Jokowi Resmi Cabut PPKM di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat (30/12). 

"Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi nya," ujar Presiden Jokowi. 

Dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali di Indonesia. Pada 27 Desember 2022 kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, positivity rate mingguan mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, dan angka kematian di angka 2,39%. 

Ini semua berada di bawah standar dari WHO, seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah. 

"Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut kurang lebih selama 10 bulan maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022," ucap presiden. 

Karena pandemi ini belum berakhir sepenuhnya dan untuk antisipasi gelombang baru, maka Status Kedaruratan Kesehatan (Kepres 11/12 2020) tetap dipertahankan, mengikuti status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) dari Badan Kesehetan Dunia WHO.

Presiden meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Ia mengatakan masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19. 

Memakai masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi terus digalakkan karena akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. 

Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di wilayah harus siaga beserta tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme penanganan tetap berjalan utamanya vaksinasi. 

"Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi," ungkap Jokowi. 

Dikatakan presiden, meski PPKM dicabut, jangan sampai ada kekhawatiran, Bansos akan terus dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di fasilitas kesehatan kesehatan yang ditunjuk. 

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, Indonesia termasuk negara G20 yang dalam 10 bulan 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. 

"Kita ingat saat puncak Delta, kita berada di angka 56 ribu kasus di 2021 dan di 2022 mengalami lagi puncak pandemi karena omicron berada di angka 64 ribu kasus harian. 

"Perlu kita sampaikan kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali kalau kita lihat kasus harian per 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39 persen.

"Pencabutan PPKM ini juga dilandasi tingginya cukupan imunitas penduduk. Dari Sero Survey pada Desember 2021 itu berada di 87,8%, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas ada di angka yang sangat tinggi," ungkap presiden. (Lak/Tha). 

Read More

PPKM Diperpanjang, Status LEVEL 2 Kembali Naik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah pemberlakuan PPKM selama sebulan terakhir, Menteri Dalam Negeri kembali melakukan perpanjangan PPKM Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM Luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku efektif mulai tanggal 5 Juli s.d. 1 Agustus 2022.

Safrizal selaku Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menjelaskan bahwa pada pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak, khususnya Jawa Bali yang kembali ada daerah dengan status PPKM Level 2.  “Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus covid-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong,” terang Safrizal.

Dengan menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini untuk Jawa Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM Level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah. Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah yang berada di Level 2.

Dalam pelaksanaan PPKM Luar Jawa Bali, kondisinya masih sama yaitu 385 daerah berstatus PPKM Level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2. Namun ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.

Masyarakat dihimbau untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus ini karena kasus omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya. “Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30% - 50% lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor),” tegas Safrizal.

Dalam keterangannya, Safrizal menekankan kembali bahwa Pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19 dengan tidak meninggalkan faktor pentingnya upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu salah satu ketentuan baru dalam dalam pengaturan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM Luar Jawa Bali menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri, untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi. 

Paralel dengan hal tersebut, Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga, dimana saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih dibawah 30%, dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50%. “Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termmau[pun penguatan kembali kerjasama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media,” pungkas Safrizal. (Lak/Tha)

Read More

PPKM Kembali Diperpanjang: Kondisi Pandemi Kian Membaik, Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Adapun perpanjangan PPKM Jawa-Bali diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022. Sedangkan perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali diatur dalam Inmendagri Nomor 27 Tahun 2022. Kedua Inmendagri tersebut berlaku dari 24 Mei hingga 6 Juni 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan PPKM sebelumnya, kondisi laju kasus pandemi Covid-19 menunjukkan hasil yang kian membaik. 

“Kita lihat data perubahan jumlah daerah pada setiap level PPKM baik di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dengan meningkatnya jumlah daerah yang berada di Level 1, termasuk Jabodetabek,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2022).

Kondisi yang semakin baik tersebut memang terlihat pada perubahan jumlah daerah yang berada di setiap level PPKM. Untuk wilayah Jawa-Bali misalnya, jumlah daerah yang berada di Level 1 mengalami peningkatan, dari yang semula 11 daerah menjadi 41 daerah. Sedangkan jumlah daerah pada Level 2 mengalami penurunan, dari semula 116 daerah menjadi 86 daerah. Sementara jumlah daerah yang berada di Level 3 tetap berjumlah 1 daerah, serta tidak ada daerah di Level 4.

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali juga mengalami kondisi serupa, yaitu naiknya jumlah daerah yang berada di Level 1, dari semula 88 daerah menjadi 170 daerah. Sedangkan penurunan terjadi pada jumlah daerah di Level 2, dari semula 276 daerah menjadi 196 daerah. Penurunan juga dialami oleh daerah yang berada di Level 3, dari semula 22 daerah menjadi 20 daerah.

“Kita terus berharap agar kondisi ini tetap terus berlanjut, walaupun pemerintah telah melonggarkan penggunaan masker khususnya di ruang terbuka yang tidak padat orang. Namun bagi kelompok rentan, lansia, yang memiliki komorbid, serta masyarakat yang memiliki gejala batuk dan pilek untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas,” terang Safrizal.

Selain itu, Safrizal juga menjelaskan, khusus dalam pengaturan PPKM di luar Jawa-Bali, terdapat penambahan pengaturan terkait jam operasional restoran/rumah makan dan kafe yang mulai beroperasi pada malam hari. Bagi daerah yang berada di Level 1, fasilitas tersebut dapat beroperasi hingga pukul 02.00 dengan kapasitas pengunjung 100 persen.

Sedangkan daerah yang berada di Level 2, fasilitas tersebut dapat beroperasi hingga pukul 02.00 dengan kapasitas sebanyak 75 persen. Sementara daerah dengan status Level 3 dapat beroperasi hingga pukul 00.00 dengan kapasitas pengunjung hanya 25 persen.

Di lain sisi, meski laju pandemi terus membaik, Safrizal tetap mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak euforia dengan pelonggaran penggunaan masker, yang dapat berakibat pada naiknya kembali kasus Covid-19.

“Pelonggaran dalam hal penggunaan masker yang diberikan pemerintah tentu tidak perlu menjadi euforia, melainkan tetap menjadi warning bagi kita semua untuk terus waspada. Pemerintah daerah tetap terus melaksanakan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan khususnya di tempat-tempat keramaian, agar pandemi ini dapat segera kita lewati,” pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Kapolres Kukar Terima Kunjungan Tim Supervisi Polda Kaltim Tinjau Operasi Yustisi PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim (Kalimantan Timur) dalam rangka kegiatan PPKM skala mikro darurat covid 19, Operasi Yustisi dan pelaksanaan Vaksinasi di Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (14/7/2021).

Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yakni Direktur Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Rickynaldo Chairul dan Kabid Kum Polda Kaltim Kombes Pol Andy Reynold Rumahorbo.

Tim disambut langsung Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama, Wakapolres Kukar Kompol Aldi Alfa Faroqi, PJU Polres Kutai Kartanegara serta para Perwira Polres Kutai Kartanegara.

Adapun rangkaian kegiatan tim dari Polda Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikatakan AKBP Arwin Amrih Wientama yakni untuk melakukan peninjauan operasi Yustisi di posko PPKM mikro.

"Rombongan Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim ke Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka melakukan pengecekan personil, data, inventaris posko PPKM mikro kelurahan Panji, Asrama Tangguh Bhayangkara 3, dan kegiatan PPKM mikro di Pos KM 1 Tenggarong Seberang," tutur AKBP Arwin Amrih Wientama.

Selain itu tim pamatwin Polda Kaltim juga memberikan himbauan protokol kesehatan baik pada personil yang melaksanakan tugas maupun pada personil yang menempati asrama tangguh bhayangkara 3.

"Kemudian Tim dari Polda Kaltim juga memberikan arahan tentang kegiatan penanganan penyebaran Covid-19 di Posko PPKM Jajaran Polres Kutai Kartanegara, mengarahkan anggota bagaimana cara pelaksanaan social distancing, bertugas secara humanis, menjaga keselamatan, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat melakukan penanganan kepada masyarakat yang terpapar virus covid-19. Serta melakukan 3 T yakni Testing, Tracing, Treatment untuk mencegah penyebaran virus covid-19," ucapnya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsekta Medan Kota All Out Mendukung PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kapolsekta Medan Kota, Kompol Rikki Ramadhan SIK menegaskan siap all out dalam mendukung pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di kota Medan khususnya wilayah hukum Polsekta Medan Kota.

Hal ini dikatakannya usai memimpin apel siang petugas gabungan PPKM Darurat di halaman Makopolsekta Medan Kota, Kamis 15/07/2021, siang.

“Kami dalam satu frekuensi yang sama, bersama-sama memutus mata rantai corona,” kata Kompol Rikki.

Rikki mengatakan petugas bakal meningkatkan kegiatan atau patroli skala secara bergerak. Hal itu mempertimbangkan kondisi masyarakat Medan yang cenderung dinamis. Ia menambahkan dalam patroli itu, kepolisian melibatkan unsur TNI, Dishub dan Satpol PP, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta kepala lingkungan.

“Bersama bapak bapak TNI dan jajaran Pemkot Medan  kegiatan patroli kami pertebal agar seluruh sudut bisa terjangkau,” papar dia.

Ia menambahkan Tim Pengurai Kerumunan (TPK) yang dimiliki semakin dioptimalkan. Petugas bakal mengurai dan mengimbau potensi kerumunan di masing-masing kawasan. Menurutnya, kegiatan stationer yakni Operasi Yustisi tetap diadakan. Namun, operasi menyasar lokasi-lokasi rawan kerumunan.

“Tetap ada juga kegiatan stationer seperti razia masker. Namun tetap kami utamakan razia di lokasi rawan kerumunan. Selain melakukan penindakan, akan dilakukan sosialisasi dan pencegahan,” imbuh Kompol Rikki.

Sementara itu, Iptu AE Rambe menambahkan agar seluruh masyarakat ikut berperan aktif membantu petugas menjalankan PPKM Darurat.

" Tanpa peran serta aktif masyarakat, saya pikir PPKM Darurat ini tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Peran rekan rekan wartawan juga cukup strategis. Ayo, mari kita sukseskan PPKM Darurat agar Indonesia khususnya Medan terbebas dari covid 19," ujarnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Jajaran Bagi Sembako Kepada Warga Miskin Terdampak PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Diberlakukannya PPKM Darurat di Kutai Kartanegara (Kukar) mengakibatkan banyak masyarakat terdampak dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesulitan masyarakat Polsek jajaran Polres Kutai Kartanegara yang dipimpin masing-masing Kapolseknya melaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada warga masyarakat yang terdampak Covid 19, Senin (12/7/2021).

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama melalui Kasi Humas AKP I Ketut Kartika mengatakan bahwa pelaksanaan bakti sosial ini menyasar masyarakat yang terdampak pada PPKM Darurat. Diharapkan dengan melaksanakan baksos, dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu.

”Selama ini aparat Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melihat secara langsung apa yang dialami masyarakat. Sehingga bakti sosial ini sebagai bentuk karya nyata Polri membantu masyarakat," terang AKP I Ketut Kartika.

Selain itu, kehadiran Polri dimasa pandemi Covid-19 ini sangat diperlukan. Selain sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 bersama TNI dan Juga tenaga kesehatan yang setiap hari bersentuhan lagsung dengan masyarakat,” ungkapnya AKP I Ketut Kartika diruang kerjanya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polrestro Jakarta Barat Terjunkan Anggotanya Dalam Rangka Mematuhi PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Jakarta Barat, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menerjunkan anggotanya.

Mulai dari kegiatan patroli preventif, pembubaran kerumunan hingga penebalan penyekatan dalam rangka penerapan ppkm darurat.

Adapun pelaksanaan'nya dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono saat dikonfrimasi mengatakan pihaknya akan menerjunkan anggotanya dalam rangka kegiatan PPKM Darurat untuk memastikan masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran virus Covid 19.

"Mulai dari patroli himbauan, mendatangi sentra usaha hingga melakukan backup dilokasi penyekatan di Jakarta Barat," ucapnya Kompol Joko Dwi Harsono, Sabtu (3/7/2021).

Kompol Joko menjelaskan'nya, kegiatan tersebut untuk membantu jajaran Polres dan Polsek dalam pelaksanaan penegakan ppkm darurat. Pihaknya akan mengintensifkan kegiatan patroli secara rutin serta melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Lanjut Kompol Joko mengatakan, Hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat kami mendatangi tempat yang menimbulkan keramaian seperti sentra usaha melaksanakan patroli preventif hingga membubarkan kerumunan.

Pihaknya juga mensiagakan anggotanya untuk memback up petugas gabungan dilokasi penyekatan.

Dalam kondisi darurat, kami akan tegakkan 'Salus Populi Suprema Lex Esto' atau 'Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi'. Kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Setiap pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak tegas. Penegakan hukum akan kita tegakkan. Jelasnya Kompol Joko Dwi Harsono. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More