Hingga Januari 2024, Menkeu: Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp96,4 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp96,4 triliun hingga Januari 2024. Capaian tersebut setara dengan 3,9 persen dari pagu belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp2.467,5 triliun. 

“Belanja pemerintah pusat tahun 2024 Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meskipun relatif hampir sama dengan situasi tahun 2021. Tentu ini menggambarkan tren dari belanja pada bulan Januari dan karena ini adalah tahun Pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita secara daring pada Kamis (22/2).

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun, terutama dikontribusikan oleh belanja untuk mendukung persiapan Pemilu yang terealisasi sebesar Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024. 

Selain untuk Pemilu, realisasi belanja K/L termasuk belanja pegawai Rp15,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri sebesar Rp10,3 triliun dan tukin, honorarium, lembur mencapai Rp5 triliun. 

Realisasi belanja barang telah tercapai Rp12,9 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp10,1 triliun dipengaruhi pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu.

Sementara, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,1 triliun pada bulan Januari 2024, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,6 triliun. 

Kenaikan belanja modal pada tahun 2024 karena meningkatnya belanja sarana prasarana (sarpras) bidang ketahanan dan keamanan Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu APBN 2024 yang sebesar Rp1.376,7 triliun yang dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun. Adapun realisasi transfer ke daerah sebesar Rp87,8 triliun atau 10,2 persen dari total alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp857,6 triliun. 

Dengan demikian, belanja negara hingga Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. 

Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan, di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN). (Ar)

Read More

Cadangan Devisa Januari 2024 Tetap Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tetap tinggi sebesar 145,1 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS. 

Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah.  

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Arianto)

Read More

Periksa Laporan Keuangan Kemenkes serta Serahkan LHP Kinerja dan PDTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai tanda dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (2/2).

Anggota VI BPK mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA). 

Dengan pendekatan ini, maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya potensi risiko kecurangan.

"Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pemeriksaan akan difokuskan antara lain kepada belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, belanja pada badan layanan umum (BLU), belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)," ungkap Anggota VI BPK dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan.

Penggabungan berbagai sistem informasi pengelolaan keuangan pada kementerian/lembaga ke dalam SAKTI akan menghasilkan database yang besar. 

Oleh karena itu, pemeriksaan BPK akan diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

BPK berharap komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan agar membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dengan BPK, sehingga pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan berjalan lancar dan tepat waktu.

"Kepada tim pemeriksa BPK, saya mengingatkan agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, menegakkan kode etik BPK dan bekerja sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)," tegas Anggota VI BPK.

Pada kesempatan ini, Anggota VI BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2023, yang terdiri atas satu pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

LHP kinerja tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan LHP DTT yang diserahkan adalah LHP atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi, LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia Emergency Response to COVID-19 tahun 2022 dan 2023 serta LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform (I-Sphere) tahun 2022 dan 2023.

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan serta para pemeriksa BPK. (Arianto)

Read More

Peringati Hakordia 2023, Kemenkeu dan KPK Lelang Barang Eks Gratifikasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang 32 lot Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang gratifikasi di Main Hall Istora Senayan, Jakarta. Rabu (13/12).

Barang eks gratifikasi yang dilelang antara lain konsol game PS 5, tas dan jam tangan mewah, logam mulia, dan cincin bermata berlian.

Selain barang gratifikasi, terdapat 22 lot barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilelang atas permohonan KPK. 

Lelang yang dilaksanakan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan oleh KPK.

“Barang-barang ini merupakan barang gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan dilaporkan kepada KPK,” kata Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III DJKN Swastiko Purnomo dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Swastiko mengungkapkan barang-barang tersebut oleh KPK telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik Negara. 

BMN ini selanjutnya diserahkan kepada DJKN dikelola dengan mekanisme penjualan melalui lelang dengan pertimbangan untuk memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain penjualan melalui lelang, BMN yang berasal dari barang gratifikasi juga dapat dikelola dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, pemusnahan atau penghapusan, dan hibah.

“Peserta lelang yang mengikuti lelang ini adalah wujud dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam penegakan hukum dan berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk PNBP,” ujar Swastiko.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya turut memberikan apresiasi kepada peserta lelang. 

Menurutnya, Aspek sinergi harus dikedepankan dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk penanganan gratifikasi, sebagaimana tema Hakordia 2023 ini, yaitu "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju".

“Partisipasi masyarakat dalam lelang ini menunjukkan semangat sinergi untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia bersih dari praktik korupsi,” kata Herda.

Dalam lelang barang eks gratifikasi yang dilaksanakan dengan kehadiran peserta lelang, terdapat 162 setoran uang jaminan untuk 21 lot barang. Dari lelang tersebut, 17 lot barang laku terjual dengan total harga Rp61,8 juta. 

Sementara untuk lelang barang rampasan yang dilelang dengan penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang, terdapat 158 setoran uang jaminan diterima untuk 17 lot. Barang rampasan yang dilelang antara lain, kendaraan roda empat dan roda dua, jam tangan dan tas mewah, handphone, dan sepeda listrik. 

Terdapat 17 lot barang barang rampasan berhasil terjual dengan total harga lelang sebesar Rp1,7 miliar. 

Editor: Arianto

Read More

Wujudkan Indonesia Emas 2045, Menkeu Paparkan Strategi Fiskal

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan fiskal guna mendorong terciptanya industrialisasi berkelanjutan di Tanah Air. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara tegas menyampaikan sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah pada acara Kompas100 CEO Forum yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (01/11/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menpan-RB Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menkeu Sri Mulyani menekankan,  investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, investasi ini bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga menjadi ciri dari negara berpendapatan tinggi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memberikan fokus khusus pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. "Investasi di bidang sumber daya manusia adalah yang terbesar dalam APBN, dengan alokasi 20% untuk pendidikan dan 5,6% untuk kesehatan tahun depan. Selain itu, kami juga mendekati 18% untuk subsidi kompensasi dalam social safety net," jelasnya.

Pemerintah juga memberikan insentif kepada industri manufaktur melalui berbagai kebijakan. Dari segi penerimaan negara, pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday, tax allowance, dan skema pajak ditanggung pemerintah (DTP). Menkeu menjelaskan, pemerintah aktif menerapkan kebijakan seperti tax holiday, tax allowance, dan DTP. "Kami melakukan berbagai insentif, termasuk tax holiday dan tax allowance. Bahkan, kami meluncurkan insentif pajak ditanggung pemerintah untuk sektor properti guna meningkatkan permintaan dan merangsang penawaran," tambahnya.

Selain itu, dukungan fiskal untuk industri juga datang melalui investment allowance dan super tax deduction, terutama untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. "Kami memberikan investment allowance, yaitu pengurangan 30% dari total nilai investasi untuk 45 bidang usaha, termasuk hilirisasi. Jika perusahaan melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi, mereka bahkan dapat mendapatkan super deduction," lanjut Sri Mulyani.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas. Sri Mulyani menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan terus menggunakan pendapatan untuk memberikan insentif dan dukungan, baik melalui belanja untuk SDM maupun infrastruktur. "Kami juga melakukan penyertaan modal negara dan memberikan dukungan modal kepada BUMN-BUMN yang memegang peran penting, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pengembangan SDM serta berbagai kebijakan lainnya," tutupnya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan membangun fondasi yang kuat melalui investasi strategis dan kebijakan fiskal yang cerdas dan berkelanjutan. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Sinergi Humas BPK Wujudkan Strategi Komunikasi yang Efektif di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revolusi digital yang tengah melanda dunia telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berinteraksi antara pemerintah dan warganya. Menghadapi perubahan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang tepat dan efektif dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hubungan Masyarakat (Humas) BPK tahun 2023, Isma Yatun mengungkapkan bahwa BPK harus memiliki kesiapan dan panduan untuk menyampaikan informasi dengan tepat kepada publik. Penyampaian pesan yang tidak tepat dapat merusak kredibilitas dan pelaksanaan tugas BPK.

"Insan kehumasan BPK sebagai penjaga informasi memiliki peran sentral dalam mencegah penyebaran informasi yang keliru di internal BPK dan membangun citra publik yang positif. Pesan yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh publik untuk memperkuat hubungan komunikasi," ungkap Ketua BPK di kantor pusat BPK, Senin (23/10).

Senada dengan itu, Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, menambahkan bahwa humas BPK harus intensif dalam menyebarkan informasi positif terkait tugas, fungsi, dan kinerja BPK. Penggunaan media sosial dianggap sebagai sarana efektif untuk memperkenalkan BPK kepada masyarakat.

"Kami mengajak semua humas BPK, baik di pusat maupun perwakilan, untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menjalin hubungan komunikasi yang efektif dan efisien dengan publik. Narasi-narasi yang sederhana dan mudah dimengerti akan lebih berhasil dalam menyampaikan pesan kami," ujar Hendra Susanto.

Rakor ini dihadiri oleh sejumlah narasumber terkemuka, termasuk Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Prita Laura, dan Konsultan Strategi Komunikasi, Fardila Astari. Para peserta diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam tugas kehumasan BPK, baik di tingkat pusat maupun perwakilan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, berharap bahwa rakor ini dapat menyelaraskan tujuan, target, strategi, dan program-program kehumasan BPK. "Dengan kerjasama yang baik, BPK berharap dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat serta memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kinerja Positif APBN Dukung Pemulihan Ekonomi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada awal bulan September 2023, perekonomian global masih terasa tertekan oleh ketidakpastian yang berlanjut. Data terbaru menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Global untuk bulan Agustus 2023 masih berada di zona kontraksi, dengan angka 49,0. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang disurvei, termasuk AS, Inggris, Jerman, Perancis, Korsel, Jepang, dan Kanada, masih mengalami kontraksi dalam aktivitas manufaktur mereka. Di sisi lain, Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi di zona ekspansi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian global adalah fluktuasi harga komoditas. Harga minyak dunia, sebagai contoh, telah meningkat sebesar 9,8% sepanjang tahun ini, mencapai USD94,3 per barel. Hal ini terjadi karena berkurangnya pasokan global akibat perpanjangan pemangkasan pasokan minyak Saudi dan pembatasan ekspor dari Rusia. Sementara itu, harga gas alam dan batu bara mengalami penurunan masing-masing sebesar 30,7% dan 56,8% sepanjang tahun ini. Di sektor komoditas pangan, harga CPO turun 15,6%, gandum turun 26,3%, kedelai turun 7,1%, dan jagung turun 22,0%.

Meskipun terjadi penurunan harga komoditas, tren inflasi global cenderung menurun. Ini menarik karena tidak selalu diikuti dengan penurunan suku bunga acuan di berbagai negara. Pada tingkat domestik, inflasi di Indonesia untuk bulan Agustus 2023 masih terkendali di angka -0,02% secara bulanan, 1,43% secara tahunan, atau 3,27% secara year-to-date (YTD), dengan inflasi pangan yang tetap stabil.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut hingga Agustus 2023, mencapai USD3,12 miliar, dengan total akumulasi hingga saat ini mencapai USD24,34 miliar. Meskipun begitu, ekspor dan impor terus mengalami penurunan. Pada bulan Agustus 2023, ekspor mencapai USD22,00 miliar (turun 21,2% YoY), sementara impor mencapai USD18,88 miliar (turun 14,8% YoY).

Di sisi aktivitas ekonomi domestik, Indonesia mempertahankan kinerja yang baik. Indeks PMI Manufaktur Indonesia terus ekspansif, mencapai 53,9. Konsumsi listrik juga tumbuh positif, dengan pertumbuhan 10,3% (YoY) untuk sektor bisnis dan 0,1% (YoY) untuk sektor industri. Sisi konsumsi juga menunjukkan tanda-tanda positif dengan Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 125,25, Mandiri Spending Index yang stabil dengan pertumbuhan 33,70% (YoY), dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 1,3% (YoY).

Namun, pasar keuangan domestik tetap dipengaruhi oleh sentimen global. Nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,3% sepanjang tahun ini, sementara indeks Dolar AS kembali menguat. Meskipun terjadi aliran masuk (inflow) sebesar Rp75,3 triliun ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) hingga 14 September 2023, dua bulan terakhir mencatatkan aliran keluar (outflow) sebesar Rp17,7 triliun. Sementara itu, pasar saham mengalami aliran keluar sebesar Rp2,8 triliun sepanjang tahun ini. Yield SBN mengalami tren kenaikan dalam dua bulan terakhir, walaupun sempat membaik di awal September.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Agustus 2023 tetap positif, mendukung upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan pendapatan. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7% dari Pagu APBN, dengan pertumbuhan 1,1% (YoY).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.170,8 triliun, yang terbagi antara Belanja K/L sebesar Rp581,6 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp589,1 triliun. Sebanyak 55,5% dari BPP digunakan untuk belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk program perlindungan sosial, petani, UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja prioritas juga tetap dijaga, dengan pertumbuhan positif di semua sektor, seperti kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan infrastruktur. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp503,9 triliun, tumbuh 5,2% (YoY). Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) naik 54,6% (YoY), terutama karena peningkatan Pagu DBH.

Pembiayaan Investasi tahun 2023 difokuskan pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini mencakup berbagai proyek, termasuk perumahan, pendidikan, dan riset. Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.821,9 triliun, mencapai 74,0% dari target APBN 2023, dengan pertumbuhan 3,2% (YoY). Meskipun Pendapatan Negara dari pajak dan PNBP mengalami pertumbuhan positif, pendapatan dari kepabeanan dan cukai mengalami penurunan. Penerimaan pajak mencapai Rp1.246,97 triliun atau 72,58% dari target, dengan pertumbuhan 6,4% (YoY), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan perubahan dalam kebijakan PPS berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak.

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp171,6 triliun atau 56,6% dari target, mengalami penurunan sebesar 16,8% (YoY). Meskipun ada kenaikan tarif efektif pada Bea Masuk, penurunan pada Bea Keluar dan Cukai serta volume ekspor mineral berdampak pada penurunan penerimaan ini.

Penerimaan PNBP tumbuh positif, mencapai Rp402,8 triliun atau 91,3% dari target, dengan pertumbuhan 4,3% (YoY). Pendapatan dari SDA non-migas dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. SDA non-migas meningkat terutama karena penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara, sementara KND meningkat karena dividen BUMN perbankan dan non-perbankan.

Surplus APBN pada bulan Agustus 2023 mencapai Rp147,2 triliun atau 0,70% dari PDB, meskipun sedikit turun dari surplus bulan Juli. Keseimbangan primer tetap positif sebesar Rp422,1 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp160,1 triliun.

Pembiayaan investasi difokuskan pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk perumahan, pendidikan, riset, dan bantuan internasional melalui LDKPI.

Untuk menghadapi ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan tetap solid di kuartal ketiga dengan inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang baik, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Pemerintah akan terus menjaga kinerja APBN yang positif dengan meningkatkan belanja dan mengantisipasi perlambatan pendapatan. APBN akan terus berperan dalam melindungi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menkeu Bahas Tantangan Migas: Geopolitik dan Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor minyak dan gas (migas) dalam sebuah acara penting, The 4th International Convention on Indonesian Oil and Gas 2023, yang diadakan di Bali, Rabu (20/09/2023). Dalam pidatonya, Menkeu mengungkapkan bagaimana migas telah menjadi sumber pasokan energi utama yang terjepit di antara dua tekanan global yang kuat: geopolitik dan perubahan iklim.

Di tengah kontestasi geopolitik antar negara, migas telah menjadi salah satu komoditas strategis yang sering menjadi instrumen ketegangan internasional. Persaingan global untuk mengamankan pasokan migas telah menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan di berbagai wilayah dunia.

Di sisi lain, sektor migas juga semakin berada di bawah sorotan karena dampaknya terhadap perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas, menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan semakin mendapat perhatian global.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan potensi migas yang sangat besar, memiliki tanggung jawab untuk merespons tantangan ini secara seimbang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja sektor migas di Indonesia.

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan, baik pada tingkat produsen maupun dalam bentuk subsidi kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi industri migas di Indonesia. 

Selain itu, Menkeu juga menyebutkan upaya peningkatan transparansi melalui penyediaan lebih banyak data mengenai potensi sumber daya migas di Indonesia. Langkah ini akan membantu menarik investasi dan memperbaiki iklim investasi di sektor migas.

Dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah juga sedang merevisi beberapa peraturan untuk menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, seperti teknologi penangkapan karbon (carbon capture). Hal ini merupakan langkah menuju ketahanan energi sambil mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Menkeu menyimpulkan bahwa merancang dan melaksanakan transisi energi yang tepat sangat penting, bukan hanya untuk masa depan perekonomian Indonesia, tetapi juga untuk kesejahteraan perekonomian global. Karena itu, pemerintah Indonesia akan terus menyempurnakan skenario peta jalan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Pidato Menkeu Sri Mulyani Indrawati di acara ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan kompleks dalam sektor migas, yang mencakup masalah geopolitik dan perubahan iklim, dengan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menkeu: Postur RAPBN 2024 Makin Sehat, Defisit Turun Tajam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur RAPBN 2024 yang dirancang semakin sehat. Hal tersebut didukung dengan pendapatan negara yang ditargetkan meningkat dengan defisit menurun tajam.

"APBN kita posturnya akan semakin sehat. Pendapatan negara seperti yang disampaikan Bapak Presiden 2.781,3 triliun kalau dibandingkan pada saat terjadinya Covid yang kita sempat kontraksi hanya 1.647. Ini kenaikannya lebih dari 1.100 triliun sendiri," ujarnya pada Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/08).

Sementara itu, Belanja Negara ditargetkan berada di angka Rp3.304,1 triliun. Angka ini naik Rp708,7 triliun jika dibandingkan tahun 2020 saat pandemi. 

Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN menurun tajam dari 947 triliun di tahun 2020 menjadi 522,8 atau 2,29 dari GDP.

"Tahun 2020 pada saat pandemi, kita harus melakukan banyak extraordinary belanja di 2.595 sehingga kenaikan belanja hanya sekitar 708 triliun. Namun kenaikan pendapatan di 1.133 triliun. Oleh karena itu, defisit kita menurun sangat tajam dari 947 triliun 6,14% dari GDP (tahun 2020), sekarang menjadi 522,8 atau 2,29% dari GDP. Penurunan secara nominal 424,9," kata Menkeu.

Sri Mulyani menyebut, APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5% pada saat dunia terguncang volatilitas harga komoditas, kenaikan inflasi, dan lonjakan suku bunga merupakan kombinasi yang sangat langka di dunia.

Sementara itu, pembiayaan anggaran tahun depan ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun. 

Meski Indonesia mengalami situasi yang tidak mudah, Menkeu menegaskan APBN sekarang relatif sangat bisa dikelola atau relatif sehat.

"Kita akan lakukan secara hati hati karena tadi saya sampaikan bahwa environment dari globalnya juga akan semakin tidak predictable," tandasnya.

Penerimaan perpajakan ditarget mencapai Rp2.307,9 triliun pada tahun depan. 

Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan di bidang perpajakan antara lain implementasi Core Tax System, peningkatan kepatuhan dengan menggunakan integrasi teknologi, dan sinergi joint program, dan peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kita.

"Kita targetkan penerimaan perpajakan tumbuh 8,9. Ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2. Artinya tax ratio-nya diharapkan akan terus meningkat," ujar Menkeu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp473 triliun pada tahun 2024. "Ini terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas, kalau kita lihat harga komoditas tadi cenderung menurun, makanya kita lihat PNBP terutama dari SDA sumber daya alam diperkirakan mungkin tidak setinggi yang seperti kita terima tahun 2022 dan 2021," jelas Menkeu.

Oleh karenanya, pemerintah akan mengoptimalkan penyetoran dividen BUMN, inovasi dan kualitas layanan dari K/L yang memiliki BLU, penggunaan perluasan IT, dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP.

Dari sisi Belanja Negara, untuk Pemerintah Pusat tahun depan ditargetkan sebesar 2.446,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar 6,3% untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. 

Menkeu menyebut, tahun 2024 diharapkan pemerintah bisa menyelesaikan berbagai program prioritas seperti penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pembangunan IKN, proyek strategis nasional, dan Inpres jalan.

"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan tentu saja berbagai dinamika yang diantisipasi. Dan kita juga menggunakan APBN 2024 untuk memperkuat industri pertahanan dan keamanan dan juga kemampuan pertahanan keamanan Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Semester Pertama 2023, APBN KiTa: Surplus Belanja Negara dan Pertumbuhan Pendapatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki paruh kedua 2023, pelemahan ekonomi global masih berlanjut, antara lain dipengaruhi isu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan harga komoditas. 

PMI Manufaktur masih terkontraksi di banyak negara, seperti AS, Kanada, Brazil, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Korsel, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan, dan Turki. Sementara itu PMI Manufaktur Indonesia terus melanjutkan akselerasi di zona ekspansi.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara, ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17% (yoy), sehingga sepanjang Semester 1 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% (yoy).

“Pertumbuhan ekonomi kita di 5,17% kalau pakai satu digit berarti menjadi 5,2%. Ini di atas ekspektasi dari mayoritas para analis pasar yang memprediksikan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh, namun tidak setinggi di 5,17. Ini artinya cukup baik. 

Kita lihat Indonesia dengan 5,17% menjadi negara yang memiliki kinerja ekonomi dibandingkan berbagai macam negara lain secara cukup baik,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2023.

Hingga Juli, indikator dini juga menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang masih kuat. 

Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, didukung melandainya inflasi seluruh komponen. Hal ini tak lepas dari kerja keras APBN dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

Kinerja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus, dengan pendapatan negara yang masih tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara yang positif dan pembiayaan yang antisipatif. 

Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa edisi Agustus 2023.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2023 Relatif Tinggi dan di Atas Ekspektasi Pasar

Perekonomian domestik melanjutkan kinerja yang baik, di mana pada Triwulan II 2023 tumbuh tinggi meneruskan tren di atas 5% selama tujuh triwulan berturut-turut. 

Efektivitas kebijakan fiskal berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan, sehingga seluruh kawasan mencatatkan laju pertumbuhan yang kuat, di mana pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku-Papua lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. 

APBN terus bekerja sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui belanja perlindungan sosial dan belanja pegawai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, stabilisasi harga serta penguatan distribusi dan pasokan untuk mengendalikan harga, belanja operasional pemerintah untuk mendukung tingkat konsumsi pemerintah, serta melalui investasi pemerintah untuk meningkatkan komponen investasi.

“Banyak negara yang masih struggle atau berjuang untuk menjaga pemulihan ekonomi atau kinerja pertumbuhan ekonominya, dalam perlemahan yang sangat kuat dan Indonesia Alhamdulillah dalam posisi yang relatif baik. APBN terus bekerja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita,” tambah Menkeu.

Dari sisi produksi, sektor utama perekonomian terus tumbuh kuat. Konsumsi dalam negeri yang semakin kuat turut menopang sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan makan minum. 

Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber potensial perekonomian daerah dengan berbagai stimulasi antara lain dukungan pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi SDA, serta penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan kegiatan internasional dan nasional (termasuk kebijakan penambahan libur Idul Fitri dan Idul Adha di tahun 2023).

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli kembali menguat, mencapai 53,3. Tingkat inflasi domestik pada bulan Juli 3,1%, terus melanjutkan tren penurunan dan mendukung konsumsi masyarakat. 

Optimisme masyarakat per Juli 2023 terjaga, dengan Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 123,5. Indeks Penjualan Riil tumbuh tinggi sebesar 6,3% (yoy), sementara pasca lebaran, Mandiri Spending Index ternormalisasi di angka 163,2. Dari sisi produksi, penjualan sepeda motor masih tumbuh kuat (45,6% yoy), sedangkan penjualan mobil mengalami kontraksi sebesar 6,8% (yoy).

Sementara itu, di sektor moneter dan keuangan, kinerja pasar keuangan domestik terjaga meskipun tren penurunan yield SBN domestik tertahan sejak akhir Juli 2023 seiring dinamika global. Nilai tukar Rupiah melanjutkan tren apresiasi (menguat 3,2%, ytd), sedangkan indeks Dolar AS masih melemah. 

Hingga 9 Agustus 2023, arus modal asing secara kumulatif masih mencatatkan inflow, baik di pasar SBN maupun pasar saham, masing-masing sebesar Rp91,19 triliun dan Rp25,24 triliun.

Belanja Negara Terus Bertumbuh

Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% Pagu APBN, tumbuh 1,2% (yoy). 

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp493,0 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun. 

Sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur. 

Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta. Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak. 

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi untuk 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit.

Di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 11,07 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,2 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 586,2 ribu peserta. 

Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. 

Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur sebesar Rp440,9 triliun (54,1% Pagu), tumbuh 6,6% (yoy). 

Kinerja TKD terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. 

Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Insentif Fiskal masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. Dana Desa lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan.

Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. 

Sampai dengan akhir Juli 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 133.200 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, penyediaan Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 - Juni 2023 telah diberikan untuk 34 negara.

Pendapatan Negara s.d. Juli 2023 Masih Tumbuh Positif

Realisasi Pendapatan Negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun (65,6% dari Target APBN 2023), tumbuh 4,1% (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

Hingga akhir Juli 2023, penerimaan Pajak tetap tumbuh positif, terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik pada semester I Tahun 2023, yaitu mencapai Rp1.109,1 triliun (64,6% dari Target), tumbuh 7,8% (yoy). Dari sisi sektoral, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan tahun 2022.

Per 31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun dipengaruhi penurunan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan Penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif meskipun melambat. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp149,8 triliun (49,4% dari Target, turun 19,1% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,82% (yoy), didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor. 

Sementara itu, Penerimaan Cukai menurun 8,54% (yoy) karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 81,34% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022, serta turunnya volume ekspor mineral.

Realisasi PNBP tetap meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu mencapai Rp355,5 triliun (80,6% Target APBN), tumbuh 5,4% (yoy). 

Capaian positif ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas (135,0% dari Target) yang disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya PP 26/2022 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang Belaku pada Kementerian Energi dan SDM. Selain itu, realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai 122,7% dari Target, juga turut meningkatkan PNBP, didorong setoran dividen BUMN perbankan dan non-perbankan. 

Sementara itu, pendapatan SDA Migas (52,6% dari Target) melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. PNBP Lainnya (84,8% dari Target) juga mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT). 

Realisasi pendapatan BLU (51,6% dari Target) melambat dibandingkan bulan sebelumnya, namun secara year-on-year sama dengan pertumbuhan pada Juli 2022.

Pembiayaan APBN Tetap dalam Batas Aman Hingga Juli 2023

Surplus APBN bulan Juli mencapai Rp153,5 triliun atau 0,72% PDB, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir Juli 2023 terealisasi sebesar Rp194,9 triliun (28,0% Target), atau turun 17,8% (yoy). Seiring kinerja positif APBN, defisit diproyeksikan lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan pembiayaan utang. 

Menyusul afirmasi peringkat kredit oleh S&P sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit R&I menaikkan outlook credit rating Indonesia dari stable menjadi positif didukung kinerja kebijakan ekonomi yang kredibel di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, antisipasi terus dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap dinamika pasar keuangan global.

Sebagai kesimpulan, kinerja ekonomi domestik terus menunjukkan penguatan di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global dengan pertumbuhan Triwulan II yang melampaui ekspektasi pasar. 

Kinerja positif APBN berlanjut sampai dengan bulan Juli 2023 di mana APBN terjaga surplus seiring kinerja belanja negara yang bertumbuh, pendapatan yang positif meskipun menunjukkan tren melandai, dan pembiayaan yang antisipatif. 

APBN terus bekerja keras untuk menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. 

Di saat yang sama, pemerintah akan terus mewaspadai dan melakukan antisipasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik.

“Kondisi global yang ditandai dengan ketegangan politik global, kontraksi kegiatan ekonomi negara-negara maju dan negara-negara penting, volatilitas di sektor keuangan di beberapa negara maju, juga perlemahan harga komoditas pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. 

Namun kita tetap terjaga secara optimal, APBN bekerja terus kerja keras, kerja menjaga masyarakat, menjaga ekonomi dan menjaga berbagai program-program nasional yang menjadi prioritas,” tegas Menkeu. (Arianto) 

Read More