Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan

Gemilang 10 Tahun, Perkumpulan LAM-PTKes Gelar Seminar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sepuluh tahun lamanya Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) ikut berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional di bidang kesehatan. Untuk merayakan perjalanan 10 tahun yang penuh dengan kerja keras dan dedikasi, jajaran menyelenggarakan acara Gemilang 10 Tahun Perkumpulan LAM- PTKes dalam bentuk seminar dengan tema “Refleksi Diri Untuk Menatap Jalan Ke Depan”, di hotel Mercure Jakarta Simatupang, Sabtu (3/2/2024). 

Organisasi ini dulunya didirikan berdasarkan kesepakatan 14 Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan bidang Kesehatan di Indonesia sesuai dengan ketetapan dari KemKumHam. 

Pada tahun 2010 lalu ada program di Kemendikbud yang didukung dananya dari Bank Dunia dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan di Indonesia. 

Program ini, dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah program studi bidang Kesehatan dan masih rendahnya mutu pelayanan Kesehatan. 

Program ini memiliki 3 komponen kegiatan yang utama yaitu : meningkatkan mutu Pendidikan melalui pembentukan sebuah wadah penjaminan mutu/Lembaga Akreditasi, meningkatkan mutu lulusan calon tenaga Kesehatan melalui Sistem Uji Kompetensi Nasional, dan meningkatkan kemampuan mengelola pendidikan kedokteran melalui pemerataan fasilitas pada beberapa fakultas kedokteran sebagai pilot project.

Lembaga ini mulai melakukan fungsinya secara penuh sebagai Lembaga penilai mutu eksternal pendidikan tinggi Kesehatan sejak 1 maret 2015. 

Perkumpulan LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang awal pada berfokus pada kepentingan mutu Pendidikan bidang Kesehatan berskala nasional, namun telah memiliki visi ke tingkat akreditasi internasional dengan harapan akan berdampak pada mutu program studi Kesehatan di Indonesia. 

Oleh karena itu, sejak periode pertama orientasi kerja LAM-PTKes juga ke tingkatan mutu internasional. Beberapa pengakuan dari Lembaga internasional telah diperoleh antara lain dari World Federation for Medical Education (WFME), Asia Pacific Quality Assurance Register (APQR), ASEANQuality Assurance Framework (AQAF) disamping juga memiliki keanggotaan pada Asia Pacific Quality Network (APQN), ASEAN Quality Assurance Network (AQAN), dan (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). 

Saat ini, motivasi LAM-PTKes sedang tinggi-tingginya untuk berkembang dan berupaya menjadi lembaga akreditasi internasional yang diakui. 

Namun, ditengah perjalanan mencapai visinya, beberapa perubahan kebijakan pemerintah telah terjadi yang sedikit banyak telah mempengaruhi proses pencapaian visi tersebut. Perubahan ini selalu dipersepsikan oleh LAM-PTKes menjadi tantangan dan peluang yang harus diperjuangkan. 

Pada perayaan peringatan berdirinya organisasi kali ini, merupakan bentuk refleksi dari berbagai pengalaman yang telah dihadapi serta kegiatan yang telah dilakukan sejak awal beroperasi hingga kini untuk menapaki tantangan menjadi peluang di masa depan yang menanti. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Dikti Ristek Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D dan Dirjen Sekretaris Kemenkes drg. Arianti Anaya, MKM sebagai narasumber seminar. 

Kinerja perjalanan 10 tahun LAM-PTKes ini merupakan bukti konsisten kontribusi Lembaga dalam menjaga mutu Pendidikan Kesehatan di Indonesia agar tetap terjaga dan semakin maju.

Kontribusi Perkumpulan LAM-PTKes menumbuhkan keyakinan untuk terus memajukan mutu Pendidikan tidak hanya di Indonesia namun hingga ke wilayah Internasional. 

“Jika LAM-PTKes bisa mendapat pengakuan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional, maka untuk apa program studi mengajukan akreditasi ke luar negeri kalau bisa di dalam negeri," ujar Dr. Lukman, ST., M.Hum, salah satu pembicara pada seminar ini. 

Pada kesempatan yang sama, pembicara lainnya, Dra. Henny S. Widianingsih, M.Si mengatakan, pihak LAM-PTKes harus menjaga reputasi karena merupakan hal yang penting. "Gunakan platform media sosial untuk menjadi alat mempromosikan diri," pungkas Henny yang pernah menjabat Komisioner BNSP dan KIP.

Editor: Arianto 


Share:

Seminar Perunggasan: Mendorong Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak Unggas Mandiri


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Industri perunggasan nasional menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang membutuhkan solusi bersama. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan peternak unggas mandiri yang merupakan pelaku usaha strategis dalam rantai pasokan daging unggas dan telur.

Untuk membahas hal ini, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) PSP3-IPB dan SASPRI NASIONAL yang mewadahi para Peternak Unggas Mandiri menggelar Seminar Nasional dengan tema “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional” di IICC Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/01/2024).

Dalam sambutannya, Agung Suganda yang mewakili Kementerian Pertanian menyampaikan apresiasinya atas digelarnya seminar ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung industri perunggasan nasional yang merupakan salah satu sektor andalan dalam ketahanan pangan.

"Kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri perunggasan, terutama terkait dengan isu-isu khusus kita seperti harga pakan, impor daging unggas, kesehatan hewan, dan lain-lain. Kita harus menjaga agar industri ini tetap menjadi industri yang strategis dan berdaya saing," kata Agung.

Lebih dari itu, Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap peternak unggas mandiri yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan produksi daging unggas dan telur. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan, fasilitas, dan insentif kepada peternak unggas mandiri.

"Salah satu program yang kita lakukan adalah program kemitraan antara peternak unggas mandiri dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki fasilitas dan teknologi yang lebih baik. Dengan program ini, kita harapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternak unggas mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Muladno, Ketua PSP3 – IPB menyampaikan, salah satu faktor penting dalam pemberdayaan peternak unggas mandiri adalah perubahan pola pikir dan karakter. Ia mengatakan bahwa Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang ia inisiasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan peternak unggas mandiri yang profesional, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan.

"Di SPR, kita tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Kita juga mengajarkan konsep bisnis berjamaah yang berbasis pada koperasi dan konsolidasi. Dengan demikian, peternak unggas mandiri dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi yang lebih tinggi," jelas Prof. Muladno.

Ia juga menyinggung masalah pakan ternak yang menjadi salah satu kendala utama bagi peternak unggas mandiri. Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pakan ternak lokal yang berbahan baku jagung, singkong, dan lain-lain. Namun, ia mengakui bahwa masih ada masalah dalam hal distribusi dan pemasaran pakan ternak lokal ini.

"Kita perlu konsolidasi antara petani, peternak, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan pakan ternak. Kita perlu membangun sistem logistik yang efisien dan efektif, sehingga pakan ternak lokal dapat tersedia dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik," kata Prof. Muladno.

Sementara itu, Ketua KPUN Alvino Antonio, ST mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas digelarnya seminar ini. Ia mengatakan bahwa seminar ini memberikan banyak masukan dan solusi bagi peternak unggas mandiri yang mengalami berbagai kesulitan dan kerugian. Ia juga berharap bahwa seminar ini dapat menjadi awal dari kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, akademisi, dan peternak unggas mandiri.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peternak unggas mandiri, terutama terkait dengan pasal 33 UU No. 18 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 yang kami anggap tidak berpihak dan merugikan kami. Kami juga berharap pemerintah dapat merevisi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri perunggasan, seperti impor daging unggas, penetapan harga acuan, dan lain-lain," ujar Alvino.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan industri perunggasan, antara lain Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA., seorang profesor di bidang peternakan yang menginisiasi lahirnya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), Agung Suganda yang mewakili Kementerian Pertanian, Dr. I Gusti Ketut Astwa Deputi 1 Bapanas RI, Alvino ,ST Ketua KPUN, Dr. Prabianto Mukti Wibowo Komisioner Komnas HAM dan Yeka Hendra Fatika Komisioner Ombudsman RI.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Seminar Nasional Forum PUB Bertajuk "Proyek Konstruksi Berkelanjutan"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, dan Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI) menggelar Seminar Nasional Forum PUB bertajuk "Proyek Konstruksi Berkelanjutan" Teknik, Profesionalisme dan Penyelesaian Sengketa di Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan praktik proyek konstruksi berkelanjutan, yang mencakup aspek teknis, manajerial, hukum, dan sosial. Seminar ini juga menghadirkan narasumber-narasumber ahli dan berpengalaman di bidang konstruksi, baik dari pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

Dalam sambutan pembukaan, Prof. H. Amir Santoso, Ph.D. Rektor Universitas Jayabaya mengatakan, seminar ini sangat penting dan relevan dengan perkembangan industri konstruksi saat ini, yang dituntut untuk lebih berwawasan lingkungan, efisien, dan berkualitas. Ia berharap, seminar ini dapat menjadi forum diskusi dan tukar pikiran yang produktif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Keynote speaker, Ir. Kimron Manik, M.Sc. Direktur Keberlanjutan Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong implementasi proyek konstruksi berkelanjutan di Indonesia, melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Konstruksi Berkelanjutan, yang mengatur tentang kriteria, indikator, dan mekanisme evaluasi proyek konstruksi berkelanjutan.

"Proyek konstruksi berkelanjutan adalah proyek konstruksi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Proyek konstruksi berkelanjutan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemilik proyek, pengguna, masyarakat, dan lingkungan," ujar Kimron.

Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH, MH, Dewan Pakar AKTI dan Asisten I Staf Khusus Wakil Presiden RI mengatakan, proyek konstruksi berkelanjutan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga aspek profesionalisme dan penyelesaian sengketa. Ia menekankan, bahwa para pelaku proyek konstruksi harus memiliki kompetensi, integritas, dan etika yang tinggi, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik.

"Proyek konstruksi berkelanjutan juga harus didukung oleh sistem kontrak yang adil, transparan, dan akuntabel, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Hal ini penting untuk menghindari konflik, kerugian, dan keterlambatan yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas pelaku proyek konstruksi," kata Firman.

Seminar ini diikuti oleh sekitar 150 peserta, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, dan stakeholder terkait di bidang konstruksi. "Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan industri konstruksi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan proyek konstruksi berkelanjutan yang bermutu, berdaya saing, dan berdampak sosial," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan, para narasumber terdiri dari Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, SH, MH, Dewan Pakar AKTI dan Asisten I Staf Khusus Wakil Presiden RI; Prof. Dr. Manlian Ronald Adventus Simanjuntak ST.M.T.DM, IPU, ASEAN Eng, Pengurus Bidang V LPK Kementerian PUPR; Ir. Taufik Widjoyona, M.Sc Ketua LPK Kementerian PUPR: Dr. Ahmad Muliadi, SH, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya; Elis Sumama, SE, MM., Kepala Subdirektorat Kontrak Konstruksi 
Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR; dan Ir. Aji Digdaya, MS, Ketua Teknik Mesin; Universitas Jayabaya dimoderatori oleh Donna Imelda, S.T, M.SI Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FTI Universitas Jayabaya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




Share:

Peringati HUT Ke-6, IMO Indonesia Gelar Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Suasana penuh semangat menyertai Seminar Nasional "Elektabilitas Dalam Pusaran Media" yang diadakan oleh Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-6 di Jakarta, Sabtu (11/11/2023). Acara ini menjadi panggung bagi para profesional media dan narasumber untuk menggali perkembangan lanskap media dan dampaknya terhadap persepsi publik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Prof. Dr. Firman Wijaya, SH.,MH memulai dengan memantik pertanyaan menarik seputar politik dan usia. Ia merenungkan kemungkinan korelasi antara usia dan kecerdasan dalam konteks tokoh politik. Dengan penuh semangat, Firman menegaskan bahwa usia tidak boleh menjadi penghalang bagi individu untuk berkontribusi signifikan dalam wacana politik.


Firman memberikan pandangan yang mendalam, membawa pencerahan pada audiens. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan peserta, mengakui peran mereka dalam berbagi pengalaman mengenai bagaimana industri media turut serta membentuk opini publik dan memainkan perannya dalam pengaruh media.

Sementara itu, Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menyoroti kontribusi para praktisi media dalam memberikan edukasi kepada publik. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan menyampaikan optimisme mengenai dinamika yang terjadi dalam industri media.

Diskusi yang berlangsung menciptakan atmosfer dinamis, memberikan peserta peluang untuk terlibat dalam perbincangan yang bermakna. Yakub menekankan bahwa agenda seminar memiliki tujuan untuk memotivasi dan memberikan nilai tambah kepada para peserta.


Tak cuma itu, Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan dan mitra atas interaksi dan kolaborasi yang terus berlanjut. Dalam komunikasinya sehari-hari, berbagai media telah menjadi bagian penting, memberikan kontribusi pada diskusi yang hidup tentang peran media.

Lebih lanjut, Yakub menggambarkan dinamika terus-menerus dalam industri media yang patut dibahas bersama oleh para peserta. Ia menegaskan pentingnya pertemuan semacam ini dalam menggema dampak industri media terhadap masyarakat Indonesia, memotivasi perbaikan berkelanjutan. Yakub menyiratkan harapan akan inklusivitas di masa depan, dengan undangan terbuka bagi partisipasi yang lebih luas dalam acara-acara mendatang.

"Seminar Nasional ini bukan hanya memperingati ulang tahun IMO yang ke-6, tetapi juga menjadi wadah untuk merayakan, mempertanyakan, dan membahas tantangan serta prestasi industri media dalam menghadapi era digital yang terus berubah," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 




Share:

Sambut HUT Ke-6, IMO Gelar Seminar "Elektabilitas dalam Pusaran Media"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ikatan Media Online (IMO) – Indonesia bersiap merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 pada Sabtu, 11 November 2023, di Sparks Life Hotel, Jakarta. Acara ini tidak hanya dirayakan sebagai momen ulang tahun organisasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengadakan Seminar Nasional yang mengundang empat narasumber terkemuka.

Ketua Umum IMO – Indonesia, Yakub F. Ismail, mengungkapkan bahwa keempat narasumber tersebut adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidangnya. Mereka adalah Dr. Firman Wijaya, Ketua Umum Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), Prof. Henri Subiakto (eks Staf Ahli Kominfo), Dr. Agus Sudibyo (eks anggota Dewan Pers), dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun.

"Acara HUT IMO-Indonesia tahun ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penggabungan acara Seminar Nasional dengan perayaan HUT IMO," ujar Yakub di Jakarta, Sabtu (4/11/23). 

Menurut Yakub, langkah ini diambil agar acara seremonial tersebut memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seminar Nasional ini diharapkan dapat memicu dialog intelektual dalam menghadapi berbagai isu terkini, terutama menjelang Pemilu 2024.

Tema acara, "Elektabilitas dalam Pusaran Media," dipilih dengan cermat. Menurut Yakub, tema ini dirasa sangat relevan mengingat dinamika pers saat ini yang semakin kompleks. Keempat pembicara yang diundang di acara Seminar Nasional IMO ini merupakan para ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka akan membahas secara mendalam tema besar yang tengah hangat diperbincangkan menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT IMO-Indonesia, Helex Wirawan, mengonfirmasi bahwa persiapan acara sudah mencapai 95 persen. Menurutnya, semua aspek kegiatan hampir sepenuhnya disiapkan dengan baik, tinggal beberapa kebutuhan teknis yang perlu diselesaikan.

Dalam hal undangan, Helex menjelaskan bahwa mayoritas peserta yang diundang adalah anggota dan pengurus IMO, baik dari pusat maupun daerah, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Selain itu, beberapa tamu undangan khusus juga diundang untuk menghadiri acara ini. Totalnya, acara ini diharapkan dihadiri oleh ribuan peserta.

Para peserta yang berencana hadir diacara tersebut diharapkan melakukan registrasi melalui link: https://forms.gle/dfDGVMbpvSma5P9n7 agar mereka dapat menerima E-Sertifikat melalui email.

Momen HUT ke-6 ini menjadi bukti nyata keberhasilan organisasi dalam mengadakan kegiatan yang bermanfaat, memberi inspirasi, dan memperkuat jejaring komunikasi antar insan media di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

HERLINA: Menuju Undang-Undang Perkumpulan yang Kondusif dan Klarifikasi Poin-Poin Penting bagi Notaris


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
HERLINA, S.H., M.H., Ketua Bidang Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), menyampaikan pentingnya klarifikasi hukum terkait perkumpulan dalam seminar ini. Acara ini merupakan wadah bagi notaris-notaris terkemuka untuk mendiskusikan permasalahan kompleks yang seringkali muncul terkait pendirian dan pengelolaan perkumpulan.

Selepas Seminar Nasional yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/10/2023). Kepada awak media, HERLINA, S.H., M.H., menyatakan, "Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan sebagai badan hukum, baik itu yayasan, perkumpulan, maupun PT yang bersifat sosial. Namun, undang-undang mengenai perkumpulan masih dalam tahap rancangan. Oleh karena itu, seminar ini diadakan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan untuk peraturan yang baru terkait perkumpulan."

Seminar ini membahas berbagai aspek terkait perkumpulan, termasuk peraturan yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda, yaitu Staatsblad 1870 no.64. HERLINA, S.H., M.H., menyoroti enam poin penting yang diangkat dalam seminar ini. "Poin-poin ini sangat penting karena setiap acara seminar atau kegiatan yang diadakan oleh pengurus pusat memiliki poin. Poin-poin ini diperlukan oleh para calon notaris untuk diangkat menjadi notaris serta untuk memperpanjang masa jabatan notaris yang sudah senior," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan harapannya terhadap seminar ini. "Harapan saya adalah agar seminar ini memberikan masukan berharga kepada pemerintah dan pembuat undang-undang. Saya berharap agar undang-undang perkumpulan segera terwujud, mengakomodir kesulitan-kesulitan yang sering muncul ketika pendirian perkumpulan dilakukan. Saya juga berharap agar proses administrasi badan hukum perkumpulan bisa dipercepat, setidaknya sebanding dengan proses perseroan terbatas," tambahnya.

Dan yang pasti, Seminar Nasional PP-INI bukan hanya menjadi forum untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam praktek notaris, tetapi juga merupakan ajang untuk memberikan masukan yang bernilai bagi pembuat undang-undang dan pemerintah. Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang perkumpulan, para notaris dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dan mengatasi berbagai kompleksitas yang seringkali muncul dalam praktik mereka sehari-hari.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Putu Ayu Mas Ratih: Atasi Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan dengan Pengetahuan Hukum Terbaru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/10/2023). Putu Ayu Mas Ratih, SH., M.kn., Notaris Wilayah Tabanan, menyoroti pentingnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan terbaru dalam praktek notaris. Seminar ini, yang bertemakan "Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan dalam Praktek," mengundang notaris-notaris terkemuka dari seluruh Indonesia untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perkumpulan yang seringkali kompleks.

Lebih rinci, Putu Ayu Mas Ratih menekankan betapa pentingnya bagi para notaris untuk tetap update dengan peraturan-peraturan baru. "Kita sebagai notaris harus terus mengikuti perkembangan hukum terbaru agar dalam menjalankan praktek kita bisa memegang tanggung jawab yang luar biasa," ujarnya kepada para awak media di sela-sela kegiatan seminar.

Salah satu harapan Putu Ayu Mas Ratih adalah agar kegiatan seminar nasional semacam ini dapat diselenggarakan lebih sering. "Saya berharap semakin sering dilakukan kegiatan seminar nasional seperti ini sehingga para notaris bisa berkenalan dengan rekan-rekan seprofesi dari seluruh Indonesia. Ini penting karena dalam seminar ini kita bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki kapasitas tinggi dan memang ahli dalam bidangnya," tambahnya.

Tema seminar kali ini, yaitu "Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan dalam Praktek," merupakan respons terhadap kompleksitas yang terkait dengan perkumpulan di masyarakat. Putu Ayu Mas Ratih menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya problematika yang muncul terkait perkumpulan, terutama terkait dengan dasar hukum dan legalitasnya. 

"Banyak perkumpulan yang tidak berbadan hukum, dan ini menimbulkan berbagai masalah. Sebagai notaris, tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dasar hukum perkumpulan, memahami masalah-masalah yang mungkin timbul, dan memberikan solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku," paparnya.

Perkumpulan yang tidak sah secara hukum dapat menghadapi masalah serius, mulai dari keabsahan kontrak hingga tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi terbaru dalam praktek notaris sangat penting. Para notaris diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat membantu masyarakat memahami proses pendirian dan pengelolaan perkumpulan secara sah dan sesuai hukum.

Seminar Nasional PP-INI tidak hanya memberikan wawasan tentang peraturan-peraturan terbaru, tetapi juga memberikan platform bagi para notaris untuk membangun jaringan dengan sesama profesional dan memperdalam pemahaman mereka tentang aspek hukum yang kompleks. "Dengan pengetahuan yang tepat, para notaris dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi simpang siur dan problematika yang terkait dengan perkumpulan, menciptakan masyarakat yang lebih tahu dan mematuhi hukum dalam segala aspek kehidupan mereka," pungkasnya. 

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

I Made Pria Dharsana Hadiri Seminar Nasional 'Mengungkap Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan dalam Praktek'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dr. I Made Pria Dharsana, SH, MHum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali serta Dosen tidak tetap Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan juga seorang Notaris di Kabupaten Badung Bali, menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) bertajuk "Simpang Siur dan Problematika Perkumpulan dalam Praktek," di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Salah satu poin utama yang disoroti oleh Dr. I Made Pria Dharsana dalam seminar ini adalah pengelolaan dana oleh pendiri, yayasan, dan perkumpulan. Ia membahas kompleksitas yang terkait dengan pemanfaatan dana, terutama jika dana tersebut berasal dari luar negeri. "Penting bagi kita untuk memahami bahwa pengelolaan dana dalam proses pendirian perkumpulan memiliki implikasi yang signifikan," ujarnya.

Lebih rinci, Dr. I Made Pria Dharsana menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perkumpulan terkait dengan penggunaan dana yang diterima. "Adanya kejelasan mengenai asal-usul dana, pemakaian yang tepat, dan ketentuan hukum terkait menjadi krusial dalam menghindari masalah hukum di masa depan," katanya.


Sementara itu, dalam konteks hukum, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan regulasi terkait pengelolaan dana luar negeri menjadi sangat penting. Dr. I Made Pria Dharsana menjelaskan bahwa kekacauan atau ketidakjelasan dalam penggunaan dana bisa membuka pintu bagi campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang, yang pada gilirannya dapat merugikan perkumpulan tersebut.

"Ketika kita memiliki pengetahuan yang tepat tentang regulasi dan kewajiban hukum, kita dapat melindungi perkumpulan kita dari potensi masalah di masa mendatang," tambahnya.

Dengan menggelar seminar ini, PP-INI tidak hanya memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat pemahaman sektor ini di kalangan praktisi hukum. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman mendalam mengenai hukum perkumpulan dan pengelolaan dana merupakan kunci keberhasilan dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan taat hukum.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

PB Formula Gelar Simposium Kebangsaan untuk Mewujudkan Indonesia Adil dan Makmur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB Formula) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Simposium Kebangsaan dengan tema "Mewujudkan Indonesia Adil, Makmur, Sejahtera, dan Bermartabat, Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur" di Jakarta, Senin (09 Oktober 2023) Acara ini turut dihadiri oleh para tokoh ulama dan aktivis Islam terkemuka.

Tuan Guru Drs, Dedi Hermanto, dalam sambutannya, mengemukakan visi PB Formula untuk menciptakan kemaslahatan ekonomi umat Islam. Ia menekankan pentingnya transformasi umat Islam dari santri menjadi intelektual dan dari umum menjadi intelektual sebagai bagian dari misi PB Formula. Dalam upaya mencapai tujuan ini, PB Formula telah membentuk Badan Masyarakat Tidak Berbadan Hukum (BMT) Baitul Malwa Tamil bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Bazis dan Basnas, untuk memberdayakan ekonomi umat Islam pribumi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Simposium Kebangsaan, Hj. Dewie Yasin Limpo, SE, menyampaikan keprihatinan terhadap menurunnya rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dalam upaya mengatasi hal ini, ia menggagas penggalian kembali nilai-nilai kebangsaan yang menguatkan identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang religius. Limpo menekankan pentingnya kesatuan dalam perbedaan dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara.

Simposium ini juga menyoroti pentingnya peran ulama dan aktivis Islam sebagai penjaga peradaban. Mereka diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, budaya, dan pengalaman yang terbuka terhadap beragam pandangan.

Acara ini mencerminkan tekad PB Formula untuk memperkuat solidaritas dan nasionalisme dalam masyarakat Indonesia demi mewujudkan visi Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Wealth Wisdom 2023: Membangun Kekayaan yang Seimbang dan Holistik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Permata Bank telah memulai kembali perjalanan inspiratif tahunannya dengan Wealth Wisdom 2023 yang telah memasuki tahun kesembilannya. Acara prestisius ini berlangsung di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place Jakarta pada 3-4 Oktober 2023. Wealth Wisdom 2023 membawa perspektif yang mendalam mengenai konsep kekayaan holistik dengan menggabungkan elemen festival dan edukasi kekayaan.

Dalam gelaran tahun ini, Wealth Wisdom 2023 menyajikan 18 kelas seminar dan 6 workshop yang dipersembahkan oleh lebih dari 35 pembicara dari berbagai latar belakang. Acara ini dirancang khusus untuk nasabah setia PermataBank dan juga terbuka untuk masyarakat umum yang tertarik.

Tema yang diangkat pada Wealth Wisdom 2023 adalah “Harmonious Wealth Journey,” yang mengeksplorasi bagaimana mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial di tengah gejolak perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat, baik secara ekonomi, teknologi, politik, dan kesehatan, memiliki pemahaman yang holistik tentang kekayaan, baik secara finansial maupun non-finansial, sangat penting.

Dalam sambutannya, Wealth Wisdom 2023, Djumariah Tenteram, Direktur Retail Banking Permata Bank, menyampaikan pentingnya pendidikan keuangan dalam mencapai kekayaan holistik. 

"Permata Bank yakin bahwa pendidikan tentang keuangan berkontribusi terhadap kekayaan holistik sangat penting bagi masyarakat. Kami ingin mengarahkan kehidupan menuju kesejahteraan yang lebih baik, menginspirasi dan mencerahkan keluarga Indonesia mengenai literasi keuangan dan kekayaan di seluruh aspek kehidupan," jelasnya dengan penuh semangat.

Prof. Rhenald Kasali, Guru Besar FEB UI dan Pendiri Rumah Perubahan, menekankan pentingnya beradaptasi dengan kebiasaan baru dan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat dalam mengembangkan bisnis dan menghadapi perubahan ekonomi. 

"Melalui Wealth Wisdom 2023 ini, diharapkan akan membangkitkan optimisme masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan dapat menginspirasi mereka dalam memulihkan perekonomian secara harmoni," tambahnya dengan keyakinan.

Salah satu pembicara inspiratif pada Wealth Wisdom 2023 adalah Atiqah Hasiholan, seorang aktris dan penggemar kekayaan holistik yang telah membuktikan bahwa disiplin diri adalah kunci keberhasilan. "Berbicara tentang 'kekayaan holistik,' bagi saya tidak bisa dipisahkan dari konsep 'disiplin diri,' karena dengan memiliki disiplin diri yang baik akan membawa kita ke banyak tempat dan ke level yang lebih tinggi," ucap Atiqah dengan penuh kebijaksanaan.

Selain memperoleh pengetahuan berharga dari berbagai kelas dan workshop, pengunjung Wealth Wisdom 2023 juga memiliki kesempatan untuk mengunjungi Wealth Bazaar yang menawarkan beragam produk investasi, mengikuti Property Expo dari mitra properti terkemuka, dan mendapatkan promo menarik untuk pemegang Permata Kartu Kredit. Tidak hanya itu, rangkaian acara ini juga menyuguhkan penawaran eksklusif untuk kendaraan mewah di Indonesia.

Wealth Wisdom 2023 adalah acara yang tidak dipungut biaya dan terbuka untuk nasabah setia PermataBank serta masyarakat umum yang ingin memperkaya pengetahuan mereka tentang kekayaan holistik. 

Dengan interaksi langsung bersama para pembicara inspiratif dan terkemuka Indonesia, acara ini menawarkan kesempatan langka untuk memperoleh wawasan dan motivasi yang dapat mengubah cara pandang terhadap kekayaan dalam era digital ini.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto





 
Share:

Bersama Rhenald Kasali, Executive Forum SEVIMA Bakal Kupas Strategi Kampus Tingkatkan Penyerapan Lulusan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Nasional Symposium on Human Capital, mengungkapkan bahwa 56,3 persen perusahaan di Indonesia mengaku sulit mencari pekerja sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Padahal, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus 2022. 673 ribu diantaranya adalah lulusan sarjana (S1) sederajat.

Fenomena ini disebut oleh Sugianto Halim M.M.T. selaku Chief Executive Officer dan pendiri perusahaan teknologi pendidikan SEVIMA, sebagai talent gap. Dampaknya, perusahaan dan pencari kerja sama-sama mengalami hambatan.

“Rasio kerberhasilan dari proses seleksi & recruitment terhitung sangat kecil, bahkan dibawah 1% dari jumlah pelamar yang masuk. Padahal sebagai perusahaan yang tumbuh pesat, SEVIMA butuh supply high-quality talent yang konstan untuk menunjang berbagai pengembangan lini bisnis di perusahaan,” ungkap Sugianto Halim dalam keterangan persnya, Jum'at (25/08) pagi.

Merespon fenomena talent gap ini, Executive Forum SEVIMA akan mengupas strategi kampus untuk meningkatkan penyerapan lulusan. Forum akan diselenggarakan pada Selasa 29 Agustus 2023, di Rumah Perubahan Jakarta Escape.

Ratusan rektor, pejabat, serta pakar pendidikan dijadwalkan hadir dalam Executive Forum SEVIMA. Diantaranya Prof. Rhenald Kasali (Pendiri Rumah Perubahan), Bapak Mahir Bayasut (Ketua Forum CSR Nasional & Ketua Kedaireka Kemdikbudristek), Bapak Akhwanul Akhmal (Ketua Umum Perkumpulan Politeknik Swasta se-Indonesia), Laksamana Madya Purn Agus Setiadji (Ketua STIE Bisnis Indonesia & Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan), dan masih banyak lagi.

“Dengan menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam dunia pendidikan, seminar diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pimpinan perguruan tinggi untuk meningkatkan penyerapan lulusan, di tengah tantangan disrupsi teknologi dan ketatnya persaingan dunia kerja!,” ungkap Sugianto Halim.

*Mengusung Tema Outcome Based Education (OBE)*

Tema utama yang diusung dalam Executive Forum SEVIMA nantinya bertajuk “Strategi Sukses Memimpin Kampus Berbasis Outcome Based Education (OBE)”. Outcome-Based Education adalah pendekatan kurikulum pendidikan yang berfokus pada hasil pembelajaran (outcome), bukan sekadar hafalan teori atau materi yang disampaikan.

Sugianto Halim menambahkan bahwa dengan penerapan OBE, maka lebih disesuaikan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa yang dapat membuat mereka siap menghadapi persaingan global. Kurikulum berbasis OBE tidak hanya memandang hasil akhir dari proses pembelajaran berupa nilai dalam bentuk angka, tetapi juga melibatkan perancangan kurikulum, penetapan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pengajaran yang inovatif, serta metode penilaian yang sesuai.

“Pendekatan OBE memiliki dampak luas pada seluruh proses pendidikan, mulai dari perancangan kurikulum yang menggambarkan tujuan akhir pembelajaran, strategi pengajaran yang interaktif dan efektif, hingga metode penilaian yang sesuai. OBE juga akan memfokuskan kampus untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan oleh dunia kerja,” ungkap Sugianto Halim.

Pembahasan terkait OBE menurut Sugianto Halim juga penting, karena learning outcome (luaran pembelajaran) menjadi salah satu kriteria penilaian utama dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi. baik yang tingkat Nasional seperti BAN-PT, atau LAM, sampai ke level akreditasi Internasional seperti IAABE.

Atas dasar tersebut, berbagai topik yang mengacu pada tema besar OBE akan dikupas dalam Executive Forum SEVIMA. Contohnya Prof. Rhenald Kasali, akan membahas bagaimana kepemimpinan perubahan (Change Leadership) yang telah beliau populerkan dalam buku best-sellernya, bisa mengubah paradigma pendidikan di kampus menjadi berbasis OBE. Bapak Mahir Bayasut selaku Ketua Forum CSR Nasional & Ketua Kedaireka Kemdikbudristek, akan membahas bagaimana kampus berkolaborasi dengan dunia industri dan meraih hibah.

Dalam Executive Forum SEVIMA, juga akan diluncurkan Modul Outcome Based Education (OBE) untuk implementasi pembelajaran berbasis OBE. Bersama dengan modul Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), modul Tracer Study, dan modul Karirlink sebagai platform pencarian kerja bagi fresh graduate, pengguna SEVIMA Platform yang terdiri atas lebih dari 900 perguruan tinggi dan total 3 juta pengguna dapat langsung mengimplementasikan OBE secara mudah, terdigitalisasi, dan terintegrasi.

“Standar pendidikan Indonesia dan Internasional saat ini sudah mensyaratkan fokus kepada hasil keluaran (outcome). Bukan hanya prosesnya. Oleh karenanya Executive Forum SEVIMA akan diselenggarakan bersama para pakar, untuk mendiskusikan bersama pentingnya implementasi OBE, serta bagaimana OBE menjadi cara kita untuk meningkatkan penyerapan lulusan,” pungkas Sugianto Halim. (Arianto)



Share:

Mengusung Perubahan Nyata: Prof. Dr. Supandi Ajak Bertindak Lawan Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Prof. Supandi memberikan wejangan yang berharga dalam seminar hukum Forum Wartawan Mahkamah Agung (Forwama) bertajuk “Kerugian Perekonomian Negara Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” di Jakarta, Jum'at (04/08/2023). Dalam paparannya, beliau menyoroti beberapa poin penting terkait pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Poin-poin yang ditegaskan beliau antara lain adalah:

1. Pemberantasan korupsi harus mengutamakan upaya prefentif dan pendekatan sistem, serta mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara. Beliau juga mendorong adopsi e-Government untuk meningkatkan efisiensi administrasi negara dan mengurangi beban penjara, dengan teknologi informatika yang telah terbukti efektif dan efisien, bahkan dapat menghemat anggaran negara hingga 80%.

2. Beliau menyadari bahwa hambatan terbesar menuju e-Government adalah ketimpangan kualitas kecerdasan di seluruh penjuru NKRI. Beliau mengingatkan pentingnya tujuan NKRI yang belum merata, dan mengutip Teori Perubahan Global untuk menyadari bahwa proses perubahan tidak mudah. Oleh karena itu, pemimpin perubahan harus terus mengkomunikasikan pentingnya proses ini.

3. Beliau menyoroti kesalahan tafsir dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat merugikan penegakan hukum yang benar.

4. Mahkamah Agung RI, di bawah kepemimpinan YM Prof. Bagir Manan, Dr. Harifin A. Tumpa, Prof. Hatta Ali, dan Prof. Syarifuddin, menyadari pentingnya perubahan di tubuh negara dan bangsa Indonesia.

Prof. Supandi, mantan Ketua Kamar Tata Usaha negara Mahkamah Agung dan guru besar di Universitas Diponegoro, mengajak semua pihak untuk bergerak menuju perubahan dengan kucuran keringat, stamina, dan air mata. Dia percaya bahwa kesadaran dan upaya bersama dapat membawa perubahan positif bagi NKRI.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto


Share:

Kyatmaja Lookman: Pentingnya STC dalam Layanan Jasa Angkutan Barang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Standard Trading Conditions (STC) menjadi bagian penting dalam membangun budaya asuransi di Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo), Kyatmaja Lookman, mengungkapkan pentingnya STC dalam layanan jasa angkutan barang. STC adalah ketentuan yang disusun oleh asosiasi sesuai peraturan, dan sudah digunakan luas di negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Singapura.

Dalam seminar & workshop dengan tema "Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib dan Efisien," Kyatmaja Lookman juga mengingatkan bahwa STC berfungsi sebagai standar minimum layanan. Misalnya, pada layanan laundry, jika terjadi kerusakan, penyedia jasa akan mengganti dengan 10 (sepuluh) kali ongkos kirim atau Deductible. STC memiliki daftar minimum liability dan sisanya harus diasuransikan.

"Di Indonesia, saat ini baru ada tiga contoh STC, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2013, Standard Trading Condition ALFI/ILFA 2016, dan Peraturan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia Nomor 1 Tahun 2022," kata Kyatmaja Lookman kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Serpong, Selasa (01/08/2023).

Lebih lanjut, Kyatmaja Lookman mendorong organisasi seperti Organda dan Pelindo untuk mengembangkan STC guna memperbaiki ekosistem angkutan. Pentingnya STC juga terkait dengan keberlangsungan usaha dan perlindungan bagi pemilik barang. Jangan hanya memperhatikan biaya angkutan, namun juga antisipasi terhadap potensi kehilangan atau kerusakan yang dapat berdampak besar pada perusahaan.

Kyatmaja Lookman mengingatkan bahwa biaya angkutan yang hanya berjumlah satu juta Rupiah dapat menimbulkan risiko besar bagi pemilik barang jika terjadi kehilangan atau kerusakan yang berpotensi mencapai miliaran Rupiah. Dalam kasus seperti ini, perusahaan dapat mengalami kerugian besar bahkan berujung pada tutupnya usaha.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




Share:

Cegah KDRT, Aktifis Gereja Katholik Jakarta Gelar Seminar Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menyikapi masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga - KDRT di masyarakat, berbagai kelompok keagamaan terus melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya antisipasitif dan pencegahan. Tak ketinggalan pula Seksi Keadilan Perdamaian & Lingkungan Hidup Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul Jakarta turut berpartisipasi menggelar kegiatan seminar tentang hukum dalam rangka mencegah terjadinya KDRT di lingkungan keluarga Katholik. 

Seminar Hukum yang mengambil Tema "Mengenali Hukum Gereja dan Hukum Negara untuk Membangun Keluarga Katolik yang Harmonis" ini dilaksanakan di GKP Lt. 4 Gereja Sathora, Jakarta pada Sabtu (6/5/2023). 

Dua orang pembicara yang dihadirkan dalam seminar kali ini yakni, tokoh Gereja Katholik, Romo Thomas Ulun Ismoyo, dan Anggota Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini. 

Dalam pemaparannya, Romo Thomas Ulun Ismoyo menekankan komitmen keluarga (kelompok terkecil) untuk mengutamakan dan mengedepankan intisari hidup. 

"Berkeluarga adalah demi kebahagiaan bersama dan di dalam kebahagiaan bersama itu, semua harus mengurangi konflik dan waspada terhadap hal-hal yang menghalangi terwujudnya hal tersebut, misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT," ungkap Romo Ulun. 

Sedangkan Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Sri Endras Iswarini menyampaikan pemahaman kepada peserta bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan. Sesi ini dipandu moderator Soegiharto Santoso yang biasa disapa Hoky. 

"Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa KDRT adalah urusan Rumah Tangga atau urusan masing-masing pribadi, itu salah. Semua tahu bahwa ini adalah urusan Negara yang ada hukumnya dan kita merupakan bagiannya," terang Rini, aktifis perempuan yang terkenal kritis dan anti kekerasan terhadap kaum hawa. 

Dia juga memastikan, jika ada kasus korban KDRT maka itu bisa langsung dibantu oleh negara atau bahkan bisa ditangani oleh Negara. "Dan kita sebagai warga Negara harus mau turut terlibat di dalamnya," imbuhnya. 

Seminar ini dibuka langsung Pastor Paroki Romo H. Sridanto Ariwibowo Nataantaka. Dan pada seminar kali ini juga mengadirkan pasangan suami isteri atau pasutri dari gerakan Marriage Enconter, Fredy dan Debbie yang memberikan testimoni mengenai hubungan baik rumah tangga keluarga ini yang makin terasa lebih baik setelah mengikuti kegiatan Marriage Encounter. 

Sehingga dalam kesempat tersebut keduanya mengajak para peserta seminar mengikuti kegiatan Marriage Encounter untuk membangun keluarga yang beriman dan harmonis untuk mencegah terjadinya tindak KDRT dalam keluarga. 

Pada kesempatan ini juga, Ketua Panitia Soegiharto Santoso menguraikan dasar pemikiran pelaksanaan seminar kali ini yaitu  maraknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik (KDRT) di ruang lingkup keluarga, sehingga menjadi acuan Keuskupan Agung Jakarta, lewat prakarsa Seksi Keadilan Perdamaian dan Lingkungan Hidup Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul, menggelar seminar tentang hukum ini. 

Sebab berdasarkan laporan resmi yang ada, tidak menunjukkan realita yang sesungguhnya, karena mayoritas terjadinya KDRT adalah di dalam keluarga, sehingga sering kali ditutup-tutupi. “Laporan resmi yang masuk bagaikan puncak gunung es dari banyaknya persoalan KDRT,” ujar Hoky. 

Hoky menambahkan, peserta seminar dihadiri oleh umat paroki Santo Thomas Rasul Bojong Indah, dan juga umat dari paroki lain, serta sejumlah wartawan. (Arianto)

Share:

Ketum APKASINDO Apresiasi Gebrakan Kementan Percepat PSR


Duta Nusantara Merdeka | Bali
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung mengapresiasi gebrakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui kerja keras Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan bergerak cepat mengurai dan mengkoordinasikan seluruh institusi yang berwenang dalam percepatan program PSR. Salah satu buktinya adalah proses Revisi Permentan nomor 03 Tahun 2022 tentang PSR menjadi Pernentan nomor 19 Tahun 2023 dilakukan sangat cepat dan terukur, sehingga terjadi simplikasi persyaratan PSR.

Tindak lanjut dari revisi Permentan diatas Koordinasi antar lembaga yang dimotori oleh Dirjen Perkebunan membuahkan hasil "Tertanggal 9 Maret 2023, Kementerian ATR/BPN melakukan penyederhanaan dengan merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 396 dengan menerbitkan SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tentang Pemberian Keterangan Tidak Berada Di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan surat ini, telah memangkas persyaratan atau menyederhanakan aturan untuk percepatan PSR," kata Gulat yang hadir pada Munas GAPKI di Bali, Kamis (9/3/2023).

Gulat mengungkapkan isi SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 tersebut yakni menetapkan persyaratan calon lahan perkebunan PSR. Pertama, cukup menunjukan surat keterangan tidak berada dalam kawasan HGU yang dikeluarkan Kantor Pertanahan; Kedua, memiliki peta cetak atau digital yang menunjukan koordinat polygon lahan; dan Ketiga, kelembagaan pekebun wajib melakukan pengecekan status letak posisi lahan perkebunan pada website http://bhumi/atrbpn.go.id.

Lebih rinci, Gulat menambahkan, bilamana hasil pengecekan status melalui website yang ditunjuk menunjukan indikasi tumpang tindih dengan HGU, maka kelembagaan pekebun pengusul PSR dapat meminta Surat Keterangan ke kantor pertanahan terdekat. Dengan terbitnya SE nomor 2 ini, maka pengusul PSR tidak perlu lagi melakukan pengecekan atau survey lapangan selama dapat memastikan kelengkapan dokumen lahan.

"Janji Pak Dirjend SPPR saat FGD Percepatan PSR APKASINDO di Riau dibayar tunai. SE Ini hasil koordinasi yang tidak biasa dari seorang Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam Syah dan Pak Direktur Tanaman Tahunan, Pak Rizal," ucapnya. 

"Biasanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sangat ribet dan ego sectoral, tapi mitos tersebut berhasil dipatahkan oleh Pak Dirjen Perkebunan dan Pak Direktur dan tentu petani sawit dari Aceh sampai Papua menaruh rasa hormat atas kerja keras trio dirigen PSR Indonesia yaitu Pak Andi, Pak Rizal dan Pak Mula,"pungkasnya. (Arianto)


Share:

Seminar Nasional Peluang, Tantangan dan Solusi Penggunaan Biodiesel B35 dan B40 untuk Mendukung Iklim Usaha Pertambangan dan Otomotif di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan, demi mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Sebagai salah satu produsen terbesar minyak sawit (CPO), Indonesia pada tahun 2008 mulai melakukan pencampuran Biodiesel sebesar 2,5%  dan sejak tahun 2014 secara konsisten menerapkan program mandatori biodiesel. Biodiesel merupakan campuran antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 10% (B10) pada tahun 2014, 15% (B15) pada tahun 2015, 20% (B20) pada tahun 2016, dan 30% (B30) pada tahun 2020. Sebagai salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mulai 1 Februari 2023, tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan menjadi 35% (B35).

Kebijakan B35 diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kilo liter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar USD dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 Triliun. Kebijakan B35 diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

Terkait hal tersebut, Kolaborasi Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO) dan Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI) yang di support penuh oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia menggelar Seminar Nasional mengusung Tema "Peluang, tantangan dan solusi penggunaan biodiesel, B35 dan B40, untuk mendukung iklim usaha pertambangan dan otomotif di Indonesia" di JS Luwansa Jakarta, Rabu (22/02).

"Baru kali ini hadir beberapa Asosiasi antara lain: Asosiasi Produsen Bahan Bakar Nabati, Ikatan Ahli Otomotif Indonesia, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Asosiasi Pengusaha Jasa Pertambangan Batubara, Masyarakat Pelumas Indonesia dan Asosiasi lainnya," kata Direktur PERTAABI Rohman Alamsjah kepada awak media di Jakarta.

Melalui event ini, ujarnya, kita dapat lebih mengetahui apa itu bio fuel, bagaimana cara mengatasinya, mengoptimalisasikan dan mendapatkan benefit pengunaan bio diesel ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kedepan pihaknya akan melanjutkan event-event yang ada output realnya jadi semacam workshop yang melibatkan Pemerintah, Peneliti dan user dari industri. 

"Pasca event ini diharapkan nantinya terciptanya harmonisasi antara pemerintah, akademisi dan praktisi," ucapnya.

Adapun, Rangkuman atau catatan dari seminar ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah yakni ke Kementerian ESDM, kementerian Perindustrian dan Lembaga Sertifikasi Nasional. 

"Ia berharap kedepan, semua pihak bisa mengedepankan kepentingan negeri dengan melibatkan semua pihak," pungkasnya. 

Turut hadir dalam seminar ini, para Speaker/Pembicara yang Profesional dibidangnya yaitu: Syah Reza, President Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia; Dr. Ir. Doddy Rahadi, MT., IPU Kepala Badan SKJI Kemenperin; Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc Dirjen EBTKE Kementerian ESDM; Rochman Alamsjah Direktur PERTAABI dan General Manager PT Harmoni Panca Utama dimoderatori Ir. Hari Budianto, Sekretaris Jenderal IATO dan Budhi Baskoro Adhi, Sekretaris Jendral MASPI. (Arianto)

Share:

Seminar Nasional "Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Generasi-Z Dalam Rangka Pemilu 2024"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri Seminar Nasional "Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Generasi-Z Dalam Rangka Pemilu 2024", di Universitas Nasional Jakarta, Selasa (24/01/2023).

Seminar Nasional yang digagas oleh Universitas Nasional dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha serta anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dr. Sitti Rakhman dan Burhanuddin.

Dalam sambutannya, Dekan Fisip Universitas Nasional Dr. Erna Ermawati Chotim, S.Sos., M.Si. menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kolaborasi Universitas Nasional bersama Bawaslu dalam hal pendidikan kepemiluan.

Disaat yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, perlunya pendidikan politik dan kepemiluan bagi mahasiswa agar tumbuh kedewasaan politik. 

"Provinsi DKI Jakarta masuk dalam indeks Kerawanan Pemilu yang tinggi, untuk itu kolaborasi khususnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Universitas Nasional perlu untuk dilaksanakan," ucapnya.

Dalam sesi Seminar Nasional, Lolly Suhenti, S.Sos. I,M.H. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mengatakan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama sehingga tantangannya Pemilu serentak tahun 2024 menjadi Pemilu yang kompleks.
 
"Pengawasan Partisipatif menjadi kolaborasi Bawaslu dengan stakeholder baik itu dengan mahasiswa menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu" ujar Lolly.

Sementara itu, Drs. Selamat Ginting, M.Ilkom Analisis Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional mengatakan, pentingnya peran generasi-Z dalam Pemilu 2024, dimana generasi-Z mencapai 30% dari jumlah pemilih, sehingga penggunaan media sosial menjadi sarana informasi yang sangat familiar.

Kegiatan kolaborasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Nasional turut dilaksanakan penandatanganan MoA dan IA Fisip Universitas Nasional dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (Arianto)

Share:

ADP MSDM: Pentingnya Sertifikasi Kompetensi di Era Industri 4.0


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia (ADP MSDM) menyelenggarakan seminar nasional secara online (daring) pada (13/10/2022) di Jakarta dengan tema : “Pentingnya Sertifikasi Kompetensi di Era Industri 4.0” merujuk pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 115 Tahun 2022”. 

Menariknya, seminar ini menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan R.I Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si sebagai Keynote Speech dan sejumlah narasumber dari lembaga pemerintah maupun praktisi. 

Diantaranya: Dr. M. Aditya Warman, MBA (Dewan Pengawas BPJS Ketenakerjaan / Asosiasi Pengusaha Indonesia); Fauziah, S.E., M.Si (Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan Titi Agustina, S.E., Cmt., CPHRM. (Praktisi Sumber Daya Manusia). 

Dari pihak penyelenggara sendiri menghadirkan Dr. Suyanto, S.E; M.M; M.Ak; C.A (Presiden Asosiasi Dosen dan Praktisi Manajemen Sumber Daya Manusia) sebagai moderator serta Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A (Dewan Pengarah LSP MSDM Unggul Indonesia). 

Penyelenggaraan seminar nasional itu juga dalam rangkaian perayaan terbitnya lisensi LSP MSDM Unggul Indonesia dari BNSP nomor LSP-2177-ID tanggal 19 Agustus 2022. "LSP MSDM mempunyai visi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang unggul dan profesional dalam memastikan Sumber Daya Manusia yang kompeten, inovatif dan berdaya saing,” kata Sri Lestari dalam sambutannya. 

Selanjutnya, Sri Lestari Prasilowati menambahkan, pendirian LSM MSDM Unggul Indonseia adalah merujuk pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 115 Tahun 2022 yaitu untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan, memberlakukan secara wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia.

Sebagai keynote speech Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan rasa optimisme terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi yang akan terus meningkat. "Namun perlu diwaspadai pandemi  belum seluruhnya selesai dan tetap siaga menjaga kondisi ketenagakerjaan menghadapi tantangan masa depan.," ujar Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menuturkan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan oleh setiap pemangku jabatan yang mengurusi bidang pengelolaan sumber daya manusia wajib tersertifikasi. 

Pemberlakuan wajib sertifikasi tersebut memiliki 3 tujuan yakni :  Memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan; Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia; dan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.

Sementara itu, Fauziah menerangkan,  Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0 akan menghadapi tantangan dan sekaligus peluang peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia masa depan di Indonesia. 

Adapun peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia kedepan ada 5 poin yaitu : 
1. Jumlah kebutuhan supply tenaga kerja terampil pada tahun 2030 untuk Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di dunia (sumber: McKinsey, 2016)
2. Jumlah kebutuhan supply tenaga kerja terampil rata-rata per tahun dari 2016-2030 (sumber: McKinsey, 2016)
3. Jenis pekerjaan baru yang akan muncul di Indonesia s.d. tahun 2030
4. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi (sumber: BKKBN)
5. Indonesia akan menjadi negara yang tua dan miskin bila tidak memanfaatkan peluang bonus demografi 

Aditya Warman dalam sesi pemaparan materi selanjutnya, mengupas tentang pentingnya kesiapan organisasi yang berkelanjutan di masa depan agar bermuara kepada kesiapan pemimpin masa depan Future Leader (Millenials) yang meliputi : Perusahaan Aware; Kesenjangan Talenta; Menggerakkan Talenta dan Mobilitas Talenta. 

Pada akhirnya sebuah organisasi yang betul-betul siap yang dengan mobilitas talenta akan berhasil dan maju yaitu mengembangkan internal yang dinamis pengembangan manajemen talenta untuk memindahkan Talenta dari satu peran ke peran lain di tingkat kepemimpinan, profesional dan operasional.

Narasumber terakhir, Titi Agustina menyampaikan, Sertiifikat Kompetensi merupakan competitive advantage keunggulan yang dimilik. "Hal itu yang akan membuat kita bisa bersaing secara professional. Apabila kita tidak memiliki competitive advantage jangan sekali-kali mencoba bersaing dengan orang lain yang memiliki competitive advantage. Apapun competitive yang dimiliki oleh seseorang, dia akan dicari oleh orang yang memutuhkan dengan competneci yang dimikinya," urainya.

Ditambahkan pula, Competitive advantage harus terus menerus dijaga bahkan harus ditingkatkan dengan melakukan skill up, innovasi dan menjaga etika professional.

Acara seminar diakhiri dengan tanya jawab dari peserta kapada para narasumber. (Lak/Tha)

Share:

Sambut Milad AQL Ke-14, Ashabul Kahfi Gelar Donor Darah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut milad AQL ke-14, AQL Islamic Center sebagai lembaga dakwah dengan ruh tadabbur Qur’an menggelar kegiatan donor darah dengan jumlah pendonor sebanyak 100 orang bersama PMI dan Unit Ashabul Kahfi di aula AQL Islamic Center Jakarta, sabtu (16/07). Kegiatan donor darah ini mengusung tema "Ayo Donor Darah, Setetes Darah Sejuta Harapan" yang menjadi salah satu penyemarak dari rangkaian acara milad AQL.

Selain sebagai bentuk dukungan terhadap rangkaian milad AQL ke-14, tujuan dari acara donor darah ini yaitu  sebagai bentuk kepedulian sahabat Ashabul Kahfi dalam membantu memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat akan pentingnya donor darah.

Disisi lain, ada acara bincang kesehatan reproduksi muslimah bersama Dokter Spesialis Radiologi, dr. Intan Masita Hayati, Sp. Rad, CIMI, AMANI, sekaligus Edukator Kesehatan & Pendidikan ibu-Anak yang digelar secara luring dalam waktu yang bersamaan di aula AQL dengan tema "Glow From the Inside Out".

"Hari ini kita mengadakan donor darah yang dilakukan oleh unit AQL yaitu Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi ini kepemudaan yang mencintai masjid, alhamdulillah ini dalam rangka menuju milad AQL Islamic Center atau yayasan-yayasan LPPI yang ke-14, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan di antaranya kegiatan donor darah," kata Ketua Umum Pelaksana Donor Darah Yeri Kusyeri kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela sela kegiatan pelaksanaan donor darah.

"Harapan kami seluruh umat bisa mendonorkan darahnya untuk bangsa ini. Dan alhamdulillah antusias bukan hanya dari pendonor Ashabul Kahfi, tapi juga dari lapisan masyarakat yang datang untuk mendonorkan darahnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rina Wulandari, Ketua Pelaksana Bincang kesehatan reproduksi muslimah mengatakan, Rangkaian acara ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Khususnya wanita yang saat ini masih banyak yang minim sekali pengetahuan akan pentingnya kesehatan reproduksi. Namun tak hanya wanita, acara ini juga bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kesehatan reproduksi bagi wanita. 

Penyelenggara hari ini, menurut Rina, dari unit dibawah yayasan yaitu Unit Ashabul Kahfi. Dan tema pada seminar kesehatan kali ini mengusung tema muslimah, yaitu tentang kesehatan reproduksi muslimah. "Karena pada generasi Islam, peradaban dimulai dari muslimah, muslimah sebagai tonggak peradaban, di mana ketika muslimah itu baik, maka peradaban akan baik, dan hal-hal reproduksi kami bahas secara tajam dan kami hanya khususkan untuk wanita saja," ucapnya. 

"Kami berharap setelah acara ini sahabat bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain agar bisa menambah wawasan, bisa juga sharing-sharing dan apabila ada kekurangan dalam materi ini insyaallah bisa sharing ke kami," ungkapnya.

"Harapan utama di seminar ini adalah kami ingin mengedukasi masyarakat umum agar lebih respect lagi, lebih peduli lagi terhadap kesehatan terutama kesehatan reproduksi yang mungkin ini bukan pembahasan yang awam untuk sebagian orang dan lebih private lagi karena dr. Intan Masita Hayati adalah salah satu penggiat dakwah yang sudah hampir 12 tahun bergerak di bidang kedokteran dan ini perjuangan beliau selama berada di AQL Islamic Center ini," pungkasnya. 

Asal tahu saja, kegiatan ini didukung oleh 22 unit AQL Islamic Center serta beberapa media partner dan komunitas di antaranya Peduli Jilbab, YISC Al Azhar, Prima At tin, Mosque Ranger, RISKA Menteng, ARMI, Inspirasi Muda Indonesia, Remisya, Muda Berdakwah dan WeCanTalkID. (Arianto)
Share:

Marwan Batubara: Negara Berpotensi Alami Kerugian Ratusan Triliun Rupiah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Investasi diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. Namun pada kenyataannya, investasi disektor pertambangan nikel, khususnya pada pabrik pengolahan (smelter) nikel yang dibangun investor asal China tidak hanya membawa segala peralatan dari negara asalnya, tetapi juga memboyong tenaga kerjanya dari China, termasuk tenaga kerja tanpa keahlian khusus seperti Satpam, tukang las, sopir, operator alat berat mereka angkut dari negara
China.

"Hingga saat ini, Pemerintah masih percaya bahwa investor China hanya mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli sehingga tidak sinkronnya data TKA ini perlu dibuka seluas-luasnya agar semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama," kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Studies (IRESS) dalam Webinar dengan Tema: Membongkar Manipulasi Kejahatan Investor Smelter China di Hotel Sofyan Jakarta Selatan, Rabu, (02/02/2022). 

Menurut Marwan, jumlah TKA China yang bekerja pada industri nikel lebih dari 80 ribu orang. Puluhan ribu TKA China ini bekerja pada puluhan tambang dan smelter nikel yang tersebar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji besar dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

"Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji perkerja pribumi lulusan SD-SMA hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta! Nasib pekerja pribumi pada smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis," ungkapnya.

Tak cuma itu, lanjut Marwan, Ternyata sebagian besar TKA China menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan. Padahal, agar boleh bekerja, TKA harus mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat skill, waktu, biaya, dan pajak.

Terlebih, Rekayasa dan konspirasi terkait TKA China ilegal ini jelas pelanggaran hukum serius. Karena menyangkut investasi miliaran dolar AS, maka tidak mungkin para investor China dan para taipan tidak paham persyaratan yang harus dipenuhi.

Berarti, mereka telah dengan sengaja merekayasa, memanipulasi, dan bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat negara yang memiliki “power besar” guna melancarkan kejahatan sistemik ini. Para investor, taipan dan pejabat pemerintah terkait harus digugat atas pelanggaran hukum tersebut!

IRESS juga menemukan pembayaran gaji para TKA China oleh investor dilakukan di negara China. Dana dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Uang yang masuk Indonesia sangat minim.

"Dan yang pasti, Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Dengan modus ini, maka negara kehilangan penerimaan pajak, visa kerja, dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) dari puluhan ribu TKA China (asumsi 30 smelter @2000 orang) minimal Rp 2,5 triliun per tahun," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini: Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, Anthony Budiawan, Managing Director PEPS dan Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia dengan moderator Gigin Praginanto, Wartawan Senior. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini