Koordinasi operasi laut yang dijalankan Komando Armada Republik Indonesia bersama sejumlah lembaga negara mulai menunjukkan dampak besar. Dalam 17 bulan terakhir, aparat mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp14,75 triliun dari berbagai praktik penyelundupan sumber daya alam dan narkotika.
Pernyataan itu disampaikan Djamari Chaniago saat konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Menurut dia, operasi sepanjang 2025 hingga lima bulan pertama 2026 menjadi salah satu indikator meningkatnya pengawasan jalur laut nasional.
“Jangan puas dengan hal yang sudah kita capai, jangan lelah untuk melakukan tugas-tugas seperti ini,” ujar Djamari Chaniago di hadapan jajaran TNI AL dan aparat penegak hukum lainnya.
Laut Indonesia Jadi Jalur Rawan Penyelundupan
Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik: laut luas, pengawasan terbatas, dan tingginya permintaan pasar gelap lintas negara. Di sejumlah pelabuhan kecil, praktik penyelundupan kerap berlangsung senyap. Nelayan di pesisir Sumatera pernah bercerita, kapal asing datang malam hari tanpa lampu, lalu pergi sebelum subuh. Cerita seperti itu bukan lagi kabar baru.
Menurut Djamari, kekayaan sumber daya alam Indonesia justru menjadi magnet kejahatan lintas batas. Karena itu, negara harus hadir menjaga hasil tambang, hasil laut, hingga komoditas strategis agar tidak bocor ke luar negeri.
Sepanjang 2025, nilai kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp14,75 triliun. Sementara pada Januari-Mei 2026, aparat mencatat penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp112,9 miliar.
Tak hanya soal sumber daya alam. Operasi pengamanan laut juga diarahkan untuk menekan masuknya narkotika. Pemerintah mengklaim penggagalan penyelundupan narkoba sepanjang 2025 telah menyelamatkan sekitar 24,5 juta jiwa dari paparan barang terlarang tersebut.
Sinergi Aparat Jadi Kunci Operasi Laut
Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Denih Hendrata, mengatakan keberhasilan operasi tidak berdiri sendiri. TNI AL bekerja bersama Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah, hingga intelijen militer.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid,” kata Denih Hendrata.
Pengungkapan terbaru ialah penyitaan dua truk bermuatan 16 ton pasir timah ilegal. Kasus itu memperlihatkan jalur distribusi komoditas tambang masih menjadi celah empuk penyelundupan.
Di sisi lain, pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan politik yang jelas: laut Indonesia bukan wilayah bebas transaksi ilegal. Bagi aparat keamanan, perang melawan penyelundupan kini bukan sekadar urusan ekonomi negara, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial dan keamanan nasional.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




























