DN-PIM dan Paramadina Bedah Pancasila di Era Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina menggelar Serial Sarasehan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, membuka ruang diskusi kritis soal ideologi bangsa.

Forum kebangsaan ini menghadirkan tokoh lintas agama, akademisi, dan cendekiawan, membahas arah pembangunan nasional, tantangan ideologis, serta relevansi Pancasila di masa depan.

Ketua Umum DN-PIM, M. Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa PIM merupakan gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender, dengan struktur nasional hingga daerah yang merepresentasikan kebinekaan Indonesia.

"Sarasehan ini menjadi langkah awal membedah Asta Cita Presiden Prabowo, yang dipandang sebagai visi relevan bagi kebangkitan Indonesia, dimulai dari sila pertama Pancasila," ujar Din di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Ia mengajukan pertanyaan tajam, apakah Pancasila masih hidup dalam kenyataan, atau sekadar menjadi cita-cita indah yang berubah menjadi fatamorgana dalam praktik bernegara.

Din menjelaskan Pancasila lahir sebagai philosophical foundation, sekaligus ideologi negara setelah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewarnai arah politik, ekonomi, serta kehidupan sosial bangsa.

Ia menilai Pancasila adalah jalan tengah, memadukan Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Persatuan, dan Keadilan, menolak ekstrem kapitalisme maupun sosialisme, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Namun, ia juga menyinggung perubahan besar pasca-amandemen konstitusi, yang dinilai membuka ruang kapitalisme dan demokrasi liberal, menjauh dari ruh kerakyatan sebagaimana dimaksud para pendiri bangsa.

Din mengungkap kebanggaan sekaligus kegelisahan ketika Pancasila diakui dunia internasional sebagai ideologi relevan, namun justru kerap diperdebatkan dan dicemooh di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Phillip K. Widjaja menekankan bahwa Pancasila harus ditempatkan secara utuh, menjadi landasan nyata dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.

Phillip mengingatkan bonus demografi hanya bermakna jika disertai pendidikan, kemampuan, dan niat, seraya menekankan pentingnya karakter, pendidikan kebangsaan, serta kesadaran membangun negara kuat.

Menurutnya, Asta Cita harus mendekatkan cita-cita dengan realitas, dari persoalan gizi, pendidikan, hingga akhlak, yang semuanya saling terkait dan tak bisa dipisahkan dalam perjuangan kebangsaan.

Dari Jakarta, sarasehan ini menegaskan Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan pekerjaan rumah bersama untuk menjembatani cita dan nyata Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dirut RS Columbia Hadiri Seminar K3, Soroti Bahaya Kimia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Utama RS Columbia Asia BSD Jeffry Oeswadi menghadiri Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta, menunjukkan komitmen sektor kesehatan mendukung penguatan keselamatan kerja berbasis kolaborasi.

Kegiatan bertajuk Chemical Hazard at Workplace: Bahaya Senyap yang Perlu Dikendalikan digelar Selasa, 27 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan pelaku industri, asosiasi K3, dan layanan kesehatan.

Jeffry menyampaikan kehadirannya sebagai bentuk partisipasi RS Columbia Asia BSD bersama PPDP2K3, asosiasi penyelenggara pemeriksaan kesehatan kerja yang berperan penting dalam ekosistem K3 nasional.

“Kami memfasilitasi laboratorium dan rumah sakit anggota PJK3 agar pelayanan kesehatan K3 berjalan optimal,” ujarnya, menekankan pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan dan dunia kerja.

Ia menjelaskan RS Columbia Asia BSD telah melayani pasien BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai kontribusi nyata rumah sakit dalam perlindungan pekerja.

Jeffry juga memaparkan jaringan RS Columbia Asia Group yang tersebar di Medan, BSD, Pulomas, Semarang, serta RS Premier Surabaya dan Jatinegara, mendukung layanan kesehatan terintegrasi.

Menurutnya, kehadiran rumah sakit dalam forum K3 bukan sekadar simbol, melainkan wujud tanggung jawab moral menjaga keselamatan pekerja dari risiko kimia yang kerap tak disadari.

“Saya hadir untuk menyukseskan kegiatan ini,” kata Jeffry, menegaskan dukungan pribadi sebagai anggota PPDP2K3 terhadap penguatan budaya K3 nasional.

Dari Jakarta, komitmen RS Columbia menegaskan bahwa keselamatan kerja hanya terwujud lewat kolaborasi nyata antara dunia kesehatan, industri, dan regulator.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Balai Besar K3 Dorong Budaya Aman Lewat Seminar Nasional 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertema Chemical Hazard at Workplace digelar di Jakarta, mengangkat bahaya kimia kerja sekaligus edukasi K3 lintas usia demi menekan risiko kecelakaan.

Kegiatan berlangsung di Jakarta, Selasa (27/01/2026), diikuti pemangku kepentingan K3, menghadirkan dua seminar utama tentang bahan kimia dan kesehatan jantung, dilengkapi pameran K3L.

Plt. Kepala Balai Besar K3 Jakarta Waluyo menjelaskan seminar ini menjadi ruang edukasi publik, memperkenalkan pengujian alat kerja di ketinggian, lingkungan kerja, hingga pemeriksaan keselamatan.

“Dalam K3, memastikan lingkungan kerja aman itu kuncinya pengujian dan pemeriksaan,” ujarnya, menekankan pendekatan nyata agar risiko bisa dikenali sebelum terjadi kecelakaan.

Selain diskusi, ada demonstrasi pemadaman kebakaran serta pengenalan K3 bagi anak usia dini, sebagai investasi kesadaran keselamatan sejak generasi awal.

Menurutnya, edukasi sejak dini penting agar anak-anak tumbuh memahami risiko kerja, sehingga ke depan terbentuk budaya aman yang melekat di dunia industri dan masyarakat.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan ini berlangsung hingga esok hari, dengan harapan perusahaan semakin aktif menerapkan K3 secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Jika risiko dipahami dan dikendalikan, angka kecelakaan kerja bisa ditekan,” katanya, menautkan edukasi K3 dengan target nasional menurunkan kecelakaan kerja.

Dari Jakarta, pesan K3 digaungkan sederhana namun kuat, keselamatan kerja dibangun dari edukasi, kolaborasi, dan kesadaran sejak dini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar K3 Nasional 2026 Bongkar Bahaya Kimia di Tempat Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 di Jakarta menyorot bahaya kimia kerja yang kerap tak disadari, namun berdampak serius pada kesehatan pekerja dan produktivitas nasional.

Seminar Bulan K3 Nasional 2026 bertajuk Chemical Hazard at Workplace resmi dibuka di Balai Besar K3 Jakarta, menegaskan komitmen negara memperkuat pengelolaan keselamatan kerja berbasis risiko nyata.

Kegiatan ini berlangsung Selasa, 27 Januari 2026, menghadirkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, dibuka Sekretaris Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Dr. Agus Triyono, mewakili Direktur Jenderal.

Dalam sambutannya, Dr. Agus menekankan bahaya kimia sering tak terlihat, tak tercium, dan tak langsung terasa, namun berpotensi memicu penyakit akibat kerja hingga kecelakaan serius.

“Paparan bahan kimia di tempat kerja menuntut pengelolaan risiko yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” ujarnya, menautkan tema Bulan K3 2026 dengan pengendalian berbasis data.

Ia menyoroti peran strategis Balai K3 sebagai penggerak layanan, pembinaan, sosialisasi, sekaligus pengujian faktor bahaya kimia yang menjadi fondasi keputusan manajemen perusahaan.

Menurutnya, pengelolaan chemical hazard tak cukup berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan membutuhkan pengukuran akurat, evaluasi berkelanjutan, dan konsistensi pengendalian di lapangan.

“Kegiatan pengujian dan evaluasi faktor kimia adalah langkah promotif dan preventif untuk melindungi pekerja sejak dini,” tegasnya, menempatkan Balai K3 sebagai rujukan layanan kredibel.

Ia menambahkan, penguatan peran tersebut menuntut kesamaan pemahaman, peningkatan kapasitas, serta komitmen lintas pihak agar perlindungan pekerja berjalan seiring produktivitas nasional.

Dari Jakarta, seminar ini mengirim pesan jelas bahwa bahaya kimia bukan isu sunyi, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dikendalikan konsisten.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Nasional UKI Ungkap Lemahnya Perlindungan Konsumen Udara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia menggelar seminar nasional membahas penguatan hukum bisnis demi perlindungan konsumen jasa angkutan udara niaga berjadwal.

Seminar nasional tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026, menghadirkan akademisi, praktisi, dan pakar kebijakan publik membedah lemahnya perlindungan hak konsumen penerbangan nasional.

Pakar Kebijakan Publik Ir Agus Pambagio, MSc menyoroti hak penumpang pesawat yang kerap terabaikan, terutama saat terjadi keterlambatan, pembatalan, dan minimnya transparansi informasi teknis dari maskapai.

Ia menjelaskan, regulasi perlindungan konsumen penerbangan merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan industri, digitalisasi tiket, serta kompleksitas operasional bandara modern.

Menurut Agus, relasi antara negara, industri penerbangan, dan konsumen belum seimbang, sehingga perlindungan sering kalah oleh kepentingan bisnis, sementara penumpang hanya menerima kompensasi simbolik tanpa kejelasan hak.

Ia mencontohkan keterlambatan penerbangan yang kerap beralasan teknis tanpa penjelasan detail, membuat konsumen kehilangan hak informasi, padahal transparansi menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap layanan transportasi udara.

Agus juga mengkritisi kebijakan pembukaan bandara yang masif, namun tidak berdampak signifikan pada pariwisata internasional, justru memperlihatkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarkementerian terkait transportasi udara.

Seminar ini menegaskan pentingnya reformasi hukum penerbangan agar hak konsumen terlindungi tanpa mematikan industri, demi keadilan, keselamatan, dan kepercayaan publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Heritage Talk Jakarta Soroti PR Kuliner dan Kopi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

HERITAGE Talk bertajuk Food Heritage Collaboration digelar di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menghadirkan pernyataan resmi bahwa komunikasi pemasaran berperan vital menjaga identitas kuliner sebagai warisan budaya nasional.

Acara ini membahas apa dan bagaimana strategi PR kuliner dijalankan, menghadirkan pemerintah dan pelaku usaha, menyoroti tantangan branding, ekspor, serta regenerasi pelaku kuliner Indonesia.

Irman Adi Purwanto Moefthi dari Kementerian Perdagangan menekankan sinergi pemerintah, swasta, dan komunitas, menyebut kopi Indonesia produsen terbesar keempat dunia dengan keragaman rasa dari Sabang hingga Merauke.

Ia menuturkan, “Negara hadir memperkuat komunikasi kopi Indonesia agar naik kelas,” seraya menyoroti pentingnya teknologi, sertifikasi, dan dukungan petani sebagai fondasi rantai pasok berkelanjutan.

Diskusi menyentuh sisi human interest, menggambarkan petani kopi, komunitas lokal, dan generasi muda yang menjadi penggerak kedai kopi, sekaligus duta rasa Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Refleksi juga muncul tentang perlunya satu brand kopi nasional, agar Indonesia tak hanya dikenal sebagai asal daerah, melainkan identitas kuat yang sejajar Brasil dan Vietnam di pasar global.

Sementara itu, CEO Akang Group, Redinal Rizki Yudaswara, berbagi kisah membangun brand kuliner berbasis bahan lokal, menekankan kolaborasi, aktivasi kreatif, dan pemasaran digital lintas platform.

Ia berkata, “Marketing harus berdampak,” mencontohkan kolaborasi kopi di Tokyo yang meraih jutaan eksposur, memperlihatkan bagaimana cerita kuliner mampu menggerakkan emosi dan minat publik.

Diskusi menegaskan diplomasi kuliner bukan sekadar promosi, melainkan pendekatan personal, edukasi, wisata kopi, serta kolaborasi lintas sektor demi memperkuat citra Indonesia.

HERITAGE Talk menjadi ruang berbagi gagasan, menyatukan aparat, pelaku usaha, dan komunitas, membangun kedekatan sosial demi masa depan kuliner nasional yang berdaya saing.

Melalui kolaborasi dan komunikasi autentik, kuliner Indonesia diharapkan tampil sebagai identitas bangsa yang hidup, berkelanjutan, dan membanggakan di mata dunia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Natal Nasional 2026 Soroti Ketahanan Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam suasana Natal dan Tahun Baru 2026, Seminar Natal Nasional digelar di Jakarta untuk menguatkan keluarga menghadapi kompleksitas hidup di kota metropolitan.

Kegiatan Seminar Natal Nasional menjadi bagian dari rangkaian resmi Natal Nasional 2025, menghadirkan dialog reflektif tentang ketahanan keluarga di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan budaya perkotaan.

Seminar berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026, di Jakarta, melibatkan tokoh gereja, akademisi, organisasi kepemudaan, dan pemerintah, guna membahas tantangan keluarga Kristiani secara komprehensif dan kontekstual.

Mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, kegiatan ini terinspirasi dari Matius 1:21–24, menekankan keluarga sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan ketahanan sosial bangsa.

Selain memperdalam iman, forum ini memperkuat sinergi antar lembaga keagamaan, universitas, dan komunitas sosial, menciptakan ruang dialog yang hangat, inklusif, serta relevan dengan realitas keluarga modern.

Ketua Panitia Natal Nasional 2025, Maruarar Sirait, menegaskan seminar ini bukan sekadar diskusi, melainkan ajakan kolektif untuk kembali menempatkan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

“Melalui seminar di sembilan kota, kami ingin membangun dialog tentang bagaimana keluarga Indonesia tetap kuat, saling mendukung, dan menjadi tempat tumbuhnya kasih serta harapan,” ujar Maruarar.

Rangkaian seminar telah digelar di Bandung, Medan, Manado, Palangkaraya, Ruteng, Ambon, Toraja, hingga Merauke, melibatkan gereja lokal, kampus, dan organisasi kepemudaan lintas wilayah.

Sementara itu, Koordinator Seminar Natal, Pdt. Prof. Binsar J. Pakpahan, menyampaikan setiap kota menyelenggarakan seminar sehari penuh dengan pemaparan materi, dialog interaktif, serta penyusunan rekomendasi penguatan keluarga Indonesia.

“Hasil rekomendasi akan dipublikasikan secara daring dan diperkenalkan pada perayaan puncak Natal Nasional 2025, pada 5 Januari 2026 sebagai kontribusi nyata bagi gereja, pemerintah, dan masyarakat luas,” kata Binsar.

Sebagai kelanjutan, panitia juga merencanakan penerbitan buku elektronik berisi refleksi dan rekomendasi, agar pesan penguatan keluarga dapat diakses luas dan berdampak berkelanjutan.

Momentum Natal melalui seminar ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kasih dan kepedulian hidup melalui tindakan nyata yang menguatkan keluarga Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenbud Akselerasi Tempe ke UNESCO, UMKM Siap Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Budaya Tempe Menuju UNESCO, Kementerian Kebudayaan menggelar Seminar Budaya Tempe Goes to UNESCO sebagai langkah strategis menjadikan tempe simbol diplomasi budaya, kesehatan global, dan penguatan ekonomi kreatif nasional.

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Budaya Tempe Goes to UNESCO bertajuk “Tempe: Dari Kearifan Lokal Menjadi Sajian Global” di Jakarta, Jumat (1912/2025).

Seminar dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, menegaskan komitmen pemerintah memperjuangkan tempe sebagai warisan budaya tak benda dunia melalui jalur diplomasi budaya berkelanjutan.

Giring menyampaikan, pengalaman Indonesia mengusung keris, batik, kebaya, silat, dan noken ke UNESCO membuktikan pengakuan global mampu menghidupkan ekosistem komunitas dan menciptakan nilai ekonomi budaya.

“Ketika budaya diakui dunia, manfaatnya dirasakan langsung UMKM dan masyarakat,” ujar Giring, seraya mencontohkan batik daerah yang kini menjadi identitas nasional sekaligus penggerak ekonomi kreatif.

Ia mengisahkan Desa Beji di Kota Batu, Jawa Timur, yang mampu memproduksi tujuh ton tempe per hari dengan ragam olahan inovatif, mencerminkan kekuatan pengetahuan lokal berbasis komunitas.

Menurut Giring, tren global makanan sehat menjadi momentum emas mengenalkan tempe sebagai pangan bergizi tinggi, ramah lingkungan, fleksibel diolah, dan relevan dengan gaya hidup dunia modern.

“Tempe bukan hanya lauk tradisional, tetapi bisa masuk pizza, burger, hingga hidangan global lainnya,” ungkapnya, menekankan potensi tempe sebagai identitas kuliner internasional Indonesia.

Direktur Promosi Kebudayaan Kemenbud, Undri SS, menambahkan bahwa promosi tempe bersifat strategis nasional dan global, memperkuat jati diri bangsa sekaligus kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia.

Ia menjelaskan, diplomasi kebudayaan diarahkan pada tiga tujuan utama, yakni penguatan identitas nasional, peningkatan apresiasi budaya, serta perluasan peran generasi muda Indonesia di tingkat global.

Undri menegaskan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke merupakan solusi masa depan, termasuk tempe yang mengandung nilai sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Seminar melibatkan akademisi, komunitas, koperasi produsen tempe, mahasiswa, serta asosiasi pangan nasional, mencerminkan kekompakan ekosistem sebagai syarat utama suksesnya pengajuan UNESCO.

Kementerian Kebudayaan menyebutkan berkas tempe telah masuk daftar usulan UNESCO, dengan harapan memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun mendatang.

Melalui diplomasi budaya tempe, Indonesia menegaskan bahwa kearifan lokal mampu menjawab tantangan global sekaligus membuka jalan ekonomi berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APTIKNAS EXPO 2025 Gebrak Pekanbaru, Literasi Digital Melonjak Tajam

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

APTIKNAS dan APKOMINDO menggelar APTIKNAS EXPO 2025 di Pekanbaru Xchange, 1-9 November 2025, menghadirkan seminar AI, workshop digital, dan kompetisi teknologi nasional.

APTIKNAS EXPO 2025 resmi berlangsung selama sembilan hari di Pekanbaru Xchange, menampilkan beragam kegiatan digital yang dirancang meningkatkan literasi teknologi masyarakat Riau secara luas dan inklusif.

Kegiatan ini terselenggara sejalan dengan program nasional APTIKNAS dan APKOMINDO seperti National Cybersecurity Connect 2025, Indonesia Digital Technology Expo, serta Indonesia Game Experience di lima kota besar.

Rangkaian edukasi teknologi lain juga berjalan, termasuk seminar "Transformasi Rumah Sakit 5.0" serta agenda "Adaptasi Teknologi dan Al untuk Pendidikan" bersama YORINDO, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia.

Sorotan utama datang dari Seminar AI Hype yang menghadirkan empat pakar kecerdasan buatan nasional, membahas penerapan AI untuk pembangunan, kampanye digital, bisnis modern, dan computer vision industri.

Para pembicara tersebut adalah Fanky Christian, Muhammad Mufid Luthfi, M. Rifky Al Fitrah, dan Paulus Ajie Nugroho, yang menyampaikan materi komprehensif dan mudah dipahami peserta dari berbagai kalangan profesi.

Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., menyebut kegiatan ini sebagai bukti serius percepatan transformasi digital dari pusat hingga daerah, terutama di Provinsi Riau.

Menurutnya, antusias masyarakat terlihat dari tingginya jumlah pengunjung yang berpartisipasi mengikuti workshop, seminar, serta beragam program hiburan berbasis teknologi pada pameran tersebut.

Hoky menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi berkelanjutan, literasi merata, serta akses terbuka terhadap teknologi modern bagi sekolah, UMKM, pelajar, hingga pelaku bisnis.

Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Riau, Januar, menyampaikan expo menghadirkan kompetisi Mobile Legends, Free Fire, workshop pajak, edukasi Google Sheets, donor darah, cosplay, hingga lomba mewarnai anak.

Pengunjung juga antusias mengikuti workshop berbiaya registrasi Rp10.000, karena mendapatkan cashback penuh, goodie bag, dan snack box, sebagai komitmen memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat.

Dukungan pengurus pusat terlihat dari kehadiran Sekjen APTIKNAS, Fanky Christian, yang menjadi pembicara utama Seminar AI Hype dan berhasil menarik peserta dari berbagai sektor industri lokal.

Seminar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Riau siap beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan, memanfaatkannya untuk pemasaran digital, transformasi bisnis, serta percepatan layanan publik.

Panitia juga menyiapkan mekanisme lucky. draw bagi setiap transaksi kelipatan Rp100.000, dengan hadiah utama sebuah laptop serta berbagai hadiah menarik lainnya untuk para pengunjung.

Pengundian akan dilaksanakan pada malam penutupan expo, 9 November 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang mendukung penguatan industri teknologi di Riau.

Hoky menegaskan, sinergi pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui evaluasi rutin sehingga program APTIKNAS mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan ini diharapkan memicu provinsi lain menyelenggarakan expo serupa, mempercepat visi Indonesia sebagai kekuatan digital global yang inovatif dan kompetitif.

APTIKNAS EXPO 2025 menjadi tonggak penting penguatan ekosistem digital Riau, membangkitkan antusiasme masyarakat menuju era teknologi yang cerdas, kreatif, dan produktif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pahlawan Tjilik Riwut Hidupkan Persatuan, Pemuda Jangan Menyerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati 27 tahun penganugerahan Pahlawan Nasional kepada Tjilik Riwut dan relevansi perjuangannya. Pemuda Katolik menggelar Seminar Nasional Isen Mulang untuk Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/11).

Hera Nugrahayu, Staf Khusus Kepresidenan, mewakili Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa pemerintah menghormati warisan Tjilik Riwut sebagai tokoh Dayak, pahlawan, budayawan, dan gubernur pertama Kalimantan Tengah.

Dalam sambutan resmi, ia menegaskan bahwa perjuangan Tjilik Riwut mencerminkan semangat pantang mundur, mengedepankan intelektualitas, keberanian, dan spiritualitas dalam membangun Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya.

Hera juga menceritakan sejarah perintisan Palangkaraya, simbol cincin emas, dan keyakinan Tjilik Riwut bahwa ibu kota negara harus lahir dari peradaban yang adil, hijau, dan manusiawi.

la menegaskan bahwa nasionalisme tidak hanya tumbuh di pusat kekuasaan, tetapi juga dalam hati rakyat daerah yang berjuang mempertahankan martabat bangsa, termasuk masyarakat Dayak.

Menurut Hera, pemuda Katolik harus mengambil peran nyata dalam program prioritas Presiden Prabowo, mulai pendidikan, kesehatan, digitalisasi, hingga pembangunan sosial untuk kesejahteraan nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia, Egi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar peringatan, tetapi undangan menggali nilai perjuangan Tjilik Riwut yang hidup sederhana, jujur, dan rendah hati.

la menegaskan bahwa pantang menyerah bukan hanya berani maju, tetapi berani belajar, memperbaiki diri, mendengarkan suara rakyat, dan bekerja dalam kesunyian pelayanan.

Egi juga mengungkap tantangan teknis, persiapan singkat, dan koordinasi lintas lembaga, namun semangat Isen Mulang

membuat panitia bertahan tanpa menyerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 peserta dan ratusan penonton daring, dengan empat narasumber membahas budaya Dayak, karakter kepemimpinan, dan integritas pemuda.

Semangat Isen Mulang diharapkan menyalakan keberanian generasi muda, mencintai bangsa, menghormati keberagaman, dan berjuang melayani Indonesia tanpa lelah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Menteri KPPPA: Diplomasi Publik Harus Lindungi Perempuan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri KPPPA Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi., M.Si, menyebut seminar bertema diplomasi publik dan gerakan dakwah kultural Indonesia sebagai ruang dialog yang memperkuat masa depan Indonesia.

Menurutnya, diplomasi publik bukan sekadar teori akademik, tetapi panggilan moral bagi generasi muda yang akan membawa nama Indonesia di pentas dunia.

Arifah menegaskan bahwa Indonesia memiliki karakter unik. Keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama adalah fakta sejarah yang menjadi fondasi kekuatan diplomasi kultural Indonesia.

"Keberagaman bukan kelemahan, tetapi kekuatan strategis yang tidak dimiliki bangsa lain. Dunia melihat Indonesia sebagai wajah moderasi dan kedamaian," ucapnya di Jakarta, Selasa (04/11).

la menambahkan, Indonesia tidak boleh dijelaskan dengan cara biasa. Indonesia harus dikenalkan melalui seni, budaya, keramahtamahan, dan keindahan nilai Islam Nusantara yang berkemajuan.

Diplomasi publik, sambungnya, tidak dibangun hanya oleh negara, tetapi melalui kekuatan sosial, budaya, dan kemanusiaan. Di titik inilah perempuan mengambil peran penting dan menentukan.

"Perempuan bukan objek diplomasi, melainkan subjek. Mereka memiliki suara, kapasitas, kecerdasan, serta kontribusi nyata yang berdampak global," tegas Arifah dalam sambutannya.

Arifah menjelaskan tiga agenda strategis. Pertama, memperkuat literasi global perempuan agar memahami ekonomi, politik, transformasi teknologi, dan dinamika budaya internasional.

Kedua, membangun ekosistem dukungan. Negara harus membuka akses pembiayaan publik, kebijakan afirmasi, dan jejaring kreatif agar perempuan menjadi pelaku perubahan, bukan penonton.

Ketiga, menciptakan narasi strategis berskala global. Perempuan Indonesia membawa identitas Islam yang ramah, moderat, berbudaya, dan mampu merekatkan perdamaian antarbangsa.

Menurutnya, bila tiga pendekatan ini berjalan, maka lahir perempuan Indonesia yang siap menjadi arsitek diplomasi publik dan wajah damai Indonesia di mata dunia internasional.

la berharap, perempuan Indonesia tidak terjebak dalam narasi negatif global. "Mereka harus tampil sebagai inspirasi, pemimpin, dan penjaga peradaban," tuturnya.

Arifah juga menegaskan peran mahasiswa. Mereka disebut wajah Islam Indonesia yang modern, toleran, dan berprestasi, sekaligus duta bangsa di masa depan.

"Jadikan ruang akademik ini inspirasi. Jangan hanya mencatat pelajaran, tetapi jadikan ilmu sebagai nyala api perjalanan masa depan kalian," katanya penuh haru.

la menutup dengan pesan kebangsaan. "Semoga kegiatan ini membawa kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan masa depan Indonesia yang semakin berpengaruh di duni

Seminar ditutup dengan komitmen memperkuat diplomasi publik berbasis nilai keislaman yang damai, serta memperluas peran perempuan dalam kancah internasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Muslimat NU–UIN Serukan Diplomasi Publik yang Melindungi Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama PP Muslimat NU menggelar seminar tentang diplomasi publik dan peran perempuan Indonesia dalam panggung global.

Seminar bertajuk Gerakan Dakwah Sebagai Instrumen Diplomasi Kultural Indonesia di Dunia Global digelar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (04/11).

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Asep Saepudin Jahar, menegaskan bahwa diplomasi masa depan tidak hanya berbicara kepentingan negara, tetapi kemanusiaan, keadilan, dan martabat perempuan.

la menekankan bahwa Presiden Prabowo ingin Indonesia hadir sebagai bangsa yang aktif memimpin, bukan sekadar mengikuti, baik di Asia Tenggara, Eropa, maupun kawasan global lainnya.

Menurutnya, diplomasi Indonesia harus berpihak pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan, agar pembangunan bangsa menyentuh aspek moral dan kemanusiaan.

Prof Asep menyampaikan bahwa seminar tidak boleh berhenti sebagai diskusi, tetapi menghasilkan gagasan akademik untuk dibawa kepada Presiden dan forum internasional.

la memuji kiprah para akademisi perempuan, terutama Ibu Dekan yang konsisten membawa kegiatan ilmiah dari kota besar hingga pelosok Sumatra secara berkelanjutan.

Rektor menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan yang berani bersuara, membangun jejaring global, dan memperkuat citra bangsa sebagai negara berperadaban.

"Perempuan bukan objek kebijakan, tetapi subjek perubahan," ujarnya dalam sambutan bernada emosional yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, Dra Safira RM, menambahkan bahwa diplomasi modern tidak hanya milik pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat, akademisi, dan komunitas digital.

Menurutnya, diplomasi kini mencakup diplomasi budaya, sosial, digital, hingga diplomasi publik yang membangun citra positif Indonesia di mata dunia.

la menjelaskan bahwa komunikasi menjadi kunci utama diplomasi. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman antarnegara dapat memicu konflik atau ketegangan politik.

Seminar ditutup dengan ajakan agar seluruh peserta menyebarkan gagasan, memperkuat gerakan dakwah, dan menjadikan perempuan sebagai kekuatan diplomasi publik Indonesia.

Indonesia ingin dunia tahu bahwa diplomasi bangsa ini membawa pesan kemanusiaan. Dan perempuan adalah kekuatan moral yang siap memimpin perubahan global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FH Universitas Pancasila Dorong Kolaborasi Hukum Demi Regulasi Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., menegaskan perlunya sinergi antara dunia akademik dan praktisi agar peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.

"Selama ini kolaborasi dua pihak tersebut masih jarang terjadi, padahal akademisi memiliki pemahaman teoretis hukum, sementara praktisi memahami dinamika penerapannya di lapangan," kata Prof Eddy usai Seminar Nasional ASIPPER 2025 bertema "Kolaborasi Akademisi dan Praktisi untuk Sistem Perundang-undangan Indonesia" di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurutnya, Jika keduanya disatukan dan dirangkul DPR maupun pemerintah, maka hasil legislasi akan lebih realistis, filosofis, dan selaras dengan kepentingan publik.

la juga menyoroti pentingnya partisipasi publik (meaningful participation) dalam proses legislasi, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan melalui akademisi maupun praktisi secara transparan dan terarah.

Prof Eddy menegaskan, sinergi akademisi dan praktisi harus didasari nilai Pancasila serta UUD 1945 agar setiap regulasi berdiri di atas landasan hukum dan moral yang kuat.

la menambahkan, peran kampus sangat vital sebagai ruang temu antara pemikiran akademis dan praktik hukum yang nyata, mendorong terciptanya sistem perundang-undangan yang kokoh dan berkeadilan.

Melalui forum ini, para pengajar hukum dan perancang undang-undang berharap dapat memberikan rekomendasi konkret kepada DPR dan pemerintah terkait perbaikan tata kelola legislasi nasional.

"Harapannya, hasil seminar ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat transparansi dan efisiensi dalam perencanaan perundang-undangan nasional," tutup Prof Eddy.

Seminar ini menegaskan pentingnya sinergi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan sebagai fondasi menuju sistem hukum Indonesia yang adil, partisipatif, dan berpijak pada nilai Pancasila.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Densus 88 dan UIN Bengkulu Bersatu Tangkal Radikalisme di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu 

Densus 88 AT Polri berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Kesbangpol Bengkulu menggelar Seminar Nasional “Sinergi Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital,” Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan 250 peserta lintas kalangan dan menghadirkan narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag yang membahas ancaman global terorisme serta tren radikalisme digital.

Dalam paparannya, Dr. Najih menyoroti perkembangan ideologi radikal yang muncul sejak 1960-an dan kini bertransformasi melalui media sosial yang mudah memengaruhi generasi muda.

Ia menegaskan, radikalisme bisa muncul di semua agama, termasuk melalui jaringan internasional seperti Al-Qaeda dan JAD yang memiliki afiliasi di Indonesia.

“Pencegahan harus dimulai dari penguatan wawasan kebangsaan dan pemahaman agama yang moderat agar masyarakat tidak mudah terpapar paham ekstrem,” ujarnya tegas.

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian menarik acara ini, di mana peserta bertanya tentang cara mengenali ajaran radikal dan membedakannya dari dakwah moderat.

Para peserta juga antusias membahas bagaimana media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi kebencian dan propaganda yang membahayakan persatuan bangsa.

Menurut panitia, kegiatan ini menjadi wujud sinergi nyata antara aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat daya tahan bangsa terhadap radikalisme.

“Kesadaran kolektif menjadi kunci mencegah penyebaran ideologi radikal di tengah derasnya arus informasi digital,” kata salah satu peserta seusai kegiatan.

Seminar ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional dan menanamkan nilai toleransi sebagai fondasi bangsa Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

UGM Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Zainal Arifin Buka Fakta Mengejutkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Kampus Jakarta menggelar Seminar Nasional bertema tata kelola BUMN dan model ideal komisaris di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Seminar bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” itu membahas transparansi, etika, dan efektivitas manajemen BUMN dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana menegaskan pentingnya hasil seminar ini sebagai masukan konkret bagi penguatan sistem hukum dan tata kelola BUMN yang lebih profesional.

Ia juga menekankan kolaborasi akademisi dan praktisi hukum sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berdampak nyata bagi sektor publik dan korporasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Zainal Arifin Mochtar, memaparkan isu rangkap jabatan komisaris BUMN yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip *good corporate governance*.

Menurutnya, terdapat lebih dari 50 persen posisi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan, termasuk dari unsur kementerian, TNI, Polri, dan akademisi, yang seharusnya diatur lebih ketat.

Zainal menjelaskan, pengaturan rangkap jabatan penting untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pejabat fokus pada tanggung jawab institusionalnya.

Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, termasuk wakil menteri yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Zainal juga mengusulkan reformasi sistem rekrutmen komisaris berbasis kompetensi terbuka, agar negara mendapatkan figur profesional terbaik tanpa intervensi politik atau relasi birokratis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola BUMN harus mengarah pada meritokrasi dan akuntabilitas, agar BUMN benar-benar berfungsi untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Seminar ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembenahan struktur BUMN dan memperkuat komitmen akademik terhadap transparansi, integritas, serta profesionalitas tata kelola korporasi negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Komjen Chryshnanda: Reformasi Polri Harus Berbasis Moral dan Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kolaborasi KIK SKSG UI dan STIK PTIK Polri menggelar seminar nasional bertema “Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?” menghadirkan pakar dan pejabat tinggi di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Seminar ini membahas arah baru reformasi Polri di tengah tantangan sosial modern, dengan fokus pada penguatan moral, etika, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum nasional.

Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa polisi sejati harus berbakti kepada negara dengan ketakwaan kepada Tuhan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Menurutnya, penegakan hukum adalah ikon peradaban. Polisi bukan sekadar aparat penindak, melainkan penjaga tatanan sosial, keadilan, dan ketertiban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Chryshnanda juga menekankan pentingnya transformasi moral Polri. Reformasi sejati bukan sekadar administratif, melainkan gerakan hati untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan.

Ia mencontohkan nilai Catur Prasetya Bhayangkara yang menempatkan kehormatan polisi pada pengorbanan demi rakyat, menegakkan hukum dengan adil, tanpa kekerasan atau anarkisme.

“Polisi yang beradab adalah polisi yang mendidik. Setiap tindakan penegakan hukum harus memberi pelajaran, bukan ketakutan,” ujar Chryshnanda penuh refleksi.

Seminar nasional ini menjadi momentum introspeksi dan sinergi akademisi–kepolisian dalam meneguhkan reformasi Polri sebagai gerakan moral demi keadilan dan kemanusiaan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BRIN dan Moestopo Bahas Solusi Damai Israel-Hamas di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan ISMES menggelar seminar refleksi dua tahun konflik Israel-Hamas, di Jakarta.Selasa, (7/10/2025).

Seminar bertajuk “Refleksi Dua Tahun Serangan Israel-Hamas: Mendorong Solusi Perdamaian Berkelanjutan” menghadirkan peneliti BRIN, akademisi, dan pakar politik internasional membahas dinamika Timur Tengah terkini.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, mengulas dua puluh poin dalam rencana Trump yang dinilai menguntungkan Israel dan ditolak masyarakat Palestina.

Ia menjelaskan, dalam dokumen itu Israel tidak sepenuhnya keluar dari Gaza meski pelucutan Hamas dilakukan, sehingga separuh wilayah tetap berada di bawah kontrolnya.

Wahyudi menegaskan, pasukan internasional akan dilibatkan dalam keamanan Gaza, termasuk penghancuran terowongan dan pabrik senjata yang selama ini digunakan kelompok Hamas.

Dalam sesi diskusi, para pembicara menyoroti hubungan sosial-politik antara negara Arab, Turki, dan negara Islam non-Arab dalam mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

Para akademisi menilai diplomasi Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara Muslim non-Arab untuk mendorong perdamaian yang lebih manusiawi di kawasan Gaza.

Data yang dipaparkan menunjukkan, hanya sekitar 43 persen masyarakat Palestina mendukung two-state solution, sementara mayoritas masih menginginkan negara Palestina merdeka sepenuhnya.

Wahyudi juga menyoroti pentingnya sinergi lembaga riset, pemerintah, dan masyarakat sipil agar diplomasi kemanusiaan Indonesia tetap netral dan berpihak pada nilai kemerdekaan.

“Politik luar negeri Indonesia tidak boleh terjebak faksionalisasi, namun harus mendukung keterlibatan semua pihak menuju Palestina merdeka,” tegas Wahyudi dalam penutup paparannya.

Sejumlah peserta menilai, pendekatan reflektif seperti seminar ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa perdamaian sejati membutuhkan empati lintas agama dan kemanusiaan.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia memperkuat diplomasi kemanusiaan, serta mengingatkan dunia bahwa perdamaian abadi hanya lahir dari keadilan universal.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Nasional Bahas Tantangan Media dan Demokrasi di Indonesia Menjelang Indonesia Emas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia memasuki momentum penting untuk merefleksikan perjalanan demokrasi sekaligus menyiapkan proyeksi menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” di Jakarta menghadirkan akademisi, analis politik, serta pakar media membahas fondasi dan arah pembangunan nasional.

Beberapa tema utama meliputi peran partai politik dan media sebagai pilar demokrasi, doktrin Tentara Nasional Indonesia, keamanan siber, kelas menengah, pemberdayaan perempuan, hingga pelestarian lingkungan hidup.

"Media memegang lima fungsi penting, mulai dari penyampai informasi, pengawas kekuasaan, fasilitator debat, forum representasi, hingga ruang pertukaran perspektif publik," ujar Salma Nihru, analis Maha Data dan Politik Media di Jakarta, Rabu (20/08/2025) 

Menurutnya, kebebasan media terus menghadapi tantangan akibat intervensi negara, dominasi oligarki, serta disrupsi teknologi yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi masyarakat.

Sejarah mencatat, sejak awal kemerdekaan media massa menjadi corong perjuangan, sebelum akhirnya diwarnai kontrol ketat negara pada era Demokrasi Terpimpin dengan pembredelan dan monopoli informasi.

Perkembangan teknologi cetak hingga penyiaran pun pernah dieksploitasi negara untuk mempertahankan hegemoni politik. Situasi ini memperlihatkan relasi kekuasaan negara dan media yang fluktuatif selama delapan dekade terakhir.

Konsep partisan polyvalence Duncan McCargo dipandang relevan untuk meninjau kompleksitas hubungan media, negara, dan elite politik dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Rekomendasi seminar menekankan revisi regulasi bermasalah, pembatasan kepemilikan media oleh politisi, penguatan Dewan Pers, serta afirmasi sumber daya bagi media lokal dan komunitas.

Selain itu, peningkatan literasi publik, ko-regulasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas jurnalis dipandang sebagai peta jalan penting untuk memperbaiki ekosistem media nasional ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Nasional Unhas Kupas Borgtocht dan Lelang Pailit

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerja sama dengan Resha Agriansyah Law Corporation (RALC) mengadakan seminar nasional bertema “Dinamika Lelang Eksekusi Harta Pailit” pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Hotel Unhas Makassar.

Topik utama seminar berfokus pada dampak regulasi terbaru, yaitu PMK 122/2023 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 02/2024, terhadap proses hukum lelang aset dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Bintang, memaparkan poin penting SEMA 02/2024, terutama rumusan hukum tentang jaminan perorangan (borgtocht) dalam sengketa kepailitan dan PKPU yang kini mendapat pembatasan perlindungan hukum.

Menurutnya, penjamin hanya bertanggung jawab atas utang debitor kepada kreditur tertentu saja. Harta milik penjamin juga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam boedel pailit, kecuali terbukti terikat langsung secara hukum.

“Borgtocht bersifat accessoir terhadap perjanjian pokok antara debitor dan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 hingga 1850 KUHPerdata,” ujar Bintang dalam pemaparannya kepada peserta seminar nasional.

Ia menambahkan bahwa penjamin tidak dapat didudukkan sebagai termohon PKPU dan tidak serta-merta menjadi pihak yang harus menyerahkan asetnya saat debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Selain Hakim Niaga PN Makassar, seminar ini juga menghadirkan akademisi dari Fakultas Hukum Unhas, Kepala KPKNL Makassar, dan kurator profesional sebagai narasumber, guna memberikan sudut pandang dari aspek hukum dan pelaksanaan lelang.

Seminar ini menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman utuh kepada pelaku hukum dan pemangku kepentingan mengenai perlindungan hukum dalam kasus kepailitan, serta batas kewenangan eksekusi harta penjamin.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Dinilai Mendesak Demi Sistem Peradilan Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP dinilai mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, adaptif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seiring dengan dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

Akademisi Hukum Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, menyoroti stagnasi reformasi hukum acara pidana. Ia menilai pembaruan KUHAP harus menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar perombakan prosedural semu.

"Selama ini sistem hukum hanya berkutat pada norma, tanpa menyentuh substansi keadilan," kata Azmi dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Padahal, hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan hukum pidana materil.

KUHAP versi baru akan mengalami perluasan pasal dari 286 menjadi 334 pasal. Hal ini menandakan adanya kebaruan, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prinsip due process of law.

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah peran aktif advokat. Kini, pengacara berhak mengajukan keberatan sejak tahap pemeriksaan dan keberatan itu harus dituangkan dalam berita acara resmi.

Azmi menyebutkan, kemajuan teknologi semestinya mendorong pembaruan hukum. Misalnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dikirim melalui media digital seperti WhatsApp secara sah.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi, termasuk mempercepat sinkronisasi antara jaksa, polisi, dan pengacara demi menjamin hak tersangka, saksi, maupun korban.

Di sisi lain, Azmi menyinggung lemahnya pengawasan dalam praktik penyidikan dan penahanan. Menurutnya, banyak pelanggaran terjadi karena minimnya mekanisme kontrol dan belum transparannya proses penetapan tersangka.

Kritik juga diarahkan pada penyadapan ilegal yang sering disamarkan atas nama penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya izin tertulis dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak privat warga.

Lebih lanjut, Azmi mengingatkan bahwa sistem peradilan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua elemen—baik akademisi, aparat, maupun masyarakat—mau jujur membaca akar persoalan hukum secara menyeluruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More