitar 95 persen di antaranya diketahui secara proaktif melalui sistem kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).

Sementara itu, berdasarkan riset Mafindo, hoaks mengenai agama, politik, dan kesehatan menduduki peringkat tinggi. Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI Ahmad Syamsuddin menilai betapa berbahayanya jika hoaks agama, kesehatan, dan politik saling berkelindan karena potensi daya rusaknya luar biasa.

"Hoaks yang bertema agama tidak hanya menyerang akal, tetapi juga menancap di hati. Sangat sulit membujuk orang yang sudah termakan hoaks agama. Karenanya, upaya kolaborasi melawan hoaks sangat penting dilakukan," jelas Ahmad dalam siaran pers yang disampaikan Mafindo, Sabtu (5/6/2021).

Ahmad menyampaikan pendapat itu dalam acara seminar daring dipadu dengan luring dengan judul “Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Melawan Hoaks serta Ujaran Kebencian" di Jakarta pada Kamis (3/6/2021). Acara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2021 ini digelar oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). 

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho juga menyatakan pentingnya mengajak semua elemen masyarakat untuk memerangi hoaks. Menurutnya, akar masalah hoaks di Indonesia itu kompleks. Tidak hanya karena literasi digital masyarakat yang belum merata, tetapi juga karena dipicu polarisasi yang belum reda, ditambah menurunnya kepercayaan publik kepada institusi resmi dan media pers, di tengah naiknya peran jurnalisme warga yang belum semuanya memahami kode etik jurnalistik. "Upaya komprehensif menangani hoaks ini harus melihat dari akar masalahnya," kata Septiaji. 

Pengamat intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan, saat ini konflik yang terjadi di Papua dan Poso, misalnya, sangat potensial bertambah parah apabila ditambah dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian.

Noudhy Valdryno, Politics & Government Outreach Manager Asia Pacific Facebook, menyebutkan, "Facebook telah mengatur berbagai jenis pelanggaran yang ada, misalnya menyangkut kekerasan dan hasutan, konten sadis, organisasi berbahaya, perundungan dan pelecehan, penipuan, berita bohong, bunuh diri, barang dengan izin khusus, dan sejenisnya yang merupakan salah satu bentuk pembatasan dari facebook. Mafindo dan beberapa media di Indonesia juga merupakan mitra Facebook dalam melakukan periksa fakta dan penanda (flagger)". **
Share:

MIPI Gelar Seminar Nasional Quo Vadis Etika Pemerintahan di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar Seminar Nasional Quo Vadis Etika Pemerintahan di Indonesia? dan Musyawarah Nasional VII Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia pada Sabtu (05/06) secara luring dan daring di Hotel Aryaduta Jakarta.

Ridho Ficardo, Ketua Umum MIPI dalam sambutannya mengatakan, sampai saat ini Ilmu pemerintahan merupakan salah salah satu disiplin ilmu yang jarang sekali dibahas di ruang publik.

"Padahal, etika pemerintahan mencakup beberapa hal, misalnya soal transparansi yang akan membentuk pemerintahan yang bersih," kata Ridho. 

Begitu juga, lanjutnya, etika pemerintahan juga menuntut adanya keterbukaan dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan yang ada.

Menurut Ridho, etika dan moral sangat penting dalam berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pemerintahan, Bila tidak memiliki hal tersebut, maka pemerintahan yang ada akan membawa masyarakat pada anarkis, sehingga mengancam keberlangsungan negara tersebut.
 
"Harapannya, dengan seminar ini bakal muncul dan mengemuka narasi ihwal pentingnya etika pemerintahan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang muaranya dapat memajukan Indonesia," pungkasnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Prof Ryaas Rasyid mengatakan, etika pemerintahan sangat berimplikasi terhadap realitas negara dan pemerintah dalam mengemban tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan.

Selain itu, kata Ryaas Rasyid, Negara dan pemerintahan yang beretika itu sedianya mengacu pada beberapa komponen utama antara lain: kepemimpinan, manajemen, kebijakan dan implementasi, pertanggungjawaban politik, dan pewarisan nilai bagi kelanjutan hidup negara.

Dan yang paling penting, ujar mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pada aspek kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus memenuhi beberapa syarat antara lain: kualitas kepribadian, memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen.

Sementara itu, pada aspek integritas, seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan. Sebab, integritas merupakan suatu bentuk kepribadian yang kuat, tidak mudah berubah atau terombang-ambing dalam situasi krisis.

Kemudian pada aspek kompetensi, seorang pemimpin harus mampu memahami sesuatu masalah yang dihadapi.

"Selanjutnya pada aspek komitmen, seorang pemimpin yang baik harus memegang komitmennya dan bisa dipercaya," ucapnya. 

Turut hadir dalam seminar ini antara lain: Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat MIPI, Prof. Ryaas Rasyid selaku Keynote Speech, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MIPI Prof. Eko Prasojo, Pakar ilmu politik LIPI Prof. Siti Zuhro, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. (Arianto)

Share:

PEI Gelar Lokakarya Bee and Polinator Awareness Day


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lebah memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Peran lebah sebagai penyerbuk mempunyai nilai penting yang berdampak langsung pada produksi pangan. Baru-baru ini di Eropa dan Amerika dikejutkan oleh adanya fenomena penurunan populasi lebah secara besar-besaran, baik lebah yang diternakkan maupun lebah alami di alam.  

Kekhawatiran ini kemudian menuai pertanyaan besar “apakah telah terjadi penurunan populasi lebah secara global? Jika ya apakah penyebabnya dan apa dampaknya pada pertanian dan produksi pangan dunia?”. Lalu di Indonesia sendiri bagaimana?  

Fenomena menurunnya populasi lebah ini kemudian diteliti oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia. Studi tersebut mengungkap bahwa penurunan juga dialami oleh 57% dari responden. Mereka rata-rata menyatakan bahwa dugaan penurunan ini adalah karena dampak dari perubahan iklim, ketersediaan pakan dan pestisida yang digunakan di bentang alam. 

Temuan ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, oleh peneliti yang tergabung dalam Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) melalui metode survei  mendalam  kepada 272 peternak lebah di Indonesia.  

Hasil Penelitian ini disampaikan dalam Lokakarya Bee and Polinator Awareness Day, dengan tema “Lebah, Ketahanan Pangan, dan Kesehatan: Peluang dan Tantangan”, kepada perwakilan pemerintahan, peneliti, akademisi, peternak lebah dan tokoh masyarakat sebagai rangkaian perayaan Hari Lebah Sedunia 2021.  

"Fenomena penurunan populasi lebah secara global merupakan sebuah fakta. Di Indonesia belum ada penelitian mengenai fenomena ini, apakah juga terjadi atau tidak, padahal mendeteksi kondisi populasi lebah sangatlah penting agar kita dapat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, jika memang terjadi," kata Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc selaku Kepala Pusat CTSS, Guru Besar Departemen Proteksi Tanaman, IPB University, Bogor, Indonesia saat virtual zoom meeting. Selasa (06/04)

Selain itu, Dia menjelaskan,  Studi ini adalah studi pertama yang dilakukan dalam usaha mencari data tersebut. Dari hasil ini tampak bahwa penurunan populasi lebah dirasakan oleh sebagian besar peternak. Data awal ini perlu ditindaklanjuti dengan riset yang lebih komprehensif mengenai kondisi lebah di Indonesia. 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui survey dan wawancara yang melibatkan 272 peternak lebah yang berasal dari pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Maluku. Sebanyak 25 peneliti dari 19 cabang PEI di Indonesia telah melakukan serangkaian wawancara melalui sebuah kuesioner secara langsung kepada 221 peternak lebah dan secara online kepada 51 peternak lebah di 25 propinsi. 

Hasil wawancara memberikan info profil peternak lebah dan pengalaman mereka dalam beternak lebah. Secara keseluruhan, peternak lebah didominasi oleh peternak berusia muda, yaitu antara 30-39 tahun dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah menengah atas. Dari wawancara yang dilakukan juga didapatkan temuan bahwa jumlah peternak lebah terus meningkat, dimana sebagian besar dari mereka baru memelihara lebah dalam kurun 3-5 tahun terakhir. Hampir setengah dari total peternak memperoleh koloni lebah pertama mereka dari alam liar. 

Selanjutnya, Para peneliti mengumpulkan berbagai spesies lebah di setiap lokasi untuk diidentifikasi dan dianalisis pollen yang terdapat dalam tubuh lebah. Hal ini dilakukan untuk meneliti jenis-jenis tumbuhan yang didatangi oleh lebah. Hal ini penting karena memberikan informasi sumber mengenai  jenis tanaman yang biasa dijadikan sebagai pakan oleh lebah.  

Dengan melakukan penelitian gabungan secara kualitatif dan kuantitatif, laporan ini mengumpulkan gambaran akurat mengenai pemeliharaan lebah di daerah tropis. Untuk pertama kalinya, kita bisa mendapatkan perspektif dunia dari pandangan seekor lebah dan memusatkan perhatian kita dalam menemukan solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. 


Disaat yang sama, Dr. Ir. Antarjo Dikin M.Sc selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian mengungkapkan, Kelebihan serangga lebah hidupnya selalu bersih, tidak mau merusak alam bahkan memberikan pertolongan terhadap makhluk lain. Madu yang dihasilkan untuk obat kesehatan manusia, sebagai pemulia (breeder) menyelamatkan manusia untuk memperoleh varietas atau clon tanaman perkebunan secara tidak langsung. Sarang lebah diekstrak (Propolis) juga sebagai bahan kosmetik, obat ketahanan tubuh manusia dari infeksi bakteri virus, bakteri dan jamur hingga mampu mengendalikan tekanan darah (hypertensi) serta menekan pertumbuhan kanker. Laporan menarik bahwa propolis sudah digunakan sejak sebelum abad 300.

Hasil penelitian menggarisbawahi keanekaragaman populasi lebah yang popular diternakkan di Indonesia, yaitu 22 spesies lebah, yang terdiri dari empat spesies lebah madu, seperti Apis cerana dan Apis mellifera, dan 18 spesies lebah tak bersengat (dalam bahasa daerah sering disebut kelulut), termasuk Heterotrigona itama, Tetragonula laeviceps, dan T. cf. biroi.  

Dalam skala nasional, keanekaragaman tertinggi terdapat di Pulau Sumatera (tercatat 16 spesies), diikuti oleh Jawa dan Kalimantan, masing-masing 10 spesies. Lebah madu Asia (Apis cerana) merupakan spesies yang paling umum tercatat di semua pulau, sementara beberapa spesies lainnya yang unik di pulau-pulau tertentu seperti Apis nigrocincta di Sulawesi, Tetragonula melanocephala di Nusa Tenggara, Homotrigona fimbriata di Kalimantan, dan Tetragonula minangkabau, Heterotrigona erythrogastra dan Lophotrigona canifrons, yang hanya terdapat di Pulau Sumatera. 

Sementara itu, Ir. Wiratno, MSc, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan, Penelitian terbaru yang dilakukan PEI ini merupakan sumber daya yang berharga, berbagai macam usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lebah di Indonesia, dengan cara menggali pengetahuan dan informasi mengenai lebah, dan juga kolaborasi erat antar pihak terkait. Workshop hari ini merupakan salah satu usaha dan upaya yang sangat baik dalam proses kolaborasi, dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman dan kondisi lebah di Indonesia 

Studi ini mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kematian lebah di nusantara, yaitu iklim (31%), sumber makanan (23%), dan pestisida (21%). Berbagai masalah lain juga dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas hasil madu seperti cuaca, sumber pakan, jenis lebah, dan perlakuan saat panen dan pasca panen.  

Penelitian yang didukung oleh  PT. Syngenta Indonesia ini diharapkan dapat melengkapi informasi dalam pelaksanaan program Pollinator Operation, yang diluncurkan oleh Syngenta Global dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan penurunan populasi polinator dan berupaya untuk mempromosikan praktik-praktik pertanian yang lebih berkelanjutan yang dapat meningkatkan hasil panen sekaligus dapat memulihkan keseimbangan ekosistem.  

Menitikberatkan pada proses kolaborasi dan kerjasama multipihak dari berbagai level yang di lakukan dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa permasalahan lebah dan upaya mencari solusi perlu dilakukan secara bersama-sama. 

Hal ini juga yang mendasari lahirnya forum Indonesian Pollinator Initiative (IPI) sebagai forum inisiatif pertama di Indonesia yang diharapkan dapat membuka dialog seputar permasalahan lebah dan pollinator.  
 
Senada, Prof Dr. Ir Dadang MSc selaku Ketua Umum Perhimpunan Entomologi Indonesia menuturkan, Lokakarya ini menjadi tonggak dimulainya forum Indonesian Pollinator Initiative (IPI) secara resmi, dan menjadi kesempatan besar untuk menyampaikan hasil survei PEI kepada para akademisi, pembuat kebijakan, praktisi, pejabat pemerintah, petani, dan masyarakat sipil.
                                
Bahkan, kata Dadang, Polinator termasuk lebah memiliki peranan yang penting dalam ekosistem dimana kesuksesan reproduksi dari bebarapa spesies tumbuhan tergantung pada keberadaannya. Khalayak umum perlu diberikan informasi dan pengetahuan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan pollinator, pada khususnya lebah, sehingga ke depannya dapat memanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan.  

"Dengan gambaran yang lebih jelas mengenai populasi lebah di Indonesia dan pemahaman yang lebih baik terhadap cara para peternak lebah dalam membudidayakan lebah, laporan PEI dan lokakarya ini menawarkan sumber daya informasi dan wadah yang tak ternilai untuk para penggiat konservasi, komunitas, dan konsumen, serta untuk sektor pemerintahan dan pertanian," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Tantangan PPNS Bidang Pelayaran Kedepan Semakin Berat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran  harus lebih profesional. Hal ini mengingat kedepan tantangan yang dihadapi oleh PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam  penegakan hukum di bidang pelayaran semakin berat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo saat membuka Seminar Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 di Hotel Ibis Style Jakarta. Rabu (31/3).

Menurutnya, berbagai modus operandi dan aneka ragam upaya pelanggaran hukum di bidang pelayaran yang masih terjadi,  perlu diantisipasi agar tetap terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi laut. 

"Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran harus didukung pula adanya PPNS yang profesional dan berkeadilan di dalam menegakkan hukum bidang pelayaran, sehingga mampu  menjawab setiap permasalahan yang terjadi   secara tegas, adil dan memberikan kepastian hukum," kata Agus Purnomo dalam Seminar dengan tema "Mewujudkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka Penegakan Hukum di Perairan Indonesia”. 

Lebih jauh, Dirjen Hubla mengatakan pembentukan PPNS Bidang Pelayaran merupakan  amanat dari  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana masalah keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk dalam hal penegakkan hukum di bidang pelayaran. 

"Dalam pasal 282 UU Pelayaran disebutkan, yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran antara lain PPNS Ditjen Hubla, Penyidik POLRI, dan Perwira TNI AL," ujar Agus.

Terkait dengan hal ini, lanjut Dirjen, maka guna menghadapi tantangan-tantangan di bidang pelayaran yang semakin komplek, diperlukan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak terkait.

"Sinergi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan PPNS  Ditjen Perhubungan Laut bersama-sama dengan instansi terkait, khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pelayaran," kata Agus. 


Disaat yang sama, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad dalam paparannya mengatakan, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam penegak hukum di bidang pelayaran, telah terjalin sejak lama antara PPNS Ditjen Perhubungan Laut dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Demikian juga halnya kerjasama dengan BAIS-TNI dalam pemberian pelatihan intelijen dasar sebagai perkuatan keahlian dalam penegakan hukum dan deteksi dini pelanggaran di bidang pelayaran," ujar Ahmad.

Untuk itu, Direktur KPLP, Ahmad berharap melalui Seminar ini akan meningkatkan sinergi, kerjasama dan jaringan komunikasi antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus terjalin serta bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam hal penegajan hukum di bidang pelayaran di masa-masa mendatang.

Menurut Ahmad, dalam penegakan hukum di bidang pelayaran saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di dukung oleh armada Kapal Patroli sebanyak 387 unit kapal, PPNS sebanyak 402 orang, 150 orang intelejen di bawah pembinaan BAIS-TNI yang tersebar pada 5 (lima)  Pangkalan PLP di seluruh Indonesia, masing-masing Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Tual.

Sementara itu, Direktur G BAIS-TNI, Laksmana TNI Wahyu Mujiono menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berupa lautan. Oleh karena itu, keamanan pelayaran memerlukan pengawasan dan pengamanan yang optimal termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.

"Pengamanan harus optimal agar tidak mudah dirongrong oleh pihak-pihak yang mengganggu dan atau mengancam kesatuan NKRI," tutupnya.

Turut hadir Nara Sumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yakni Direktur Kesatuan Pejagaan Laut dan Pantai, Ahmad, Karo Penmas Divisi Humas Polri, yang diwakili Brigjen Pol, Drs Rusdi Hartono, Direktur G, BAIS TNI, Laksma TNI Wahyu Mujiono, Direktur Pidana, Kemenhumkam, Mohamad Yunus Affan, dan Karo Korwa PPNS, Bareskim POLRI, yang diwakili AKBP M. Sandy Hermawan. (Arianto)


Share:

Kuliah Ilmu Pancasila Bertema Gerakan Membumikan Pancasila Sukses Diselenggarakan Oleh AIP


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kuliah ilmu Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai OKP kepemudaan, ormas,LSM, instansi pemerintah dan lintas sektoral lainnya.

"Sangatlah bersyukur kami hari ini, karena acara kuliah ilmu Pancasila ini sukses terselenggara berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan Lemhannas RI, BPIP RI maupun lainnya," kata Abdurrahman, sekretaris Akademi Ilmu Pancasila kepada para awak media di Jakarta, Rabu (10/2).

Sebagai informasi pembawa materi di acara tersebut adalah:

1.Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, S.IP.
Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI

2.Prof.Dr.Haryono, wakil kepala BPIP RI

3.Brigjen TNI (Purn) Hasanto Adi, pengajar utama Akademi Ilmu Pancasila

Dalam waktu bersamaan Gubernur Akademi Ilmu Pancasila, Ir. R. Haidar Alwi, M.T., sangat salut atas lancar serta sukses terselenggaranya Kuliah Ilmu Pancasila.

"Adalah sangat membanggakan, meski masih dalam suasana pandemi covid19 Corona ini Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan kuliah ini."Jelas Haidar

Kesimpulan seluruh pemateri maupun dari peserta sepakat bahwa membumikan Pancasila adalah elemen penting dalam sistim ketahanan nasional. Bagi Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah Ideologi Pancasila. Ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional. Pancasila tetap terdiri dari 5 Sila yang tidak bisa dirubah hingga kapanpun. **
Share:

Peran TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme Harus Dapat Dukungan dari Seluruh Elemen NKRI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Peran serta TNI dalam mengatasi terorisme ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme. 

Mexasai Indra, SH. MH, Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Riau mengatakan, Terorisme merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan kesinambungan kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk itu paham dan gerakan Terorisme harus dicegah dan diatasi dengan menggunakan seluruh kemampuan dan strategi yang tepat dan hati-hati.

"Selain itu, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme di era reformasi, fungsi dari tentara semakin jelas untuk melindungi seluruh rakyat dan tanah tanah tumpah darah Indonesia. Untuk itu peran TNI dalam aksi penanggulangan tidak boleh diabaikan dan harus mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen NKRI," kata Mexasai saat webinar dengan tema 'Polemik Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme' yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari TNI. Sabtu (10/10)

Menurutnya, Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk rancangan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan Terorisme, Pemerintah harus hadir untuk melakukan pembahasan rancangan Perpres tersebut secara terbuka dan memperhatikan semangat reformasi.

Peran TNI, lanjutnya, sebagai mana disebut dalam UU TNI NO. 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2), sebagai bagian dari tugas pokok Operasi Militer Selain perang (OMSP) harus tetap dilaksanakan dalam mendukung badan dan organ sipil lainnya dalam penanggulangan aksi Terorisme.

Yang penting, sambungnya, Fungsi profesional TNI yang utamanya sebagai alat negara
di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata tidak boleh menyebabkan munculnya pengabaian terhadap hak azasi manusia (HAM)

Kegiatan ini turut dihadiri para nara sumber antara lain: Dr. Mexasai Indra, SH. MH, Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Riau; Peri Pirmansyah, SH. MH, Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan juga ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN SUSKA Riau; Dr Erdianto Effendi, SH. M.Hum, Dosen UNRI; Dardiri, MA, Alumni Mc.Gill University Montreal dan Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran serta peneliti pada Institute of South-east Asian Studies. 

Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah lama aktif malang melintang dibidang kegiatan yang bertujuan memperkuat CIVIL SOCIETY yakni Mufti Makaarim. (Arianto)


Share:

Ustadz Haris: Hijrah dari Radikal kepada Moderat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam Rangka Silaturrahmi Nasional II, Ikatan Alumni Program Doktor Hukum (IKA-PDH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menggelar Webinar Series 1 dengan tajuk 'Pancasila: Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme' sebagai salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah usia kemerdekaan Republik Indonesia lebih dari 75 tahun pada Selasa, 6 Oktober 2020 di Grand Melia Hotels, Jakarta.

Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, Kepala BNPT Periode 2011-2014 dalam pemaparan mengatakan, Para politisi dan Parpol seharusnya menghindari untuk memanfaatkan issue-issue keagamaan yang sensitive dalam upaya mencapai tujuan politik.

"Sebaliknya, para Da’i agar tidak mengabdikan dakwah-fatwah untuk kepentingan para politisi dalam kontestasi politik. Telah cukup banyak bukti bahwa ketika dakwah-fatwah digunakan untuk tujuan politik maka timbul kerusakan yang parah dan mengancam kesatuan berbangsa dan bernegara," kata Ansyaad saat webinar zoom. Selasa (06/10)

Sementara itu, Ustadz Haris Amir Falah, Mantan JI dalam webinar mengungkapkan, Dia mulai ada ketertarikan untuk belajar agama islam, karena guru di SMA sering mendakwahkan Islam dengan gaya yang menarik. Belakangan baru diketahui bahwa gurunya adalah salah satu anggota gerakan Islam radikal pada masa itu dan terakhir gurunya hijrah ke Afghanistan.

Tidak ada saringan pemikiran saat itu, katanya, apakah ini benar dari konsep Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah saw atau sudah menyimpang. Ini memang kondisi rawan seseorang bisa terpapar pemahaman radikalisme dan pada ujungnya melakukan tindakan terorisme atau kekerasan dengan atas nama agama. 

Pada tanggal 6 Mei 2010, Dia tertangkap oleh aparat kepolisian DENSUS 88 ANTI TEROR, karena ikut serta secara aktif membantu pelatihan militer bersenjata yang dilakukan oleh rakyat sipil di wilayah hukum Republik Indonesia. Tepatnya di daerah gunung jalin Jantho Aceh dan kemudian dalam persidangan divonis 4 tahun 6 bulan penjara.  

Dari sinilah, tuturnya, terjadi hijrah dari radikal kepada moderat. Dengan kesadaran penuh mulai meninggalkan pola pikir ekstrim dan terjadilah hijrah yang hakiki yaitu berpindah dari hal yang negatif kepada yang positif. 

"Pada pertengahan tahun 2013, dia menghirup udara bebas,  Keinginannya hanya satu, kembali berda'wah dengan program pokoknya adalah melakukan pencerahan kepada umat, agar menjadi umatan wasathan (umat moderat). Bersama-sama dengan pemerintah mencegah radikalisme agar tidak berkembang di kalangan umat ini," pungkasnya. (Arianto)



Share:

DIIGC 2020 dengan Tajuk "The Future is Now: Committing Geothermal Energy for Indonesia's Sustainable Development"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2020 dibuka resmi oleh President of INAGA, Prijandaru Effendi dan Chairman of DIIGC 2020, Eko Agung Bramantyo pada Selasa, (08/09) di Jakarta. Acara ini dilangsungkan pada tanggal 8 - 10 September 2020 sebagai agenda tahunan Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) sekaligus merupakan forum Pertemuan Ilmiah Tahunan "PIT" 
INAGA. DIIGC 2020, meliputi program Virtual Technical Paper Presentation Virtual Convention, Virtual Workshop dan Virtual Field Trip. Acara pembukaan dilanjutkan dengan  Keynote Session yang dihadiri oleh Bapak HE - His Excellency  Arifin Tasrif; Menteri Energi Sumber Daya Mineral.  
 
Ir. F.X. Sutijastoto M. A, selaku Dirjen EBTKE, KESDM menyampaikan bahwa target pengembangan energi panas bumi sesuai KEN adalah sebesar 7.241,5 MW. Pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan panas bumi dalam mencapai agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan atau sustainable development goal di bidang energi dimana harus dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari segi pemerintah maupun di luar pemerintah harus bersama-sama berkomitmen mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan khusus nya untuk mencapai target pengembangan panas bumi yang sudah di canangkan sampai dengan tahun 2025.   
 
"Sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target bauran energi. Serta keikutsertaan Indonesia dalam Paris Agreement pada tahun 2015 menjadi komitmen kuat untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan salah satunya pengembangan energi panas bumi. Sehingga sangat relevan dengan tema The Future is now: Committing Geothermal Energy for Indonesia's Sustainable Development yang diangkat dalam DIIGC 2020," kata Sutijastoto saat virtual meeting. Selasa (08/09)
 
Dalam kesempatan yang sama, Prijandaru Effendi menyampaikan bahwa energi panas bumi menjadi penting karena potensinya yang cukup melimpah dan sudah terbukti dapat diandalkan sebagai base-load, selain keuntungan dari sifat energi bersih dan terbarukan. Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang sangat besar sekitar 40% dari potensi seluruh dunia sekitar 25 GW dimana saat ini total kapasitas terpasang sudah lebih 2000MW. 

Saat ini, katanya, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat sebagai produsen energi panas bumi terbesar. Dengan demikian hal ini bisa dijadikan momentum dimana panas bumi di Indonesia dapat ikut berperan sebagai agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan serta membantu meningkatkan keekonomian dalam negeri serta membantu menurunkan emisi gas rumah kaca.  

"Diharapkan momen ini mampu menciptakan peluang baik untuk menjalin kerjasama antara pemangku kepentingan industri panas bumi. API akan terus mendukung upaya  upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia khususnya energi panas bumi," tegasnya. 

Selanjutnya, Eko Agung Bramantyo selaku Chairman of DIIGC 2020 mengatakan, DIIGC merupakan wujud keseriusan API atas dukungan tersebut yang telah diselenggarakan sejak tahun 2013 secara berturut  turut. 

"Acara tahunan ini akan selalu menjadi forum dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan jasa, akademisi, dan pakar industri panas bumi untuk berkumpul bersama, berbagi perkembangan terbaru baik regulasi maupun teknologi mengenai industri panas bumi," ujar Eko.

Sementara itu, Eko Agung Bramantyo menargetkan lebih dari 1000 delegasi menghadiri convention yang terdiri dari perusahaan pengembang panasbumi, perusahaan pelayanan panasbumi, perusahaan pendukung, pemerintah, serta mahasiwa/i. Kegiatan ini sudah dimulai dari tanggal 1 - 4 September 2020 dengan sesi Virtual Technical Paper Session, jumlah total paper terkumpul 41 full paper (terdiri dari 17 professional & 24 university)serta Full Paper yang diterima 21 presentasi (terdiri dari 15 profesional & 6 university) dan 10 poster (terdiri dari 2 profesional & 8). 

Tahun ini, lanjutnya, Lumut Balai Geothermal Field (Pertamina Geothermal Energy Power Plant) menjadi tujuan dari Virtual Field Trip DIIGC 2020 tahun ini. Acara ini juga dilaksanakan dengan kegiatan donasi bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi saat ini.   

"Disisi lain, Dukungan untuk terus menggali potensi Panas Bumi di Indonesia akan terus diberikan. Panasbumi memberikan banyak manfaat. Bukan hanya energi listrik yang kita rasakan, melainkan juga manfaat dari segi sosial, ekonomi, hingga pembangunan daerah. Berdasarkan target pemasangan energi panas bumi dengan energi yang sudah terpasang, potensi energi panas bumi masih bisa dimaksimalkan," pungkasnya. (Arianto) 


Share:

ILUNI UI: Tindak Tegas Pelaku Peretasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia  (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kasus peretasan yang menimpa media dan aktivis. 

Ia menyebut ada resesi demokrasi yang tengah dihadapi, yaitu tindakan yang menggerogoti demokrasi perlahan. Tindakan tersebut melalui usaha peretasan kepada mereka yang berbicara agak kritis tentang pandemi dan usaha penyelamatan ekonomi, 

”Lagi-lagi yang kena ini ada akun twitter, IG, dan bahkan websitenya. Mereka adalah pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah,” kata Herzaky dalam diskusi virtual yang diadakan ILUNI UI. Rabu (2/9).

Dia meminta agar pemerintah tidak lepas dari tanggung jawabnya. Ia menilai pemerintah punya peran besar dalam menjaga iklim demokrasi yang adil. Pemerintah memiliki alat untuk mencegah bagaimana ini bisa terjadi. Penegakan hukum pun menjadi kuncinya dari berbagai kasus peretasan yang terjadi. Meski begitu, Herzaky menyayangkan kasus-kasus peretasan yang menimpa pihak-pihak yang bersuara kritis ini tidak ditindak lebih lebih lanjut. ”Siapa pelakunya? Ada by omnission atau pengabaian terhadap kasus-kasus tersebut,” sorot dia.

Herzaky juga meminta keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus peretasan tersebut sebagai komitmen terhadap demokrasi. ”Pemerintah harus siap dikritisi, harus siap berdialektika. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tukas Herzaky. 

Senada dengan Herzaky, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai ada penyangkalan terhadap berbagai kasus peretasan yang terjadi terhadap aktivis, media, dan akademisi.  

Ia mengatakan bahwa permasalahan berkembang bukan lagi di level hilangnya penegakan hukum, tapi ada usaha membuat kasus peretasan seolah-olah tidak terjadi. Penyangkalan kasus tersebut ditopang oleh para buzzer dan nonbuzzer. 

”Bahwa peretasan ini tidak terjadi dan cuma ada kesalahan teknologi. Kalau nggak, ada pengecilan peristiwa bahwa ini kesalahan pemilik akun, teknologi, dan lain-lain,” ujar Asfinawati.


YLBHI juga menemukan ada diskriminasi hukum yang menimpa kasus peretasan berbagai aktivis dan media. Asfinawati menyoroti kasus Ravio patra yang hingga empat bulan sejak melapor, belum juga ada tersangka. 

Sementara ia menunjuk kasus peretasan website POLRI hingga empat bulan sudah ditemukan tersangka dan sudah disidangkan. ”Ada LBH Bandung melapor ke polisi, sampai sekarang kasusnya belum maju. TEMPO mengalami peretasan, tapi Deny Siregar kena kasus doxing satu hari kemudian sudah diproses kasusnya. Di dalam HAM, ini pelanggaran by omission atau pengabaian,” jelas dia.

Dia pun mengkritisi penggunaan buzzer yang  ditopang mesin atau bot. ”Kalau demokrasi adalah suara rakyat, bot bukan orang. Maka, dia tidak bisa jadi suara rakyat, kecuali kita mau bikin demokrasi robotik,” tukas aktivis tersebut. Penggunaan bot dianggap menghilangkan suara rakyat. Artinya, tidak ada dialog antara negara dan rakyat karena suara rakyat sudah tenggelam. 

Asfinawati juga memberikan rekomendasi agar DPR berperan sebagai check and balances pemerintah dalam hal menjaga demokrasi. Selain itu, dia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik setidaknya enam bulan sekali, termasuk terkait anggaran. ”Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik disebutkan anggaran harus dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami publik,” sorotnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian menyatakan pemerintah turut merasa prihatin atas berbagai kasus peretasan yang terjadi belakangan ini. 

Dony juga menjelaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi dan tidak memiliki niatan untuk membungkam opini publik. ”Pemerintah tidak berada dalam kapasitas untuk mengatur mana opini yang bisa atau tidak bisa muncul ke publik,” ujarnya.

Dia menyebut, upaya tersebut terlihat saat Presiden Joko Widodo menegur menteri-menteri sektor ekonomi dan kesehatan untuk memperbaiki pola komunikasi ke publik sehingga media mendapatkan informasi yang tepat. 

”Di sini presiden tidak menyalahkan media dengan mengatakan media melakukan framing, justru yang ditegur adalah menteri-menterinya,” jelasnya.

Dony juga menjamin bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus peretasan tersebut. ”Perkara waktu tergantung dari kompleksitas kasus, tapi kita harus berprasangka baik kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut,” sebut dia.

Lebih jauh, Dony menampik adanya penggunaan buzzer oleh pemerintah. Meski begitu, ia membenarkan adanya para influencer yang bekerja untuk pemerintah sebagai pelatih literasi digital. ”Influencer opininya berpengaruh secara publik. Dia adalah Key Opinion Leaders (KOL), maka dia orang yang berkompetensi,” tutur Dony. 

Dony menyebut perilaku buzzer dalam membenarkan dan membela habis-habisan sebagai efek yang tak bisa dihindari. Ia mengatakan buzzer tersebut bekerja secara partikelir atau sendiri-sendiri. Afiliasinya bisa ke pemerintah, maupun oposisi. 

”Selama ini buzzer-buzzer yang membela pemerintah pun tidak selamanya membela. Kalau buzzer bertindak kelewatan apalagi melanggar hukum, saya kira proses saja,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

GAAS Setuju Pilkada Serentak Desember 2020


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) menggelar Web seminar / zoom meeting perdana yang diikuti oleh 47 orang dari ratusan responden yang menghubungi panitia. Acara berlangsung mulai pukul 16.30 hingga 18.15 sore pada Kamis (20/8) di Grand Cemara Jakarta dimoderatori oleh Reza Hermawan.

Doktor Firman Wijaya SH MH sebagai pembicara pertama dalam Web seminar/zoom meeting yang diadakan Gerakan Advokat & Aktivis berharap siklus politik dalam memilih pemimpin di daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Amminudin SE MM dari unsur Aktivis senior menyampaikan harapan agar Pilkada mampu menghasilkan pimpinan yang sesuai harapan rakyat. Yang terjadi selama ini rakyat hanya menerima janji - janji belaka. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. 

"Untuk itu saya berharap Advokat dan Aktivis memberikan advokasi yang lebih optimal agar hak-hak rakyat terpenuhi dengan baik," tegas Aminuddin saat virtual zoom. Kamis (20/08)


Sementara itu, Rudy Silfa, SH., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP GAAS ) mengatakan, GAAS mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan catatan Pilkada serentak di tengah Pandemi ini harus dijalankan dengan mengikuti SOP protokol Kesehatan covid-19 yang ketat.

"Disisi lain, GAAS sebagai organisasi independent dalam menghadapi pilkada serentak 2020 di tengah pandemi ini turut mengimbau kepada semua calon dan pelaksana pilkada di setiap tingkatan yang ikut pilkada untuk membatasi pengumpulan massa yang besar," imbuh Rudy saat menghadiri Webinar Perdana dengan tajuk “Mendukung Pilkada Serentak 2020” di kawasan Menteng Jakarta. 

“Yang penting, harus diusahakan tidak terlalu banyak massa berkerumun, hal ini demi untuk memutus mata rantai pandemi covid-19,” ungkap Rudy yang didampingi Hans Suta Widya, SH selaku Wasekjen.

Selanjutnya, Arif Ikhsan, Ketua Panitia acara mengungkapkan, Animo peserta cukup tinggi. Terbukti banyak peminat yang terdaftar ke panitia via japri, namun tidak atau kesulitan masuk ke dalam zoom meeting lantaran berbagai kendala.

"Maklumlah zoom meeting merupakan fenomena baru sejak Covid-19 merebak," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Batch 7 GK-Plug and Play Program Dimulai!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
GK-Plug and Play sebagai venture capital, berkomitmen dengan visinya mengembangkan ekosistem startup berbasis teknologi sebagai wujud membangun bangsa. Pada Senin, 20 Juli 2020 lalu, total 13 startup resmi memulai perjalanan mereka dalam GK-Plug and Play Batch 7 Program. 

Selama program berlangsung, para startup akan mendapat binaan dari mentor-mentor professional di bidangnya. Adapun fokus bidang startup yang bergabung dalam program yakni: Insurtech, Fintech, Enterprise 4.0, Edutech, Logistic, Beauty, Retail, dan Sustainability. 

Aaron Nio, Director of GK Plug and Play mengungkapkan, Di tengah keterbatasan pandemi, Kick Off Day tetap diselenggarakan secara virtual dengan mengusung agenda Orientation & Assesment I. Kita sangat excited menyambut dan memulai program batch 7 bersama para kandidat yang berhasil masuk dalam program. 

"Kami sudah menyiapkan program terbaik untuk mematangkan potensi mereka. Meskipun sekarang belum bisa bertatap muka langsung, kami berharap semoga kedepannya kita bisa segera bertemu,' kata Aaron dalam keterangan tertulis. Jum'at (14/08) 

Pada kesempatan yang sama, Wesley Harjono, Managing Partner of GK-Plug and Play, juga mengungkapkan antusiasmenya menyambut para peserta startup binaan batch 7 program. Dari tahun ke tahun kami menerima banyak sekali pendaftaran dari para startup yang menarik, hingga terpilih para peserta potensial yang siap dibina dalam batch 7 program ini. 

Harapan kami, tutur Wesley, para peserta bisa makin berkembang dan matang, hingga bisa berdampak tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi bangsa. Setelah melalui beberapa tahap seleksi dan berhasil masuk dalam program, para startup akan mengikuti program binaan selama 3 bulan kedepan dan pada akhir program nanti akan diselenggarakan Expo Day sebagai puncak graduasi mereka. 

"Selain itu, para finalis yang bergabung dalam program memiliki potensi besar dan inovatif terlebih di masa krusial saat ini, hal ini sesuai dengan komitmen GK-Plug and Play dalam membangun bangsa melalui mengembangkan ekosistem startup dan pertumbuhan teknologi di Indonesia," pungkasnya. (Arianto)





 

Share:

KADIN Gelar Seminar "Mendefinisikan Ulang Produktivitas di Era Kenormalan Baru"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia pada Selasa (30/06) menggelar seminar daring bertajuk “The Redefinition of Company Productivity to Navigate the New Normal” (Mendefinisikan Ulang Produktivitas di Era Kenormalan Baru), diikuti oleh 100 eksekutif puncak dari korporasi, SMEs, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah serta anggota KADIN.

Mendapat dukungan penuh dari Cisco Systems Indonesia, seminar daring membahas topik bagaimana pengembalian produktivitas di tempat kerja dengan beberapa penyesuaian demi berputarnya roda ekonomi, namun tetap menimbang penularan COVID-19 yang disampaikan oleh para pembicara utama mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), KADIN serta Cisco.

Sembari membuka seminar daring, Michael Goutama, Ketua Komite Bilateral KADIN Indonesia mengatakan, ”Kebijakan yang diambil banyak perusahaan di Indonesia telah mengubah cara bekerja perusahaan agar dapat terus beroperasi.

"Untuk inilah, KADIN mendorong pelaku bisnis untuk terus bergerak dan bekerja pada era new normal dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru, agar operasional perusahaan dapat terus berputar tanpa memperbesar risiko penularan COVID-19," kata Michael saat seminar daring bertajuk “The Redefinition of Company Productivity to Navigate the New Normal”.

Pada kesempatan yang sama, Kristiono, Ketua Umum MASTEL Indonesia, menambahkan, “Produktivitas adalah bagian paling penting dari operasi siklus bisnis. Dengan pandemi yang masih berlangsung, tidak ada jawaban mutlak bagaimana produktivitas dapat dipulihkan seperti sebelumnya. Yang pasti, teknologi untuk berkomunikasi merupakan kebutuhan mutlak industri saat ini. Kami harap agar kita dapat bersama-sama menemukan solusi untuk mengembalikan produktivitas perusahaan kita masing-masing.”

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah merilis data produk domestik bruto (PDB) Q1- 2020 untuk Indonesia yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh hanya 2,97 persen tahun ke tahun (yoy) pada kuartal pertama tahun 2020. Hasil ini jauh di bawah harapan dan membuktikan dampak nyata dari COVID-19. Mulai dari minggu kedua bulan Maret 2020 ekonomi Indonesia semakin terganggu karena masyarakat harus beraktivitas, bekerja maupun beribadah di rumah saja. Oleh karena itu BPS mengantisipasi angka yang memburuk pada Q2-2020 dan memperkirakan masih berlanjut di kuartal berikutnya.

Sementara itu, Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengatakan, “Teknologi Informasi terbukti menjadi kunci agar operasional perusahaan tetap dapat berjalan sekaligus menekan dampak COVID-19 seminimal mungkin. Perusahaan-perusahaan yang telah berhasil melakukan transformasi digital sebelumnya lebih cepat beradaptasi dengan kondisi new normal saat ini dan memiliki daya tahan lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang baru mulai serius melakukan transformasi digital ketika pandemi COVID-19.”

Selain itu, Saran yang disampaikan para pembicara kepada komunitas industri di Indonesia antara lain:

• Mempercepat penerapan transformasi digital di perusahaan masing-masing dengan penyesuaian implementasi pada masing-masing sektor;
• Mengoperasikan perusahaan dengan berorientasi kepada perlindungan karyawan sebagai aset utama perusahaan dari pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan-kebijakan keamanan dan kesehatan yang baru;
• Berbagi pengalaman kesuksesan maupun kegagalan karena hanya dengan kolaborasi, maka industri dapat bertahan dari krisis akibat COVID-19.

Berdasarkan hasil survei Cisco terbaru, beberapa indikator yang membuktikan pentingnya peran teknologi untuk mempertahankan sumber daya manusia berkualitas dan menjaga stabilitas operasional perusahaan adalah:

• 75% sumber daya manusia pada tahun 2025 adalah kelompok usia Millennial, dimana 42% akan selalu menggunakan real-time messaging di tempat kerja;
• 91% dari generasi Millenial hanya mau bertahan kurang dari 3 tahun di sebuah perusahaan;
• 75% generasi Millenial menginginkan fleksibilas waktu dan lokasi bekerja (sektor coworking space tumbuh rata-rata 16% per tahun, 50% karyawan saat ini telah bekerja di luar kantor rata-rata 2,5 hari per minggu, 90% organisasi akan menawarkan mobilitas kerja kepada karyawan mulai tahun ini);
• 82% generasi Millennial ungkapkan bahwa ketersediaan teknologi di tempat kerja mempengaruhi keinginan mereka bekerja di perusahaan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Marina Kacaribu, Managing Director, PT Cisco Systems Indonesia, mengatakan, Kondisi new normal mempercepat kesadaran industri terhadap pentingnya transformasi digital agar dapat bertahan di masa depan. Hal ini terbukti dari hasil riset terbaru kami yang menemukan bahwa 84% dari profesional senior TI dan bisnis yang kami survei mengatakan mereka secara aktif berinvestasi di sektor future of work dimana teknologi memegang peranan sangat penting.

Oleh karena itu, kata Marina, kami tanpa henti mengajak komunitas industri di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi Webex dari Cisco. Teknologi Webex menyediakan fasilitas yang handal dan mudah untuk berinteraksi bagi para pengguna dari manapun
mereka berada dengan tingkat keamanan yang tinggi.

"Selain itu, Teknologi Webex juga menjadi platform komunikasi yang dipergunakan seminar daring KADIN kali ini, sehingga baik para pembicara maupun peserta seminar langsung mendapatkan pengalaman menggunakan Webex," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Penanggulangan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Harus Didukung Ilmu Pengetahuan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan dibutuhkan terutama untuk menjawab tantangan pandemi Covid-19. Tentunya dasar dari kebijakan tersebut berasal dari riset yang didukung oleh ekosistem pengetahuan dan inovasi.

Penyusunan kebijakan pemerintah juga harus didasarkan pada ilmu pengetahuan agar terjamin ketepatan dan kualitas kebijakan untuk masyarakat. Hal ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kebijakan Tiga Menteri oleh Media Katadata dengan topik Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi. Senin (22/06).

“Sudah saatnya dalam setiap penyusunan kebijakan harus didasarkan pada hasil penelitian dan data-data yang valid. Hal ini akan lebih mendorong terciptanya masyarakat yang saintifik dan tidak memberikan ruang untuk tersebarnya hal-hal yang bersifat bohong,” ujarnya.

Dijelaskan, strategi teknis dan strategi budaya dalam penyusunan kebijakan pemerintah perlu didukung dengan sinergi antara kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) berbasis ilmu alam dan Litbangjirap berbasis ilmu sosial. Ilmu pengetahuan yang berasal dari proses Litbangjirap menghasilkan tiga dampak positif.

Pertama, keterbukaan dan pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, data yang akurat untuk menunjang semua proses pengambilan keputusan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kementerian PANRB senantiasa mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalankan peran sebagai penggerak tumbuhnya kultur pengetahuan dan inovasi serta tata kelola riset. Tjahjo menyontohkan gerakan _one agency, one innovation_ yang digagas oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2013. Gerakan ini mendorong pimpinan instansi, khususnya kepala daerah, untuk membiasakan aparatnya bekerja menghasilkan terobosan atau inovasi baru, serta menghargai pencapaian yang diraih. Kementerian PANRB juga berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi para inovator dalam pelayanan publik dalam rangka penanganan Covid-19.

Meskipun awalnya belum terbiasa, seiring berjalannya waktu gerakan ini akan mengakar dalam organisasi sehingga menjadi budaya positif. “Pasti ada yang merasa terpaksa, tapi lama-lama ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya diharapkan menjadi sebuah budaya organisasi/lembaga yang ada,” terangnya.

Tjahjo mengakui, peranan pimpinan instansi sangat menentukan ekosistem pengetahuan dan inovasi di instansi pemerintah. Peranan ini, salah satunya dapat ditunjukkan melalui kebijakan pimpinan untuk menyertakan indikator inovasi sebagai bagian dari penilaian kerja, baik secara organisasi atau perorangan. Setiap unit kerja harus mampu menciptakan inovasi sekecil apapun.

Senada dengan Tjahjo, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan menjadi landasan Kemenristek/BRIN dalam menyusun kebijakan. Salah satu contohnya adalah penerapan _triple helix_ di dalam Konsorsium Riset dan Inovasi tentang Covid-19. Mereka menghubungkan dunia penelitian, industri, dan pemerintah. Konsorsium tersebut memiliki fokus untuk membantu mencegah, mendeteksi cepat Covid-19 melalui riset dan inovasi.

Lebih lanjut, pandemi malah memberikan hikmah tersendiri yakni mendorong pertumbuhan ekosistem riset. Terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar akan inovasi. “Pandemi ini juga menunjukkan ekosistem riset yang selama ini kita bayangkan, justru berkembang dengan baik. Sebelumnya kita belum mempunyai produksi ventilator sendiri, pandemi ini membuat inovasi bekerja dan menghubungkannya dengan dunia industri,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

Simposium Nasional dengan Tajuk "Banjir dan Manajemen Penanggulangan Bencana"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam Rangka menggali solusi mengenai persoalan Bencana Banjir Korps Alumni KNPI DKI menggelar program kemitraan dengan Pemerintah dalam bentuk kegiatan Simposium Nasional dengan tema "Banjir dan Manajemen Penanggulangan Bencana" pada Sabtu, 7 Maret 2020 di Ballroom Mansion Marc Hotel Jln Pintu Air Selatan Pasar Baroe, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri Narasumber/Pemapar: Ahmad Riza Patria, Komisi V DPR-RI, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Hadir juga Narasumber/Penanggap: Kepala Balai BBWSCC, Kepala BNPB RI, Dirut PT. Pembangunan Perumahan Tbk, Peneliti LIPI, Ahli/Akademisi ITB, dan Ketua Kadin Jakarta Pusat.

Victor Aritonang, Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat mengatakan, Banjir sangat berpengaruh pada sosial dan ekonomi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, namun bencana tahunan banjir masih menjadi ancaman serius, karena bencana banjir tidak hanya terkait aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Selain itu, kata Victor, Kalkulasi dampak banjir terhadap aspek sosial ekonomi terlihat dari prediksi sejumlah pelaku usaha yang menyatakan taksiran kerugian banjir di Jakarta mencapai miliaran rupiah per hari. Karena kawasan ekonomi-bisnis yang tidak bisa melakukan transaksi akibat tertutupnya arus lalu lintas.

Menurut Victor, Begitu juga mengenai distribusi barang dan jasa dari dan ke Jakarta juga mengalami hambatan. Bahkan, banjir kali ini juga semakin kuat memicu sentimen untuk memindahkan ibu kota.
     
"Rencananya, Hasil Simposium Nasional ini akan di makalahkan sebagai masukan dan/atau solusi dalam penanganan banjir dan diserahkan kepada Komisi V DPR RI," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Mauren Toruan: Indonesia Butuh Energi yang Sustainable


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Forum Energizing Indonesia Ikatan Alumni Departemen Teknik Gas Petro Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FEI ILUNI DTGPK FTUI) menggelar Seminar Nasional ke-9 dengan tema yang diangkat adalah tentang ketahanan energi nasional atau "Sustainable Energi for Indonesia".

Seminar ini dihadiri oleh pembicara utama Menristek/Kepala BRIN Prof. Bambang Brodjonegoro dan direktur utama Pertamina Nicke Widyawati.

Turut hadir para Pembicara Abdul Rochim selaku Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin RI, Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. selaku Direktur Jenderal Energi, Jaka Purwanto selaku Head of Technical and Governmer, dan Dr. Hens Saputra selaku Direktur Pusat Teknologi Pengembangan BPPT.

Hadir juga Paulus Tjakrawan Taningdjaja selaku Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, Budi Mulyono selaku Vice Presiden Aneka EBT PT PLN, dan Dr. Bambang Heru Susanto selaku Sekretaris/Wakil Ketua.

Menristek/Kepala BRIN Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan, Peran Pemerintah adalah Membangun kebijakan yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi; Fasilitasi HKI, standar, sertifikasi, serta dukungan pendanaan dan insentif fiskal; Katalisator dan fasilitator dalam penguatan kerjasama Triple Helix; Memanfaatkan hasil litbang dan inovasi; Memberdayakan aset negara untuk mendukung penguatan inovasi secara berkelanjutan.


Sedangkan, Peran Industri dan Dunia Usaha adalah Pencipta pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan; Industry Anchor (memberikan order dan memanfaatkan hasil litbang dan inovasi); Memanfaatkan tenaga ahli dan trampil hasil pendidikan PT dan Lembaga Iptek; Memfasilitasi komunitas wirausaha sesuai dengan perkembangan dan tuntutan persaingan; dan Penyediaan sumberdaya dan SDM praktisi, untuk mendukung kegiatan akademik maupun praktek kewirausahaan.

"Selanjutnya, Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Iptek adalah Pusat unggulan dalam penguasaan lptek dan penyediaan (mobilitas) SDM ahli dan trampil; Penghasil teknologi dan inovasi; Fasilitasi teknis dan pendidikan dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek; Pendampingan proses perolehan HKI, standaridisasi, sertifikasi, dan pengujian produk," ujar Menristek saat menyampaikan Keynote speech di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rabu (04/03)

Menurut Menristek, Prioritas riset Nasional bidang energi meliputi Bahan Bakar Nabati dari Minyak Sawit, PLTP Skala Kecil TKDN Tinggi, Baterai Litihium untuk Penyimpanan Energi dan Charging Station dan Prototipe PLTN Skala Industri.

Selain itu, imbuhnya, Tujuan Riset adalah Mendirikan pabrik "stand alone" gasoline nabati 8 ton/jam dan diesel dan avtur nabati berkapasitas 20.000 barrel per hari berbahan baku minyak sawit dan minyak inti sawit.


Pada kesempatan yang sama, Mauren Toruan, Ketua Panitia FEI ILUNI DTGPK FTUI mengatakan, Seminar Nasional ini digelar untuk yang ke 9 kalinya di tahun 2020, intinya seminar ini hanya sebuah kegiatan atau langkah kecil dari kami untuk berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kita yang tercinta.

"Selanjutnya, kami akan buat rekomendasi dari poin-poin dari para pembicara tadi dan kemudian kami tambah analisa kami, lalu kami kirim ke pemerintah, masalahnya apakah dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak, terserah mereka, yang penting ada  masukkan dari kami, sebab Indonesia butuh energi yang sustainable," kata Mauren kepada awak media.

Sementara itu, Abdul Rochim, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin RI mengatakan, Konsep keberlanjutan energi (sustainable energy) berlaku untuk aspek jenis sumber energi, diversifikasi rute pembangkitan energi, dan aspek keekonomian. Dalam hal ini, Energi baru terbarukan berbasis minyak sawit sangat bergantung dari aspek keekonomian, sehingga pengurangan biaya dari bahan baku yang digunakan menjadi faktor penentu keberhasilan.

"Terkait hal diatas, Penggunaan minyak sawit sebagai sumber pangan, bahan kimia, dan energi terbarukan perlu disegregasi, dengan pertimbangan keamanan pangan/proses dan keekonomian. Minyak sawit untuk pangan harusnya menggunakan safety factor tertinggi, dan harusnya dipisahkan dengan minyak sawit untuk kebutuhan non pangan dan energi terbarukan," ujarnya saat seminar dengan tajuk "Fakta, Peluang dan Tantangan penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel di Indonesia".

Selain itu, ungkapnya, Penggunaan Minyak nabati industri (MNI) menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya produksi bahan bakar nabati, meningkatkan aspek keekonomian, dan menjalankan prinsip keberlanjutan, dengan tetap mengacu pada standar nasional yang berlaku.

Sesi berikutnya, Paulus Tjakrawan Taningdjaja, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia dalam paparannya menjelaskan, Ketahanan Energi dan terjangkau berkontribusi pada SDG’s dan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan petani.

"Disisi lain, dapat memenuhi NDC, terjadi perubahan Iklim serta kita akan menuju ke B40 dan seterusnya, dipastikan dapat mengurangi Defisit Perdagangan," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Andri Rio Idris Padjalangi: Dialektika antara Harapan dan Keniscayaan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Suara jutaan rakyat Indonesia seakan tak pernah berhenti menyuarakan agar DPR menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sebagai lembaga wakil rakyat. Harapan rakyat Indonesia, sudah tentu merupakan harapan kita bersama. Tentu saja dalam kenyataannya, tidak ada harapan atau cita-cita yang akan terwujud secara sempurna. Namun harapan atau cita-cita tidak akan lenyap hanya karena belum terwujud dalam kenyataan.

Parlemen (baca: DPR) sebagai lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi masyarakat, sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, mewakili kepentingan masyarakat, pembuatan keputusan, pengawas jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan lain-lain peran dan fungsi yang melekat dalam tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, menempatkannya sebagai lembaga yang penting dalam sebuah negara demokrasi.

Andri Rio Idris Padjalangi, SH.,MKn2, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI (F-Golkar) mengatakan, Seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi saat ini, seperti penyalahgunaan kewenangan, politik uang, korupsi dan lain sebagainya dengan melibatkan anggota legislatif, judikatif, eksekutif, swasta dan lain-lain, memang bukan merupakan gejala yang baru, karena jauh sebelumnya beberapa di antara kasus-kasus tersebut sudah sangat menonjol.

"Kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kecenderungan anggota DPR untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, masyarakat menganggap hal itu adalah sebuah tindakan di luar kewajaran, karena tidak sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai wakil rakyat. Secara asumsi, anggapan ini mungkin sebagal Suatu ironi yang menunjukkan betapa moral dan hati Nurani seorang Wakil rakyat Indonesia sudah tidak lagi berbicara," ujar Andri dalam kegiatan seminar Nasional dengan tema "Arah Kebijakan MKD Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah"  di Crowne Plaza Hotel Jakarta. Selasa (24/02)

Menurutnya, MKD menyadari bahwa penegakan etik adalah sebuah sistem. Kode etik, bukan variabel tunggal yang menentukan. Kode etik merupakan sarana dan panduan dalam penegakan etik dan pencegahan pelanggaran etik. Karena masih ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi dan menentukan penegakan etik. Faktor penegak etik, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan, dan lain-lain menjadi faktor penting dan ikut mempengaruhi penegakan etik.


Selain itu, tegasnya, Faktor manusia merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu dan menjadi jiwa dari penegakan etika. Penegakan etik bukan semata soal penerapan pasal peraturan perundangan-undangan. Kepedulian empati, kejujuran, kecermatan dan keberanian sebagai variabel penting dari moral yang mestinya atau harus diperkuat. Dengan cara ini maka dalam penegakan etik tidak hanya menggunakan logika melainkan juga nurani.

Hakikatnya, kata Andri, setiap kekuasaan (bukan hanya DPR) memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan menyimpang dan melakukan kesewenang-wenangan serta memaksakan kehendaknya kepada pihak lain atau kemampuan mengendalikan pihak lain.

Kekuasaan itu sendiri, imbuhnya, seperti dikatakan oleh Lord Acton, cenderung bersalah guna, sedangkan kekuasaan yang mutlak bersalah guna secara mutlak pula.

Untuk itu, Ia menambahkan,  kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan ini dapat dilakukan oleh "konstitusi"19 yang pada hakekatnya dibentuk untuk melakukan pembatasan kekuasaan dan masyarakat sebagai pihak berdaulat dalam negara.

Dalam konteks MKD, lanjutnya, pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan anggota DPR, dapat dilakukan melalui penegakan etik dan pencegahan perilaku anggota DPR.

"Moral merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap orang, termasuk anggota DPR. MKD dalam penegakan etika dan pencegahan perilaku anggota DPR, berkomitmen untuk melaksanakan dengan itikad baik,Ndengan dilandasi nurani, kejujuran dan kecermatan. Jujur untuk memproses setiap permasalahan dan cermat dalam menganalisa permasalahan atau kasus yang melibatkan anggota DPR," tandas Andri.

"Untuk kepentingan tersebut maka semua stakeholder harus memiliki jalinan keterkaitan moral yang sama sebagai satu kesatuan moral bangsa Indonesia. Sehingga pada akhirnya, akan dapat dibuktikan bahwa marwah dan keluhuran lembaga ini masih tegak. Saatnya untuk membuktikan itu semua," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Seminar Bertajuk “Praktik Kepemilikan Tanah Secara Tidak Langsung dan Perlindungannya"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Jual beli tanah merupakan kegiatan yang umum di Indonesia. Dalam perkembangannya, sering terjadi penggunaan nama pihak lain (nominee) untuk membeli tanah karena berbagai alasan.

Saat ini dalam perkembangan praktik jual beli tanah banyak muncul alternatif-alternatif bagi para pihak yang tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki tanah dengan membuat suatu perjanjian pinjam nama (Nominee) untuk turut memiliki tanah di Indonesia.

Dengan adanya perjanjian Nominee tersebut, potensi sengketa kepemilikan tanah sering sekali tidak dapat dihindari. Hal ini tentu saja merugikan bagi pemilik asli tanah tersebut, maupun pembeli beritikad baik selanjutnya.

Dalam seminar bertema “Praktik Kepemilikan Tanah Secara Tidak Langsung dan Perlindungannya (terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah)” yang digelar Hukumonline di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta Selasa (18/02) didiskusikan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya kepemilikan secara tidak langsung tersebut.

Para narasumber seminar yakni Bapak Dr.H. Johamran Pransisto, S.H.,M.M., M.H. (Kepala Bagian Perundang-Undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha sepakat bahwa kedua institusi tersebut tidak mengakui kepemilikan tanah dengan cara nominee mengingat secara hukum hal tersebut dilarang. Pemilik yang berwenang memiliki hak atas tanah adalah nama pembeli yang tercantum dalam sertifikat tanah.

Hal lain yang dibahas dalam seminar adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beriktikad baik. Pembeli yang beritikad baik adalah (i) yang membeli dengan harga layak; (ii) telah melakukan pengecekan sertifikat dan tidak ada sengketa dan (iii) proses peralihan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui PPAT. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi meski di kemudian hari diketahui bahwa ternyata penjual adalah nominee.

Sertifikat yang dimiliki pembeli yang beritikad baik yang berasal dari pembelian dari penjual yang ternyata adalah nominee tidak seharusnya dibatalkan, karena penerbitan sertifikat atas nama penjual yang merupakan nominee tidaklah didasarkan pada perjanjian pinjam nama, tetapi bahwa penjual memenuhi ketentuan untuk mendapatkan hak atas tanah. Jadi pembeli beritikad baik harus tetap dilindungi karena penerbitan sertifikat tanah atas nama penjual tidak terkait dengan pengaturan nominee tersebut.

Selain perwakilan dari BPN dan MA, seminar tersebut juga menghadirkan Advokat dan Praktisi Hukum Hotman Paris Hutapea serta Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Suparjo, dan dimoderatori oleh Legal Research & Analyst Manager Hukumonline Christina Desy.
(Arianto)



Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini