Simak! Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPJS Kesehatan menjadi salah satu program andalan masyarakat untuk mendapatkan layanan medis gratis. Mulai dari rawat jalan, operasi, terapi, hingga rawat inap dapat diakses dengan membayar iuran bulanan. Saat ini, iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga kelas: Kelas 1 sebesar Rp150 ribu, Kelas 2 Rp100 ribu, dan Kelas 3 Rp35 ribu per orang per bulan.  

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua penyakit dan layanan medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat sejumlah layanan dan penyakit yang tidak termasuk dalam cakupan manfaat.  

Daftar Penyakit dan Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan  

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.  

2. Perawatan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.  

3. Perataan gigi (behel).  

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan dan kekerasan seksual.  

5. Cedera akibat usaha bunuh diri atau sengaja menyakiti diri sendiri.  

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.  

7. Pengobatan terkait infertilitas atau mandul.  

8. Cedera akibat tawuran atau kejadian yang dapat dicegah.  

9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.  

10. Pengobatan dan tindakan medis bersifat eksperimen atau percobaan.  

11. Pengobatan alternatif atau tradisional yang belum dinyatakan efektif.  

12. Penyediaan alat kontrasepsi dan perbekalan kesehatan rumah tangga.  

13. Pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali dalam keadaan darurat).  

14. Penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang telah ditanggung program lain.  

15. Pelayanan kesehatan terkait program Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.  

16. Pelayanan dalam kegiatan bakti sosial.  

Dengan memahami daftar ini, peserta BPJS Kesehatan dapat lebih bijak memanfaatkan layanan yang tersedia. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa status kerjasama fasilitas kesehatan sebelum menggunakan layanan.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mulai Februari 2025: Pemerintah Berikan Medical Check Up Gratis di Hari Ulang Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program Medical Check Up (MCU) gratis mulai Februari 2025 untuk masyarakat yang merayakan ulang tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan didukung anggaran APBN 2025 sebesar Rp3,2 triliun.  

Fokus Program: Kesehatan untuk Semua  

Informasi ini diumumkan melalui akun resmi Partai Gerindra (@gerindra), menegaskan bahwa program ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mencegah penyakit sejak dini, mengurangi risiko kecacatan, dan menekan angka kematian.  

MCU gratis ini mencakup pemeriksaan untuk 14 jenis penyakit, dengan fokus tambahan pada kesehatan wanita, seperti kanker payudara dan kanker leher rahim.  

Cara Mendapatkan Layanan  

MCU gratis dapat diakses di puskesmas terdekat pada hari ulang tahun. Masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk verifikasi data. Alternatif lainnya, layanan ini juga tersedia melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, yang memungkinkan warga mendapatkan tiket pemeriksaan secara digital.  

Daftar Pemeriksaan Berdasarkan Usia  

Berikut pemeriksaan yang ditawarkan sesuai kelompok usia:  

- Balita: Pemeriksaan gizi, tumbuh kembang, pendengaran, penglihatan, serta deteksi dini penyakit bawaan seperti hipotiroid kongenital dan talasemia.  

- Remaja: Fokus pada anemia, obesitas, kesehatan mental, dan kebugaran.  

- Dewasa (18-39 tahun): Pemeriksaan hipertensi, diabetes melitus, serta deteksi risiko jantung dan stroke.  

- Dewasa (40-59 tahun): Pemeriksaan tambahan seperti kolesterol, kanker usus, dan osteoporosis.  

- Lansia: Penanganan khusus seperti kesehatan geriatrik dan risiko penyakit kronis.  

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, dengan harapan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, mendeteksi penyakit secara dini, dan mendorong gaya hidup sehat.  

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

10 Kasus IGD yang Tidak Ditanggung BPJS dan Cara Pemakaian BPJS di Rumah Sakit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan yang dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Melalui program ini, peserta dapat memperoleh pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan klinik, dengan biaya yang sebagian besar ditanggung oleh BPJS. 

Namun, meskipun BPJS Kesehatan memberikan perlindungan menyeluruh, ada beberapa kondisi khusus, terutama di layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang tidak akan ditanggung oleh program ini.

Hal ini dapat mempengaruhi jenis perawatan yang dapat diterima oleh peserta dalam situasi darurat. 

Meskipun demikian, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi anggotanya.

Sebagai peserta, penting untuk memahami ketentuan yang berlaku agar bisa memaksimalkan manfaat dari program jaminan kesehatan ini dengan bijak dan tepat.

Berikut 10 daftar masalah kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

2. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

3. Perawatan gigi. Misal, behel tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, beberapa perawatan gigi lainnya seperti penambalan untuk gigi berlubang dan pencabutan gigi permanen tanpa penyulit bisa dilakukan.

4. Gangguan kesuburan juga menjadi penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

5. Penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol termasuk dalam daftar yang tidak di-cover BPJS. Sebab, hal itu dianggap sebagai risiko yang dibuat sendiri.

6. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

7. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

8. Penggunaan alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik.

9. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Alur Penggunaan BPJS untuk Pemeriksaan IGD

Sebagai peserta BPJS, penting untuk memahami aturan dan etika yang berlaku saat mengakses layanan kesehatan, khususnya di IGD. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan:

1. Membawa kartu BPJS dan identitas diri

Setiap peserta BPJS harus selalu membawa kartu BPJS dan identitas diri (KTP) saat berobat, termasuk ketika datang ke IGD. 

Kartu ini diperlukan sebagai bukti bahwa Anda adalah peserta BPJS yang berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika kartu BPJS tertinggal atau hilang, pihak rumah sakit mungkin akan kesulitan memverifikasi status keanggotaan, yang dapat memperlambat proses pelayanan.

2. Mengikuti alur pelayanan kesehatan yang benar

Dalam sistem BPJS, umumnya terdapat alur pelayanan yang harus diikuti, mulai dari faskes tingkat pertama (klinik atau puskesmas) hingga rujukan ke rumah sakit.

Namun, dalam kondisi darurat, pasien BPJS diperbolehkan langsung mengakses layanan IGD di rumah sakit terdekat, baik swasta maupun negeri.

Meski demikian, penting untuk tetap melaporkan kunjungan tersebut kepada BPJS dalam waktu 3x24 jam untuk memastikan biaya ditanggung oleh BPJS.

3. Memahami batasan pelayanan di rumah sakit swasta

Tidak semua rumah sakit swasta bekerja sama dengan BPJS. 

Oleh karena itu, sebagai pasien BPJS, Kamu harus memastikan rumah sakit yang dituju memang menerima pasien BPJS.

Jika rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS, pasien mungkin akan dikenakan biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Sebaiknya, sebelum memutuskan untuk ke IGD di rumah sakit swasta, pastikan terlebih dahulu apakah rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS dan apakah layanan yang diperlukan dapat ditanggung.

4. Menghormati prosedur rumah sakit

Setiap rumah sakit memiliki prosedur operasional standar yang harus dipatuhi oleh semua pasien, termasuk peserta BPJS.

Hal ini mencakup prosedur administrasi, antrian, serta tata cara berkomunikasi dengan tenaga medis.

Penting bagi pasien BPJS untuk mengikuti prosedur ini dengan baik dan tidak memaksakan kehendak di luar ketentuan yang berlaku.

Ini termasuk dalam menjaga sikap dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pelayanan atau menimbulkan konflik dengan petugas kesehatan.

Dengan demikian, maka anggota BPJS Kesehatan dapat lebih menggunakan BPJS yang dimilikinya dengan bijak dan tidak ada miskonsepsi lagi terkait layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan. (Arianto)

Read More

RSJPD Harapan Kita Sukses Lakukan Operasi Jantung Pertama dengan Teknologi Robotik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita mencatat sejarah baru sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang berhasil melakukan operasi jantung menggunakan teknologi robotik. Inovasi ini menjadi tonggak penting dalam pelayanan kesehatan jantung, menawarkan solusi yang lebih aman, akurat, dan efisien bagi pasien.  

Operasi dilakukan menggunakan sistem bedah robotik yang memungkinkan dokter mengendalikan instrumen dengan presisi tinggi melalui kontrol detail. Teknologi ini mempermudah akses ke area jantung yang sulit dijangkau dengan metode bedah konvensional, memungkinkan bedah minimal invasif dengan sayatan kecil.  

  

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang turut menyaksikan prosedur ini, menjelaskan bahwa metode robotik menawarkan banyak keunggulan. Pasien tidak perlu menjalani operasi dengan membuka dada, sehingga waktu pemulihan menjadi lebih cepat.  

"Dengan teknologi ini, pasien bisa pulih dalam 2-3 hari dan langsung pulang ke rumah. Dibanding metode konvensional yang membutuhkan waktu 5-7 hari, teknologi ini jauh lebih efisien," ujar Menkes di Jakarta, Jum'at (15/11/2024). 

Dari segi biaya, teknologi robotik juga lebih murah. Menkes berkomitmen agar teknologi ini dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan ke depannya, menjadikannya lebih terjangkau bagi masyarakat luas.  

Operasi pertama dilakukan pada tiga pasien dengan kondisi jantung berbeda, termasuk bypass koroner total (TECAB), katup mitral, dan lubang ASD. Prosedur dipimpin oleh Dr. dr. Dudy Hanafy, Sp.BTKV, bersama proctor asal India yang berpengalaman dalam bedah robotik.  

Dr. Dudy menjelaskan bahwa seluruh pasien dalam kondisi sadar dan stabil pascaoperasi, dengan waktu pemulihan jauh lebih cepat. "Dengan teknologi ini, pasien bisa kembali beraktivitas dalam waktu seminggu, tanpa rasa sakit signifikan," ungkapnya.  

  

Menkes menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penggunaan teknologi robotik di lebih banyak rumah sakit, khususnya rumah sakit vertikal. RSJPD Harapan Kita diharapkan terus menjadi pelopor dalam pengembangan layanan jantung modern, memberikan pengampuan kepada ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia.  

Editor: Arianto 

Read More

Kelebihan Berobat di Penang: Pilihan Favorit Pasien Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Berobat di Penang menjadi pilihan favorit bagi banyak pasien Indonesia. Menurut data dari The Malaysia Healthcare Travel Council, sekitar 1,2 juta pasien dari Indonesia memilih berobat ke Malaysia pada tahun 2020, dengan Penang sebagai salah satu destinasi utama. Berikut adalah beberapa kelebihan yang membuat Penang begitu diminati:

1. Efektivitas Resep Obat

Banyak pasien yang merasa bahwa resep obat yang diberikan di rumah sakit Penang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyakit mereka. Meskipun jumlah obat yang diberikan minimal, efektivitasnya tetap tinggi, sehingga biaya obat menjadi lebih hemat dan risiko efek samping berkurang.

2. Diagnosis Lebih Akurat

Rumah sakit di Penang memiliki banyak dokter spesialis yang berpengalaman dan terlatih secara internasional. Banyak pasien yang mencari second opinion di Penang setelah mengalami salah diagnosis di rumah sakit dalam negeri, dan mereka merasa diagnosis di Penang lebih akurat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.

3. Fasilitas Berstandar Internasional

Rumah sakit di Penang seperti Sunway Medical Center dan Island Hospital dilengkapi dengan teknologi medis terbaru, termasuk fasilitas mamografi 3D untuk kanker payudara. Selain itu, Mount Miriam Cancer Hospital terkenal dengan alat Cyber Knife yang mampu menjangkau tumor kecil di area kritis.

4. Biaya Pengobatan Terjangkau

Biaya berobat di Penang bisa lebih murah hingga 30-50% dibandingkan di Indonesia, terutama untuk operasi besar seperti jantung. Hal ini disebabkan oleh pajak alat kesehatan dan obat-obatan yang lebih rendah di Malaysia, yang berdampak pada penurunan biaya pengobatan.

5. Opsi Pengobatan yang Beragam

Selain Penang, Malaysia juga menawarkan opsi pengobatan di kota lain seperti Malaka, yang lebih dikenal dengan perawatan tradisional dan holistik. Namun, banyak pasien memilih Penang karena fasilitas medisnya yang modern dan lengkap.

6. Proses Berobat yang Mudah

Proses berobat di Penang kini semakin mudah dengan adanya agen medis, yang membantu mulai dari konsultasi awal, pengaturan jadwal, hingga akomodasi di Penang. Konsultasi awal dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan medis.

Berobat di Penang memberikan pengalaman pengobatan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau, fasilitas modern, dan proses yang mudah. Tidak heran jika Penang menjadi pilihan utama bagi pasien Indonesia yang mencari solusi medis terbaik. (Arianto)

Read More

Takeda Apresiasi Langkah Indonesia dalam Penanggulangan DBD

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai salah satu negara hiper-endemik demam berdarah dengue (DBD), Indonesia menghadapi tantangan besar dengan 190.561 kasus dan 1.141 kematian hingga minggu ke-36 tahun ini. Takeda, perusahaan farmasi global yang berfokus pada penanganan DBD, mengapresiasi upaya Indonesia dalam memerangi penyakit ini melalui Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (SNPD) 2021-2025.

Dr. Derek Wallace, President Global Vaccine Business Unit Takeda, menyatakan dalam kunjungannya ke Indonesia, “Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam upaya pencegahan DBD. Pendekatan terintegrasi melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat telah membuahkan hasil positif.” Upaya ini sejalan dengan target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah preventif melalui enam strategi utama, seperti manajemen penguatan vektor dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. "Selain itu, kolaborasi dengan mitra internasional seperti Takeda telah memperkuat program inovatif, seperti vaksinasi dengue," ujarnya saat Diskusi Media yang diadakan di Jakarta, Kamis (19/09/2024).

DBD merupakan penyakit serius yang dapat menyerang seseorang lebih dari sekali, dengan infeksi kedua yang lebih parah. Menurut World Health Organization (WHO), kasus global DBD mencapai 7,6 juta hingga April 2024. Takeda berkomitmen mendukung program pencegahan dengue Indonesia melalui edukasi masyarakat dan inovasi vaksinasi.

Melalui kolaborasi multi-sektor, pemerintah Indonesia dan mitra, termasuk Takeda, berharap dapat mencapai tujuan eliminasi dengue pada tahun 2030. “Pencegahan adalah kunci,” tambah Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines.

Editor: Arianto 

Read More

Konferensi Pers Dorongan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau 2025-2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada hari Jumat, 20 September 2024, sebuah konferensi pers bertajuk "Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia" telah diselenggarakan secara virtual. Acara ini menghadirkan berbagai pakar dan pejabat terkait untuk membahas urgensi kenaikan cukai hasil tembakau untuk periode 2025-2026. 

Konferensi pers ini dilatarbelakangi oleh tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yang menempatkan negara ini sebagai yang tertinggi kedua di dunia untuk perokok laki-laki dewasa (58,4%) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0%). Harga rokok yang relatif murah di Indonesia, yaitu rata-rata $2,87 (sekitar Rp.44.485) per bungkus, jauh di bawah rata-rata dunia sebesar $5,8 (sekitar Rp.89.900), dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok.

Konferensi pers ini menghadirkan tiga pembicara utama. Roosita Meilani Dewi, Direktur Center of Human and Economic Development, menyampaikan bahwa Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif, sehingga diusulkan untuk menaikkan cukai rokok minimal 25% per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok, mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57% namun belum pernah diimplementasikan sepenuhnya. 

Abdillah Ahsan, Pakar Cukai Rokok dan Akademisi Universitas Indonesia, menyoroti bahwa kenaikan harga rokok perlu didukung oleh para pemangku kepentingan di daerah, karena beban kesehatan terkait rokok sangat membebani. Hasil penelitian kami di Lampung Bali dan Yogyakarta mengungkapkan bahwa cukai sangat diharapkan mampu mengurangi konsumsi rokok. Untuk diversifikasi perkebunan tembakau dan penanganan rokok ilegal dapat menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 

Sementara itu, dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, Ketua Udayana Central, memaparkan bahwa konsumsi rokok memberikan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial di tatanan individu, keluarga, komunitas dan negara. Pengendalian konsumsi melalui optimalisasi cukai penting dalam mengendalikan angka perokok pada semua spektrum masyarakat baik yang belum merokok atau sudah merokok, dewasa maupun anak muda. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan beban negara, angka perokok harus secara serius ditekan dari berbagai aspek pengendalian.

Rohani Budi Prihatin (Analis Legislatif pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI) selaku moderator memandu konferensi pers secara dinamis dan membuka diskusi terbuka dengan peserta dan media. 

Turut hadir dan memberikan tanggapan dr. Benget Saragih Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Kemenkes RI, menyampaikan bahwa urgensi kenaikan cukai hasil tembakau yakni mencegah kemudahan mengakses penjualan rokok, termasuk rokok batangan dan mencegah adanya penjualan rokok murah untuk menutup potensi penjualan ke anak-anak.

Konferensi pers ini juga menghadirkan perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan pandangan mereka. Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau juga mantan Ketua Komnas HAM RI ini menegaskan bahwa kenaikan pajak rokok di Indonesia harus selalu dinaikan karenaberhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. 

“Hak atas kesehatan, hak atas perlindungan anak dan generasi muda juga hak atas lingkungan yang sehat. Kenaikan pajak rokok juga akan berdampak sosial ekonomi yang berhubungan dengan HAM, yaitu mengurangi kemiskinan serta akan tercapai keadilan sosial. Maka, menaikkan pajak rokok sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Negara”. Hery Chariansyah (Ketua Komisi Nasional Anak) memaparkan bahwa perlu adanya logika hukum dalam menyikapi upaya pengendalian tembakau, kebijakan – kebijakan yang sudah ada belum maksimal dalam menekan prevalensi perokok, khususnya perokok anak. 

Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun prevalensi perokok terus mengalami peningkatan. Cukai harusnya mampu menjadi instrumen kontrol untuk menekan prevalensi perokok. Sehingga yang perlu kita dorong dari aspek hukum yakni mendorong pemerintah untuk tegas dalam pelaksannaan kebijakan dan penetaapan cukai sehingga cukai dapat berjalan sebagaimana fungsinya. 

Selain itu, Affan Fitrahman (Tobacco Control dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah) menegaskan dengan tegas mendukung penuh kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau sebagai langkah penting dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk rokok. Kami percaya bahwa cukai yang lebih tinggi akan secara signifikan mengurangi prevalensi merokok di kalangan pelajar dan mengalihkan pengeluaran rumah tangga miskin ke kebutuhan yang lebih produktif. 

Kami yakin sikap kita semua sama, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan generasi muda, salah satu langkah penting dalam pengendalian tembakau adalah melalui kebijakan kenaikan cukai. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat melindungi generasi muda dari jeratan industri rokok. 

Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menegaskan cukai menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian konsumsi, ia juga menuturkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih memandang bahwa tujuan cukai adalah spirit income bukan untuk pengendalian selain ini belum ada sinergitas kebijakan cukai dengan kebijakan pengendalian tembakau, karena tidak dapat dipungkiri bahwa isu pengendalian tembakau sangatlah komplek, sehingga perlu adaya sinergitas.

Secara keseluruhan, konferensi pers ini menekankan pentingnya kenaikan cukai hasil tembakau sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Para pembicara menyoroti dampak ekonomi dan kesehatan dari konsumsi rokok, serta potensi manfaat dari kebijakan kenaikan cukai. Diharapkan hasil dari konferensi pers ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian tembakau yang efektif untuk periode 2025.

Reporter: Lakalim Adalin 

Read More

Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia, CHED ITB Ahmad Dahlan Dorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Center of Human dan Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menggelar konferensi pers terkait kebijakan kenaikan cukai rokok bertajuk "Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok Demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia" via zoom meeting, Jum'at (20/09/2024). Acara ini dihadiri oleh pakar dari berbagai institusi, termasuk Abdillah Ahsan dari PEBS Universitas Indonesia, yang menyoroti dampak kenaikan cukai rokok pada 2025-2026.

Dalam pembahasan, kenaikan tarif cukai tembakau sejak 2015 dianggap berkontribusi besar pada peningkatan pendapatan negara, mencapai lebih dari 3,48 triliun IDR pada 2021. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk menginvestasikan dana dalam program diversifikasi tanaman tembakau melalui *Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau* (DBHCHT) dan pemberantasan rokok ilegal.

"Masih ada tantangan besar terkait pengurangan konsumsi rokok, terutama di kalangan berpenghasilan rendah, yang kerap beralih ke rokok ilegal akibat harga tinggi," kata Abdillah Ahsan, Peneliti Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas indonesia. Ia menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap rantai pasok dan penegakan hukum.

Menurut Abdillah, Kebijakan non-fiskal, seperti kawasan bebas asap rokok dan larangan iklan tembakau, dinilai masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat kerjasama antar lembaga untuk memberantas rokok ilegal dan mengatasi prevalensi merokok tinggi di Indonesia, terutama di kalangan anak dan dewasa.

"Rekomendasi kebijakan lainnya termasuk penguatan program Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk meningkatkan pengawasan, serta peningkatan transparansi kebijakan cukai agar dipercaya oleh masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mitos atau Fakta, Minuman Energi Solusi Kebutuhan Tenaga untuk Produktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, 27 Agustus 2024 – Gaya hidup aktif dan produktif saat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan telah menjadi tren di masyarakat. Akses mudah untuk berbagai aktivitas memungkinkan semua orang memaksimalkan kualitas hidup, sehingga mereka bisa beraktivitas optimal dan prestasi pun dapat diraih. Di tengah kesibukan, tak jarang kita membutuhkan pasokan energi tambahan, agar bisa mencapai target dan bahkan berprestasi. Dalam kondisi ini, minuman energi seringkali menjadi pilihan bagi yang ingin meningkatkan energi dan fokus

Filipus Adimas, seorang pembawa acara TV dan content creator gaya hidup sehat menuturkan bahwa minuman energi telah menjadi sumber energi andalan selama bertahun-tahun saat sedang sibuk. “Aktivitas saya banyak menghabiskan waktu dan energi. Ketika menghadapi hari yang padat, serta butuh energi dan konsentrasi yang tinggi, saya butuh dorongan tenaga dari minuman energi. Minuman energi memberikan dorongan tenaga yang saya butuhkan untuk kegiatan dari profesional hingga personal, dapat meningkatkan stamina dan fokus dengan cepat," tutur Filipus Adimas.

Minuman energi memang telah lama menjadi pilihan utama bagi kaum muda urban yang menjalani gaya hidup aktif. Meskipun efek positifnya bisa terasa, tak jarang muncul berbagai kesalahpahaman mengenai dampak minuman energi terhadap kesehatan, memicu hoax dan kontroversi di tengah masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Hal ini terkait dengan salah satu isu kesehatan yang saat ini sedang naik yaitu tentang diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 tercatat prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7%. Sementara hipertensi, prevalensinya mencapai 30,8% pada 2023. Faktanya, ternyata diabetes dan hipertensi merupakan penyakit yang sangat mempengaruhi kesehatan ginjal dapat dipicu oleh salah satunya konsumsi gula yang tinggi. 

Minuman energi sendiri bukan pihak yang bisa disalahkan dalam hal ini, karena di pasaran sebenarnya tersedia pilihan minuman energi bebas gula dan memanfaatkan aspartam sebagai pemanis. Sejumlah penelitian ilmiah terbaru di dunia telah mengonfirmasi bahwa aspartam aman dikonsumsi dalam batas normal. Begitu luasnya rumor mengenai ini di Indonesia, hingga dua institusi pun telah melakukan klarifikasi. BPOM telah memberikan penjelasan publik mengenai penggunaan aspartam pada pangan olahan masih dikategorikan aman. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah secara resmi membantah hoax ini, seperti yang dijelaskan dalam laporan resmi mereka. 

Hal ini diafirmasi juga oleh Dokter Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K, seorang Certified Nutritionist dan Health Coach. "Aspartam dan pemanis buatan lainnya yang digunakan dalam minuman energi tanpa gula telah diuji ketat oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (BPOM), dan dinyatakan aman tanpa risiko kesehatan seperti obesitas atau diabetes. Rumor yang menyebutkan bahwa aspartam dapat memicu kanker juga tidak tepat, karena studi yang meneliti mengenai hal ini menggunakan dosis yang ratusan kali lebih banyak dari konsumsi wajar, dan dilakukan pada hewan," jelas dr. Dion Haryadi.

Dokter Dion, yang juga aktif memberikan edukasi gizi melalui media sosial, menambahkan bahwa minuman energi tanpa gula cukup efektif untuk memberikan energi saat dibutuhkan karena kandungan kafeinnya. "Faktanya kafein dalam minuman energi umumnya juga berada dalam batas aman, hanya 50 mg per sajian, yaitu tidak lebih dari kandungan kafein dalam satu cangkir kopi, sehingga aman jika dikonsumsi sesuai anjuran harian, namun jika memiliki riwayat penyakit seperti jantung, perlu konsultasi terlebih dahulu kepada dokter," tambah dr. Dion.

Energi yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat produktivitas dan menghalangi pencapaian gaya hidup berkualitas. Banyak aktivitas memerlukan stamina dan fokus tinggi, yang umumnya dipenuhi melalui pola makan bergizi. Namun, untuk kebutuhan stamina ekstra, minuman energi sering kali dipilih sebagai suplemen tambahan. Penelitian dari Nutrients menjelaskan bahwa minuman energi dapat meningkatkan performa dan ketahanan tubuh pada saat beraktivitas fisik.

Minuman energi membantu meningkatkan stamina melalui bahan-bahan stimulan yang merangsang kinerja otak dan sistem saraf, seperti taurin yang mengatur denyut jantung dan kontraksi otot, kafein yang meningkatkan konsentrasi, serta vitamin B yang mengubah makanan menjadi energi. Jadi sebaiknya pastikan bahwa minuman energi yang dikonsumsi memiliki kandungan vitamin B yang cukup dan lengkap. Kandungan khusus yang perlu dipastikan ada adalah vitamin B12 yang terdapat dalam minuman energi juga telah dipelajari memiliki manfaat untuk kesehatan ginjal. Beberapa produk juga mengandung ginseng, yang diketahui dapat meningkatkan energi dan mengurangi stres. 

Namun jika begitu banyak benefitnya, mengapa minuman energi masih kerap diterpa hoax dan kontroversi yang keliru?

“Terkadang yang keliru sebenarnya gaya hidupnya. Tak jarang orang menjadikan minuman energi sebagai solusi instan dengan cara yang berlebihan. Padahal sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Ketika mau bekerja atau beraktivitas panjang, mereka mengonsumsi minuman energi, tetapi melupakan nutrisi dan hidrasi yang esensial, tentunya ini merupakan formula untuk merusak tubuh. Ketika mengonsumsi minuman energi, pastikan tetap konsumsi nutrisi dan hidrasi yang cukup, terutama sebelum aktivitas berat atau saat membutuhkan konsentrasi tinggi. 

Baca label untuk memahami komposisi dan kandungan nutrisi, serta konsultasikan dengan dokter jika memiliki kondisi kesehatan khusus. Minuman energi dapat menjadi asupan tambahan yang bermanfaat, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan diimbangi dengan asupan cairan yang cukup, serta makanan bergizi," tutup dr. Dion. (Arianto)

 

Read More

Ini Syaratnya! Dokter Boleh Praktik di Tiga Tempat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (26/07/2024). Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Pasal 682 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Namun, terdapat pengecualian bagi dokter dan dokter gigi, yang diizinkan untuk menjalankan praktik di maksimal tiga tempat dengan syarat tertentu.

“Boleh praktik di tiga tempat, tapi, ya, satu SIP berlaku di satu tempat praktik. Artinya kalau praktik di tiga tempat, SIP-nya harus punya tiga,” ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. M. Syahril, pada Kamis (1/8).

Ia menambahkan, ketentuan mengenai jumlah maksimal tempat praktik ini masih mengacu pada peraturan sebelumnya, “Masih mengikuti ketentuan di peraturan lama,” ujar dr. Syahril.

Beberapa hal lain yang harus diperhatikan adalah dokter harus memastikan bahwa kapasitas dan kualitas pelayanan tidak menurun meskipun mereka praktik di beberapa tempat. Ini berarti dokter harus dapat mengelola waktu dengan baik dan memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perhatian yang layak.

Selain itu, jarak antara tempat praktik harus diperhatikan agar tidak mengganggu waktu tempuh dan jadwal praktik dokter. Tempat-tempat tersebut sebaiknya berada dalam radius yang memungkinkan dokter untuk berpindah dengan efisien.

“Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan pelayanan secara maksimal di tempat praktiknya,” lanjut dr. Syahril.

Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga standar kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga akan menjadi penguat bagi pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Waspada! Risiko Penularan Flu Burung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung (Avian Influenza) pada manusia. Kewaspadaan ini menyusul laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam beberapa hari terakhir mengenai kasus infeksi flu burung pada manusia.

Laporan terbaru WHO yang terbit 11 Juni 2024 menyebutkan, kasus infeksi virus Avian Influenza Tipe A (H9N2) pada manusia terdeteksi pada seorang anak yang tinggal di negara bagian Benggala Barat, India. Anak tersebut memiliki riwayat kontak dengan unggas dan telah pulih serta diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. menyatakan, pihaknya senantiasa memantau strain Avian Influenza yang berpotensi menular pada manusia.

“Sesuai dengan komitmen global, di sektor kesehatan manusia, strain yang dilakukan pemantauan adalah HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza), yaitu H5 di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tier 4 maupun LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) yaitu H7, H9, dan yang lainnya di Labkesmas Rujukan Nasional,” jelas Farchanny di Jakarta, Kamis (13/6).

Untuk diketahui, HPAI merupakan virus Avian Influenza yang sangat patogen dan menyebabkan penyakit serius serta mortalitas tinggi pada unggas yang terinfeksi. 

Sementara itu, LPAI termasuk virus Avian Influenza patogen rendah yang tidak menyebabkan tanda-tanda penyakit atau penyakit ringan pada ayam atau unggas.

Menurut informasi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, strain virus Avian Influenza kategori HPAI dan LPAI Tipe A dapat menyebabkan infeksi penyakit ringan hingga parah pada manusia yang terinfeksi.

Di Indonesia, pemantauan strain HPAI strain H5 dilakukan dengan meningkatkan surveilans sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Illnesses (SARI) dari adanya faktor risiko kontak langsung dengan unggas sakit atau mati mendadak dan lingkungan yang terkontaminasi.

“Kemudian meningkatkan surveilans infeksi pernapasan akut berat dengan faktor risiko untuk deteksi dini suspek flu burung,” lanjut Farchanny.

“Kami menghimbau para peternak ayam, itik, sapi atau hewan lainnya untuk menerapkan pengelolaan ternak dan kandang ternak dengan menerapkan higiene dan sanitasi yang benar selalu melakukan desinfeksi dan cuci tangan” lanjutnya. 

Jangan menjual hewan sakit dan bila ada kematian ternak mendadak dan dalam jumlah besar segera laporkan.

Kewaspadaan di Pintu Masuk Negara

Indonesia memperkuat pengawasan di pintu masuk negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan flu burung. Hal ini dilakukan terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara-negara yang melaporkan adanya kasus infeksi flu burung.

“Pertama, meningkatkan pengawasan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Dalam Negeri dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus flu burung, baik pada manusia, penumpang di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas barat darat negara,” terang Achmad Farchanny Tri Adryanto.

“Kedua, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan, terutama daerah/negara yang sedang terdeteksi kasus flu burung pada manusia

dan yang menunjukan gejala Influenza Like Illness (ILI) serta memiliki risiko terpapar unggas atau produk unggas, dan pengambilan spesimen swab sesuai pedoman yang berlaku.”

Ketiga, Indonesia mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman yang berlaku.

Keempat, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan setempat untuk meningkatkan kewaspadaan dan penanganan flu burung pada manusia, termasuk rujukan spesimen ke laboratorium kesehatan masyarakat regional dan laboratorium rujukan nasional, yakni Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Kelima, melakukan pemeriksaan dan penanganan kasus jika ditemukan pelaku perjalanan yang memiliki gejala ILI sesuai pedoman yang berlaku. 

Keenam, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang berada di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Hindari Konsumsi Unggas yang Sakit

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Achmad Farchanny Tri Adryanto mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai upaya antisipasi penularan flu burung pada manusia. 

Bagi mereka yang sering bersentuhan dengan unggas, ia menyarankan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah berkontak dengan unggas.

“Tidak mengkonsumsi unggas dan mamalia yang sakit, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai pada saat kontak dengan unggas atau hewan mamalia sakit atau mati mendadak,” pesan Farchanny.

“Kemudian melaporkan kepada dinas peternakan setempat bila ada kematian unggas atau hewan mamalia secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak di lingkungannya.”

Penularan penyakit flu burung pada manusia dapat melalui kontak langsung dengan unggas atau binatang lain yang sakit atau produk unggas yang sakit karena infeksi H5N. 

Penularan di lingkungan, pasar, kandang unggas, halaman, kebun atau peralatan yang tercemar virus tersebut baik yang berasal dari tinja unggas yang terserang flu burung (H5N1).

Penularan juga dapat melalui makanan, yang mana mengolah produk unggas, mengkonsumsi produk unggas mentah atau yang tidak dimasak dengan sempurna di wilayah yang dicurigai atau dipastikan terdapat hewan atau manusia yang terinfeksi H5N1.

Pada umumnya, gejala klinis flu burung (H5N1) pada manusia mirip dengan flu biasa, yang sering ditemukan adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan nyeri tenggorok.

Gejala lain yang dapat ditemukan adalah pilek, sakit kepala, nyeri otot, infeksi selaput mata, diare atau gangguan saluran cerna. Gejala sesak napas menandai kelainan saluran napas bawah yang dapat memburuk dengan cepat.

“Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala sakit suspek flu burung dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko,” sambung Farchanny.

Situasi Flu Burung di Indonesia dan Global

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi, MPHM mengungkapkan, kasus flu burung di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 2005.

Sejak saat itu hingga tahun 2017, tercatat sebanyak 200 kasus dengan 168 kematian, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) sebesar 84%. Kasus-kasus tersebut tersebar di 15 provinsi dan 59 kabupaten/kota.

“Indonesia melaporkan kasus flu burung terakhir pada 2017 (satu kasus, satu meninggal) di Kabupaten Klungkung, Bali. Hingga kasus terakhir, penularan masih terjadi dari unggas ke manusia,” ungkap Imran.

Di tingkat global, WHO mengkonfirmasi sejumlah laporan kasus flu burung pada manusia. Berikut ini data kumulatif kasus flu burung H5N1 pada manusia di 23 negara yang tercatat oleh WHO sepanjang tahun 2003-2024:

2003-2009: 468 kasus, 282 kematian

2010-2014: 233 kasus, 125 kematian

2015-2019: 160 kasus, 48 kematian

2020: 1 kasus

2021: 2 kasus, 1 kematian

2022: 6 kasus, 1 kematian

2023: 12 kasus, 4 kematian

2024: 7 kasus, 2 kematian

Berdasarkan laporan terbaru WHO, Imran menambahkan, terdapat tambahan kasus flu burung pada manusia, yaitu:

19 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

18 Mei 2024: Avian Influenza H5N1 di Australia

22 Mei 2024: Avian Influenza H9N2 di India

23 Mei 2024: Avian Influenza H5N2 di Meksiko

Secara total, dari tahun 2003 hingga Mei 2024, terdapat 893 kasus flu burung dengan 464 kematian yang tercatat di WHO, dengan rincian:

H5N1: 890 kasus, 463 kematian

H9N2: 2 kasus

H5N2: 1 kasus, 1 kematian

Pada rentang Januari-Juni 2024, ASEAN BioDiaspora Virtual Center juga mencatat kasus flu burung pada manusia di wilayah ASEAN. Secara khusus di wilayah ASEAN, laporan kasus flu burung, yaitu:

6 April 2024: Avian Influenza H9N2 di Vietnam

22 Maret 2024: Avian Influenza H5N1 di Vietnam

21 Februari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja

29 Januari 2024: Avian Influenza H5N1 di Kamboja. (Arianto)

Read More

BPOM Musnahkan Satu Ton Milk Bun Thailand

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) musnahkan 2.564 buah (1 ton) olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand. 

Bernilai Rp400 jutaan, ribuan milk bun tersebut adalah hasil 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Februari 2024.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan, pihaknya hanya melakukan penindakan terhadap barang bawaan penumpang yang melebihi batas. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

“Jadi batas bawaan olahan pangan adalah 5 Kg per penumpang, jika melebihi batas dan tidak disertai izin dari Badan POM, maka atas kelebihannya akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Gatot menambahkan, “Dari 33 penindakan, rata-rata setiap penumpang membawa puluhan hingga ratusan buah milk bun berbagai varian. Jumlah ini tidak wajar jika untuk konsumsi pribadi, besar dugaan untuk tujuan komersial atau jasa titipan (Jastip). Selain itu penumpang juga tidak memiliki izin edar BPOM, yang merupakan syarat untuk membawa barang tersebut.”

 

Penindakan dan pemusnahan ini adalah langkah penting untuk meminimalisir peredaran barang tanpa izin edar Badan POM di masyarakat. 

Selain tidak terjamin keamanan, mutu, dan gizinya, dari sektor ekonomi dan perdagangan, penindakan dan pemusnahan ini diharapkan dapat mendukung industri makanan dalam negeri, sehingga tidak tergerus oleh produk-produk impor yang serupa.

“Pemusnahan juga sebagai transparansi kami kepada masyarakat dalam proses penyelesaian barang hasil penindakan dalam hal ini milk bun oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta,” ungkap Gatot.

Ia mengimbau masyarakat untuk senantiasa menaati ketentuan yang berlaku dan turut mendukung industri makanan dalam negeri dengan membeli produk lokal yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya oleh Badan POM. 

“Dukungan ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tetapi juga memastikan konsumsi masyarakat aman dan berkualitas,” tutupnya. (Arianto)

Read More

Skrining Kanker Serviks Cegah Kematian Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia adalah dengan skrining sedini mungkin.

“Salah satu penyebab kematian tertinggi untuk kanker wanita di Indonesia adalah kanker serviks. Skrining kanker serviks sebagai salah satu modalitas utama untuk menanggulangi tingginya angka kematian kanker serviks di Indonesia,” ujar Prof. Dante dalam diskusi tentang kanker serviks, Jumat (2/2) di Jakarta.

Kanker serviks merupakan kanker kedua yang paling umum terjadi pada perempuan di Indonesia. Namun, 70% perempuan terdiagnosis kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut. 

Padahal, pengobatan pada stadium ini menjadi kurang efektif. Akibatnya, 50% perempuan yang terdiagnosis kanker serviks meninggal dunia karena penyakit tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah kanker serviks di Indonesia antara lain vaksinasi HPV kepada anak-anak perempuan usia sekolah dan melakukan skrining deteksi kanker serviks sedini mungkin untuk perempuan-perempuan Indonesia. 

Bahkan, pemerintah sudah melakukan pilot project vaksinasi HPV gratis di sekolah-sekolah di Jakarta. Pemerintah juga sudah melakukan treatment atau perawatan yang adekuat untuk kanker serviks di Indonesia.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Kanker Serviks untuk Indonesia (2023-2030). Visi masa depan rencana aksi ini, yakni membuat kanker serviks sebagai penyakit masa lalu, serta setiap perempuan pada semua demografi sosial ekonomi dapat hidup sehat dan bebas dari ancaman kanker serviks.

Prioritas pada rencana aksi nasional adalah skrining kanker serviks, dengan target menskrining 75% dari seluruh perempuan berusia 30-69 tahun. Skrining ini menggunakan metode pemeriksaan DNA HPV yang memiliki kualitas yang terjamin.

Salah satu bagian penting pada rencana aksi nasional ini, yakni peralihan metode skrining kanker serviks primer dari metode yang ada saat ini ke skrining DNA HPV. 

Pada 2020, skrining kanker serviks melalui metode inspeksi visual asam asetat (IVA) dan pemeriksaan sitologi hanya mencakup 9,3% perempuan dalam populasi target, dengan variasi yang signifikan antar provinsi.

Metode skrining DNA HPV dilakukan dengan pedoman dan protokol klinis yang sesuai, termasuk transportasi untuk pengujian tersentralisasi, serta memperkuat kemampuan laboratorium.

Kementerian Kesehatan juga mempertimbangkan strategi skrining alternatif seperti skrining di tempat layanan kesehatan dan metode pengambilan sampel mandiri.

Untuk mencapai target skrining dalam upaya mengeliminasi kanker serviks, penting bagi Indonesia untuk menerapkan metode, alat, dan teknologi skrining yang efisien. Untuk mencapai tujuan ini, RAN menyerukan peninjauan kembali bukti-bukti ilmiah internasional dan praktik terbaik. (Arianto)

Read More

Exit Strategi Efektif: Capai Target Eliminasi AIDS 2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Puncak Hari AIDS Sedunia (HAS) 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian PIMS serta HIV AIDS di DKI Jakarta. Dengan tema Global 'Let Communities Lead' dan tema Nasional 'Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri AIDS 2030', Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta mendorong kolaborasi yang bersinergi.

Dalam sambutannya, dr. Endang Lukitosari, MPH, Ketua Tim Kerja HIV PIMS Kemenkes RI, menekankan perlunya exit strategi yang efektif untuk mencapai target 95% dalam langkah pertama, kedua, dan ketiga. 

"Kolaborasi yang melibatkan komunitas menjadi kunci utama dalam mengakhiri stigma, diskriminasi, dan meningkatkan kualitas hidup ODHIV," kata dr. Endang dalam Talk show yang digelar Komisi Penanggulangan Aids Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Bergerak Bersama Komunitas: Akhiri Aids 2030" di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rabu (06/12/2023).

dr. Endang juga menyoroti tantangan dan langkah-langkah dalam penanggulangan AIDS di Indonesia. Dia mengajak komunitas untuk bergerak bersama dalam mencapai target eliminasi AIDS pada tahun 2030.

Pada kesempatan yang sama, Nining Ivana, Koordinator IPPI DKI Jakarta menyoroti peran komunitas dalam mengedukasi dan membantu penderita AIDS. Nining mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengakhiri stigma terhadap penderita AIDS.

Sementara itu, dr. Muhammad Soffiudin, M.KKK, M.KK, Head of Occupational Health PT. Danone membahas peran sektor swasta dalam mendukung program penanggulangan AIDS serta menyampaikan komitmen PT. Danone dalam mendukung upaya eliminasi AIDS.

Disisi lain, Hages Budiman, Founder LSM Kuldesak berbagi pengalaman dalam membantu penderita AIDS dan keluarganya. Hages menghimbau masyarakat untuk lebih peduli dan berempati terhadap penderita AIDS.

"HAS Tahun 2023 tidak hanya sebagai momen kesadaran, tetapi juga sebagai langkah konkrit menuju Ending AIDS 2023. Dengan adanya dukungan dan solidaritas bagi ODHIV, diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian aktif dalam mencegah penularan HIV AIDS," pungkasnya. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari AIDS 2023, KPA DKI Jakarta Gelar Talkshow

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 2023 dengan tema "LET COMMUNITIES LEAD!" dan tema Nasional 2023 "Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri AIDS 2030", Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta berkolaborasi dengan AIDS Health Care Foundation Indonesia, PT Waskita Karya Pusat, dan PT Waskita Karya Infrastruktur Division 2 menggelar Talkshow dengan pelibatan Pentahelix bersama Kementerian Kesehatan RI, Jaringan Komunitas IPPI DKI Jakarta, PT Danone dan Akademisi IPMI Jakarta. Kolaborasi ini memberikan peringatan dan ajakan pencegahan terhadap penyebaran HIV, terutama di kalangan generasi muda.

"PT Waskita Karya mendonasikan sejumlah Rp64,950,000 untuk mendukung 115 anak. Dukungan nutrisi ini akan disalurkan melalui 9 LSM yang mendampingi ADHIV, seperti LSM Lentera Anak Pelangi, LSM Yayasan Pelita Ilmu, LSM Yayasan Tegak Tegar, LSM Yayasan Mutiara Maharani, LSM Jakarta Plus Center, LSM YAKKIN, LSM Yayasan Kusuma Buana, LSM Yayasan Pena dan LSM Yayasan Vina Smart Era," kata 

dr. Taufik Alief Fuad, Kepala Bidang Dukungan dan Layanan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta kepada awak media di Jakarta, Rabu (06/12/2023).

Selain itu, Dukungan meliputi Susu UHT, Beras, Multivitamin Scotts Emultion, Minyak, Biskuit Anak, Madu, Kecap, Saos, Gula, Sirup Marjan dan Sarden. Inisiatif ini mencerminkan komitmen untuk membantu mereka yang hidup dengan HIV.

Seperti diketahui, Peringatan Hari AIDS Sedunia bertujuan menarik perhatian masyarakat terhadap tantangan global terkait HIV. Momentum ini juga menjadi waktu untuk merayakan pencapaian dalam memerangi penyakit ini, sambil mengenang orang-orang yang telah tiada akibat AIDS.

"Dengan kolaborasi aktif PT Waskita Karya, inisiatif ini menggambarkan pentingnya partisipasi perusahaan dalam mendukung komunitas dan menciptakan kesadaran seputar HIV, sesuai dengan tema "LET COMMUNITIES LEAD!" dan semangat untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030," pungkasnya.

Mari bergerak bersama, akhiri AIDS, dan wujudkan dunia yang lebih baik untuk semua! 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri AIDS 2030: Talkshow Menyuarakan Perubahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 2023, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Talkshow dengan tema yang menginspirasi, yaitu "Bergerak Bersama Komunitas, Akhiri AIDS 2030" dan berfokus pada upaya mengakhiri AIDS pada tahun 2030 di Jakarta, Rabu (06/12/2023). Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

dr. Taufik Alief Fuad, Kepala Bidang Dukungan dan Layanan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta mengatakan, pesan kunci yang diangkat dalam acara tersebut:

1. Peran Aktif Komunitas dalam Melakukan Perubahan: Komunitas memiliki peran penting dalam mengubah paradigma dan memerangi AIDS. Dengan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan perubahan positif.

2. Mencegah Penularan Virus HIV ke Orang Lain, Terutama Pasangan: Kesadaran akan pentingnya pencegahan penularan HIV harus ditanamkan dalam komunitas. Pasangan hidup juga perlu mendapatkan edukasi tentang langkah-langkah pencegahan.

3. Memanfaatkan Teknologi untuk Menyebarkan Informasi HIV/AIDS: Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS. Dengan memanfaatkan platform digital, pesan-pesan edukatif dapat sampai ke lebih banyak orang.

4. Ciptakan Generasi Bebas Stigma dan Diskriminasi: Stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS masih menjadi masalah serius. Komunitas harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi.

Acara ini juga dimeriahkan oleh pengisi acara Talkshow yang melibatkan Pentahelix, Kementerian Kesehatan RI, Jaringan Komunitas IPPI DKI, PT Danone, dan Akademisi IPMI Jakarta. Selain itu, ada opening ART tarian Nusantara dari Sanggar Maksima dan testimoni dari Hages Budiman dari LSM Kuldesak serta Warga Peduli AIDS DKI Jakarta.

Kegiatan ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. diantaranya: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Perpustakaan Cikini Jakarta; AIDS Health Care Foundation Indonesia; PT. Waskita Karya Pusat; PT.Waskita Karya Infrastruktur Division 2; BUMD Bank DKI; PT.Grahaniaga Tata Utama; PT.PGN LNG Indonesia; PT PLN Indonesia Power Priok PGU; PT Pertamina Persero; dan PT Gapura Angkasa.

Semua pihak berkomitmen untuk terus bergerak bersama menuju akhir AIDS pada tahun 2030. Semoga acara ini menjadi langkah awal yang berarti dalam perjuangan melawan penyakit mematikan ini. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Wujudkan Maju Sejahtera Beradab, Muhammadiyah Dukung Regulasi Pengendalian Tembakau yang Lebih Kuat

uta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat yang sejahtera. Sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional, Muhammadiyah, melalui sejarah panjangnya dalam bidang kesehatan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejak tahun 1923, Muhammadiyah telah memainkan peran kunci dalam pelayanan di sektor kesehatan di Indonesia. 

Saat ini, organisasi ini tidak hanya berperan sebagai Ormas Islam, tetapi juga turut aktif menangani berbagai persoalan kesehatan di tanah air. Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah penerbitan fatwa Haram Merokok no.06/SM/MTT/III/2010 sebagai panduan untuk menjunjung tinggi pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya untuk meneguhkan kembali posisi Muhammadiyah terhadap rokok, Dimana perkembangan perokok semakin masif, salah satunya dengan penggunaan rokok elektronik atau yang sering disebut dengan Vape. Maka pada tahun 2020, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang tertuang pada surat keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari e-cigarette (Rokok elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa rokok elektrik hukumnya adalah haram.

Dalam menghadapi masalah kesehatan kontemporer, Muhammadiyah mencatat tingginya tingkat penggunaan produk tembakau pada usia dewasa di Indonesia, yang mengundang keprihatinan serius. Berdasarkan hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 dan 2021, jumlah perokok pasif mencapai 120 juta orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa setiap tahun, sekitar 225.700 individu di Indonesia kehilangan nyawa akibat rokok atau penyakit terkait tembakau.

Menyadari dampak negatif ini, Muhammadiyah bersatu dalam upaya untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penurunan prevalensi perokok anak dari 9,1% menjadi 8,7%, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Kendati demikian, regulasi pengendalian tembakau di Indonesia saat ini masih mengacu pada PP 109 tahun 2012, sedangkan RPP Kesehatan turunan UU Kesehatan no 17 tahun 2023 masih dalam proses penetapan.

Momen Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023 ini MPKU (Majelis Pembina Kesehatan Umum) PP Muhammadiyah melalui MTCN (Muhammadiyah Tobacco Control Network) menggelar Halaqoh Kesehatan yang bekerja sama dengan ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) Nasional. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan pembentukan regulasi pengendalian tembakau yang lebih kuat dan komprehensif, sebagaimana dalam waktu dekat ini penyusunan RPP Kesehatan khususnya pasal tentang zat adiktif rokok membutuhkan dukungan semua pihak. 

Muhammadiyah, dengan jejaring pengendalian tembakau di Internal maupun di Indonesia melakukan berbagai pendekatan kajian dan advokasi dan terus mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi pengendalian tembakau yang optimal. Halaqoh Kesehatan, yang diselenggarakan dalam bentuk webinar, diinisiasi sebagai wujud dukungan kepada para pemangku kebijakan di tingkat eksekutif yang saat ini tengah menyusun Pasal Zat Adiktif dalam RPP Kesehatan.

Muhammadiyah berharap, melalui kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah, Indonesia dapat menghadapi tantangan kesehatan dengan langkah-langkah konkret dan efektif. Regulasi yang kuat akan menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan hidup sehat, sesuai dengan visi Muhammadiyah dan cita-cita bangsa.

Indonesia.Penyelenggaraan kegiatan ini adalah adalah Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPKU PP Muhammadiyah), Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), Muhammadiyah Tobacco Center Network (MTCN),). MTCN merupakan jejaring PTMA, Ortom dan Pegiatan Tembakau Kontrol di Muhammadiyah yang terdiri dari : Muhammadiyah Steps (MTCC UMY), MTCC UNIMMA, MTCC Purwokerto, MTCC UMMAT (Univ Mataram), MTCC UM Surabaya,UM Aceh, UM Semarang, Pegiat TC UM Malang, Pegiat TC di UM Semarang, Pegiat TC di UM IPM dan Nasiatu.

Read More

5 Indikator Kesehatan Finansial Astra Life yang Perlu Diperhatikan di Akhir Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akhir tahun 2023 menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kondisi finansial serta bersiap untuk langkah berikutnya. Bagi keluarga muda, generasi sandwich, dan para pencari nafkah, sepanjang tahun 2023 mungkin sudah menghabiskan waktu dan dana untuk berbagai kebutuhan personal, seperti berolahraga, berlibur, atau menghadiri festival musik. Namun, hal itu tidak boleh mengganggu cashflow yang sehat agar bisa meningkatkan kesehatan finansial di tahun berikutnya.

Menurut survei Katadata Insight Center dan Astra Life, September 2021, terhadap 1.828 responden usia produktif berusia 25-45 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas generasi sandwich (88,1%) memilih menabung untuk menjaga asetnya dan sebanyak 69,8% sudah melakukan investasi di berbagai instrumen, seperti logam mulia, reksadana, saham, deposito, dan lainnya. Data ini menunjukkan kesadaran generasi sandwich untuk menabung dan investasi, yang bisa menjadi angin segar untuk memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan indikator kesehatan finansial.

“Penting memiliki tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang agar memiliki komitmen dan berusaha menjaga kesehatan finansial, sehingga penting untuk mengetahui berbagai indikator secara menyeluruh mulai dari cash flow, aset, hutang, dana darurat hingga kebutuhan perlindungan jiwa dan kesehatan, sebab bisa saling berkaitan serta dapat menjadi bekal di tahun berikutnya,” kata Windy Riswantyo, Marketing, Alternate & Direct Business Group Head Astra Life, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Astra Life, sebagai perusahaan asuransi jiwa yang rutin mengedukasi masyarakat akan literasi finansial, merangkum 5 indikator untuk meningkatkan kesehatan finansial sebagai berikut:

1. Menjaga cash flow tetap positif. 

Menerapkan gaya hidup hemat boleh saja, asalkan tidak pelit untuk diri sendiri dan keluarga. Misalnya saja, untuk memenuhi gizi harian, harus tetap diperhatikan agar tidak jatuh sakit hingga akhirnya mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk biaya pengobatan. Tentu, budgeting sangat diperlukan, catat pengeluaran harian keluarga hingga dapat menganalisa bocor halus pada pengeluaran bulanan. Selanjutnya, agar cash flow tetap positif, bisa juga mulai memikirkan cara untuk menambah penghasilan dengan meningkatkan skill atau karir.

2. Lunasi hutang konsumtif dengan bijak. 

Selesaikan hutang yang sudah dimulai. Sebisa mungkin kurangi hutang konsumtif agar tidak menghambat aktivitas finansial lainnya. Hal yang salah kaprah dan biasa dijumpai adalah melunasi hutang dengan cara berhutang. Hal tersebut termasuk cara yang tidak bijak, alhasil hutang akan semakin menumpuk.

3. Jaga efektivitas dana darurat. 

Sebaik-baiknya melakukan perencanaan keuangan, ada risiko-risiko yang bisa mengancam gagalnya tercapainya tujuan finansial, seperti membetulkan aset yang rusak hingga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga penting untuk memiliki dana darurat. Idealnya, besar dana darurat 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, karena biasanya seseorang membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk mendapatkan pekerjaan atau sumber penghasilan baru bila terkena PHK.

4. Asuransi jiwa untuk pencari nafkah. 

Selain risiko terkena PHK, ada juga risiko-risiko kehidupan yang lebih berat yang berakibat pada terhentinya sumber nafkah, seperti terkena penyakit kritis hingga tutup usia dini. Untuk itu, penting bagi pencari nafkah untuk memiliki asuransi jiwa sebelum melakukan investasi. Jika suami-istri sama-sama bekerja, masing-masing perlu asuransi jiwa yang bisa disesuaikan dengan porsi nafkah yang dihasilkan. Dapat dihitung sesuai kebutuhan Uang Pertanggungan (UP) asuransi menggunakan rumus Income Replacement Base (IRB) atau dengan cara menghitung UP berdasarkan rata-rata pendapatan tahunan dikalikan 10.

5. Perlindungan kesehatan yang memadai. 

Selain asuransi jiwa, perlindungan kesehatan juga sangat penting untuk dimiliki, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Biaya pengobatan yang semakin mahal bisa menguras tabungan dan investasi jika tidak memiliki perlindungan kesehatan yang memadai. Perlindungan kesehatan bisa didapatkan dari BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, atau asuransi kesehatan tambahan. Pilihlah perlindungan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Dengan memperhatikan 5 indikator kesehatan finansial di atas, diharapkan masyarakat bisa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di tahun berikutnya. Astra Life, sebagai mitra terpercaya dalam perlindungan jiwa dan kesehatan, siap membantu masyarakat untuk merencanakan dan menjaga kesehatan finansialnya dengan produk-produk asuransi yang inovatif dan terjangkau.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Gerakan Sehat untuk Rakyat Tolak Penyebaran Nyamuk Wolbachia di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan menggelar konferensi pers di Tangerang, Minggu (26/11/2023) untuk menolak penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia di seluruh wilayah Jakarta. Mereka menilai bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia memiliki resiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang telah dimodifikasi secara genetik dengan menyuntikkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuhnya. Tujuan dari penyebaran nyamuk Wolbachia adalah untuk mengurangi penularan virus dengue, Zika, chikungunya, dan yellow fever yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Hal ini karena bakteri Wolbachia dapat menghambat perkembangan virus di dalam nyamuk.

Namun, Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan menolak penyebaran nyamuk Wolbachia dengan alasan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia belum terbukti aman dan efektif. Mereka juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penyebaran nyamuk Wolbachia terhadap ekosistem dan keseimbangan alam.

Komjen. Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H., selaku Ketua Umum Gladiator Bangsa, menyampaikan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia adalah bentuk intervensi alam yang tidak etis dan melanggar hukum. “Penyebaran nyamuk Wolbachia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesejahteraan masyarakat. Kami menuntut agar pemerintah segera menghentikan penyebaran nyamuk Wolbachia dan melakukan evaluasi terhadap dampaknya,” ujar Dharma.

Menanggapi hal tersebut, dr. Tifauzia Tyassuma M.Sc, selaku Ketua Umum ASPEK, menegaskan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia. “Bakteri Wolbachia dapat menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk atau kontak dengan air yang tercemar nyamuk. Bakteri Wolbachia dapat menyebabkan infeksi, alergi, gangguan imun, kanker, dan penyakit autoimun. Kami meminta agar pemerintah melindungi hak kesehatan masyarakat dan menghormati hak untuk menolak penyebaran nyamuk Wolbachia,” kata Tifauzia.

Sementara itu, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, selaku Ketua Umum Forum Negarawan, mengatakan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan mengancam keanekaragaman hayati. “Nyamuk Wolbachia dapat menggantikan populasi nyamuk Aedes aegypti yang asli dan mengubah rantai makanan di alam. Nyamuk Wolbachia juga dapat berinteraksi dengan spesies lain yang memiliki bakteri Wolbachia, seperti serangga, cacing, dan nematoda, dan menyebabkan perubahan genetik yang tidak terduga. Kami mendesak agar pemerintah menghargai hak lingkungan masyarakat dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam penyebaran nyamuk Wolbachia,” ujar Kun.

Gerakan Sehat untuk Rakyat, Gladiator Bangsa bersama ASPEK dan Forum Negarawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak penyebaran nyamuk Wolbachia di Jakarta. Mereka juga menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, dan tokoh media. Mereka berharap agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Bulan Kesadaran Kanker Paru: MSD Indonesia Gelar Edukasi Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

MSD Indonesia, bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI), menggelar acara edukasi kesehatan untuk memperingati Bulan Kesadaran Kanker Paru di bulan November. Acara ini bertemakan "Setiap Detik, Setiap Jam, Setiap Hari, Setiap Tambahan Hari Esok Akan Sangat Berarti Untuk Pasien Kanker Paru dan Keluarganya."

Kanker paru, sebagai penyakit kanker dengan angka kasus ketiga terbanyak di Indonesia, menimbulkan keprihatinan. Menurut data Globocan 2020, terdapat 34,783 kasus baru dan 30,843 penderita meninggal, menjadikan kanker paru sebagai penyebab kematian tertinggi dibandingkan kanker lainnya.

George Stylianou, Managing Director MSD Indonesia, menekankan pentingnya edukasi publik. "Kami berkomitmen meningkatkan kelangsungan hidup pasien kanker di Indonesia. Setiap pasien berhak mendapatkan pengobatan terbaik dan support system yang optimal," ujarnya di Jakarta, Jum'at (24/11/2023).

Pentingnya "hari esok" juga disoroti, karena bagi pasien kanker paru, setiap tambahan hari memiliki nilai tak terkira. Prof. Dr. Aru Wisaksono Sudoyo dari YKI menegaskan peran penting perawat, tenaga medis, dan support system dalam mendukung pasien.

Menanggapi hal tersebut, Hada Kusumonegoro, caregiver alm. Ibunda yang mengidap kanker paru, menekankan perlunya support system yang kuat. Sebagai penyintas kanker paru, Retno Noto Soedjono merasakan dukungan keluarga yang menguatkan dalam menghadapi masa sulit.

Berita misinformasi tentang kanker paru juga menjadi perhatian. Prof. Elisna Syahrudin, YKI, menyarankan untuk menghindari diagnosis sendiri dan mencari informasi tepat. Gejala kanker paru seperti batuk, sesak napas, dan benjolan pada leher perlu diwaspadai.

MSD dan YKI menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan pameran seni bertemakan "Close the Cancer Gap" pada Hari Kesadaran Kanker Dunia 2024. Masyarakat diundang berpartisipasi, dengan harapan pameran dapat meningkatkan kesadaran tentang kanker di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More